WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dipenuhi; b. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur dalam penegakan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta memberikan landasan peningkatan tertib hukum dalam penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-undang . . .

-24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Kepala Daerah adalah Walikota Surakarta. 4. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat . . .

-3masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 8. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundangundangan, dan Peraturan Daerah PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. 11. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya. 12. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 14. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau . . .

-4atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 15. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 16. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang. 17. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. 18. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian. 19. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. 20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. 21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. 22. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II . . .

-5BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 2 PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pasal 3 (1) PPNS mempunyai tugas melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

penyidikan

atas

(2) Dalam melaksanakan tugas PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4 (1)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III . . .

-6BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 (1) PPNS disamping memperoleh haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian, diberikan uang insentif yang diatur dengan cara dan menurut peraturan perundangundangan. (2) Besarnya uang insentif ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6 PPNS sesuai dengan tugasnya mempunyai kewajiban: a. menerima laporan dan pengaduan, melakukan penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah; b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama; c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal: 1. pemeriksaan tersangka; 2. pemasukan rumah; 3. penyitaan benda atau surat; 4. pemeriksaan saksi; 5. pemeriksaan tempat kejadian; dan 6. pengambilan sidik jari dan pemotretan. d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV . . .

-7BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pengangkatan Paragraf 1 Persyaratan Pasal 7 (1) Untuk dapat diangkat sebagai PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a; c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara; d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan oleh Walikota kepada Menteri. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 8 (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota. (3) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, Walikota menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat . . .

-8tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri. (4) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Walikota menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 9 (1) Usul pengangkatan PPNS diajukan oleh Walikota kepada Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Pelantikan dan Sumpah/Janji Pasal 10 (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri mengenai Pengangkatan PPNS diterima Walikota. (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Lafal sumpah/janji PPNS berbunyi sebagai berikut. "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa . . .

-9Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya". (5) Bagi mereka yang beragama Kristen dan Katholik, pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat yang berbunyi : “Kiranya Tuhan menolong saya”.

Pasal 11 (1) Apabila seorang PPNS berkeberatan mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kalimat “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”. (2) Bagi mereka yang beragama Hindu, kata-kata “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan : “Om Atah Paramawisesa”. (3) Bagi mereka yang beragama Budha, kata-kata “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan : “Demi Sang Hyang Adi Budha”. (4) Bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha, maka kata-kata “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan kata-kata lain sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Paragraf 3 . . .

- 10 Paragraf 3 Kartu Tanda Pengenal Pasal 12 (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (3) Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS diajukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir. (5) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, pengurusan diajukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul perpanjangan dan pengurusan kehilangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Mutasi Pasal 13 (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi PPNS baik di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda, Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan. (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS kepada Menteri.

(3) Apabila . . .

- 11 (3) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi PPNS. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pengangkatan kembali dan usul penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 14 (1) PPNS berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) PPNS diberhentikan karena: a. telah mencapai usia pensiun; b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; d. terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana diatas lima tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau e. terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri disertai dengan alasannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN, DAN PEMERIKSAAN Pasal 15 (1) PPNS melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan.

(2) Pengawasan . . .

- 12 (2) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar: a. hasil temuan dari petugas; dan/atau b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. (3) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan. (4) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 16 (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian. (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana. (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

BAB VI PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya. (2) Dalam melakukan penyidikan, PPNS: a. menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal yang masih berlaku; b. memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta sikap yang tidak emosional; dan c. melakukan . . .

- 13 c. melakukan interogasi di TKP guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 18 (1) Dalam melakukan operasional penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dengan cara: a. menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing; c. mendapat bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan dari Penyidik POLRI; d. menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani; f. memberitahukan mengenai penghentian penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan ke Penuntut Umum; g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang ditangani; dan h. mengundang Penyidik POLRI dalam rapat berkala PPNS. (2) Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dibawah pengawasan bersama antara Walikota dan POLRI. (3) Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pelaksanaan gelar perkara; b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara; c. melaksanakan supervisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS; d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Pasal 19 . . .

- 14 Pasal 19 (1) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di SKPD. (2) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan SKPD. (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan SKPD berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS. (4) PPNS di lingkungan SKPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Walikota melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 20 (1) PPNS dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti. (2) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan. (3) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam laporan kejadian dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya. (4) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemotretan dan diikat menurut jenisnya masing-masing, diberi label, serta disegel. (5) Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan. (6) Dalam hal penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memungkinkan, penyimpanan dapat dilakukan di tempat semula ketika barang bukti disita. (7) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/dipergunakan oleh siapapun, termasuk PPNS.

BAB VII . . .

- 15 BAB VII SEKRETARIAT PPNS Pasal 21 (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS dengan Keputusan Walikota. (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 22 (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. (2) PPNS dalam melaksanakan tugas berdasarkan prinsipprinsip: a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab; b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya; c. obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Pasal 23 PPNS dalam melaksanakan tugas wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS meliputi: a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan; b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; c. mendahulukan kewajiban daripada hak; d. memperlakukan . . .

- 16 d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum; e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah; g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksisaksi; h. tidak mempublikasikan teknik penyidikan; i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara; j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia; k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan; l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 24 Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib: a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah; b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; dan c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

Pasal 25 (1) Penegakan Kode Etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc. (2) Tim Kehormatan Kode Etik mempunyai tugas dan wewenang: a. memantau pelaksanaan tugas PPNS; b. memeriksa pelanggaran PPNS; c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan d. memberikan rekomendasi kepada Walikota. (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan, Unsur Inspektorat, dan Unsur Bagian Hukum dan HAM. (4) Tim . . .

- 17 -

(4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang anggota. (5) Anggota Tim Kehormatan Kode Etik unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal berjumlah 2 (dua) orang. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX PEMBINAAN Pasal 26 Pembinaan terhadap PPNS meliputi : a. pembinaan umum; b. pembinaan teknis; dan c. pembinaan operasional.

Pasal 27 (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 28 Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan oleh Menteri, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 29 (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan Instansi terkait. (2) Dalam . . .

- 18 (2) Dalam melakukan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pembina PPNS. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 30 (1) Untuk peningkatan kompetensi, PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan. (2) Pengiriman PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI KERJASAMA Pasal 31 (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan pihak lain. (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 32 (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan umum dan pembinaan teknis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Biaya . . .

- 19 (3) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai. (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini. (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35 . . .

- 20 Pasal 35 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 24 Juli 2015 WALIKOTA SURAKARTA, Cap & ttd FX. HADI RUDYATMO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 24 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA Cap & ttd BUDI SUHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH : ( 6 / 2015 )

- 21 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL I.

PENJELASAN UMUM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam mengemban fungsi sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah. Wewenang yang diberikan kepada PPNS untuk melaksanakan tugas penyidikan akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan landasan peningkatan tertib hukum dalam penegakan hukum atas pelanggaranpelanggaran Peraturan Daerah. Sasaran yang hendak diwujudkan dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah untuk: 1. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat, sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik; 2. memberikan landasan peningkatan tertib hukum di Daerah dalam penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah; 3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diarahkan untuk mengatur keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai

- 22 Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dalam upaya peningkatan tertib hukum di Daerah dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas.

- 23 Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.

- 24 Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 41