SALINAN
WALIKOTA KEDIRI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Tahun
1974
Nomor
55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah
diubah
43
dengan
Undang-Undang
Nomor
Tahun
1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008 1
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135).
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
KODE
ETIK
PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Walikota adalah Walikota Kediri.
2.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
3.
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari.
4.
Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kota Kediri yang
bertugas
melakukan
penegakan
pelaksanaan
serta
menyelesaikan
pelanggaran kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. 5.
Pelanggaran
Kode
Etik
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
selanjutnya
disebut
pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir – butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 6.
Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian ayau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
2
BAB II TUJUAN Pasal 2 Kode Etik PNS bertujuan untuk : a.
Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
b.
Meningkatkan
disiplin
baik
dalam
pelaksanaan
tugas
maupun
hidup
bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara; c.
Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
d.
Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
e.
Meningkatkan citra dan kinerja PNS. BAB III PRINSIP DASAR Pasal 3
(1)
Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
(2)
Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a.
Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
b.
Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
c.
Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
d.
Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
e.
Menegakkan
kejujuran,
keadilan
dan
disiplin
serta
meningkatkan
kesejahteraan dan profesionalisme. (3)
Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan Inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari – hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. BAB IV ETIKA PNS Pasal 4
(1)
Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari–hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri serta sesama PNS.
(2)
Setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri wajib tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode 3
Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik PNS Pemerintah Kota Kediri yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. Pasal 5 Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi : a.
Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
b.
turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;
c.
menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
d.
memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan / atau di dalam negeri;
e.
tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan;
f.
transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan
yang
bersih
dan
berwibawa
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; g.
tanggap,
terbuka,
jujur,
teliti
dan
akurat
serta
tepat
waktu
dalam
melaksanakan tugasnya; h.
melakukan
perumusan,
penetapan
dan
pelaksanaan
kebijakan
yang
mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia; i.
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
j.
menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
k.
tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Pasal 6
Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi : a.
menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
b.
mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
c.
setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
d.
dalam
melaksanakan
perintah
kedinasan
tidak
melampaui
batas
kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung; e.
dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di 4
Lingkungan Pemerintah Kota Kediri; f.
tidak menyampaikan dan menyebarluaskan atau menyimpan rahasia negara / jabatan dengan sebaik – baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
g.
tidak
melakukan
pemerasan,
penggelapan
dan
penipuan
yang
dapat
berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra Pemerintah Kota Kediri; h.
melaporkan atau tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan adanya tidakan pembocoran rahasia negara/jabatan dan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang
–
undangan
khususnya
di
bidang
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara; i.
bersikap
rasional
dan
berkeadilan,
objektif,
serta
transparan
dalam
menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kediri; j.
membangun
dan
mengembangkan
sikap
toleran,
tanggung
jawab
dan
pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya; k.
tidak berkompromi dengan pihak maupun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan Pemerintah Kota Kediri, bangsa dan negara;
l.
menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki. Pasal 7
Etika dalam bermsyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi : a.
bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
b.
memberikan pelayanan dengan adil, tidak diskriminatif, cepat dan tepat, terbuka, empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa pemaksaan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
c.
berperan aktif dalam menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga dan keamanan lingkungan masyarakat;
d.
melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membentuk tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
e.
mewujudkan pola hidup sederhana yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Pasal 8
Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
5
a.
tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
b.
tidak
menggunakan
dan/atau
mengedarkan
zat
psikotropika,
narkotika
dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan; c.
bertindak jujur, terbuka dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dalam memberikan informasi yang benar;
d.
berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, wawasan, ketrampilan, sikap
dan
kompetensi
sesuai
tugas
dibidangnya
untuk
menjaga
citra
Pemerintah Kota Kediri, bangsa dan negara; e.
tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
f.
tidak melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku, tidak menerima hadiah, pemberian dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
g.
menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
h.
memberikan loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
i.
menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan yang tidak bermoral lainnya. Pasal 9
Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi : a.
saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesuaian dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
b.
memelihara rasa persatuan
dan kesatuan sesama PNS serta menjalin
kerjasama yang kooperatif sesama PNS; dan c.
menghargai perbedaan pendapat serta menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil. BAB V MAJELIS KODE ETIK Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan Pasal 10
(1)
Untuk menegakkan Kode Etik PNS maka dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dengan format sebagaimana tercantum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(2)
Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 6
(3)
a.
1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b.
1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
c.
Sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
Dalam hal anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
(4)
Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik. Pasal 11
Dalam melakukan penegakan Kode Etik PNS, Walikota dibantu oleh para pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik Pasal 12 (1)
Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode Etik.
(2)
Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)
Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
(4)
Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(5)
Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final. Pasal 13
Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada: a.
PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode Etik;
b.
Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.
BAB VI PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK Pasal 14 (1)
Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
(2)
PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik. 7
(3)
Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
(4)
Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
(5)
Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 15
(1)
Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14: a.
PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
b.
Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode Etik yang dilakukan;
c.
Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi;
d.
Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik;
e.
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
f.
Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;
g.
Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, ditandatangani
maka
Berita
oleh
Majelis
Acara Kode
Pemeriksaan Etik
yang
tersebut
cukup
memeriksa,
dengan
memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. (2)
Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
(3)
Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.
(4)
Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang diperiksa membela diri.
(5)
Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
(6)
Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri PNS yang diperiksa.
(7)
Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
8
(8)
Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
(9)
Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 16
Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. BAB VII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK Pasal 17 (1)
Setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
(2)
Sansi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis kode Etik berupa :
(3)
a.
Permohonan maaf secara lisan;
b.
Permohonan maaf secara tertulis;
c.
Pernyataan penyesalan.
Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.
(4)
Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(5)
Berita acara penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(6)
Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
(7)
Pejabat
yang
berwenang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
dapat
mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral. Pasal 18 (1)
Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, PNS yang melakukan pelanggaran kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
(2)
Tindakan
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa : 9
a.
Teguran lisan;
b.
Teguran tertulis;
c.
Pernyataan tidak puas secara tertulis;
d.
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
e.
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
f.
Penurunan kenaikan pangkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
g.
Penurunan kenaikan pangkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
h.
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
i.
Pembebasan dari jabatan;
j.
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
k.
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. BAB VIII REHABILITASI Pasal 19
(1)
PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
(2)
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 1 Mei 2013 WALIKOTA KEDIRI, ttd H. SAMSUL ASHAR Diundangkan di Kota Kediri pada tanggal 1 Mei 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd AGUS WAHYUDI BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM 10
ttd DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19631002 199003 2 003
11
