Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Buku Program Kerja ini

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyajikan Buku Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2016. Buku ini memuat berbagai kebijakan, rencana strategis, organisasi dan tata kerja, serta program dan anggaran yang dikelola di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA. Misi pendidikan SMA lebih diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan mutu sekolah, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, terutama bagi siswa kurang beruntung untuk mendapat layanan pendidikan bermutu.

Usaha dan kerja keras tersebut akan dilakukan secara terus

menerus dan bertahap melalui peningkatan kualitas layanan sekolah yang akan ditempuh, antara lain: (1) penyediaan prasarana pembelajaran melalui USB, RKB, rehabilitasi, PIP, serta meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA dan meningkatkan kualitas sarana mutu melalui penyediaan Laboratorium,

Peralatan

pembelajaran

di

TIK,

sekolah

dan melalui

BOS;

(2)

meningkatkan

pengembangan

kualitas

kurikulum;

(3)

pengembangan karakter dan kreatifitas siswa melalui kompetisi keilmuan nasional-internasional, serta kompetisi olahraga dan seni. Buku Program Kerja Diretorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2016 ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan kerja pelaksanaan programprogram SMA, sekaligus menjadi salah satu bahan masukan bagi mitra kerja kami di dinas pendidikan propinsi, kabupaten/kota, sekolah dan instansi lainnya dalam merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan SMA. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Buku Program Kerja ini. Jakarta, Januari 2016 Direktur Pembinaan SMA

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si NIP. 19610404 198503 1 003

i 2 Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016

i

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016

Kata pengantar Daftar isi

i ii

A. B. C. D. E.

Latar Belakang Dasar Hukum Tugas dan Fungsi Capaian Indikator Kinerja 2015 Isu-Isu Strategis

A. B. C. D. E.

Visi dan Misi Direktorat Pembinaan SMA Tujuan Strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 Sasaran Program Direktorat Pembinaan SMA 2016 Indikator Kinerja Strategi Pembiayaan

1 4 5 12 14

15 19 20 21 23

A. Sasaran Prioritas Pendidikan Nasional 27 B. Sasaran Prioritas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 33

A. Subdit Program dan Evaluasi B. Subdit Pembelajaran C. Subdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana D. Subdit Peserta Didik E. Subbag Tata Usaha

47 51 52 56 59

Penutup

61

ii Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016

ii


A.

LATAR BELAKANG Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik lndonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara lndonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan membuat warga negara lndonesia memiliki keterampilan hidup (life skills) sehingga memiliki kemampuan

untuk

mengenal

dan

mengatasi

masalah

diri

dan

lingkungannya, serta mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern

yang

dijiwai

nilai-nilai

Pancasila.

Proses

pengembangan

pendidikan menuntut pemerintah untuk konsisten pada isi konstitusi dimana pada Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945 telah ditegaskan kewajiban pemerintah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Di bidang kebudayaan, Pasal 32 UUD 1945 ditegaskan pula peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dalam menghadapi keterbukaan ekonomi, sosial, dan budaya antar 1 Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016

1


negara secara global, Indonesia dihadapkan pada persaingan yang makin ketat, termasuk dalam penyediaan tenaga kerja yang akan mengisi kebutuhan tenaga kerja di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan lapangan kerja lain di negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Peningkatan akses dan mutu pendidikan SMA perlu disiapkan dengan baik untuk mempersiapkan tenaga kerja profesional yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Berdasarkan uraian di atas terdapat tiga isu penting yang berkaitan dengan pendidikan menengah. Isu pertama adalah aspek perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah termasuk disparitasnya antar daerah dan antara perkotaan dengan pedesaan, aspek mutu dan relevansi pendidikan SMA, dan aspek tantangan persaingan global, khususnya pada tingkat regional. Sebagai langkah terstruktur dalam pembangunan pendidikan sesuai dengan

amanat

Kebudayaan

konstitusi

(Kemendikbud)

di

atas,

Kementerian

menyusun

Rencana

Pendidikan

dan

Pembangunan

Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 sebagai Peta Jalan (Road Map) pembangunan pendidikan 2005—2025 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007). Di dalam RPPNJP 2005—2025 ditentukan tema-tema pembangunan yang telah diselaraskan dengan tema-tema pembangunan dalam RPJPN 2005—2025 seperti ditunjukan pada Gambar 1.1.

RPJMN-I (2005-2009) Menata kembali NKRI, menbangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik

RPJMN-II (2009-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian

RPJMN-III (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK.

RPJMN-IV (2020-2024) Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

2005-2009

2010-2014

2015-2019

2020-2024

Peningkatan Kapasitas & Modernisasi

Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional

Daya Saing Internasional

Gambar 1.1. Tema pembangunan pendidikan 2005—2025

2

2


Periode pertama dalam RPPNJP, pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Sementara pada periode kedua sebagai tindak lanjut hasil peningkatan kapasitas dan modernisasi pendidikan,

pemerintah

mendorong

penguatan

layanan

sehingga

pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada saat ini pembangunan pendidikan dan kebudayaan memasuki periode ketiga, dimana pemerintah bertugas untuk mendorong agar penguatan layanan di satuan pendidikan dapat menghasilkan keluarankeluaran (manusia, karya, atau inovasi) yang berdaya saing minimal pada tingkat regional di Asia Tenggara (ASEAN), sehingga Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara kembali menjadi barometer dunia dan menjadi poros dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Dengan digabungnya fungsi kebudayaan bersama dengan pendidikan merupakan langkah untuk mengembalikan fungsi kementerian sesuai dengan BAB XIII UUD 1945. Pendidikan dan kebudayaan menjadi satu bagian yang sangat berkaitan, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi sumber daya manusia sebagai penggerak ekonomi namun dapat sekaligus menjadi manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Penyusunan Program Kerja Direkotrat Pembinaan SMA ini mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 yang merupakan upaya komprehensif dalam menjabarkan tema pembangunan pendidikan tahap III yaitu mendorong daya saing regional, serta arahan Presiden yaitu kebijakan Trisakti yang mencakup kedaulatan

di

bidang

politik,

berdikari

di

bidang

ekonomi,

dan

berkepribadian dalam kebudayaan, juga Nawa Cita (9 agenda perubahan), yang meliputi: 1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3)

3 Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016

3


membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia; 6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya; 7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta 9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Di dalam Program Kerja ini dijabarkan permasalahan dan tantangan Program Direktorat Pembinaan SMA mulai tahun 2016. Selanjutnya Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA ini harus digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan. B.

DASAR HUKUM Dasar hukum dalam penyusunan Buku Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA ini meliputi : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 8. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025; 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaaan;

4

4


10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019; 12. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019; 14. Peraturan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019; 15. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 16. Permendikbud Nomor 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal. 17. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan SMA nomor SP DIPA-023.03.1.419514/2016 tanggal 7 Desember 2016. C.

TUGAS DAN FUNGSI Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 408 Bagian Keenam, tugas

Direktorat

Pembinaan

Sekolah

Menengah

Atas

adalah

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang Sekolah Menengah Atas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 408 tersebut,

Direktorat

Pembinaan

SMA

menyelenggarakan

fungsinya

sebagai berikut:


5


a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas; b.

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;

c.

Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah atas;

d.

Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah menengah atas;

e.

Pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelengaraan sekolah menengah atas yang diselengarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;

f.

Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah menengah atas;

g.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum,

peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan

tata kelola sekolah menengah atas; h.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;

i.

Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;

j.

Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam rangka mencapai target program prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan, maka Direktorat Pembinaan SMA menyesuaikan struktur organisasi dan penganggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) ditetapkan.

untuk

mencapai

Berikut

ini

sasaran-sasaran

adalah

struktur

strategis

organisasi

yang

dan

telah

anggaran

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Pembinaan SMA. 1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri atas: 1.1 Sub Direktorat Program dan Evaluasi; 1.2 Sub Direktorat Kurikulum; 1.3 Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana; 6

6


1.4 Sub Direktorat Peserta Didik; 1.5 Subbagian Tata Usaha.

DIREKTUR PEMBINAAN SMA Subbagian Tata Usaha

Sub Direktorat Program dan Evaluasi

Seksi Program

Seksi Evaluasi

Sub Direktorat Kurikulum

Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Sub Direktorat Peserta Didik

Seksi Pembelajaran

Seksi Kelembagaan

Seksi Bakat dan Prestasi

Seksi Penilaian

Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Kepribadian

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SMA 1.1 Sub Direktorat Program dan Evaluasi Sub Direktorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama, pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan Direktorat. Sub Direktorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah

menengah atas;

b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang

pembinaan sekolah menengah atas;

c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat; d. penyusunan bahan fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas;


7


e. koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah atas; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran

Direktorat serta fasilitasi pendanaan sekolah

menengah atas; dan g. penyusunan laporan Direktorat. 1.1.1 Sub Direktorat Program dan Evaluasi terdiri dari 2 seksi, yaitu: a. Seksi Program b. Seksi Evaluasi 1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan

perumusan

kebijakan,

pengumpulan,

pengolahan,

penyajian, data dan informasi, dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas. 2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas, penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah atas, dan penyusunan laporan Direktorat. 1.2 Sub Direktorat Kurikulum Sub

Direktorat

penyusunan

Kurikulum

bahan

mempunyai

perumusan,

tugas

koordinasi,

dan

melaksanakan pelaksanaan

kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, di bidang kurikulum sekolah menengah atas. Sub Direktorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum sekolah menengah atas; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas; c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas;

8

8


d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas; dan e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas. 1.2.1 Sub Direktorat Kurikulum terdiri dari 2 seksi, yaitu: a. Seksi Pembelajaran; dan b. Seksi Penilaian. 1) Seksi

Pembelajaran

mempunyai

tugas

melakukan

penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran sekolah menengah atas. 2) Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang penilaian sekolah menengah atas. 1.3 Sub Direktorat Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas. Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana memiliki fungsi sebagai berikut: a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata

kelola dan sarana prasarana sekolah

menengah atas;


9


b. penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah menengah atas; c. penyusunan

bahan

pertimbangan

pemberian

izin

penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia; d. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas; dan g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas. 1.3.1 Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri dari 2 seksi, yaitu: a. Seksi Kelembagaan b. Seksi Sarana dan Prasarana 1) Seksi

Kelembagaan

mempunyai

tugas

melakukan

penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis

dan

supervisi,

penyelenggaraan diselenggarakan

pertimbangan

sekolah perwakilan

pemberian

menengah negara

asing

izin

atas

yang

dan

satuan

pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola sekolah menengah atas. 2)

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis

dan

supervisi,

fasilitasi

sarana

prasarana

dan

penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana menengah atas. 10

10


1.4 Sub Direktorat Peserta Didik Sub Direktorat Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

bahan

perumusan,

koordinasi,

dan

pelaksanaan

kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik sekolah menengah atas. Sub Direktorat Peserta Didik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik sekolah menengah atas; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah menengah atas; c. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah atas; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan

peningkatan kualitas kepribadian peserta

didik sekolah menengah atas; e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan

peningkatan kualitas kepribadian peserta didik

sekolah menengah atas. 1.4.1 Sub Direktorat Peserta Didik terdiri atas: a. Seksi Bakat dan Prestasi; dan b. Seksi Kepribadian. 1) Seksi Bakat dan Prestasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang bakat dan prestasi peserta didik sekolah menengah atas. 2)

Seksi

Kepribadian

mempunyai

tugas

melakukan

penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter dan kepribadian peserta didik sekolah menengah atas.


11


1.5 Sub Bagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat. D.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 Pencapaian target sasaran strategis per tahun tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian indikator kinerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2015 adalah sebagai berikut : No

Target Kinerja

Capaian Kinerja Target

Realisasi

%

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota IKK 3.1

Jumlah siswa SMA penerima BOS SM

4,456,077

4,359,141

97.8%

IKK 3.2

Jumlah RKB SMA yang dibangun

1,514

2,153

142.2%

IKK 3.3

Jumlah unit SMA baru yang dibangun

60

70

116.7%

IKK 3.5

Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMA

66

66

100.0%

IKK 3.6

Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA

131

171

130.5%

IKK 3.7

Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA

200

553

276.5%

12,311

2,512

20.4%

4,320

500

11.6%

121

424

350.4%

3,094

2,044

66.1%

10,757

2,350

21.8%

754

7,266

963.7%

1,638,671

96.8%

IKK 3.8 IKK 3.9

Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah Jumlah SMA yang menerapkan standar penilaian pendidikan

IKK 3.10

Jumlah SMA Rujukan

IKK 3.12

Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional

IKK 3.13

Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa

IKK 3.14

Jumlah Siswa SMA yang menerapkan pendidikan karakter

Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin IKK 3.4

Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP

1,692,559

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Direktorat SMA IKK 3.15 IKK 3.16 IKK 3.17

Jumlah layanan Sistem Pendataan dan Informasi Pendidikan SMA Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan bidang Pendidikan SMA serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan SMA Jumlah kerja sama dan kemitraan institusi/instansi dalam dan luar negeri

1

1

100.0%

20

20

100.0%

8

8

100.0%

Dalam pencapaian target IKK tersebut, dilaksanakan program-program Direktorat Pembinaan SMA dengan capaian sebagai berikut : 12

12


Kode

Uraian

Capaian Kinerja Target

Realisasi

%

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota 5627.049

Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

5627.019

Ruang Kelas Baru (RKB) SMA

5627.018

Unit Sekolah Baru (USB)

5627.022

4,360,383

4,359,141

100.0%

3,101

2,153

69.4%

70

70

100.0%

Ruang Laboratorium/Praktik Siswa

166

66

39.8%

5627.024

Ruang Belajar SMA Yang Direhabilitasi

131

131

100.0%

5627.053

Sekolah Yang Direvitalisasi

40

40

100.0%

5627.028

Peralatan Tik/Komputer

553

553

100.0%

5627.052

Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum 2013

300

300

100.0%

5627.010

Siswa SMA Yang Memenuhi Standar Kelulusan

9

9

100.0%

5627.009

SMA Model

300

300

100.0%

5627.026

Sekolah Unggul/Model/Rujukan/Berpresasi

125

124

99.2%

5627.036

Lomba Sains Nasional/Internasional

36

36

100.0%

5627.037

Lomba Olahraga Dan Seni Tingkat Nasional/Internasional

12

12

100.0%

5627.038

Lomba Penelitian Nasional / Internasional

10

10

100.0%

5627.039

Lomba Debat Bahasa Indonesia Dan Bahasa Asing Lainnya

5

5

100.0%

5627.035

Siswa SMA Penerima Beasiswa Prestasi

2,942

2,350

79.9%

5627.032

Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa

64

64

100.0%

1,638,671

121.1%

Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin 5627.033

Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa Miskin (PIP)

1,353,515

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Direktorat SMA 5627.004

Data Pokok Pendidikan Menengah Sekolah

17

17

100.0%

5627.001

Dokumen Perencanaan

29

28

96.6%

5627.002

Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program

24

24

100.0%

5627.006

Dokumen Pedoman, Standar Pembelajaran

16

16

100.0%

5627.017

Naskah Pedoman, Standar Sarana Prasarana

9

4

44.4%

5627.029

Bimtek Norma, Standar, Dan Kriteria Sarana Prasarana

2

0

0.0%

5627.996

Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

18

18

100.0%

5627.997

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

24

24

100.0%

5627.998

Gedung/Bangunan

2

2

100.0%

5627.030

Dokumen Pedoman, Standar Kelembagaan Dan Peserta Didik

17

17

100.0%

5627.044

Program Pengembangan Kelembagaan

4

2

50.0%


13


E.

ISU-ISU STRATEGIS Beberapa isu strategis dalam pembangunan pendidikan SMA yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. Layanan pendidikan SMA yang ada saat ini belum dapat menampung seluruh lulusan SMP dan sederajat. 2. Masih terdapat ruang kelas SMA yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. 3. Belum seluruh masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan menengah, khususnya SMA, karena tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua ataupun masyarakat. 4. Kualitas

pembelajaran

SMA

dirasakan

masih

belum

maksimal

dikarenakan masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk daerah-daerah terpencil. 5. Pendidikan SMA di Indonesia masih tertinggal dan belum mampu bersaing secara global. 6. Masih terjadinya disparitas mutu pendidikan antar daerah.

14

14


A.

VISI DAN MISI DIREKTORAT PEMBINAAN SMA Menyikapi tujuan dan makna yang terkandung dalam visi dan misi Kemendikbud serta sasaran strategis dalam pembangunan pendidikan SMA, maka Direktorat Pembinaan SMA bertekad untuk menjadi lembaga kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pendidikan SMA yang berkualitas, memiliki kapabilitas, serta otorisasi untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mewujudkan layanan prima pendidikan SMA yang terpercaya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Pembinaan SMA menetapkan visi pendidikan SMA, yaitu:

Visi Direktorat Pembinaan SMA 2019: “Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan SMA yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong untuk Mewujudkan Layanan Prima Pendidikan SMA” ” Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem pendidikan. Penyebutan insan secara terpisah adalah untuk menekankan arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem. Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah: 1. Sekolah yang kondusif Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan dalam membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya.Sekolah yang kondusif menjadinya sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik 15 Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016

15


siswa,

guru,

tenaga

pendidik,

orang

tua

siswa

dan

pelaku

lainnya.Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi factor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting adalah Kepala Sekolah yang memimpinpara pelaku menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai penyemangat Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian.Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Sensitif

terhadap

kebutuhan

siswa

sertamampu

memberikan

semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orangtua yang terlibat aktif Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya dan terus berlanjut meskipun mereka sudah masuk sekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pedidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan secara baik bagi seluruh anak Indonesia.Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih

satuan

pendidikan,

memperoleh

informasi

tentang

perkembangan pendidikan anaknya, serta memberi masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelanggaraan pendidikan di sekolah akan menjadikan pendidikan menjadi lebih efektif. 4. Masyarakat yang sangat peduli Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya adalah keterbatasan sumber daya Pemerintah.Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggaraan satuan pendidikan sendiri atau mendukung satuan

16

16


pendidikan milik Pemerintah.Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan sendiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan Pemerintah.Sedangkan

partisipasi

masyarakat

dalam

satuan

pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Masyarakat kini bisa memiliki peran serta dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana Pengembangan Sekolah.

5. Industri yang berperan penting Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa.Bahkan

di

beberapa

negara

peran

industri

menjadi

kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman Negara-negara

tersebut

dapat

menjadi

pelajaran

bagi

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.Selain dukungan finansial, peran industriyang penting adalah dalam memecahkan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.Dunia industri bisa berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan wawasan dunia kerja bagi siswa.Kerjasama sekolah dan industri

harus

dibangun

berdasarkan

kemauan

dan

saling

membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang mereka perlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

6. Organisasi profesi yang berkontribusi besar Organisasi profesi diharapkan bisa meningkatkan peran dalam penyelenggaraan

pendidikan.Organisasi

profesi

dapat

memberi

masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik


17


akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

7. Pemerintah yang berperan optimal Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat) tahun 2002 yaitu

tentang

pendidikan

maka

bentuk

dukungan

pemerintah

diantaranya telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”. Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten dan kota serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian cukup besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan

dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain dengan mengkaitkan alokasi dana Pemerintah dihubungkan dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan

18

18


Pencapaian visi di atas diwujudkan dengan menetapkan misi pendidikan SMA dan kesetaraan SMA tahun 2015-2019, yaitu: M1 :

Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang Kuat;

M2 :

Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Atas yang Meluas, Merata dan Berkeadilan;

M3 :

Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu dan Berkarakter pada Sekolah Menengah Atas;

M4 :

Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik pada Sekolah Menengah Ata

B.

TUJUAN STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 2015-2019 Tujuan strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Ditjen Dikdasmen Kemendikbud pada jenjang Sekolah Menengah Atas yang dirumuskan berdasarkan sistem tata kelola untuk menghasilkan layanan prima sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Visi dan Misi Ditjen Dikdasmen Kemendikbud 2015-2019, yaitu sebagai berikut: Tabel 3.1. Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan SMA Kode

Tujuan Strategis SMA

T.1

Penguatan peran siswa dalam ekosistem pendidikan Sekolah Menengah Atas

T.2

Peningkatan akses pendidikan Sekolah Menengah Atas yang meluas, merata, dan berkeadilan

T.3

Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter

T.4

Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel


19


C.

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 2016 Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan Sekolah Menengah Atas, diperlukan sejumlah sasaran program yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2016, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) untuk mengukur apakah sasaran program dapat mengkonfirmasi tujuan strategis tersebut dan selanjutnya dapat dicapai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran program untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

Kode

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Program (IKP) 2016

SP1

Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Rata-rata nilai sikap siswa SMA yang minimal “Baik”

SP2

Meningkatnya siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA

APK SMA 2016 sebesar 30,37 %

SP3

Menurunnya persentase angka putus sekolah SMA

Jumlah siswa pada jenjang Pendidikan Menengah Atas menerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar sebanyak 1.692.559 siswa SMA. Angka putus sekolah SMA 2016 sebesar 1,10 %.

SP4

Tersedianya sekolah menengah di setiap kecamatan

Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 Sekolah Menengah Atas 2016 sebesar 82,50 %.

SP5

Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah sebanyak 148 medali.

SP6

Tersedianya SMA model/rujukan di setiap kabupaten/kota

SMA menerapkan program penyelerasan dengan dunia kerja 30 %. Persentase Kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/ model sebesar 49,9 %. Persentase sekolah menengah yang memenuhi akreditasi minimal B sebanyak 70%

20

20


Kode

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Program (IKP) 2016

SP7

Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 standart nasional pendidikan (SNP)

Persentase satuan meningkat efektifitas sebesar 29 %

SP8

Tata Kelola Direktorat Pembinaan SMA yang baik

Tersedianya data Pendidikan SMA yang akurat, berkelanjutan, dan terbarukan sebanyak 87 %.

pendidikan berdasarkan

Nilai minimal LAKIP Direktorat sebesar 73 (baik) pada tahun 2016.

D.

yang SNP

PSMA

INDIKATOR KINERJA Untuk mencapai target sasaran program pada tahun 2019 telah ditetapkan pembabakan pencapaian target sasaran strategis per tahun yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMA. Berikut tabel IKK Direktorat Pembinaan SMA :

No IKK.1 IKK.2 IKK.3 IKK.4 IKK.5 IKK.6 IKK.7 IKK.8

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah siswa SMA penerima BOS SMA Jumlah RKB SMA yang dibangun Jumlah unit SMA baru yang dibangun Jumlah siswa SMA penerima KIP Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMA Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA Jumlah SMA yang menerapkan standar penilaian pendidikan

Tahun 2015

2016

2017 4.977.085

2018

2019

5.102.070

5.243.419

4.456.077

4.844.702

1.514

4.000

3.028

3.028

3.028

70

222

103

103

103

1.692.559

1.692.559

1.692.559

1.692.559

1.692.559

66

2.557

2.061

1.547

1.032

131

257

200

143

86

200

200

200

200

200

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

IKK.9

Jumlah SMA Rujukan

121

1.100

1.200

1.300

1.400

IKK.10

Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional

3.094

3.094

3.094

3.094

3.094


21

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa dari jalur prestasi nasional dan internasional

No

IKK.11

Tahun 2015

Jumlah SMA yang melakukan pembelajaran kewirausahaan Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah Satker yang Mendapat Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis SMA

IKK.12

IKK.13

IKK.14

2016

2017

2018

2019

10.757

2.942

2.942

2.942

2.942

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

12.311

12.461

12.611

12.761

12.911

35

35

35

35

35

Untuk mencapai target IKK pada tahun 2019, maka telah ditetapkan programprogram Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2016. Berikut tabel Program Prioritas 2016 Direktorat Pembinaan SMA: KODE

URAIAN

5627.018

Unit Sekolah Baru (USB)

5627.019

Ruang Kelas Baru (RKB) Ruang Laboratorium/Praktik Siswa Ruang Belajar Yang direhabilitasi

5627.022 5627.024 5627.026 5627.028 5627.032

SATUAN Sekolah

Sekolah Unggulan/ Model/ Rujukan/ Berprestasi Peralatan TIK/Komputer Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa

PAGU DEFINITIF VOLUME

ALOKASI

222

532.250.154

Ruang

4.000

856.465.503

Ruang

2.245

455.809.789

Paket

3.279

174.262.849

Sekolah

904

230.568.453

Sekolah

3.884

247.771.114

Sekolah

363

41.840.018

5627.033

Siswa SMA Penerima Manfaat BSM/Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Siswa

1.367.560

1.275.248.685

5627.035

Siswa SMA Penerima Beasiswa Prestasi

Siswa

2.942

12.200.640

5627.036

Lomba sains Nasional/Internasional

Bidang

34

79.215.283

5627.044


Dokumen

14

2.358.040

5627.052


4.427

94.261.848

22

Sekolah

22


KODE 5627.053

Sekolah Yang direhabilitasi

5627.055

Sekolah Yang Mendapatkan Standardisasi dan Akreditasi

5627.056 5627.057

E.

URAIAN

Sekolah Yang Mendapatkan Perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) Layanan Pengelolaan BOS dan DAK

SATUAN

PAGU DEFINITIF VOLUME

ALOKASI

Paket

279

189.705.792

Sekolah

100

8.305.135

2.137

561.106.136

Dokumen

7

76.073.476

Ruang

5627.058

Kerjasama dan Sinergi Antar Lembaga

Dokumen

1

3.373.743

5627.059

Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Ekstra kurikuler

Sekolah

9

29.422.243

STRATEGI PEMBIAYAAN Perkiraan pendanaan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2010— 2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu: a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan;dan c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikandan kebudayaan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp.207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp.1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Pada tahun 2010, 20% anggaran pendidikan dari APBN Rp.225,2 triliun, yang mencakup Rp.128,7 triliun disalurkan melalui belanja transfer ke daerah dan sebesar Rp.96,5 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp.1.678 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 23 Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016

23


8% dan tingkat inflasi 4,8%, sehingga 20% anggaran pendidikan dari APBN tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp.349,2 triliun. Namun demikian sesuai dengan hasil perhitungan dalam Kerangka pengeluaran Jangka Menengah yang disusun oleh setiap unit utama/eselon I terhadap program dan kegiatan yang diampunya didapatkan perkiraan kebutuhuan anggaran seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Struktur Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015-2019 No

Target Anggaran (Rp. 000.000)

Jumlah output

Kegiatan

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Pembinaan Sekolah 1. Dasar Pembinaan Sekolah 2. Menengah Pertama Pembinaan Sekolah 3. Menengah Atas Pembinaan Sekolah 4. Menengah Kejuruan Pembinaan Pendidikan 5. Khusus dan Layanan Khusus Dukungan Manajemen 6. dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Pembinaan Penjaminan 7. Mutu Pendidikan Lembaga Penjaminan 8. Mutu Pendidikan

2015

2016

123

23.643.252

29.893.609

14

2.216.195

20

2017

2018

2019

30.976.962

32.150.542

33.362.015

2.480.098

2.558.540

2.952.532

3.092.981

2.699.200

4.062.249

4.100.552

4.162.165

4.221.813

23

8.010.000

5.049.038

9.803.759

10.118.011

10.452.033

25

9.009.000

11.542.632

12.060.600

12.390.842

12.972.781

27

912.000

1.542.642

1.566.613

1.592.098

1.620.047

20

386.757

405.991

442.798

473.794

506.960

11

35.100

37.100

39.100

41.100

43.100

5

375.000

390.000

405.000

420.000

452.300

Tabel 2.2. Alokasi Anggaran 2016 Per Jenis Belanja No

Jenis Belanja

Alokasi (000)

Pusat 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang 3 Belanja Modal 4 Belanja Sosial Dekonsentrasi 1 Belanja Barang Total Anggaran

24

4.794.045.523.000 11.367.955 3.409.871.333 5.247.235 1.367.559.000 143.793.160.000 143.793.160.000 4.937.838.683.000

24


PAGU ANGGARAN PER BELANJA BELANJA MODAL 0,11%

BELANJA PEGAWAI 0,24%

BELANJA BARANG 71,13%

BELANJA BANSOS 28,53%

BELANJA BARANG

BELANJA BANSOS

BELANJA PEGAWAI

BELANJA MODAL

Gambar 2.1 Persentase Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

JAN

FEB

Maret

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUST

SEPT

OKT

NOV

DES

Penyerapan Kumulatif (Dlm Juta)

870

65,158 311,613 551,315 862,928 1,534,095 1,917,618 2,708,636 3,624,298 4,260,948 4,563,931 4,650,224

Penyerapan Per Bulan (Dlm Juta)

870

64,288 246,455 239,702 311,613 671,166 383,524 791,018

915,663

636,649

302,984

1.4%

75.6%

88.9%

95.2%

Persentase

0.02%

6.5%

11.5%

18.0%

32.0%

40.0%

56.5%

86,293 97.0%

Gambar 2.2 Rencana Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016.


25


Gambar 2.3 Distribusi Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016

26

26


A. SASARAN PRIORITAS PENDIDIKAN NASIONAL Sasaran prioritas pendidikan nasional ditetapkan untuk mendukung target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 20152019. Untuk mewujudkan target RPJMN 2015-2019, sasaran prioritas nasional didasarkan pada kerangka “Nawa Cita”

yang berkaitan dengan

pembangunan bidang pendidikan, sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (3) Melakukan revolusi karakter bangsa; (4) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; (5) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai poin-poin tersebut. 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia Pembangunan pendidikan merupakan salah satu andalan bagi upaya meningkatkan

kualitas

hidup

manusia

Indonesia.

Pembangunan

pendidikan periode ini dilakukan, terutama melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah,yaitu: Tabel 2.1 Sasaran Partisipasi Pendidikan Jenjang/Komponen I.

Pendidikan Dasar

a.

SD/MI/SDLB/Paket A Angka Partisipasi Murni SD/MI SDLB/Paket AAngka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A

Status Awal

Target

2014

2019

%

91.3

94.8

%

110.0

114.1

Satuan


27

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 Jenjang/Komponen b.

II.

Satuan

Target

2014

2019

SMP/MTs/SMPLB/Paket B Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

%

79.4

82.0

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

%

101.6

106.9

%

55.3

67.5

%

79.2

91.6

%

66.8

77.2

Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C

III.

Status Awal

Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi PAUD

*) angka partisipasi merupakan angka perkiraan, dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP 2010.

b. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan; c. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah; d. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; e. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum

yang

andal,

dan

tersedianya

sistem

penilaian

pendidikan yang komprehensif; f.

Meningkatnya proporsi siswa SMA yang dapat mengikuti program pemagangan;

g. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar; h. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;

28

28


i.

Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan

j.

Tersusunnya peraturan perundangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

2. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Internasional Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, khususnya yang terkait tugas dan fungsi Kemendikbud dalam melaksanakan pembangunan pendidikan ialah, (i) meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi; serta (ii) meningkatkan daya saing tenaga kerja. a.

Sasaran pembangunan inovasi dan teknologi dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatnya kapasitas iptek yang dijabarkan sebagai berikut : 1) Meningkatnya

dukungan

penyediaan

manusia

bagi

kegiatan

berkualitas,

iptek

sarana

termasuk prasarana,

kelembagaan, jaringan; 2) Terbangunnya 100 Techno Park di kabupaten, kota, dan Science Park di setiap provinsi. b.

Sasaran peningkatan daya saing tenaga kerja yaitu sebagai berikut: :

1) Meningkatkan

kualitas

dan

keterampilan

pekerja

dengan

memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi untuk tenaga berkeahlian tinggi dari 8,4% menjadi 14,0% dan keahlian menengah dari 30,0% menjadi 42%; 2) Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement, MRA) yang belum dapat direalisasikan, untuk sektor jasa yang diprioritaskan, yaitu transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi (e-ASEAN), dan jasa logistik; 3) Mengembangkan competency

standar

standard

kompetensi

framework),

untuk

regional sektor

(regional jasa

yang

diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN;


29


4) Menetapkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di lembaga

pendidikan/pelatihan

untuk

mencapai

kesetaraan

pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah; 5) Meningkatnya peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat internasional. 3. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari. Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa yaitu sebagai berikut : a.

Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;

b. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik; c.

Meningkatnya

pemahaman

mengenai

pluralitas

sosial

dan

keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman; d. Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; e. Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi dan budaya inovasi di masyarakat. 4. Memperteguh

Kebinekaan

dan

Memperkuat

Restorasi

Sosial

Indonesia Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia adalah sebagai berikut :

30

30


a.

Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong,

kepercayaan

antarwarga,

dan

perlindungan

lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial; b.

Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;

c.

Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi,

harmoni

dan

solidaritas

sosial

berbasis

nilai-nilai

kemanusiaan yang adil dan beradab; d.

Meningkatnya ketaatan semua unsur di dalam masyarakat terhadap hukum sesuai dengan amanat konstitusi;

e.

Menguatnya

lembaga

kebudayaan

sebagai

basis

budaya

pembangunan dan karakter bangsa; f.

Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan serta penghargaan terhadap perbedaan antarsuku bangsa secara nasional dan internasional;

g.

Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, dan ketahanan nasional.

5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya Tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya sesuai tugas dan fungsi Kemendikbud terdiri atas tiga subagenda, yaitu: (a) membangun transparansi dan akuntabiltas kinerja Kemendikbud; (b) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi

Birokrasi

Nasional

(RBN)

di

Kemendikbud;

dan

(c)

meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. 31 Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016

31


a. Sasaran dan arah kebijakan dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan yaitu sebagai berikut : 1) Terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; 2) Meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; 3) Penerapan e-government secara efektif untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; 4) Meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. b.

Sasaran

dan

arah

kebijakan

dalam

menyempurnakan

dan

meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut : 1) terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; 2) meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; 3) makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; 4) meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. c.

Sasaran

dan

meningkatkan

arah

kebijakan

partisipasi

publik

dalam

menyempurnakan

dalam

proses

dan

pengambilan

kebijakan publik terkait tugas dan fungsi Kemendikbud yaitu sebagai berikut : 1) Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 3) Meningkatnya

implementasi

Kemendikbud.

32

32

open

government

di


B. SASARAN PRIORITAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rumusan

tentang

tujuan

dan

sasaran

strategis

adalah

untuk

menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut : T1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini; T2. Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu; T3. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat; T4. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat; T5. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter; T6. Peningkatan

Profesionalisme,

Pemerataan

Distribusi,

serta

Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan; T7. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan; T8. Peningkatan Sistem

Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

dengan Melibatkan Publik. 1. Tujuan Strategis 1: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya. PAUD merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Oleh karenanya, peningkatan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin, pemenuhan standar pelayanan PAUD, dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik-integratif

perlu

diagendakan

pada

periode

pembangunan

pendidikan ke depan.

33 Tahun 2016 Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA

33


Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1) ini ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut: Kode

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

SS1.1

Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD

APK PAUD usia 3-6 tahun sekurangkurangnya 78,7%

SS1.2

Meningkatnya mutu layanan PAUD

Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga

Disamping SS1.1 berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan T1, juga mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda

pembangunan

subbidang

pendidikan

yaitu

sasaran

pembangunan terkait meningkatnya angka partisipasi PAUD. Selanjutnya, dalam sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan partisipasi anak usia dini dari keluarga miskin dan peningkatan partisipasi PAUD dari kalangan anak-anak berkebutuhan khusus. Peningkatan akses ini dari waktu ke waktu meningkat yang salah satunya karena perbaikan mutu layanan PAUD yang diindikasikan dengan meningkatnya jumah lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2019 sebanyak 42.926 lembaga. SS1.2 mendukung SS1.1 dalam rangka untuk mencapai T1, dan SS1.1 mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional,

khususnya

agenda

pembangunan

pendidikan

terkait

pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi PAUD pada tahun 2019 sebesar 77,2%. Aspek lainnya bersumbangsih untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD adalah meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD. 2. Tujuan Strategis 2: Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu Pendidikan

dasar

merupakan

jembatan

menuju

pendidikan

menengah. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar menjadi penting untuk difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan, serta daerah-daerah yang capaian APK masih di bawah 95%, juga kepada segmen masyarakat yang selama ini belum optimal dijamah pemerintah akibat keterbatasan ekonomi, geografis

34

34


(daerah 3T), berkebutuhan khusus, serta masyarakat yang mengalami bencana alam dan masalah sosial. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2) ini dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut: Kode

SS2.1

Indikator Kinerja Sasaran Strategis APK SD/SDLB/Paket A sekurangkurangnya 100,55%

Sasaran Strategis

Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (715 tahun), yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB

APM SD/SDLB sekurangkurangnya 85,2% APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77% APM SMP/SMPLB sekurangkurangnya 73,72% Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,9

SS2.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T2 dan mendukung pencapaian

sasaran

pembangunan

nasional,

khususnya

agenda

pembangunan pendidikan terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan pengurangan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, yaitu antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antarwilayah perkotaan dan perdesaan, antardaerah, daerah 3T, dan penyandang difabel. Aspek lainnya yang turut meningkatkan partisipasi penduduk usia pendidikan dasar ialah menurunnya angka putus sekolah pendidikan dasar, meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM, meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, serta meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar. 3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah

yang

Bermutu

dan

Relevan

dengan

Kebutuhan

Masyarakat Pada jenjang pendidikan menengah, peningkatan akses dan mutu pendidikan difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa, 35 Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016

35


guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Selain itu, dikaitkan dengan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja bermutu dengan kualifikasi minimal berasal dari pendidikan menengah. Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah Pemerintah adalah salah satu kunci dalam program wajib belajar 12 tahun. Solusi atas kendala biaya dan jarak atau keterjangkauan antara lain melalui pendirian sekolah menengah baru di setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya operasional pendidikan serta bantuan khusus bagi siswa miskin dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Inovasi dalam penerapan sistem pembelajaran

berbasis

teknologi

informasi

diperhatikan

untuk

mengakselerasi peningkatan akses pendidikan menengah. Peningkatan akses pendidikan menengah harus dapat menciptakan loncatan dalam mengubah spektrum kualifikasi tenaga kerja Indonesia ke depan. Pada pendidikan kejuruan kesesuaian antara asupan dari SMK dengan kebutuhan dunia kerja menjadi mutlak. Kesesuaian tidak saja dimaknai sebagai kesesuaian jumlah atau kuantitas namun juga terkait dengan kesesuaian mutu lulusan. Penerapan KKNI dan SKKNI harus segera dilakukan. Demikian pula halnya dengan peningkatan peran dari dunia usaha dan industri di dalam menentukan arah pengembangan pendidikan kejuruan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap pakai. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3) ini dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut: Kode

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurangkurangnya 85,71 %

SS3.1

Meningkatnya angka partisipasi dan lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi mengikuti pendidikan menengah (SMA/SMK/SMLB/Paket C)

APM SMA/SMK/SMLB sekurangkurangnya 67,50% Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6 Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun

36

36

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 Kode SS3.2

Sasaran Strategis Turunnya angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK maksimal sebesar 5%

SS3.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T3 dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun. Disamping itu, SS3.1 juga mendukung pencapaian agenda

pembangunan

pendidikan

terkait

pelaksanaan

Program

Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah. Selanjutnya, SS3.1 difokuskan pada peningkatan partisipasi pendidikan menengah anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), peningkatan partisipasi pendidikan menengah dari kalangan anak-anak berkebutuhan khusus dan menurunnya variasi angka partisipasi antarkelompok masyarakat (terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antarwilayah perkotaan dan perdesaan, antardaerah, daerah 3T dan penyandang difabel). Disamping itu, diharapkan terjadinya penurunan angka putus sekolah, yang berarti terjadi penngkatan angka melanjutkan sekolah. SS3.2 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T3 dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, khususnya mengenai, (i) meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja dan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi; dan (ii) meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri. Diharapkan pada tahun 2019, semakin banyak siswa lulusan pendidikan menengah memasuki pasar kerja sehingga angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK mencapai maksimal sebesar 5% sesuai dengan target angka pengangguran di dalam RPJMN 2015-2019. 4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat diantaranya meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan dan ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara 37 Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016

37


usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Kebutuhan akan manusia yang unggul dan berjiwa kompetitif semakin mendesak dengan diterapkannya komunitas ekonomi ASEAN atau ASEAN economic community yang akan membuka pintu masuknya produk negara-negara ASEAN termasuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN harus tetap menjaga daya saingnya dan menjadi tuan rumah di negera sendiri. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) ini

dapat dicirikan dengan

tercapainya sasaran strategis berikut: Kode SS4.1

SS4.2

SS4.3

Sasaran Strategis


Menurunnya penduduk niraksara usia dewasa di atas 15 tahun Meningkatnya program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNI

Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurangkurangnya 96,1% Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38% Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang

Meningkatnya jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga

SS4.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T4 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait menurunnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun. Selanjutnya, SS4.2 merupakan tolok ukur keberhasilan T4 dan mendukung penjabaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait peningkatan daya saing bangsa dengan meningkatkan kualitas dan keterampilan dengan memperbesar proporsi tenaga kerja dengan keahlian menengah. Selanjutnya

SS4.3

merupakan

tolok

ukur

keberhasilan

T4

dan

mendukung penjabaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu memberikan wawasan, pemahaman, dan keterampilan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan

38

38


kesehatan,

menyiapkan

pra

keaksaraan,

memenuhi

hak

dan

perlindungan anak, mencegah perilaku destruktif dan meningkatkan mutu hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh. 5. Tujuan Strategis 5: Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter Peningkatan mutu pembelajaran terutama dicirikan oleh penguatan pelaku pendidikan, seperti: kompetensi siswa, profesionalisme guru, dan kepala sekolah, peningkatan peran orangtua serta komitmen pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Peningkatan mutu pembelajaran didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehinga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat

Indonesia

sebagai

negara

maritim

dan

kepulauan,

pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan

mutu

pada

pendidikan

berkaitan

erat

dengan

pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik.


39


Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5) ini dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut: Kode

Sasaran Strategis

SS5.1

Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah

SS5.2

Meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6,5 Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6,5 Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7,0 dan UN SMK minimal 7,0 Persentase SM yang memenuhi SPM sebanyak 75% Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP/SM minimal baik Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,2% Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%

SS5.3

Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah

SS5.4

Meningkatnya penerapan KKNI dalam bidang kejuruan di SMK

SS5.1 sampai dengan

SS5.4

Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurangkurangnya sebanyak 81% Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75% Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85% Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurangkurangnya 65% Jumlah kompetensi keahlian SMK yang menerapkan KKNI minimal sebanyak 70%

merupakan

penjabaran

terhadap

pencapaian T5 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan terkait, yaitu Program Indonesia Pintar. SS5.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 dan pendukung pencapaian agenda pembangunan dalam meningkatkan daya saing manusia Indonesia di kawasan regional maupun internasional. Selanjutnya SS5.2 mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam melakukan revolusi karakter bangsa. SS5.3 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 dan mendukung pencapaian:

40

(i)

sasaran

pokok

40

pembangunan

pendidikan

terkait


pencapaian presentase SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan kompetensi keahlian SMK, masing-masing berakreditasi minimal B; dan (ii) sasaran pembangunan nasional mengenai pembangunan pendidikan terkait pelaksanaan program Indonsia pintar, yaitu meningkatnya jaminan mutu pelayanan

pendidikan,

tersedianya

kurikulum

yang

andal,

dan

tersedianya sistem penilaian yang komprehensif. SS5.4 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 dan pendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait peningkatan daya saing tenaga kerja, diantaranya menetapkan dan menerapkan KKNI pada SMK. Keseluruhan SS5 berkontribusi dalam meningkatkan daya saing manusia Indonesia dalam keahlian menengah di wilayah ASEAN maupun wilayah internasional. 6. Tujuan Strategis 6: Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru antara lain dihasilkan oleh penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan

desain

program

dan

keselarasan

disiplin

ilmu

serta

Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya penerapan sistem penjaminan mutu menjadi kunci dalam menjamin

kualifikasi

dan

profesionalisme

pendidik

dan

tenaga

kependidikan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Sementara itu, peningkatan mutu layanan pendidikan oleh LPTK bertujuan untuk melakukan reformasi LPTK secara menyeluruh dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan, melibatkan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru, penjaminan mutu calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit system, memaksimalkan pelaksanaan program induksi dan mentoring guru, mengembangkan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual serta melaksanakan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama.


41


Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6) ini dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikut: Kode

Sasaran Strategis

SS6.1

Meningkatnya jumlah guru dan tendik PAUD dan Dikmas profesional

SS6.2

Meningkatnya jumlah guru profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah

SS6.3

Meningkatnya jumlah kepala sekolah profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah

SS6.4

Meningkatnya jumlah pengawas profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah

SS6.5

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37% Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15% Jumlah guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95% Jumlah guru profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95% Jumlah kepala sekolah profesional di SD minimal sebanyak 95% dan SMP sebanyak 95% Jumlah kepala sekolah profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95% Jumlah pengawas profesional di SD minimal sebanyak 95%, dan SMP minimal sebanyak 95% Jumlah pengawas profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95% Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71% Jumlah SMP memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 83% Jumlah SMA memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 80% dan jumlah SMK memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 75%

Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah

SS6.1

sampai

dengan

SS6.5

merupakan

penjabaran

terhadap

pencapaian T6 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional,

khususnya

agenda

pembangunan

pendidikan,

yaitu

meningkatnya kualifikasi akademik seluruh GTK termasuk guru minimal S1/D4 dan meningkatnya kompetensi guru dalam subject knowledge dan pedagogical knowledge. SS6.5 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T6 yang mendukung pencapaian

sasaran

pembangunan

nasional,

khususnya

agenda

pembangunan pendidikan terkait menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar yang diindikasikan dengan semakin banyaknya jumlah SD dan SMP yang memiliki guru sesuai SPM. SS6.5 tersebut juga merupakan tolok ukur keberhasilan T6 dan

42

mendukung

penjabaran 42

terhadap

pencapaian

sasaran


pembangunan nasional sub bidang pendidikan yaitu menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan menengah yang diindikasikan dengan semakin banyaknya jumlah SMA dan SMK yang memiliki jumlah guru sesuai SNP. 7.

Tujuan

Strategis

7:

Peningkatan

Jati

Diri

Bangsa

melalui

Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan Peningkatan

upaya

untuk

melindungi,

mengembangkan

dan

meningkatkan diplomasi kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan apresiasi seni, karya budaya, memenuhi sarana/prasarana budaya, dan meningkatkan kepedulian daerah dalam membangun kecintaan pada budaya. Pemerintah juga harus meningkatkan pelindungan terhadap kekayaan warisan budaya, memperbaiki basis data agar mudah mengelola seluruh warisan budaya, serta meningkatkan diplomasi budaya Indonesia ke dunia internasional agar warisan budaya yang dimiliki tidak hilang. Peningkatan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa bertujuan untuk memacu gerakan standardisasi mutu bahasa, pemakaian dan pemakai bahasa guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan dibina melalui pendidikan Indonesia serta mendukung gerakan pembentukan mental peserta didik menjadi anak bangsa Indonesia yang berkepribadian, mandiri, dan berdaya saing kuat. Peran kemampuan berbahasa guru dan tendik merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan mutu layanan dan lulusan,

karena

dengan

kemampuan

bahasa

yang

baik,

ilmu

pengetahuan dapat disampaikan dengan baik. Oleh karena itu, Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) sangat perlu untuk dijadikan prasarat dalam program sertifikasi dan peningkatan kinerja guru dan tendik.


43


Terwujudnya tujuan strategis 7 (T7) ini dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut: Kode


Sasaran Strategis

SS.7.1

SS.7.2

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya

Indeks gotong royong di atas 0,55

Indeks toleransi di atas 0,49

Skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)

Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia

Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra menjadi 254.529 orang (dari 31.529 orang pada tahun 2014)

SS.7.3

Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN

SS7.4

Meningkatnya penutur non-Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia

Jumlah pemelajar BIPA di kawasan ASEAN sebanyak 1.000 orang Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang Jumlah penutur non-Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia sebanyak 1.500 orang

SS7 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T7 yang mendukung pencapaian

sasaran

pembangunan

nasional,

khususnya

agenda

pembangunan nasional pencapaian dari agenda pembangunan terkait pelaksanaan revolusi karakter bangsa. SS7 ini selanjutnya dijabarkan dalam SS7.1 sampai dengan SS7.4 yang merupakan tolok ukur keberhasilan T7 dan mendukung penjabaran terhadap: (i) pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional bidang pembangunan masyarakat yang diukur melalui indeks gotong royong, indeks toleransi, indeks rasa aman dan jumlah konflik sosial; dan (ii) pencapaian program prioritas pemerintah

terkait

pelaksanaan

revolusi

karakter

bangsa

serta

memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sementara itu, SS7.2 sampai dengan SS7.4 merupakan penjabaran terhadap

pencapaian

T7

yang

mendukung

pencapaian

sasaran

pembangunan nasional terkait pencapaian nawacita ke lima, yaitu

44

44


pembangunan pendidikan melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar, khususnya peningkatan mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela iptek dan penguat daya saing manusia Indonesia. Disamping itu SS7.2 sampai dengan SS7.4 juga mendukung penjabaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk agenda pembangunan kebudayaan terkait peningkatan peran bahasa Indonesia sebagai peningkatan karakter dan jati diri bangsa dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif, misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN. 8. Tujuan Strategis 8: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan. Terwujudnya tujuan strategis 8 (T8) ini dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikut: Kode

SS8.1

Sasaran Strategis

Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan PAUD dan Dikmas

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sejumlah minimal 54.6% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif Sejumlah minimal 15,6% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat


45

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 Kode

Indikator Kinerja Sasaran Strategis rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)

Sasaran Strategis

Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1

SS8.2

Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah

SS8.3

Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian

Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

SS8.4

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud

Skor LAKIP minimal sebesar 80

Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1

SS8.1 dan SS8.2 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T8 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan nasional sub bidang pendidikan, yaitu: (i) meningkatnya akses penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan; (ii) meningkatnya mutu layanan PAUD, Dikmas,

Dikdas,

dan

Dikmen;

(iii)

terwujudnya

kesinambungan

penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan serta membaiknya efisiensi dan efektifitas pembiayaan pendidikan. Selanjutnya

SS8.3

dan

SS8.4

mendukung

pencapaian

sasaran

pembangunan nasional khususnya agenda pembangunan nasional sub bidang penguatan efektivitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan terkait meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik

dalam

mendukung

peningkatan

daya

saing

dan

kinerja

pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

bersih

dan

akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

46

46


Untuk mencapai target IKK tahun 2016 yang telah ditetapkan, maka Direktorat Pembinaan SMA telah menyusun program-program pembangunan pendidikan SMA. Program tersebut kemudian dilaksanakan oleh setiap Sub Direktorat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Berikut ini adalah program-program Direktorat Pembinaan SMA per Sub Direktorat. A.

SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI 1.

Dokumen Perancanaan dan Penganggaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran program Pendidikan Menengah Atas tahun anggaran 2016, dalam menyusun perencanaan dan pengganggaran setiap tahun Direktorat Pembinaan SMA melakukan beberapa proses tahapan yang harus berkoordinasi dengan instansi/Kementerian lainnya dalam proses perencanaan program. Beberapa instansi tersebut

adalah

Bappenas,

Kementerian

Keuangan

Direktorat

Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Komisi

Pendidikan,

Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretariat

Jenderal

Kementerian

dan Direktorat Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah. Alur proses perencanaan itu sendiri ditentukan dan

diatur

dalam

undang-undang

yang

dikeluarkan

Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan program/kegiatan dan anggaran Direktorat Pembinaan SMA untuk tahun anggaran 2017 baik di pusat maupun provinsi. a.

Dokumen perencanaan dan penganggaran 2016 ini meliputi kegiatan : 1)

Penyusunan Renstra Direktorat SMA;


47


2)

Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan) Tahun 2016;

3)

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016;

4)

Sinkronisasi Program SMA dan Propinsi;

5)

Sinkronisasi Program SMA dengan Program Pendidikan Dasar dan Menengah;

6)

Koordinasi Pelaksanaan Program Direktorat Pembinaan SMA;

7)

Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2017;

8)

Rapat koordinasi tindak lanjut serah terima ke Propinsi;

9)

Rapat koordinasi Program SMA dan LPMP;

10) Pembinaan dan pengembangan SMA; 11) Penyusunan rencana induk wajib belajar SMA Tahun 20152019; 12) Desiminasi Program SMA Tahun 2016. b.

Data Pokok Pendidikan Menengah SMA. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan kebutuhan informasi data pokok pendidikan SMA kepada masyarakat dan lembaga/unit kerja yang membutuhkan. Dengan adanya informasi persekolahan ini, maka dapat diketahui kondisi pendidikan di setiap propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Informasi tersebut akan dijadikan dasar bagi Direktorat pembinaan SMA dalam melakukan pemetaan kondisi sekolah yang ada, sebagai dasar dari perumusan kebijakan ataupun program yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan berjenjang mulai dari tigkat Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Nasional. Pemutakhiran data pokok pendidikan SMA ini akan dilaksanakan sebagai berikut: 1) Workshop pemutakhiran data SMA; 2) Pengolahan dan pemutakhiran data pokok; 3) Pengelolaan data portal dan jaringan SMA; 4) Bimbingan teknis verifikasi pendataan SMA kepada petugas provinsi dalam melakukan validasi;

48

48


5) Penyajian data pokok SMA 2016/2017; 6) Penyusunan lokus bantuan Direktorat Pembinaan SMA; 7) Penyusunan aplikasi program SMA; 8) Penyusunan buku statistik dan bansos SMA 2015/2016; 9) Penyusunan TOR dan RAB 2017. 2.

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Keberhasilan suatu program akan sangat bergantung dari kualitas perencanaan dan pengawasan. Oleh sebab itu untuk memenuhi target tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan,

kegiatan

monitoring

dan

evaluasi

program

perlu

dilaksanakan. Ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini meliputi program-program yang dilakukan di tingkat (a) pusat (direktorat Pembinaan SMA); dan (b) di tingkat provinsi (dinas pendidikan) sebagai pelaksana teknis dana dekonsentrasi. Pada tingkat Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan sekolah monitoring dan evaluasi dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi di seluruh Indonesia. Strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini meliputi kegiatan evaluasi laporan kegiatan bulanan provinsi, juga evaluasi langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan maupun hasil pelaksanaan program. Dalam Program ini bertujuan untuk menyediakan dukungan Manajemen dan Teknis bagi satuan kerja Direktorat Pembinaan SMA. Sasaran Program ini sebagai evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pencapaian hasil program. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Pemantauan

pelaksanaan

anggaran

(laporan

daya

serap

bulanan); b. Pemantauan pelaksanaan program SMA; c. Pelaksanaan evaluasi pencapaian hasil program SMA tingkat propinsi; d. Penyusunan Lakip; e. Tindak lanjut pemeriksaan.


49


3.

Layanan Pengelolaan BOS dan DAK Layanan BOS adalah bantuan yang diberikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk membantu pembiayaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha sekolah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Besar bantuan dana BOS diperhitungkan dari jumlah siswa, yaixtu Rp.1.400.000,- / siswa/ tahun. Jumlah dana BOS menjangkau hampir 100% dari total siswa SMA di seluruh Indonesia. Tujuan dari pemberian dana BOS ini adalah : a.

Membantu biaya operasional yang berkaitan dengan usaha sekolah meningkatkan mutu dan kualitas proses pembelajaran;

b.

Membantu sekolah melaksanakan inovasi pembelajaran;

c.

Mengurangi beban biaya pendidikan orang tua siswa, khususnya dari keluarga miskin/tidak mampu.

Kegiatan Layanan Pengelolaan BOS dan DAK meliputi :

4.

a.

Penyusunan juknis BOS SMA tahun 2017;

b.

Pengolahan data BOS SMA tahun 2016;

c.

Workshop koordinasi BOS SMA (Report BOS SMA);

d.

Bimbingan teknis bendahara sekolah;

e.

Review program kerja sekolah;

f.

Pengelolaan dan Pengolahan DAK SMA.

Kerjasama dan Sinergi Antar Lembaga Kegiatan Kerjasama dan sinergi antar lembaga bertujuan sebagai berikut: (1) Mengindentifikasi bentuk kerjasama dan sinergi antar lembaga dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA; (2) Bentuk kerjasama yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA; (3) Penyusunan pedoman kerjasama dan sinergi antar lembaga; (4) Sosialisasi kerjasama dan sinergi antar lembaga yang telah dilakukan Direktorat Pembinaan SMA. Kegiatan kerjasama dan sinergi antar lembaga meliputi: a.

Kerjasama dengan instansi lainya;

b.

Publikasi program Direktorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2016;

c.

50

Kajian naskah akademik pembinaan dan pengembangan SMA.

50


Tabel 4.1. Alokasi Anggaran Sub Direktorat Program dan Evaluasi Tahun 2016 Kode 5627.001 5627.002 5627.057 5627.058

B.

Uraian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Layanan Pengelolaan BOS dan DAK Kerja sama dan Sinergi antar Lembaga Jumlah

Vol

Satuan

Jumlah

23

Dokumen

36,159,634,000

5

Dokumen

8,145,160,000

7

Dokumen

6,344,380,000

1

Dokumen

4,250,787,000 54,899,961,000

SUB DIREKTORAT KURIKULUM 1.

Sekolah Rujukan. Sekolah rujukan dikembangkan dengan tujuan untuk mendorong sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) guna peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui kerjasama antara sekolah rujukan dengan sekolah lainnya sebagai mitra. Sekolah rujukan memiliki indikator : a.

berakreditasi A;

b.

memiliki ekosistem pendidikan yang kondusif;

c.

mengembangkan budaya mutu;

d.

melaksanakan program penumbuhan budi pekerti;

e.

menjadi pusat keunggulan; dan

f.

lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan aman.

Kebijakan dan Program sekolah rujukan bertujuan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang mencakup di 34 Propinsi. Kegiatan Sekolah rujukan meliputi:

2.

a.

SMA model yang menerapkan pemenuhan SNP;

b.

SMA model yang menerapkan program kewirausahaan.

Sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 Kebutuhan akan sumberdaya manusia yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Perdagangan bebas (baik pada tingkat regional maupun internasional) memberikan tantangan bagi Bangsa Indonesia untuk dapat bersaing. Selain itu, kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini berimplikasi pada


51


terjadinya kecenderungan konvergensi antara ilmu dengan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Indonesia mutlak diperlukan untuk dapat bersaing di era globalisasi.

Dalam

rangka

implementasi

kurikulum

2013

dan

meningkatkan mutu pembelajaran di SMA. Kebijakan Direktorat Pembinaan

SMA

melaksanakan

Program

ini

bertujuan

untuk

mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran SMA. Agenda terkait dengan implementasi kurikulum 2013 adalah: Penyusunan Pedoman Standar Pembelajaran; Penyusunan Bahan Pembelajaran; Bimbingan Teknis Kurikulum 2013; Persiapan pengadaan E-Catalogue Buku Kurikulum 2013; Monitoring dan Supervisi Kurikulum 2013. Kegiatan Sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 meliputi: a.

Penyiapan perangkat pendukung pelaksanaan kurikulum 2013;

b.

Pendampingan Implementasi kurikulum 2013;

c.

Pelatihan kurikulum 2013 tahun 2016;

d.

Siswa SMA yang memenuhi standar kelulusan;

e.

Pengembangan sekolah yang melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS).

Tabel 4.2. Alokasi Anggaran Sub Direktorat Kurikulum Tahun 2016 Kode

Uraian

5627.026

Sekolah Rujukan Sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 Jumlah

5627.052

C.

Vol 904 10,335

Satuan

Jumlah

Paket

268,006,520,000

Sekolah

127,628,693,000 395,635,213,000

SUB DIREKTORAT KELEMBAGAAN SARANA DAN PRASARANA 1.

Unit Sekolah Baru (USB) Unit Sekolah Baru adalah bantuan pembangunan unit gedung baru untuk penyelenggaraan sekolah SMA negeri maupun swasta yang diberikan kepada Kabupaten/Kota ataupun yayasan dalam rangka memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan SMA. Pembangunan Unit Sekolah Baru bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan SMA. Oleh karena itu, Bantuan ini

52

52


difokuskan bagi daerah-daerah yang memiliki Angka Partisipasi Pendidikan (APK) rendah. Bantuan ini juga ditujukan bagi daerahdaerah terpencil yang tidak memiliki atau kekurangan fasilitas pendidikan SMA. Selain itu, bantuan ini juga ditujukan bagi daerah atau wilayah perbatasan Republik Indonesia yang memerlukan layanan pendidikan SMA. Pada tahun 2016 ini, alokasi anggaran untuk Program Unit Sekolah Baru adalah sebanyak 222 Unit. Bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru untuk penyelenggaraan sekolah SMA yang diberikan kepada Kabupaten/ Kota dalam rangka memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan SMA. Persyaratan

minimal

untuk

pengajuan

proposal

adalah:

Sertifikat/keterangan BPN; Ketersediaan lahan minimal 1 hektar; Kondisi Lahan siap bangun ; Ada dukungan SMP sederajat disekitar lokasi. 2. Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun Program Ruang Kelas Baru adalah bantuan pembangunan ruang kelas yang diberikan kepada sekolah dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah. Pada tahun 2016 dibangun 4.000 ruang kelas yang tersebar di seluruh propinsi dan kabupaten/kota. Jumlah pembangunan RKB ini meningkat 2.486 dibandingkan pembangunan RKB pada tahun anggaran 2015 sebanyak 1.514 ruang. Secara umum, program pembangunan RKB difokuskan pada daerahdaerah yang memiliki APK rendah. Secara khusus program ini ditujukan untuk sekolah-sekolah yang memiliki kondisi sebagai berikut: 1. Tersedia lahan kosong; 2. Jumlah pendaftar lebih banyak dari jumlah yang diterima; 3. Rombongan Belajar lebih banyak daripada Ruang Kelas yang ada; 4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan SMA dengan mekanisme double shift.


53


3. Sekolah yang mendapat Ruang Laboratorium Komputer/Praktik Siswa. Mengingat pentingnya pemanfaatan teknologi komputer dalam proses pembelajaran dan keterbatasan fasilitas teknologi komputer, maka pemerintah mencoba mengeliminasi keterbatasan tersebut dengan memberikan bantuan untuk pembangunan laboratorium komputer. Program

Laboratorium

Komputer

adalah

bantuan

penyediaan

Laboratorium Komputer yang diberikan kepada sekolah yang belum memiliki laboratorium tersebut.

Pada tahun 2016 Direktorat

Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran pembangunan ruang Laboratorium Komputer sebanyak

2.245 ruang. Adapun beberapa

persyaratan untuk mendapatkan bantuan ini diantaranya adalah: memiliki lahan kosong dan belum memiliki Lab.Komputer. 4.

Ruang Belajar yang direhabilitasi. Kondisi sarana dan prasarana SMA masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu, Direktorat Pembinaan SMA berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana mutu dengan memberikan bantuan Ruang Belajar yang direhabilitasi kepada sekolah dalam bentuk dana bantuan sosial yang disalurkan langsung ke sekolah penerima. Untuk memenuhi kualitas layanan pendidikan yang sesuai atau mendekati Standar Nasional Pendidikan. Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran ruang belajar yang direhabilitasi sebanyak 3.279 ruang.

5.

Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan. Layanan pendidikan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana mutu yang dimiliki sekolah untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Kondisi kepemilikinan sarana dan prasarana tersebut, dari sisi jumlah masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk memenuhi kualitas layanan pendidikan yang sesuai atau mendekati Standar Nasional Pendidikan, maka pada tahun 2016 akan diberikan bantuan kepada sekolah sebesar 4.372 paket bantuan peralatan TIK.

54

54


6.

Program pengembangan Kelembagaaan. Kegiatan Program ini meliputi :

7.

1.

Penyusunan Naskah Kelembagaan;

2.

Kemitraan membangun sekolah SMA;

3.

Pembinaan dan Pengembangan Komite Sekolah SMA.

Sekolah yang direvitalisasi. Sekolah yang direvitalisasi merupakan salah satu bentuk Program Direktorat Pembinaan SMA bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan SMA sebagai pusat pengembangan mutu pendidikan melalui Sekolah yang direvitalisasi.

8.

Sekolah yang mendapatkan standardisasi dan akreditasi. Kegiatan Sekolah yang mendapatkan standardisasi dan akreditasi bertujuan

untuk

meningkatkan

peringkat

kelayakan

termasuk

meningkatnya Mutu pendidikan berdasarkan SNP dan meningkatnya pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik. Mengingat pentingnya akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka hasil akreditasi perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing direktorat teknis terkait. Program tindaklanjut lebih di fokuskan kepada sekolah-sekolah yang nilai akreditasinya masih belum memadai. Oleh karena itu. Sasaran program adalah sekolah yang harus akreditasi C atau TT (tidak terakreditasi). 9.

Sekolah yang mendapatkan Perpustakaan atau pusat sumber belajar. Melalui kegiatan pemberian bantuan Perpustakaan/Pusat Sumber Belajar, diharapkan adanya peningkatan jumlah sekolah sekolah yang memiliki perpustakaan/pusat sumber belajar berpusat pada peserta didik pada jenjang pendidikan menengah khususnya SMA pada tingkat nasional dapat dicapai secara bertahap sesuai dengan restra Kementerian Pendidikan Nasional 2015-2019. Siswa akan dapat belajar secara maksimal dengan menggunakan ruang perpusatakaan/ pusat sumber belajar sesuai dengan standar dan memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas belajarnya dan manfaat yang didapat


55


yaitu sekolah memiliki ruang perpustakaan/ pusat sumber belajar sesuai

dengan

standar

yang

telah

ditetapkan

yang

dapat

meningkatkan PBM sehingga akan meningkatkan mutu proses belajar mengajar di sekolah. Tabel 4.3. Alokasi Anggaran Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana Tahun 2016 Kode

Uraian

Vol

Satuan

5627.018

Unit Sekolah Baru yang dibangun

222

5627.019

Ruang Kelas Baru yang dibangun

5627.022

Sekolah yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa

5627.024 5627.028 5627.044 5627.053 5627.055 5627.056

D.

Ruang Belajar yang direhabilitasi Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan Program Pengembangan Kelembagaan Sekolah yang direvitalisasi Sekolah yang mendapatkan standardisasi dan akreditasi Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) Jumlah

Jumlah

Unit

543,900,553,000

4,000

Ruang

824,000,000,000

2,245

Ruang

461,250,000,000

3,279

Ruang

85,166,320,000

4,372

Paket

239,836,042,000

14

Dokumen

2,358,040,000

339

Sekolah

57,350,512,000

100

Sekolah

5,355,275,000

2,137

Ruang

556,537,340,000 2,775,754,082,000

SUB DIREKTORAT PESERTA DIDIK 1.

Sekolah yang menerapkan karakter Bangsa. Pendidikan

Karakter

Bangsa

yang

bertujuan

untuk

mengaktualisasikan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui kegiatan ini siswa diharapkan mampu mengaplikasikan sikap kerjasama, nasionalisme,

rasa persatuan dan kesatuan bangsa,

jujur, peduli, berfikir kritis, positif, dapat menumbuhkembangkan sikap hormat dan saling menghargai dalam keberagaman, meningkatkan disiplin diri, tanggungjawab, kesadaran terhadap lingkungan fisik, sosial

dan

budaya,

hidup

bersih

dan

sehat,

melatih

kewirusahaan, menjalin silaturahmi antar siswa dari berbagai wilayah di Indonesia, memperkokoh kesatuan bangsa, membangun jiwa kepemimpinan

56

di

kalangan

56

generasi

muda,

meningkatkan


kematangan jiwa dan kestabilan emosi dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku terpuji, serta menyalurkan bakat dan minat serta kreativitas siswa dalam rangka pembinaan karakter bangsa.

2.

Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP). Sebagai usaha untuk menekan angka putus sekolah siswa SMA, Direktorat Pembinaan SMA memberikan bantuan berupa dana untuk operasional siswa melalui program Program Indonesia Pintar (PIP). Pelaksanaan

program

ini

selain

melalui

kegiatan

pusat.

Pengalokasian dana PIP diharapkan dapat lebih mencapai siswa miskin yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi. Skenario pelaksanaan program ini dilakukan secara sistematis meliputi identifikasi dan pengolahan data siswa penerima bantuan, penyusunan dokumen administrasi keuangan, pengiriman dana bantuan ke rekening siswa melalui kerja sama dengan bank pemerintah sebagai bank penyalur, pemantauan program, dan pengolahan data siswa penerima bantuan. Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Direktorat Pembinaan SMA tahun 2016 memberikan bantuan biaya pendidikan untuk 1.367.560 siswa miskin SMA. 3.

Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi. Sebagai bentuk penghargaan bagi siswa berprestasi dan berbakat akan diberikan beasiswa kepada siswa-siswi pemenang Olimpide Internasional, Debat Bahasa Inggris, OSN, O2SN dan FL2SN tingkat nasional. Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan penghargaan bagi siswa berprestasi. Impelementasi pelaksanaan program dilakukan melalui pemberian beasiswa dengan melibatakan sasaran mencakup 2.942 siswa SMA.

4. Siswa yang mengikuti lomba, Festival. Salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan SMA adalah mendorong minat siswa dalam bentuk lomba di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, penelitian, debat bahasa indonesia, debat bahasa inggris, kewirausahaan dan lomba apresiasi


57


budaya.

Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

mengembangkan

ilmu

pengetahuan akademik siswa dan membentuk karakter siswa yang bersikap

sportif,

jujur,

berprestasi,

menumbuhkan

kecerdasan

estetika termasuk juga dibidang budaya dan kewirausahaan. Kegiatan Lomba, Festival yang dilaksanakan meliputi : 1. Olimpiade Sains Nasional; 2. Festival dan lomba seni siswa Indonesia; 3. Olimpiade olahraga siswa nasional; 4. Olimpiade penelitian; 5. Lomba debat bahas indonesia dan bahasa inggris tingkat nasional; 6. Lomba kewirausahaan; 7. Lomba apresiasi budaya. 5.

Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler. Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler khusus dilakukan seleksi untuk menentukan siswa terbaik yang akan mewakili Indonesia di tingkat internasional. Tujuan pembinaan ekstrakurikuler untuk : 

Menumbuhkembangkan

suasana

kompetitif

yang

sehat

dikalangan siswa SMA di 34 Propinsi; 

Menjaring Siswa-siswa unggul di bidang sains;



Meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, kreatifitas, serta menanamkan sikap disiplin serta kerja keras pada siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 4.4. Alokasi Anggaran Sub Direktorat Peserta Didik Tahun 2016 Kode 5627.032 5627.033 5627.035 5627.036 5627.059

58

Uraian Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakulikuler Jumlah

58

Vol

Satuan

363

Sekolah

Jumlah 35,770,206,000

1,367,560

Siswa

1,391,564,000,000

2,942

Siswa

10,759,200,000

35

Bidang

68,390,261,000

9

Sekolah

30,971,600,000 1,537,455,267,000


E.

SUBBAGIAN TATA USAHA Bagian Tata Usaha memiliki tugas-tugas yang berkaitan dengan persuratan,

kepegawaian,

dan

urusan

kerumahtanggaan

dalam

lingkungan Direktorat pembinaan SMA. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata usaha : 1.

Layanan Perkantoran Program/kegiatan ini digunakan untuk mendukung operasionalisasi Direktorat

Pembinaan

Sekolah

Menengah

Atas

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai direktorat pelaksana

teknis

pendidikan

menengah

atas.

Fokus

program/kegiatan adalah pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan pejabat dan pegawai pada Direktorat Pembinaan SMA dan tugastugas rutin direktorat lainnya untuk kurun waktu tahun 2016. 2.

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Program/ kegiatan ini digunakan untuk mendukung pengolahan data dan komunikasi yang diantaranya pengadaan komputer, printer, scaner, laptop dan pengadaan alat server.

3.

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Kegiatan ini meliputi kegiatan pengadaan obat-obatan, pengadaan pakaian

kerja

satpam,

pemeliharaan

gedung

kantor

pusat,

perbaikan peralatan kantor, pemeliharaan kendaraan bermotor, langganan daya listrik, internet dan telepon, serta pemberian honor pramubakti, pengemudi dan satpam. Tabel 4.5. Alokasi Anggaran Subbagian Tata Usaha Tahun 2016 Kode 5627.994 5627.996 5627.997

Uraian

Vol

Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah


Satuan

Jumlah

12

Bulan Layanan

25,385,225,000

93

Unit

2,495,975,000

12

Unit

2,418,800,000 30,300,000,000

59

60


Upaya pencapaian pada Program Prioritas bidang pendidikan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kegiatan, dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA melalui perencanaan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Pemerintah mengupayakan pemenuhan pendanaan pendidikan melalui penyediaan bantuan berupa dana dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan baik dari sisi “supply” maupun “demand”. Dari sisi “Supply” penyediaan layanan pendidikan difasilitasi melalui penyediaan dana bantuan yang dapat membantu sekolah untuk memenuhi biaya investasi dan operasional sekolah. Sedangkan

sisi “Demand” difasilitasi melalui

penyediaan dana bantuan untuk siswa yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan “daya beli” terhadap layanan pendidikan SMA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2008 pendanaan pendidikan dikategorikan menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu: Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), Biaya Operasional Sekolah (Biaya di Satuan Pendidikan), dan Biaya Pribadi Peserta Didik.


61


Gambar 5.1 Struktur Pendanaan Pendidikan Implementasi perencanaan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMA mengacu pada konsep tersebut diatas. Biaya investasi sekolah dipenuhi melalui penyediaan bantuan sarana dan prasarana. Sedangkan biaya operasional sekolah berusaha dipenuhi melalui penyediaan dana untuk operasional sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM). Untuk meningkatkan daya beli siswa terhadap layanan pendidikan SMA, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat digunakan siswa untuk biaya operasional mereka. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang deskripsi programprogram pembangunan pendidikan SMA tahun 2016 dan kontribusi programprogram

tersebut

dalam

usaha

untuk

mencapai

Sasaran

Strategis

Pembangunan Pendidikan SMA dan target IKK Direktorat Pembinaan SMA dan menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMA; serta memberikan bahan informasi pelaksanaan program dan

62

62


kebijakan Direktorat Pembinaan SMA dalam lingkup internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lembaga eksternal terkait lainnya. Melalui dokumen program kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 ini diharapkan akan tergambar secara jelas tugas pokok dan fungsi, organisasi dan sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan deskripsi program dan kegiatan Direktotorat Pembinaan SMA Tahun 2016.


63


64


LAMPIRAN


65

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 Lampiran 1.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2016

66

66


Kerja sama dan sinergi antar Lembaga[Base Line]

Kerja sama dan sinergi antar Lembaga

5627.058

5627.058.001

5627.057.002 Layanan DAK

5627.057.001 Manajemen BOS SMA

5627.057

4,250,787,000

4,250,787,000

1,499,200,000

4,845,180,000

6,344,380,000

8,145,160,000

5627.002.001 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

Layanan pengelolaan BOS dan DAK[Base Line]

8,145,160,000

5627.002

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan[Base Line]

6,530,990,000

5627.001.002 Data Pokok Pendidikan SMA

36,159,634,000

JUMLAH

29,628,644,000

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran[Base Line]

URAIAN

5627.001.001 Dokumen Perencanaan

5627.001

KODE

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


Lampiran 1.1 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2016 (1)

67

68

68

Kerja sama dan sinergi antar Lembaga[Base Line]

Kerja sama dan sinergi antar Lembaga

5627.058

5627.058.001

5627.057.002 Layanan DAK

5627.057.001 Manajemen BOS SMA

5627.057

4,250,787,000

4,250,787,000

1,499,200,000

4,845,180,000

6,344,380,000

8,145,160,000

5627.002.001 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

Layanan pengelolaan BOS dan DAK[Base Line]

8,145,160,000

5627.002

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan[Base Line]

6,530,990,000

5627.001.002 Data Pokok Pendidikan SMA

36,159,634,000

JUMLAH

29,628,644,000

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran[Base Line]

URAIAN

5627.001.001 Dokumen Perencanaan

5627.001

KODE

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULI


Lampiran 1.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2016 (2)

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 Lampiran 2.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana Tahun 2016


69

70 1,600 ruang 1,076 paket 4,428 paket

5627.024.001Ruang Belajar yang direhabilitasi

5627.024.002Bantuan rehabilitasi ruang kelas (pemanfaatan efisiensi)

5627.028

70 23

5627.053.006Sarana Prasarana SMA di Papua dan Papua Barat

5627.053.005Sarana Prasarana SMA di Daerrah Khusus

5627.053.003Bantuan Sarana Lainnya

102

pkt

sek

sek

pkt

pkt

Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar2,137 ruang

53

5627.053.004Bantuan Sekolah Garis Depan (SGD)

pkt

sek

5627.056

25

5627.053.002Penataan Fasilitas Lainnya

100

12

5627.053.001Sekolah yang direviltalisasi

sek

Sekolah yang Mendapatkan standarisasi dan akreditasi

339

Sekolah yang direviltalisasi

5627.053

dok

5627.055

339


14

978 paket

5627.044

5627.028.002Peralatan TIK untuk UN CBT

5627.028.001Peralatan TIK/Komputer Reguler

1,156 paket

142,147,650

5627.024

Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan

561,446,290

2,245 ruang 2,676 ruang

Sekolah yang mendapakan ruang Laboratorium/Praktik Siswa

Ruang Belajar yang direhabilitasi

5627.022

568,106

10,758,447

1,756,325

17,414,360

43,392,544

10,200,000

13,374,170

40,550,012

126,687,411

2,758,040

104,958,030

146,318,804

251,276,834

57,298,138

84,849,512

815,551,312

4,000 ruang

532,250,154

Ruang Kelas Baru Yang dibangun

unit

ALOKASI

5627.019

222

SAT

SASARAN VOL


OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN

5627.018

NO

1

2

3

JANUARI 4

1

2

3

FEBRUARI 4

1

2

3

MARET 4

1

3

APRIL 2

4

1

2

3

MEI 4

1

3

JUNI 2

4


Lampiran 2.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana Tahun 2016 (1)

4,428 paket

5627.028

71 Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 23

5627.053.005Sarana Prasarana SMA di Daerrah Khusus

5627.053.003Bantuan Sarana Lainnya

Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar

53

5627.053.006Sarana Prasarana SMA di Papua dan Papua Barat

5627.056

25

5627.053.004Bantuan Sekolah Garis Depan (SGD)

sek

sek

pkt

pkt

pkt

sek

sek

dok

102

pkt

2,137 ruang

100

12

5627.053.002Penataan Fasilitas Lainnya

Sekolah yang Mendapatkan standarisasi dan akreditasi

339

5627.053.001Sekolah yang direviltalisasi

5627.055

339

Sekolah yang direviltalisasi

5627.053

14

978 paket


5627.044

5627.028.002Peralatan TIK untuk UN CBT

5627.028.001Peralatan TIK/Komputer Reguler

1,156 paket

1,076 paket

5627.024.002Bantuan rehabilitasi ruang kelas (pemanfaatan efisiensi)

Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan

1,600 ruang

5627.024.001Ruang Belajar yang direhabilitasi

568,106

10,758,447

1,756,325

17,414,360

43,392,544

10,200,000

13,374,170

40,550,012

126,687,411

2,758,040

104,958,030

146,318,804

251,276,834

57,298,138

84,849,512

142,147,650

2,676 ruang

Ruang Belajar yang direhabilitasi

5627.024

561,446,290

532,250,154

2,245 ruang

Sekolah yang mendapakan ruang Laboratorium/Praktik Siswa

5627.022

unit

ALOKASI

815,551,312

Ruang Kelas Baru Yang dibangun

5627.019

222

SAT

SASARAN VOL

4,000 ruang



5627.018

NO 1

3

JULI 2

4

1

2

3

AGUSTUS 4

2

3

4

SEPTEMBER 1

1

2

3

4

OKTOBER 2

3

4

NOVEMBER 1

2

3

4

DESEMBER 1


Lampiran 2.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana Tahun 2016 (2)

71

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 Lampiran 3.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Peserta Didik Tahun 2016

72

72

9 Sekolah

Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar[Base Line]

Bsm Reguler

Manajemen Pip 2015

Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat Dan Berprestasi[Base Line] 2,942

-


Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, Dan Olimpiade [Base Line]

Olimpiade Sains Nasional

Festival Dan Lomba Seni Siswa Indonesia

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

Olimpiade Penelitian

Lomba Debat Bahasa Indonesia Dan Bhs Inggris Tk. Nasional

Lomba Apresiasi Sastra

Dokumen Pedoman, Standar Peserta Didik

Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler [Base Line]

5627.032.001

5627.033

5627.033.001

5627.033.002

5627.035

5627.036

5627.036.001

5627.036.002

5627.036.003

5627.036.004

5627.036.005

5627.036.006

5627.036.008

5627.059

Siswa

Siswa

73 Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 -

-

-

-

-

-

34 Bidang

-

-

1,367,560

-

363 Sekolah

0

Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa [Base Line]

5627.032

0

Pembinaan Sekolah Menengah Atas

5627

SAT

SASARAN VOL

Program Pendidikan Dasar Dan Menengah


023.03.06

NO

57,224,790,000

2,804,720,000

2,735,767,000

5,853,751,000

6,190,346,000

27,155,192,000

8,979,605,000

16,687,240,000

70,406,621,000

14,893,440,000

21,086,499,000

1,369,455,525,000

1,390,542,024,000

24,388,392,000

24,388,392,000

1,557,455,267,000

1,557,455,267,000

ALOKASI

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


Lampiran 3.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Peserta Didik Tahun 2016 (1)

73

74 9 Sekolah

Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar[Base Line]

Bsm Reguler

Manajemen Pip 2015

Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat Dan Berprestasi[Base Line] 2,942

-


Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, Dan Olimpiade [Base Line]

Olimpiade Sains Nasional

Festival Dan Lomba Seni Siswa Indonesia

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

Olimpiade Penelitian

Lomba Debat Bahasa Indonesia Dan Bhs Inggris Tk. Nasional

Lomba Apresiasi Sastra

Dokumen Pedoman, Standar Peserta Didik

Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler [Base Line]

5627.032.001

5627.033

5627.033.001

5627.033.002

5627.035

5627.036

5627.036.001

5627.036.002

5627.036.003

5627.036.004

5627.036.005

5627.036.006

5627.036.008

5627.059

Siswa

Siswa

74 -

-

-

-

-

-

34 Bidang

-

-

1,367,560

-

363 Sekolah

0

Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa [Base Line]

5627.032

0

Pembinaan Sekolah Menengah Atas

5627

SAT

SASARAN VOL

Program Pendidikan Dasar Dan Menengah


023.03.06

NO

57,224,790,000

2,804,720,000

2,735,767,000

5,853,751,000

6,190,346,000

27,155,192,000

8,979,605,000

16,687,240,000

70,406,621,000

14,893,440,000

21,086,499,000

1,369,455,525,000

1,390,542,024,000

24,388,392,000

24,388,392,000

1,557,455,267,000

1,557,455,267,000

ALOKASI 1

JULI 2 3

2 3

4 1

2 3

4 1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 4 1


Lampiran 3.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Peserta Didik Tahun 2016 (2)

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 Lampiran 4.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subdit KurikulumTahun 2016


75

76

76

5,627,052,007 Pengembangan Sekolah Yang Melaksanakan Budaya Literasi

5627.052.006 Pengembangan Sekolah Yang Melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS)

13,967,520

1,998,190

38,370,490

19,706,903

5627.052.003 Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 2016

5627.052.005 Siswa SMA Memenuhi Standar Kelulusan

31,845,276

5627.052.002 Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016

149,102,483 43,214,105


21,561,370

5627.052.001 Penyiapan Perangkat Pendukung Pelaksanaan Kurikulum 2013

5697.052

170 SEK

5627.026.005 SMA Rujukan Yang Menerapkan Program Kewirausahaan

169,971,360

191,532,730

340,635,213

SASARAN ALOKASI

614 SEK

SMA Rujukan

Subdit Kurikulum


5627.026.004 Pengembangan SMA Yang Menerapkan Snp

5627.026

NO JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


Lampiran 4.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Kurikulum Tahun 2016 (1)


5,627,052,007 Pengembangan Sekolah Yang Melaksanakan Budaya Literasi

5627.052.006 Pengembangan Sekolah Yang Melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS)

13,967,520

1,998,190

38,370,490

19,706,903

5627.052.003 Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 2016

5627.052.005 Siswa SMA Memenuhi Standar Kelulusan

31,845,276

5627.052.002 Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016

149,102,483 43,214,105


21,561,370

5627.052.001 Penyiapan Perangkat Pendukung Pelaksanaan Kurikulum 2013

5697.052

170 SEK

5627.026.005 SMA Rujukan Yang Menerapkan Program Kewirausahaan

169,971,360

191,532,730

340,635,213

SASARAN ALOKASI

614 SEK

SMA Rujukan

Subdit Kurikulum


5627.026.004 Pengembangan SMA Yang Menerapkan Snp

5627.026

NO

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


Lampiran 4.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Kurikulum Tahun 2016 (2)

77

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 Lampiran 5.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subbag Tata Usaha 2016

78

78

Layanan Perkantoran

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA


11,367,955,000

30,300,000,000

30,300,000,000

ALOKASI

6,374,212,000 2,495,975,000 2,418,800,000

5627.994.005Layanan Perkantoran Lainnya

5627.996.001Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

5627.997.001Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

5627.994.002Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran 7,643,058,000

5627.994.001Pengelolaan Gaji Pegawai

5627.994

NO

MARET

APRIL

MEI

JUNI

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JANUARI FEBRUARI


Lampiran 5.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subbag Tata Usaha Tahun 2016 (1)


79

80

Layanan Perkantoran

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA


11,367,955,000

30,300,000,000

30,300,000,000

ALOKASI

80

6,374,212,000 2,495,975,000 2,418,800,000

5627.994.005Layanan Perkantoran Lainnya

5627.996.001Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

5627.997.001Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

5627.994.002Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran 7,643,058,000

5627.994.001Pengelolaan Gaji Pegawai

5627.994

NO

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULI


Lampiran 5.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subbag Tata Usaha Tahun 2016 (2)

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Buku Program Kerja ini

Recommend Documents