27/11/2011
Hukum di Indonesia untuk Melindungi Satwa Liar Ani Mardiastuti
[email protected]
Fakultas Kehutanan IPB
Transnational Organized Crime (TOC) • • • •
Terorisme Narkoba Perdagangan orang Pencucian uang
• • • •
Penyelundupan senjata Kejahatan dunia maya Kejahatan ekonomi Kejahatan di laut
1
27/11/2011
Berita Koran/Press Release
TOC: UN Interregional Crime and Justice Research Institute
2
27/11/2011
ILLICIT INTERNATIONAL TRAFFICKING IN WILDLIFE IS AN ESTIMATED $10 BILLION DOLLAR BLACK MARKET INDUSTRY, AND ILLICIT INTERNATIONAL TRAFFICKING IN TIMBER COSTS DEVELOPING COUNTRIES $10-15 BILLION IN LOST REVENUES EVERY YEAR. THESE CRIMES OFTEN ARE LINKED TO ORGANIZED CRIME AND CAN INVOLVE MANY OF THE SAME CULPRITS AND SMUGGLING ROUTES THAT ARE USED TO TRAFFIC IN ARMS, DRUGS, AND PERSONS. Opening Statement of the Government of the United States of America Before the 17th Commission on Crime Prevention and Criminal Justice Delivered by Ambassador Greg Schulte, US Mission to International Organizations in Vienna April 14, 2008
Illegal Tiger Trade
3
27/11/2011
Mengapa wildlife kini diperhatikan dalam perdagangan internasional? • Bernilai tinggi • Terkait dengan Konvensi CITES • Sering terkait dengan penyelundupan barang terlarang lainny (manusia, drugs, senjata, dll.) • Rute penyelundupan serupa • Jumlah dan jenis yang diselundupkan semakin banyak
Perangkat Hukum Terkait • Perdagangan antar negara: – CITES
• Perdagangan dalam negeri: – UU 5/1990
4
27/11/2011
Pengertian CITES • CITES: Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora • Konvensi yang mengatur perdagangan internasional terhadap satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah • Indonesia menjadi anggota CITES sejak 1978 • Hampir semua negara (171) sudah menjadi anggota CITES
5
27/11/2011
Cara Kerja CITES - Nasional • Kewenangan: Management Authority dan Scientific Authority (Otoritas Pengelola dan Otoritas Ilmiah) • Management Authority (MA): – Departemen Kehutanan Ditjen PHKA Direktorat KKH (Konservasi Keanekagaraman Hayati) Direktorat PHH (Penyidikan dan Perlindungan Hutan): penegakan hukum
• Scientific Authority (SA): – Puslitbang Biologi LIPI – Pusat Penelitian Oseanografi LIPI
Cara Kerja CITES • Jenis-jenis apa saja yang diatur CITES? Apendiks • Apendiks CITES selalu diperbaharui, seringnya ditambah, sesuai kondisi populasi spesies yang diperdagangkan • Apendiks CITES: I, II, III
6
27/11/2011
Apendiks I • Spesies yang jumlahnya sudah sangat sedikit, amat terancam, hampir punah • Tidak boleh diperdagangkan untuk tujuan komersial • Boleh diperdagangkan secara komersial jika merupakan hasil penangkaran (F2) • Contoh: hampir semua mamalia besar Indonesia
7
27/11/2011
Kematian gajah karena diracun untuk diambil gadingnya
Apendiks II • Spesies boleh diperdagangkan tetapi jumlahnya dibatasi kuota • Kuota ditentukan oleh LIPI, diumumkan oleh Dep. Kehutanan • Banyak jenis Indonesia sudah masuk Apendiks II
8
27/11/2011
Apendiks II
Jenis-jenis burung
9
27/11/2011
Trenggiling
Penyelundupan trenggiling
10
27/11/2011
Undang-Undang Indonesia • UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya • PP 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa • PP 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwaliar • UU No. 41/1999 tentang Kehutanan • UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Tanggal : 10 AGUSTUS 1990 (JAKARTA)
11
27/11/2011
Pasal 21 1) Setiap orang dilarang untuk : a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
(2) Setiap orang dilarang untuk : a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
12
27/11/2011
BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 40 (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
13
27/11/2011
Lokasi Rawan untuk Perdagangan Ilegal
14
27/11/2011
ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) Bangkok, Desember 2005
Pertemuan ASEAN -WEN ke-2 : Jakarta (Taman Safari Indonesia), 21-24 Mei 2007 Pertemuan ASEAN-WEN ke-3 Vientienne, Lao PDR 26-27 Mei 2008 Pertemuan ASEAN-WEN ke-4 Kuala Lumpur, Malaysia 6-7 April 2009
15
27/11/2011
Kejaksaan dan Tindak Pidana Satwa • Tindak pidana satwa sering terjadi namun kebanyakan tidak/belum sampai ke persidangan • Kasus: Singapura, Malaysia, China • Kerjasama dengan instansi terkait: Departemen Kehutanan, NCB-Interpol Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Bea Cukai, Karantina
Terimakasih
16
