TIMOR TIMUR 1999 KEJAHATAN TERHADAP UMAT MANUSIA

TIMOR TIMUR 1999 KEJAHATAN TERHADAP UMAT MANUSIA

TIMOR TIMUR 1999 KEJAHATAN TERHADAP UMAT MANUSIA

SEBUAH LAPORAN YANG DIBUAT BERDASARKAN PERMINTAAN KANTOR KOMISARIS TINGGI HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

OLEH GEOFFREY ROBINSON UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES JULI 2003 DITERBITKAN OLEH PERKUMPULAN HAK & ELSAM DILI & JAKARTA

Timor Timur 1999 Kejahatan terhadap Umat Manusia Sebuah laporan yang dibuat berdasarkan permintaan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

Oleh: Geoffrey Robinson Terjemahan dari

East Timor 1999 Crimes Against Humanity A Report Commissioned by The United Nations Office of The High Commissioner For Human Rights (OHCHR) By Geoffrey Robinson University of California Los Angeles July 2003

Penerjemah:

Anom Astika Ayu Ratih Hilmar Farid Pitono Adhi Penyelaras terjemahan:

Nug Kacasungkana Titi Irawati Supardi Rancangan sampul dan tata letak: Alit Ambara | nobodycorp. <[email protected]> Foto sampul: Perkumpulan HAK Penerbit: Perkumpulan HAK Rua Governador Serpa Rosa T-091, Farol, Dili, Timor-Leste Tel.: +670 3313323 | Fax: +670 33 1332 4 e-mail: [email protected] Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jl. Siaga II/31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 Tel.: +6221 7972662 | Fax: +6221 79192519 e-mail: [email protected], [email protected] Penerbitan ini terlaksana dengan dukungan dana dari HIVOS dan CAPOD.

ISBN 979-8981-28-6

v

Daftar Isi

Pengantar José Luís de Oliveira

viii

Pengantar Asmara Nababan

xi

Prakata

1

Ringkasan Eksekutif

5

Metode dan Mandat Kerangka dan Kesimpulan

Bagian I: Konteks, Kekuasaan, dan Strategi 1. Konteks Sejarah dan Politik

6 7

9 10

1.1 Invasi dan Pendudukan Indonesia 1.2 Perlawanan 1.3 Tanggapan Internasional 1.4 Terobosan di Indonesia 1.5 UNAMET dan Konsultasi Rakyat

11 13 15 17 18

2. Indonesia: Kekuasaan dan Strategi

22

2.1 Tentara Nasional Indonesia 2.2Milisi 2.3 Kepolisian Indonesia 2.4 Pemerintahan Sipil dan Kampanye “Sosialisasi” 2.5 Kelompok-kelompok Politik Pro-otonomi 2.6 Badan-badan Khusus Bentukan Pemerintah

22 26 28 29 31 32

Bagian II: Hak Asasi Manusia Tahun 1999: Pola dan Variasi

35

3. Pelanggaran, Korban, dan Pelaku

36

3.1 Jenis-jenis Pelanggaran 3.2 Kronologi Kekerasan: Tiga Periode 3.3 Korban 3.4 Pelaku

4. Pola dan Variasi 4.1 Variasi Sementara – Menutup Kran 4.2 Ketidakberdayaan dan Keterlibatan Polisi 4.3 Modus Operandi Milisi 4.4 Variasi Geografis

36 41 44 49

52 52 57 60 63

vi

Timor Timur 1999 Kejahatan terhadap Umat Manusia

5. Enam Dokumen Kunci 5.1 Operasi Pembersihan 5.2 Dokumen Tavares 5.3 Dokumen Garnadi 5.4 Telegram Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur 5.5 Operasi Cabut

68 68 70 71 73 74

Bagian III: Milisi dan Pihak Berwenang

79

6. Milisi: Sejarah, Pembentukan, dan Pengakuan Hukum

80

6.1 Pola Historis 6.2 Pembentukan Milisi 6.3 Pengakuan Politik dan Hukum

7. Milisi: Perekrutan, Pelatihan, Operasi, dan Senjata 7.1 Perekrutan dan Keanggotaan 7.2 Pelatihan 7.3 Operasi 7.4 Senjata: Bukti Kesaksian 7.5 Senjata: Bukti Dokumenter

8. Milisi: Pendanaan dan Dukungan Material 8.1 ‘Sosialisasi’ dan Pendanaan Milisi 8.2 Sumber Pendanaan Pemerintah 8.3 Pendanaan dan Dukungan Material TNI 8.4 FPDK sebagai Saluran Pendanaan 8.5 Anggaran Milisi

80 85 90

97 97 100 102 105 109

113 113 116 121 124 125

Bagian IV: Ringkasan Kabupaten dan Studi Kasus

129

9. Ringkasan Kabupaten

130

9.1 Aileu (Kodim 1632) 9.2 Ainaro (Kodim 1633) 9.3 Baucau (Kodim 1628) 9.4 Bobonaro (Kodim 1636) 9.5 Covalima (Kodim 1635) 9.6Dili(Kodim1627) 9.7 Ermera (Kodim 1637) 9.8 Lautem (Kodim 1629) 9.9 Liquiça (Kodim 1638) 9.10 Manatuto (Kodim 1631) 9.11 Manufahi (Kodim 1634) 9.12 Oecussi (Kodim 1639) 9.13 Viqueque (Kodim 1630)

10. Studi Kasus: Insiden Hak Asasi Manusia yang Penting 10.1 Pembantaian di Gereja Liquiça (6 April 1999) 10.2 Pembunuhan di Cailaco (12 April 1999) 10.3 Pembantaian di Rumah Carrascalão (17 April 1999) 10.4 Pembunuhan Dua Mahasiswa di Hera (20 Mei 1999) 10.5 Penahanan Sewenang-wenang dan Pemerkosaan di Lolotoe (Mei-Juni 1999) 10.6 Penyerangan UNAMET Maliana (19 Juni 1999) 10.7 Penyerangan Konvoi Bantuan Kemanusiaan (4 Juli 1999) 10.8 Pembunuhan Staf UNAMET di Boboe Leten (30 Agustus 1999) 10.9 Pemindahan Paksa dan Pembunuhan Pengungsi di Dili (5-6 September 1999) 10.10 Pembantaian di Gereja Suai (6 September 1999)

130 133 136 139 145 148 154 159 163 169 173 176 178

183 183 187 191 195 197 199 202 206 209 212

vii 10.11 Pembantaian di Kantor Polisi Maliana (8 September 1999) 10.12 Pembantaian di Passabe dan Maquelab (September-Oktober 1999) 10.13 Pemerkosaan dan Pembunuhan Ana Lemos (13 September 1999) 10.14 Amukan Batalyon 745 (20-21 September 1999) 10.15 Pembunuhan Rohaniawan Los Palos (25 September 1999)

216 221 224 227 231

Bagian V: Masalah Tanggungjawab dan Keadilan

234

11. Tanggungjawab Individual dan Komando

235

11.1 Tanggungjawab Pidana Individual 11.2 Tanggungjawab Komando

236 239

12. Tanggungjawab Internasional dan Keadilan 12.1 Tanggungjawab Internasional 12.2 Tanggungjawab PBB: Persoalan Keadilan

Tabel Kronologi Peta Catatan tentang Sumber

251 251 257

264 270 284 285

viii


Kata Pengantar José Luis de Oliveira

Tindak kekerasan yang terjadi menjelang dan sesudah referendum 1999 untuk menentukan status politik Timor Timur dilakukan secara terencana, meluas, dan sistematis terhadap warga sipil oleh aparat keamanan Indonesia (TNI dan Polri) serta milisi pro-Indonesia. Demikian kesimpulan dari Komisi Penyelidik Internasional yang dibentuk oleh Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB dalam laporannya yang dikeluarkan pada Januari 2000, dan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM) yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia dalam laporannya tertanggal 31 Januari 2000. Keduanya juga berkesimpulan telah terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan mengusulkan agar dilakukan proses meminta pertanggungjawaban para pelaku kekerasan tersebut. Kesimpulan kedua komisi tersebut jelas sesuai fakta. Semua survivors di Timor Timur dan korban menyaksikan rangkaian kekerasan yang dikenal dengan sebutan ‘operasi bumi hangus’. Para survivors ini bukan hanya orang Timor Timur, staf PBB, dan para pemantau internasional, tetapi juga orang Indonesia yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan bahkan menjadi korban kejahatan tersebut, seperti Agus Mulyawan, seorang wartawan asal Indonesia yang dibunuh di Lospalos bersama beberapa biarawati dan biarawan, dan Pastor Dewanto SJ, seorang rohaniwan yang dibunuh bersama pengungsi di gereja Suai pada 6 September 1999. Fakta-fakta ini kiranya sulit dibantah atau diabaikan oleh militer Indonesia sebagaimana sering mereka lakukan selama ini. Namun sayang, kuatnya fakta mengenai kejahatan terencana ini tidak sebanding dengan penanganannya secara hukum. Hukum masih berpihak pada yang kuat dan tidak berpihak pada korban yang lemah dan kecil. Rekomendasi dari kedua komisi itu kemudian justru melahirkan berbagai mekanisme ‘penyelesaian’ yang lebih menunjukkan kompromi di kalangan elit, termasuk para pemimpin TimorLeste sendiri yang sudah menjadi elit juga. Tuntutan untuk membentuk pengadilan pidana internasional yang seharusnya menjadi mekanisme untuk mendidik semua pihak agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di tempat lain, menghentikan rantai kekebalan hukum dan memberikan keadilan bagi para korban malah ditanggapi dengan mendirikan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Jakarta dan Unit Kejahatan Berat (Kejaksaan) dengan Panel Hakim Khusus untuk Kejahatan Berat di Dili. Dalam kenyataan proses peradilan di Jakarta dan Dili telah menunjukkan kepada publik bahwa keduanya tidak efektif sebagai instrumen untuk memastikan

Kata Pengantar

ix

pertanggungjawaban para pelaku kejahatan terhadap umat manusia. Dengan memanfaatkan posisi lemah negara Timor-Leste, kalangan elit kedua negara bersekongkol untuk melumpuhkan proses peradilan yang sedang berlangsung. Pengadilan di Jakarta secara terbuka mempertontonkan kepada publik keberadaannya sebagai tempat ‘cuci tangan yang berdarah’ bagi para tersangka pelaku utama. Sesuatu yang sebenarnya sejak awal dikhawatirkan akan terjadi oleh banyak pihak. Begitu pula dengan pengadilan di Dili, yang menunjukkan ketidakseriusan melaksanakan mandat menangani kejahatan berat, dan tidak adanya political will dari pihak-pihak yang bertanggungjawab. Penolakan PBB untuk bertanggungjawab menindaklanjuti dakwaan terhadap Jenderal Wiranto sebagaimana dikatakan pejabat juru bicara Sekretaris Umum PBB Fred Eckhardt adalah bukti ketidakseriusan PBB menangani kasus kejahatan berat ini. Begitu pun di sisi lain, tidak adanya komitmen dari pemimpin negara Indonesia dan TimorLeste untuk mendukung proses peradilan kedua negara ini adalah bukti keengganan memenuhi tanggungjawab untuk memastikan adanya pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap umat manusia sebagaimana diatur dalam hukum internasional maupun hukum masing-masing negara. Sungguh ironis bahwa penderitaan dan harga diri para korban dipermainkan oleh pihak-pihak yang seharusnya berkewajiban menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Pembentukan pengadilan internasional sering dianggap sebagai sesuatu yang mustahil oleh kalangan elit Timor-Leste politik karena memerlukan banyak uang. Namun, sebaliknya mereka tidak mengatakan apa-apa mengenai sumber daya yang dihabiskan – baik uang, tenaga, dan pikiran – untuk menjalankan pengadilan di Dili dan Jakarta yang sebenarnya hanya ‘sandiwara politik’ belaka. Malah skenario sandiwara ini akan dilanjutkan dengan mendirikan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh para pemimpin Timor-Leste dan Indonesia. Menampik usulan menyelenggarakan pengadilan pidana internasional dengan alasan tidak tersedianya dana sama sekali tidak berdasar. Saat ini retorika hak asasi manusia, perdamaian, kebenaran, keadilan, dan berbagai istilah besar lainnya, telah menjadi obyek untuk proyek dan karir politik serta bisnis kalangan elit. Mekanisme dan tradisi hukum internasional telah dijungkirbalikkan untuk kepentingan proyek-proyek tersebut, ketimbang untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan di dunia. Komisi Kebenaran dan Persahabatan lebih terkesan sebagai skenario untuk ‘memutihkan’ semua kejahatan yang dilakukan para pelaku dengan selubung persahabatan. Namun secanggih-canggihnya proyek rekayasa para elit, kiranya tidak mudah untuk begitu saja ‘memutihkan’ atau ‘menguburkan’ kebenaran sejati. Karena kebenaran sejati adalah fakta historis yang hidup dalam kenyataan masyarakat, bukan pada fantasi atau khayalan para politisi. Laporan yang ditulis oleh Geoffrey Robinson ini adalah kumpulan fakta dam analisis mengenai apa yang sesungguhnya terjadi pada tahun 1999. Sebagai seorang yang mendalami masalah hak asasi manusia di Indonesia dan Timor Timur, dan selama 1999 berada di Timor Timur sebagai pejabat bidang politik misi PBB di Timor-Leste (UNAMET), Robinson tidak saja tahu tentang apa yang terjadi pada saat itu tetapi ikut merasakannya juga. Saat itu staf PBB juga menjadi sasaran tindak kekerasan milisi pro-Indonesia. Jadi, dengan bekal pengalaman pribadi ditambah dengan fakta dan bukti lain dari beberapa pihak survivors, laporan ini memberi gambaran mengenai apa yang sesungguhnya terjadi saat itu. Laporan ini kiranya tidak saja berguna untuk menegakkan kebenaran walau keadilannya masih jauh, tetapi juga dapat menjadi

x


pelajaran penting bagi masyarakat di dunia (terutama Indonesia) untuk berusaha secara sungguh-sungguh mencegah atau menghentikan perbuatan yang sama di tempat lain. José Luis de Oliveira adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan HAK, Timor-Leste

xi

Kata Pengantar Asmara Nababan

Pada bulan Oktober 2004, Abílio Osório Soares, mantan Gubernur Timor Timur, dibebaskan dari segala tuduhan berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum dan sesudah Konsultasi Rakyat 1999. Ia merupakan salah satu terdakwa yang diputus bersalah oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc untuk Timor Timur, tetapi akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali (PK), setelah sebelumnya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya. Dengan demikian untuk pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur seluruh terdakwa yang telah diadili di Indonesia telah dibebaskan, dengan pengecualian Eurico Guterres, mantan Komandan Aitarak dan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI). Hal tersebut semakin menunjukkan suatu upaya sistematis dari kelompok dominan di Indonesia (militer dan sipil) – termasuk dengan menggunakan sistem peradilan – untuk menguatkan pendapat bahwa apa yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999 merupakan suatu perseteruan sipil yang tidak diorganisir dan didukung oleh pemerintah maupun militer Indonesia. Hal ini tentunya berbeda bahkan bertentangan dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, baik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Indonesia. Kejahatan yang terjadi di Timor Timur adalah satu kejahatan yang serius, yang bisa terjadi karena adanya dukungan, pembiaran, dan perlindungan yang diberikan aparat negara (sipil dan terutama militer) kepada para pelaku kejahatan itu. Ini tentunya suatu perkembangan yang mengkhawatirkan, apalagi pemerintah Indonesia sadar bahwa tekanan internasional terhadapnya untuk memberikan keadilan bagi korban-korban di Timor Timur semakin melemah. Sebenarnya, sudah sejak awal terlihat jelas keragu-raguan menyangkut apakah Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc lahir sebagai usaha Negara Republik Indonesia untuk memenuhi kewajiban internasionalnya atau hanya satu tanggapan taktis pemerintah atas kemungkinan didirikannya pengadilan internasional untuk menyelesaikan kejahatan yang terjadi di Timor Timur sebelum, selama, dan setelah proses Konsultasi Rakyat pada tahun 1999. Bila perkembangan ini tidak berubah, maka bukan hanya telah terjadi pengingkaran yang semena-mena terhadap hak asasi dari para korban dan masyarakat umumnya, dan terus berlangsungnya impunity (pembiaran hukum). Hal lain yang tak kalah menakutkannya ialah bagi masa depan Indonesia – kemungkinan terulangnya lagi kejahatan terhadap umat manusia seperti ini masih

xii


akan terjadi – entah di bagian mana dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanapun juga harus ada penyelesaian hukum yang adil bagi kasus ini, bukan hanya untuk mengoreksi kesalahan di masa lalu, tetapi juga untuk menjamin masa depan yang lebih manusiawi dan beradab. Proses hukum ini masih sangatlah penting, dengan mempertimbangkan perspektif yang lebih luas, dimana definisi perdamaian dan keadilan seringkali berbeda antar budaya maupun antar situasi, dan sangatlah penting bagi definisi-definisi yang berbeda ini untuk tetap berada dalam batasan yang ditegakkan oleh hukum internasional. 1 Itulah alasan utama mengapa masyarakat internasional harus secara konsisten menegakkan standarstandar hukum internasional, dalam hal ini bahwa kejahatan terhadap umat manusia adalah sesuatu yang harus dihukum, baik oleh negara – dan bila negara tidak mau ataupun tidak mampu, maka masyarakat internasional wajib untuk bertindak. Memang hukum internasional seringkali dikritik sebagai hukum yang mandul, yang hanya berperan sebagai justifikasi tindakan-tindakan politik. Namun perkembangan hukum internasional semakin menunjukkan globalisasi dari sikap masyarakat dunia yang semakin kurang toleran terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Ini ditunjukkan dengan didirikannya ICTY (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia – Mahkamah Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia) dan ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda – Mahkamah Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda), yang di sana masyarakat internasional mengadili kejahatan-kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi dalam batas domestik suatu negara. Ini kemudian dilanjutkan dengan didirikannya International Criminal Court (Pengadilan Pidana Internasional) yang dalam statutanya menetapkan: Pengadilan Internasional adalah sebagai langkah terakhir bila tindakan-tindakan pidana internasional yang ada dalam juridiksinya tidak dapat atau tidak mau diadili oleh negara.2 Praktek internasional ini sudah semestinya dilanjutkan demi tegaknya normanorma hukum internasional. Bangsa Timor-Leste merupakan bangsa yang telah banyak diingkari oleh masyarakat internasional. Sejak invasi Indonesia pada tahun 1975 masyarakat internasional telah tidak mengindahkan ketidakadilan tersebut. Terlebih lagi kejahatan yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999 dilakukan di hadapan PBB (UNAMET) yang pada saat itu hadir untuk menyelenggarakan proses referendum. Penerbitan buku ini sangatlah penting bagi pengungkapan apa yang terjadi di Timor Timur, untuk menantang rangkaian versi pemerintah Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Geoffrey Robinson dalam buku ini, “Sebagian besar tindak kekerasan yang dilakukan pada 1999 dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Timor Timur, menjadikan mereka yang diyakini pendukung kemerdekaan sebagai sasaran.”3 Buku ini juga berguna untuk membangun kembali agenda tanggungjawab internasional, agar para korban kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi di Timor Timur pada akhirnya akan mendapatkan keadilan. Secara meyakinkan Geoffrey Robinson telah merekonstruksikan kembali fakta yang terjadi di Timor Timur, sehingga dengan jelas dapat dibuktikan bahwa kejahatan terhadap umat manusia benar terjadi 1 Cherif M. Bassouni, “Searching for Peace Achieving Justice: The Need for Accountability,” Law & Contemporary Problems , 42 (Autumn 1996). 2 Statuta Roma, pasal 17 butir a. 3 Ringkasan Eksekutif dalam buku ini.

sebelum dan sesudah Konsultasi Rakyat 1999. Lebih jauh lagi khalayak pembaca dapat mengetahui siapakah para pejabat tinggi sipil dan terutama militer Indonesia yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban hukum di pengadilan. Meskipun banyak nama dari para pejabat tersebut telah disebut-sebut dalam berbagai laporan seperti Jenderal Wiranto dan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, namun daftar yang disuguhkan Geoffrey Robinson tetap masih menarik untuk disimak. Sebagai catatan penutup yang tidak kurang pentingya ialah bagi khalayak yang berbahasa Indonesia, penerbitan buku ini jelas merupakan sumbangan yang penting bagi perkembangan hukum hak asasi manusia – khususnya di Indonesia – yang memang masih kekurangan buku-buku rujukan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, prakarsa untuk menerbitkan buku ini oleh Perkumpulan HAK di Dili, patut mendapat penghargaan yang tinggi. Jakarta, 6 Desember 2004 Asmara Nababan adalah Direktur Eksekutif DEMOS, Center for Democracy and Human Rights Studies, Jakarta (2003-sekarang). Sebelumya, ia menjabat Sekretaris Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM) Timor Timur (1999) dan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia (2000-2002).

1

Prakata

Setelah kemenangan kemerdekaan Timor Timur dalam pemungutan suara yang bersejarah pada bulan Agustus 1999, pendukung-pendukung kekuasaan Indonesia membuat negeri itu menjadi puing-puing yang hangus. Pada akhir Oktober, sekitar 1.500 orang telah terbunuh, banyak perempuan telah diperkosa, 70% dari seluruh bangunan di negeri itu telah dihancurkan, dan lebih dari separuh penduduknya telah dipaksa lari meninggalkan rumah mereka. Laporan ini memberikan pengkajian yang rinci mengenai kekerasan tersebut, dan analisis tentang sebab-sebab, pola-pola, dan variasi-variasi utamanya. Dengan mempelajari dokumen-dokumen dan kesaksian-kesaksian yang belum diterbitkan sebelumnya, laporan ini juga memberikan satu pengkajian yang baru mengenai tanggungjawab politik dan hukum atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, dan memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk memastikan bahwa orangorang yang menjadi penanggungjawabnya akan diadili. Kekerasan 1999 memicu kemarahan tidak hanya di Timor Timur tetapi di seluruh dunia. Para pemimpin negara dan badan-badan PBB, termasuk Dewan Keamanan, berjanji bahwa para pelaku akan dihukum. Dua penyelidikan yang dibuat atas perintah PBB, keduanya dilaksanakan pada akhir 1999, menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap umat manusia telah dilakukan, dan bahwa pihak-pihak berwenang Indonesia memikul tanggungjawab utama. Satu laporan yang disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia menarik kesimpulan yang serupa, dan ketiga penyelidikan itu merekomendasikan bahwa suatu pengadilan pidana internasional harus dibentuk untuk menjamin bahwa para pelaku diadili sesuai dengan hukum internasional. Sekretaris Jenderal PBB menyambut temuantemuan itu, dan mengatakan bahwa ia akan mengikuti dengan dekat usaha-usaha untuk memberikan keadilan kepada para korban. Dalam suatu usaha untuk melunakkan tekanan ke arah pembentukan pengadilan internasional, pada tahun 2001 Indonesia membentuk mekanisme peradilan istimewa untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab. Proses itu sekarang telah luas dianggap sebagai sandiwara dan tipuan bagi keadilan, bahkan oleh sekutusekutu Indonesia yang paling setia sekalipun. Dari 18 orang yang didakwa dan diadili Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta, hanya seorang yang dijatuhi hukuman, dan satu orang terdakwa ini, yang adalah pemimpin milisi terkenal Eurico Guterres, tetap bebas ketika sedang menunggu keputusan pengadilan tingkat banding. Tidak satupun perwira atau pejabat sipil Indonesia yang dihukum penjara oleh pengadilan tersebut; bahkan sebagian besar dari terdakwa mendapatkan

2


promosi, dan sebagian sekarang menduduki jabatan-jabatan yang penting di dalam jajaran aparat keamanan negeri tersebut. Peradilan Timor-Leste, dengan bantuan PBB dan internasional, telah bekerja dengan lebih baik. Pada akhir tahun 2004 lebih dari 370 orang telah didakwa atas kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi pada 1999, termasuk Jenderal Wiranto dan sejumlah perwira dan pejabat tinggi Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 50 orang telah diadili dan dijatuhi hukuman penjara oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat Timor-Leste. Sayangnya hampir semua yang telah diadili adalah milisi lokal atau orang Timor Timur tentara Indonesia yang berpangkat rendah. Perwira-perwira dan pejabat-pejabat Indonesia secara efektif tetap berada di luar jangkauan pengadilan Timor-Leste. Misalnya, pada akhir 2004 sekitar 280 dari 370 terdakwa berada di Indonesia dengan bebas. Sebagian penyebab langkanya kemajuan yang mengecewakan itu adalah kelemahan peradilan di Indonesia, dan penolakan oleh pihak berwenang Indonesia untuk bekerjasama dengan proses di Timor-Leste. Ini juga terkait dengan keengganan pimpinan politik Timor-Leste untuk bertentangan dengan Indonesia yang merupakan tetangga yang begitu besar dan berpotensi membahayakan. Keprihatinan ini telah membuat Presiden Timor-Leste, Xanana Gusmão, dan sejumlah menteri pemerintah menyatakan secara terbuka penolakan terhadap gagasan mengenai pengadilan internasional, dan sebaliknya memfokuskan pada rekonsiliasi. Akan tetapi, persoalan yang sebenarnya adalah kegagalan menyeluruh negaranegara penting dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri untuk mengambil dan menerima pertanggungjawaban dalam hal ini. Selain pernyataan-pernyataan kemarahan awal, dan sejumlah dukungan yang berarti pada proses peradilan di Timor-Leste, tidak ada usaha internasional yang serius untuk menjamin bahwa orangorang yang paling bertanggungjawab untuk kekejaman-kekejaman 1999 akan dihadapkan ke pengadilan. Gagasan tentang pengadilan pidana internasional untuk Timor-Leste, yang secara resmi didukung oleh ketiga penyelidikan yang sungguhsungguh itu, secara efektif telah ditinggalkan. Sebagai penggantinya, pihak-pihak yang berkepentingan telah mengusulkan berbagai tindakan yang tidak cukup kuat, meliputi pembentukan satu Komisi Pakar PBB, yang menilai pengadilan di Indonesia dan Timor-Leste, dan satu Komisi Kebenaran dan Persahabatan gabungan Indonesia-Timor-Leste, dengan mandat untuk membahas apa yang terjadi pada tahun 1999, tetapi tidak untuk melakukan apa pun mengenainya. Sementara hal yang baik mungkin akhirnya dihasilkan oleh inisiatif-inisiatif itu, ada satu bahaya nyata bahwa inisiatif-inisiatif itu hanya akan menunda, dan mungkin bahkan menggagalkan sama sekali, proses peradilan yang benar. Laporan ini menawarkan rekomendasi yang lebih langsung: agar Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan membentuk, tanpa menunda lagi, suatu pengadilan pidana internasional untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi di Timor Timur tahun 1999. Karena beratnya kejahatan-kejahatan tersebut, fakta bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan lebih dari lima tahun yang lalu, dan bahwa semua penyelesaian telah diupayakan dan ternyata tidak mencukupi, ini bukanlah usulan yang tidak beralasan. Sesungguhnya melakukan yang kurang dari itu akan merupakan suatu pernyataan penghinaan terhadap kekuasaan hukum. Dan akan mengirimkan pesan yang jelas kepada para pelaku kejahatan di masa lalu dan masa mendatang – baik di Indonesia, di Sudan, di Irak, di Amerika Serikat, atau di mana saja – bahwa mereka tidak perlu takut akan adanya sanksi untuk pelanggaran-

Prakata

3

pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Gagasan untuk laporan ini berasal dari dalam Unit Hak Asasi Manusia Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (United Nations Mission of Support in East Timor – UNMISET), dan saya ditugaskan untuk menulisnya pada pertengahan 2002 oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the High Commisioner for Human Rights — OHCHR). Gagasannya adalah mengkaji sangat banyak bukti yang telah dikumpulkan oleh Pejabat Urusan Politik dan Pejabat Urusan Hak Asasi Manusia PBB sejak 1999, dengan tujuan menulis suatu pengkajian yang lebih mendalam daripada yang dimungkinkan pada saat kekerasan itu baru terjadi. Antara lain, dibayangkan bahwa laporan ini akan disampaikan kepada Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste yang waktu itu baru memulai pekerjaannya yang penting, dan kepada badan-badan resmi lainnya yang diberi wewenang untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan-kejahatan 1999. Juga ada kesepakatan umum bahwa laporan ini akan diterbitkan dan disebarkan secara luas, jika mungkin dalam bahasa Indonesia dan Tetun selain Inggris. Seperti yang dibayangkan, informasi yang dikumpulkan oleh para Pejabat Urusan Politik dan Pejabat Urusan Hak Asasi Manusia PBB di Timor-Leste amat sangat kaya dan mengerikan. Tetapi segera menjadi jelas bahwa lembaga-lembaga lain di TimorLeste juga memiliki informasi tambahan yang merupakan pelengkap yang berguna bagi bukti yang dikumpulkan oleh Unit Hak Asasi Manusia, termasuk satu kumpulan besar dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dari puing-puing kantor-kantor militer, kepolisian, dan milisi pada akhir 1999. Koleksi yang paling penting adalah yang dimiliki organisasi hak asasi manusia lokal, Yayasan HAK, dan Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit – SCU), suatu badan yang dibentuk pada akhir 2000 oleh Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (United Nations Transitional Authority in East Timor – UNTAET). Meskipun ada kekhawatiran awal mengenai konfidensialitas, Yayasan HAK dan SCU akhirnya memberikan akses pada koleksi arsip mereka untuk tujuan pembuatan laporan ini. Keduanya juga memberikan bantuan yang sangat bernilai dengan pengecekan fakta dan penafsiran hukum, ketika laporan ini sedang ditulis. Pribadi-pribadi dan organisasi-organisasi lain – terutama staf pada International Center for Transitional Justice di New York dan pada kantor pusat Amnesty International di London – memberikan komentar-komentar dan nasehat yang bernilai pada berbagai rancangan laporan. Tanpa bantuan orang-orang dan organisasiorganisasi ini, tanpa komitmen murni mereka pada keadilan, laporan ini akan sangat sulit ditulis. Laporan ini selesai ditulis pada bulan Juli 2003, dan pada awal 2004 Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia secara resmi menyampaikan satu salinan kepada CAVR. Salinan juga disampaikan kepada Yayasan HAK dan Unit Kejahatan Berat, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan untuk menghargai bantuan mereka. Versi yang diterbitkan oleh Yayasan HAK ini telah mengalami sedikit penyuntingan, tetapi substansi serta argumen-argumen dan kesimpulankesimpulan utamanya tetap tidak berubah dari aslinya. Lima tahun telah berlalu sejak kejahatan-kejahatan yang diuraikan dalam laporan ini dilakukan, dan sejak masyarakat internasional berjanji bahwa kejahatan-kejahatan tersebut akan dihukum. Sebagai salah seorang yang menyaksikan kejadian-kejadian mengerikan tahun 1999, dan yang mempercayai kejujuran janji keadilan itu, saya sedih bahwa hanya sedikit yang telah dilakukan untuk membuatnya menjadi

4


kenyataan. Saya berharap bahwa penerbitan laporan ini akan mendorong maju penyelesaian keadaan tersebut. Geoffrey Robinson Los Angeles, November 2004

5

Ringkasan Eksekutif “Masa lalu tak dapat dibiarkan terselimuti misteri. Dalam keadaan seperti itu korban akan terus mencari keadilan dan tidak akan dapat mengatasi duka cita dan kesedihan mereka.”1

Selama tahun 1999, Timor Timur merupakan tempat terjadinya kekerasan yang mengerikan. Antara awal Januari dan akhir Oktober sekurangnya 1.200 sampai 1.500 orang dibunuh. Sebagian ditembak mati, sementara yang lain dipenggal kepalanya, dikeluarkan isi tubuhnya atau dipotong dengan parang sampai mati. Banyak dari mereka mengalami siksaan dan perlakuan yang buruk. Kaum perempuan dewasa dan perempuan muda usia mengalami pemerkosaan dan kejahatan kekerasan seksual lainnya. Kekerasan sistematis ini memicu pemindahan penduduk secara paksa dalam skala yang massif. Kekerasan itu terjadi dalam konteks pelaksanaan referendum atau Konsultasi Rakyat mengenai status politik Timor Timur yang diawasi dan dijalankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 Agustus 1999. Sebelum berlangsungnya pemungutan suara, orang yang diduga mendukung kemerdekaan terus-menerus mendapat ancaman dan tindak kekerasan dari kelompok milisi pro-Indonesia. Terlepas dari bahaya yang nyata mengancam mereka, rakyat Timor Timor menyambut kesempatan menentukan masa depan politik mereka dan secara meyakinkan memilih untuk merdeka. Kekerasan semakin meningkat menyusul pengumuman hasil pemungutan suara pada 4 September. Selama beberapa minggu setelah pengumuman itu, tentara dan polisi Indonesia bergabung dengan pasukan milisi pro-Indonesia yang bersenjata melancarkan tindak kekerasan yang begitu hebat dan kejam, sampai-sampai membuat mereka yang telah menduga akan terjadinya kekerasan pun terkejut. Sebelum pasukan yang disahkan PBB tiba untuk menertibkan keadaan pada akhir September, ratusan orang dibunuh dan sekitar 400.000 – lebih dari separuh penduduk Timor Timur – dipaksa lari meninggalkan rumah mereka. Pihak berwenang Indonesia memberikan beragam penjelasan mengenai kejadiankejadian itu. Mereka mengklaim bahwa kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia dibentuk secara spontan karena adanya provokasi dari aktivis pro-kemerdekaan, dan bahwa kekerasan adalah hasil ‘bentrokan’ antara kedua belah pihak. Kekerasan setelah pemungutan suara, menurut pandangan resmi ini, adalah wajar karena merupakan ungkapan kemarahan orang Timor Timur yang pro-Indonesia terhadap sikap PBB yang cenderung berpihak pada kemerdekaan. Menanggapi bukti-bukti bahwa tentara Indonesia sendiri telah melakukan tindak kekerasan, pihak berwenang Indonesia mengakui adanya “oknum-oknum” yang mungkin telah berbuat demikian, tetapi sekaligus menekankan bahwa angkatan bersenjata sebagai 1

United Nations, Situation of Human Rights in East Timor (UN No. A/54/660) December 10, 1999, paragraf 65.

6


sebuah institusi tetap teguh pada disiplin dan bekerja keras mencegah terjadinya kekerasan. Para pengamat dari luar, seperti juga banyak orang Timor Timur sendiri, memberikan penafsiran yang berbeda. Mereka menggugat klaim bahwa kekerasan adalah hasil ‘bentrokan’ antar orang Timor Timur sendiri, dan sebaliknya mengatakan bahwa kekerasan itu dipicu oleh pihak berwenang militer Indonesia, khususnya Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Mereka menyatakan bahwa kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia sebenarnya hanya merupakan pasukan perpanjangan tangan, yang diciptakan, diperlengkapi, dan diorganisir oleh pihak berwenang militer dan sipil Indonesia, dan bahwa kelompok-kelompok milisi bertindak di bawah perintah perwira-perwira militer Indonesia. Menanggapi klaim bahwa keterlibatan militer hanya terbatas pada ‘oknum-oknum’ saja, para pengamat dan orang Timor Timur menunjuk pada bukti-bukti tentang keterlibatan sejumlah perwira tinggi, dan bukti-bukti bahwa banyak dari kekerasan itu direncanakan sebelumnya. Dengan mempertimbangkan pandangan yang berbeda-beda tersebut, laporan ini berusaha memberikan pengkajian independen mengenai sifat dan penyebab kekerasan di Timor Timur. Lebih khususnya, laporan ini punya tiga tujuan. Pertama, laporan ini berusaha menguraikan dan menentukan sifat kekerasan tersebut selengkap dan seakurat mungkin, dengan fokus pada periode antara 1 Januari dan akhir Oktober 1999. Kedua, laporan ini berusaha menjelaskan bagaimana dan mengapa kekerasan itu terjadi. Ketiga, dan yang paling penting, laporan ini berusaha menetapkan para pelaku yang bertanggungjawab atas kekerasan tersebut, dan tindakan-tindakan penyelesaian yang tepat terhadap mereka.

Metode dan Mandat Temuan dan kesimpulan laporan ini bukan didasarkan pada klaim-klaim tanpa bukti yang dibuat oleh para pejabat pemerintah Indonesia maupun para pengkritiknya. Laporan ini juga tidak bertolak dari penemuan ‘satu bukti yang mengenai segalanya,’ baik dalam bentuk dokumen maupun kesaksian. Laporan ini didasarkan pada pemeriksaan dan analisis yang teliti terhadap sumber dokumenter maupun kesaksian yang berbobot dan sekarang banyak jumlahnya. Sumber-sumber utamanya mencakup: Laporan internal, memoranda, dan surat perintah yang semuanya bersifat rahasia yang berasal dari pihak berwenang militer, kepolisian, dan sipil Indonesia, dan berbagai kelompok milisi dan organisasi pro-Indonesia lainnya; Kesaksian dari para saksi mata dan korban kekerasan, yang diambil dan dikumpulkan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional dan domestik, para ahli hukum, dan oleh para pejabat PBB; Laporan dan memoranda internal mengenai kejadian-kejadian selama 1999 yang disusun oleh Misi PBB di Timor Timur (UNAMET – UN Mission in East Timor), Pemerintah Transisi PBB di Timor-Leste (UNTAET – UN Transitional Administration for East Timor) dan Misi Dukungan PBB untuk Timor-Leste (UNMISET – UN Mission of Support in East Timor); Temuan dari berbagai penyelidikan terpercaya lain mengenai kekerasan tersebut, termasuk yang dikeluarkan oleh tiga orang Pelapor Khusus PBB (Desember 1999), Komisi Penyelidikan Internasional mengenai Timor-Leste (Januari 2000), dan oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk Timor-Leste yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Januari 2000);

Ringkasan Eksekutif

7

Surat-surat dakwaan pidana yang dibuat terhadap para pelaku kekerasan oleh kejaksaan di Indonesia dan Timor-Leste, dan informasi yang muncul dalam persidangan pidana di kedua negara; Analisis ilmiah, laporan media, dan sumber-sumber sekunder lainnya. Laporan ini dibuat berdasarkan permintaan dari Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juli 2002. Penelitian dan penulisannya dilakukan oleh Dr. Geoffrey Robinson, Guru Besar Madya bidang Sejarah pada University of California, Los Angeles (UCLA). Pakar masalah hak asasi manusia di Indonesia dan Timor Timur Dr. Robinson bertugas sebagai Pejabat Urusan Politik dalam Misi PBB di Timor Timur (UNAMET) di Dili dari Juni sampai November 1999. Ia melakukan penelitian untuk laporan ini di Dili antara Agustus sampai Oktober 2002, dan menyelesaikannya pada Juli 2003. Dalam menyiapkan laporan ini ia dibantu oleh Unit Hak Asasi Manusia dari Misi Dukungan PBB di Timor-Leste (UNMISET) dan oleh Unit Kejahatan Berat (SCU – Serious Crimes Unit) dari Kantor Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat di Dili.

Kerangka dan Kesimpulan Laporan ini dibagi menjadi lima bagian, setiap bagian terdiri atas dua bab atau lebih. Bagian pertama (Bab 1 dan 2) menempatkan rangkaian kejadian 1999 dalam konteks sejarah dan politik, dan secara garis besar menguraikan unsur-unsur pokok strategi Indonesia di Timor Timur pada 1999. Bagian kedua (Bab 3-5) mengkaji dan menganalisis pola-pola umum pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pada 1999. Bagian ketiga (Bab 6-8) menguraikan hakekat hubungan antara kelompokkelompok milisi bersenjata dengan pihak-pihak berwenang Indonesia. Bagian keempat (Bab 9 dan 10) memberikan ringkasan keadaan hak asasi manusia di setiap distrik administratif di Timor Timur yang berjumlah 13, dan pengkajian yang rinci terhadap 15 kasus hak asasi manusia yang utama. Bagian terakhir (Bab 11 dan 12) mengkaji persoalan pertanggungjawaban dan penyelesaian hukum bagi kejahatan yang dilakukan pada 1999. Laporan ini menyimpulkan bahwa tindak kekerasan pada 1999 merupakan kejahatan terhadap umat manusia, bahwa kekerasan tersebut adalah bagian dari sebuah operasi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak berwenang Indonesia, dan bahwa pejabat-pejabat tinggi Indonesia mengemban tanggungjawab pidana individual dan tanggungjawab komando atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Lebih khususnya, laporan ini menyimpulkan bahwa: 1. Tindak kekerasan yang diuraikan dalam laporan ini – mencakup pembunuhan, permerkosaan, penyiksaan, pemindahan paksa, dan penghancuran harta benda – adalah bagian dari serangan meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Timor Timur, yang menjadikan mereka yang benar-benar mendukung atau diduga mendukung kemerdekaan sebagai sasaran. Karena itu, tindak kekerasan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia namun juga merupakan kejahatan terhadap umat manusia. 2. Para pelaku langsung kejahatan tersebut terutama adalah para anggota kelompok milisi pro-Indonesia, yang jumlahnya lebih dari dua lusin kelompok pada 1999. Meskipun demikian, anggota-anggota TNI, dan dalam jumlah lebih kecil Polri, juga sangat sering merupakan penanggungjawab langsung. 3. Berlawanan dengan klaim para pejabat Indonesia, kelompok-kelompok milisi tidak muncul secara spontan menjawab provokasi dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. Mereka direkrut, dilatih, dipersenjatai, dibiayai, dan

8


dikoordinasikan oleh pihak berwenang militer Indonesia, sejalan dengan doktrin dan praktek militer Indonesia yang sudah lama berlaku. 4. Para perwira TNI dan pejabat pemerintah sipil bersekongkol untuk menggunakan milisi sebagai perpanjangan tangan mereka guna melancarkan teror terhadap penduduk agar mendukung pilihan ‘otonomi khusus’ dalam pemungutan suara Agustus 1999, dan untuk mencapai tujuan tersebut, mereka mengesahkan, mendorong, atau membiarkan terjadinya tindak kekerasan yang merupakan kejahatan terhadap umat manusia. 5. Sekitar 50 perwira berpangkat Letnan Kolonel atau lebih tinggi, dan sekitar 30 pejabat tinggi pemerintah dan kepolisian, diduga mengemban tanggungjawab komando atau tanggungjawab individual atas kejahatan yang terjadi, dan semestinya dijadikan sasaran penyelidikan pidana lanjutan. 6. Terlepas dari sumbangannya dalam mengakhiri kekerasan September 1999, negara-negara besar anggota masyarakat internasional ikut mengemban tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan 1999, karena dalam sejarahnya membiarkan Indonesia melakukan pendudukan yang melanggar hukum terhadap Timor Timur, dan karena tidak mendesakkan pengaturan keamanan yang memadai untuk Konsultasi Rakyat pada tahun 1999. 7. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggungjawab khusus untuk memastikan bahwa para pelaku kekerasan di Timor Timur diajukan ke pengadilan. Dewan Keamanan semestinya menjalankan rekomendasirekomendasi dari penyelidikan-penyelidikan PBB sebelumnya, dan membentuk sebuah pengadilan pidana internasional bagi Timor Timur pada kesempatan yang paling awal.

9

BAGIAN I KONTEKS, KEKUASAAN, DAN STRATEGI

10


1. Konteks Sejarah dan Politik

Inti dari krisis 1999 sesungguhnya adalah masalah status politik Timor Timur. Setelah lama menjadi jajahan Portugal, Timor Timur diserbu dan akhirnya dicaplok oleh negara tetangganya, Indonesia, pada 1975. Selama 24 tahun status politik wilayah itu menjadi sengketa, baik di Timor Timur sendiri maupun secara internasional. Walaupun sejumlah negara mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut, PBB tidak pernah mengakuinya. Bagi PBB, Portugal tetap menyandang status formal sebagai penguasa administratif wilayah tersebut. Periode kekuasaan Indonesia (1975-1999) ditandai oleh perlawanan terusmenerus, baik yang menggunakan senjata maupun cara-cara damai. Pada tahuntahun pertama perlawanan itu dipimpin oleh Fretilin (Frente Revolucionária de TimorLeste Independente – Front Revolusioner untuk Timor-Leste Merdeka); dan sayap bersenjatanya, Falintil (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste – Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Nasional Timor-Leste). Pada dasawarsa 1990-an sebuah organisasi payung yang bernama CNRT (Conselho Nacional de Resistência Timorense – Dewan Nasional Perlawanan Bangsa Timor) memegang kepemimpinan, didukung oleh sejumlah organisasi sosial dan politik, Front Klandestin, dan Falintil. Kekuasaan Indonesia di Timor Timur ditandai oleh pola pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis oleh angkatan bersenjata Indonesia serta milisi dan kelompok paramiliter pro-Indonesia yang menjadi perpanjangan tangannya. Terlepas dari kritik internasional yang semakin meningkat terhadap pelanggaran yang dilakukan Indonesia, dan adanya perlawanan yang terus berlanjut, selama bertahun-tahun hampir tidak ada tindakan konkret yang diambil untuk menyelesaikan masalah status politik Timor Timur. Situasi tersebut mulai berubah dengan mundurnya presiden Indonesia yang lama berkuasa, Suharto, pada Mei 1998. Pada Januari 1999 pemerintah Indonesia mengumumkan kesiapannya untuk meninggalkan Timor Timur, jika rakyat di wilayah tersebut menolak usulan ‘otonomi luas’ di bawah kekuasaan Indonesia. Inisiatif itu membuka jalan bagi serangkaian kesepakatan antara Indonesia, Portugal, dan PBB, yang dikenal sebagai Kesepakatan 5 Mei. Kesepakatan itu menetapkan cara-cara pelaksanaan hak memilih dan pemeliharaan keamanan, dan menetapkan bahwa pemilihan akan diorganisir dan dilaksanakan oleh PBB. United Nations Mission in East Timor (UNAMET – Misi PBB di Timor Timur) mulai bekerja pada bulan Mei, dan pemungutan suara dilakukan pada 30 Agustus 1999.


11

1.1 Invasi dan Pendudukan Indonesia Selama sekitar tiga abad, wilayah yang dikenal sebagai Timor Timur merupakan koloni Portugal. Status itu mulai goyah pada 1974, ketika setelah terjadinya ‘Revolusi Bunga Anyelir’, Portugal bersiap menghapus kekuasaan atas jajahannya, termasuk Timor Timur. Surutnya Portugis ini mendorong tumbuhnya partai-partai politik di Timor Timur. Pada 1975, ada tiga partai utama yang muncul: ASDT (Associação Social Democrática de Timor – Perhimpunan Sosial Demokratik Timor) yang kemudian berganti nama menjadi Fretilin; UDT (União Democrática Timorense – Serikat Demokratik Timor), dan Apodeti (Associação Popular Democrática Timorense – Perhimpunan Kerakyatan Demokratik Timor). Fretilin adalah partai sosial demokratik yang para pemimpinnya menuntut kemerdekaan segera. UDT, sebuah partai yang lebih konservatif, ingin mempertahankan hubungan dengan Portugal sambil menjalani transisi bertahap menuju kemerdekaan. Apodeti, partai yang paling kecil, menginginkan integrasi dengan negara tetangga, Indonesia. Terlepas dari adanya aliansi antara Fretilin dan UDT yang dibentuk Januari 1975, ketegangan di antara kedua partai itu terus tumbuh dan, menyusul sebuah upaya kup oleh UDT bulan Agustus, semakin menajam menjadi konflik bersenjata. Pada titik yang menentukan ini, penguasa Portugis mengabaikan Timor Timur. Gubernur Portugis dan stafnya melarikan diri ke pulau Ataúro, dan pemerintah di Lisbon hanya melakukan upaya seperlunya untuk merundingkan proses dekolonisasi yang memuaskan. Setelah bertempur beberapa minggu, yang berlangsung dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, Fretilin muncul sebagai pemenang dalam perang saudara itu dan mulai berusaha mengkonsolidasikan otoritasnya di dalam negeri, dan memenangkan dukungan internasional. Akan tetapi, usaha-usaha itu bertabrakan dengan rencana Indonesia, negara tetangganya yang saat itu dipimpin oleh Presiden Suharto, mantan jenderal Angkatan Darat yang berkuasa melalui suatu kup antikomunis pada 1965, dan yang tetap berkuasa sampai Mei 1998. Rezim ‘Orde Baru’ Suharto memberikan keleluasaan yang tiada taranya bagi perluasan kekuasaan militer di bidang ekonomi dan politik. Lembaga-lembaga dan pemimpin-pemimpin sipil secara bertahap didorong ke pinggir kehidupan politik, dan dilucuti wewenangnya dalam pengambilan keputusan.1 Cara Suharto dan sekutunya naik ke kekuasaan pun turut membentuk dan menjadi dasar sebuah gaya pemerintahan baru yang secara mendalam mempengaruhi kehidupan politik Indonesia selama 30 tahun selanjutnya, dan yang melahirkan suatu pola pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di Indonesia, dan setelah 1975, di Timor Timur. Gaya baru ini mencakup suatu ideologi negara yang sibuk dengan keamanan dan persatuan nasional, dan tanpa toleransi sama sekali pada pembangkangan. Gaya itu juga mengarah pada pengungkapan doktrin militer mengenai ‘pertahanan rakyat semesta’ yang melibatkan mobilisasi kekuatan milisi untuk melancarkan perang terhadap musuh-musuh negara di dalam negeri.2 Pada masa setelah kup, militer maupun milisi menggunakan cara-cara brutal, yang banyak di antaranya mengikuti tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pembantaian 1965-1966. Di bawah 1 Mengenai peran politik angkatan bersenjata pada masa awal Orde Baru, ikuti Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1978, bab 9-14. 2 Mengenai sejarah dan implikasi politik dari doktrin ini, lihat Geoffrey Robinson, “Indonesia: On a New Course?” Muthiah Alagappa, penyunting, The Declining Role of the Military in Asia , Stanford University Press, 2001. Lihat jugaAbdul Haris Nasution, Fundamentals of Guerrilla Warfare , Praeger, New York, 1965.

12


pengarahan Angkatan Darat – khususnya di bawah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) – pasukan-pasukan milisi dan paramiliter dikerahkan untuk melaksanakan berbagai ‘tugas kotor’ dan operasi tertutup, yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, pembunuhan di muka umum, pemenggalan kepala dan pemerkosaan, sebagai cara-cara untuk pengendalian politik.3 Kecenderungan-kecenderungan ideologis dan pola-pola perilaku seperti inilah yang membentuk tanggapan Orde Baru terhadap perkembangan di Timor Timur pada 1975. Sementara di permukaan menjalankan perundingan diplomatik dengan Portugal, dan memelihara kesan tidak mau campur tangan dalam urusan dalam negeri Timor Timur, Indonesia menggerakkan operasi rahasia untuk memastikan pencaplokan wilayah itu. Kegiatan tertutup yang dilancarkan pada 1975 ini mencakup penyusupan kesatuan-kesatuan tempur dan pasukan-pasukan paramiliter melintasi batas dari Timor Barat ke Timor Timur, dimana mereka digambarkan sebagai ‘sukarelawan’ anti-Fretilin yang menginginkan integrasi dengan Indonesia. Operasi militer tertutup ini mulai terungkap ke khalayak luas pada bulan Oktober 1975, ketika lima orang wartawan Barat yang meliput perkembangan di sana, dibunuh oleh pasukan Indonesia di kota Balibo, di dalam wilayah Timor Timur. Dokumen-dokumen rahasia pemerintah yang baru-baru ini dibuka mengungkap bahwa sejumlah pemerintah di masa lalu memilih untuk tidak menekan pejabat Indonesia dengan masalah tersebut. Di bawah tekanan terus-menerus akibat serangan lintas-batas, diabaikan oleh Portugal dan sebagian besar masyarakat internasional, dan ancaman serangan besarbesaran oleh Indonesia, pada 28 November 1975 Fretilin mengumumkan kemerdekaan Timor Timur. Proklamasi Republik Demokratik Timor-Leste merdeka ini menjadi dalih terakhir bagi invasi Indonesia. Dengan klaim bahwa Indonesia menghadapi ancaman kebangkitan komunis dan ketidakstabilan politik di perbatasan, pada 7 Desember 1975 Indonesia melancarkan serangan melalui darat, laut, dan udara terhadap negara baru merdeka itu. Para pemimpin militer Indonesia menduga bahwa operasi untuk menduduki Timor Timur hanya akan memakan waktu beberapa hari saja, dan bahwa penduduk tidak akan memberikan perlawanan berarti sebelum akhirnya takluk pada kontrol Indonesia. Namun kenyataannya berbeda. Operasi Indonesia itu tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, dan rakyat Timor Timur melawan pasukan penyerang itu dengan ketahanan sangat besar. Sebagai langkah yang jelas ditujukan untuk membungkam kritik internasional, pihak berwenang Indonesia membentuk Majelis Rakyat Timor Timur yang, dalam satu-satunya sidang pada 31 Mei 1976, secara resmi meminta integrasi menjadi provinsi Indonesia. Pihak berwenang Indonesia memenuhi permintaan tersebut pada 17 Juli 1976, dengan menetapkan Undang-Undang No. 7/1976 yang memutuskan integrasi Timor Timur sebagai provinsi Indonesia yang ke-27. Sementara itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menghadapi perlawanan yang terus berlanjut dengan meningkatkan operasi-operasi militernya. Operasi yang luar biasa keras dan kejam dilancarkan pada 1975-1983. Dengan menggunakan pesawat tempur OV-Bronco yang disediakan oleh Amerika Serikat, tentara Indo3 Asal-usul dan perkembangan dari doktrin dan praktek militer Orde Baru telah dianalisis secara lengkap. Lihat Richard Tanter, “The Totalitarian Ambition: Intelligence Organisations and the Indonesian State,” dan Michael van Langenberg “The New Order State: Language, Ideology, Hegemony,” keduanya dalam Arief Budiman, penyunting, State and Civil Society in Indonesia, Clayton, Vic: Monash Papers on Southeast Asia, No. 22, 1990.


13

nesia melakukan pemboman udara besar-besaran terhadap kawasan pedesaan. Penduduk yang dianggap mendukung perlawanan dipindahkan secara paksa ke dalam versi Indonesia dari ‘desa-desa strategis’ yang digunakan tentara Amerika Serikat di Vietnam. Pemboman dan pemindahan paksa ini mengakibatkan kelaparan dan penyakit yang meluas. Pada 1980 organisasi-organisasi gereja dan hak asasi manusia memperkirakan bahwa sebanyak 200.000 penduduk dari sekitar 700.000 penduduk sebelum invasi, meninggal dunia. Kebanyakan meninggal akibat kelaparan dan penyakit, tetapi sejumlah besar orang dibunuh dalam pertempuran atau eksekusi sewenang-wenang. Walaupun skala pembunuhan dan krisis kemanusiaan agak menurun dalam dua dasawarsa selanjutnya, pasukan tentara Indonesia dan kelompok-kelompok milisi setempat yang mereka kerahkan, terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis sampai kepergian akhir mereka dari wilayah itu pada bulan Oktober 1999.

1.2 Perlawanan Tentara Indonesia menghadapi perlawanan hebat, baik yang menggunakan senjata maupun cara-cara damai, selama 24 tahun pendudukan mereka di Timor Timur. Gerakan perlawanan mendapat dukungan dari Gereja Katolik dan lapisan besar generasi muda yang merancang strategi-strategi baru untuk menghubungkan perjuangan mereka dengan jaringan-jaringan dan organisasi-organisasi internasional. Dalam hampir seluruh masa pendudukan, Fretilin dan sayap bersenjatanya, Falintil, menjadi ujung tombak gerakan perlawanan. Pada awal dasawarsa 1980an, Falintil berkembang menjadi pasukan gerilya bergerak, yang unit-unitnya beroperasi sangat otonom. Mereka juga mendapat dukungan dari setidaknya sebagian penduduk yang memberi mereka makanan, tempat berlindung, dan informasi. Pendekatan itu mendatangkan bahaya bagi penduduk sipil, yang menjadi sasaran operasi militer Indonesia. Tetapi di sisi lain, strategi itu memungkinkan satu kelompok gerilya dengan sekitar 1.000 pejuang bersenjata untuk menghadapi dan kadang bahkan menimbulkan korban di pihak tentara Indonesia yang memiliki persenjataan lengkap dan jumlahnya dua puluh kali lipat lebih besar. Betapapun pentingnya peran para pejuang bersenjata itu, perlawanan terhadap pendudukan Indonesia tidak hanya, atau tidak terutama, dilakukan dengan kekuatan senjata. Hal ini terutama berlangsung setelah 1981, ketika kepemimpinan perlawanan, dan Falintil, dilanjutkan oleh José Alexandre Gusmão, yang lebih dikenal dengan nama Xanana Gusmão. Di bawah kepemimpinannya, perlawanan bersenjata semakin dilengkapi dengan suatu jaringan dari kelompok-kelompok yang beroperasi terutama di medan politik, baik di Timor Timur maupun di luar negeri. Organisasi-organisasi yang memiliki bentuk resmi ini antara lain adalah Renetil (Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste – Perlawanan Nasional Pelajar Timor-Leste), OJETIL (Organização de Juventude e Estudante de Timor-Leste – Organisasi Pemuda dan Pelajar Timor-Leste), dan kelompok perempuan OMT (Organização das Mulheres Timorenses – Organisasi Perempuan Timor). Selain itu masih ada lusinan kelompok setengah resmi atau tidak resmi yang tersebar di seluruh negeri dan di kota-kota utama di Indonesia. Jaringan yang biasanya disebut Front Klandestin ini memelihara hubungan dengan gerakan perlawanan bersenjata, tetapi tidak berperan langsung dalam konflik bersenjata. Banyak dari yang aktif dalam Front Klandestin ini adalah orang-orang muda dan pelajar/mahasiswa yang dibesarkan dan dididik di bawah kekuasaan

14


Indonesia. Di samping bekerja di dalam Timor Timur, unsur-unsur dari jaringan ini juga mengumpulkan informasi mengenai perkembangan politik dan hak asasi manusia, dan menyebarkannya kepada organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, media, dan pemerintah-pemerintahan asing. Salah satu kelompok terpenting yang terlibat dalam kegiatan seperti ini adalah organisasi hak asasi manusia, Yayasan HAK. Mereka yang mengkritik dan menentang kekuasaan Indonesia juga mendapat dukungan dari dalam Gereja Katolik Timor Timur, sekutu yang kuat di kalangan penduduk yang hampir seluruhnya beragama Katolik. 4 Para pemimpin agama memberi perlindungan kepada korban-korban operasi militer dan angkat bicara melawan pendudukan. Sikap ini dipelopori oleh Monsignor Martinho da Costa Lopes, seorang pengkritik keras kekuasaan Indonesia yang digeser dari kedudukannya sebagai Administrator Apostolik pada 1983. Penggantinya, Monsignor Carlos Filipe Ximenes Belo, semula dikira lebih menurut. Namun pada 1989, Monsignor Belo mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB waktu itu, Javier Perez de Cuellar, mengecam kekerasan yang dilakukan Indonesia dan meminta PBB untuk menyelenggarakan referendum mengenai masa depan politik Timor Timur.5 Pada akhir dasawarsa 1980-an perlawanan mengalami transformasi lebih lanjut. Meninggalkan retorika kiri dari tahun-tahun sebelumnya, Xanana Gusmão meminta partai-partai Timor-Leste untuk bergabung dalam front persatuan perlawanan nasional yang bernama CNRM (Conselho Nacional de Resistência Maubere – Dewan Nasional Perlawanan Maubere). Dalam sebuah pertemuan besar di Portugal, pada April 1998, CNRM diubah menjadi CNRT (Conselho Nacional de Resistência Timorense – Dewan Nasional Perlawanan Bangsa Timor), dengan Xanana Gusmão sebagai Ketua. Falintil yang awalnya merupakan sayap bersenjata Fretilin, dinyatakan sebagai angkatan bersenjata seluruh perlawanan nasional. Mundurnya Presiden Suharto pada bulan Mei 1998 membuat tujuan memperkuat sebuah front nasional semakin mendesak, dan juga membuka kesempatan yang tiada bandingannya untuk berorganisasi dan menghimpun kekuatan di Timor Timur sendiri. Pada September 1998, CNRT secara terbuka mengumumkan keberadaannya di Timor Timur, dan mendirikan kantor-kantor di seluruh negeri. Para pengurus CNRT segera menjadi sasaran serangan politik dan fisik oleh kelompok-kelompok pro-Indonesia, sehingga banyak dari mereka akhirnya terpaksa menutup kantor mereka dan melarikan diri. Sebagian pendapat mengatakan bahwa mobilisasi kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia yang menjadi pelaku utama kekerasan 1999 ini dimulai pada masa ini sebagai reaksi terhadap inisiatif CNRT. Bagaimanapun, pada awal 1999 CNRT telah muncul sebagai wakil politik terpenting dari kelompok pro-kemerdekaan, baik di Timor Timur maupun dalam urusannya dengan PBB dan pemerintah-pemerintah asing. Sekalipun ada penolakan dari kelompok-kelompok tertentu, bendera CNRT diakui umum sebagai simbol pilihan kemerdekaan, dan menjadi simbol pilihan ‘menolak otonomi’ dalam Konsultasi Rakyat 1999.

4 Untuk uraian tentang peran Gereja Katolik lihatArnold Kohen,From the Place of the Dead: The Epic Struggles of Bishop Belo of East Timor, New York: St Martin’s Press, 1999. 5 Teks surat tersebut dikutip dalam Kohen, From the Place of the Dead, halaman 137.


15

1.3 Tanggapan Internasional Klaim Indonesia atas Timor Timur tidak pernah diakui oleh PBB. Antara 1975 dan 1981 Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB mengeluarkan serangkaian resolusi yang mengecam invasi Indonesia dan mengakui hak tak terpisahkan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri.6 Sejalan dengan resolusi-resolusi itu, PBB tetap mengakui Portugal sebagai penguasa administratif resmi di wilayah itu. Timor Timur tetap berada dalam agenda Majelis Umum sampai 1982, ketika dengan Resolusi 37/30 (1982) Sekretaris Jenderal PBB diberi mandat untuk bekerjasama dengan Indonesia dan Portugal untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima secara internasional. Pembicaraan-pembicaran dilakukan secara berkala di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB selama dasawarsa 1980-an. Selama periode itu, Timor Timur tetap berada dalam agenda Komite Dekolonisasi PBB, yang bersidang sekali setahun di New York untuk membahas status sejumlah kecil “wilayah tidak berpemerintahan sendiri” (non-self governing territories) yang masih tersisa. Tetapi sangat sedikit yang dilakukan untuk menghentikan invasi Indonesia. Banyak pemerintah asing justru dengan efektif mendukung posisi Indonesia. Invasi Desember 1975, misalnya, dilancarkan sehari setelah satu pertemuan di ibukota Indonesia, Jakarta, antara Presiden Suharto dengan Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Kissinger dari Amerika Serikat. Transkripsi pertemuan tanggal 6 Desember 1975 tersebut yang akhirnya dibuka dalam keadaan tanpa disensor pada tahun 2001 itu mengungkapkan bahwa Amerika Serikat secara sengaja membiarkan terjadinya invasi Indonesia.7 Presiden Ford menjamin Presiden Suharto bahwa Amerika Serikat akan “memahami” jika Indonesia menganggap “perlu mengambil tindakan yang cepat atau drastis” di Timor Timur. Kissinger mengatakan kepada Suharto: “Apa pun yang Anda lakukan, kami akan berusaha menanganinya sebaik mungkin.” Kedua pejabat itu hanya meminta agar serangan Indonesia itu ditunda sampai mereka kembali ke Washington, agar, dalam kata-kata Kissinger, mereka dapat “mempengaruhi reaksi” dan mengurangi “kesempatan orang-orang berbicara dengan cara yang tidak resmi.” Sikap mendukung pemerintah AS dan sekutunya menjadi semakin jelas sesudah invasi. Menurut perkiraan Departemen Luar Negeri AS sendiri, sekitar 90% peralatan militer yang digunakan dalam invasi Indonesia disediakan oleh Amerika Serikat. Dan dalam tahun-tahun setelah invasi, pemerintah AS yang silih berganti, menyalurkan ratusan juta dolar bantuan ekonomi maupun militer kepada pemerintah Indonesia, dan melindunginya dari tantangan politik yang sungguhsungguh terhadap pendudukannya yang ilegal atas Timor Timur. Amerika Serikat tidak sendirian dalam mendukung Indonesia. Dokumen resmi yang baru dibuka oleh pemerintah Australia dan Selandia Baru mengungkap pola pembiaran dan pemakluman yang sama. 6 Resolusi Dewan Keamanan yang relevan adalah Resolusi No. 384 (1975) 22 Desember 1975 dan No. 389 (1976) 22 April 1976. Kedua resolusi itu meminta Indonesia untuk menarik semua pasukan tentaranya dari Timor Timur tanpa penundaan. Sesudahnya sampai tahun 1981, Majelis Umum PBB setiap tahun mengeluarkan resolusi yang menegaskan kembali hak dasar rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri, dan mengungkapkan keprihatinan pada penderitaan penduduk. 7 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Kawat dari Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri, 6 Desember 1975, tentang “Ford-Suharto Meeting.”Teks lengkap dokumen ini dapat dilihat dalam situs jaringan National Security Archives pada http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/

16


Australia memilih untuk tidak campur tangan dalam invasi 1975, dan kemudian menjadi negara besar pertama dan satu-satunya yang secara de jure mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur. Dokumen pemerintah yang dibuka untuk umum (declassified documents) mengungkapkan bahwa Australia sudah tahu sebelumnya tentang rencana Indonesia untuk melancarkan invasi pada 1975 dan juga memiliki data yang rinci mengenai kekejaman pasukan tentara Indonesia selama 24 tahun pendudukan. 8 Meskipun demikian, selama itu pula pemerintah Australia yang silih berganti berusaha mengabaikan laporan-laporan pelanggaran berat hak asasi manusia di wilayah itu, dan memberikan pelatihan militer yang besar kepada pasukan Indonesia. Pada 2001, mantan Menteri Luar Negeri Australia (1988-1996), Gareth Evans, mengakui bahwa banyak pelatihan militer yang diberikan Australia kepada Indonesia “hanya membantu menghasilkan pelanggar hak asasi manusia yang lebih profesional.”9 Kejadian-kejadian di Timor Timur dan pergeseran konteks internasional secara bertahap mulai memperlemah posisi Indonesia sepanjang dasawarsa 1990-an. Kejadian yang merupakan titik balik adalah pembantaian Santa Cruz pada 12 November 1991, dimana sebanyak 270 orang ditembak atau dipukuli sampai mati oleh tentara Indonesia.10 Rekaman video yang mengejutkan mengenai pembantaian itu disiarkan ke seluruh dunia, memicu kemarahan dan mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok pendukung Timor Timur di seluruh dunia. Penangkapan pemimpin perlawanan Xanana Gusmão pada akhir 1992, pengadilan politik terhadapnya setahun kemudian, dan perjuangannya untuk kemerdekaan Timor Timur dari dalam penjara, semakin meningkatkan profil gerakan perlawanan. Perkembangan ini mendorong adanya kegiatan baru dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan menghasilkan pengiriman pejabat-pejabat PBB ke Timor Timur untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia.11 Perkembangan penting lain adalah saat dua orang Timor Timur, yaitu juru bicara internasional perlawanan José Ramos Horta dan Uskup Dili, Monsignor Carlos Belo, mendapat Anugerah Nobel pada tahun 1996. Anugerah Nobel ini meningkatkan harapan akan kemerdekaan jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok pendukung Timor Timur serta organisasi non-pemerintah lainnya. Prospek penyelesaian masalah Timor Timur lebih lanjut meningkat pada 1997 dengan pengangkatan Kofi Annan menjadi Sekretaris Jenderal PBB. Akan tetapi, perubahan terpenting terjadi pada bulan Mei 1998 ketika gelombang pasang protes di Indonesia yang bersamaan dengan krisis ekonomi besar memaksa Presiden Suharto mundur dari kekuasaannya selama lebih dari 30 tahun. 8 Lihat Wendy Way, penyunting, Australia and the Incorporation of Portuguese Timor, 1974-1976: Documents on Australian Foreign Policy, Melbourne University Press, 2000. 9 Gareth Evans, “Indonesia: My Mistake,” International Herald Tribune, 26 Juli 2001. 10 Untuk penjelasan dan analisis mutakhir tentang pembantaian tersebut, lihat Amnesty International, East Timor: The Santa Cruz Massacre, November 1991. 11 Pelapor Khusus PBB mengenai penyiksaan mengunjungi Indonesia dan Timor Timur pada t ahun 1991;Amos Wako mengunjungi wilayah ini sebagai utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1992 dan 1993; Pelapor Khusus PBB mengenai eksekusi di luar hukum, seketika atau sewenang-wenang, berkunjung pada tahun 1994; Pelapor Khusus PBB mengenai kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab, dan akibat-akibatnya berkunjung pada akhir tahun 1998; Kelompok Kerja PBB bidang penahanan sewenang-wenang berkunjung pada bulan Februari 1999, dan utusan pribadi Komisaris Tinggi PBB untuk HakAsasi Manusia berkunjung pada bulan Mei 1999. Pada bulan November 1999 tiga Pelapor Khusus PBB mengadakan satu misi bersama di Timor Timur. Ketiganya adalah: Pelapor Khusus mengenai eksekusi di luar hukum, seketika atau sewenang-wenang, Pelapor Khusus mengenai penyiksaan, dan Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab, dan akibat-akibatnya.


17

1.4 Terobosan di Indonesia Pengunduran diri Presiden Suharto meningkatkan tuntutan luas untuk demokratisasi, dan peran angkatan bersenjata Indonesia dalam kehidupan politik dipertanyakan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih lanjut, krisis ekonomi membuat pemerintah baru sangat memperhatikan negara-negara donor dan lembaga-lembaga pemberi pinjaman seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Karena alasan-alasan itulah, pengganti Suharto, Presiden B.J. Habibie dan sebagian anggota kabinetnya, berusaha keras memperlihatkan komitmen mereka pada demokratisasi, hak asasi manusia, dan kekuasaan sipil. Sebagai bagian dari pendekatan baru tersebut, pada Juni 1998 pemerintahan Habibie mengisyaratkan siap untuk memberikan otonomi luas kepada Timor Timur, dengan Jakarta tetap memegang kontrol atas urusan luar negeri, pertahanan eksternal, dan kebijakan fiskal. Perubahan ini memberikan momentum baru kepada perundingan antara Indonesia dan Portugal yang ditengahi oleh PBB, dan pada Oktober 1998 sebuah usulan untuk memberi ‘otonomi luas’ kepada Timor Timur di bawah kekuasaan Indonesia disiapkan di bawah pengawasan PBB. Indonesia mengambil posisi bahwa ‘otonomi’ adalah penyelesaian akhir. Portugal berpandangan bahwa ‘otonomi’ akan menjadi masa transisi, yang membuka kemungkinan bagi kemerdekaan penuh di masa mendatang. Para pemimpin Timor Timur – termasuk Xanana Gusmão dan José Ramos Horta – berpandangan serupa, dan mengusulkan perlunya referendum mengenai kemerdekaan setelah sekian tahun otonomi di bawah kekuasaan Indonesia. Terlepas dari perbedaan pandangan itu, semua pihak setuju untuk melanjutkan pembahasan mengenai usulan otonomi tersebut. Di Timor Timur, mundurnya Suharto menggairahkan CNRT, Falintil, dan pendukung kemerdekaan lainnya. Ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk memperlihatkan keinginan mereka untuk merdeka, dan menentang usulan ‘otonomi’. Sementara kebanyakan sikap ini diungkapkan dengan cara damai, namun ada juga yang tidak. Pada November 1998 pasukan Falintil menyerang dan membunuh prajurit TNI di Alas, Kabupaten Manufahi. Sikap mendukung kemerdekaan yang terbuka dan serangan di Alas mulai membuat orang Indonesia dan Timor Timur yang mendukung berlanjutnya kekuasaan Indonesia menjadi gelisah. Serangan di Alas dibalas dengan keras oleh pasukan TNI, dimana sekurangnya lebih dari satu lusin penduduk sipil tewas (Lihat Ringkasan Kabupaten: Manufahi). Pada masa ini pula, dimulailah mobilisasi kelompok-kelompok milisi baru. Dengan latar seperti ini, pada 27 Januari 1999 Presiden Habibie secara tak terduga mengumumkan bahwa rakyat Timor Timur akan diberi kesempatan mengungkapkan pandangan mereka mengenai masa depan politik wilayah itu.12 Saat memperjelas kebijakan baru itu, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan bahwa rakyat Timor Timur akan ditanya apakah mereka menerima atau menolak usulan ‘otonomi’ di bawah kekuasaan Indonesia. Jika mereka menolak, katanya, Indonesia akan keluar dan Timor Timur akan berdiri sendiri. Keputusan ini nampaknya membuat semua pihak terkejut, termasuk mereka yang mendesak adanya penyesuaian kebijakan – terutama Perdana Menteri Aus12 Pengumuman awal dibuat tanggal 27 Januari 1999 oleh Menteri Luar NegeriAliAlat as dan Menteri PeneranganYunus Yosfiah. Kompas, 28 Januari 1999.

18


tralia John Howard yang pada Desember 1998 mengusulkan kepada Habibie suatu penentuan nasib sendiri setelah sekian tahun otonomi di bawah kekuasaan Indonesia. Keputusan itu juga mengejutkan bagi angkatan bersenjata Indonesia yang besar kekuasaannya. Pemeliharaan ‘persatuan nasional’ dengan segala cara telah lama menjadi inti dari ajaran militer Indonesia, dan para perwira yang paling senior jelas menentang kemerdekaan Timor Timur. Para pemimpin Angkatan Darat rupanya tidak menentang usulan Habibie dalam kabinet, tetapi tidak berarti bahwa mereka mendukungnya. Justru, seperti dibahas secara rinci dalam bagian lain laporan ini, ada bukti bahwa perwira-perwira militer yang masih aktif dan sudah pensiun saat itu mulai menyusun rencana untuk menggagalkan proses itu, atau, jika itu tidak mungkin dilakukan, menjamin kemenangan opsi pro-otonomi. Meningkatnya mobilisasi kekuatan milisi pada akhir 1998 dan awal 1999 lebih dari sekadar kebetulan.

1.5 UNAMET dan Konsultasi Rakyat Pengumuman Indonesia pada 27 Januari 1999 itu juga mengubah kerangka acuan untuk kelanjutan perundingan yang disponsori oleh PBB. Fokusnya mulai berubah dari rincian paket ‘otonomi’, ke cara-cara menghimpun pendapat rakyat Timor Timur mengenai status politik wilayah itu. Pergeseran itu meletakkan dasar bagi keterlibatan langsung PBB dalam menyelenggarakan pemungutan suara mengenai masa depan politik Timor Timur. Hal yang mengejutkan bagi para perunding PBB dan Portugal, pada Maret 1999 Indonesia siap menerima usulan tentang pemungutan suara secara langsung, walaupun menolak penggunaan istilah ‘referendum’. Setelah perubahan ini, perundingan dengan cepat mengarah pada perumusan serangkaian kesepakatan yang dikenal dengan sebutan Kesepakatan 5 Mei, yang ditandatangani oleh Indonesia, Portugal, dan Sekretaris Jenderal PBB. Kesepakatan itu menguraikan kerangka konstitusional bagi status Timor Timur di masa mendatang, dan memberi kepercayaan kepada PBB untuk menyelenggarakan ‘konsultasi rakyat’ Timor Timur mengenai usulan tersebut. 13 Kesepakatan utama, yang ditandatangani Indonesia dan Portugal serta disaksikan oleh PBB, menyatakan bahwa rakyat Timor Timur akan ditanya, apakah mereka menerima atau menolak paket otonomi. Penolakan paket itu, seperti tertera dengan jelas dalam kesepakatan tersebut, akan menempatkan Timor Timur dalam jalur menuju kemerdekaan. Kedua pilihan pada pemungutan suara itu dirumuskan sebagai berikut: “Apakah Anda MENERIMA usul otonomi khusus untuk Timor Timur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?” atau “Apakah Anda MENOLAK usul otonomi khusus bagi Timor Timur, yang akan mengakibatkan berpisahnya Timor Timur dari Indonesia?” Terlepas dari adanya kekhawatiran bahwa rumusan seperti itu akan menimbulkan kebingungan, bagian dari kesepakatan ini mendapat sambutan luas. Kesepakatan mengenai keamanan – yang ditandatangani Indonesia, Portugal, dan PBB – jauh lebih kontroversial karena menempatkan tanggungjawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban selama dan sesudah konsultasi rakyat di 13 Isi selengkapnya dari kesepakatan itu terdapat dalam Report of the Secretary-General (A/53/951-S/1999/513), 5 Mei 1999. Laporan itu berisi “Annex I: Agreement Between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor” (kesepakatan utama) yang padanya dilampirkan “A Constitutional Framework for a Special Autonomy for East Timor” (proposal otonomi); “Annex II:Agreement Regarding the Modalities for the Popular Consultation of the East Timorese Through a Direct Ballot” (kesepakatan tentang pelaksanaan); and “Annex III: East Timor Popular Consultation” (kesepakatan keamanan).


19

tangan aparat keamanan Indonesia, dan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kontingen PBB di Timor Timur akan mencakup sebanyak 300 orang Polisi Sipil (Civpol – Civilian Police), tetapi hanya dalam kapasitas sebagai penasehat dan tidak akan membawa senjata. Kesepakatan ini menekankan tanggungjawab pihak berwenang Indonesia dalam menjamin suasana yang bebas dari kekerasan dan intimidasi serta kondusif bagi pelaksanaan konsultasi rakyat. Kesepakatan ini juga menekankan bahwa netralitas dan ketidakberpihakan mutlak dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sangat diperlukan dalam hal ini. Terlepas dari ketentuan itu, potensi bahaya dari kesepakatan keamanan itu tidak luput dari perhatian para pengamat luar, maupun dari mereka yang terlibat dalam perundingan mengenainya.14 Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan jelas sangat khawatir mengenai kesepakatan itu dan karena itu dalam sebuah memorandum, yang diserahkannya kepada pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut, ia menjabarkan sejumlah kriteria yang digunakannya untuk menilai apakah situasi keamanan dapat diterima atau tidak.15 Kriteria ini mencakup pelarangan segera terhadap pertemuan umum oleh kelompok bersenjata, penangkapan dan penghukuman segera terhadap mereka yang memicu atau mengancam penggunaan kekerasan, dan penarikan pasukan militer Indonesia. Ia juga mengatakan dengan jelas bahwa ia akan menghentikan proses jika kriteria tersebut tidak dipenuhi. Dengan jaminan yang rentan itu, pada akhir Mei 1999 PBB mulai merekrut dan menempatkan personilnya di Timor Timur dengan tujuan menyelenggarakan referendum pada awal Agustus. Bendera PBB dinaikkan di muka markas misi di Dili pada 4 Juni, dan seminggu kemudian, pada 11 Juni, Dewan Keamanan mendirikan United Nations Mission in East Timor (Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur), yang lebih dikenal dengan sebutan UNAMET. Misi itu dipimpin oleh Ian Martin, yang secara resmi menyandang jabatan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (SRSG – Special Representative of the SecretaryGeneral). Komponen utama UNAMET adalah: Polisi Sipil (Civpol), Perwira Militer Penghubung (MLO – Military Liaison Officers), Urusan Pemilihan, Urusan Politik, Keamanan, dan Administrasi. Di markas PBB di New York, operasi UNAMET dikoordinasikan dan diawasi oleh Departemen Urusan Politik. Hubungan diplomatik tingkat tinggi dengan pihak Indonesia ditangani oleh Duta Besar Jamsheed Marker, yang telah menjadi Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor Timur sejak 1997. UNAMET membuka markasnya di ibukota Timor Timur, Dili, dan delapan kantor daerah untuk menjangkau 13 distrik administratif (kabupaten) di wilayah itu. Petugas ditempatkan atau secara teratur mengunjungi sebagian besar subdistrik (kecamatan) dan desa di wilayah itu, untuk menyelenggarakan pendidikan pemilih, mendaftar para pemilih, memantau situasi politik dan hak asasi manusia, menasehati dan berhubungan dengan pasukan-pasukan Polri dan pihak TNI mengenai masalah keamanan, dan akhirnya melaksanakan pemungutan suara itu sendiri. Selain urusan politik, logistik, dan administratif yang penting, urusan UNAMET yang paling penting adalah merancang dan menjalankan sistem pendaftaran pemilih 14 Tentang perundingan-perundingan yang berlangsung lihat Tamrat Samuel, “East Timor: The Path to SelfDetermination,” dalam Chandra Lekha Sriram dan Karin Wermester, penyunting,From Promise to Practice: Strengthening UN Capacities for the Prevention of Violent Conflict, Boulder: Lynne Reiner, 2003. 15 Kriteria tersebut sesungguhnya telah diuraikan dalam surat dari Sekretaris Jenderal PBB kepada Presiden Indonesia Habibie, tetapi ketika Menteri Luar Negeri Alatas menolak menerima surat itu maka surat itu diserahkan kepada kedua belah pihak dalam bentuk memorandum.

20


yang bisa dipercaya dalam kerangka waktu yang begitu ketat yang tertera dalam Kesepakatan 5 Mei. Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat cepat oleh Kantor Urusan Pemilihan UNAMET. Namun pada 22 Juni Sekretaris Jenderal PBB mengumumkan penundaan batas pendaftaran (dan juga pemungutan suara) selama tiga minggu karena alasan operasional dan keamanan. Kekhawatiran mengenai masalah keamanan, dan khususnya terus berlanjutnya kekerasan oleh milisi pro-Indonesia, berakibat penundaan lagi selama tiga hari pada pertengahan Juli, dan juga adanya kemungkinan untuk menunda lagi, dan bahkan membatalkan, jika situasi tidak berubah secara substansial semasa pendaftaran. Akan tetapi terlepas dari berbagai kekhawatiran ini, pendaftaran pemilih dimulai pada 16 Juli dan terus berjalan tanpa sela melalui tanggal 25 Juli yang merupakan titik tengah, berdasarkan pemahaman bahwa pihak berwenang Indonesia akan terus memperbaiki suasana keamanan dan keadaan pengungsi di dalam negeri (IDPs – Internally Displaced Persons). Pendaftaran berakhir 6 Agustus, setelah diundurkan selama dua hari dari rencana 20 hari karena desakan dari sebagian pejabat Indonesia dan sejumlah pemimpin Timor Timur pro-Indonesia. Terlepas dari ancaman terus-menerus dan aksi kekerasan oleh milisi pro-Indonesia selama periode ini, 446.666 orang mendaftar untuk memilih, suatu jumlah yang secara substansial melampaui perkiraan sebelumnya. 16 Pendaftaran diikuti dengan periode kampanye resmi yang berlangsung sekitar dua minggu, dari 14 sampai 26 Agustus. Kampanye itu diatur oleh suatu peraturan yang dibuat di bawah pengawasan UNAMET dan diawasi oleh komite-komite yang beranggotakan wakil-wakil dari masing-masing pihak. Selama periode ini, UNAMET juga bekerja agar pasukan pro-kemerdekaan dan pro-Indonesia “meletakkan senjata”. Namun terlepas dari usaha-usaha semacam itu, periode kampanye terus diwarnai tindak kekerasan yang serius, terutama dari pihak prootonomi. Pada hari terakhir kampanye pro-otonomi misalnya, sekurangnya delapan orang tewas dibunuh di kota Dili saja (Lihat Ringkasan Kabupaten: Dili). Sebagai usaha membatasi atau menghalangi konflik yang berdarah, pada Agustus Xanana Gusmão memulai tindakan ‘kantonisasi’ (cantonment) sepihak pasukan-pasukan pro-kemerdekaan. Pada 12 Agustus, Falintil sudah menarik pasukannya ke empat tempat kantonisasi, dan memberikan komitmen bahwa mereka akan tetap tinggal di sana selama proses pemungutan suara. Kelompok milisi pro-Indonesia yang didukung oleh pihak berwenang Indonesia, menolak mengikuti contoh itu. Antara 16 dan 19 Agustus, milisi melakukan serangkaian ‘upacara kantonisasi’, dimana mereka menyerahkan sejumlah senjata, sama sekali bukan semuanya, kepada kepolisian dan militer Indonesia. Namun dalam kenyataannya milisi terus beroperasi tanpa halangan, dan senjata-senjata yang mereka serahkan kemudian dikembalikan kepada mereka. Terlepas dari kekhawatiran akan adanya kekerasan yang serius, pemungutan suara berjalan seperti direncanakan pada 30 Agustus. Mengejutkan bagi banyak pihak, pada hari itu hanya terjadi sedikit tindak kekerasan, dan 98,6% pemilih memberikan suara. Namun, bisa disesalkan bahwa kedamaian itu tidak berlangsung lama. Begitu pemungutan suara selesai dilakukan, milisi mulai menyerang orangorang yang mereka anggap pendukung kemerdekaan. Korban-korban pertama serangan ini termasuk staf lokal UNAMET yang dibunuh ketika membawa kotak 16 Jumlah itu mencakup 433.576 orang di Timor Timur dan 13.090 orang yang mendaftar di pusat-pusat pendaftaran di luar wilayah ini.


21

suara dari tempat pemungutan suara ke kendaraan mereka. Sekretaris Jenderal PBB mengumumkan hasil pemungutan suara itu pada pagi hari 4 September. Mayoritas pemilih (78,5%) memberikan suara menolak otonomi dan memilih kemerdekaan. Dalam beberapa jam setelah pengumuman, milisi prootonomi dan prajurit-prajurit TNI turun ke jalan dan mulai melancarkan kekerasan yang tingkat kekejamannya belum pernah terjadi sebelumnya. Rumah-rumah pribadi, bangunan-bangunan umum, dan infrastruktur dibakar serta dihancurkan secara sistematis. Lebih dari 400.000 orang dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka dan lari ke bukit-bukit, atau dipindahkan secara paksa oleh TNI dan unitunit milisi ke luar Timor Timur. Peristiwa-peristiwa ini terjadi bersamaan dengan dua perubahan penting dalam rantai komando di Timor Timur. Perubahan pertama terjadi 4 September, ketika TNI mengambil-alih tanggungjawab atas semua operasi keamanan di wilayah itu, dan secara resmi menggeser Polri dan pihak berwenang sipil pada peran pendukung. Komando baru ini dinamakan Ko-ops Nusra (Komando Operasi TNI Nusa Tenggara). Ko-ops Nusra dipimpin oleh Mayor Jenderal Adam Damiri, Panglima Kodam IX Udayana yang membawahi Timor Timur. Perubahan kedua terjadi saat Presiden Habibie mengumumkan status Darurat Militer di wilayah itu, yang mulai berlaku tepat tengah malam 7 September. Setelah tanggal itu, semua operasi militer, kepolisian, dan sipil di Timor Timur secara resmi berada di bawah kendali Penguasa Darurat Militer, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, yang bertanggungjawab langsung pada Presiden Habibie sebagai Panglima Tertinggi.17 Walaupun ada perubahan-perubahan seperti itu, kekerasan terus meningkat. Akibatnya misi UNAMET terpaksa mengungsikan stafnya keluar dari Timor Timur pada dini hari 14 September 1999. Sekitar 1.400 penduduk sipil Timor Timur yang mencari perlindungan di markas PBB itu juga diangkut dengan pesawat ke tempat yang aman. Kekerasan dan penghancuran semakin tidak terkendali setelah kepergian misi, meskipun ada seruan berulangkali kepada pemerintah Indonesia untuk mengendalikan keadaan dan menjalankan kewajibannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Pada 12 September pemerintah Indonesia secara resmi menyetujui kehadiran pasukan penengah internasional di Timor Timur. Pasukan ini yang dikenal dengan sebutan International Force for East Timor (INTERFET – Pasukan Internasional untuk Timor Timur) mulai diturunkan pada 20 September dan langsung mulai menegakkan hukum dan ketertiban serta membantu pembagian bantuan kemanusiaan. Pada Oktober 1999 DPR di Indonesia mencabut undang-undang yang menyatakan Timor Timur sebagai provinsi Indonesia, dan pada akhir bulan yang sama, pasukan Indonesia ditarik seluruhnya dari wilayah tersebut.

17 Walaupun secara resmi bertugas sejak tanggal 7 September, tampaknya Mayor Jenderal Syahnakri tidak memegang komando efektif di Timor Timur sampai beberapa hari kemudian. Ketika Kepala Misi UNAMET Ian Martin pergi ke markas Korem pada malam hari tanggal 8 September, misalnya, ia mendapati Mayor Jenderal Damiri masih bertugas. Satu sumber yang bisa dipercaya mengatakan kepada Martin bahwa Kiki Syahnakri tidak mengambil komando efektif sebelum perintah tertulisnya datang dari Jakarta beberapa saat setelah tanggal 8 September. Komunikasi pribadi dengan Ian Martin, tanggal 1 Juni 2003. Menurut keterangan lain, Kiki Syahnakri mengambil komando efektif pada pukul 11 malam tanggal 9 September. Lihat Don Greenlees dan Robert Garran, Deliverance: The Inside Story of East Timor’s Fight for Freedom, Crow’s Nest, NSW: Allen & Unwin, 2002, halaman 229.

22



Terlepas dari berbagai perubahan dramatis yang terjadi antara 1998-1999, tanggapan resmi Indonesia terhadap prospek pemungutan suara di Timor Timur dibentuk oleh sikap dan struktur kekuasaan politik dan militer, yang sudah mapan selama sekurangnya tiga dasawarsa. Sikap dan struktur kekuasaan ini menjadi latar dari dan juga memperlancar terjadinya pelanggaran sistematis hak asasi manusia pada 1999. Lembaga kunci di dalam struktur kekuasaan ini adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia). Sekalipun ada tantangan terhadap wewenangnya yang mengiringi kejatuhan Suharto, pada 1999 TNI tetap merupakan lembaga politik terkuat di Indonesia, dan pengaruhnya amat sangat besar di Timor Timur. Kekuasan unik TNI, dan segi-segi tertentu dari doktrin, struktur, dan prosedur operasionalnya, secara bersama-sama menjelaskan pola pelanggaran hak asasi manusia pada 1999. Khususnya yang terpenting adalah doktrin ‘pertahanan rakyat semesta’, struktur komando teritorial, dominasi pasukan khusus serta unit intelijen, dan kecenderungannya memobilisasi pasukan-pasukan milisi sebagai perpanjangan tangan. Tetapi strategi Indonesia untuk memenangkan pilihan ‘otonomi’ bukanlah semata-mata strategi militer atau paramiliter. Strategi itu juga bersandar pada sejumlah lembaga lain, termasuk Polri dan aparatus pemerintah sipil. Berada di bawah kendali TNI, dan karena itu tidak dapat atau tidak mau menentang strateginya, Polri menyumbang pada terjadinya kekerasan, terutama karena gagal mengambil tindakan efektif untuk mencegahnya. Sama halnya, aparatus pemerintah sipil turut berperan menyumbang, dengan melaksanakan kampanye resmi untuk ‘mensosialisasikan’ pilihan otonomi. Akhirnya, strategi ini bermuara pada mobilisasi kelompok-kelompok politik baru pro-Indonesia, seperti FPDK (Front Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan BRTT (Barisan Rakyat Timor Timur) dan berbagai badan khusus pemerintah, yang bersama-sama menjadi selubung bagi upaya resmi untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara dengan cara-cara damai maupun kekerasan.

2.1 Tentara Nasional Indonesia Dalam Kesepakatan 5 Mei, Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharuskan bersikap sama sekali netral dalam kaitannya dengan Konsultasi Rakyat. Namun, karena kekuasaan politik TNI yang begitu dalam di Indonesia maupun Timor Timur, karena pola perilaku kekuatan milisi yang sudah berlangsung lama, dan perasaan keberatan para perwira dan prajurit mengenai masalah ini, keseharusan tersebut sesungguhnya


23

tidak masuk akal. TNI tidak pernah benar-benar ‘profesional’ dalam arti menjadi lembaga apolitis yang menjalankan perintah dari pimpinan politik sipil. Sejak kelahirannya dari perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan dari penguasa kolonial Belanda (19451949), angkatan bersenjata Indonesia – dan khususnya Angkatan Darat – selalu berperan penting dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negara. Kekuasaan politik militer menjadi semakin kuat bercokol selama rezim Orde Baru Presiden Suharto (1965-1998). Bahkan setelah Suharto mundur pada 1998, TNI tetap menjadi lembaga yang paling kuat di seluruh negeri, dan di Timor Timur. Di jantung kekuasaan TNI, baik di Indonesia maupun Timor Timur, terdapat ciri-ciri unik dalam struktur komandonya. Salah satunya adalah organisasi teritorialnya. Pada tahun 1999, sekitar dua per tiga kekuatan TNI tersebar di seluruh negeri dalam suatu struktur yang turun sampai ke tingkat desa. Wilayah seluruh negeri dibagi ke dalam sepuluh Komando Daerah Militer (Kodam). Setiap Kodam kemudian dibagi ke dalam unit-unit komando geografis yang lebih kecil yang dikenal dengan nama Komando Resor Militer (Korem); Komando Distrik Militer (Kodim); dan Komando Rayon Militer (Koramil). Di tingkat desa, TNI diwakili oleh seorang Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Pada 1999 Timor Timur berada di bawah kewenangan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana, yang bermarkas di Bali. Kodam IX dipimpin oleh Mayor Jenderal Adam Damiri. Timor Timur sendiri dikendalikan oleh Komando Resor Militer (Korem) 164/Wiradharma yang dipimpin oleh Kolonel Tono Suratman dan setelah 13 Agustus, oleh Kolonel Noer Muis. Di bawah Korem, Timor Timur dibagi menjadi 13 Komando Distrik Militer (Kodim 1627 sampai 1639), yang masingmasing dipimpin oleh seorang Komandan Kodim (Dandim), yang biasanya berpangkat Letnan Kolonel. Kodim lebih lanjut dibagi menjadi sekian Komando Rayon Militer (Koramil), yang masing-masing dipimpin oleh seorang Komandan Koramil (Danramil). Melalui struktur komando militer teritorial inilah kebijakan dasar militer Indonesia dijalankan di Timor Timur. Strategi militer Indonesia pada 1999 didasarkan pada suatu rencana strategis yang disebut “Operasi Tatoli IV Rem 164/WD.”1 Rencanarencana operasional lain yang menjadi landasan kegiatan militer di Timor Timur adalah rencana operasi Korem untuk referendum, yakni “Operasi Wira Dharma99”; rencana evakuasi pasca pemungutan suara dari Kodam yang disebut “Operasi Cabut Kodam IX/UDY”; dan “Rencana Kontingensi 1999-2000” yang disusun oleh markas besar TNI untuk menghadapi kemungkinan kekalahan Indonesia dalam referendum.2 Sistem komando militer teritorial ini berjalan sejajar dengan struktur otoritas politik sipil sampai ke tingkat desa – Komandan Korem membayangi Gubernur; 13 Komandan Kodim mengawasi 13 Bupati; dan 62 Komandan Koramil mengawasi 62 Camat; sementara 442 Babinsa bekerja dengan para Kepala Desa. Dengan begini, komando militer teritorial secara efektif menjamin keterlibatan dan dominasi militer 1 Nama operasi menunjukkan bahwa operasi tersebut dikendalikan oleh Komandan Korem, sementara angka ‘IV’ menunjukkan bahwa tahun 1999 adalah tahun keempat dari operasi yang bersangkutan. Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Danrem 164/WD dan lain-lain. Telegram Rahasia STR/199/1999, 24Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #40). 2 Dalam beberapa dokumen TNI, ‘Rencana Kontinjensi’ ini disebut “Rencana Tindakan Menghadapi Kontinjensi Purna Penentuan Pendapat di Timtim [Jika] Opsi-1 Gagal.” Lihat: Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI (Jenderal Wiranto), “Direktif PanglimaTNI, Nomor: 02/P/IX/1999, tentang Komando Penguasa Darurat Militer Wilayah Timor Timur,” [8] September 1999 (Koleksi HRU, Doc. TNI #9). Untuk pembahasan lebih lanjut tentang berbagai rencana pasca pemungutan suara lihat Bab 5.

24


dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada setiap tingkat. Jadi, walaupun pejabat sipil seperti Gubernur dan Bupati yang resminya berwenang, pada akhirnya para perwira militer di dalam komando teritorial yang memegang kekuasaan terbesar. Di samping komando teritorial yang menjadi ciri kekuasaan Indonesia di mana pun juga, ada sejumlah ciri unik dalam kekuasaan militer di Timor Timur pada 1999, yang berasal dari sejarahnya yang lama sebagai daerah operasi militer yang aktif. Wilayah itu misalnya, memiliki dua batalyon infantri ‘organik’ yang bermarkas tetap di Timor Timur. Batalyon 744 yang bermarkas di Dili dan Batalyon 745 yang bermarkas di Los Palos, dibentuk akhir dasawarsa 1970-an, tidak lama setelah invasi Indonesia. Walaupun banyak prajurit kedua batalyon ini adalah orang Timor Timur, para perwira umumnya adalah orang Indonesia. Kedua unit ini secara resmi berada di bawah Komandan Korem.3 Kesatuan-kesatuan pasukan ‘teritorial’ dan ‘organik’ ini dilengkapi dengan pasukan tempur yang didatangkan dari tempat-tempat lain untuk melaksanakan pergiliran tugas di Timor Timur. Jumlah pasukan tempur yang ditempatkan di Timor Timur pada satu waktu selalu naik-turun, tetapi pada paruh pertama 1999 setidaknya ada sepuluh batalyon tempur, yang membuat jumlah keseluruhan kekuatan pasukan TNI di wilayah itu melebihi 15.000 orang. Jumlah batalyon tempur, dan keseluruhan kekuatan pasukan, meningkat secara substansial setelah penetapan keadaan Darurat Militer oleh Presiden di Timor Timur pada 7 September 1999. Kekuasaan militer di Timor Timur dan strategi pemerintah pada 1999 juga mengandalkan dua kesatuan pasukan elit kontra-gerilya: Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad).4 Penting diperhatikan, kedua kesatuan ini bekerja di luar rantai komando teritorial yang normal, dan seringkali tanpa sepengetahuan para perwira teritorial. Kostrad yang dibentuk sebelum kup 1965, berkembang menjadi pasukan pemukul yang kuat, dengan unit-unitnya ditugaskan untuk menghadapi ancaman yang dianggap serius terhadap keamanan dalam negeri di Aceh, Papua, Timor Timur, dan tempat-tempat lainnya. Terlepas dari reputasinya karena profesionalisme dan esprit de corps, unit-unit Kostrad ini dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Tetapi dengan pengumuman keadaan Darurat Militer di Timor Timur, pada 7 September 1999, pasukan-pasukan Kostrad inilah yang diterjunkan untuk memulihkan ketertiban. 5 Patut dicatat bahwa banyak pejabat tinggi TNI, yang bertanggungjawab komando di Timor Timur pada 1999, memiliki latar belakang Kostrad. Mereka ini mencakup Panglima TNI Jenderal Wiranto; Kepala Staf Teritorial TNI Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono; Kepala Badan Intelijen ABRI/Badan Intelijen Strategis (BIA/BAIS) Letnan Jenderal Tyasno Sudarto; Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Sugiono; Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat yang kemudian menjadi Penguasa Darurat Militer di Timor Timur, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri; 3 Lihat: Dan Yonif 744/SYB (Mayor Yakraman Yagus) kepada Danki Yonif 744/SYB dan lain-lain.Telegram Rahasia No. TR/74/1999, 30 Januari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #5). 4 Untuk rincian sejarah, kekuatan, dan misi Kopassus dan Kostrad, lihat Lowry, Indonesian Defence Policy, halaman 40, 81-84, 93. 5 Satu batalyon penuh Kostrad ditempatkan di Dili pada saat itu, dan satu kompi penuh dari kesatuan tersebut ditugaskan untuk melindungi markas UNAMET. Komandan pasukan Kostrad yang ditempatkan di UNAMETadalah Kapten Catur. Lihat: Dandim 1627/Dili (Letnan Kolonel Soedjarwo), “Data Kekuatan Pengamanan UNAMET dan Objek Vital,” September 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #45). Panglima Kostrad pada tahun 1999 adalah Letnan Jenderal Djamari Chaniago.


25

Asisten Operasi TNI Mayor Jenderal Endriartono Sutarto; dan Panglima Daerah Militer IX, Mayjen Adam Damiri.6 Seperti Kostrad, Kopassus punya reputasi keahlian dalam metode-metode perang tidak konvensional, tetapi juga terkenal karena kebrutalannya dan penyalahgunaan kekuasaan, terutama di Timor Timur. Pada awal 1999 Kopassus membentuk sebuah satuan tugas khusus di Timor Timur, yang dikenal sebagai Satgas Tribuana VIII di bawah pimpinan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat.7 Satgas Tribuana VIII ini mengendalikan jaringan perwira dan prajurit yang disebar dalam kelompokkelompok kecil di seluruh wilayah.8 Walaupun Kopassus memiliki sejumlah pos yang tetap, kebanyakan perwira dan prajurit Kopassus beroperasi secara tertutup, seringkali dengan berpakaian sipil, dan terlibat terutama dalam pengumpulan informasi intelijen dan operasi kontra-intelijen. Ada dugaan yang bisa dipercaya, yang akan dibahas lebih rinci dalam bagian lain laporan ini, bahwa sejumlah anggota milisi sesungguhnya adalah prajurit Kopassus yang sangat terlatih, yang tugasnya adalah memimpin anggota-anggota milisi lokal. Di samping mereka yang secara aktif bertugas dalam kesatuan-kesatuan Kopassus di Timor Timur, sejumlah pejabat senior militer dengan tanggungjawab komando di Timor Timur memiliki latar belakang Kopassus. Mereka itu mencakup: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo Hadisiswoyo; Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin; Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf TNI (dan kemudian Wakil Panglima Darurat Militer di Timor Timur) Brigadir Jenderal Amirul Isnaeni; Kepala Staf Kodam IX Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon; Komandan Korem Timor Timur sampai pertengahan Agustus 1999, Kolonel Tono Suratman; dan penggantinya, Kolonel Noer Muis.9 Banyak menteri kabinet yang memegang tanggungjawab komando di Timor Timur pada tahun 1999 juga punya kaitan erat dengan Kopassus. Mereka mencakup: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal (Purnawirawan) Feisal Tanjung; Menteri Transmigrasi dan Pemukiman, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hendropriyono; Menteri Penerangan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Yunus Yosfiah, dan seorang penasehat militer Presiden Habibie, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Sintong Panjaitan.10 Berbagai pasukan tempur yang ditempatkan di Timor Timur, termasuk Kopassus dan Kostrad, nampaknya memiliki struktur komando tersendiri yang terkait dengan fungsi tempur mereka. Tidak seperti pasukan teritorial yang dibagi menjadi 13 6 Untuk rincian latar belakang karir dari para perwira ini lihat Hamish McDonald et al.,Masters of Terror, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University (Canberra Paper #145), 2002. Lihat juga di: http:// yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm 7 Berbicara kepada penyelidik Indonesia dalam bulan September 2000, Letnan Kolonel Sudrajat mengatakan bahwa dirinya menerima perintah penugasan keTimorTimur dari Komandan Kopassus pada tanggal 27 Januari 1999. LihatYayat Sudrajat, pernyataan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia,Tim Penyelidik Pelanggaran Berat HakAsasi Manusia di Timor Timur, 12 dan 20 September 1999. Terjemahan (Koleksi SCU, Doc #C). 8 Dalam pernyataan kepada para penyelidik Indonesia pada bulan September 2000 Komandan Satgas Tribuana VIII, Letnan Kolonel Sudrajat, menyebutkan nama para komandan Kopassus di 8 dari 13 Kabupaten, yaitu, Letnan Rahmat Zulkarnaen di Lautem; Kapten Alfi Shari Lubis di Baucau; Letnan Aminton Manurung di Viqueque; Kapten Sugiyono di Manufahi; Sersan Tukiran di Ainaro; Letnan Masgen Abas di Ermera; Sersan Mulyono di Bobonaro; dan Letnan Kawan di Dili. Lihat: pernyataan Yayat Sudrajat, Koleksi SCU, Doc #C. Menurut sebuah laporan media tentang intelijen Australia yang bocor, pada bulan September 1999 Kopassus telah membentuk regu pembunuh khusus yang disebut ‘Kiper-9’ untuk memburu dan menangkap para pemimpin pro-kemerdekaan dan tokoh-tokoh pro-Indonesia yang menyeberang. Lihat Hamish McDonald, “Australia’s bloody East Timor secret,” dan “Silence over crime against humanity,” Sydney Morning Herald, 14 Maret 2002. 9 Lihat Masters of Terror: http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm 10 Lihat Masters of Terror: http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm

26


Kodim, pasukan tempur yang ditempatkan di Timor Timur dikelompokkan menjadi dua Komando Sektor, yakni “Sektor A” yang meliputi bagian timur wilayah itu, dan “Sektor B” yang meliputi kabupaten-kabupaten di bagian barat. 11 Masingmasing Sektor dipimpin oleh seorang perwira berpangkat Kolonel. Penting diperhatikan, semua komandan Sektor, dan wakil-wakil mereka, berlatarbelakang Kopassus atau Kostrad, dan intelijen militer.12 Struktur komando Sektor ini adalah warisan sejarah panjang Timor Timur sebagai daerah operasi militer, dan jelas dipertahankan untuk mempermudah operasi kontra-gerilya di sana. Ada indikasi bahwa komando Sektor ini berperan penting dalam memobilisasi dan mengkoordinasi milisi-milisi pada 1999. Terakhir, kekuasaan dan strategi militer di Timor Timur bersandar pada jaringan intelijen yang tersebar di mana-mana. Para perwira dan unit-unit intelijen militer berperan penting pada setiap jenjang komando teritorial (Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil). Akan tetapi para pelaksana operasi intelijen yang normal ini dilengkapi dan sering digantikan oleh “Satuan Tugas Intelijen” yang umumnya disebut SGI. Pada 1999, SGI tersebar di seluruh wilayah tetapi kebanyakan pekerjaannya – termasuk mobilisasi dan koordinasi kelompok-kelompok milisi – bersifat tertutup.13 Resminya SGI berada di bawah wewenang Korem. 14 Namun dalam praktek SGI seperti dikendalikan dan dikoordinasikan oleh perwira-perwira Kopassus. Misalnya, komandan SGI pada 1999 adalah Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, yang juga menjadi komandan unit Kopassus di Timor Timur, Satgas Tribuana VIII.15 Setiap unit ini, dan khususnya SGI, memiliki jaringan mata-mata dan informan yang luas. Sistem ini memungkinkan angkatan bersenjata, khususnya Kopassus, dengan mudah melakukan pengintaian atau pengumpulan informasi terus-menerus, dan juga melancarkan operasi-operasi kontra-intelijen yang tertutup, termasuk menggalang kelompok-kelompok milisi.

2.2 Milisi Salah satu unsur strategi pemerintah yang paling jelas dan memiliki dampak langsung bagi hak asasi manusia adalah penggalangan kelompok-kelompok milisi bersenjata untuk keperluan mempertahankan hubungan dengan Indonesia. Kelompok milisi sejak lama menjadi unsur integral dalam strategi kontrapemberontakan Indonesia di Timor Timur maupun di tempat-tempat lain, sehingga

11 Sektor Tempur A meliputi Kabupaten Baucau, Viqueque, Lautem, dan Manatuto. Sektor B meliputi Kabupaten Aileu, Ainaro, Bobonaro, Covalima, Ermera, Manufahi, dan Oecussi. 12 Komandan Sektor A (sampai 21 Juni 1999) adalah Kolonel Sunarko, yang berlatar belakang Kopassus dan intelijen militer. Ia digantikan oleh Kolonel Irwan Kusnadi, yang karirnya dilalui dalam Kopassus dan Kostrad. Sektor B dipimpin oleh Kolonel Tatang Zaenuddin, yang berlatar belakang Kopassus dan intelijen militer. Wakil Komandan Sektor B adalah Letnan Kolonel Nyus Rahasia, juga seorang perwira karir Kopassus. Beberapa dokumen menunjukkan bahwa Komandan Sektor A selama masa Keadaan Darurat pada bulan September 1999 adalah Kolonel Gerhan Lantara. 13 Salah satu pos SGI yang diketahui adalah ‘Pos Nanggala-13’ di Baucau. Sebuah daftar nama rahasia para anggota milisi Sera yang dibuat oleh pos tersebut pada bulan Januari 1998, memperlihatkan hubungan lama antara SGI dan kelompok-kelompok milisi. Lihat: Komandan Pos Nanggala-13, Satuan Tugas Intelijen (Sersan Mudji Maulani), “Daftar Nama Nama Anggota Sera (Surwan) Kec. Baguia,” 2 Januari 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #2). Pos SGI yang lain adalah “Pos SGI Kresna 12” di KecamatanAtsabe, Ermera. Komandan Pos tersebut,Amran Odhe, turut menandatangani sebuah dokumen yang memuat daftar nama 62 orang anggota milisi Aitarak di desa Atudame, yang sekali lagi menegaskan hubungan ant ara SGI dan kelompok-kelompok milisi. Lihat: Kepala Desa Atudame, Danramil 04/Atsabe, Dan Pos SGI Kresna 12/At sabe, dan lain-lain. “Daftar Nama-Nama Dari Markas Besar Komando PasukanAitarak Sektor B,” 22Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #20). 14 Lihat: Kepala Bagian Intelijen (Kapten Sarengat) untuk Komandan Satuan Tugas Intelijen, Korem 164/ WD kepada Koordinator Judi, mengenai “Surat Panggilan,” 28 Mei 1998 (Koleksi SCU, Doc # 221). 15 Pendahulu Letnan Kolonel Sudrajat sebagai Komandan SGI di Timor Timur adalah Letnan Kolonel Wioyotomo Nugroho.


27

penyebaran mereka yang tiba-tiba dengan kuat menunjukkan adanya keterlibatan militer. Walau memiliki akar sejarah yang panjang, ada kelompok-kelompok yang baru digalang pada pertengahan 1998, tidak lama setelah Presiden Habibie mengumumkan pilihan ‘otonomi’ bagi Timor Timur.16 Berita tentang kelompokkelompok milisi baru itu mulai mengalir ke luar negeri akhir 1998 ketika perundingan yang disponsori PBB mengenai otonomi khusus bagi Timor Timur mulai menghangat. Saat Presiden Habibie mengumumkan bahwa orang Timor Timur bebas memilih antara otonomi dan kemerdekaan pada akhir Januari 1999, aliran itu menjadi banjir. Dalam beberapa bulan saja, lebih dari dua lusin kelompok milisi dibentuk, dan mereka dengan cepat menjadi alat utama untuk menekan penduduk agar memilih otonomi, dan menjadi pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia. Sebagian kelompok yang tampil pada saat itu sudah ada selama bertahun-tahun, seperti Halilintar di Bobonaro, Tim Saka dan Tim Sera di Baucau, dan Tim Alfa di Lautem. Akan tetapi lainnya adalah kelompok milisi baru, seperti Besi Merah Putih yang bermarkas di Liquiça, Aitarak di Dili, Dadurus Merah Putih di Bobonaro, Mahidi di Ainaro, Laksaur di Covalima, AHI di Aileu, dan ABLAI di Manufahi (Lihat Tabel 3: Kelompok Milisi Pro-Indonesia di Timor Timur, 1999). Mencerminkan hubungan erat mereka dengan TNI, kelompok-kelompok ini menggunakan retorika dan cara organisasi militer. Mereka diorganisasikan dalam ‘kompi’ dan ‘peleton’ dan anggotanya disebut sebagai prajurit atau pejuang kemerdekaan. Markas dari salah satu kelompok yang paling keji, Aitarak, menggunakan nama “Komando Pasukan Aitarak”.17 Awal 1999 kelompok-kelompok milisi yang berbeda ini disatukan di bawah sebuah struktur bergaya militer, yang disebut Pasukan Pejuang Integrasi (PPI). PPI dipimpin oleh seorang tokoh lama pro-Indonesia, João Tavares, yang mendapat jabatan bergaya militer, Panglima. Meniru lebih jauh organisasi militer, PPI terdiri dari tiga ‘Komando Sektor’, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Wakil Panglima PPI.18 Sektor A PPI meliputi kabupaten-kabupaten yang paling timur, yakni Baucau, Lautem, Viqueque, dan Manatuto, dan dipimpin oleh Joanico Cesario Belo, yang juga komandan milisi Tim Saka. Bintara Kopassus berpangkat Sersan Satu ini adalah anak buah perwira Kopassus yang terkenal dan menantu Suharto, Prabowo Subianto.19 Sektor B yang mencakup kabupaten-kabupaten bagian tengah, Dili, Liquiça, Ermera, dan Aileu, berada di bawah komando Eurico Guterres, yang juga menjadi komandan Aitarak. Laki-laki yang dulunya aktivis pendukung kemerdekaan ini, pada 1995 muncul sebagai ketua Garda Paksi, sebuah organisasi pemuda pro-Indonesia yang didirikan Kopassus dan ditugaskan untuk mengganggu dan 16 Seorang mantan Sekretaris Jenderal Apodeti, Francisco Carvalho, dilaporkan memperlihatkan dokumen bertanggal 24 Juni 1998 kepada para jurnalis Australia yang dikatakan sebagai laporan Apodeti tentang suatu pertemuan dengan para perwira militer yang pada pertemuan tersebut disusun rencana pembentukan pasukan milisi. LihatABC, Four Corners, “A License to Kill,” 15 Maret 1999, transkripsi, halaman 11. 17 Untuk rincian tentang struktur organisasi Aitarak, lihat: Wakil Panglima, Komando Pasukan Pejuang Integrasi (Eurico Guterres) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Surat No. 55/SP/MK-AT/VI/1999, 30 Juni 1999 (Koleksi SCU, Doc #39). 18 Sektor-sektor milisi yang berbeda dikemukakan secara ringkas dalam: Wakil Panglima, Komando Pasukan Pejuang Integrasi (Eurico Guterres) kepada Gubernur NusaTenggara Timur. Surat No. 55/SP/MK-AT/VI/1999, 30 Juni 1999 (Koleksi SCU, Doc #39). 19 Juga dikatakan bahwa Joanico adalah anak angkat seorang perwira karir Kopassus, Letnan Jenderal Luhut Panjaitan. Lihat Don Greenlees dan Robert Garran, Deliverance: The Inside Story of East Timor’s Fight for Freedom, Crow’s Nest, NSW: Allen & Unwin, 2002, halaman 132.

28


mengintimidasi anggota gerakan kemerdekaan. Sektor C yang meliputi kabupaten-kabupaten bagian barat, Bobonaro, Covalima, Ainaro, Manufahi, dan kantong Oecussi. Sektor ini dipimpin oleh Cancio Lopes de Carvalho, yang juga menjadi komandan kelompok milisi Mahidi. Carvalho punya hubungan erat dengan Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon, seorang perwira Kopassus yang pada 1999 menjadi Kepala Staf Kodam IX. Tujuan resmi milisi mencerminkan suatu kekhawatiran mengenai hasil konsultasi rakyat, dan suatu pendekatan yang dogmatis dan sikap suka berperang. Misalnya, dalam sepucuk surat kepada Komandan Posnya tertanggal 30 Maret 1999, seorang anggota Aitarak mengungkapkan pandangannya tentang bulan-bulan yang akan datang: “Aitarak yang mempunyai kekuatan 400 personil ini akan menghancurkan semua ancaman pihak anti integrasi ... Kalau toh memang ada yang mau minta merdeka, silakan saja mereka merdeka sendiri, tapi merdeka itu pasti akan diakhiri dengan pertumpahan darah. ... Karena ini adalah prinsip daripada berdirinya tim Aitarak yang dipimpin oleh Bapak Eurico Guterres ini.”20 Para pejabat Indonesia menyatakan bahwa kelompok-kelompok milisi ini merupakan refleksi spontan dari dukungan penduduk lokal kepada integrasi, dan bahwa kekerasan merupakan akibat dari konflik antara orang Timor Timur yang pro-kemerdekaan dengan yang pro-integrasi. Karenanya, demikian menurut para pejabat Indonesia, lebih daripada sebelumnya TNI dan Polri sungguh-sungguh dibutuhkan untuk menjaga perdamaian. Sebagaimana yang akan dibahas secara rinci dalam bab-bab selanjutnya, pernyataan tersebut menyembunyikan peran kunci TNI dalam menciptakan dan mendukung milisi yang melakukan kekerasan. Dengan demikian hal tersebut memastikan pula bahwa hubungan TNI dengan milisi tetap utuh, dan bahwa pola sistematis pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari hubungan tersebut akan berlanjut tanpa halangan yang berarti.

2.3 Kepolisian Indonesia Berdasarkan Kesepakatan 5 Mei, tugas memelihara keamanan selama Konsultasi Rakyat dipercayakan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tokoh kunci di lapangan di Timor Timur adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kolonel Timbul Silaen. Di bawahnya terdapat 13 Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang masing-masing ada di setiap kabupaten di Timor Timur; dan sejumlah besar Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Sebagai bagian dari tanggungjawabnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban, pada bulan Agustus 1999 Kepolisian Daerah (Polda) menyusun sebuah rencana terinci yang disebut Operasi Hanoin Lorosae II yang mencakup rencana untuk evakuasi setelah terjadinya pemungutan suara. 21 Sebagian pengamat berpendapat bahwa rencana tersebut merupakan bukti bahwa kekerasan yang terjadi setelah pemungutan suara, dan khususnya pemindahan paksa penduduk sipil yang terjadi kemudian, telah direncanakan sebelumnya oleh para pejabat tingkat tertinggi. Namun penelaahan yang lebih teliti atas dokumen tersebut, tidak mendukung kesimpulan tersebut. Seperti yang akan dibahas secara lebih mendalam 20 Penulis surat ini adalah Mário Pinto da Costa. Lihat: Surat dari Mário Pinto da Costa kepada Komandan [Aitarak], 30 Maret 1999 (Koleksi SCU, Doc #262). 21 Kepolisian Negara Republik Indonesia, DaerahTimor Timur, “Rencana Operasi Hanoin Lorosae II,” Rencana Rahasia No. Pol: Ren Ops/04/VIII/1999, Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).


29

pada Bab 5, apa pun yang mungkin dikatakan orang tentang perilaku Polri, dokumen itu sendiri terbaca sebagai satu usaha untuk membuat rencana menghadapi kekerasan yang telah luas diperkirakan akan terjadi pada periode setelah pemungutan suara. Berhadapan dengan tuduhan bahwa mereka tidak cukup berbuat untuk menghentikan kekerasan milisi, para pejabat Polri kadang-kadang mengeluhkan bahwa mereka sangat kekurangan tenaga, dan bahwa memelihara ketertiban dengan hanya sedikit pasukan adalah sebuah ‘tugas yang mustahil’. Namun kenyataannya Polri telah menurunkan sejumlah besar petugas di Timor Timur, dan jumlahnya semakin meningkat pesat seiring dengan mendekatnya hari pemungutan suara. Misalnya rencana evakuasi seperti yang telah dikutip sebelumnya memperlihatkan adanya 6.704 petugas polisi yang ditempatkan di Timor Timur pada bulan Agustus 1999. Jumlah tersebut mencakup 3.876 anggota pasukan organik Polri dan 2.828 anggota yang diperbantukan dari kesatuan-kesatuan lainnya.22 Penjelasan yang lebih masuk akal tentang ketidak-efektifan Polri dalam menangani kekerasan milisi adalah bahwa Polri berada di bawah kendali TNI dan, pada saat yang bersamaan, menyerap banyak budaya kelembagaan TNI. Polri sudah lama menjadi bagian dari angkatan bersenjata sampai bulan April 1999, ketika Polri secara resmi dipisahkan. Namun bahkan setelah pemisahan ini, Polri tetap mempertahankan karakternya sebagai kekuatan polisi yang sangat militeristis, dan tetap berada di bawah kewenangan Menteri Pertahanan Jenderal Wiranto yang pada saat itu sekaligus menjabat Panglima TNI. Karakter militer Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya tampak jelas dalam kesatuan pasukan elitnya, Brigade Mobil (Brimob) yang ditempatkan dalam jumlah besar di Timor Timur. Menurut dokumen Polri yang dikutip sebelumnya, 2.497 orang atau hampir setengah dari petugas polisi yang ditempatkan di Timor Timur pada bulan Agustus 1999 berasal dari kesatuan Brimob. Dipersenjatai dengan senjata otomatis, dan dengan pelatihan kontra-gerilya serta pengalaman lapangan sebelumnya, Brimob dulu dan sekarang adalah kesatuan paramiliter, dengan catatan pelanggaran berat hak asasi manusia di seluruh wilayah negeri. Menanggapi kritik tentang merosotnya kondisi keamanan, Indonesia menempatkan lebih banyak lagi kesatuan Brimob di Timor Timur seiring dengan mendekatnya Konsultasi Rakyat. Para pejabat Indonesia menyatakan bahwa penempatan ini akan membantu mengendalikan keadaan, yang nyatanya tidak sama sekali. Menurut berbagai kesaksian, bertambahnya pasukan Brimob ini hanya membuat keadaan menjadi semakin buruk. Sebagaimana akan dibahas lebih terinci di dalam Bab 3, pasukan Brimob bertanggungjawab atas sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Polri di Timor Timur tahun 1999.

2.4 Pemerintah Sipil dan Kampanye ‘Sosialisasi’ Satu bagian penting dari strategi pemerintah Indonesia pada tahun 1999 adalah kampanye untuk ‘mensosialisasikan’ usulan paket otonomi. Seperti yang digambarkan oleh para pejabat pemerintah, ‘sosialisasi’ adalah sebuah usaha penyuluhan masyarakat yang ditujukan untuk menjelaskan keuntungankeuntungan pilihan otonomi bagi masyarakat Timor Timur. Dalam prakteknya, ‘sosialisasi’ adalah serangan propaganda terencana, yang terdiri dari gabungan bujukan, ancaman, dan tindakan kekerasan yang dirancang untuk menekan para 22 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Timor Timur, “Rencana Operasi Hanoin Lorosae II,” Rencana Rahasia No. Pol: Ren Ops/04/VIII/1999, Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

30


pegawai negeri sipil dan warga biasa untuk memilih agar kekuasaan Indonesia tetap berlanjut di Timor Timur. Di bawah selubung kampanye ‘sosialisasi’ para pejabat pemerintah sipil menggunakan kewenangan jabatannya untuk menekan para pegawai negeri dan warga lainnya untuk mendukung pilihan otonomi, dan menganiaya mereka yang mendukung kemerdekaan. Dalam sejumlah kasus, nama-nama pendukung kemerdekaan dicatat dan diserahkan kepada pejabat intelijen militer. Sejak awal pertengahan tahun 1998 Gubernur Timor Timur, Abílio Osório Soares, sudah mulai melancarkan tuntutan dan ancaman terhadap para pegawai negeri sipil yang tidak setia. Sebuah laporan rahasia intelijen militer Indonesia tertanggal 23 Juni 1998, melaporkan tentang pernyataan Gubernur pada sebuah pertemuan kelompok pro-integrasi, Garda Paksi, dengan mengutip apa yang dikatakannya: “Pada tanggal 23 Juni 1998 saya akan mengumpulkan [pegawai negeri] Eselon IV ke atas kalau mereka tidak mau mendukung integrasi silahkan buka baju …”23 Tindakan-tindakan semacam itu secara tersurat diperintahkan oleh Gubernur dalam surat edaran tertanggal 28 Mei 1999, yang dibagikan kepada semua kepala instansi pemerintahan di Timor Timur, dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Indonesia. Surat edaran itu menyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil yang mendukung kemerdekaan akan “dipecat.” Surat edaran itu lebih jauh menyatakan bahwa para pegawai negeri yang dicurigai melindungi simpatisan pro-kemerdekaan, akan diminta untuk menandatangani pernyataan sumpah setia kepada pemerintah, dan diancam dengan pemecatan jika mereka kemudian terlibat dalam kegiatan pro- kemerdekaan. 24 Semuanya ini bukanlah ancaman kosong. Mereka yang diketahui atau dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan memang dipaksa keluar dari pekerjaan, dan dari rumah mereka, di bawah selubung kampanye ‘sosialisasi.’ Para petugas penegak aturan itu, yang lebih banyak adalah milisi. Sepucuk surat dari seorang anggota milisi Aitarak kepada Komandan Posnya menunjukkan bahwa milisi menganggap tugas tersebut sebagai salah satu dari tujuan utama mereka: “Kami tim Aitarak juga sekarang sudah bersikap tegas untuk mengadakan pemeriksaan dan penyitaan terhadap orang-orang anggota pegawai negeri sipil yang ingin ikut merdeka. Kami akan pecat mereka secara terbuka, pakaian KORPRI yang mereka pakai akan kami lepas dari mereka kemudian juga mobil-mobil dinas yang plat merah entah beroda dua maupun yang beroda empat, kami akan tarik atau ambil semua. Sebab ini betul-betul sudah menjadi konsep untuk operasi yang akan kami adakan di dalam bulan April 1999 ini.”25 Sesuai dengan statusnya sebagai salah satu unsur kebijakan pemerintah, kampanye ‘sosialisasi’ dibiayai sangat besar oleh pemerintah Indonesia (lihat Bab 23 Tuntutan Gubernur itu diulangi lagi oleh Ketua DPRDTingkat I TimorTimurArmindo S. Mariano, yang mengatakan bahwa para pegawai negeri sipil yang tidak setia akan dipecat. Lihat: Dandim 1627 (Letnan Kolonel Endar Priyanto) kepada Danrem 164/WD dan lain-lain, “Laporan hasil pertemuan di Gada Paksi,” 23 Juni 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #3). 24 Lihat: GubernurTimorTimur kepada Para Kepala Instansi Vertikal dan Otonom Provinsi Dati I Timor Timur. Edaran No. 200/827/Sospol/V/1999, tentang “Tindakan terhadap PNS yang terlibat organisasi/ kegiatan yang menentang Pemerintah RI,” 28 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #10). Salinan sumpah setia disimpan oleh Unit Hak Asasi Manusia UNMISET di Dili. 25 Surat Mário Pinto da Costa kepada Komandan [Aitarak], 30 Maret 1999 (Koleksi SCU, Doc #262).


31

8). Pertemuan dan rapat umum ‘sosialisasi’ diselenggarakan di seluruh Timor Timur, yang dalam acara-acara ini para pejabat sipil dan militer berceramah panjang lebar tentang keuntungan otonomi. Ditopang oleh dana pemerintah, para juru bicara pemerintah memperkuat kata-kata mereka dengan membagi-bagikan beras, baju kaos, dan barang-barang lainnya, dan dengan menjanjikan lebih banyak barang yang sama bagi mereka yang mendukung kekuasaan Indonesia. Seorang pengamat yang terdaftar pada PBB berkomentar: “Kami pergi ke satu rapat umum kelompok pro-otonomi ... dimana dua truk besar datang dengan kantong-kantong penuh berisi baju kaos, topi, bandana, bendera ... dan barang-barang itu kemudian dilemparkan kepada orang-orang di situ, dan mereka berebut mengambil barang-barang itu. Tak seorang pun dalam kampanye kelompok pro-kemerdekaan yang punya barang-barang seperti itu.”26 Pembagian beras kepada penduduk merupakan bagian yang sangat penting dari kampanye ‘sosialisasi’ pemerintah. Dokumen-dokumen rahasia militer mengungkapkan bahwa tujuan nyata dari pembagian beras adalah untuk mempengaruhi opini penduduk berkaitan dengan Konsultasi Rakyat. Dokumendokumen itu juga menunjukkan bahwa sumberdaya dalam jumlah yang besar diarahkan untuk usaha ini, dan bahwa para perwira tinggi militer Indonesia terlibat dalam usaha ini. Dalam satu telegram rahasia kepada Jenderal Wiranto, tertanggal 6 Juli 1999, Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon (Kepala Staf Kodam IX) meminta pengiriman segera kapal TNI Angkatan Laut tipe Frost untuk mengangkut beras ke Timor Timur. Telegram itu menjelaskan bahwa “pihak Pemda [pemerintah daerah] perlu segera menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat” karena pembagian pangan yang dilakukan oleh sejumlah 35 organisasi non-pemerintah akan mempengaruhi hasil referendum.27 Bujukan semacam itu juga dilengkapi dengan ancaman terbuka maupun tertutup tentang akan adanya kekerasan jika pilihan otonomi kalah.28 Ancaman yang biasa muncul di dalam pertemuan ‘sosialisasi’ antara lain adalah seperti berikut: “Kalau otonomi menang, darah akan menetes, kalau kemerdekaan menang, darah akan mengalir!” Ancaman-ancaman semacam itu diperkuat dengan pernyataanpernyataan terbuka para pemimpin pro-otonomi, dan lebih jauh lagi ditegaskan oleh kehadiran anggota milisi pro-otonomi bersenjata yang tampak mengancam. Memang, milisi secara efektif bertugas sebagai penguat kampanye ‘sosialisasi’ – yang memastikan bahwa penduduk datang ke pertemuan umum dan mengancam atau menyerang secara fisik orang-orang yang menolak hadir di sana.

2.5 Kelompok-kelompok Politik Pro-otonomi Satu unsur yang juga berhubungan dengan strategi pemerintah adalah dorongan pembentukan dan pendanaan atas sejumlah organisasi dan kelompok politik baru pro-integrasi yang dipimpin dan dijalankan oleh orang Timor Timur. Dua kelompok ABC, Four Corners, “Silenced Majority,” transkripsi, halaman 4. Telegram rahasia dari Kepala Staf Kodam IX/Udayana (Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon) kepada PanglimaAngkatan Bersenjata (Jenderal Wiranto), 6 Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK). 28 Seperti tuntutan pemecatan terhadap para pegawai negeri sipil yang tidak loyal, ancaman kekerasan yang dikandungnya dimulai setidaknya sejak pertengahan 1998. Misalnya, ketika memberikan pengarahan pada suatu pertemuan Garda Paksi di bulan Juni 1998, Ketua DPRD Timor Timur, Domingos S. Mariano dilaporkan mengatakan: “Pendapat saya kalau Referendum, pasti akan ada pertumpahan darah yang lebih besar bila dibandingkan pada tahun 1975.” Lihat: Dandim 1627 (Letnan Kolonel Endar Priyanto) kepada Danrem 164/WD dan lain-lain, “Laporan hasil pertemuan di Gada Paksi,” 23 Juni 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #3). 26 27

32


utamanya adalah Forum Persatuan, Demokrasi dan Keadilan (FPDK) dan Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT), keduanya didirikan di paruh pertama tahun 1999.29 Kedua kelompok ini menggunakan taktik yang sedikit berbeda. Kalau BRTT berusaha merangkul elit politik yang lebih tua sebagai anggota, maka FPDK berusaha memobilisasi unsur-unsur yang lebih muda. 30 FPDK juga berhubungan lebih dekat dengan kelompok-kelompok milisi – yang mereka nyatakan sebagai hubungan ‘penasehat’ – daripada BRTT, yang sebagian pemimpinnya merasa prihatin bahwa kekerasan yang dilakukan oleh milisi adalah sesuatu yang kontraproduktif.31 Walaupun ada perbedaan di antara mereka, FPDK dan BRTT, keduanya menampilkan wajah rakyat Timor Timur dari posisi pemerintah Indonesia. Dan ketika hari pemungutan suara mendekat, kedua kelompok tersebut bergabung ke dalam satu organisasi tunggal, yang dikenal sebagai United Front for East Timor Autonomy (UNIF) yang tanpa keraguan membela posisi pro-Indonesia.32 Pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok politik ini mungkin ditujukan untuk membuktikan klaim resmi Indonesia bahwa konflik yang terjadi adalah antar rakyat Timor Timur sendiri, dan pemerintah bertindak sebagai wasit yang netral. Namun pernyataan tersebut diperlemah oleh fakta bahwa para pemimpin FPDK, BRTT, dan UNIF sebagian besar adalah pejabat pemerintah Indonesia. Misalnya pemimpin BRTT adalah Duta Besar Keliling Indonesia untuk masalah Timor Timur, Francisco Lopes da Cruz. Hubungan tersebut merupakan gejala dari fenomena yang lebih umum. Seperti yang ditulis oleh Ian Martin: “Hubungan antara pemerintah daerah, FPDK, milisi, dan TNI sedemikian erat sehingga semuanya merupakan satu operasi tunggal untuk menandingi kegiatan-kegiatan pro-kemerdekaan dan memenangkan pilihan pro-otonomi.”33 Di samping tujuan politik terbuka mereka, ada beberapa bukti bahwa kelompokkelompok politik pro-otonomi ini juga menjalankan tujuan yang lebih tertutup – yakni sebagai saluran dana dan barang-barang untuk milisi. Sebagaimana diuraikan di bagian lain dalam laporan ini, FPDK dan BRTT menerima dana dan sumberdaya yang cukup besar dari sumber-sumber resmi, baik sipil maupun militer (lihat Bab 8).

2.6 Badan-badan Khusus Bentukan Pemerintah Bagian penting terakhir dari strategi pemerintah adalah pembentukan sejumlah badan politik khusus di Timor Timur. Badan-badan ini – yang paling terkenal adalah 29 FPDK secara resmi didirikan pada tanggal 27 Januari 1999 dan BRTT didirikan pada bulanApril 1999. Lihat: Ian Martin, Self-Determination in East Timor: The United Nations, the Ballot, and International Intervention , London: Lynne Rienner Publishers, 2001, halaman 43. Organisasi lain Forum Persatuan Timor Timur (FPTT) didirikan pada tanggal 7 Desember 1998 di bawah kepemimpinan Eurico Guterres. Tampaknya organisasi itu sudah dibubarkan suatu saat pada bulan Januari 1999, dan digantikan oleh FPDK dan Aitarak. Lihat: Forum Persatuan Timor Timur (FPTT) kepada Danrem 164/WD. Surat tulisan tangan (rancangan surat?), meminta pendanaan TNI untuk aktivitas FPTT, [Desember] 1998 (Koleksi SCU, Doc #233); dan Ketua Umum Forum Persatuan Timor Timur (Eurico Guterres) kepada Kepala Biro Keuangan Pemda Tk I Timor Timur, 5 Januari 1999 (Koleksi SCU, Doc #159). 30 Far Eastern Economic Review, 27 Mei 1999. 31 Sebagian orang dari kelompok yang lebih lama berhubungan dengan FPDK, namun ada tanda-tanda ketegangan. Dalam bulan Juli 1999, tokoh yang sudah lama mendukung Indonesia, Hermínio da Silva da Costa mengundurkan diri dari Dewan Penasehat FPDK. Ketika mengumumkan pengunduran dirinya ia meminta perhatian pada peran penting generasi aktivis pro-integrasi yang lebih tua. Suara Timor Timur, 15 Juli 1999. 32 Pembentukan UNIF diumumkan dalam sebuah pernyataan bersama oleh FPDK, BRTT, dan PPI pada tanggal 23 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK). 33 Ian Martin, Self-Determination in East Timor, halaman 43.


33

Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) dan Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (Satgas P3TT) – berfungsi sebagai semacam mesin propaganda. Satgas P3TT juga berfungsi sebagai selubung untuk pengkoordinasian strategi tertutup pemerintah dan militer Indonesia. KPS adalah produk ‘kesepakatan damai’ yang diperantarai oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto dan ditandatangani oleh wakil-wakil dari kelompok prokemerdekaan dan kelompok pro-Indonesia di Timor Timur pada tanggal 21 April 1999. KPS seolah-olah didirikan untuk memfasilitasi dialog di antara berbagai kelompok yang berbeda di Timor Timur. Dalam kenyataannya, tugas KPS hampir tidak ada bedanya dengan juru bicara pemerintah Indonesia. Ini sebagian adalah akibat dari komposisi keanggotaan KPS yang sangat berat sebelah, berpihak pada pemerintah Indonesia dan kubu pro-otonomi.34 Selain itu juga akibat posisi yang sangat berpihak dari para wakil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia yang didatangkan untuk membentuk KPS. Kampanye hubungan masyarakat KPS yang menggelikan itu adalah bagian dari usaha lebih luas yang dilakukan pemerintah untuk menampilkan versinya tentang keadaan, dan pilihan yang diinginkannya, kepada khalayak Timor Timur dan Indonesia. Dalam usahanya ini KPS dibantu oleh media dalam negeri yang umumnya patuh – meliputi radio, televisi, dan media cetak. Kampanye pemerintah mencakup upaya-upaya disinformasi yang agaknya dengan sengaja dirancang KPS untuk mendiskreditkan UNAMET dan meletakkan dasar bagi penentangan di kemudian hari terhadap kredibilitas proses Konsultasi Rakyat. Di samping rasa permusuhan mereka terhadap UNAMET, para juru bicara Indonesia dan pro-otonomi juga menyatakan bahwa UNAMET sengaja hanya mempekerjakan para pendukung kemerdekaan. Walaupun tanpa bukti, para juru bicara ini terus-menerus mengulang pernyataan ini dengan frekuensi yang meningkat ketika hari pemungutan suara semakin dekat dan segera dalam masa sesudahnya. Para pejabat militer dan pemerintah, serta para pemimpin pro-otonomi, juga mengeluarkan ancaman langsung maupun terselubung terhadap para staf lokal UNAMET yang menyebabkan beberapa dari mereka mengundurkan diri dan lari ke gunung-gunung. Badan yang kurang terlihat tetapi lebih berpengaruh yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 1999 adalah Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (Satgas P3TT). Satuan Tugas, demikian nama yang dikenal umum, merupakan turunan dari kelompok nasional yang terdiri atas beberapa menteri (TP4 OKTT), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.35 Satuan Tugas itu sendiri dipimpin oleh seorang mantan wakil tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Agus Tarmizi, dan seperti badan yang membentuknya (TP4 OKTT), Satuan Tugas ini terdiri atas wakil-wakil dari beberapa Departemen 34 Para wakil dari pemerintah, TNI, Polri, dan masing-masing dari dua kelompok pro-otonomi bergabung berhadapan dengan hanya dua orang utusan dari CNRT/Falintil. Satu-satunya wakil CNRT yang hadir dalam penandatanganan kesepakatan, Leandro Isaac, dibawa ke tempat pertemuan dari kantor polisi tempatnya berlindung setelah rumahnya diserang. UNAMET sepenuhnya disingkirkan dari KPS sebagaimana juga organisasi-organisasi lokal non-pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya. Tentang komposisi dan kelemahan KPS, lihat Ian Martin, SelfDetermination in East Timor, halaman 30-31, dan 70. 35 TP4 OKTT adalah singkatan dari Tim Pengamanan Pelaksanaan Penentuan Pendapat mengenai Otonomi Khusus Timor Timur. Badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 tanggal 18 Mei 1999. Lihat: Kepala Staf UmumAngkatan Bersenjata (Letnan Jenderal Sugiono) untuk Panglima TNI (Jenderal W iranto), “Surat Perintah No. Sprin/1096/VI/1999,” 4 Juni 1999 (KoleksiYayasan HAK Doc #28); dan Panglima TNI (Jenderal Wiranto), “Surat Perintah No. Sprin 1180/P/VI/ 1999,” 16 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #29). Tim menteri TP4 OKTT terdiri atas: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS). Ian Martin, Self-Determination in East Timor , halaman 42.

34


dan lembaga pemerintah pusat lainnya. Secara formal, Satuan Tugas ini mewakili kepentingan pemerintah Indonesia di Timor Timur, dan bertugas sebagai penghubung langsung dengan UNAMET, dalam kaitannya dengan Konsultasi Rakyat. Namun, karena langsung melapor kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Jakarta, Satuan Tugas juga merupakan sebuah saluran otoritas penting yang langsung di bawah kendali Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung. Lebih jauh, kepemimpinan Satuan Tugas mencakup sejumlah perwira tinggi militer, baik yang aktif maupun pensiunan, dengan pengalaman panjang di Timor Timur, dan latar belakang intelijen militer atau Kopassus atau keduanya. Mereka adalah: H.R. Garnadi, seorang pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Darat, dengan latar belakang intelijen militer; dan Brigadir Jenderal Glenny Kairupan, yang pernah bertugas sebagai Wakil Komandan Korem di Timor Timur di pertengahan dasawarsa 1990-an, dan dikatakan memiliki latar belakang Kopassus. 36 Namun tokoh kunci dalam Satuan Tugas itu adalah Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim. Seorang perwira karir intelijen, Zacky Makarim bertugas sampai Januari 1999 sebagai kepala Badan Intelijen ABRI (BIA, yang namanya diubah menjadi Badan Intelijen Strategis – BAIS pada bulan April 1999). Secara resmi ditempatkan di posnya di Timor Timur di awal bulan Juni, 37 Zacky telah terlibat dalam berbagai operasi militer dan politik di Timor Timur beberapa waktu sebelumnya. 38 Di awal dasawarsa 1990-an, Zacky Makarim bertugas sebagai perwira intelijen militer di Aceh, pada saat meningginya operasi kontra-pemberontakan yang pada waktu itu Angkatan Darat memobilisasi kelompok-kelompok milisi untuk membantu usaha mereka menghancurkan gerakan kemerdekaan di Aceh. Sebagai perwira militer paling senior di Timor Timur sebelum pemakluman Darurat Militer pada bulan September 1999, Mayor Jenderal Zacky Makarim adalah kandidat yang paling mungkin untuk berperan sebagai koordinator lapangan keseluruhan untuk strategi pemerintah dan militer di Timor Timur. Sejauh strategi tersebut melibatkan mobilisasi kelompok-kelompok milisi bersenjata, dan pelaksanaan tindak kekerasan sistematis terhadap penduduk sipil, Zacky Makarim juga tersangka utama di antara orang-orang yang membantu dan mendorong terjadinya kejahatan terhadap umat manusia.

36 Anggota ketiga, Kolonel (Pol.) Andreas Sugianto pernah bertugas sebagai Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Timor Timur pada tahun 1994-96. Dalam kedudukan itu, ia bekerjasama erat dengan sejumlah perwira TNI yang berperan penting pada tahun 1999, mencakup Mahidin Simbolon dan Kiki Syahnakri, yang keduanya menjadi Komandan Korem 164 di pertengahan dasawarsa 1990-an, dan Glenny Kairupan yang bertugas sebagai Wakil Danrem pada saat itu. 37 Mayor Jenderal Zacky secara resmi ditugaskan ke Timor Timur sebagai anggota TP4 OKTT pada tanggal 4 Juni 1999. Perintah penugasannya (Surat Perintah No. Sprin/1096/VI/1999) dikeluarkan di bawah kewenangan Panglima TNI Jenderal W iranto, tetapi ditandangani oleh Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Sugiono (KoleksiYayasan HAK, Doc #28). 38 Ia dan Mayor Jenderal Kiki Syahnakri adalah anggota satu tim yang dikirimkan oleh markas besar TNI untuk menyelidiki pembantaian di Gereja Liquiça pada bulan April 1999. Lihat: Greenlees dan Garran, Deliverance, halaman 126-127.

35

BAGIAN II HAK ASASI MANUSIA TAHUN 1999: POLA DAN VARIASI

36



Tidak ada keraguan lagi bahwa para pejabat Indonesia berusaha mempengaruhi hasil Konsultasi Rakyat untuk kemenangan “otonomi khusus.” Juga tidak ada keraguan pula bahwa berbagai tindak kekerasan yang sangat menggemparkan itu dilakukan dalam konteks rencana tersebut. Hal yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kekerasan itu merupakan tindakan spontan dari milisi lokal dan ‘oknumoknum’ TNI, sebagaimana yang diklaim oleh pejabat-pejabat Indonesia, ataukah merupakan bagian integral dari sebuah operasi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh para pejabat Indonesia. Jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut memerlukan penguraian yang cermat atas kekerasan yang terjadi, dan analisis mengenai pola-pola yang mendasari kekerasan tersebut serta variasi dari kekerasan tersebut. Bab ini adalah yang pertama dari tiga bab dalam laporan ini yang mengemban tugas tersebut. Bab ini menguraikan dan menganalisis pola-pola paling dasar dari kekerasan yang terjadi pada tahun 1999, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: Apa jenis pelanggaran yang dilakukan? Kapan pelanggaran itu terjadi? Siapa yang menjadi korban? Dan siapa yang menjadi pelaku? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu mengarah pada satu kesimpulan inti: sebagian besar tindak kekerasan yang dilakukan pada 1999 adalah bagian dari serangan yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil Timor Timur, dengan sasaran mereka yang diyakini sebagai pendukung kemerdekaan. Dengan demikian, menurut hukum internasional tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap umat manusia.

3.1 Jenis-jenis Pelanggaran Kejahatan terpenting yang dilakukan di Timor Timur pada 1999 mencakup pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penganiayaan, kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa, dan penghancuran harta benda. Tindakantindakan ini melanggar serangkaian hak asasi manusia fundamental, yang diakui oleh hukum internasional, termasuk hak untuk hidup, hak atas keamanan diri pribadi, hak atas integritas fisik, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul, dan hak untuk memiliki harta-benda. Pembunuhan di luar hukum: Kejahatan paling terkenal yang dilakukan pada 1999 adalah pembunuhan di luar hukum terhadap sedikitnya 1.200 orang dan kemungkinan sebanyak 1.500 orang sepanjang tahun tersebut. Pembunuhan ini umumnya dilakukan oleh beberapa orang penyerang yang diperlengkapi dengan


37

berbagai jenis senjata, termasuk pisau, parang, pedang, senapan rakitan, dan senjata otomatis. Banyak dari korban dibunuh secara perorangan, tetapi jumlah yang cukup besar – mungkin sebanyak 400 orang – meninggal dalam pembunuhan massal. Banyak pembunuhan massal terjadi di tempat-tempat ibadah dan atau tempat pengungsian, termasuk gereja-gereja Katolik dan rumah para tokoh terkemuka (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Gereja Liquiça; Pembantaian di Rumah Carrascalão; dan Pembantaian di Gereja Suai). Pembunuhan massal juga terjadi di kompleks TNI dan Polri, atau ketika para korban berada di bawah perlindungan mereka (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Cailaco; dan Pembantaian di Kantor Polisi Maliana). Lazimnya metode pembunuhannya kejam. Korban dipukuli, dibacok dengan parang atau pedang, dan bagian tubuh para korban kadang-kadang sengaja dipotong, sebelum atau sesudah korban tewas. Bentuk pemotongan bagian tubuh yang paling umum adalah pemotongan salah satu telinga korban, namun terkadang bagian tubuh yang lain juga dipotong, dan beberapa korban juga sengaja dipenggal kepalanya. Dalam beberapa kasus, sisa tubuh yang dipotong (atau bagian tubuh hasil pemotongan) dari korban tewas ditinggalkan di tempat-tempat umum, sebagai usaha nyata untuk menteror penduduk. Dalam sebagian kasus lainnya, khususnya yang jumlah korbannya banyak, para pejabat berusaha keras menghilangkan mayat korban dan bukti-bukti lainnya. Penyiksaan dan penganiayaan: Seperti juga pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penganiayaan, selama bertahun-tahun telah menjadi bagian dari strategi dasar kontra-pemberontakan pemerintah Indonesia di Timor Timur maupun di tempat-tempat lain. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa tindakan tersebut umum dilaporkan terjadi pada 1999. Penyiksaan terhadap para tahanan biasanya berupa pemukulan dan melukai dengan menggunakan tongkat, parang, pisau, pedang, dan popor senapan. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan bersama oleh para Pelapor Khusus PBB, pada 1999 penyiksaan yang terjadi di Timor Timur biasanya merupakan tindakan awal untuk membunuh atau upaya pembunuhan.1 Bukti terakhir menunjukkan bahwa penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi juga digunakan, seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun, sebagai metode untuk memeras informasi tentang gerakan pro-kemerdekaan. Seperti yang terjadi di masa lalu, penyiksaan dan penganiayaan pada 1999 juga merupakan bagian dari strategi yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menteror penduduk. Tujuan intimidasi tersebut berbeda-beda setiap waktu. Dalam waktu sebelum pemungutan suara, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi ditujukan terutama untuk meredam suara pro-kemerdekaan dalam kaitannya dengan pendaftaran dan masa kampanye, serta untuk memaksakan rekrutmen ke dalam kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia. Dalam masa setelah pemungutan suara, penyiksaan dan penganiayaan digunakan untuk memaksa atau “meyakinkan” penduduk untuk meninggalkan Timor Timur. Kekerasan berbasis gender: Sebagaimana yang dinyatakan oleh para Pelapor Khusus PBB dalam laporannya, penyiksaan dan penganiayaan juga berlangsung dalam bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pelecehan seksual.2 Pada tahun 2001, Fokupers, sebuah organisasi non-pemerintah setempat, telah mendokumentasikan sekitar 182 kasus pelanggaran khusus gen1 2

United Nations, Situation of Human Rights in East Timor, 10 Desember 1999, paragraf 42. Ibid, paragraf 42 dan 46-58.

38


der yang terjadi pada 1999. Termasuk di dalamnya 46 kasus pemerkosaan, lima kasus upaya pemerkosaan, dan 16 kasus penyerangan seksual. Lebih dari separuh dari 46 orang korban pemerkosaan, diperkosa secara berulangkali, atau oleh lebih dari seorang pemerkosa. Di samping itu, banyak perempuan yang diperkosa selama berbulan-bulan, dan kadang bertahun-tahun, setelah dipaksa menjadi budak seks oleh prajurit-prajurit TNI dan anggota milisi. 3 Dengan adanya keengganan yang bisa dipahami dari sebagian besar perempuan Timor Timur untuk mengungkapkan pengalaman seperti itu, maka sangat mungkin bahwa jumlah sesungguhnya dari kasus pemerkosaan dan perbudakan seksual pada tahun 1999, sangat jauh lebih tinggi daripada yang sejauh ini dilaporkan. 4 Masalah laporan yang lebih rendah daripada kenyataan ini semakin diperparah oleh adanya hambatan sosial, hukum, dan logistik untuk melakukan pendokumentasian dan penyelesaian masalah. Kaum perempuan Timor Timor, seperti juga kaum perempuan di mana pun, menderita rasa bersalah, rasa malu, dan pengucilan setelah mengalami penyerangan seksual. Sebagian di antara mereka juga ditinggalkan oleh suami, yang mengklaim, atau menyatakan secara tidak langsung bahwa istri mereka menyetujui pemerkosaan dan atau perbudakan seksual yang menimpa diri mereka.5 Para pelaku kejahatan kekerasan seksual sebagian besar adalah anggota milisi, tetapi hampir setengahnya adalah para prajurit dan perwira TNI.6 Dalam beberapa kasus, para anggota milisi dan prajurit TNI masuk ke rumah seorang perempuan muda dan, sambil mengacungkan senjatanya, mengancam untuk membunuh anggota keluarga si perempuan jika ia menolak berhubungan seks. Dalam kasus lainnya, para perwira TNI dan anggota milisi berkomplot untuk menculik beberapa perempuan, dan kemudian membagi-bagi mereka tak ubahnya seperti barang. Lepas dari identitas para pelaku, beberapa rincian tertentu tentang penyerangan ini menjadikannya jelas bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual bukanlah tindakan kebetulan, melainkan perbuatan yang direncanakan oleh atau dengan persetujuan pihak berwenang militer. Contohnya, pejabat-pejabat militer agaknya menunjuk perempuan-perempuan yang dianggap ‘pantas’ untuk dijadikan sasaran pemerkosaan atau penyerangan seksual. Lebih lagi sebagian pelaku memiliki akses pada teknologi kontrasepsi yang relatif canggih, termasuk obat-obatan yang mereka suntikkan kepada para korban sebelum mereka perkosa (Lihat Studi Kasus: Penahanan Sewenang-wenang dan Pemerkosaan di Lolotoe). Pemindahan penduduk secara paksa: Selain tindakan itu sendiri merupakan kejahatan, kekerasan seksual, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum juga merupakan bagian penting dari kejahatan yang lebih jauh berupa pemindahan penduduk secara paksa. Pemindahan secara paksa tersebut terjadi di Timor Timur dalam dua gelombang besar. Dalam gelombang pertama, yang terjadi sebelum pemungutan suara, sebanyak 60.000 orang terusir dari rumah mereka ke wilayah 3 Termasuk di dalamnya adalah sekitar 20 orang perempuan yang dibawa ke Timor Barat setelah pembant aian di Gereja Suai pada 6 September. UNTAET, “Investigations by the Serious Crimes Unit on cases of abduction of East Timorese women during the 1999 conflict,” Dili, Mei 2001. 4 Fokupers mencatat bahwa “… halangan-halangan seperti pengucilan sosial, trauma akibat kejadian, dan takut akan penilaian masyarakat … membuat proses pendokumentasian … teramat sulit.” Fokupers, “Progress Report 1 – Genderbased Human Rights Abuses,” Dili, Juni 2000, halaman 3. 5 Keadaan semakin sulit ketika awal bulan September 1999 milisi melakukan pembakaran dan penjarahan terhadap kantor Fokupers, satu-satunya organisasi yang secara serius mendokumentasikan persoalan kekerasan berbasis gender pada tahun 1999 dan seluruh catatan rekamannya dihancurkan. 6 Dari 46 kasus yang pemerkosaan yang didokumentasi oleh Fokupers, 18 di antaranya dilakukan oleh para prajurit TNI atau bersama-sama dengan anggota milisi. Lihat Fokupers, “Progress Report 1 – Gender-based Human Rights Abuses,” Dili, Juni 2000.


39

lain di Timor Timur. Kedua, yang terjadi segera setelah pemungutan suara tanggal 30 Agustus, merupakan pemindahan terhadap sekitar 400.000 orang – atau sekitar setengah dari jumlah seluruh penduduk Timor Timur. Lebih dari 250.000 orang di antaranya dipaksa menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Timor Barat, Indonesia, dan beberapa pulau di sekitarnya, sementara sisanya mengungsi ke bukit dan hutan-hutan di Timor Timur. Dalam masa sebelum pemungutan suara, pemindahan paksa terutama terjadi akibat dari serangan kekerasan dan teror yang dilakukan oleh pasukan-pasukan pro-Indonesia terhadap tempat-tempat yang dianggap sebagai benteng prokemerdekaan. Bentuk serangan itu bermacam-macam, meliputi pembakaran rumah serta penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pemimpin pro-kemerdekaan. Dimulai pada akhir 1998, dan memuncak pada bulan April 1999, serangan tersebut mengakibatkan penduduk seluruh desa menyelamatkan diri ke gunung atau ke kota-kota sekitarnya. Banyak yang mengungsi ke tempat-tempat ibadah, termasuk gereja-gereja di kota Liquiça, Suai, dan Maliana. Sementara yang lain mencari perlindungan di rumah orang-orang terkemuka di Dili dan di tempat-tempat lainnya. Seperti dikemukakan di atas, banyak orang dibunuh di tempat-tempat ibadah dan pengungsian. Pemindahan paksa penduduk juga mengancam gagalnya pelaksanaan Konsultasi Rakyat dan meniadakan hak pilih ribuan penduduk, dengan merusak rencana pendaftaran, pendidikan pemilih, dan pemungutan suara. Orang-orang yang mengungsi di negeri sendiri (Internally Displaced Persons – IDPs) ini, khususnya mereka yang menyingkir ke gunung-gunung, dapat dipahami akan enggan meninggalkan tempat-tempat pengungsian mereka untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Akhirnya, UNAMET berhasil membuat pengaturan khusus yang memungkinkan semua pengungsi itu, kecuali sejumlah kecil, untuk mendaftar dan memberikan suara. Yang lebih serius lagi adalah pemindahan paksa hampir setengah dari penduduk Timor Timur, kebanyakan ke Timor Barat, pada hari-hari dan minggu-minggu setelah pemungutan suara. Beberapa pengamat7 menyimpulkan, berdasarkan bukti-bukti yang terdokumentasi, bahwa pemindahan paksa penduduk merupakan bagian dari strategi yang direncanakan oleh para pihak berwenang Indonesia di tingkat yang paling tinggi. Meskipun ada alasan untuk berhati-hati dalam menarik kesimpulan tersebut hanya berdasarkan pada dokumen-dokumen yang tersedia, pola perilaku yang dilaporkan oleh banyak saksi mata, sepenuhnya mendukung pernyataan bahwa evakuasi paksa tersebut adalah sesuatu yang direncanakan dan terorganisasi dengan baik (Lihat Studi Kasus: Pemindahan Paksa dan Pembunuhan Pengungsi di Dili). Pola evakuasi paksa itu pada dasarnya sama di seluruh wilayah Timor Timur. Evakuasi ini dimulai pada saat segera setelah pemungutan suara dengan sebuah serangan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan bersama oleh milisi dan prajurit TNI. Di seluruh wilayah Timor Timur, kelompok-kelompok milisi dan prajurit dengan bebas menjelajahi desa-desa dan kota-kota, membakari rumah-rumah penduduk dan kantor-kantor, secara selektif memukuli atau membunuh tokohtokoh pro-kemerdekaan, dan mengancam penduduk bahwa mereka harus pergi kalau tidak akan mengalami nasib yang sama. Polisi turut serta dalam kekerasan atau enggan atau tidak mampu menghentikannya. 7 Misalnya, Komisi Nasional HakAsasi Manusia Indonesia dan Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor Timur, yang laporan masing-masing diterbitkan pada bulan Januari 2000.

40


Para korban dan saksi dari tempat-tempat yang terpisah berjauhan di wilayah Timor Timur melaporkan bahwa mereka diberitahu oleh petugas TNI dan Polri, dan juga milisi, bahwa mereka akan dibunuh, dan kalau perempuan akan diperkosa, jika mereka tidak mau naik ke truk-truk atau ke kapal-kapal yang akan membawa mereka ke Timor Barat. Laporan-laporan mereka juga sama menyebutkan bahwa kendaraan-kendaraan yang digunakan dalam evakuasi disita paksa oleh para petugas militer dan milisi, dan bahwa uang diperas dari mereka yang dipaksa naik ke truk. Berhadapan dengan kenyataan hancurnya hukum dan ketertiban, dan bahaya kematian yang dekat, banyak warga yang merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali pergi meninggalkan kampung halaman. Kepergian mereka didorong oleh aparat militer dan sipil yang mengatakan kepada penduduk bahwa keamanan mereka tidak akan dapat dijamin kecuali jika mereka pindah ke kantorkantor polisi dan militer, dan tempat-tempat yang ditentukan di seluruh wilayah Timor Timur. Pada tempat-tempat yang ditentukan, para pengungsi secara sistematis dinaikkan ke truk atau kapal, dan dikirim ke Timor Barat dan pulau-pulau yang berdekatan. Persoalan ini tidak berhenti ketika para pengungsi meninggalkan Timor Timur. Sebaliknya, mereka menghadapi kondisi yang penuh bahaya di dalam kamp-kamp pengungsi Indonesia dimana mereka ditempatkan. Masalah yang paling serius adalah bahwa anggota milisi yang telah menteror mereka untuk pergi juga berada di kamp-kamp tersebut dan mereka terus mengganggu, mengancam, dan mengintimidasi para pengungsi. Sebagaimana yang terjadi di Timor Timur, pihakpihak berwenang Indonesia, termasuk TNI, sangat sedikit melakukan usaha untuk mengendalikan milisi di dalam kamp-kamp pengungsian. Hasil yang dapat diduga adalah bahwa mereka bebas untuk melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap para pengungsi, termasuk pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pembunuhan. Penghancuran harta benda: Pelanggaran yang dilakukan pada tahun 1999 juga mencakup penghancuran besar-besaran terhadap harta benda penduduk, dan khususnya pembakaran rumah-rumah serta pembunuhan hewan ternak. Sebagian penghancuran ini terjadi dalam konteks kegiatan teror sebelum pemungutan suara. Namun sebagian besar terjadi dalam periode tiga minggu setelah pemungutan suara tanggal 30 Agustus. Dalam masa yang singkat itu, setidaknya 70% dari seluruh bangunan di seluruh wilayah dibakar secara sengaja jika bukan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi didiami. Bangunan-bangunan yang dihancurkan mencakup rumah-rumah pribadi, toko-toko, kantor-kantor pemerintah, sekolahsekolah, dan klinik-klinik kesehatan. Infrastruktur sangat penting, termasuk air, listrik, dan telekomunikasi juga dihancurkan atau dilumpuhkan. Walaupun beberapa bagian dari wilayah Timor Timur kehancurannya lebih parah daripada bagian lainnya, namun pola penghancurannya menunjukkan bahwa kekerasan terhadap harta benda itu direncanakan pada tingkat tinggi. Para saksi mata dari berbagai kota dan desa yang terpisah semuanya melaporkan bahwa pembakaran dan penghancuran dilakukan secara sistematis, dan juga dengan partisipasi penuh, atau dengan persetujuan prajurit TNI dan Polri (Lihat Ringkasan Kabupaten). Penghancuran fisik pada skala ini mendatangkan konsekuensi humaniter yang mengerikan. Penghancuran ini membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, dan tidak memiliki akses untuk mendapatkan pangan yang memadai. Penghancuran itu juga mengakibatkan mayoritas penduduk kehilangan akses untuk


41

mendapatkan perawatan kesehatan dan pendidikan. Dengan cara demikian, seperti dicatat oleh Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor Timur dalam laporannya pada bulan Januari 2000, penghancuran harta benda juga merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi.8

3.2 Kronologi Kekerasan: Tiga Periode Pola pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan pada tahun 1999 bervariasi secara signifikan sepanjang waktu. Dapat dibedakan adanya tiga periode umum, yang masing-masing dengan ciri-cirinya sendiri: (i) periode pra-UNAMET (Januari hingga akhir Mei); (ii) periode UNAMET (awal Juni hingga 30 Agustus); dan periode setelah pemungutan suara (30 Agustus hingga akhir Oktober). Periode pra-UNAMET (Januari hingga akhir Mei): Sebagian pelanggaran hak asasi manusia yang paling buruk terjadi di dalam periode pra-UNAMET, sebelum Timor Timur menjadi fokus perhatian serius media dan dunia internasional. Kelompok-kelompok milisi mulai dibentuk pada pertengahan tahun 1998, dan pada bulan Januari 1999 bersama dengan kesatuan-kesatuan TNI, beberapa kelompok telah melancarkan kegiatan kekerasan dan intimidasi dengan sasaran para pendukung maupun yang dianggap pendukung kemerdekaan Timor Timur. Ketika semakin banyak kelompok milisi yang dibentuk, dan ketika pihak berwenang sipil dan militer memberikan dukungan logistik dan politik kepada milisi, kekerasan mengalami percepatan dan penyebarluasan. Di antara bulan Januari hingga akhir Mei 1999 beberapa puluh orang dibunuh di luar hukum, dan puluhan ribu dipindahkan secara paksa dari rumah-rumah mereka. Banyak dari mereka yang meninggalkan rumah mencari perlindungan di gereja terdekat atau di rumah pribadi tokoh-tokoh masyarakat. Terhadap orang-orang inilah, dan di tempat-tempat pengungsian inilah, sebagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dilakukan. Di antara pelanggaran yang paling terkenal pada periode ini adalah tiga pembunuhan massal yang terjadi pada bulan April 1999. Pertama, yang terjadi pada tanggal 6 April 1999, adalah pembantaian terhadap sedikitnya 60 orang di gereja paroki di kota Liquiça. Kedua adalah eksekusi secara sengaja terhadap tujuh orang ketika mereka sedang dalam pengawasan prajurit dan perwira TNI, di Kecamatan Cailaco, Bobonaro. Ketiga, adalah pembunuhan terhadap sedikitnya 12 orang yang mengungsi di rumah pendukung kemerdekaan yang terkenal, Manuel Carrascalão di Dili pada tanggal 17 April (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Gereja Liquiça; Pembantaian di Cailaco, dan Pembantaian di Rumah Carrascalão). Pembantaianpembantaian ini terjadi hampir bersamaan waktunya dengan perundingan akhir yang berlangsung di New York yang akan mengarah pada Kesepakatan 5 Mei. Periode UNAMET (awal Juni hingga 30 Agustus): Situasi hak asasi manusia agak sedikit membaik setelah UNAMET dan sejumlah besar pengamat dan wartawan internasional mulai bertugas di seluruh wilayah Timor Timur awal Juni 1999. Bila diukur dari jumlah orang yang terbunuh dalam tindak kekerasan politik, ada perbaikan penting. Akan tetapi, pelanggaran yang berat – termasuk penganiayaan, 8 Komisi Penyelidik menyatakan bahwa berbagai hak sosial dan ekonomi “… dilanggar melalui penghancuran berskala besar, yang mencakup hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan tingkat hidup yang memadai, termasuk pakaian, makanan, perumahan, dan perawatan kesehatan serta hak untuk mendapatkan pendidikan.” PBB, Kantor KomisarisTinggi Hak Asasi Manusia, “Report of the International Commission of Inquiry on the Question of EastTimor to the Secretary General,” UN Doc A/54/726,S/2000/59, January 31, 2000. Lihat khususnya paragraf 20, 102-103, dan 142.

42


kekerasan seksual, dan pemindahan paksa – tetap berlanjut. Di pertengahan Juli 1999, UNAMET dan beberapa organisasi lain memperkirakan terdapat sekitar 60.000 pengungsi di dalam negeri dari jumlah penduduk 800.000 lebih sedikit. 9 Pelanggaran yang paling umum dilaporkan selama periode UNAMET adalah intimidasi, pemukulan, dan pemindahan paksa terhadap mereka yang dianggap pendukung kemerdekaan. Di antara berbagai kasus yang terdokumentasi dengan baik pada periode ini adalah serangan milisi pada tanggal 29 Juni terhadap kantor UNAMET di kota Maliana, Kabupaten Bobonaro. Serangan tersebut mengakibatkan sejumlah orang terluka dan menyebabkan penghancuran harta benda yang cukup besar. Sebuah investigasi internal PBB menyimpulkan bahwa serangan itu diorganisasikan dan dikoordinasikan oleh komandan-komandan militer setempat, termasuk Komandan Komando Distrik Militer, dan serangan itu ditujukan untuk mengintimidasi petugas PBB (Lihat Studi Kasus: Serangan terhadap UNAMET Maliana). Insiden lain yang terdokumentasi dengan baik yang khas periode ini adalah serangan milisi terhadap suatu konvoi bantuan kemanusiaan di kota Liquiça pada tanggal 4 Juli 1999 (Lihat Studi Kasus: Serangan terhadap Rombongan Bantuan Kemanusiaan). Situasi hak asasi manusia merosot semakin jauh di akhir bulan Agustus, pada periode kampanye terbuka untuk pemungutan suara. Selain jumlah insiden pengancaman dan intimidasi yang lebih besar, serta gelombang baru pengungsian paksa, terdapat peningkatan menyolok jumlah pembunuhan di luar hukum. Hari kekerasan yang paling buruk dalam periode UNAMET adalah tanggal 26 Agustus, hari terakhir kampanye pihak pro-otonomi. Insiden pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar khususnya terjadi di Dili, ketika pasukan-pasukan prootonomi dari seluruh negeri berkumpul dalam jumlah besar, dan melancarkan kegiatan agresif. Pada hari itu di Dili setidaknya delapan orang dibunuh. Seluruh korban, kecuali satu orang di antaranya, adalah pendukung kemerdekaan yang dibunuh oleh anggota milisi atau anggota pasukan keamanan (Lihat Ringkasan Kabupaten: Dili). Periode setelah pemungutan suara (30 Agustus hingga akhir Oktober): Pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan luas terjadi segera setelah pemungutan suara. Antara tanggal 30 Agustus 1999 hingga keberangkatan terakhir TNI pada akhir bulan Oktober, diperkirakan 900 orang dibunuh di luar hukum, dan sekitar 400.000 orang, atau hampir separuh dari seluruh penduduk meninggalkan rumahnya akibat paksaan yang luar biasa. Dari jumlah itu setidaknya 250.000 melarikan diri atau dipindahkan secara paksa ke Timor Barat, dan bagianbagian lain Indonesia, sementara sisanya berlindung di bukit-bukit dan hutan-hutan. Salvo pembuka terjadi pada jam lima sore pada hari pemungutan suara, ketika sekelompok milisi dan prajurit TNI menyerang sebuah tempat pemungutan suara di desa Boboe Leten, di Kabupaten Ermera. Dua orang Timor Timur petugas lokal UNAMET dibunuh dalam serangan tersebut, dan seorang lainnya terluka. Penyelidikan PBB kemudian mengungkapkan bahwa penyerangan tersebut telah direncanakan lebih dahulu dengan sepengetahuan komandan Komando Rayon Militer (Koramil), dan bahwa para prajurit TNI ambil bagian dalam serangan itu (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan Staf UNAMET di Boboe Leten). Pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia juga dilaporkan terjadi di berbagai pusat kegiatan pro-otonomi yang terkenal. Pada tanggal 2 September, 9

Ian Martin, Self-Determination in East Timor, halaman 57.


43

misalnya, pasukan-pasukan milisi dan prajurit TNI di kota Maliana mulai mengancam dan menyerang orang-orang yang diketahui sebagai pendukung kemerdekaan, serta menjarah dan membakari rumah-rumah mereka. Aktivitas yang sama juga dilaporkan terjadi di Covalima dan Ermera. Namun di sebagian besar wilayah Timor Timur, kekerasan belum sungguhsungguh dimulai sampai dengan tanggal 4 September, ketika hasil pemungutan suara secara resmi diumumkan. Pengumuman tersebut dilakukan pada pagi hari waktu setempat, dan siang harinya para milisi, prajurit TNI, dan petugas Polri turun ke jalan-jalan di kota-kota dan desa-desa di seluruh Timor Timur, menembaknembakkan senjata mereka, menyerang para pendukung kemerdekaan, serta membakari rumah-rumah dan bangunan-bangunan umum. Walaupun telah berjanji untuk tetap tinggal di Timor Timur setelah pemungutan suara, UNAMET menjadi tidak berdaya menghadapi kekerasan yang meningkat. Pada tanggal 7 September, semua staf UNAMET telah dievakuasi ke Dili. Mereka berlindung di kantor pusat UNAMET di Dili. Di sana mereka bergabung dengan ratusan penduduk lokal yang telah meninggalkan rumah mereka untuk mendapatkan keamanan di kompleks ini. Pada tanggal 8 September kurang lebih 500 staf PBB dan 1.500 orang pengungsi dalam negeri berada di dalam kompleks. Sementara itu, gerombolan-gerombolan milisi bersenjata melancarkan pengepungan terhadap kompleks, mencegah staf UNAMET dan pengungsi meninggalkan tempat tersebut. Dengan staf UNAMET terkepung di markas besarnya sendiri, dan nyaris semua pengamat dan wartawan telah meninggalkan Timor Timur, kekerasan yang sesungguhnya dimulai. Dengan latar belakang inilah TNI mengambil dua prakarsa yang seolah-olah bertujuan untuk pemulihan ketertiban. Pada tanggal 4 September, TNI mengambilalih tanggungjawab keamanan dan ketertiban dari tangan Polri, di bawah pengawasan satu komando khusus yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Adam Damiri, dengan nama ‘Komando Operasi TNI Nusa Tenggara’ (Ko-Ops TNI Nusra). Selanjutnya, pada tanggal 6 September Presiden Habibie menyatakan keadaan darurat militer di Timor Timur, yang mulai diberlakukan pada pukul 00.00 tanggal 7 September. Pihak berwenang militer Indonesia menjamin bahwa tindakan ini akan dapat mengendalikan kekerasan. Namun dalam kenyataannya, justru selama periode ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan. Pemahaman mengenai polanya dapat dilihat secara sekilas dengan memperhatikan sejumlah kecil pelanggaran utama yang terjadi segera pada periode setelah pemungutan suara, dan setelah militer mengambil alih kendali. Pada tanggal 6 September, pasukan TNI dan Brimob membantu kelompokkelompok milisi ketika mereka mengeksekusi banyak orang, termasuk tiga orang Pastor, yang berlindung di gereja kota Suai (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Gereja Suai). Pada hari yang sama, para prajurit TNI dan polisi bersama dengan milisi secara paksa mengevakuasi ribuan orang yang mengungsi di tempat kediaman Uskup Belo, dan di kantor Palang Merah Internasional serta di Susteran Canossiana yang berada di dekatnya (Lihat Studi Kasus: Pemindahan Paksa dan Pembunuhan Pengungsi di Dili). Dua hari kemudian, pada tanggal 8 September, para prajurit TNI dan milisi membantai sebanyak 14 orang di antara ratusan orang yang mengungsi di kantor Polri di kota Maliana. Tiga belas orang lainnya yang melarikan diri dari pembantaian ini, diburu, ditangkap, dan dibunuh pada hari berikutnya (Lihat

44


Studi Kasus: Pembantaian di Kantor Polisi Maliana). Sedikitnya 21 orang, termasuk seorang wartawan asing, dibunuh pada bulan September, oleh unsur-unsur Batalyon 745 TNI, ketika batalyon ini ditarik dari markasnya di Los Palos melalui Baucau dan Dili, dalam perjalanan ke Timor Barat (Lihat Studi Kasus: Amuk Batalyon 745). Di daerah kantong Oecussi, hampir seratus orang dibantai oleh para prajurit TNI dan milisi dalam dua insiden terpisah pada bulan September dan Oktober, sehingga membuat jumlah orang yang dibunuh di distrik itu menjadi 170 orang (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Passabe dan Maquelab). Insiden-insiden tersebut, dan banyak insiden lainnya, merupakan latar belakang kunci bagi pola pengancaman, intimidasi, dan teror sistematis yang, menurut perhitungan yang konservatif, mengarah pada pemindahan paksa setengah dari seluruh jumlah penduduk Timor Timur, dalam jangka waktu dua hingga tiga minggu. Bisa dikatakan bahwa pembunuhan massal tersebut merupakan bagian pokok dari sebuah tindakan teror yang disengaja. Pembunuhan-pembunuhan itu kurang-lebih memastikan bahwa semua orang harus meninggalkan rumahnya, bahkan pergi ke pengasingan, untuk menghindari nasib yang sama.

3.3 Korban Korban-korban pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1999 sebagian besar adalah para pendukung atau yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan, berikut kerabat dekatnya. Sebagian dari mereka yang dijadikan sasaran adalah pemimpin politik terkenal atau warga masyarakat yang terkemuka, tetapi sebagian besar adalah laki-laki dan perempuan biasa, yang kebanyakan petani atau nelayan. Kelompok-kelompok utama korban pro-kemerdekaan tersebut mencakup: para pemimpin CNRT; pejabat lokal; orang yang dianggap sebagai pengkhianat; penduduk desa di wilayah basis pro-kemerdekaan; para rohaniwan Katolik; mahasiswa dan pemuda, staf lokal UNAMET; perempuan dewasa dan muda, serta anak-anak kecil. Orang-orang non-Timor – termasuk staf UNAMET, wartawan dan pengamat – juga menjadi sasaran ancaman, intimidasi, dan pelecehan, dan sebagian mengalami serangan fisik dan terluka. Namun, patut dicatat bahwa staf internasional dan pengamat sangat jarang menjadi sasaran kekerasan yang mematikan, dan hanya dua orang asing yang terbunuh selama tahun itu.10 Sebagaimana yang dibahas di bawah, pola tersebut tampaknya merupakan bagian dari strategi yang sengaja dipersiapkan oleh para pejabat Indonesia dan bukannya sekadar persoalan nasib baik. Sejumlah kecil korban kekerasan adalah anggota kelompok pro-otonomi, atau yang diketahui sebagai pendukung Indonesia. Jumlah keseluruhan pendukung prootonomi yang terbunuh pada tahun 1999 tidak lebih dari 20 orang, dari seluruh korban meninggal yang berjumlah sedikitnya 1.200 orang. Ketimpangan ini membantah klaim yang dibuat oleh penguasa Indonesia bahwa kekuatan prootonomi adalah korban utama dari kekerasan, dan bahwa mobilisasi milisi adalah persoalan pertahanan diri. Kalau dilihat secara keseluruhan, pola-pola kekerasan tersebut menjelaskan bahwa kekerasan pada tahun 1999 tidak terjadi secara acak, tetapi terarah, dan dirancang untuk mencapai tujuan politik tertentu: kemenangan pilihan pro-otonomi 10 Dua korban itu adalah pastor tua berkebangsaan Jerman, Carolus Albrecht, dan seorang wartawan Belanda, Sander Thoenes (Lihat Studi Kasus: Amuk Batalyon 745).


45

dalam Konsultasi Rakyat. Pemimpin CNRT: Para pimpinan CNRT amat dikenal di antara para korban pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1999, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara. Dalam masa pra-UNAMET, beberapa pemimpin ini dibunuh tanpa proses hukum, dan banyak lainnya terpaksa mencari perlindungan di kantorkantor polisi atau melarikan diri ke gunung-gunung atau kota-kota lain. Situasi menjadi lebih berbahaya dalam periode setelah pemungutan suara. Di setiap kabupaten di Timor Timur, milisi dan prajurit TNI membidik para pemimpin CNRT untuk dieksekusi.11 Pejabat lokal: Yang juga menjadi sasaran, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara, adalah para pejabat lokal – meliputi para kepala desa, camat, dan pegawai negeri sipil – yang tidak cukup memperlihatkan semangat mendukung pilihan pro-otonomi, atau yang sama sekali menentangnya. Pejabat lokal semacam itu mendapatkan tekanan keras tidak hanya dari para milisi tetapi juga dari para prajurit dan perwira TNI, serta dari para pejabat sipil. Bentuk-bentuk tekanannya termasuk penghinaan di depan umum pada saat pertemuan, ancaman fisik, serangan terhadap anggota keluarga, pembakaran dan penjarahan rumah korban, dan dalam beberapa kasus, berupa pembunuhan. Orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat: Kelompok penting dari para pendukung kemerdekaan yang menjadi sasaran pada tahun 1999 adalah orangorang yang pernah dianggap menjadi pendukung kekuasaan Indonesia. Tokohtokoh semacam itu dianggap pengkhianat oleh pejabat-pejabat Indonesia dan orang Timor pro-Indonesia, dan menjadi sasaran serangan atau pembunuhan. Salah satu contoh dari pola tersebut adalah pembunuhan terhadap Liurai Los Palos, Verissimo Dias Quintas, pada tanggal 27 Agustus 1999. Sekalipun ia menampilkan dirinya kepada Indonesia sebagai pendukung kekuasaan Indonesia, tetapi rupanya ia secara tidak terbuka menjadi pendukung kemerdekaan, dan pada tahun 1999 menyediakan rumahnya untuk dijadikan kantor CNRT. Pembunuhan terhadap dirinya, yang dilakukan oleh milisi dan para anggota BRTT, di bawah arahan perwira Kopassus dan Bupati, secara luas dianggap sebagai imbalan bagi ‘pengkhianatan’-nya. Demikian juga dengan serangan kekerasan terhadap rumah Manuel Carrascalão pada tanggal 17 April 1999 yang mengakibatkan kematian sedikitnya 12 orang, tampaknya dimotivasi oleh kebencian terhadap keluarga Carrascalão, yang melakukan perubahan sikap politik dalam tahun-tahun terakhir kekuasaan Indonesia. Penduduk biasa: Sementara sebagian korban pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1999 adalah tokoh lokal maupun nasional yang terkemuka, sebagian besarnya adalah orang biasa yang hidup di desa-desa yang dianggap sebagai benteng pro-kemerdekaan. Sebagian dari mereka dicurigai sebagai anggota aktif gerakan perlawanan, sementara yang lain dituduh memasok gerakan perlawanan dengan bahan makanan. Sebagian yang lain dijadikan sasaran sebagai ganti untuk para anggota keluarga yang telah melarikan diri. Apa pun alasannya, sebagian besar dari orang-orang ini adalah petani dan nelayan, 11 Tidak ada keraguan bahwa para pemimpin CNRT sengaja dijadikan sasaran. Di samping bukti tidak langsung yang begitu banyak yang diuraikan dalam laporan ini, juga ada beberapa bukti dokumenter mengenai hal tersebut. Misalnya, dalam satu perintah tertanggal 3 September 1999, Komandan Aitarak, Eurico Guterres memerintahkan kepada wakilnya, Inacio de Jesus, dan sepuluh anggota milisi lainnya untuk berkoordinasi dengan para anggota Aitarak dan BMP untuk memeriksa orang-orang yang berusaha meninggalkanTimorTimur. Perintah itu menyatakan secara eksplisit bahwa “Elitelit Politik dan KelompokAnti Integrasi (pengurus CNRT-Falintil) supaya ditahan dan diamankan sambil menunggu perintah dari Komandan Komando PasukanAitarak.” Lihat: Komandan, Komando PasukanAitarak, Sektor B (Eurico Guterres). Perintah No. 139/SPT/MK-AT/IX/1999, [3] September 1999 (Koleksi SCU, Doc #27).

46


yang rumahnya dijarah dan dibumihanguskan, dan yang dipaksa untuk melarikan diri ke gunung-gunung atau ke kota-kota yang berdekatan, sebelum maupun setelah pemungutan suara. Susah dicapai melalui jalanan umum, tidak ada saluran telepon, dan hanya sedikit pengunjung dari luar, desa-desa tersebut rentan terhadap perusakan yang dilakukan oleh para prajurit TNI dan kelompok-kelompok milisi. Pembantaian terhadap hampir 100 orang di beberapa desa di Oecussi pada pertengahan September 1999 merupakan salah satu contoh kasusnya (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Passabe dan Maquelab). Para rohaniwan: Salah satu aspek yang paling mengejutkan dari kekerasan yang dilakukan oleh kekuatan pro-otonomi adalah dengan menjadikan para pastor Katolik dan tempat-tempat ibadah secara sengaja sebagai sasaran. Pembantaian di gerejagereja di Liquiça dan Suai, masing-masing pada bulan April dan September, serangan terhadap tempat tinggal Uskup Belo pada bulan September, dan pembunuhan dengan cara eksekusi terhadap sekelompok rohaniwan di sepanjang jalan ke Baucau pada tanggal 25 September, tampak sudah diperhitungkan untuk menteror penduduk yang 80% beragama Katolik Roma. Beberapa pengamat berpendapat bahwa pengarahan sasaran pada rohaniwan Katolik dan tempat-tempat ibadah mengandung arti adanya motif keagamaan di balik kekerasan, yang mungkin didorong oleh kaum Muslim Indonesia. Namun bukti yang tersedia tidak mendukung pendapat tersebut. Sebetulnya, serangan terhadap tokoh-tokoh agama dan umatnya berakar pada anggapan bahwa Gereja telah mendukung, dan bahkan mendorong, perjuangan kemerdekaan. Kekerasan terhadap para pemimpin dan umat gereja dimotivasi, atau setidaknya dijustifikasi, lebih oleh alasan politis daripada alasan keagamaan. Mahasiswa dan pemuda: Mahasiswa dan pemuda adalah salah satu di antara kelompok yang secara sengaja dijadikan sasaran oleh para milisi dan pasukan keamanan Indonesia. Seperti sebagian tokoh gereja Katolik, pemuda dan mahasiswa selama beberapa tahun telah dikenal sebagai penggerak utama aktivitas prokemerdekaan. Tepat untuk mengatakan bahwa kaum muda berada di garis depan perjuangan kemerdekaan, setidaknya sejak awal dasawarsa 1990-an, dan banyak yang telah meninggal demi perjuangan itu. Para pejabat Indonesia dan orang-orang Timor pro-Indonesia menyadari bahaya yang mereka hadapi, dan bertekad untuk menggagalkan perjuangan tersebut. Anggota-anggota dari berbagai organisasi mahasiswa pro-kemerdekaan amat rentan menghadapi kekerasan ini. Satu kelompok yang disebutkan pada tahun 1999 adalah Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT), yang mulai menggerakkan kegiatan informasi publik dengan penuh semangat pada bulan Agustus 1998. Banyak dari anggota DSMPTT yang diancam, dipukuli, dan dibunuh pada tahun 1999 (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan Dua Mahasiswa di Hera). Staf lokal UNAMET: Orang-orang Timor yang bekerja dengan UNAMET juga dipilih menjadi sasaran serangan. Setidaknya 14 orang staf lokal UNAMET dibunuh pada tahun 1999, dan semuanya dibunuh pada periode setelah pemungutan suara. Di antara mereka yang dibunuh adalah dua orang laki-laki, yang telah disebutkan, ditikam hingga mati di akhir pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus, di Boboe Leten, Ermera (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan terhadap Anggota Staf UNAMET di Boboe Leten). Ketika kelompok-kelompok milisi mulai mengamuk di Maliana pada tanggal 2 September 1999, dua orang staf lokal UNAMET termasuk yang menjadi korban pertama di sana. Staf lokal UNAMET kadang-kadang dijadikan sasaran oleh karena memang


47

mendukung atau dianggap mendukung kemerdekaan. Tampaknya inilah salah satu alasan serangan terhadap Ana Lemos, seorang staf UNAMET yang dipukuli, diperkosa, dan kemudian dibunuh di Ermera pada hari-hari setelah pemungutan suara (Lihat Studi Kasus: Pemerkosaan dan Pembunuhan Ana Lemos). Mereka juga dipilih oleh karena antipati umum terhadap UNAMET yang berkembang di antara para pendukung Indonesia, yang telah disiram oleh pernyataan-pernyataan tanpa bukti, termasuk beberapa dari sumber resmi, tentang kecenderungan dan sikap tidak adil UNAMET mendukung kemerdekaan. Dengan kata lain, pembunuhanpembunuhan ini bukanlah tindakan yang sembarangan tetapi pembunuhan dengan motivasi politik. Kaum perempuan dewasa dan muda: Di antara para korban pelanggaran berat hak asasi manusia tahun 1999, kaum perempuan dewasa dan anak-anak perempuan Timor Timur menempati posisi khusus. Bagi kaum perempuan dewasa dan anakanak perempuan Timor Timur, di samping mengalami serangkaian kekerasan seperti yang dialami oleh kaum laki-laki – termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan pengungsian paksa – mereka juga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia berbasis gender, yang mencakup pemerkosaan dan perbudakan seksual. Suasana politik pada tahun 1999 membuat kaum perempuan khususnya rentan terhadap serangan-serangan semacam itu. Ketika kegiatan kekerasan terhadap kemerdekaan meningkat cepat, banyak laki-laki yang melarikan diri ke gununggunung atau ke kota-kota utama, meninggalkan anak dan istri mereka di rumah untuk mengurus ladang dan hewan ternak. Oleh karenanya, sebagaimana dinyatakan oleh organisasi hak perempuan Fokupers, “kaum perempuan dan anakanak mereka menjadi sasaran pengganti intimidasi dan teror.”12 Perempuan yang suaminya diyakini menjadi pejuang Falintil, atau yang dianggap bersimpati prokemerdekaan, secara khusus rentan untuk diserang (Lihat Studi Kasus: Penahan Sewenang-wenang dan Pemerkosaan di Lolotoe; dan Pemerkosaan dan Pembunuhan Ana Lemos). Anak-anak: Walaupun anak-anak tampak tidak dijadikan sasaran khusus pada tahun 1999, jumlah anak-anak yang mengalami pelanggaran berat hak asasi manusia cukup berarti. Setidaknya selusin anak dibunuh dalam kekerasan politik selama tahun itu. Mereka mencakup seorang anak kecil dan dua orang remaja yang dibunuh dalam pembantaian di Gereja Suai pada tanggal 6 September, dan lima anak dari satu keluarga yang dibunuh, bersama dengan ibunya, setelah diculik oleh anggota milisi pada bulan September 1999. Ibu anak-anak itu, Georgina Tilman, dikenal oleh karena pandangannya yang pro-kemerdekaan (Lihat Ringkasan Kabupaten: Ermera). Anak-anak juga mengalami gangguan mental dan luka-luka fisik yang berat ketika mereka ditangkap, dan menjadi saksi atas, kekerasan tanpa pandang bulu, termasuk serangan terhadap anggota keluarga mereka. Sejumlah anak menyaksikan saudarasaudaranya dipukuli atau dipenggal hingga mati. Anak-anak juga menjadi bagian dari korban kekerasan seksual pada tahun 1999. Dari kasus-kasus kekerasan seksual yang didokumentasikan oleh Fokupers, tiga di antaranya adalah pemerkosaan anak di bawah umur, dan lima kasus adalah serangan seksual terhadap anak-anak. Lima lainnya adalah kasus anak-anak yang dipaksa untuk menyaksikan sebuah pemerkosaan.13 Staf internasional dan wartawan internasional: Satu ciri yang menyolok dari pola 12 13

Fokupers, “Progress Report 1 – Gender-based Human Rights Abuses,” Dili, Juni 2000, halaman 7. Ibid, halaman 5.

48


pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1999 adalah bahwa, meskipun terjadi kekacauan dan milisi yang mengamuk – dan walaupun beberapa dari mereka berada sangat dekat dengan peristiwa kekerasan – tidak satu pun anggota staf internasional PBB yang dibunuh. Meskipun sebagian orang menganggap ini sekadar kebetulan, namun hal ini merupakan petunjuk lebih jauh bahwa tindak kekerasan disusun dengan hati-hati, sangat mungkin oleh mereka yang berada di Jakarta yang menyadari bahwa kekerasan terhadap orang asing bisa menimbulkan dampak internasional. Tampaknya satu bagian pokok dari rencana tersebut adalah untuk menciptakan suatu kesan terjadinya anarki yang dirancang untuk menakut-nakuti – tetapi tidak untuk membunuh – staf UNAMET dan pengamat internasional, serta para wartawan. Pendekatan itu menjadi nyata dalam serangan terhadap UNAMET pada akhir Juni dan awal Juli, dan pada tanggal 30 Agustus di Atsabe yang mengakibatkan dua staf lokal UNAMET meninggal, tetapi tidak ada staf internasional yang dibunuh atau terluka sekalipun. Satu yang hampir menjadi perkecualian terhadap rancangan umum ini muncul dalam kasus evakuasi UNAMET dari Liquiça pada tanggal 4 September 1999. Dalam kasus tersebut, sebuah konvoi UNAMET disergap dan ditembaki oleh milisi, Polri, dan TNI ketika konvoi itu meninggalkan kampnya. Seorang polisi sipil asal Amerika Serikat tertembak dan terluka parah, dan beberapa kendaraan penuh dengan lubanglubang peluru, namun tidak ada korban meninggal. Perkecualian kedua terjadi di Baucau pada tanggal 7 September ketika Brimob menembak secara langsung ke kamp UNAMET, tampaknya dengan tujuan untuk membunuh atau melukai staf PBB. Dalam kasus ini juga, tidak ada korban terluka. Walaupun ada perkecualian seperti itu, jelas ada strategi menteror tetapi tidak untuk membunuh orang asing. Strategi itu tampaknya berdasar atas kesadaran para pejabat – pada tingkat tinggi dan kemungkinan besar di Jakarta – bahwa kematian dari seorang asing sangat mungkin akan membangkitkan tanggapan internasional yang kuat dan tidak diharapkan. Sebaliknya, penciptaan suatu kesan kekacauan, dan bahkan kematian beberapa orang Timor Timur, akan memberikan dalih yang masuk akal untuk memindahkan semua pengamat internasional dari wilayah pedesaan, dan meminta tentara Indonesia untuk ‘memulihkan keamanan’. Untuk suatu waktu, di awal September 1999, strategi itu tampak berhasil. Ketika sebagian besar pengamat internasional meninggalkan Timor Timur, dan sisanya bertahan di kompleks PBB di Dili, para petugas berwenang Indonesia dan milisi bebas untuk membalas dendamnya terhadap orang-orang Timor Timur yang telah memilih kemerdekaan. Menurut kesaksian apa pun, saat itulah kekerasan yang paling buruk berlangsung tanpa kendali. Tokoh pro-otonomi dan milisi: Korban kekerasan politik pada tahun 1999 juga mencakup sejumlah tokoh pro-otonomi yang terkemuka, dan para anggota kelompok milisi. Sebagian ditahan, dipukuli, dan diinterogasi sebelum dibebaskan, sementara yang lain dibunuh. Para pejabat Indonesia dan pemimpin pro-otonomi menyatakan bahwa sejumlah besar pendukung mereka terbunuh pada tahun 1999. Namun, kurang dari 20 pembunuhan terhadap para pendukung mereka yang dapat dipastikan. Pembunuhan yang terjadi sering membangkitkan kekerasan pembalasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-otonomi dan pasukan tentara Indonesia, yang dengan demikian menghasilkan lingkaran kekerasan. Misalnya, pembunuhan terhadap seorang pengurus FPDK dan pegawai negeri sipil, Manuel Gama pada bulan April 1999 mendorong dilakukannya tindakan penghantaman


49

besar oleh tentara Indonesia yang mengakibatkan terjadinya sejumlah pembunuhan di Cailaco, Bobonaro (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan di Cailaco). Demikian juga di Manatuto, pembunuhan terhadap seorang pemimpin kelompok milisi Morok, Filomeno Lopez da Cruz, pada bulan April mengakibatkan terjadinya pembunuhan pembalasan yang dilakukan oleh kekuatan pro-Indonesia (Lihat Ringkasan Kabupaten: Manatuto). Sama halnya dengan pembunuhan terhadap dua orang milisi ABLAI di Dili pada bulan April yang kemudian mendorong adanya gelombang kekerasan di kampung halaman mereka di Manufahi pada bulan itu juga, dalam mana setidaknya lima orang dibunuh (Lihat Ringkasan Kabupaten: Manufahi).

3.4 Pelaku Pelaku langsung pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1999 sebagian besar adalah anggota milisi, namun para prajurit dan perwira TNI hampir selalu terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anggota-anggota Polri dan Brimob jarang diidentifikasi sebagai pelaku langsung, tetapi mereka hampir selalu disebutkan sebagai tidak mengambil tindakan untuk mencegah, menghentikan, atau menginvestigasi pelanggaran berat hak asasi manusia. Para prajurit Falintil, dan kemungkinan para anggota kelompok pro-kemerdekaan yang lain, bertanggungjawab atas penganiayaan dan pembunuhan terhadap sejumlah kecil tokoh pro-otonomi dan anggota milisi. Di luar pola umum ini, bukti yang ada menunjukkan bahwa kelompok-kelompok milisi, kesatuan-kesatuan TNI, dan kesatuan-kesatuan Polri tertentu lebih umum terlibat dalam melakukan secara langsung pelanggaran hak asasi manusia dibandingkan kelompok-kelompok milisi, kesatuan-kesatuan TNI, dan kesatuankesatuan Polri yang lain. Milisi: Kelompok milisi yang paling buruk, dari segi kekejaman dan seringnya kekerasan yang mereka lakukan, adalah Dadurus Merah Putih dan Halilintar di Bobonaro, Sakunar di Oecussi, Aitarak di Dili, Besi Merah Putih di Liquiça, Darah Integrasi di Ermera, Mahidi di Ainaro, dan Laksaur di Covalima. Yang kurang begitu kelihatan, tetapi meskipun demikian menjadi pelaku pelanggaran berat, adalah Tim Alfa di Lautem, Makikit di Viqueque, Saka dan Sera di Baucau, ABLAI di Manufahi, serta Morok dan Mahadomi di Manatuto. Militer: Keterlibatan TNI dalam pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1999 terjadi dalam empat bentuk dasar. Pertama, TNI membantu merekrut, melatih, membiayai, dan mempersenjatai kelompok-kelompok milisi yang melakukan pelanggaran. Kedua, TNI mengarahkan dan mengambil bagian dalam operasi bersama dengan kelompok-kelompok milisi, selama terjadinya berbagai pelanggaran. Ketiga, pasukan-pasukan TNI mendukung pelaksanaan pelanggaran dengan secara sengaja tidak melakukan apa-apa untuk mencegah atau tidak menghentikan kekerasan yang terencana atau berkelanjutan yang dilakukan oleh milisi. Terakhir, dalam sejumlah kasus penting, pasukan TNI secara langsung melakukan tindak kekerasan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Satu unit militer yang paling berbahaya adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan satuan tugas intelijennya, yang dikenal sebagai SGI (Satuan Tugas Intelijen). Walaupun relatif sedikit anggotanya, para perwira dan mata-mata Kopassus dan SGI merupakan sangat penting perannya dalam merancang dan melaksanakan beberapa serangan dan tindak kekerasan yang paling brutal dan mematikan di seluruh wilayah Timor Timur pada tahun 1999. Kesatuan elit TNI lainnya yang ditugaskan di Timor Timur, Komando Cadangan Strategis Angkatan

50


Darat (Kostrad) agaknya berperan penting, walaupun kurang terlihat, dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kesatuan reguler teritorial TNI yang paling berbahaya di Timor Timur adalah yang ditempatkan pada Kodim 1636 di Bobonaro, Kodim 1635 di Covalima, Kodim 1638 di Liquiça, Kodim 1633 di Ainaro, dan Kodim 1639 di Oecussi. Yang juga jelas melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, terutama dalam periode setelah pemungutan suara, adalah Batalyon 745 TNI yang berbasis di Los Palos. Sebagaimana dicatat di atas, unsur-unsur dari batalyon ini bertanggungjawab atas pembunuhan terhadap sekitar 21 orang termasuk seorang wartawan Belanda Sander Thoenes, ketika mereka meninggalkan Los Palos menuju Timor Barat pada bulan September 1999 (Lihat Studi Kasus: Amuk Batalyon 745). Polisi: Unit Polri yang paling sering terlibat dalam pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya adalah unit paramiliter Brigade Mobil (Brimob), yang ditugaskan dalam jumlah besar di seluruh wilayah Timor Timur pada tahun 1999. Pasukan-pasukan Brimob secara langsung bertanggungjawab, misalnya, atas pembunuhan di luar hukum terhadap seorang pendukung pro-kemerdekaan yang tidak bersenjata di Dili pada tanggal 26 Agustus. Pemuda tersebut saat itu sedang mendesak prajurit-prajurit Brimob untuk bertindak terhadap anggota-anggota milisi bersenjata yang sedang menyerang para pemuda pro-kemerdekaan yang tidak bersenjata. Sebagai tanggapannya, para prajurit Brimob malah mengangkat senjata otomatisnya dan menembak pemuda itu hingga mati. (Lihat Ringkasan Kabupaten: Dili) Namun perlu dicatat, bahwa berbeda dengan pola-pola lain perilaku Polri yang diamati, pelaksanaan langsung tindak kekerasan oleh para prajurit Brimob tampak agak sporadis. Sehingga ada kemungkinan bahwa insiden semacam itu bukanlah bagian dari rencana keseluruhan, namun merupakan produk dari suatu kecenderungan kelembagaan untuk menggunakan kekuatan yang mematikan. Dilengkapi dengan senjata otomatis berkekuatan tinggi (S-1), dan mendapatkan pelatihan seperti militer, Brimob sejak dulu (dan sekarang masih) pada dasarnya adalah suatu pasukan paramiliter bukan pasukan kepolisian, dan karenanya mereka memiliki banyak budaya kelembagaan yang sama dengan pasukan reguler dan tempur TNI. Falintil: Pada umumnya, pasukan Falintil melakukan pengendalian diri menghadapi serangan kekuatan pro-Indonesia. Namun, terdapat perkecualian. Di akhir tahun 1998, dan sekali lagi pada bulan April 1999, unit-unit Falintil di berbagai wilayah Timor Timur memulai operasi-operasi dalam mana anggota-anggota milisi pro-Indonesia, prajurit tentara, dan penduduk sipil ditahan, dipukuli atau dibunuh. Serangan dan pembunuhan semacam itu diketahui terjadi di Manufahi, Ermera, Manatuto, Bobonaro, Liquiça, dan Dili. Dalam periode setelah pemungutan suara, badan keamanan Falintil, yang dikenal sebagai Forças Popular dan Segurança, melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam sejumlah kasus, orang-orang yang diketahui atau dicurigai sebagai anggota milisi pro-Indonesia ditahan dan disiksa ketika sedang diinterogasi. Kesimpulannya, kejahatan penting yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999 mencakup pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penganiayaan, kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa, dan penghancuran harta benda. Tindakan-tindakan ini melanggar berbagai macam hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional, meliputi hak untuk hidup, hak atas keamanan diri pribadi, hak atas integritas fisik, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul, dan hak untuk


51

memiliki harta-benda. Korban pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1999 sebagian besar adalah para pendukung dan yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan, dan kerabat dekatnya. Kelompok-kelompok utama korban (pro-kemerdekaan) mencakup: para pemimpin CNRT, pejabat tingkat lokal, orang-orang yang dianggap pengkhianat, penduduk desa di wilayah-wilayah basis pro-kemerdekaan, rohaniwan Katolik, mahasiswa dan pemuda, staf lokal UNAMET, perempuan dewasa dan muda, serta anak-anak kecil. Sejumlah kecil korban kekerasan adalah anggota kelompokkelompok pro-Indonesia. Orang-orang non-Timor Timur – termasuk di dalamnya para staf internasional UNAMET, wartawan, dan pengamat – juga menjadi sasaran ancaman, intimidasi dan pelecehan, dan beberapa diserang secara fisik dan terluka. Namun patut dicatat bahwa para pengamat dan staf internasional sangat jarang menjadi sasaran kekerasan yang mematikan, dan hanya dua orang asing yang dibunuh selama tahun 1999. Seperti yang dibahas dalam Bab 4, pola itu tampaknya merupakan bagian dari satu strategi yang dipersiapkan secara sengaja oleh pihak berwenang Indonesia. Pelaku langsung pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 secara umum adalah para anggota dari sekian banyak kelompok milisi, namun para prajurit dan perwira TNI juga terlibat dalam kebanyakan kasus. Para perwira TNI, terutama dari intelijen militer dan unit-unit Kopassus, memimpin atau mengarahkan sebagian besar kelompok milisi, sementara sejumlah prajurit dan perwira TNI secara langsung melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Anggota-anggota Polri dan Brigade Mobil juga diidentifikasi sebagai pelaku langsung, walau tidak sesering para anggota TNI. Di samping itu, Polri jarang bertindak mencegah, menghentikan, atau menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia. Pelaku utama kekerasan terhadap tokoh-tokoh pro-Indonesia adalah para prajurit Falintil. Pola-pola ini menghapus keraguan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di Timor Timur pada tahun 1999 dilaksanakan dalam skala yang luas dan sistematis, dalam konteks suatu serangan yang sengaja terhadap bagian-bagian tertentu dari penduduk Timor Timur. Karenanya, kita bisa menyimpulkan bahwa tindakantindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap umat manusia, sebagaimana yang didefinisikan di dalam Statuta Roma dan perjanjian-perjanjian serta instrumeninstrumen internasional yang terkait.

52


4. Pola dan Variasi

Pengamatan lebih dekat terhadap kekerasan 1999 ini mengungkap lebih jauh pola-pola dan variasi dari sifat serta penyebarannya. Hal-hal ini mencakup: variasi sistematis intensitas kekerasan sepanjang waktu; satu pola kegagalan rutin oleh Polri untuk mengambil tindakan efektif dalam menghadapi tindak kekerasan; kesamaan yang jelas dalam modus operandi kekuatan milisi; dan satu variasi penting dalam persebaran kekerasan secara geografis. Pola dan variasi ini memberikan sebagian dari bukti yang paling kuat bahwa kekerasan di tahun 1999 bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan, tetapi sesuatu yang sistematis dan diatur oleh pihak berwenang Indonesia.

4.1 Variasi Sementara – Menutup Kran Sebagaimana yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, dari segi parahnya pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, maka kekerasan 1999 dapat dibagi ke dalam tiga periode: (i) periode pra-UNAMET, dari Januari hingga akhir Mei; (ii) periode UNAMET, dari tanggal 1 Juni hingga 30 Agustus; dan (iii) periode setelah pemungutan suara, dari tanggal 30 Agustus hingga akhir Oktober. Secara umum dapat dikatakan, pelanggaran hak asasi manusia paling sering dan paling berat terjadi pada periode pertama dan ketiga, dan agak kurang serius pada periode kedua. Pola itu bukanlah kebetulan, dan pola tersebut juga tidak dapat dijelaskan dengan merujuk pada kepentingan-kepentingan atau perilaku individu anggota milisi atau ‘oknum’ prajurit TNI. Sebaliknya, karena sifat sistematis dari variasi kekerasan yang berkembang di seluruh Timor Timur, pola itu hanya dapat dijelaskan secara masuk akal sebagai produk dari sebuah keputusan politik, yang setidaknya diambil di tingkat provinsi, dan kemungkinan di tingkat yang lebih tinggi. Lebih tepatnya, pola itu tampak mencerminkan suatu keputusan untuk melakukan pengendalian terhadap milisi dan tentara selama periode kehadiran internasional dalam jumlah yang besar. Baik sebelum maupun setelah periode pengawasan internasional, TNI dan kelompokkelompok milisi secara bersama-sama melancarkan serangan kekerasan. Bahkan hal yang mungkin lebih mengungkap perencanaan tingkat tinggi adalah pola variasi dalam setiap periode luas tersebut. Suatu pengkajian yang seksama menunjukkan bahwa pasang surut kekerasan tepat sejalan dengan kepentingan politik internasional Indonesia. Lebih jauh lagi, dokumen-dokumen rahasia dari tahun 1999 menyingkirkan keraguan bahwa para komandan TNI di Timor Timur berusaha menjalankan kendali langsung atas tindakan kekerasan milisi, yang secara efektif menggerakkan atau menghentikan kekerasan sesuai dengan tujuan politik yang lebih luas.

4. Pola dan Variasi

53

Pola tersebut mulai mengemuka akhir bulan Januari 1999, di puncak gelombang pertama kekerasan milisi dan tidak lama sebelum kunjungan satu delegasi PBB ke Timor Timur pada tanggal 9 Februari 1999. Untuk mengantisipasi kunjungan tersebut, pihak berwenang militer Indonesia – dan khususnya Danrem Kol. Tono Suratman – mengambil langkah-langkah yang seksama untuk memastikan bahwa kekerasan milisi akan berhenti, atau tidak akan terlihat oleh delegasi PBB. Sejumlah dokumen rahasia TNI merekam langkah-langkah tersebut. Pertama adalah sebuah perintah dari Kol. Tono Suratman tertanggal 28 Januari 1999, kepada semua 13 Dandim yang ada di Timor Timur. Perintah itu dibuka dengan menyebutkan: “rencana kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia PBB ke Timtim tanggal 9 Februari 1999” dan “beberapa kasus yang terjadi di wilayah Timtim yang melibatkan Wanra [yaitu milisi] yang mengakibatkan korban jiwa.” Surat perintah itu selanjutnya berbunyi: “Sehubungan dengan ref di atas, kepada tersebut alamat agar: melaksanakan penarikan senjata yang dipegang oleh anggota Wanra atau Ratih [yaitu milisi] selama tidak melaksanakan tugas khusus atau operasi tempur di wilayah Kodim masing-masing.”1 Dokumen ini mengungkapkan beberapa keterangan. Pertama, sebagaimana yang dibahas dalam Bab 7, dokumen itu menegaskan bahwa TNI memang membagikan senjata kepada milisi-milisi, dan bahwa milisi-milisi bersenjata secara teratur ditugaskan oleh TNI untuk melaksanakan operasi-operasi tempur. Kedua, dokumen itu secara meyakinkan menunjukkan bahwa pihak berwenang militer Indonesia berada dalam posisi mengendalikan arus kekerasan milisi, dan melakukannya sejalan dengan tujuan politik yang lebih luas. Dalam hal ini, tujuannya adalah menyembunyikan fakta kerjasama TNI-milisi agar tidak diketahui oleh delegasi PBB yang akan berkunjung. Dokumen rahasia TNI yang lain, tertanggal 12 April 1999, mengungkap pola yang sama – sebuah rencana yang disusun dengan baik oleh para perwira militer untuk mengendalikan sementara kekerasan milisi dalam rangka mengelabui para pengamat internasional. Dokumen berupa telegram itu adalah perintah dari Kolonel Tono Suratman kepada banyak jenis komandan operasi, termasuk komandan Satgas Tribuana Kopassus, dan komandan militer Sektor A dan B. Perintah itu dibuka dengan menyebut “bentrokan” kekerasan di Liquiça pada tanggal 5 April yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Namun inti persoalannya terungkap dalam paragraf berikutnya dari telegram tersebut, yang menyebutkan “Jadwal kegiatan tamu asing (Atase Pertahanan, Duta Besar, LSM) untuk mengunjungi wilayah Timor Timur khususnya ke daerah Liquiça” dalam minggu-minggu mendatang. Sehubungan dengan kunjungan tersebut, para penerima telegram diperintahkan: “Untuk menghindari sorotan tamu asing terhadap kegiatan operasi teritorial, untuk sementara waktu kegiatan dialihkan kepada kegiatan pengamanan pangkalan.”2 Alasan yang mendasari perintah ini begitu terang-terangan. Para pejabat TNI mengetahui – atau mungkin telah diberitahu oleh atasan mereka di Jakarta – bahwa 1 Lihat: Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lain-lain. Telegram rahasia No.TR/41/1999, 28 Januari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #7). 2 Lihat: Wakil Danrem 164/WD (Kolonel Mudjiono) atas nama Danrem 164/WD, kepada Dan Sektor A dan B, dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/43/1999, 12 April, 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #12).

54


secara politis akan merugikan posisi internasional Indonesia jika delegasi luar negeri yang terdiri atas para Atase Militer, Duta Besar, dan organisasi non-pemerintah melihat adanya bukti kerjasama TNI-milisi. Oleh karenanya, selama waktu kunjungan tersebut, para komandan unit diperintahkan untuk tidak menjalankan operasioperasi seperti itu.3 Pola manipulasi resmi atas kekerasan mengemuka kembali di pertengahan Juli 1999, seminggu sebelum Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dijadwalkan untuk menentukan apakah proses pendaftaran pemilih, dan Konsultasi Rakyat secara keseluruhan, bisa dilanjutkan. Keprihatinan yang serius telah dinyatakan PBB menyangkut situasi keamanan yang rentan dan ada kemungkinan nyata bahwa Annan akan mengeluarkan keputusan negatif, dan meletakkan beban kesalahan pada kegagalan Indonesia untuk menyediakan kondisi keamanan yang diperlukan. Keputusan seperti itu pasti akan merusak wibawa pemerintah Indonesia di mata internasional dan strategi mereka di Timor Timur. Pemerintah menggarisbawahi keprihatinannya dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi menteri-menteri kabinet ke Dili pada tanggal 12 Juli untuk bertemu dengan UNAMET dan para pejabat lokal. Karenanya, merupakan sesuatu yang penting bahwa mendekati hari yang menentukan itu, terjadi penurunan cukup besar kegiatan milisi. Meskipun masih terjadi kekerasan, namun banyak ancaman serangan besar dan terkoordinasi oleh milisi terhadap penduduk setempat dan staf UNAMET tidak menjadi kenyataan.4 Indikator yang lebih umum dari kegiatan milisi – penghadangan di jalan, insiden penembakan, pembakaran rumah, dan pemukulan – juga menurun selama periode ini. TNI, Polri, dan sejumlah pejabat sipil Indonesia tampak berusaha untuk bertindak sesuai dengan Kesepakatan 5 Mei. Kantor Urusan Politik UNAMET melihat ketenangan tersebut sebagai bukti bahwa kekerasan sedang diatur di tingkat yang tinggi – dari markas besar TNI, di bawah tekanan dari Departemen Luar Negeri dan Presiden – dan bahwa kekerasan akan dapat dimulai lagi secepat ia berakhir. Perumpamaan yang mereka pergunakan adalah kran air, yang dapat dibuka dan ditutup sesuai keinginan. Apa yang sedang terjadi di pertengahan bulan Juli, mereka yakini, adalah sebuah contoh bagaimana kekerasan sedang ditutup alirannya, dalam sebuah usaha resmi yang dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari keputusan negatif pada pertengahan jalan proses pendaftaran. Kantor Urusan Politik UNAMET pun berpendapat, jika kekerasan dapat ditutup alirannya, maka kekerasan itu pun dapat juga dengan mudah dibuka kembali. 5 Bukti dokumenter yang ditemukan sejak waktu itu memberikan dukungan yang kuat bagi kesimpulan tersebut. Bukti itu mencakup sebuah telegram rahasia dari Dandim Dili kepada semua Danramil, yang memerintahkan mereka untuk 3 Perintah Danrem diturunkan ke tingkat yang lebih rendah dalam hirarki TNI pada hari-hari berikutnya. Dalam sebuah telegram tertanggal 16April 1999, Dandim Dili, Letnan Kolonel Endar Priyanto, meneruskan perintah yang sama ke semua komandan operasi di wilayah komandonya. Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Kapolres Dili, DanYonif 521/DY, dan lainlain. Telegram rahasia, No. STR/192/1999, 16 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #50). 4 Ini meliputi beberapa yang mengakibatkan dilakukannya penutupan sementara tempat-tempat pendaftaran di empat atau lima lokasi. 5 Laporan situasi mingguan yang ditulis oleh Kantor Urusan Politik UNAMET, untuk periode 12-18 Juli 1999 menyatakan: “Ada tanda-tanda perbaikan yang lumayan suasana keamanan di distrik-distrik tertentu selama minggu ini, tetapi masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa kondisi keamanan yang diperlukan untuk konsultasi yang adil dan bebas telah tercapai. Alasan utama untuk waspada adalah bahwa belum ada satu perubahan yang dapat dibuktikan menyangkut segi-segi dasar yang melandasi ketidakamanan, dengan akibat bahwa setiap perubahan yang tampak akan dapat dengan cepat berbalik”. UNAMET, Political Affairs, “Weekly Sitrep #3 (12 July-18 July).” Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Af fairs Office, Briefing Book on Political Affairs and Human Rights in East Timor , Dili, November 1999.

4. Pola dan Variasi

55

memberlakukan keamanan yang lebih ketat terhadap gudang-gudang senjata, untuk membantu Polri dan pejabat-pejabat pemerintah dalam mengendalikan milisi, dan khususnya membantu pembongkaran rintangan-rintangan jalan. Bagian yang relevan dari perintah tersebut berbunyi: “1.BB. Senjata hanya digunakan untuk kepentingan dinas, setelah selesai melaksanakan tugas, senjata dimasukkan kembali ke dalam gudang. 2. AA. Agar para komandan kesatuan membantu Pemerintah Daerah dan Polri dalam upaya menertibkan Pam Swakarsa di wilayah masing-masing. 2.BB. Koordinasikan dengan aparat kepolisian untuk membuka kembali jalan-jalan yang ditutup portal …”6 Instruksi ini dikeluarkan sebagai kelanjutan dari satu perintah tentang hal yang sama yang dikeluarkan oleh Danrem pada tanggal 17 Juli 1999. Dilihat dari waktu diberikannya perintah-perintah tersebut, terhapuslah keraguan bahwa perintah itu keluar untuk menanggapi tekanan kuat PBB dan dunia internasional agar TNI memperbaiki situasi keamanan atau berisiko menghadapi keputusan negatif yang akan menghentikan seluruh proses. Sama pentingnya juga, perintah-perintah itu membenarkan analisis UNAMET bahwa para pejabat militer memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup kran kekerasan, dan bahwa mereka melakukannya sesuai dengan kebutuhan politik mereka sendiri. Kejadian-kejadian di bulan Agustus memberikan dukungan tambahan bagi penafsiran tersebut. Ketika akhir proses pendaftaran semakin dekat di awal bulan Agustus, terjadi serangan serius milisi terhadap staf UNAMET di Bobonaro dan Ainaro, serta ketegangan mendadak berupa kekerasan di Dili pada hari terakhir kampanye yang mengakibatkan setidaknya delapan orang terbunuh. Gelombang kekerasan di bulan Agustus tersebut diikuti dengan penghentian hampir sepenuhnya kegiatan milisi pada hari pemungutan suara, 30 Agustus, dan selama penghitungan suara pada hari-hari selanjutnya.7 Dua kegiatan tersebut – pemungutan suara dan penghitungan suara – membuka kesempatan yang cukup besar bagi milisi pro-Indonesia untuk menghentikan sepenuhnya seluruh proses, tetapi mereka tidak melakukannya. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk adanya ketenangan yang tiba-tiba dalam situasi penuh kekerasan pada saat kritis semacam itu adalah bahwa milisi dan pelindung Indonesia mereka tetap yakin pihak mereka berkemungkinan menang. Sebenarnya, dalam komentar kepada media setelah pemungutan suara, pejabat-pejabat penting Indonesia – termasuk Ali Alatas dan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim – menunjukkan bahwa mereka menduga menang atau kalah dengan perbedaan suara tipis.8 Jika mereka meyakini yang sebaliknya, maka hari pemungutan suara dan penghitungan suara akan menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan intimidasi dan kekerasan, bukan menghentikannya. Fakta bahwa pola yang sama muncul di seluruh Timor Timur tampaknya menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak menyerang pada hari-hari tersebut pasti merupakan keputusan yang dibuat di tingkat 6 Lihat: Dandim 1627/Dili kepada Danramil 01-04 dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/173/1999, 20 Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #37). 7 Sejumlah tempat pemungutan suara harus ditutup sementara selama sehari sebagai akibat dari ancaman atau tindak kekerasan, tetapi secara keseluruhan proses pemungutan suara berjalan jauh lebih lancar daripada yang diperkirakan. Hal yang sama juga terjadi dengan penghitungan suara yang dilakukan di dalam museum pemerintah yang bersebelahan dengan markas besar Kepolisian Daerah (Polda) di Dili di antara tanggal 31 Agustus dan 4 September. 8 Berbicara kepada wartawan pada bulan Januari 2000, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim mengatakan: “Dalam prediksi kami, kami menang atau kalah dengan perbedaan suara tipis … Tetapi hanya 21 persen yang memilih kekuasaan Indonesia tetap di Timor Timur… Itu benar-benar mengecewakan.” South China Morning Post, 5 Januari 2000.

56


tinggi. Akhirnya, patut dicatat bahwa kegiatan milisi, yang oleh para pejabat Polri dan TNI selalu diklaim tidak bisa dikendalikan, tiba-tiba berhenti pada hampir semua kesempatan kunjungan delegasi penting tingkat tinggi di wilayah Timor Timur. Sebagaimana telah dikemukakan, hal ini terjadi bulan Februari, bulan April, dan mendekati pertengahan masa pendaftaran di bulan Juli. Namun, peristiwa yang paling menarik perhatian terjadi pada tanggal 11 September 1999, ketika delegasi Dewan Keamanan PBB dan Jenderal Wiranto mengunjungi Dili untuk menyelidiki laporan-laporan tentang kekerasan milisi dan TNI. Terselip di antara beberapa hari penembakan dan pembakaran yang tanpa henti, pada hari kunjungan nyaris tidak ada insiden. Bagi mereka yang pernah berada di Timor Timur untuk beberapa waktu, termasuk para analis di Kantor Urusan Politik UNAMET, kejadian ini bukanlah kejutan. Kejadian itu adalah bukti lebih jauh bahwa kekerasan dapat dibuka-ditutup seperti sebuah kran, sesuai dengan kepentingan atau keinginan politik para pejabat tinggi TNI dan pemerintah Indonesia. Dengan adanya bukti tersebut, pola kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia setelah pernyataan Keadaan Darurat pada tanggal 7 September 1999, secara khusus terungkap. Di setiap kabupaten di seluruh Timor Timur, tampak pasukan TNI bergabung dengan milisi dalam sebuah serangan sistematis berupa pembakaran dan penjarahan, atau setidaknya tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya (Lihat Ringkasan Kabupaten). Di Manatuto, misalnya, para Perwira Penghubung Militer UNAMET menyaksikan TNI mengangkut sejumlah drum minyak yang kemudian digunakan dalam sebuah operasi pembakaran selama enam hari yang terencana dengan baik, yang akhirnya memusnahkan kota. Walaupun benar bahwa operasi itu dimulai sebelum tanggal 7 September, namun penetapan Keadaan Darurat tidak tampak menghalangi atau memperlambat sama sekali operasi pembakaran tersebut. Pola yang sama diamati pula secara langsung oleh sejumlah anggota UNAMET, termasuk Kepala Perwira Penghubung Militer, yang menyaksikan prajurit-prajurit TNI membakari gedung-gedung di seluruh Dili jauh sesudah Keadaan Darurat diumumkan dan setelah TNI mengambil kendali penuh atas wilayah Timor Timur. Bahkan yang mungkin lebih mencolok, adalah setelah penetapan Keadaan Darurat terjadi banyak dari pembantaian paling hebat terjadi, yang semuanya melibatkan TNI dan atau Polri. Misalnya: Pada tanggal 8 September, para anggota milisi dan prajurit TNI membunuh sedikitnya 14 orang, kalau tidak lebih banyak lagi, yang mengungsi di kantor Polisi Maliana (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Kantor Polisi Maliana). Antara tanggal 8 dan 10 September, para anggota milisi bersama dengan prajurit TNI menangkap dan mengeksekusi sedikitnya 82 orang dari empat desa di Kabupaten Oecussi, dalam pembunuhan massal yang paling terpadu di Timor Timur (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Passabe dan Maquelab). Dalam sebuah serangan penuh kekerasan yang sistematis, ketika bergerak dari markasnya di Los Palos ke Timor Barat di bulan September, para prajurit Batalyon 745 membunuh sebanyak 21 orang, termasuk seorang jurnalis Belanda (Lihat Studi Kasus: Amuk Batalyon 745). Pada tanggal 25 September, beberapa anggota milisi bersenjata yang dilatih Kopassus dari Los Palos menyergap dan mengeksekusi lima orang rohaniawan dan empat orang awam ketika mereka berkendaraan di jalan menuju Baucau (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan Rohaniawan Los Palos).

4. Pola dan Variasi

57

Beberapa pengamat mengemukakan bahwa para perwira tinggi TNI tertentu, walaupun tidak berhasil, berusaha mengendalikan milisi dan pasukan teritorial, tidak lama sebelum dan setelah penetapan Keadaan Darurat. Menurut satu laporan yang belum dipastikan, misalnya, Jenderal Wiranto berusaha untuk memerintahkan penarikan milisi ke Timor Barat sebelum pemungutan suara, tetapi tidak mampu membuat perintahnya berlaku karena penentangan dari dalam TNI. Sama halnya, beberapa orang yang memiliki hubungan langsung dengan kepemimpinan TNI pada saat itu, mengklaim bahwa Panglima Keadaan Darurat Mayor Jenderal Kiki Syahnakri dan Kolonel Noer Muis berusaha untuk mengendalikan kekerasan selama masa Keadaan Darurat. Jika klaim-klaim ini dapat dibuktikan kebenarannya, klaim-klaim ini mungkin dapat mempengaruhi penilaian-penilaian tentang kesalahan perwira-perwira tertentu. Klaim-klaim tersebut juga akan dapat membantu mengklarifikasi apakah kekerasan yang terjadi setelah penghitungan suara diperintahkan melalui rantai komando yang normal atau tidak. Namun, klaimklaim tersebut tidak akan mengubah kesimpulan-kesimpulan umum yang dibuat di sini – bahwa tindak kekerasan yang paling serius dilakukan setelah penetapan Keadaan Darurat, dan bahwa beberapa perwira tinggi TNI mengkoordinasi atau membiarkan kekerasan tersebut. Terus terjadinya kekerasaan yang tampak terkoordinasi setelah pernyataan Keadaan Darurat memiliki nilai penting tersendiri, karena Keadaan Darurat melibatkan pengerahan pasukan Kostrad. Tidak seperti pasukan teritorial dan pasukan lainnya yang telah berada di Timor Timur selama beberapa waktu – dan yang dianggap telah ‘terkontaminasi’ hubungan dengan milisi – pasukan Kostrad ini adalah pasukan baru dan dikomando secara terpusat. Lebih jauh, mereka dianggap loyal kepada Jenderal Wiranto, yang bertugas sebagai Panglima Kostrad pada tahun 1996-1997. Oleh karena sebab-sebab ini, sementara pengamat mengira bahwa pasukan Kostrad akan lebih berdisiplin dan bahwa mereka akan memutus cengkeraman ‘oknum-oknum’ di dalam TNI yang bisa jadi telah membantu milisi. Tetapi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh bukti-bukti yang disebutkan terdahulu, kenyataannya berbeda. Singkatnya, pola waktu terjadinya kekerasan menghapus keraguan bahwa kekerasan bersifat sistematis dan bahwa kekerasan itu pada tingkat tertentu dikoordinasi oleh TNI dan pihak-pihak berwenang lain dalam pemerintah.

4.2 Ketidakbertindakan dan Keterlibatan Polisi Pandangan bahwa kekerasan yang terjadi itu direncanakan, dan bukan spontan, memperoleh dukungan lebih jauh dalam pola perilaku Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pola yang paling jelas adalah kegagalan terus-menerus Polri dalam menangani tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi ketika kekerasan itu berlangsung, atau dalam mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menyelidiki atau menghukum mereka setelah terjadinya kekerasan tersebut. Satu contoh yang paling jelas dari pola ini adalah tindakan Polri terhadap serangan milisi terhadap rombongan bantuan kemanusiaan di Liquiça pada tanggal 4 Juli. Meskipun ada peringatan jelas bahwa rombongan tersebut kemungkinan diserang, dan walaupun ada permintaan berulang-ulang dari UNAMET agar Polri melakukan pengawalan resmi, namun tidak satu pun permintaan itu yang dipenuhi. Polri juga gagal untuk melakukan tindakan ketika serangan terjadi, walaupun kantor Kepolisian Resor (Polres) hanya berada dalam jarak beberapa menit dari tempat kejadian ditempuh dengan menggunakan mobil. Lebih lanjut, setelah serangan itu

58


Polri tidak berusaha untuk menangkap, atau bahkan menanyai satu pun anggota milisi yang terlihat menyerang rombongan tersebut dengan senjata. Sebaliknya, mereka bekerjasama dengan milisi untuk menangkap orang-orang yang melarikan diri dari serangan tersebut. Ketika petugas UNAMET dan organisasi-organisasi nonpemerintah berkendaraan menuju Dili dengan mobil mereka yang rusak, mereka dihalangi perintang jalan di depan kantor Kepolisian Resor (Polres) Liquiça. Perintang jalan itu dijaga oleh dua orang anggota milisi yang salah satunya membawa sebuah senapan otomatis (Lihat Studi Kasus: Penyerangan terhadap Rombongan Bantuan Kemanusiaan). Para anggota milisi yang diketahui melakukan tindakan-tindakan kekerasan hampir tidak pernah ditahan atau diproses hukum atas kejahatan apa pun. Satusatunya pengecualian terjadi di tengah munculnya tekanan internasional yang kuat dan intervensi politik pada tingkat tertinggi. Sebagai tanggapan pada tekanan semacam itu, sejumlah anggota milisi ditahan dan dituntut sehubungan dengan serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan pada tanggal 4 Juli, dan serangan terhadap kantor UNAMET di Maliana pada tanggal 29. Namun, kasuskasus tersebut tidak dengan sungguh-sungguh diproses hukum dan, setelah menerima penangguhan hukuman yang pendek selama empat atau lima bulan, semua tertuduh dibebaskan. 9 Persoalannya bukan ambiguitas hukum. Bahkan di Timor Timur, hukum Indonesia jelas melarang pembunuhan, penculikan, penghancuran harta benda, dan membawa senjata api tanpa izin, sehingga ada dasar hukum yang cukup jelas bagi Polri untuk menindak milisi. Lebih lagi, di bawah kerangka Kesepakatan 5 Mei, Polri diberi tanggungjawab tunggal untuk memelihara keamanan dan ketertiban selama Konsultasi Rakyat. Persoalannya juga bukan pelatihan dan keahlian yang kurang memadai. Kadang-kadang polisi bertindak tegas dan profesional, walaupun itu biasanya dalam mengejar seseorang dari pihak pro-kemerdekaan yang dituduh melakukan tindakan kriminal. Persoalan sebenarnya adalah bahwa Polri secara politik dan operasional berada di bawah TNI.10 Dalam hal milisi Timor Timur didukung oleh TNI – dan Polri jelas mengetahui hal ini – kesempatan menjadi amat sangat kecil bagi Polri untuk berani menindak mereka. Sesungguhnya, para perwira Polri mengatakan kepada para Polisi Sipil PBB (UN Civpol) bahwa mereka terkendala oleh TNI. Ini bukan hanya persoalan mengikuti tuntutan atau perintah TNI. Tetapi ini juga akibat dari sebuah persepsi umum bahwa sebagian anggota milisi sebenarnya adalah prajurit TNI, mungkin bahkan Kopassus. Dalam keadaan seperti ini, Polri takut untuk bertindak dengan sungguh-sungguh. Hakekat persoalannya tergambarkan dengan baik melalui pengalaman satu tim UNAMET yang pergi menuju Kecamatan Atsabe pada tanggal 31 Agustus 1999 untuk menyelidiki pembunuhan terhadap João Lopes, salah satu dari dua staf lokal UNAMET yang dibunuh di wilayah itu oleh milisi pada hari pemungutan suara. Ketika mendekati bangunan di mana jenazah Lopes terbaring, tim UNAMET melihat bahwa jenazah itu dikelilingi oleh sekitar 50 orang anggota milisi – yang sebenarnya adalah orang-orang yang telah membunuh João Lopes – bersenjatakan 9 Lihat UNAMET, PoliticalAffairs Office, “Weekly Sitrep #4 (26 July-1 August),” halaman 3-4; “Weekly Sitrep #5 (2 August8 August),” halaman 4; “Weekly Sitrep #6 (9 August-15 August),” halaman 4. Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999. 10 Berbicara kepada seorang wartawan Australia di akhir tahun 1999, misalnya, seorang mantan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: “Tentang siapa yang memiliki otoritas tertinggi, kit a semua tahu ituTNI.” ABC, Four Corners, “The Vanishing,” 18 Oktober 1999, transkripsi, halaman 9.

4. Pola dan Variasi

59

parang, senjata api rakitan, dan senapan. Bercampur bersama para milisi adalah para anggota Polri dan TNI. Pembicaraan panjang dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) setempat dan seorang perwira Polri yang berbasis di Ermera, menghasilkan jaminan bahwa kerumunan milisi itu akan dibubarkan dan dikendalikan. Tetapi tidak ada tindakan yang diambil, dan milisi tetap berada di tempat yang berdekatan, dengan senjata di tangan. Sebagai tanggapan terhadap protes dari pihak UNAMET, Kapolsek dan perwira dari Ermera tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak berani memerintahkan milisi untuk melakukan sesuatu, karena mereka sangat mungkin akan berbalik menyerang Polri (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan Staf UNAMET di Boboe Leten). Polri juga mengambil bagian dalam operasi-operasi yang memfasilitasi kekerasan TNI dan milisi. Beberapa dari operasi tersebut, dinilai dari jangkauannya, pasti direncanakan di tingkat provinsi ataupun di tingkat yang lebih tinggi. Bukti paling kuat tentang hal tersebut bisa dilihat pada periode setelah pemungutan suara, dan khususnya pada perilaku Polri dan TNI selama evakuasi personil UNAMET dari kantor-kantor tingkat kabupaten di awal September. Peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terjadinya evakuasi besar-besaran itu memiliki kesamaan besar yang mengerikan dengan, dan tanda-tanda dari, suatu operasi perang psikologis yang terencana dengan baik. Satu laporan UNAMET mengenai evakuasi dari lima kantor kabupaten pada tanggal 3 dan 4 September menyimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan bagian dari satu “strategi yang terencana dengan baik untuk memaksa UNAMET mundur dari beberapa wilayah tertentu kembali ke Dili.”11 Jika ditinjau kembali, jelas bahwa tujuan penting dari operasi tersebut adalah untuk menteror staf internasional UNAMET dan semua pengamat internasional lainnya, dengan maksud untuk membuat mereka meninggalkan Timor Timur. Dalam setiap kejadian, urutannya dimulai dengan milisi berkeliaran secara bebas di seluruh kota utama, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih berat daripada biasanya. Lalu mereka menembak, menyulut api dan membakar gedung, serta membunuh. Dalam setiap kasus, Polri maupun TNI tidak berusaha melakukan tindakan untuk menghalangi milisi, justru giat membantu mereka. Dalam waktu beberapa jam, Polri di kabupaten yang terkena serangan memperingatkan bahwa mereka tidak lagi bisa mengendalikan keadaan, dan menyarankan agar semua staf UNAMET mengungsi ke kantor Polres. Setelah mereka mengumpulkan staf PBB di kantor mereka, tiba-tiba mereka menyatakan bahwa mereka akan pergi, dan menyarankan UNAMET untuk mengikuti. Karena tidak memiliki penjamin untuk keamanan mereka sendiri, dan terputus dari semua sumber informasi independen, para pejabat UNAMET di tingkat kabupaten tidak memiliki pilihan kecuali pergi bersama polisi. Demikianlah, mereka bergabung dengan konvoi Polri keluar dari kota kabupaten dan kembali ke Dili. Dari waktu ke waktu Polri bergerak di luar kebiasaannya gagal untuk bertindak, atau memfasilitasi kekerasan milisi, mereka benar-benar berperan langsung sebagai pelaku kekerasan. Hal ini khususnya dilakukan oleh kesatuan Brigade Mobil (Brimob) Polri, yang dalam jumlah beberapa ribu orang ditempatkan di Timor Timur selama Konsultasi Rakyat. Dalam sebuah insiden di Dili, pada hari terakhir kampanye (26 Agustus 1999), seorang anggota Brigade Mobil yang berseragam menembakkan senapan otomatisnya ke arah seorang penduduk sipil pada bagian 11 UNAMET, Political Affairs Office, “Incidents on 3 and 4 September which led to the relocation to Dili of UNAMET staff fromAileu,Ainaro, Maliana, Liquiça and Same regencies.” Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999.

60


punggung, yang langsung menewaskan orang sipil tersebut. Korban sipil itu adalah seorang mahasiswa bernama Bernardino Agusto Guterres (alias Bernardino da Costa). Insiden tersebut disaksikan oleh sejumlah orang yang berada di tempat dan terekam dalam video. Dalam sebuah pernyataan di bawah sumpah kepada Komisi Pemilihan (Electoral Commission) independen yang mengawasi proses pemungutan suara, salah seorang saksi mata menggambarkan insiden tersebut: Kerumunan orang berteriak kepada Polisi untuk menghentikan milisi yang menembak. Salah seorang dari kerumunan … memprotes Polisi, dengan mengarahkan perhatian Polisi kepada milisi. Seorang Polisi yang tidak menggunakan baret seperti teman-temannya … mengatakan [kepada si pemuda] bahwa ia dapat menembaknya karena si pemuda menghasut orang-orang. [Pemuda itu] berbalik dan lari. Polisi itu lalu menembaknya pada jarak sekitar tiga langkah. Saya kemudian melihat sebuah luka tembak di tengah punggung si pemuda dan satu di belakang lehernya. Pemuda itu meninggal di tempat. Ketika petugas ambulans mengangkat jasadnya kemudian, saya melihat sebuah luka dengan lubang besar menganga di tenggorokan.12 Seorang penduduk lokal yang menelefon UNAMET kemudian pada hari yang sama, mengatakan bahwa Polri terlihat memberikan senjata kepada para anggota milisi sebelum dan sesudah insiden. Orang lain yang ada di tempat kejadian mengatakan bahwa para anggota milisi Aitarak sesungguhnya adalah prajurit TNI. Klaim-klaim ini tidak pernah diuji secara independen, namun sejalan dengan pola dukungan resmi kepada milisi yang sudah kuat. Ringkasnya, terdapat satu kumpulan besar bukti, berdasarkan pengamatan lapangan, bahwa Polri tidak mau atau tidak mampu bertindak untuk mencegah atau menghentikan kegiatan melanggar hukum yang dilakukan oleh milisi, dan bahwa sebabnya terutama terletak pada subordinasi posisi Polri terhadap TNI. Kesimpulan ini tidak hanya berdasarkan pada satu tindakan atau kejadian semata, tetapi berdasarkan pada analisis mengenai perilaku yang jelas berpola. Fakta bahwa jenis perilaku yang sama dari Polri terlihat secara konsisten di seluruh wilayah Timor Timur, sangat kuat menunjukkan bahwa ini merupakan persoalan kebijakan, yang setidaknya pada tingkat regional (Polda). Pola perilaku yang sama dan mengerikan pada saat pemindahan paksa penduduk di awal bulan September menunjukkan kesimpulan yang sama. Bukti dokumenter juga menegaskan bahwa peran Polri dalam pemindahan tersebut sudah direncanakan di tingkat provinsi (Polda). Namun, karena kita mengetahui (dari dokumendokumen yang dianalisis dalam Bab 5 laporan ini), bahwa perencanaan strategis keseluruhan evakuasi dibuat di markas besar TNI di Jakarta, maka kita dapat meyakini dengan cukup alasan bahwa perilaku Polri yang terlihat ini telah dirancang pada tingkat itu, dan sangat mungkin di bawah pengarahan TNI.

4.3 Modus Operandi Milisi Gaya dan modus operandi kelompok-kelompok milisi hampir sama di mana pun di Timor Timur. Kesamaan yang luas ini, di seluruh 13 kabupaten, memberikan petunjuk tambahan tentang perencanaan dan koordinasi milisi oleh militer dan pihak-pihak berwenang pemerintah, setidaknya di tingkat provinsi, dan kemungkinan lebih tinggi lagi. 12

UNAMET, Electoral Commission, “Statement Minuted on Friday, August 27, 1999.”

4. Pola dan Variasi

61

Gaya milisi dirancang untuk mengelabui. Sekelompok kecil anggota milisi menggunakan seragam militer Indonesia, atau salah satu bagiannya, tetapi sebagian besar berpakaian ‘sipil’ – mengenakan bandana berwarna merah dan putih yang diikatkan di leher atau di kepala, dan kerap mengenakan kaos oblong bertuliskan slogan pro-otonomi dan sejenisnya. Pakaian ‘sipil’ semacam ini agaknya dirancang untuk mempertahankan ilusi bahwa milisi terbentuk secara spontan, dan untuk memberikan dasar yang masuk akal bagi pengingkaran keterlibatan resmi dalam tindak kekerasan. Jika gaya milisi ditujukan untuk mengelabui, maka modus operandi milisi dirancang untuk menteror dan mengintimidasi. Patut dicatat bahwa tidak ada satu pun dari metode yang digunakan itu hanya terjadi di Timor Timur. Sebagaimana gagasan inti penggunaan pasukan milisi ‘sipil’, modus operandi milisi diambil dari seluruh repertoar yang dikembangkan oleh pasukan-pasukan TNI dalam operasi kontrapemberontakan dan anti-kejahatan yang dilaksanakan di bagian-bagian lain Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun.13 Unsur yang paling umum dari repertoar milisi mencakup pembuatan penghalang jalan dan pendirian pos pemeriksaan, pemukulan, pembakaran rumah, ancaman mati di muka umum, mengacungkan dan menembakkan senjata api, dan terhadap perempuan, berupa ancaman dan kenyataan kekerasan seksual termasuk pemerkosaan.14 Ketika tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, sebagian besar unit-unit milisi menjalani latihan dan baris-berbaris militer dengan memanggul senjata organik maupun rakitan. Pembunuhan terencana, jasad yang dipamerkan di hadapan publik, dan pemotongan anggota badan juga merupakan bagian dari repertoar dan, lagi-lagi mengikuti standar praktik TNI, ini semua dimaksudkan sebagai contoh – untuk mengirimkan pesan kepada orang-orang lain di dalam komunitas tentang apa yang akan terjadi pada siapa saja yang tidak memperhatikan peringatan milisi atau TNI. Jasad korban sering dipotong dengan berbagai cara – dipenggal hingga tanpa kepala, dikeluarkan isi perutnya, atau dicincang hingga menjadi potongan-potongan kecil – dan kemudian ditinggalkan di tempat umum. Satu laporan tentang milisi di Viqueque, yang disusun oleh Perwira Penghubung Militer (Military Liaison Officers – MLO) UNAMET pada bulan Agustus 1999 mengatakan bahwa: “Metode pembunuhannya, seperti yang dilaporkan, sangat mengerikan. Misalnya, sesosok korban dengan otaknya ditembus tulang binatang … Tampak bahwa tujuannya adalah untuk menimbulkan pengaruh psikologis dan menggunakan cara kematian tersebut untuk mengintimidasi orang lain.”15 Unsur umum lainnya dari repertoar milisi yang jelas-jelas ditujukan untuk menteror penduduk adalah memberikan tanda pada yang dijadikan sasaran pembunuhan. Seperti yang dijelaskan dalam laporan UNAMET dari Viqueque: “Ini adalah satu strategi dasar perang psikologis, yang bisa mencakup ancaman terhadap seorang korban yang disampaikan kepada masyarakat luas untuk memastikan ancaman itu sampai ke sasaran. Taktik lainnya yang tercatat di dalam wilayah kami adalah praktek 13 Untuk pembahasan yang rinci tentang repertoar kontra-pemberontakan TNI, lihat Geoffrey Robinson, “ Rawanis as Rawan Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh,” Indonesia, No. 66 (Oktober 1998) halaman 127-156. 14 Para prajurit TNI juga secara langsung terlibat dalam pemerkosaan dan perbudakan seksual. Untuk rincian yang lebih jauh lihat United Nations, Situation of human rights in East Timor, December 10, 1999, halaman 9-11. 15 UNAMET Viqueque, “Outline of Pro-Integration Militia in ViquequeArea,” August 6 1999, halaman 3. Dicetak kembali dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999.

62


menandai rumah-rumah dengan tanda ‘X’ berwarna merah yang menyatakan bahwa penghuninya telah ditandai untuk dibunuh.”16 Dalam pandangan para analis UNAMET, maksud dari taktik semacam itu adalah untuk mencapai sebuah tujuan psikologis “… seperti menunjukkan kepada penduduk bahwa milisi memiliki kekuatan untuk membidik dan membunuh seseorang.” Cara milisi menyerang sasarannya terbukti dimaksudkan untuk menghasilkan akibat psikologis yang sama. Ketika milisi melancarkan sebuah serangan, mereka tidak melakukannya dengan ketepatan yang baik dari regu pembunuh profesional. Tetapi, mereka menciptakan kesan sebagai orang-orang yang penuh amarah, berteriak-teriak, dan membelah udara dengan senjata mereka. Dengan kata lain, mereka berlaku seperti apa yang dibayangkan tentang orang-orang yang ‘mengamuk.’ Gaya ‘amuk’ dari serangan milisi terekam dalam banyak gambar yang disiarkan televisi dari Timor Timur antara Juni dan September 1999. Salah satu dari insideninsiden yang paling awal dan mengerikan dari jenis ini muncul pada tanggal 4 Juli, ketika para anggota kelompok milisi Besi Merah Putih menyerang rombongan bantuan kemanusiaan yang berhenti sejenak ketika melewati kota Liquiça17 (Lihat Studi Kasus: Penyerangan terhadap Rombongan Bantuan Kemanusiaan). Satu laporan UNAMET tentang serangan tersebut memberikan uraian berikut ini: “Sekitar lima menit setelah rombongan berhenti di Liquiça, sebuah mobil mini-van berwarna biru-hijau dengan tulisan ‘Miramar’ di sisinya, menuruni bukit dengan cepat dari arah selatan, datang dan berhenti tiba-tiba di tengah deretan kendaraan yang berhenti. Ketika mobil van itu berhenti, sekitar 20 orang pemuda melompat keluar dan mulai mendekati staf organisasi-organisasi non-pemerintah dan UNAMET, sambil berteriak ‘bunuh mereka!’ Sebagian besar membawa parang, pisau, atau senapan rakitan. Setidaknya salah seorang anggota kelompok membawa senapan otomatis. Tanpa peringatan maupun provokasi para anggota milisi mulai menyerang, mengayun-ayunkan parang dan pisau mereka secara membahayakan, mengarahkan senjata mereka kepada para anggota rombongan, dan menghancurkan kaca jendela sebagian besar kendaraan. Serangan berlanjut ketika orang-orang berusaha untuk melarikan diri…”18 Kesamaan yang menonjol di dalam repertoar kekerasan milisi di seluruh Timor Timur tampak menegaskan bahwa para milisi dilatih dan tindakan mereka direncanakan dengan baik oleh TNI. Perilaku milisi yang tersebut begitu menyebar luas, dan begitu konsisten, sehingga hanya dapat dipahami dengan baik sebagai produk dari perencanaan yang terkoordinasi, setidaknya pada tingkat ‘provinsi’ (Korem). Bahkan jika semua tindakan milisi bukan merupakan hasil langsung dari 16 UNAMETViqueque, “Outline of Pro Integration Militia in Viqueque Area,”August 6, 1999, halaman 4. Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999. 17 Serangan tanggal 4 Juli tidak muncul tersendiri. Pada hari-hari sebelumnya, staf PBB di Liquiça telah menjadi sasaran dari serangkaian ancaman dan serangan. Pada umumnya para anggota Besi Merah Putih mencaci-maki staf PBB, sambil mengacungkan senjata api atau parang. Masing-masing insiden telah dilaporkan kepada Polri. Hasilnya beberapa tambahan petugas polisi ditempatkan untuk melindungi staf UNAMET. Tetapi tidak ada yang dilakukan untuk mencegah milisi, yang tetap bersenjata, agar tidak bergerak bebas di kota dan agar tidak melakukan intimidasi. 18 UNAMET, Political Affairs Office, “Report on the Liquiça Incident s of 4 July,” July 12, 1999, halaman 3. Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Af fairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999.

4. Pola dan Variasi

63

koordinasi TNI, sangatlah jelas bahwa para milisi tidak akan dapat berlaku sebagaimana yang mereka lakukan tanpa persetujuan dan dukungan dari TNI, dan pada tingkat yang lebih kecil, dari Polri.

4.4 Variasi Geografis Meskipun benar bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur bervariasi secara sistematis sepanjang waktu, dan bahwa para pelakunya menjalankan modus operandi yang demikian sama di mana pun mereka berada, namun ada variasi geografis yang signifikan di dalam intensitas dan frekuensi pelanggaran. Secara paradoks, perbedaan tersebut memberikan dukungan tambahan pada klaim bahwa kekerasan tersebut adalah sesuatu yang terencana, dan bukan spontan. Kelompok-kelompok milisi tidaklah muncul secara serentak atau merata di seluruh Timor Timur. Secara umum, kelompok-kelompok milisi pertama kali didirikan di kabupaten-kabupaten di bagian barat dan tengah dan agak kemudian di wilayah timur, dan di wilayah kantong Oecussi. Kabupaten-kabupaten yang ada di bagian barat dan tengah juga memiliki jumlah anggota milisi yang lebih besar, dan penetrasi kelompok yang lebih dalam hingga turun ke tingkat kecamatan dan desa. Bukanlah suatu kebetulan bahwa kelompok-kelompok milisi yang paling terkenal dan paling ditakuti – seperti BMP, Aitarak, Mahidi, Laksaur, Darah Integrasi, Dadurus Merah Putih, dan Halilintar – semuanya terkonsentrasi di kabupatenkabupaten bagian barat. Demikian juga ada beberapa keragaman geografis di dalam intensitas kekerasan. Di dalam periode pra-UNAMET dan UNAMET, wilayah yang paling buruk adalah beberapa kabupaten yang ada di bagian barat, yaitu Bobonaro, Liquiça, dan Covalima, sementara kabupaten Dili, Ermera, dan Ainaro kadang-kadang mencapai tingkat ketidakamanan yang sama. Sebaliknya di sebagian besar kabupaten bagian tengah dan timur, yaitu Aileu, Manufahi, Manatuto, Baucau, Lautem, dan Viqueque bersama dengan wilayah kantong Oecussi, relatif tenang, dan milisi kurang begitu aktif, setidaknya sebelum periode setelah pemungutan suara. Secara sekilas, keragaman tersebut tampak membenarkan klaim bahwa kekerasan 1999 bersifat spontan. Namun melalui analisis yang lebih dalam, keragaman tersebut sangat menunjukkan bahwa kekerasan berasal dari sebuah pola jaringan yang sistematis di antara milisi dan pihak-pihak berwenang Indonesia yang khas terjadi di kabupaten-kabupaten di bagian barat. Secara lebih khusus, milisi cenderung lebih kuat dan lebih kejam di wilayah-wilayah: (i) yang berbatasan dengan Indonesia; (ii) yang pihak berwenang sipil dan militernya memainkan peran agresif dalam mendukung mereka; dan (iii) yang di dalamnya terdapat jaringan kelompok pro-Indonesia yang terbangun sudah sejak lama dan beroperasi sebelum 1999. Faktor pertama, dan mungkin yang paling penting, menjelaskan mengapa konsentrasi kekerasan terjadi di kabupaten-kabupaten bagian barat yakni karena kedekatan geografisnya dengan Indonesia. Kabupaten-kabupaten yang paling penuh dengan kekerasan – Covalima dan Bobonaro – berbatasan dengan Timor Barat Indonesia. Kawasan perbatasan menawarkan sejumlah keuntungan, baik dari segi logistik, militer, dan politis, yang memfasilitasi dan mendukung penggunaan kekerasan di sana. Pertama, wilayah perbatasan bermakna bahwa orang-orang muda akan dapat direkrut dengan mudah di NTT dan diangkut melintasi perbatasan untuk menjadi milisi ‘Timor Timur.’ Kedekatan geografis juga membuat mudah untuk

64


menyusupkan prajurit TNI ke Timor Timur guna menjalankan operasi rahasia. Satu penyelidikan yang dilakukan oleh satu organisasi non-pemerintah Indonesia di awal Agustus 1999 mengungkapkan bukti penting tentang rekrutmen tersebut dan gerakan melintasi perbatasan yang dilakukan oleh milisi, yang meliputi BMP, Laksaur, Mahidi, dan ABLAI. Salah seorang anggota milisi mengatakan kepada para investigator bahwa sekitar 250 orang milisi di Suai sebenarnya berasal dari Belu, NTT. Laporan yang sama mengungkapkan bahwa panglima tertinggi milisi, João Tavares, telah menyewa sebuah rumah di sisi perbatasan NTT, di Atambua, yang dipergunakannya sebagai markas milisi.19 Kawasan perbatasan juga memfasilitasi pelenyapan jasad para korban pelanggaran hak asasi manusia. Pada September 1999, pasukan TNI dan milisi mengangkut setidaknya 27 jasad korban pembantaian di Gereja Suai melintasi perbatasan ke Timor Barat, dan ada kesaksian lisan bahwa jasad korban-korban lainnya juga dilenyapkan dengan cara yang sama (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Gereja Suai). Kedekatan geografis juga merupakan sebuah kondisi dasar bagi dilakukannya deportasi paksa besar-besaran penduduk Timor Timur pada periode setelah pemungutan suara. Sebagian besar dari sekitar 250.000 orang penduduk Timor Timur yang diungsikan paksa ke NTT berasal dari kabupaten-kabupaten bagian barat yang berbatasan dengan Indonesia. Pengungsian paksa ini tidak akan dapat terjadi dalam skala demikian besar, jika Indonesia tidak mudah dicapai melalui jalan darat. Dukungan pada klaim tersebut terletak dalam fakta bahwa sebagian besar yang dipindahkan paksa tinggal di kota-kota dan desa-desa yang terletak di sepanjang jalan utama menuju perbatasan. Intensitas kekerasan yang besar di kabupaten-kabupaten bagian barat juga jelas berhubungan dengan sikap pihak-pihak berwenang sipil dan militer yang bertugas di wilayah tersebut. Sikap para pejabat lokal dan kabupaten mempengaruhi cara penugasan TNI dan Polri di sana, dan juga mempengaruhi kekuatan dan tingkat kegiatan kelompok-kelompok milisi di wilayah tersebut. Sikap para Komandan Distrik Militer (Dandim), dan perwira intelijen militer, amatlah penting. Dandim Bobonaro, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan kepala seksi intelijennya, Letnan Sutrisno, luar biasa bersemangat dalam mendukung milisi, dan Kabupaten Bobonaro merupakan wilayah dengan persoalan hak asasi manusia yang paling tidak pernah berhenti. Para perwira ini – beserta perwira-perwira yang lain di Covalima, Liquiça, dan Viqueque – dianggap sebagai bagian dari masalah sehingga UNAMET mengajukan pernyataan resmi kepada pemerintah Indonesia kurang dari dua pekan sebelum pemungutan suara agar mengganti para Dandim itu.20 Tampaknya sebagai hasil dari pernyataan resmi tersebut, Dandim Bobonaro dan Covalima dipindahkan dan diganti tidak lama sebelum pemungutan suara. Untuk berbagai sebab, pemindahan menjelang saat pelaksanaan pemungutan suara ini tidak menyelesaikan persoalan. Sebagian karena pemindahan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan. Letnan Kolonel Siagian masih terlihat di Bobonaro pada tanggal 30 Agustus dan sesudahnya memimpin pasukan, dan kehadirannya itu 19

Lihat “Hasil Investigasi Forum Solidaritas Perdamaian Timor-Leste,” [10] Agustus 1999, Kupang. Ian Martin menulis kepada Duta BesarTarmidzi (Ketua SatuanTugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur, Indonesia) pada tanggal 19Agustus 1999, yang meminta agar keprihatinannya itu disampaikan kepada yang berwenang di Jakarta (Koleksi SCU, Doc #B). Martin kemudian menulis bahwa dirinya telah meminta penggantian perwira-perwira tersebut karena mereka “lebih memperkuat daripada melawan impunitas milisi, yang beberapa di antara mereka adalah anggota aktif TNI.” Ian Martin, Self-Determination in East Timor, halaman 76-77. 20

4. Pola dan Variasi

65

bersamaan waktunya dengan adanya laporan pembagian senjata kepada milisi dan peningkatan kekerasan yang dramatis di kabupaten tersebut. Tidak jelas apakah Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus tetap berada di Kabupaten Covalima setelah ia secara resmi diganti. Namun yang sudah pasti penggantinya sebagai Dandim adalah seorang perwira intelijen militer yang ditunjuk langsung oleh Panglima Kodam IX, Mayor Jenderal Adam Damiri. Dandim yang baru, Letnan Kolonel Liliek Koeshadiyanto, terlibat sejumlah kekerasan terburuk di Timor Timur, termasuk pembantaian di Gereja Suai tanggal 6 September. Kehadirannya di tempat kejadian kejahatan tersebut memperkuat kesimpulan umum bahwa Dandim – dan para perwira militer umumnya – merupakan faktor yang luar biasa penting dalam membentuk pola kekerasan. Arti penting khusus dari para Dandim ini juga membantu menjelaskan tingkat kekerasan yang relatif rendah di sejumlah kabupaten. Di Aileu misalnya, Dandim Mayor Maman Rahman tampak kecil perannya dalam menggalang dan mendukung kelompok-kelompok milisi. Ini mungkin karena pangkatnya hanya Mayor, lebih rendah daripada pangkat Bupati dan berbagai perwira Kopassus di wilayah tersebut, atau karena perwira-perwira lain di kabupaten itu yang mengambil kepemimpinan. Apa pun sebabnya patut diperhatikan bahwa Aileu pada tahun 1999 mengalami tingkat kekerasan milisi yang jauh lebih rendah dibandingkan kabupatenkabupaten lainnya. Pola yang sama jelas terlihat di Kabupaten Viqueque. Bagaimanapun juga, Dandim yang ditunjuk tidak lama sebelum referendum, Letnan Kolonel Gustaf Hero, berdampak meredakan pada milisi, dan bekerja aktif membatasi terjadinya kekerasan masa setelah pemungutan suara di kabupaten tersebut. Usahanya ini membantu menjelaskan mengapa di Kabupaten Viqueque hanya terjadi dua pembunuhan dalam seluruh periode setelah pemungutan suara, yang merupakan tingkat kekerasan terendah di Timor Timur. Namun, bukan hanya sikap perwira militer yang mempengaruhi persebaran kekerasan secara geografis. Sikap para Bupati, Camat, dan Kepala Desa juga membuat perbedaan persebaran tersebut. Secara keseluruhan, kekerasan cenderung paling buruk ketika para Bupati memberikan dukungan penuh secara pribadi maupun dinas kepada milisi. Khususnya ini terjadi dalam kasus Liquiça, Bobonaro dan Covalima, yang para Bupatinya secara langsung dan agresif terlibat pengorganisasian milisi. Pentingnya Bupati, sebagai kekuasaan yang potensial independen, juga diperjelas oleh keadaan di Kabupaten Baucau, dimana milisi relatif tetap tenang, bahkan setelah pemungutan suara tanggal 30 Agustus. Di sana, walaupun ada tekanan kuat dari Kepala Staf Kodim, Bupati aktif menentang pembentukan milisi-milisi baru. Alasan mengapa ia melakukan hal tersebut masih tidak jelas. Terdapat spekulasi bahwa kelompok-kelompok milisi lama – seperti Saka dan Sera – dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang dekat dengan Bupati, dan ia menganggap pembentukan milisi-milisi baru sebagai tantangan terhadap kekuasaannya sendiri. Spekulasi yang lain menyatakan bahwa ia dipengaruhi oleh Uskup Baucau, Monsignor Nascimiento. Apa pun alasannya, faktanya adalah ia telah merintangi mobilisasi milisi baru, setidaknya untuk sekali waktu. Bupati Manufahi juga tampak sama berdampak meredakan terhadap kekerasan milisi di wilayahnya. Walaupun ia berdinas sebagai seorang pejabat pemerintah Indonesia, Nazario José Tilman de Andrade dianggap sebagai orang moderat dan bahkan bersimpati pada kemerdekaan. Lebih jauh lagi, ada tanda-tanda

66


pertentangan di antara dirinya dengan pimpinan milisi ABLAI. Mungkin tiadanya dukungan Bupati kepada ABLAI mengakibatkan lemahnya kelompok milisi ini, dan membuat tingkat kekerasan yang dilakukan oleh para anggotanya relatif rendah pada tahun 1999. Penjelasan yang ketiga dan berhubungan, mengenai persebaran geografis kekerasan yang tidak merata pada tahun 1999 adalah bahwa kabupaten-kabupaten di bagian barat memiliki jaringan pialang kekuasaan pro-Indonesia yang handal jauh sebelum tahun 1999. Konsentrasi para bos pro-Indonesia di kabupaten bagian barat memiliki akar historis yang dalam. Dalam paruh akhir abad ke-19, penguasa Portugis di Timor Timur memandang kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah perbatasan sebagai tidak bisa diatur, membangkang, dan liar, dan menjadikan kerajaan-kerajaan itu sebagai pusat perhatian dari berbagai serangan penaklukan yang berulang kali. 21 Ketika kekuasaan Portugis mulai runtuh pada tahun 19741975, banyak dari keluarga setempat yang berkuasa di kawasan tersebut melihat satu kesempatan untuk membebaskan diri dari mereka, dan memilih mendukung invasi dan aneksasi Indonesia. Jaringan pro-Indonesia yang sudah dibangun lama itu diandalkan untuk memobilisasi kekuatan milisi besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Contoh kasusnya adalah João Tavares, orang yang pada tahun 1999 dijadikan Panglima Tertinggi dari Pasukan Pejuang Integrasi (PPI). Tavares mendapatkan kedudukannya oleh karena berjuang di pihak Indonesia sejak tahun 1975. Ia diberi penghargaan oleh karena loyalitasnya kepada pemerintah Indonesia, dengan ditunjuk sebagai Bupati Bobonaro selama dua kali masa jabatan. 22 Ia juga berhasil menumpuk penguasaan tanah yang besar, yang menjadikannya salah satu tuan tanah paling besar di Timor Timur, setelah Presiden Suharto dan sejumlah kroninya. Jadi pada tahun 1999, Tavares telah lama menjadi operator lokal yang amat berkuasa, dan ia hanyalah salah satu dari beberapa orang di kabupaten-kabupaten bagian barat yang dapat diandalkan untuk mengorganisir milisi dan kegiatan pro-otonomi. Sebaliknya, kabupaten-kabupaten di bagian tengah dan timur memiliki jaringan bos pro-Indonesia yang kurang kuat. Sebagian karena secara umum kabupatenkabupaten ini lebih miskin daripada yang di bagian barat, dan karenanya mungkin kurang kondusif bagi kemunculan para pialang kekuasaan yang makmur dan berkuasa. Yang juga penting, kabupaten-kabupaten di bagian tengah dan timur secara historis merupakan wilayah basis yang penting bagi perlawanan Fretilin dan Falintil. Beberapa Kepala Desa di kabupaten-kabupaten ini, bahkan beberapa Bupati, bersimpati atau setidaknya tidak bermusuhan dengan Fretilin, walaupun mereka tidak menunjukkan hal ini secara terbuka. Keadaan itu sungguh-sungguh membatasi rombongan orang yang mungkin bergabung dengan milisi, atau memimpinnya. Jadi secara paradoksal, pola geografis persebaran kekerasan milisi yang tidak merata ini tidak mendukung klaim bahwa kekerasan tersebut bersifat spontan. Lebih daripada itu, pola tersebut memperkuat bukti lain bahwa kekerasan tersebut bersifat sistematis, dan kekerasan itu secara krusial bertumpu pada hubungan antara pasukan-pasukan milisi dengan pihak-pihak berwenang Indonesia. Lebih tepatnya, konsenstrasi kekerasan di kabupaten-kabupaten bagian barat Timor Timur 21 Mengenai reputasi wilayah barat akan keliarannya, lihat Katherine Davidson, The Portuguese Colonisation of Timor: The Final S tage, 1850-1912, Tesis Ph. D, University of New South Wales, 1994, halaman 74, 101, 170, dan 181. 22 Tavares ditunjuk menjadi Bupati Bobonaro pada tahun 1978 dan menduduki jabatan itu selama sepuluh tahun kemudian. Dunn menulis bahwa setelah ‘integrasi’ resmi Timor Timur pada tahun 1976, “… orang-orang Timor terpercaya, seperti João Tavares dan Tomás Gonçalves ditunjuk menjadi Bupati.” Dunn, Timor: A Nation Betrayed, halaman 266.

4. Pola dan Variasi

67

berhubungan dengan tiga faktor utama: kedekatan geografis dengan Indonesia; sikap dan latar belakang karir dari para pejabat kabupaten dan tingkat lebih rendah; dan lokasi jaringan pro-Indonesia yang sudah terkondisikan secara historis. Ringkasnya, bab ini mengemukakan bahwa pola-pola yang bisa dilihat dalam karakter dan persebaran kekerasan di Timor Timur menunjukkan bahwa kekerasan itu tidaklah spontan, tetapi lebih bersifat sistematis dan direncanakan oleh pihakpihak berwenang Indonesia. Empat pola yang menonjol mengarah pada kesimpulan tersebut. Pertama, terdapat variasi sistematis dalam banyaknya dan bobot kekerasan yang terjadi sepanjang waktu. Bisa dibedakan tiga periode umum, yang masing-masing memiliki ciri-cirinya sendiri, sebagai berikut: (i) periode pra-UNAMET (Januari hingga akhir Mei); (ii) periode UNAMET (awal Juni hingga 30 Agustus); (iii) dan periode setelah pemungutan suara (30 Agustus hingga akhir Oktober). Kekerasan menurun dan meningkat selaras dengan kebutuhan dan kepentingan politik pihakpihak berwenang Indonesia, dan ada bukti tidak langsung maupun dokumenter bahwa keragaman tersebut merupakan masalah kebijakan resmi. Kedua, terdapat kegagalan terus-menerus dari Polri, dan pihak-pihak berwenang lain yang bertanggungjawab, untuk mengambil tindakan efektif terhadap para pelaku kekerasan. Konsistensi dari ketidakbertindakan semacam ini, dan pola impunitas yang turut dilahirkan oleh tindakan itu, tampak mencerminkan suatu kebijakan yang keputusannya diambil pada tingkat tinggi. Ketiga, terdapat kesamaan yang menonjol dalam modus operandi milisi di seluruh wilayah Timor Timur. Konsistensinya dengan gaya dan perilaku tertentu yang telah terlihat di berbagai tempat yang berbeda di Timor Timur, menunjukkan dengan kuat bahwa kekerasan dikoordinasikan setidaknya pada tingkat Komando Resor Militer (Korem), dan mungkin pada tingkat yang lebih tinggi. Terakhir, walaupun terdapat kesamaan luas perilaku kekerasan di seluruh Timor Timur, terdapat variasi geografis yang signifikan dalam hal intensitas dan banyaknya kekerasan. Variasinya bersifat sistematis, dan konsisten dengan bukti lain tentang perencanaan keseluruhan oleh pihak berwenang Indonesia.

68


5. Enam Dokumen Kunci

Sejak awal 1999, terungkap sejumlah dokumen yang digambarkan sebagai bukti dari perencanaan tingkat tinggi TNI untuk kekerasan baik sebelum dan setelah pemungutan suara tanggal 30 Agustus. Bukti tersebut perlu diperiksa dengan hatihati karena mungkin penting sekali untuk menetapkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban politik dan hukum atas kejahatan yang dilakukan di Timor Timur. Khususnya enam dokumen pantas diperiksa dengan sangat seksama oleh karena klaim-klaim yang dibuat atas namanya. Dokumen-dokumen itu adalah: satu memorandum rahasia dari seorang pemimpin milisi yang menjelaskan rencana untuk melaksanakan sebuah operasi terhadap para pendukung kemerdekaan; sepucuk surat edaran yang diduga dikeluarkan oleh panglima tertinggi milisi, João Tavares; satu laporan rahasia yang disusun oleh seorang pejabat tinggi pemerintah, H.R. Garnadi; satu lembar telegram yang menyampaikan garis besar rencana untuk memobilisasi satu kesatuan militer khusus setelah pemungutan suara; satu rencana Polri untuk melakukan evakuasi besar-besaran setelah pemungutan suara, yang disebut ‘Operasi Hanoin Lorosae II’; dan satu rencana operasi TNI untuk konsultasi rakyat dan evakuasi, yang disebut ‘Operasi Wira Dharma-99.’

5.1 Operasi Pembersihan Dokumen pertama yang diajukan sebagai bukti mengenai perencanaan tingkat tinggi untuk kekerasan adalah satu memorandum bertanggal 11 Maret 1999, yang ditujukan kepada panglima tertinggi milisi, João Tavares, dan para pemimpin milisi lainnya.1 Memo yang dikeluarkan oleh komandan milisi Darah Merah, Lafaek Saburai, ini memberitahukan rencana untuk memulai ‘Operasi Pembersihan’ pada tanggal 1 Mei 1999 pukul 00.00. Menurut dokumen ini, operasi akan “menghapus keberadaan” para pemimpin dan kader kelompok pro-kemerdekaan, dengan pertama-tama memindahkan seluruh penduduk pro-Indonesia dari Dili ke kabupaten Bobonaro dan kemudian membunuh semua orang yang tetap berada di Dili pada tanggal yang ditentukan itu. Ketika dokumen ini pertama kali terungkap di awal tahun 1999, sebagian analis dengan cepat menyimpulkan bahwa dokumen ini membuktikan keberadaan suatu rencana sentral intelijen militer Indonesia untuk mengacaukan referendum melalui kekerasan dan intimidasi milisi. Tidak lama kemudian, para pengamat dan analis 1 Surat dari Lafaek Saburai kepada João da Silva Tavares, (No.024/Ops/R/III/1999) tentang “Operasi Pembersihan,” 11 Maret 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #15).Terjemahan bahasa Inggris dari dokumen ini dilampirkan pada laporan East TimorAction Network “Subject: Operasi Sapu Jagad – Indonesia’s military plan to disrupt independence,” Ref. Doc. FAIO-1999/10/21.


69

lain menerima kesimpulan ini dan mulai berbicara dan menulis dengan penuh keyakinan tentang ‘Operasi Pembersihan’ sebagai rencana TNI untuk merongrong referendum.2 Misalnya organisasi East Timor Action Network (ETAN) menulis bahwa “pelaksanaan rencana [untuk mengacaukan pemungutan suara] itu dimulai segera setelah Presiden Habibie menawarkan pilihan otonomi luas pada bulan Agustus 1998, dan ini muncul secara resmi pada bulan Maret 1999 dengan nama sandi Operasi Sapu Jagad.”3 Untuk mendukung pendapat ini, para analis mencatat bahwa penulis dokumen ‘Operasi Pembersihan’, Lafaek Saburai (yang juga dikenal dengan nama Afonso Pinto) diketahui memiliki hubungan dengan BIA (Badan Intelijen ABRI) yang sampai dengan bulan Januari dipimpin oleh Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim. ETAN menulis bahwa oleh karena hubungan Saburai dengan BIA, “dapat ditarik kesimpulan mengenai dari mana perintah itu berasal.”4 Kesimpulan itu mungkin benar, tetapi ada sejumlah alasan untuk berhati-hati dalam menerima cara pembacaan dokumen seperti itu. Salah satunya, latar belakang Saburai sebagai agen BIA tidak dengan sendirinya merupakan bukti bahwa ‘Operasi Pembersihan’ yang diancamkannya merupakan satu rencana TNI atau BIA, dan ada alasan-alasan untuk meragukannya. Sebagaimana yang terungkap dalam beberapa kejadian kemudian, kelompok milisinya, Darah Merah, adalah kelompok yang amat lokal dan sama sekali tidak termasuk kelompok yang paling berpengaruh atau kuat di Timor Timur.5 Apabila dibandingkan dengan kelompok Aitarak di Dili, Besi Merah Putih di Liquiça, atau Mahidi di Ainaro, maka kelompok Darah Merah adalah kelompok yang kecil dan tidak berarti. Orang dapat bertanya mengapa demikian kalau Saburai dan Darah Merah benar-benar merupakan saluran utama dari suatu rencana sentral BIA. Nilai dari dokumen ‘Operasi Pembersihan’ sebagai bukti dari satu operasi militer utama yang terencana juga berkurang dengan adanya fakta bahwa operasi yang disebut dalam dokumen tersebut tidak pernah benar-benar terjadi. Tanggal 1 Mei tiba dan berlalu tanpa adanya tanda-tanda pembersihan massal sebagaimana yang dijanjikan dalam surat tersebut. Pendeknya, TNI mungkin telah memiliki suatu rencana untuk menteror penduduk dan mempengaruhi hasil pemungutan suara, tetapi dokumen ‘Operasi Pembersihan’ tidak memberikan bukti yang meyakinkan tentang operasi tersebut. Sebaliknya, dokumen ini tampak seperti hasil karya dari seorang komandan milisi tingkat lokal yang agak terlalu bersemangat, yang membesar-besarkan keinginannya kepada sesama komandan milisi dan kepada perwira TNI yang mungkin mendengarkan. Namun jika dokumen ‘Operasi Pembersihan’ tidak membuktikan adanya suatu perencanaan tingkat tinggi untuk kekerasan oleh intelijen militer Indonesia, dokumen ini memberikan bukti tambahan tentang hakekat hubungan antara milisi dan pihak berwenang Indonesia. Dokumen ini menunjukkan, misalnya, bahwa kelompok-kelompok milisi setidaknya menginginkan koordinasi luas dengan TNI. 2 Argumen ini tampaknya muncul pertama kali dalam buletin Indonesian Human Rights Campaign (Tapol), “The Indonesian Army’s ‘dirty war’ in East Timor,” Tapol Bulletin, Juni 1999. 3 East Timor Action Network (ETAN), “Subject: ‘Operasi Sapu Jagad’ – Indonesia’s military plan to disrupt independence.” (Ref doc. FAIO-1999/10/21). 4 ETAN, “Operasi Sapu Jagad.“ 5 Darah Merah menurut laporan dibentuk pada tanggal 21 Maret 1999. East Timor International Support Center (ETISC), “Indonesia’s Death Squads: Getting Away With Murders,” ETISC Occasional Paper No. 2 (Darwin, Mei 1999), halaman 18.

70


Dokumen ini juga mengungkapkan sejauh mana retorika teror, satu ciri dari strategi kontra-pemberontakan TNI sendiri, telah menjadi ciri standar gaya milisi di awal tahun 1999.

5.2 Dokumen Tavares Dokumen kedua yang sering dikutip sebagai bukti bahwa kekerasan sebelum dan sesudah pemungutan suara direncanakan pada tingkat tinggi adalah satu instruksi, bertanggal 17 Juli 1999, yang diduga ditandatangani oleh pemimpin tertinggi milisi Timor Timur – secara resmi dikenal sebagai ‘Panglima Pasukan Pejuang Integrasi” – João da Silva Tavares. Instruksi sepanjang dua halaman ini ditujukan kepada para komandan utama milisi di Timor Timur, dan ditembuskan kepada berbagai perwira militer dan Polri, termasuk Panglima TNI Jenderal Wiranto dan Panglima Kodam IX, Mayor Jenderal Adam Damiri. Dengan keterusterangan yang mengejutkan, instruksi Tavares mengarahkan semua komandan milisi untuk: “Tetap mengadakan teror dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang disinyalir mempengaruhi rakyat untuk tidak menerima Otonomi Khusus” dan mendesak mereka untuk “Menekan dan mengancam rakyat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam kampanye yang dilakukan oleh Juru Kamp. ProKemerdekaan…” 6 Instruksi ini juga menjanjikan bahwa pihak berwenang Indonesia akan memberikan dukungan material yang besar kepada milisi. “Sebelum hasil jajak pendapat diumumkan,” dokumen itu menyebutkan: “… akan dibagikan senjata-senjata modern yang telah disiapkan oleh ABRI sebanyak 15.000 (lima belas ribu) pucuk, serta akan didukung oleh Pasukan elit TNI dan dilengkapi dengan senjata berat/Tank serta Pesawat-Pesawat tempur moderen sebanyak 50 (lima puluh) buah …. Pada saat Pengumuman hasil Jajak Pendapat, ternyata Pihak ProOtonomi dinyatakan kalah maka secara serentak dengan kekuatan penuh melancarkan Operasi Pembersihan terhadap pendukungpendukung Pro-Kemerdekaan mulai dari yang berusia 15 Tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan tidak terkecuali.”7 Dokumen ini muncul pertama kali di awal bulan Agustus 1999 dan segera ditangkap oleh para pengamat sebagai bukti kerjasama TNI-milisi dalam merancang kekerasan di seluruh Timor Timur.8 Kepala Misi UNAMET meminta pendapat stafnya tentang dokumen ini. Polisi Sipil PBB (UN Civpol) berkonsultasi dengan rekannya dari Polri yang dengan cepat menyimpulkan, atas dasar teknis, bahwa dokumen tersebut palsu. Kantor Urusan Politik UNAMET juga meragukan keaslian dokumen tersebut, namun lebih berdasarkan pada analisis politik, daripada analisis teknis atau forensik. Salah satunya, Kantor Urusan Politik memperhatikan bahwa sejumlah salinan dari dokumen tersebut telah dikirimkan ke UNAMET dalam jangka waktu hanya beberapa hari. Ini sangat tidak biasa, khususnya untuk dokumen yang sesensitif itu, dan ini membuat para analis mencurigai keasliannya. Bagaimana dan mengapa 6 “Instruksi Panglima Pasukan Pejuang IntegrasiTentang Kesiapan dan Kesiagaan Pasukan Pejuang Integrasi (Milisi) Dalam Menyikapi Perkembangan Situasi dan Kondisi di TimorTimur,” (No.020/INS/PPI/VII/1999). Salinan dari dokumen ini, dan terjemahannya dalam Bahasa Inggris yang dibuat oleh UNAMET, dimiliki oleh penulis. 7 “Instruksi Panglima Pasukan Pajuang IntegrasiTentang Kesiapan dan Kesiagaan Pasukan Pejuang Integrasi (Milisi).” 8 Beberapa salinan dari dokumen ini sampai ke tangan UNAMET dalam waktu yang hampir bersamaan, bersama dengan sepucuk surat yang ditujukan kepada Wakil Sekretaris Front Politik Internal (Frente Política Interna – FPI) CNRT bertanggal 3 Agustus 1999.


71

begitu banyak salinan untuk dokumen semacam itu begitu cepat tersedia? Perhatian juga ditujukan pada penggunaan istilah ‘Milisi’ dalam judul dokumen, satu istilah yang ditolak oleh pemerintah Indonesia dan para pemimpin kelompok pro-integrasi. Mengapa Panglima Pasukan Pejuang Integrasi menggunakan istilah tersebut? Analis dari Kantor Urusan Politik UNAMET berpendapat bahwa ada dua kemungkinan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah bahwa dokumen tersebut dibuat sebagai bagian dari perang psikologis yang dirancang oleh kubu pro-Indonesia untuk menyebarkan ketakutan di kalangan pendukung pro-kemerdekaan. Kemungkinan kedua adalah bahwa dokumen tersebut diciptakan oleh pihak pro-kemerdekaan untuk mendiskreditkan TNI dan milisi dengan satu pukulan dokumenter yang memuaskan, dan pada saat yang kritis di dalam prosesnya. Isi dari dokumen ini menimbulkan kecurigaan. Bahasa yang digunakan dalam instruksi terlalu baik dan teratur dalam menyampaikan berbagai ancaman dan klaimklaim kasar di dalamnya, sehingga tidak meyakinkan. Bahkan jika pada waktu tertentu João Tavares mengeluarkan sebagian atau semua perintah dan janji seperti yang dikemukakan dalam dokumen ini, sangat tidak mungkin bahwa ia akan mengatakannya secara tertulis. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Kantor Urusan Politik menyimpulkan bahwa dokumen Tavares bertanggal 17 Juli sangat mungkin bukan dokumen asli. Tidak berarti bahwa UNAMET mengganggap Tavares dan pemimpin milisi yang lain tidak bersalah melakukan pelanggaran, atau bahwa UNAMET meragukan keterlibatan TNI dalam kekerasan. Sebaliknya, UNAMET tetap yakin bahwa TNI dan milisi bekerjasama sangat erat. Kesimpulan ini sekadar menyatakan bahwa UNAMET tidak menganggap dokumen Tavares sebagai bukti yang meyakinkan untuk fakta kerjasama TNI dan milisi.

5.3 Dokumen Garnadi Dokumen ketiga, yang muncul di Dili pertengahan Juli 1999, sangat mungkin merupakan dokumen yang otentik – tetapi seperti dokumen-dokumen lain yang sudah dibahas, dokumen ini tidak dengan sendirinya membuktikan semua hal sebagaimana yang dianggap oleh sementara pengamat. Ini adalah yang dikenal dengan sebutan dokumen Garnadi, yang oleh banyak orang dianggap sebagai satu bukti yang tidak bisa dibantah, yang membuktikan sekaligus adanya suatu hubungan resmi yang erat antara pemerintah dengan milisi, dan bahwa kekerasan setelah pemungutan suara direncanakan pada tingkat yang paling tinggi – yaitu di Jakarta. Laporan ini bertanggal 3 Juli 1999, dan diberi judul “Gambaran Umum Apabila Opsi I Gagal,” memberikan suatu penilaian yang terus-terang tentang strategi pemerintah dalam menghadapi proses Konsultasi Rakyat yang dimulai awal bulan Juli; ‘Opsi I’ adalah tawaran ‘Otonomi Khusus’ yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Penulisnya, Mayor Jenderal (Purn.) H.R. Garnadi, adalah Asisten I Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung. Fakta bahwa laporan ini ditulis oleh seorang pejabat penting pemerintah dan dikirimkan kepada seorang Menteri senior dan mantan Jenderal TNI, memberikan signifikansi yang luar biasa pada dokumen tersebut. Karenanya dokumen ini tampaknya berkemungkinan membuktikan keterlibatan pemerintah pusat dan TNI dalam kekerasan di Timor Timur. Para analis menyatakan bahwa dokumen ini berbicara tentang tugas pemerintah

72


untuk melindungi dan mendukung milisi anti-kemerdekaan, yang digambarkan sebagai “pahlawan integrasi.” Bagian yang relevan tertulis seperti berikut ini: “Tidak bisa diabaikan bagaimana sikap para Milsas asal Timor Timur yang direkrut dari pendukung integrasi. Mereka adalah pahlawan integrasi.”9 Yang lebih mengejutkan lagi, laporan-laporan media dan para analis mengklaim bahwa dokumen ini berbicara tentang satu rencana pemerintah pusat untuk menghancurkan Timor Timur pada saat hasil pemungutan suara memperlihatkan kemenangan prokemerdekaan. Kata-kata penting mengenai hal ini menyatakan bahwa “Merencanakan dan pengamanan rute pengunduran, kalau mungkin merusak fasilitas-fasilitas atau objek vital.” 10 Fakta bahwa Timor Timur benar-benar dihancurkan setelah pemungutan suara memberikan bobot kepercayaan pada klaim bahwa laporan Garnadi menyampaikan suatu rencana ‘pembumihangusan.’ Namun suatu penyelidikan yang lebih teliti terhadap dokumen tersebut mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak demikian. Apabila dibaca dalam konteks, maka bagian tentang penghancuran yang dikutip di atas tidak memberikan bukti tentang suatu kebijakan pembumihangusan pada tahap ini. Kenyataannya, tekanan utama Garnadi di dalam laporan ini adalah bahwa, dalam keyakinannya akan kemenangan, pemerintah Indonesia gagal merencanakan sesuatu untuk menghadapi kemungkinan kekalahan, dan bahwa lebih baik memulai perencanaan itu tanpa menunda lagi. Misalnya, ia menulis: “… kita hanya mempunyai waktu untuk memenangkan Otonomi Khusus selama + 6 minggu lagi, namun bila ini gagal, waktu yang 6 minggu itu sangatlah singkat untuk membuat rencana penyelamatan personil pro-integrasi beserta asset-asset lainnya. Karenanya penyusunan Rencana Kontinjensi menghadapi Opsi II sudah harus dikembangkan sedini mungkin. Pemerintah masih harus menyisakan anggaran untuk mendukung rencana cadangan ini.”11 Komentarnya bahwa infrastruktur vital kalau mungkin dirusakkan oleh tentara Indonesia yang berangkat di saat kekalahan Otonomi Khusus ditawarkan sebagai salah satu dari beberapa usulan untuk mengembangkan suatu rencana darurat. Tetapi, ini bukanlah ungkapan tentang kebijakan yang sudah disetujui pada saat itu. Justru apa yang ditunjukkan oleh dokumen tersebut dengan sangat jelas adalah bahwa, pada awal bulan Juli, rencana darurat dan operasi untuk menghadapi kemenangan pro-kemerdekaan belum benar-benar dimulai. Pendeknya, dokumen Garnadi itu sendiri tidaklah mengungkapkan tingkat keterlibatan pemerintah di dalam perencanaan kekerasan seperti yang dinyatakan oleh sementara pihak. Walaupun demikian, sebagaimana yang telah dinyatakan di bagian lain dalam laporan ini, dokumen tersebut memperjelas aspek-aspek penting dari hubungan antara pihak berwenang Indonesia dengan milisi, dan sikap resmi pemerintah terhadap milisi. Dokumen ini menegaskan adanya dukungan resmi 9 H.R. Garnadi, “Gambaran umum apabila Opsi I gagal,” satu laporan rahasia kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, 3 Juli 1999. (Koleksi Yayasan HAK, Doc #35). Terjemahan dokumen ini dalam bahasa Inggris terdapat di dalam UNTAET, Political Af fairs Office, Briefing Book on Political Affairs and Human Right s in East Timor , Dili, November 1999. 10 Garnadi, “Gambaram Umum Apabila Opsi I Gagal,” paragraf 8b. 11 Garnadi, “Gambaran Umum Apabila Opsi I Gagal,” paragraf 8b. Dalam paragraf 8b Garnadi juga menulis bahwa “Membuat rencana cadangan (Rencana Kontinjensi) untuk menghadapi situasi apabila Opsi I tidak diterima.” Dalam hal penganggaran, CNRTmengklaim di awal bulan Agustus 1999 bahwa Jakarta telah menyediakan Rp 28 juta untuk rencana evakuasi.


73

pemerintah, dan solidaritas dengan, kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia, serta usulan yang kuat bahwa mereka harus diperhatikan pada saat kemenangan prokemerdekaan. Dokumen ini juga membuktikan bahwa para perwira tinggi di Dili dan Jakarta sekurangnya sedang mempertimbangkan dan membahas penghancuran Timor Timur kalau opsi otonomi kalah, pada waktu masih bulan Juli. Dan dokumen ini menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, sangat terlibat di dalam pembahasanpembahasan tersebut yang berkembang setelah tanggal 3 Juli 1999.

5.4 Telegram Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur Dokumen keempat yang tampak menunjukkan perencanaan TNI adalah satu telegram rahasia yang tampaknya berasal dari militer, tertanggal 29 Agustus 1999, atau hanya satu hari sebelum pemungutan suara. Telegram ini ditujukan kepada banyak perwira TNI, termasuk Komandan Korem 164 dan Komandan Batalyon 744, dengan tembusan disampaikan kepada pemimpin tertinggi milisi, João Tavares, dan berbagai perwira intelijen TNI. Telegram ini ditandatangani oleh Sersan Henrike Agama, Wakil Komandan “Komando Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur.”12 Dokumen ini menginstruksikan kepada semua penerima telegram yang disebutkan namanya berikut anak buah mereka agar bersiap melapor di hari-hari setelah pemungutan suara dan pengumuman hasilnya. Pesannya patut dikutip secara rinci: “B. Sehubungan ref di atas, mohon para komandan tersebut alamat agar mengijinkan personilnya masing-masing yang terlibat dalam pasukan Brigade Partisan Dili untuk dapat mengikuti apel kesiapan di Asrama Seroja di Comoro, Dili yang diatur sebagai berikut: 1. Hari Senin s/d Kamis pukul 14.30 sampai selesai. 2. Hari Jumat dan Sabtu pukul 13.30 sampai selesai 3. Hari Minggu pukul 11.00 WITA. C. Koordinasi: 1. Markas Komando Brigade/Markas Komando Batalyon Partisan-1 Dili berada di Asrama Seroja Comoro Dili. 2. Para komandan kesatuan dapat melaksanakan cros chek terhadap kehadiran anggotanya melalui Kepala Seksi Operasi Brigade Penyelamat Integrasi di markas.”13 Telegram ini tampak menunjukkan keberadaan dari satu komando militer khusus – ‘Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur’ dan satu kesatuan di Dili dari komando tersebut, yaitu ‘Batalyon Partisan Dili’ – yang terdiri dari prajurit-prajurit reguler yang berasal dari kesatuan-kesatuan normal TNI, dan dikomando oleh perwira-perwira TNI.14 Setidaknya, dokumen ini memperjelas bahwa markas kesatuan-kesatuan ini bertempat di satu fasilitas TNI, yaitu Asrama Seroja di Comoro, Dili. Dengan kata lain, tampaknya ini adalah kesatuan-kesatuan militer yang resmi, yang sedang dipersiapkan untuk tindakan atas nama integrasi pada hari-hari segera Komando Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur atau Brigade P.I.Tims. Telegram, bertanggal 29 Agustus 1999, ditandatangani oleh Wakil Komandan Brigade Penyelamat IntegrasiTimor Timur, Sersan HenrikeAgama. Salinan dokumen ini dimiliki oleh penulis. 14 Juga mungkin bahwa kesatuan-kesatuan ini mencakup p asukan bukan reguler, termasuk milisi. Sepucuk surat bertanggal 23 Agustus 1999, dari Cancio Lopes da Carvalho (Komandan milisi Mahidi dan Komandan PPI Sektor C) kepada Jenderal Wiranto, Mayor JenderalAdam Damiri, dan Kolonel Noer Muis, mengusulkan pembentukan “Batalyon Partisan” di seluruh Timor Timur (Koleksi SCU, Doc #222). 12 13

74


setelah pemungutan suara. Sepucuk surat dari Front Politik Internal (FPI) CNRT yang dikirimkan kepada Kantor Urusan Politik UNAMET pada tanggal 1 September, bersama dengan salinan telegram ini, memberikan informasi tambahan tentang rencana-rencana tersebut yang dilaporkan didapatkan dari seorang sumber di dalam Korem Timor Timur.15 Surat itu menjelaskan bahwa Brigade yang disebutkan dalam telegram tersebut baru saja dibentuk oleh TNI – dengan bantuan beberapa tokoh sipil penting termasuk Bupati Dili – untuk mengambil tindakan represif terhadap tokoh-tokoh prokemerdekaan pada saat kemenangan kemerdekaan. Secara lebih khusus, dikatakan bahwa kesatuan itu telah ditugaskan untuk melaksanakan “operasi penculikan semua aktivis pro-kemerdekaan, seperti [operasi] pada waktu G30S/PKI di Indonesia.” Akhirnya, surat itu melaporkan bahwa pada tanggal 31 Agustus, Komandan Korem telah memimpin pembagian 600 pucuk senjata kepada milisi, dan bahwa 800 pucuk senjata lagi akan dibagikan dalam waktu dekat. Fakta bahwa tindakan represif memang dilakukan dengan bantuan TNI setelah hasil pemungutan suara diumumkan pada tanggal 4 September mengharuskan kita untuk memperhatikan surat CNRT secara serius. Apabila diamati bersama, telegram 30 Agustus dan surat CNRT tampak memberikan beberapa bukti dokumenter bahwa kekerasan dan represi setelah pemungutan suara sebenarnya dilakukan dengan sepengetahuan penuh TNI, setidaknya sampai tingkat Korem, dan kemungkinan direncanakan oleh perwira-perwira TNI. Namun, sekali lagi, perlu untuk berhati-hati. Telegram tersebut boleh jadi hanya membuktikan bahwa TNI – atau suatu bagian dari TNI – sedang melakukan persiapan menghadapi kemungkinan kekacauan setelah pemungutan suara; yang dalam keadaan waktu itu bukan merupakan tindakan yang tidak berdasar.

5.5 Operasi Cabut Ambiguitas yang sama menandai dua dokumen yang menguraikan secara ringkas rencana-rencana TNI dan Polri untuk melakukan evakuasi setelah pemungutan suara. Rencana-rencana ini meliputi satu rencana yang dibuat oleh Komando Resor Militer Timor Timur pada bulan Juli 1999, dengan nama ‘Operasi Wira Dharma-99’, dan satu rencana Polri yang disusun pada bulan Agustus yang disebut ‘Operasi Hanoin Lorosae II.’ 16 Kedua dokumen ini tampak telah dipersiapkan sesuai dengan rencana operasi Kodam IX untuk evakuasi setelah pemungutan suara, yang diketahui sebagai ‘Operasi Cabut’ dan sejalan dengan keseluruhan ‘Rencana Kontijensi 1999-2000’, yang disusun di markas besar TNI di Jakarta. 17 Walaupun kami belum mendapatkan salinan dari 15 Surat dari CNRT, Front Politik Internal, Sekretariat Komando Wilayah 4 kepada Political Section, UNAMET, bertanggal 1 September 1999. Salinan dokumen ini dimiliki oleh penulis. 16 Korem 164/WD, “Rencana Operasi Wira Dharma-99,” Dili, Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #33); dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Timor Timur, “Rencana Operasi Hanoin Lorosae II,” No. Pol: Ren Ops/04/VIII/1999, Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39). 17 Dalam beberapa dokumen TNI, Rencana Kontinjensi ini disebut “Rencana Tindakan Menghadapi Kontinjensi Purna Penentuan Pendapat di Timtim [Jika] Opsi-1 Gagal.” Lihat: “Direktif Panglima TNI, Nomor: 02/P/IX/1999, tentang Komando Penguasa Darurat Militer W ilayahTimor Timur,” [8] September 1999 (Koleksi HRU, Doc. TNI #9). 18 Pada tanggal 31 Agustus 1999, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo Hadisiswoyo mengatakan bahwa TNI telah mempersiapkan sebuah rencana kontinjensi untuk menghadapi segala kemungkinan di Timor Timur. Embassy of Japan, “Political News Round Up,” 31 Agustus 1999. Pada bulan Januari tahun 2000, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim lebih jauh memperjelas bahwa “Markas besar TNI … telah mempersiapkan sebuah rencana kontinjensi sementara Pangdam Udayana membuat sebuah rencana operasi.” Lihat Jakarta Post, 5 Januari 2000. ‘Operasi Cabut’ dan ‘Rencana Kontinjensi 1999-2000’ disebutkan secara eksplisit dalam satu surat perintah (No. Sprin/811/VII/1999) yang dikeluarkan oleh Brigadir Jenderal Simbolon, Kepala Staf Kodam IX, pada tanggal 14 Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK).


75

dua dokumen terakhir ini, kami mengetahui beberapa hal mengenainya.18 ‘Operasi Cabut’ dipersiapkan sesuai dengan surat perintah tertanggal 5 Mei 1999 dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, kepada Panglima Kodam IX, Mayor Jenderal Adam Damiri. Dalam perintah 5 Mei tersebut, Subagyo memerintahkan Damiri untuk menyusun satu rencana untuk “pemindahan ke belakang/pengungsian apabila Opsi Kedua [kemerdekaan] menjadi pilihan.”19 Rencana itu disusun dalam bulan Juli dan digerakkan di awal September 1999.20 Sedang ‘Rencana Kontinjensi 1999-2000’ tercatat dipersiapkan, atas perintah Jenderal Wiranto, oleh Mayor Jenderal Endriartono Sutarto, Asisten Operasi Kepala Staf Umum TNI. Dokumen 13 halaman itu memaparkan dengan begitu tepat apa yang benar-benar terjadi pada hari-hari dan minggu-minggu setelah pemungutan suara.21 Dua dokumen yang kami miliki (baik sebagian maupun seluruhnya) menguraikan rencana-rencana untuk pemindahan besar-besaran setelah pemungutan suara yang sangat sesuai dengan pemindahan yang benar-benar dilaksanakan pada bulan September 1999. Mereka yang dijadikan sasaran pemindahan menurut rencana, misalnya, termasuk sekitar 180.000 orang Timor Timur, dan sekitar 70.000 orang pegawai negeri sipil Indonesia, tentara dan polisi, berikut keluarganya.22 Jumlah seluruhnya orang yang dipindahkan yang disebutkan kedua rencana tersebut adalah sekitar 250.000 orang atau hampir tepat sama dengan jumlah yang dalam kenyataannya dipindahkan. Dokumen Polri juga menyertakan penilaian intelijen yang memperkirakan terjadinya penghancuran dan kekerasan yang luas di saat pro-kemerdekaan menang. Setidaknya seorang analis yang telah memeriksa dokumen-dokumen ini menyimpulkan bahwa “… militer tidak pernah merencanakan ‘pengalihan kekuasaan secara damai dan tertib …’ sebagaimana ditetapkan dalam Kesepakatan 5 Mei. Mereka secara rahasia berencana untuk kekacauan.”23 Analisis ini secara mendasar benar, dan fakta terkutuknya adalah bahwa pihak-pihak berwenang Indonesia bersikap tidak jujur dalam meyakinkan komunitas internasional bahwa mereka akan tetap berada di Timor Timur dan memelihara keamanan di sana, apa pun hasil pemungutan suara. Lebih jauh lagi, kebenaran analisis tersebut dikukuhkan sebagian oleh pernyataan-pernyataan di depan umum dan pribadi pejabat-pejabat tinggi Indonesia dalam minggu-minggu sebelum pemungutan suara. Di bulan Agustus 1999, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim dan Kolonel Noer Muis mengatakan kepada UNAMET tentang persiapan resmi untuk evakuasi besarbesaran setelah pemungutan suara. Kolonel Muis yang bersama Menteri Kehakiman dan Sekretaris Negara, Muladi, juga dikutip oleh pers mengenai hal tersebut. Muladi dilaporkan menyatakan tentang “kemungkinan besar” perpindahan sejumlah 19 Telegram rahasia (No. STR/172/1999) dari Kepala StafAngkatan Darat (ditandatangani oleh Wakil Kepala StafAngkatan Darat, Letnan Jenderal Johny J. Lumintang) kepada Pangdam IX Udayana, 5 Mei 1999 (KoleksiYayasan HAK, Doc #21). 20 Dalam satu telegram rahasia dari awal bulan September, Dandim Dili, Letnan Kolonel Soedjarwo, menginformasikan kepada Danrem, Kolonel Noer Muis, bahwa ‘Operasi Cabut’ secara resmi telah dimulai di Kabupaten Dili pada pukul 15.00 tanggal 6 September 1999 (Koleksi Yayasan HAK). 21 Greenlees dan Garran, Deliverance, halaman 209. 22 Satu lampiran (tentang kebutuhan logistik) untuk ‘Operasi Wira Dharma 99’ TNI memperkirakan jumlah total orang yang membutuhkan evakuasi adalah 251.187 orang yang dirinci sebagai berikut: Personil militer dan keluarganya (26.015 jiwa), Orang dari luar Timor Timur (43.347 jiwa), Orang Timor Timur (180.000). Lihat: Korem 164/WD, “Operasi Wira Dharma 99,” Lampiran D (Rencana Banmin), Sub-Lampiran-3 (Kebutuhan Angkutan),” Dili, Juli 1999, tanpa tanggal, (Koleksi Yayasan HAK, Doc #33). 23 Samuel Moore, “The Indonesian Milit ary’s Last Years in East Timor:An Analysis of Its Secret Documents,”Indonesia, No. 72 (Oktober 2001), halaman 41. 24 Lihat Sydney Morning Herald, 24 Agustus 1999; Jakarta Post, 26 Agustus 1999; dan Media Indonesia, 27 Agustus 1999. Lihat juga Ian Martin, Self-Determination in East Timor, halaman 82.

76


223.000 orang kalau pro-kemerdekaan menang.24 Tetapi, persoalannya tetap apakah dokumen-dokumen yang dipersoalkan tersebut membuktikan bahwa kekerasan yang telah terjadi setelah pemungutan suara direncanakan oleh pimpinan TNI dan/atau Polri. Jawaban yang jujur adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan demikian. Memang dokumendokumen tersebut tidak menyebutkan apa pun tentang kebijakan ‘pembumihangusan’ yang sering dikatakan telah mengarahkan tindakan TNI dan Polri setelah pemungutan suara. Bukti tentang perencanaan semacam itu mungkin ada di dalam dokumen-dokumen yang masih belum ditemukan yang menguraikan ‘Operasi Cabut’ Kodam IX atau mungkin dalam ‘Rencana Kontinjensi 1999-2000’ dari markas besar TNI. Namun tetaplah meragukan apakah dokumen-dokumen tersebut berisi pembahasan eksplisit tentang kebijakan pembumihangusan di masa setelah pemungutan suara. Sangat mungkin bahwa tidak ada rencana tertulis sama sekali, dan bahwa pencarian satu bukti dokumenter yang tidak bisa dibantah pada akhirnya tidak akan mendatangkan hasil. Walaupun demikian, kedua dokumen tersebut memberikan pemahaman yang mengungkapkan sikap resmi pemerintah terhadap Konsultasi Rakyat. Dokumendokumen tersubut menunjukkan bukti yang kuat bahwa Polri dan pihak berwenang militer secara formal mengambil posisi antipati terhadap pihak pro-kemerdekaan, terhadap banyak pengamat dari luar negeri, UNAMET, dan juga pimpinan Gereja Katolik. Penilaian intelijen yang disebutkan di dalam rencana ‘Operasi Hanoin Lorosae II’ Polri dengan jelas mengungkapkannya. 25 Penilaian itu menyebutkan beberapa organisasi dalam negeri dan internasional telah “melakukan tindakan-tindakan ofensif baik terhadap kelompok massa pro-integrasi maupun terhadap pemerintah Indonesia.” 26 Kelompok-kelompok yang digambarkan demikian mencakup: USAID (United States Agency for International Development – Badan Bantuan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional), AusAID (Australian Agency for International Development – Badan Bantuan Australia untuk Pembangunan Internasional), Carter Center yang berpusat di Amerika Serikat, dan sejumlah organisasi non-pemerintah Indonesia dan Timor Timur. Penilaian itu juga mengambil posisi yang sama tidak bersahabatnya terhadap UNAMET yang dikatakan “membawa misi politis sehingga terlihat adanya sikap keberpihakan dan diskriminatif ” terhadap kubu pro-integrasi, dan mendukung kubu prokemerdekaan. 27 Akhirnya, dokumen tersebut mengatakan bahwa mayoritas penduduk adalah penganut Katolik yang “fanatik” dan bahwa “Hal ini dimanfaatkan oleh pimpinan agama (Uskup) untuk kepentingan politiknya dengan mempengaruhi jemaatnya untuk mendukung salah satu kelompok (antiintegrasi).”28 ‘Rencana Operasi Wira Dharma-99’ TNI juga memberikan pemahaman yang sama pentingnya tentang cara berpikir para pejabat militer. Dalam satu bagian yang berjudul “Pasukan Musuh,” dokumen tersebut memasukkan CNRT, DSMPTT (Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur) dan Ojetil (Organização 25 Judul lengkap dari penilaian tersebut yang terkandung dalam dokumen ‘Operasi Hanoin Lorosae II’ adalah: “Perkiraan Keadaan Intelijen Kepolisian Khusus tentang Menghadapi Kontijensi Opsi I dan Opsi II di Polda TimorTimur” (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39). 26 Polda Timor Timur, “Perkiraan Keadaan Intelijen,” halaman 4 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39). 27 Polda Timor Timur, “Perkiraan Keadaan Intelijen,” halaman 2 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39). 28 Polda Timor Timur, “Perkiraan Keadaan Intelijen,” halaman 5 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).


77

de Juventude de Timor-Leste – Organisasi Pemuda Timor Timur) yang semuanya adalah kelompok sipil pro-kemerdekaan, dan semuanya menjadi sasaran utama kekerasan yang dilakukan oleh kekuatan pro-Indonesia. Paragraf pembuka pada bagian “Pasukan Musuh” dari rencana operasi tersebut menjelaskan bahwa: “Pasukan musuh merupakan kelompok masyarakat Timor Timur yang anti integrasi dengan Indonesia dan menolak opsi otonomi khusus yang ditawarkan Pemerintah RI.”29 Dengan demikian, meskipun dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa kekerasan setelah pemungutan suara direncanakan pada tingkat paling tinggi, dokumen-dokumen tersebut memberikan bukti penting tentang tanggungjawab militer dan Polri atas kekerasan tersebut. Salah satunya, dokumendokumen tersebut menegaskan bahwa pihak-pihak berwenang militer dan kepolisian Indonesia secara resmi mengambil posisi yang secara terang-terangan melanggar janji untuk tidak berpihak sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam Kesepakatan 5 Mei. Dokumen-dokumen tersebut juga membuktikan bahwa permusuhan terhadap pihak pro-kemerdekaan – bahkan hingga tingkat yang menggambarkan orang sipil sebagai “pasukan musuh” – merupakan persoalan kebijakan, dan bukannya terbatas pada sikap sejumlah kecil ‘oknum’ yang didorong oleh ‘emosi’. Akhirnya, dengan memberikan rincian mengenai sikap militer dan Polri terhadap organisasi dan individu tertentu, dokumen-dokumen ini juga membantu menjelaskan pola tertentu pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1999. Dengan sikap permusuhan yang terbuka seperti diungkapkan dalam dokumen-dokumen kebijakan utama tersebut, maka lebih mudah untuk memahami mengapa kelompok-kelompok tertentu – mencakup CNRT, DSMPTT, dan Gereja Katolik – secara khusus dijadikan sasaran. Ringkasnya, dokumen-dokumen ini tidak memberikan bukti yang definitif tentang keterlibatan langsung jajaran tingkat tinggi pemerintah Indonesia dalam perencanaan atau pelaksanaan tindak kekerasan yang spesifik. Kenyataannya, analisis yang disampaikan di sini menunjukkan bahwa perencanaan kekerasan mungkin tidak pernah dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk tulisan. Sehingga, tuntutan atau bantahan akan pertanggungjawaban resmi pemerintah Indonesia atas kekerasan yang terjadi harus ditetapkan melalui analisis tentang peristiwa-peristiwa yang diamati di lapangan, dan penelitian yang lebih sabar terhadap ratusan dokumen yang sekarang tersedia. Dari sudut pandangan seperti itu, enam dokumen tersebut dalam hal tertentu dapat menyumbang pada pemahaman kita tentang kekerasan. Pertama, dokumendokumen ini membantu dalam menetapkan keberadaan dan sifat hubungan antara TNI dan milisi. Kedua, dokumen-dokumen ini menunjukkan secara pasti bahwa ada pembahasan pada jajaran tingkat tertinggi TNI mengenai rencana-rencana darurat, termasuk rencana-rencana untuk evakuasi besar-besaran, dan setidaknya kemungkinan perusakan fisik sebagai bagian dari evakuasi itu. Ketiga, dokumendokumen tersebut memperlihatkan tanpa keraguan bahwa pihak-pihak berwenang militer dan kepolisian secara resmi mengambil posisi bermusuhan terhadap kubu pro-kemerdekaan (dan terhadap PBB), suatu posisi yang melanggar kewajiban mereka yang ditetapkan dalam Kesepakatan 5 Mei. Dokumen-dokumen yang dikaji dalam bab ini juga memberikan satu petunjuk bahwa pelaku-pelaku utama yang bertanggungjawab atas kebijakan dan perencanaan 29

Korem 164/WD, “Rencana Operasi Wira Dharma-99,” Dili, Juli 1999, halaman 2 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #34).

78


militer di Timor Timur meliputi: Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo; Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Johny Lumintang; Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung; Panglima Komando Daerah Militer IX, Mayor Jenderal Adam Damiri; Komandan Korem 164/Wira Dharma, Kolonel Tono Suratman; dan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen. Walaupun tidak secara khusus disebut di dalam dokumen-dokumen yang tersedia, kita bisa beranggapan bahwa para perwira yang bertanggungjawab atas operasi, baik di Markas Besar TNI maupun di Kodam IX, juga terlibat.

79

BAGIAN III MILISI DAN PIHAK BERWENANG

80



Persoalan tanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap umat manusia di Timor Timur sangat bergantung pada sifat hubungan antara milisi dan pihak-pihak berwenang Indonesia. Apabila, seperti diklaim oleh pemerintah Indonesia, milisi bertindak tanpa dukungan atau persetujuan pemerintah, maka tanggungjawab atas kejahatan yang mereka lakukan terletak di pundak milisi itu sendiri. Di lain pihak, jika milisi dibentuk oleh pihak-pihak berwenang Indonesia, serta menerima dukungan dan arahan dari para pejabat Indonesia, maka tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh milisi juga ada pada pihak yang berwenang tersebut. Bab ini merupakan yang pertama dari tiga bab di dalam laporan ini yang mempelajari hubungan tersebut secara rinci, dengan menggunakan begitu banyak bukti dokumenter dan kesaksian. Dengan memusatkan perhatian pada tiga jenis bukti – hubungan historis antara milisi dan TNI, keterlibatan para pejabat tinggi dalam membentuk milisi, dan pemberian pengakuan hukum kepada milisi – bab ini secara meyakinkan memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok milisi itu dibentuk, didukung, dan disahkan oleh para pejabat Indonesia. Selanjutnya, temuan tersebut berarti bahwa pihak-pihak berwenang Indonesia tersebut mengemban tanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia, meskipun pelanggaranpelanggaran itu secara langsung dilakukan oleh milisi.

6.1 Pola Historis Keberadaan milisi-milisi bukanlah gejala baru di Timor Timur. Mereka telah muncul, dalam beberapa bentuk, setidaknya sejak zaman kekuasaan Portugis, dan tanpa terputus selama masa pendudukan Jepang dan invasi Indonesia. Sejak tahun 1975, sejarah milisi terkait erat dengan angkatan darat Indonesia, dan khususnya dengan pasukan kontra-pemberontakan Kopassus. Milisi sudah lama menjadi unsur pokok dalam strategi kontra-pemberontakan dan kontra-intelijen Indonesia setidaknya sejak dasawarsa 1950-an. Milisi-milisi tersebut dimobilisasi dalam setiap operasi kontra-pemberontakan yang pernah dilaksanakan oleh angkatan darat Indonesia. Walaupun mendapatkan pembenaran melalui doktrin militer ‘pertahanan keamanan rakyat semesta,’ alasan utama mengapa mereka digunakan adalah karena mereka murah dan efektif, mereka membantu membangun ikatan loyalitas dengan pasukan pendudukan, dan mereka ini menjadi sarana pengingkaran yang bisa meyakinkan bagi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tentara. Sejarah tersebut memberikan bukti yang kuat bahwa milisi-milisi yang muncul


81

di Timor Timur pada 1999 merupakan bagian dari operasi intelijen militer yang terarah dan dipersiapkan dengan baik. Pandangan sekilas pada sejarah tersebut menegaskan bahwa jelas bahwa segala sesuatu tentang organisasi, bahasa, gaya dan repertoar dari milisi modern berasal dari doktrin militer Indonesia yang sudah mapan dan praktek kesejarahan. Ini juga membantu menjelaskan bagaimana milisi dapat tumbuh cepat, secepat yang mereka lakukan di seluruh Timor Timur di tahun 19981999. Bahkan sebelum invasi di bulan Desember 1975, para perencana militer Indonesia berusaha memobilisasi penduduk lokal untuk mengumpulkan informasi intelijen dan membantu operasi-operasi militer. Pada bulan September 1975, satu laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat dengan jelas bahwa, “Intelijen Indonesia … telah melatih, mengorganisasikan, dan secara rahasia memasukkan 650 pasukan ireguler orang Timor ke Timor Portugis untuk membendung gerak maju pasukan Fretilin.”1 Dalam masa setelah invasi, pasukan militer Indonesia membentuk kelompok-kelompok milisi lokal, yang dikenal sebagai kelompok ‘Partisan,’ di setiap tempat setelah mereka membangun kontrol yang cukup. Sisa-sisa dari kelompok-kelompok awal ‘Partisan’ ini tetap terlihat di beberapa bagian Timor Timur dalam tahun 1999, dan sebagian anggota mereka aktif dalam kelompok-kelompok milisi baru. Dengan dimulainya operasi militer besar yang baru di bulan September 1977, angkatan darat Indonesia bahkan memulai dengan lebih bersemangat merekrut penduduk Timor Timur untuk bertempur di pihaknya. Ribuan rakyat biasa Timor Timur diwajibkan untuk bergabung dalam operasi-operasi militer terhadap kelompok pro-kemerdekaan Fretilin, yang digambarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai komunis. Di awal dasawarsa 1980-an, penggunaan pasukan-pasukan sipil semacam itu telah dilembagakan. Pasukan-pasukan milisi setengah tetap kini menyebar luas di seluruh Timor Timur, dalam jumlah yang tertentu ada di setiap desa dan kota; dan mereka dikontrol ketat oleh perwira militer maupun pejabat pemerintah Indonesia lainnya, dengan dukungan resmi dari Bupati, Camat, dan Kepala Desa. Beberapa dokumen rahasia angkatan darat dari tahun 1982 memberikan rincian penting tentang asal-usul dari kesatuan-kesatuan milisi ini dan peran mereka dalam strategi kontra-pemberontakan angkatan darat.2 Dokumen-dokumen itu membuat jelas, misalnya, bahwa dasar strategi ini adalah doktrin militer ‘pertahanan keamanan rakyat semesta.’3 Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa dalam prakteknya ini berarti bahwa rakyat Timor Timur dapat diharapkan untuk digalang melawan ‘musuh’ pada saat yang ditentukan. Perlu dicatat juga bahwa sebagian dari dokumen-dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen Korem Timor Timur Mayor Williem T. da Costa, yang kemudian menjabat sebagai Kepala Staf (1997-1998) dan selanjutnya Panglima (2000-2002) Komando Daerah Militer IX. Sebagian besar orang yang diwajibkan dan ‘sukarelawan’ setempat dikelompokkan ke dalam dua badan resmi yang berbeda, namun terkait – Ratih 1 U.S. Department of State, dikutip dalam James Dunn, Timor: A People Betrayed, Sydney, NSW: ABC Books, 2001, halaman 193. 2 Delapan dokumen tersebut ditulis oleh Seksi Intelijen dari Komando Resor Militer (Korem) Timor Timur, dan ditandatangani oleh Komandan Korem, Kolonel Rajagukguk, atau oleh Kepala Seksi Intelijen Korem Mayor WilliemT. da Costa. 3 Setelah menyebutkan secara tersurat doktrin ini, salah satu dokumen menyatakan secara luas: “Dengan demikian … pada dasarnya seluruh rakyatlah yang menjadi pelawan musuh.” Lihat Korem 164/Wira Dharma, Seksi Intel, “Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih,” disusun oleh Mayor Williem T. da Costa, 1982, halaman 2.

82


dan Hansip – dan peran dari masing-masing badan tersebut dalam menghabisi musuh dinyatakan secara rinci dalam dokumen-dokumen resmi. Kedua badan itu adalah satuan-satuan pembantu yang bertempat di desa, yang dirancang untuk membantu angkatan bersenjata dalam mendeteksi dan memerangi musuh. Seperti milisi-milisi di tahun 1999, kedua badan itu diorganisasikan menurut garis militer yang dibagi ke dalam Kompi, Peleton, dan Regu dan ‘dibina’ oleh berbagai tokoh militer, termasuk Komandan Rayon Militer (Danramil), prajurit dari Batalyon 745, dan wakil dari satuan intelijen Kopassus yang besar kekuasaannya, SGI (Satuan Tugas Intelijen). 4 Dengan kata lain, kedua badan itu merupakan replika nyata dari milisi yang muncul di tahun 1999. Kesatuan yang paling dasar adalah Ratih (Rakyat Terlatih). Orang yang direkrut ke dalam Ratih mendapatkan latihan dasar militer, dengan penekanan pada disiplin dan ideologi. Walaupun Kepala Desa biasanya menjadi komandan resmi mereka, namun dalam kenyataannya mereka dikendalikan oleh perwira-perwira militer.5 Setingkat di atas Ratih dalam hirarki militer adalah Hansip (Pertahanan Sipil). Mereka mendapatkan latihan militer yang lebih intensif, biasanya membawa senjata api, dan melaksanakan berbagai fungsi tempur, termasuk pengamatan. Dalam kenyataannya Hansip dibagi dalam dua bagian, yang salah satunya (Kamra – Keamanan Rakyat) bertugas sebagai pembantu polisi. Bagian lainnya adalah Wanra (Perlawanan Rakyat) yang ditugaskan pada angkatan darat. Dalam prakteknya, Wanra jauh lebih penting daripada Kamra, sehingga istilah Wanra dan Hansip menjadi biasa saling dipertukarkan. Selain pasukan-pasukan milisi dasar ini, di akhir dasawarsa 1970-an dan 1980an angkatan darat juga membentuk sejumlah kesatuan paramiliter yang lebih terlatih, meliputi: Makikit, Halilintar, Tim Saka, Tim Sera, 59/75 Junior, Tim Alfa, dan Railakan. Kesatuan-kesatuan ini melaksanakan peran pengamatan, intelijen, dan tempur yang penting, selain juga mengambil bagian dalam operasi-operasi khusus, termasuk pembunuhan. Kesatuan-kesatuan ini secara resmi dikoordinasikan di tingkat Komando Distrik Militer (Kodim), tetapi memiliki hubungan erat dan sering melakukan operasi bersama pasukan elit kontra-pemberontakan, Kopassus – dan khususnya Satuan Tugas Intelijen (SGI) dan satuan operasional yang dikenal sebagai Nanggala. 6 Hubungan dekat yang terus-menerus antara kelompok-kelompok paramiliter dan Kopassus/TNI ditegaskan oleh satu dokumen, bertanggal 2 Januari 1998, yang disusun oleh ‘Pos Nanggala-13 Satuan Tugas Intelijen’. Dokumen itu memuat daftar 57 orang anggota kesatuan paramiliter Saka di Kecamatan Baguia, Kabupaten Baucau.7 Selain mengindikasikan bahwa kesatuan paramiliter Saka dalam kenyataannya dikoordinasikan oleh SGI, dokumen itu juga menunjukkan dengan jelas bahwa banyak anggota kesatuan Saka adalah anggota Nanggala-13, yang dipimpin Kopassus. Dengan kata lain, di akhir tahun 1998 Saka dan sangat mungkin kesatuan-kesatuan paramiliter lain tidak hanya didukung oleh TNI, namun sesungguhnya mereka adalah kesatuan TNI. 4 Kehadiran SGI dan prajurit-prajurit Batalyon 745 disebutkan dalam: Korem 164/ Wira Dharma, Seksi Intel, “Petunjuk Tehnis tentang Desa” (Juknis/01-A/IV/1982), halaman 6-7. 5 Korem 164/Wira Dharma, Seksi Intel, “Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih,” halaman 2 dan 6. 6 Nanggala merupakan satuan khusus Kopassus, yang dibentuk di akhir dasawarsa 1970-an. Satu satuan yang disebut Nanggala 28 dipimpin oleh Prabowo Subianto sewaktu muda, bertanggungjawab atas pembunuhan panglima Fretilin, Nicolau Lobato di bulan Desember 1978. 7 Komandan Pos Nanggala-13, SatuanTugas Intelijen (Sersan Kepala Mudji Maulani), “Daftar Nama NamaAnggota Sera (Surwan) Kec. Baguia,” 2 Januari 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #2).


83

Jaringan organisasi-organisasi paramiliter dan milisi ini membentuk sebuah pengaman yang esensial di dalam pendudukan Indonesia dan operasi kontrapemberontakan di Timor Timur sepanjang dua dasawarsa selanjutnya. Hansip, Ratih, beserta infrastruktur paramiliter terus berfungsi sepanjang periode ini, dan menjadi model untuk repertoar dasar latihan, berbaris, berpatroli, dan bertempur yang dikenal di seluruh Timor Timur tahun 1999. Lebih jauh lagi, banyak dari kesatuan-kesatuan milisi yang sepertinya muncul tiba-tiba di tahun 1999 dalam kenyataannya adalah sisa-sisa dari kesatuan-kesatuan milisi dan paramiliter lama yang telah dibentuk sejak akhir dasawarsa 1970-an dan terus berfungsi di masa antara itu.8 Sebenarnya, seperti yang nanti dijelaskan dalam bab ini, pada tahun 1999 pihak berwenang Indonesia sering menyebut milisi dengan menggunakan terminologi yang lama. Walaupun demikian, mereka bukanlah satu-satunya model bagi milisi yang muncul di tahun 1999. Dalam dasawarsa 1990-an, versi baru pasukan milisi – yang lebih menyerupai regu pembunuh daripada kesatuan bantuan warga – mulai membuat kehadirannya terasa di Timor Timur. Manifestasi yang paling dikenal dari bentuk baru ini disebut kelompok Ninja, yang pertama kali dilaporkan ke luar negeri pada tahun 1991, tetapi sangat mungkin sudah ada setahun atau dua tahun sebelumnya.9 Kelompok-kelompok Ninja ini berkeliaran di jalan-jalan pada tengah malam, memakai pakaian hitam, kepala mereka terbungkus dengan semacam topeng berwarna gelap terbuat dari rajutan benang yang menutup seluruh kepala kecuali bagian mata. Mereka mengganggu, menculik, dan kadang-kadang membunuh pendukung-pendukung kemerdekaan, kemudian meninggalkan mayat para korban di tempat-tempat umum. Bagi orang Indonesia, dan mungkin juga bagi orang Timor Timur, kehadiran Ninja ini membangkitkan ingatan tentang pembunuhan menakutkan yang disponsori negara terhadap sekitar 5.000 orang yang diduga penjahat kecil di pertengahan dasawarsa 1980-an di Indonesia, yang dikenal dengan singkatan Petrus (penembakan misterius).10 Pembunuhan tersebut dilaksanakan oleh orang-orang berpakaian sipil dan bertopeng, dan mayat korban biasanya ditinggalkan di tempat umum. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengelak bertanggungjawab. Namun di tahun 1989 Presiden Suharto menyatakan dalam buku riwayat hidupnya bahwa pembunuhan tersebut memang kebijakan pemerintah – ‘schok therapie’ untuk mengendalikan kriminalitas. Pengakuan itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar tangan resmi militer juga yang mengarahkan Ninja di Timor Timur. Militer Indonesia juga mulai mengaktifkan dan mengarahkan kembali pasukanpasukan milisinya di wilayah pedesaan Timor Timur pada waktu itu. Dalam bulan Oktober 1993, seorang juru bicara angkatan darat mengumumkan bahwa sekitar 3.844 orang Timor Timur baru-baru ini telah diambil sumpah untuk menjadi 8 Daftar anggota kesatuan Saka, Januari 1998 yang dikutip di atas, misalnya, menunjukkan bahwa banyak dari 57 anggota yang terdaftar telah bergabung dengan kesatuan itu lebih dari sepuluh tahun sebelumnya. Sementara banyak tahun masuk yang tercantum dalam dokumen sulit dibaca, sebagian besar berasal dari dasawarsa 1980-an dan setidaknya 11 adalah dari akhir dasawarsa 1970-an (Koleksi Yayasan HAK, Doc #2). Sama juga halnya, menurut sepucuk surat dari Eurico Guterres kepada Kepala Kepolisian Resor Dili bertanggal 22 Juni 1999, setidaknya 93 anggot a milisi Aitarak pada saat itu adalah anggota kesatuan pembantu kepolisian, Kamra. Lihat: Komandan, Komando PasukanAitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Kapolres Dili, 22 Juni 1999 (Koleksi SCU, Doc #244). 9 Bukti-bukti yang tidak langsung menunjukkan bahwa Ninja ini muncul di akhir dasawarsa 1980-an, ketikaAbílio Soares, pemimpinApodeti yang kemudian menjadi Gubernur yang memiliki hubungan dekat dengan Prabowo Subianto, menjadi Walikota Dili. 10 Tentang pembunuhan Petrus, lihat David Bourchier, “Crime, Law and Authority in Indonesia,” dalam Arief Budiman (penyunting), State and Civil Society in Indonesia, halaman 177-211.

84


anggota pasukan pendukung. Juru bicara ini tidak menyebut mereka Ratih dan Hansip, atau Wanra, tetapi orang-orang yang telah disumpah itu ia sebut sebagai ‘Pasukan Adat.’ Keputusan untuk memobilisi pasukan pendukung ini, dan pilihan nama yang aneh mungkin berkaitan dengan kenyataan bahwa Indonesia pada saat itu mendapatkan tekanan internasional yang kuat untuk mengurangi kehadiran tentaranya di Timor Timur, dan juga untuk menunjukkan perkembangan di bidang hak asasi manusia. Di tahun 1995 sebuah kelompok pro-Indonesia yang baru muncul dengan banyak ciri dari kelompok Ninja yang terdahulu – yang sekarang bercampur dengan ciri-ciri gangster terkenal di Jawa yang memiliki kaitan politik (yang dikenal dengan sebutan preman). Kelompok baru ini disebut Garda Paksi (Garda Pemuda Penegak Integrasi).11 Peran yang ditugaskan kepada Garda Paksi rupanya adalah menyusup ke perlawanan bawah tanah dan memancing keributan di kalangan rakyat Timor Timur. Berpakaian hitam-hitam dan bersenjatakan pisau, mereka menteror Dili dan kota-kota lain, melempar batu, membakari rumah-rumah, memasang penghalang jalan, menculik, dan kadang-kadang membunuh aktivis kemerdekaan. Seperti Ninja, para anggota dan pemimpin Garda Paksi memiliki hubungan dengan jaringan kriminal dan Kopassus. 12 Kami mengetahui hubungan historis Garda Paksi dengan Kopassus/TNI baik melalui bukti-bukti dokumenter maupun yang lain. Di antara dokumen-dokumen itu yang paling banyak mengungkapkan adalah laporan bulanan, bertanggal 10 November 1995, tentang latihan untuk rekrutan Garda Paksi di Surabaya, Jawa Timur. Laporan itu ditandatangani oleh seorang perwira TNI (Kapten Handy Geniadi) dan memberikan perhatian khusus pada latihan intelijen yang diberikan kepada rekrutan. Laporan itu tidak mengatakan secara eksplisit bahwa latihan tersebut dikoordinasi oleh Kopassus, namun kesimpulan itu bisa ditarik secara logis dari fakta bahwa satu-satunya perintah yang dikutip sebagai dasar pembuatan laporan itu adalah satu surat perintah Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Komandan Kopassus. 13 Bukti tambahan tentang hubungan antara Kopassus dan Garda Paksi terletak dalam fakta bahwa komandan SGI di Dili periode 1996-1999 sebelumnya bertugas melatih Garda Paksi di Jawa Tengah dan kemudian di Surabaya. Garda Paksi masih tetap aktif di tahun 1998, dan terus mendapatkan dukungan kuat dari pihak berwenang Indonesia. Satu pertemuan Garda Paksi tanggal 22 Juni 1998 dihadiri antara lain oleh Gubernur Timor Timur, Ketua DPRD Timor Timur, dan Bupati Lautem. Satu laporan rahasia intelijen militer tentang pertemuan tersebut, yang disampaikan kepada Komandan Resor Militer Timor Timur, Kolonel Suratman, pada tanggal 23 Juni 1998 mengutip pernyataan sang Gubernur: “Saya secara resmi menyatakan masuk sebagai anggota Gada Paksi.” 14 Garda Paksi bertahan sampai awal tahun 1999 ketika, nyaris tiba-tiba, kelompok itu menghilang dan kelompok milisi Aitarak muncul sebagai penggantinya. Garda Paksi (kadang-kadang disebut Gada Paksi) diresmikan dalam bulan Juli 1995. Reuters, 19 Juli 1995. Seorang tokoh senior pro-Indonesia yang melarikan diri dari Timor Timur di tahun 1999 mengatakan kepada seorang wartawan Australia bahwa pemerintah Indonesia telah menghapuskan hutang judi Eurico Guterres sebagai suap kepadanya untuk memimpin Garda Paksi. Lihat, “Timor Coup Planned,” The Age, 22 Juni 1999. 13 Surat perintah tersebut adalah ‘Sprin/489/VII/1995’. Lihat: Komandan Kelompok BLK Surabaya (Kapten Handy Geniadi), “Laporan Bulanan Kegiat an Pelatihan Gada Paksi di BLK Surabaya,” 10 November 1995 (KoleksiYayasan HAK, Doc #1). 14 Lihat: Dandim 1627 (Letnan Kolonel Endar Priyanto) kepada Danrem 164/WD dan lain-lain, “Laporan hasil pertemuan di Gada Paksi,” 23 Juni 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #3). 11 12


85

Hubungan antara dua kelompok tersebut dipersonifikasi oleh jalur karir dari salah seorang pemimpin milisi Timor Timur yang paling terkenal: Eurico Guterres. Di antara tahun 1995 sampai Januari 1999, ia adalah pemimpin Garda Paksi.15 Ketika milisi dimobilisasi di awal tahun 1999, ia mendapatkan imbalan untuk kesetiaannya dengan diangkat menjadi komandan Aitarak, dan komandan Sektor B seluruh milisi (PPI). Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa hubungan dengan Kopassus/SGI berubah dengan terjadinya perubahan Garda Paksi menjadi Aitarak. Pendeknya, milisi yang tampak hadir secara tiba-tiba pada tahun 1999 sama sekali tidak baru. Banyak kelompok milisi yang sudah berkeliaran selama beberapa tahun, walaupun sering dengan nama yang berbeda. Fakta itu membantu menjelaskan bagaimana milisi bisa diorganisasikan dan dimobilisasi dengan begitu cepat pada tahun 1999. Ini juga membantu menjelaskan gaya khas dan repertoar kekerasan mereka. Diciptakan oleh kekuasaan Indonesia selama 24 tahun, dan dibentuk oleh doktrin dan praktek militer Indonesia, milisi melakukan brutalitas terencana yang menjadi sentral dari budaya kelembagaan TNI itu sendiri. Yang terpenting, pola historis mobilisasi milisi oleh TNI mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa milisi yang menjadi menonjol di tahun 1999 merupakan produk dari strategi standar TNI, yang darinya tindakan kekerasan yang mereka lancarkan merupakan satu bagian penting.

6.2 Pembentukan Milisi Terdapat bukti yang meyakinkan bahwa hubungan erat antara pihak berwenang Indonesia dan milisi berlanjut sepanjang 1999, dan bahwa para perwira tinggi militer dalam kenyataannya secara langsung terlibat dalam pembentukan dan koordinasi milisi pada periode tersebut. Bukti-bukti itu datang baik dari pernyataan-pernyataan mantan tokoh pro-integrasi, dan dari komunikasi rahasia antara para perwira tinggi TNI dan pejabat pemerintah sipil. Karena sifat dan tindakan kelompok-kelompok tersebut, maka keterlibatan pihak berwenang dalam pembentukan milisi mungkin menjadi perangsang untuk melakukan, dan karenanya keterlibatan dalam, pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kejahatan terhadap umat manusia. Beberapa informasi tentang peran para perwira tinggi TNI di dalam membentuk milisi di akhir tahun 1998 dan awal 1999 – dan tentang perintah TNI untuk melakukan tindak kekerasan – datang dari para mantan pejabat pemerintah Indonesia dan tokoh Timor Timur pro-Indonesia. Di awal tahun 1999, tokoh lama pro-integrasi Tomás Gonçalves mengatakan kepada televisi Australia bagaimana pembentukan milisi dimulai pada tahun 1998: “Perintah datang dari panglima daerah [Mayor Jenderal] Adam Damiri kepada komandan Timor Timur [Kolonel Tono Suratman] dan komandan Pasukan Khusus [Letnan Kolonel] Yayat Sudrajat – habisi semua CNRT, semua orang pro-kemerdekaan, termasuk orang tua, 15 Guterres tampaknya tetap menjadi pemimpin Garda Paksi sampai beberapa saat di bulan Januari 1999, ketika ia menulis surat kepada Pemerintah Daerah Timor Timur meminta uang Rp 7,5 juta untuk mendukung kegiatan Garda Paksi. Lihat: Ketua DPP Gada Paksi (Eurico Guterres) kepadaAsisten III Kessos SekwildaTingkat ITimor Timur, Januari 1999 (Koleksi SCU, Doc #205). Setelah tanggal tersebut, Garda Paksi menghilang dari peredaran. Untuk suatu waktu, kelompok itu digantikan oleh FPTT (Forum Persatuan Timor Timur) satu organisasi pro-integrasi yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1998, dan dipimpin oleh Guterres. Dalam kedudukan itu di bulan Januari 1999 Guterres menulis kepada Kepala Biro Keuangan Pemerintah Daerah Timor Timur, untuk meminta agar seorang staf biro tersebut ditugaskan membantu FPTT. Staf itu adalah Inácio de Jesus Soares, yang kemudian muncul sebagai Wakil Komandan Aitarak. Lihat: Ketua Umum Forum PersatuanTimor Timur (Eurico Guterres) kepada Kepala Biro Keuangan PemdaTk-1 Timor Timur, 5 Januari 1999 (Koleksi SCU, Doc #159); dan Forum Persatuan Timor Timur (FPTT) kepada Danrem 164/WD, [Desember] 1998 (Koleksi SCU, Doc# 233). FPTTt ampaknya dibubarkan pada satu hari di bulan Januari 1999 dan digantikan dengan Aitarak dan FPDK.

86


anak laki-laki dan perempuan, dan cucu-cucunya. Komandan Sudrajat menjanjikan pembayaran Rp 200.000 [US$ 26,6] per orang kepada siapa saja yang mau masuk milisi.”16 Sumber-sumber yang lain menegaskan peran sentral Adam Damiri, Tono Suratman, dan Yayat Sudrajat dalam membentuk milisi, tetapi menunjukkan juga bahwa perwira yang lebih tinggi – khususnya Mayor Jenderal Kiki Syahnakri dan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim – juga terlibat secara langsung. Sumbersumber tersebut telah menggambarkan serangkaian pertemuan yang terjadi dari pertengahan tahun 1998 hingga awal 1999, di Dili, Denpasar, dan Jakarta, dimana para perwira tinggi TNI merumuskan rencana-rencana untuk mobilisasi pasukan milisi. Banyak dari bukti tentang pertemuan tersebut diringkaskan di dalam satu surat dakwaan terhadap delapan pejabat senior Indonesia, yang diajukan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat Timor-Leste pada bulan Februari 2003.17 Halamanhalaman yang relevan dengan persoalan pembentukan milisi terbaca sebagai berikut: “11. Pada atau sekitar bulan Agustus 1998, Adam Rachmat DAMIRI mengatur agar seorang Timor-Leste pemimpin pro-Indonesia dapat terbang dari Timor-Leste ke Denpasar, Bali untuk sebuah pertemuan. Pada pertemuan ini, DAMIRI memberitahukan pemimpin orang Timor-Leste tersebut untuk mendirikan sebuah kelompok untuk mempromosikan integrasi. 12. Pada atau sekitar bulan Agustus 1998, DAMIRI mengadakan perjalanan ke Dili dan bertemu dengan para komandan TNI dan pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste. Suhartono SURATMAN hadir pada pertemuan ini. DAMIRI memberitahu kelompok itu bahwa terdapat banyak perhatian internasional yang difokuskan terhadap Timor-Leste dan ini merupakan masalah untuk Indonesia. Dia menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus merancang sebuah rencana untuk membentuk organisasi-organisasi yang akan menyebarkan perasaan pro-Indonesia di seluruh Timor-Leste. Dia memberitahukan mereka bahwa mereka harus menciptakan sebuah pasukan pertahanan sipil yang tegas sesuai dengan model yang sebelumnya telah didukung oleh TNI dan bahwa pasukan ini seharusnya diperbesar dan dikembangkan untuk menjaga integrasi. 13. Pada atau sekitar bulan November 1998, Adam DAMIRI sekali lagi mengadakan perjalanan ke Timor-Leste. Selama kunjungan ini dia bertemu dengan para pemimpin pro-Indonesia di Dili, termasuk orang-orang yang kemudian menjadi pemimpin kelompok-kelompok milisi. DAMIRI minta para laki-laki ini untuk gabung bersama dan membantu TNI untuk melawan kelompok pro-kemerdekaan … Selama kunjungan ini dengan para pemimpin pro-Indonesia, DAMIRI memuji Eurico Guterres yang akan menjadi pemimpin milisi di masa depan sebagai pemuda yang bersedia berjuang untuk integrasi dan mengatakan bahwa dia bersedia memberikan lima puluh juta rupiah 16 17

ABC, Four Corners, “The Ties That Bind,” 14 Februari 1999. Timor-Leste, Wakil Jaksa Penuntut untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003.


kepada Guterres untuk mulai pekerjaannya. 14. Pada atau sekitar bulan November 1998, SURATMAN bertemu dengan para pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di markasnya di Dili. Yayat SUDRAJAT hadir pada pertemuan ini. SURATMAN memberitahu kepada kelompok tersebut bahwa dia ingin Eurico Guterres, yang akan menjadi pemimpin milisi di masa depan, untuk membentuk sebuah organisasi baru untuk membela integrasi yang mirip kelompok pemuda pro-Indonesia Gada Paksi. 15. Pada awal tahun 1999 Zacky Anwar MAKARIM menerima para anggota pendiri kelompok pro-Indonesia Barisan Rakyat Timor Timur [BRTT] di kantornya di Jakarta. Selama pertemuan ini dia mengatakan bahwa perang gerilya akan dibutuhkan untuk mengatasi para pendukung kemerdekaan kalau opsi otonomi kalah dalam jajak pendapat. 16. Pada atau sekitar bulan Pebruari 1999, DAMIRI bertemu dengan para pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di Markas Besar Komando Daerah Militer IX di Denpasar, Bali. DAMIRI memberitahukan para laki-laki tersebut bahwa TNI siap untuk memberikan dukungan rahasia kepada pasukan pro-Indonesia. Dia menjelaskan bahwa hal ini harus rahasia untuk menghindari perhatian dan kritik internasional. DAMIRI minta para laki-laki tersebut untuk mengumpulkan orang Timor-Leste yang telah bertugas di TNI. Dia memberitahukan mereka bahwa mereka seharusnya bertemu dengan SURATMAN untuk menerima pengarahan selanjutnya. 17. Pada atau sekitar bulan Pebruari 1999, SURATMAN bertemu dengan seorang pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di Dili. Dia memberitahukannya bahwa karena TNI berada dibawah sebuah rezim reformasi, TNI tidak dapat ikut serta dalam operasi terbuka untuk melawan gerakan kemerdekaan. SURATMAN minta pemimpin pro-Indonesia untuk membentuk sebuah kelompok milisi. SURATMAN mengatakan bahwa TNI bersedia memberikan bantuan macam apapun yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok milisi. 18. Pada atau sekitar bulan Pebruari 1999, SUDRAJAT bertemu dengan personil TNI dan para pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di markas Satuan Tugas Intelijen di Dili. SUDRAJAT memberitahukan kelompok tersebut bahwa Satuan Tugas Intelijen mempunyai sebuah daftar pendukung kemerdekaan yang akan dibunuh. Dia mengatakan bahwa Satuan Tugas Intelijen dan kelompok-kelompok pro-Indonesia akan bekerjasama untuk melaksanakan pembunuhan ini. Dia mengatakan bahwa pasukan KOPASSUS berpakaian sebagai penjahat akan mulai melaksanakan pembunuhan pendukung pro-kemerdekaan. 19. Pada atau sekitar bulan Maret 1999, Kiki SYAHNAKRI bertemu

87

88


dengan para pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di Markas Besar TNI di Jakarta. SYAHNAKRI memberitahukan kelompok tersebut bahwa TNI akan mendukung usaha pro-Indonesia dan bahwa MAKARIM bertanggungjawab atas koordinasi kegiatan menjelang jajak pendapat. SYAHNAKRI memberitahukan mereka bahwa senjata api telah dikirim ke Timor-Leste dan ketika mereka kembali ke Dili, mereka seharusnya menghubungi SURATMAN untuk mengatur pembagian senjata.” Bukti tambahan tentang dukungan tingkat tinggi kepada milisi datang dari sejumlah dokumen rahasia dan komunikasi radio yang muncul sejak 1999. Dalam laporan rahasia Garnadi bertanggal 3 Juli 1999, yang dibahas dalam Bab 5, seorang pejabat tinggi dari kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyebut milisi Timor Timur sebagai “pahlawan integrasi” yang pendapatnya harus diperhatikan dalam setiap perencanaan kontinjensi setelah pemungutan suara. 18 Serupa dengan itu, dalam sepucuk surat rahasia kepada Presiden Habibie, bertanggal 6 September 1999, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Wiranto menjelaskan bahwa pasukan-pasukan TNI telah kesulitan mengendalikan kekerasan dalam periode setelah pemungutan suara karena “Adanya hubungan kedekatan emosional antara aparat keamanan dengan masyarakat pro-integrasi.” 19 Pernyataan-pernyataan oleh pejabat-pejabat tinggi tersebut mencerminkan satu simpati yang luas kepada milisi di dalam lingkaran pejabat tertinggi, walaupun tidak sampai mengkonfirmasikan peran langsung TNI dalam memobilisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan milisi. Namun bukti ke arah itu dilaporkan telah terungkap dalam serangkaian komunikasi rahasia melalui radio dan telefon yang disadap oleh Defence Signals Directorate (DSD – Direktorat Sinyal Pertahanan) Australia pada tahun 1999. Transkripsi lengkap dari sadapan tersebut belum dibuka kepada masyarakat umum, tetapi cuplikan-cuplikannya yang dilaporkan media tampak menegaskan tuduhan-tuduhan yang dibuat dalam surat dakwaan bulan Februari 2003. Cuplikan-cuplikan itu juga menambahkan kekhususan dan rincian mengenai asal-usul dukungan pihak berwenang kepada milisi, dan identitas dari orang-orang yang terlibat. Misalnya, satu pembicaraan telefon antara Danrem Kolonel Tono Suratman dan Eurico Guterres, yang dilaporkan disadap pada tanggal 5 Mei 1999 tampak menegaskan keterlibatan langsung Suratman di dalam operasi-operasi milisi. Dalam pembicaraan melalui telefon itu, Suratman menanyakan kepada Guterres di mana ia mengumpulkan pasukan milisinya untuk unjuk kekuatan di Dili. Guterres disebutkan menjawab bahwa ia telah mengumpulkan sekitar 400 orang milisi di luar sebuah hotel di Dili (Tropical) yang dijadikan markas besar Aitarak. Sekitar satu bulan kemudian, pada tanggal 1 Juni 1999, DSD Australia dilaporkan menyadap pembicaraan telefon yang lain antara kedua laki-laki itu. Jelas untuk 18 Penulis laporan, H.R. Garnadi, seorang pensiunan Mayor Jenderal, menulis dalam kedudukan resminya sebagai Asisten untuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, dengan tanggungjawab mengenai Politik Dalam Negeri (Pol/Dagri) dan sebagai anggota badan gabungan tingkat menteri untuk Timor Timur (P4-OKTT) yang dipimpin oleh Feisal Tanjung. Lihat Garnadi, “Gambaran umum apabila Opsi I gagal,” 3 Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #35) 19 Surat dari Jenderal Wiranto kepada Presiden Habibie (No. R/511/P-01/03/14/Set) tentang “Perkembangan lanjut situasi Timtim dan saran kebijaksanaan penanganannya,” 6 September 1999 (Koleksi HRU, Doc. TNI #7). Mengungkapkan pandangan yang sama di bulan Oktober 2000, Mayor Jenderal Endriartono Sutarto (Asisten Operasi Kepala Staf Umum TNI pada tahun 1999) mengatakan: “Ini adalah psikologi prajurit kami, karena telah begitu lama memiliki hubungan kerja sama (dengan milisi) untuk mengamankan Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia.” Channel News Asia (Singapore), 12 Oktober 2000.


89

menyembunyikan keterlibatan langsungnya dengan milisi, Kolonel Suratman dikatakan memberitahu Guterres, “Jangan berhubungan langsung dengan saya. Hubungi saya melalui Bambang.”20 Bambang yang disebut oleh Suratman adalah juga seorang perwira senior TNI di Timor Timur, kepala seksi intelijen Korem, Mayor R.M. Bambang Wisnumurty. Bersama dengan perwira intelijen yang lain, Letnan Masbuku, Mayor Bambang menjadi satu titik penghubung penting antara TNI dan milisi. Perwira TNI lain, dengan kedudukan lebih tinggi, yang tampaknya memelihara hubungan dekat dengan milisi adalah Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon, yang pada tahun 1999 menjabat sebagai Kepala Staf Kodam IX. Sebagai mantan komandan militer Timor Timur (1995-1997), ia telah cukup lama dicurigai terlibat di dalam membentuk dan menggerakkan kelompok-kelompok milisi di Timor Timur. Hubungannya dengan milisi agaknya ditegaskan oleh satu percakapan melalui telefon pada 14 Februari 1999, yang disadap oleh DSD. Percakapan itu antara pemimpin milisi Eurico Guterres dan seorang perwira dari unit Kopassus, Satgas Tribuana VIII. Berbicara tentang anggota milisi Mahidi yang terluka, seorang perwira Kopassus dilaporkan berkata: “Kami tahu bahwa Brigadir Jenderal Simbolon mengkhawatirkan seorang anak buahnya yang terluka.”21 Simbolon dikenal memiliki hubungan dekat yang khusus dengan Cancio Lopes de Carvalho, komandan milisi Mahidi yang bermarkas di Ainaro, dan komandan umum PPI Sektor C. Sebenarnya, dalam pengertian tertentu nama dari kelompok milisinya, Mahidi, merupakan penghormatan kepada sang jenderal, Mahidin Simbolon. Hubungan khusus itu bisa membantu menjelaskan kemunculan Cancio Carvalho sebagai salah satu dari pemimpin milisi yang paling kuat di Timor Timur, dan ciri agresif yang khusus dari kelompok milisinya.”22 Perwira yang paling banyak dicurigai sebagai koordinator utama milisi di Timor Timur –dan disebut namanya dalam surat dakwaan Februari 2003 terhadap Jenderal Wiranto dan lain-lain – adalah Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim. Sejarah karir Makarim membuatnya menjadi kandidat ideal untuk posisi itu, dan penunjukannya sebagai anggota militer senior untuk Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur yang dibentuk pemerintah Indonesia segera mengejutkan para pengamat lokal maupun internasional. Sampai dengan bulan Januari 1999, ia menjabat sebagai kepala badan intelijen militer Indonesia, BIA, sebuah lembaga dengan pengalaman bertahun-tahun menjalankan operasi-operasi kontra-intelijen dalam situasi seperti yang terjadi di Timor Timur. Penting diperhatikan bahwa di awal dasawarsa 1990-an Makarim ditugaskan sebagai seorang perwira intelijen di Aceh, dalam konteks operasi besar-besaran kontra-pemberontakan dalam mana ribuan penduduk Aceh terbunuh. Salah satu ciri penting dari operasi tersebut, walaupun tidak banyak diketahui pada saat itu, adalah mobilisasi kelompok-kelompok milisi lokal, dan penggelaran mereka di dalam menghancurkan gerakan oposisi bersenjata, Aceh Merdeka, yang sekarang lebih dikenal sebagai GAM (Gerakan Aceh Merdeka). 23 Mayor Jenderal Makarim banyak diyakini sebagai orang yang bertanggungjawab atas operasi tersebut, sehingga kedatangannya di Timor Timur menumbuhkan kekhawatiran bahwa strategi di Sydney Morning Herald, “Silence over crime against humanity,” 14 Maret 2002. Sydney Morning Herald, “Silence over crime against humanity,” 14 Maret 2002. 22 Juga patut dicatat bahwa kelompok-kelompok milisi yang melakukan kekerasan di Papua Barat muncul ketika Mahidin Simbolon, yang waktu itu berpangkat mayor jenderal, menjadi Panglima Daerah Militer di sana. 23 Lihat Geoffrey Robinson, “Rawan is as Rawan Does: Restoring Order in New Aceh,” Indonesia, No. 66 (Oktober 1998). 20 21

90


Aceh akan dilaksanakan di Timor Timur. Peran Makarim sebagai bos milisi belum, dan mungkin bahkan tidak pernah bisa, dikonfirmasikan. Namun sadapan DSD dari awal bulan September 1999, tampak membenarkan dugaan bahwa ia bertugas sebagai seorang koordinator operasi pro-otonomi, yang kelompok-kelompok milisi hanyalah salah satu bagian darinya. Sadapan-sadapan itu, seperti yang dilaporkan, mengungkapkan bahwa Makarim menghubungi beberapa tokoh kunci militer dan para pemain politik baik di Dili maupun di Jakarta, dan membahas dengan mereka hasil pemungutan suara, dan rencana-rencana setelah pemungutan suara. Salah seorang yang sering berbicara dengan Makarim di hari-hari segera setelah pemungutan suara adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, dan dua pensiunan jenderal lain yang menjabat menteri kabinet pada saat itu, yaitu Letnan Jenderal Hendropriyono dan Mayor Jenderal Yunus Yosfiah. Ketiga orang ini pernah bertugas militer di Timor Timur, dengan latar belakang intelijen militer atau Kopassus, atau keduanya. Di Dili, Makarim disebutkan berbicara dengan Brigadir Jenderal Glenny Kairupan, salah seorang perwira angkatan darat lain yang berpengalaman di Timor Timur, dan para pemimpin kelompok pro-otonomi, antara lain Basilio Araújo. Pembicaraanpembicaraan tersebut, begitu dilaporkan, mengungkap suatu kekhawatiran tentang hasil pemungutan suara dan potensi pembelotan para pemimpin kunci milisi. Dalam suatu pembicaraan dengan Basilio Araújo, pada 4 September 1999, Makarim tampak mengancam akan menyuruh membunuh Eurico Guterres kalau ia membelot pada saat terakhir. Setelah meminta Araújo untuk mengawasi Guterres, Makarim dilaporkan mengatakan: “Saya akan mengurusnya kalau dia menyeberang.” 24 Ringkasnya, bukti yang tersedia memberikan dukungan kuat untuk tuduhan umum yang dibuat dalam surat dakwaan untuk Wiranto dan lain-lain bulan Februari 2003, bahwa: “Selama periode menjelang jajak pendapat, pejabat Indonesia mendirikan dan menguatkan kelompok-kelompok sipil untuk berkampanye untuk opsi otonomi. … [dan bahwa] kelompokkelompok didirikan dan dipertahankan dengan tindakan aktif para pejabat Indonesia di dalam Angkatan Bersenjata Indonesia … dan pemerintah sipil.”25

6.3 Pengakuan Politik dan Hukum Milisi secara efektif diberi status hukum dan politik oleh para pejabat Indonesia. Pengakuan semacam itu membawa sejumlah keuntungan praktis tertentu bagi milisi, dan memberikan mereka akses ke lingkaran inti kekuasaan. Lebih penting lagi, ini berarti bahwa pihak berwenang Indonesia mengemban tanggungjawab hukum dan politik untuk tindakan-tindakan mereka, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap umat manusia. Pejabat-pejabat militer, kepolisian, dan sipil pada awalnya tidak menutup-nutupi dukungan mereka kepada kelompok-kelompok pro-otonomi, dan kepada milisi. Mulai akhir tahun 1998, dan dengan frekuensi yang meningkat pada awal tahun 1999, para pejabat TNI, Polri, dan pemerintah sipil mengambil bagian dalam 24

Sydney Morning Herald, “Silence over crime against humanity,” 14 Maret 2002. Timor-Leste, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003, paragraf 10. 25


91

berbagai upacara yang menandai pembentukan kelompok-kelompok milisi, atau memberikan semangat kepada kelompok-kelompok yang telah terbentuk untuk bertindak melawan kekuatan pro-kemerdekaan.26 Kegiatan yang terdokumentasikan mencakup upacara peresmian di Cassa, (12 Desember 1998), Same (11 Maret 1999), Viqueque (11 Maret 1999), Dili (17 April 1999), Maliana (April 1999), Suai (pertengahan April 1999), Oecussi (1 Mei 1999), Manatuto (8 Mei 1999), Lolotoe (10 Mei 1999), Laclubar (18 Mei 1999), dan Gleno (April atau Mei 1999). Tanpa kecuali, Dandim, Kapolres, dan Bupati masing-masing wilayah hadir di semua upacara ini. Dalam beberapa kasus, upacara dihadiri oleh pejabat dari jajaran yang lebih tinggi, termasuk komandan militer Timor Timur, Kolonel Tono Suratman.27 Salah satu contoh yang paling jelas mengenai dukungan publik semacam itu terjadi pada tanggal 17 April 1999 ketika para pejabat penting – termasuk Gubernur Timor Timur, Bupati Dili, Kolonel Tono Suratman, dan Mayor Jenderal Kiki Syahnakri28 – berkumpul di depan kantor Gubernur untuk menyaksikan rapat umum pro-otonomi, yang dihadiri oleh ratusan anggota milisi dari seluruh Timor Timur.29 Menurut berbagai kesaksian tentang pawai tersebut, pemimpin milisi Eurico Guterres menyerukan kepada semua yang hadir untuk “melaksanakan pembersihan terhadap semua orang yang telah mengkhianati integrasi. Tangkap dan bunuh mereka kalau perlu.”30 Kemudian pada siang itu, diperkirakan 1.645 anggota milisi bergerak mengamuk di seluruh Dili, menembak-nembakkan senjata mereka, dan menyerang rumah tokoh pro-kemerdekaan yang terkenal, Manuel Carrascalão, serta membunuh setidaknya 12 orang. (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Rumah Carrascalão). Tidak ada satu pun suara pemerintah Indonesia yang disampaikan untuk memprotes pernyataan Guterres yang membakar itu, dan tidak ada usaha serius yang dibuat untuk mencegah kekerasan milisi. Sebaliknya, para pejabat yang berkuasa sungguh-sungguh berusaha menolak bertindak, dan dengan berbuat demikian secara efektif memfasilitasi dan mendukung kekerasan. Dari antara mereka yang gagal bertindak adalah komandan militer Timor Timur, Kolonel Tono Suratman. Ketika amukan milisi dimulai, Manuel Carrascalão datang ke kantor Tono Suratman dan meminta Danrem itu untuk bertindak. Menurut Menteri Luar Negeri Irlandia, David Andrews, yang berada di sana, Kolonel Suratman tidak perduli dan tidak melakukan apa-apa.31 Selain pengakuan politik de facto semacam itu, pemerintah Indonesia juga memberikan status legal resmi kepada kelompok-kelompok milisi. Dalam beberapa bulan pertama di tahun 1999, pihak berwenang Indonesia menggolongkan milisi sebagai Wanra, Hansip, dan Ratih dan kadang-kadang Surwan (singkatan dari 26 Sebagaimana yang ditulis oleh kepala misi UNAMET, Ian Martin: “… tidak ada penyembunyian tentang tingkat persetujuan resmi pada keberadaan milisi: para pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil menghadiri upacara peresmian dan acara-acara lain dengan milisi di seluruh Timor Timur.” Ian Martin, Self-Determination in East Timor, halaman 25. 27 Upacara di Manatuto – yang dipimpin oleh Bupati dan dihadiri oleh sekitar 5.000 orang – dihadiri oleh Danrem Kolonel Tono Suratman. Lihat Kodim 1631/Manatuto, Laporan Harian Intelijen Rahasia, 12 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #23). 28 Menurut keterangan yang belum dikukuhkan, Mayor Jenderal Adam Damiri dan Mayor Jenderal ZackyAnwar Makarim juga hadir. 29 Satu laporan intelijen TNI tentang up acara tanggal 17 April memperkirakan bahwa yang hadir 1.645 anggota milisi. Menurut laporan itu, kelompok-kelompok yang hadir meliputi:Aitarak (760), BMP(400), Laksaur (75), Mahidi (75), AHI (80), Naga Merah (75), Morok (80),Alfa (50), dan Saka (50). Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/200/1999, 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16). 30 Dikutip dalam Amnesty International, Seize the Moment (AI Index ASA 21/49/99), 21 Juni 1999, halaman 20. 31 Ian Martin, Self-Determination in East Timor, halaman 27.

92


Sukarelawan) – yaitu, sebagai kesatuan-kesatuan pertahanan warga yang resmi yang telah ada selama bertahun-tahun. Ini bukanlah sekadar tindakan hubungan masyarakat; terminologi yang sama digunakan dalam laporan-laporan dan memomemo rahasia TNI. Misalnya, dalam sepucuk surat di bulan Maret 1999, seorang personil Kopassus di Baucau menyebut kelompok milisi Saka, Sera, dan Alfa sebagai ‘Ratih.’ 32 Makna dari penggolongan ini adalah bahwa hal ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok milisi telah diberi kedudukan hukum oleh pemerintah Indonesia. Kedudukan hukum semacam itu bermakna hubungan istimewa dengan badanbadan pemerintah, terutama TNI dan kesatuan-kesatuan Kopassus. Sifat dari hubungan khusus itu ditunjukkan melalui berbagai dokumen di tahun 1999. Misalnya, dalam sepucuk surat pada bulan Maret 1999, seorang perwira Kopassus meminta kepada kantor dinas kesehatan Baucau untuk menyediakan obat-obatan kepada sekitar 600 anggota Ratih dan keluarga mereka. Tidak ada alasan medis yang mendesak untuk permintaan tersebut. Sebaliknya, tujuan eksplisitnya adalah untuk memberikan penghargaan kepada para anggota ‘Ratih’ atas bantuan mereka dalam mendukung operasi TNI dan untuk meningkatkan semangat mereka. 33 Bahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Wiranto, jelas menganggap kelompok-kelompok milisi sebagai satu unsur yang dapat diterima dan sah dalam strategi militer. Dalam satu rencana darurat yang dikutip oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (KPP-HAM), Wiranto menggambarkan milisi sebagai berikut: “Kekuatan bersenjata berjumlah kurang lebih 1.100 orang dengan 546 pucuk senjata berbagai jenis termasuk rakitan, mereka tergabung dalam organisasi-organisasi pro-integrasi. Massa pendukung militan 11.950 orang tergabung dalam organisasi-organisasi perlawanan seperti Besi Merah Putih, Aitarak, Mahidi, Laksaur Merah Putih, Sakunar, Ahi, Jati Merah Putih, Darah Integrasi, Dadarus Merah Putih, Guntur Kailak, Halilintar Junior, Tim Pancasila, Mahadomi, Ablai dan Naga Merah.”34 Walaupun menurut pandangan mereka kelompok-kelompok milisi itu sah, namun dengan meningkatnya kemungkinan pengamatan internasional, pihak berwenang Indonesia membuat satu usaha untuk memberikan legalitas sipil baru kepada kelompok-kelompok milisi. Mulai bulan April 1999, kelompok-kelompok milisi penting secara resmi digolongkan sebagai organisasi keamanan sukarela warga, atau Pam Swakarsa. Istilah tersebut telah digunakan untuk mengabsahkan kelompok-kelompok pemuda yang dimobilisasi untuk memberikan ‘keamanan’ di wilayah-wilayah lain Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam pembicaraan dengan UNAMET, dan dalam pernyataan- pernyataan publik, para pejabat pemerintah bersikeras bahwa kelompok-kelompok di Timor Timur bukanlah milisi tetapi Pam Swakarsa, dan bahwa aktivitas mereka sepenuhnya sesuai dengan hukum. Status resmi kelompok-kelompok milisi sebagai Pam Swakarsa dikonfirmasi 32 Lihat: Komandan Satuan Lapangan-A, Satuan Tugas Tribuana-VIII, kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II Kab. Baucau, “Permohonan Dukungan Obat Bulanan Pos dan Kes Satlap-A,” Maret 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #14). 33 Ibid. 34 Wiranto, dikutip dalam Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia diTimor Timur (Internal), Jakarta, Januari 2000, paragraf 40.


93

oleh dua dokumen. Dokumen pertama adalah satu perintah dari Gubernur Timor Timur, Abílio Osório Soares, dan Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Tono Suratman, bertanggal 23 April 1999 yang memerintahkan pembentukan Pam Swakarsa di seluruh wilayah Timor Timur.35 Sedang yang kedua adalah satu instruksi yang datang dari pemerintah Kabupaten Dili, juga dari bulan April 1999, yang secara resmi memasukkan milisi Aitarak sebagai unsur integral dari Pam Swakarsa, dan memberikan daftar sejumlah pejabat sipil dan militer sebagai pemimpin mereka.36 Bahkan setelah seruan untuk membentuk Pam Swakarsa menyebar di seluruh Timor Timur, pejabat-pejabat TNI dan yang lain terus menggambarkan milisi sebagai bagian dari aparat pertahanan sipil yang telah lama berdiri; yaitu sebagai Wanra, Hansip, dan Ratih. Dalam satu laporan Perwira Penghubung Militer UNAMET di Kabupaten Viqueque bertanggal 5 Agustus 1999 dicatat bahwa latihan TNI dengan milisi “dijelaskan sepintas sebagai kegiatan Wanra yang sah atau sebagai kegiatan kemasyarakatan dari TNI … Sama halnya dengan PAM-Swakarsa-isasi milisi di Dili, kami melihat milisi yang punya hubungan dengan TNI tampil sebagai Wanra dan Hansip.”37 Karena adanya kaitan historis di antara kesatuan-kesatuan bantuan sipil dan milisi baru, klaim ini mungkin agak mendekati kebenaran. Klaim itu sekaligus menyembunyikan fakta bahwa di bulan Juni 1999, kelompok-kelompok milisi secara resmi telah diorganisasikan ke dalam satu struktur tunggal gaya militer, dengan nama yang eksplisit militer ‘Pasukan Pejuang Integrasi’ (PPI), dan mendapatkan komando dan instruksi dari para pemimpin organisasi tersebut. Struktur tersebut, yang secara resmi diakui oleh pihak berwenang Indonesia, menambah bobot pada klaim bahwa kelompok-kelompok milisi diorganisasikan secara resmi, bukan spontan, dan bahwa aksi-aksi mereka – termasuk tindak kekerasan – dikoordinasikan. Status resmi dari kelompok milisi, dan hubungan dekat mereka dengan TNI, lebih jauh dikonfirmasi oleh satu laporan rahasia tertanggal 21 Juni 1999, dari Kodim Dili kepada Korem. Laporan itu merupakan jawaban atas permintaan dari kepala seksi intelijen militer Timor Timur untuk klarifikasi tentang sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh organisasi non-pemerintah setempat, Yayasan HAK. Dalam rangka memeriksa laporan ini, Kodim Dili memberikan daftar pelanggaran hak asasi manusia itu kepada Aitarak, yang anggota-anggotanya merupakan pelaku utama pelanggaran yang disebutkan dalam laporan. Tidak mengejutkan, pimpinan Aitarak menyatakan bahwa semua tuduhan tersebut tidak benar. Penting dicatat bahwa pernyataan pimpinan Aitarak diterima tanpa diperiksa lebih lanjut dan disampaikan kepada Korem sebagai temuan Kodim.38 Para pemimpin milisi juga diberi status setengah resmi di dalam badan-badan negara yang bertanggungjawab untuk urusan politik dan keamanan. Para pemimpin milisi secara rutin diundang ke berbagai rapat dan penjelasan dengan pejabat-pejabat TNI, Polri, dan sipil. Sebagian dari pertemuan ini bersifat rahasia, tetapi banyak yang bersifat publik. Ketika ditanya mengenai pertemuan-pertemuan 35 Surat itu sendiri belum pernah ditemukan hingga kini, namun dokumen-dokumen resmi lain menyebut dengan eksplisit dokumen itu. 36 Lihat: Bupati Dili, “Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. I Dili, No. 33Tahun 1999, Tentang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) dan Ketertiban Kota Dili,” 14 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #304). 37 UNAMET Viqueque, “Outline of Pro-Integration Militia in ViquequeArea,” 6 Agustus 1999. Dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book on Political Affairs and Human Rights in East Timor, November 1999. 38 Lihat: Dandim 1627/Dili kepada Danrem Up. Kasi Intel Rem 164/WD, dan lain lain. Telegram rahasia No. STR/137/1999, 21 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #30).

94


semacam itu, para pejabat pemerintah dan militer kadang-kadang menyatakan bahwa mereka bermaksud mendesak milisi untuk menghentikan tindakan-tindakan di luar hukum. Namun, para peserta dan saksi pertemuan tersebut memberikan laporan yang konsisten kepada UNAMET bahwa tujuan umum dari pertemuanpertemuan tersebut adalah untuk menyampaikan rencana strategis dan taktis untuk tindak kekerasan yang terencana – termasuk pembakaran rumah, pemukulan, dan pembunuhan – terhadap para pendukung kemerdekaan. Selain pertemuan tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, di tahun 1999 ada sejumlah pertemuan antara para perwira tinggi militer dan para pemimpin milisi. Misalnya, dalam bulan Maret 1999 Mayor Jenderal Damiri tercatat menghadiri satu pertemuan para pemimpin kelompok pro-otonomi dan milisi di sebuah hotel mewah di Bali, dan mengatakan kepada mereka bahwa Indonesia “100 persen di belakang mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka.”39 Di markas Korem pada tanggal 18 Juni, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Brigadir Jenderal Glenny Kairupan, Kolonel Tono Suratman, dan beberapa pemimpin milisi bertemu untuk membahas rincian rencana darurat untuk mempengaruhi pemungutan suara, dan untuk menciptakan kekacauan kalau pihak pro-kemerdekaan menang.40 Pertemuan tingkat tinggi lebih lanjut dilaporkan terjadi di Dili yang diadakan segera setelah pemungutan suara. Pertemuan yang dihadiri oleh Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, dan beberapa perwira tinggi TNI lainnya itu dilaporkan membahas rencana-rencana untuk menghancurkan infrastruktur vital, dan membunuh tokoh-tokoh utama pro-kemerdekaan, kalau hasil penghitungan suara menunjukkan kemenangan prokemerdekaan.41 Harus diperhatikan bahwa pertemuan-pertemuan antara para pejabat militer, kepolisian dan pemerintah sipil itu bukanlah sesuatu yang khas Timor Timur. Secara bersama-sama, para pejabat ini merupakan suatu lembaga yang bertanggungjawab untuk urusan keamanan yang ada pada setiap tingkat hirarki pemerintahan Indonesia. Badan yang dikenal dengan nama Muspida di tingkat kabupaten, dan dengan nama-nama yang berbeda pada tingkat-tingkat struktur pemerintah yang lebih rendah, mengadakan rapat secara rutin, baik di Timor Timur maupun di Indonesia sendiri. Yang tidak lazim adalah di Timor Timur tahun 1999 para pemimpin milisi diundang untuk ambil bagian dalam rapat-rapat seperti itu. Akibatnya, walaupun menjadi penanggungjawab atas terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia, milisi digabungkan dalam aparat pembuatan keputusan resmi negara Indonesia. Status resmi dari milisi, yang terbukti jelas dari partisipasi mereka dalam pertemuan-pertemuan semacam itu, dikonfirmasikan lebih jauh oleh sejumlah dokumen resmi yang penting, yang ditandatangani bersama oleh pejabat Indonesia yang berwenang dan komandan milisi. Misalnya, ini mencakup satu perintah yang ditandatangani bersama oleh seorang Komandan Rayon Militer (Danramil) dan seorang komandan milisi tingkat Kecamatan yang menginstruksikan kepada seorang pemimpin milisi lain dan anak buahnya untuk menghadiri satu pertemuan Dan Murphy, “Spotlight: School’s Out,” Far Eastern Economic Review, 23 September 1999. Douglas Kammen, “The Trouble with Normal: The Indonesian Military, Paramilitaries, and the Final Solution in East Timor,” dalam Benedict Anderson (penyunting), Violence and the State in Suharto’s Indonesia. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program, 2001. 41 “Maj. Gen. Zacky Anwar Makarim,” Masters of Terror, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm; dan “Sjafrie Sjamsuddin siapkan rencana darurat,” MateBEAN, 1 September 1999. 42 Perintah (No. 02/HMP/Kec.BB/VII/1999), bertanggal 30 Juli 1999, ditandatangani oleh Danramil Bobonaro, Sersan Poniran dan Komandan milisi Hametin Merah Putih di Bobonaro, Alberto Leite (Koleksi HRU, Doc. BOB#10). 39 40


95

pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan.42 Dokumen-dokumen itu juga mencakup setumpuk ‘surat ijin jalan’ yang ditandatangani bersama oleh komandan milisi Eurico Guterres dan berbagai pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil di awal September 1999.43 Di antara yang paling luar biasa dari ‘surat ijin jalan’ ini adalah satu surat yang ditandatangani oleh Eurico Guterres dan Kepala Staf Kodim Dili, Kapten Salmun Manafe.44 Dokumen ini luar biasa karena memberikan ijin perjalanan kepada Kapten Manafe dan keluarganya. Dengan kata lain, di bulan September 1999, bahkan Kepala Staf Kodim membutuhkan dan terbukti menerima otoritas legal seorang komandan milisi dalam urusan keamanan. Singkatnya, bukti-bukti yang disampaikan di dalam bab ini mengajukan dukungan kuat untuk kesimpulan bahwa milisi bukanlah badan independen yang bertindak di luar jangkauan negara Indonesia, tetapi kenyataannya dibentuk, didukung, dan diarahkan oleh pihak-pihak berwenang Indonesia. Lebih jauh, buktibukti ini menunjukkan bahwa dukungan kepada milisi tidaklah sekadar disediakan oleh sejumlah kecil ‘oknum’ di dalam TNI, tetapi merupakan bagian dari kebijakan resmi, dan mendapatkan dukungan dari sebagian pejabat tertinggi dan paling berkuasa di Indonesia. Kesimpulan-kesimpulan ini didasarkan pada tiga temuan utama berikut ini. Pertama, milisi yang menyebabkan kekacauan di tahun 1999 bukanlah kelompok yang baru. Sebaliknya, mereka itu merupakan kelanjutan dari strategi politik dan militer yang sudah mapan dan telah diterapkan oleh angkatan darat Indonesia di Timor Timur sejak invasi di tahun 1975. Kenyataannya, sebagian dari pasukan milisi yang aktif di tahun 1999 telah dimobilisasi oleh angkatan bersenjata Indonesia pada saat invasi, sementara sebagian yang lain telah dibentuk oleh para perwira Angkatan Darat dalam dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Selama 24 tahun pendudukan Timor Timur, kelompok-kelompok tersebut dilatih, dipasok, dan dibina oleh Angkatan Darat Indonesia, dan menggunakan taktik-taktik yang sebenarnya sama dengan yang terlihat di tahun 1999. Pola historis ini menyediakan dasar yang sangat kuat untuk meragukan pernyataan pemerintah Indonesia bahwa kelompok-kelompok milisi tersebut muncul secara spontan dan bertindak sendiri di tahun 1999. Kedua, pejabat-pejabat tinggi militer di Dili, Denpasar, dan Jakarta, secara aktif terlibat dalam pembentukan kelompok-kelompok milisi baru, dan dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka sejak pertengahan 1998 sampai dengan tahun 1999. Bukti tentang berlanjutnya keterlibatan pihak berwenang didapatkan dari kesaksian mantan pemimpin-pemimpin Timor Timur pro-Indonesia, dan dari komunikasi rahasia antara para pejabat sipil dan militer Indonesia pada tahun 1998 dan 1999. Bukti ini menunjuk pada para pejabat tinggi, yang mencakup: Jenderal Wiranto, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Adam Damiri, Kolonel Tono Suratman, dan Mayor Bambang Wisnumurty. Terakhir, ada bukti yang tak terbantahkan bahwa milisi-milisi tersebut diberi kedudukan legal dan politik resmi baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh pihak berwenang militer. Pernyataan-pernyataan publik yang mendukung milisi, yang dibuat oleh sejumlah pejabat, merupakan ungkapan tentang pengakuan dan dukungan resmi negara kepada kelompok-kelompok tersebut. Pernyataanpernyataan itu juga bisa dipandang sebagai mendorong, dan bahkan memicu, 43

Lihat misalnya, Koleksi SCU, Documents #42, 43, 53, 54, 57, dan 283-299. Lihat: Kepala Staf Kodim 1627 (Kapten Salmun Manafe) dan Wakil Panglima PPI (Eurico Guterres), Surat Ijin Jalan, No. SIJ/14/IX/1999, 3 September 1999 (Koleksi SCU, Doc #53). 44

96


kelompok-kelompok milisi untuk melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Dengan dasar-dasar itu, bisa diajukan pendapat bahwa milisi adalah tangan resmi aparat politik dan keamanan Indonesia, dan bahwa tindakan-tindakan mereka oleh karena itu merupakan tanggungjawab langsung dari pihak-pihak berwenang Indonesia. Lebih lanjut, kedudukan legal milisi bukanlah sekadar bersifat teoretis, tetapi dikonfirmasikan oleh pengikutsertaan secara tetap para pemimpin milisi di dalam pembahasan dan pengambilan keputusan pejabat-pejabat Indonesia dalam bidang politik dan keamanan di semua tingkatan. Jadi, baik dalam hukum dan dalam praktek, milisi bertindak dengan pengesahan penuh pihak-pihak berwenang Indonesia.

97

7. Milisi: Perekrutan, Pelatihan, Operasi, dan Senjata

Hubungan antara milisi dengan TNI dan pejabat-pejabat Indonesia lainnya juga jelas terbukti dalam pola perekrutan, pelatihan, operasi, dan akses milisi pada senjata. Pola-pola itu signifikan karena menunjukkan bahwa milisi bukanlah entitas independen yang berada di luar kontrol pihak berwenang, seperti yang diklaim oleh pejabat-pejabat Indonesia, tetapi ada dan bertindak sesuai dengan arahan dan prosedur TNI. Lebih dari itu, pola-pola tersebut melibatkan TNI, termasuk sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, dalam pelaksanaan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh milisi.

7.1 Perekrutan dan Keanggotaan Keterlibatan langsung TNI dengan milisi terungkap dalam pola perekrutan dan keanggotan milisi tahun 1999. Para perwira dan prajurit TNI secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam perekrutan anggota milisi, yang kadang-kadang dengan pemaksaan. Sama pentingnya, perwira dan prajurit TNI bertugas sebagai pemimpin milisi dan menyamar sebagai milisi, sehingga membuat perbedaan antara TNI dan milisi menjadi benar-benar tanpa arti. Anggota-anggota milisi berasal dari kelompok yang beragam, dan menjadi terlibat di dalam milisi oleh karena berbagai alasan. Sebagian bergabung dengan kelompok milisi karena keinginan sendiri. Mereka mencakup orang-orang yang pernah berjuang di pihak Indonesia sejak 1975, yang keluarga atau kerabatnya dibunuh oleh partai kemerdekaan, Fretilin, atau yang relatif hidup mapan di bawah kekuasaan Indonesia. Anggota-anggota yang lain direkrut secara langsung dari kelompokkelompok kriminal yang terlibat dalam lingkaran-lingkaran perjudian, jasa perlindungan, dan sebagainya, atau karena mereka tergoda oleh kemungkinan menggunakan senjata dan memiliki kekuasaan kotor atas pihak yang lain. Namun sejumlah besar anggota milisi bergabung oleh karena pemaksaan sebagai bagian dari usaha perekrutan resmi yang sistematis yang digerakkan sejak awal 1999 dalam konteks kampanye ‘sosialisasi’ pro-otonomi. Di setiap kabupaten pejabatpejabat militer dan pemerintah menetapkan target mengenai jumlah anggota milisi yang harus direkrut. Biasanya, targetnya adalah sekitar sepuluh orang laki-laki untuk setiap desa. Pencapaian target ini merupakan tanggungjawab Camat dan Kepala Desa, namun sesuai dengan pola historis yang diuraikan dalam Bab 6, para perwira TNI selalu terlibat. Berbicara kepada para wartawan di awal tahun 1999, Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Supadi mengatakan bahwa militer telah merekrut sekitar 1.200 orang milisi,

98


dan bahwa perekrutan tersebut dijadwalkan terus berlanjut hingga bulan Maret.1 Tokoh Timor Timur mantan pendukung Indonesia, Tomás Gonçalves, menyatakan bahwa perwira-perwira dari Satgas Tribuana Kopassus berperan sangat penting dalam perekrutan. Berbicara di awal tahun 1999, ia mengatakan: “Orang-orang itulah yang merekrut milisi – mereka melakukan pemaksaan. Jika mereka tidak mau, pada malam hari mereka diambil dan dibunuh. [Mereka yang bergabung] diberi latihan militer, senjata, dan diindoktrinasi.”2 Walaupun tidak semua yang menolak menjadi milisi dibunuh, namun pemaksaan dan ancaman merupakan unsur umum dalam usaha perekrutan. Pada pertemuan-pertemuan umum dan dalam kampanye dari rumah ke rumah yang dilaksanakan di awal tahun 1999, anggota-anggota milisi dan prajurit-prajurit TNI menekan orang untuk bergabung. Yang menolak atau melawan, apa pun sebabnya, dituduh bersikap pro-kemerdekaan, dan dijadikan sasaran pembalasan dendam. Banyak dari yang menolak rumahnya dibakar dan keluarganya diancam, dan beberapa dibunuh. Kalau Kepala Desa atau Camat tidak bersemangat untuk membentuk kelompok milisi, mereka dijadikan sasaran ancaman dan pembalasan oleh kelompok-kelompok milisi dan para prajurit TNI dari wilayah-wilayah tetangga. Seperti kesaksian seorang mantan milisi: “Mereka memanggil kami, mencatat nama kami dan berkata, ‘kalian harus bergabung dalam kelompok ini.’ Kami bilang, ‘untuk apa kami bergabung?’ Mereka bilang, ‘Kalau kalian menolak, kalian akan lihat apa yang terjadi.’ Sehingga kami menjadi takut dan kami bergabung.”3 Hal yang sama, seorang istri dari seorang laki-laki yang melarikan diri dari desanya setelah menolak bergabung dengan milisi bersaksi: “Mereka datang ke desa kami dan menghancurkan segalanya. Mereka membunuh ayam-ayam kami, mereka ambil apa yang bisa mereka bawa dan menjualnya. Dan mereka bilang, kalau [mereka tidak dapat] menemukan suami [saya] mereka akan datang lagi dan memukuli saya dan anak-anak saya sampai mati.”4 Di samping mereka yang direkrut dengan tekanan, dan yang bergabung secara sukarela, ada sejumlah ‘orang milisi’ yang ternyata sama sekali bukan orang sipil Timor Timur, tetapi prajurit angkatan darat Indonesia yang berpakaian seperti milisi setempat. Khususnya dalam periode pra-UNAMET dan pasca-pemungutan suara, kerap ada laporan tentang orang-orang milisi yang sesungguhnya adalah prajurit TNI berpakaian sipil. Berdasarkan kesaksian dari para korban pemerkosaan tahun 1999, para Pelapor Khusus PBB pada akhir 1999 melaporkan bahwa: “… pada banyak kesempatan tidak bisa dibuat pembedaan antara anggota milisi dengan anggota TNI, karena sering kali mereka adalah orang yang sama dengan seragam yang berbeda.”5 Rekaman film, yang diambil pada tahun 1999, yang menunjukkan seorang prajurit TNI sedang berganti ‘kostum’ milisi dan memasang rambut palsu panjang ‘milisi’ memberikan dukungan pada sangkaan bahwa setidaknya sebagian dari anggota milisi tidaklah seperti yang terlihat. 1

“Lt. Col. Supadi,” Masters of Terror, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm Dikutip dalam “Timor Coup Planned,” The Age, 22 Juni 1999. 3 Dikutip dalam SBS, Dateline, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkripsi, halaman 34. 4 Dikutip dalam ABC, Four Corners, “A Licence to Kill,” 15 Maret 2000, transkripsi, halaman 6. 5 United Nations, Situations of Human Rights in East Timor, 10 Desember 1999, halaman 12. 2


99

Dalam beberapa kasus, pihak berwenang Indonesia mengakui bahwa anggota milisi sebenarnya adalah perwira TNI. Dalam bulan Agustus 1999, pejabat UNAMET menulis surat kepada kepala Satuan Tugas, Agus Tarmidzi dan kepada Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, untuk mengajukan keberatan tentang keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan milisi. Di antara anggota TNI yang mereka sebut namanya adalah Sersan Domingos dos Santos dan Sersan Julião Gomes, yang keduanya bertugas di Kodim Bobonaro.6 Dalam jawabannya, Makarim mengakui bahwa dua orang tersebut memang anggota TNI dan anggota milisi DMP. Sebagai usaha untuk mengalihkan kritik UNAMET, Makarim menyatakan, dengan tidak benar, bahwa dua tentara tersebut telah dikurung di barak.7 Sejumlah dokumen militer dan pemerintah dari akhir tahun 1998 dan 1999 mengkonfirmasikan bahwa terdapat perangkapan yang besar di dalam keanggotan milisi dan TNI, dan bahwa sebagian anggota milisi kenyataannya adalah prajurit TNI. Misalnya, satu dokumen dari akhir tahun 1998, menyebutkan 49 anggota kelompok milisi Makikit yang bermarkas di Viqueque, mengindikasikan bahwa enam orang dari semua yang terdaftar sebenarnya adalah prajurit TNI dari Batalyon Infantri 328 TNI.8 Sepucuk surat dari pemimpin milisi Eurico Guterres kepada Dandim Dili menunjukkan bahwa penempatan personil TNI di dalam kesatuankesatuan milisi adalah hal yang biasa. Surat tersebut, bertanggal 22 Juni 1999, meminta Dandim Dili untuk mengizinkan seorang bintara intelijen TNI (Sersan Satu Elizario da Cruz P.) untuk bertugas pada Aitarak untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.9 Dokumen lain menegaskan pola-pola ini, dan juga membuktikan bahwa sejumlah kelompok ‘milisi’ kenyataannya adalah kesatuan khusus TNI. Satu daftar resmi tentang 91 anggota kelompok milisi Saka (juga dikenal sebagai Pusaka), bertanggal 3 Februari 1999, menunjukkan bahwa semuanya adalah prajurit TNI, dengan pangkat dan nomor pokok militer, dan bahwa kesatuan itu secara resmi disebut ‘kompi khusus’ Kodim 1638/Baucau. Dengan kata lain, Saka sama sekali bukan suatu pasukan sipil sukarela, tetapi satu kesatuan khusus TNI. Lebih jauh, dokumen yang sama menunjukkan bahwa komandan kompi tersebut, Joanico Cesário Belo – yang juga Komandan Sektor A PPI – kenyataannya adalah seorang bintara Kopassus, dengan pangkat Sersan Satu. Akhirnya, sejumlah dokumen internal milisi Aitarak dengan jelas menunjukkan bahwa personil TNI adalah anggota-anggota milisi ini dan bahwa mereka digaji. Satu dokumen semacam itu, dibuat oleh bendaharawan Aitarak dan bertanggal 24 Agustus 1999, adalah ringkasan mengenai gaji yang sudah dibayarkan kepada para anggota kelompok. Di antara mereka yang dibayar adalah 96 orang yang anggota TNI atau pegawai sipil pemerintah daerah.10 Keterlibatan langsung pasukan dan perwira TNI di dalam perekrutan paksa untuk keanggotaan milisi di tahun 1999, serta perangkapan keanggotaan milisi dan TNI yang signifikan dan mendapatkan dukungan resmi, meninggalkan sedikit ruang 6 Dua orang yang disebut namanya itu tercantum dalam surat Ian Martin kepada Agus Tarmidzi, bertanggal 19 Agustus 1999. Dikutip dalam Greenlees and Garran, Deliverance, halaman 184. 7 Komunikasi pribadi, Ian Martin, 1 Juni 2003. 8 Lihat: Kodim 1630, “Daftar: Nominatif Pemegang Senjata Team Makikit,” tidak bertanggal, ditemukan di Kodim 1630 pada tanggal 28 November 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #4). 9 Lihat: Komandan Komando PasukanAitarak Sektor B (Eurico Guterres) kepada Komandan Kodim 1627/Dili dan lainlain. Surat No. 46/PD/MK-AT/VI/1999 mengenai “Permohonan Dispensasi,” 22 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #31). 10 Menurut laporan tersebut, 96 orang itu masing-masing dibayar Rp 120.000. Lihat: Memo dari Bendahara kepada Eurico Guterres tentang anggaran Aitarak, 28 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #79).

100


untuk keraguan tentang hubungan milisi-TNI. Hal ini juga memperkuat kesimpulan bahwa pimpinan TNI mengemban tanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan-pasukan milisi.

7.2 Pelatihan Walaupun terdapat penolakan resmi yang sangat kuat, tidak ada keraguan bahwa TNI memberikan pelatihan kepada milisi secara reguler.11 Seperti bukti perekrutan paksa dan keanggotaan rangkap dengan milisi, bukti mengenai latihan dengan jelas menunjukkan keterlibatkan TNI dalam kekerasan milisi. Dalam satu kejadian keterusterangan pihak resmi yang jarang terjadi, di awal bulan Januari 1999 Kepala Staf Korem, Letnan Kolonel Supadi, dilaporkan berkata kepada para wartawan bahwa militer sebenarnya memberikan latihan selama dua minggu kepada milisi baru. 12 Pengakuannya tentang peran TNI sudah dikonfirmasi oleh berbagai laporan dari para pengamat waktu itu, dan dari bukti kesaksian yang substansial yang dikumpulkan sejak 1999. Namun peran sangat penting TNI di dalam pelatihan milisi, paling meyakinkan ditunjukkan oleh rekaman dokumenter. Ada empat dokumen yang secara khusus mengungkap. Pertama adalah satu lembar telegram rahasia dari Danrem Kolonel Tono Suratman, bertanggal 13 April 1999, yang memerintahkan semua Dandim untuk melaksanakan tindakan kewaspadaan dan disiplin yang lebih besar dalam melatih satuan-satuan Ratih (yaitu milisi) di kabupaten mereka masing-masing. Dengan demikian, dokumen itu menegaskan bahwa pelatihan kelompok-kelompok milisi dilakukan secara rutin, dan berada dalam pengawasan dan kontrol dari pejabat militer yang paling tinggi di Timor Timur, Kolonel Tono Suratman. Dalam bagian yang relevan dari telegram tertanggal 13 April, Suratman memerintahkan semua Dandim: “Supaya melaksanakan pengamanan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan latihan Ratih di pendidikan dan latihannya masingmasing agar melaksanakan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar”; dan “Menekankan tata-tertib disiplin dalam rangka mencegah terjadinya kerugian secara fisik maupun non fisik di lingkungan dan di luar satuan pendidikan.”13 Penting bahwa telegram Danrem tersebut didasarkan pada satu perintah dari Panglima Daerah Militer IX, Mayor Jenderal Adam Damiri (No. STR/90/1999, tanggal tidak disebutkan), yang mengkonfirmasikan bahwa latihan semacam itu dilakukan dengan sepengetahuannya, dan dengan perintahnya. Lebih jauh, telegram Danrem tertanggal 13 April 1999 mengutip untuk pengesahan satu perintah tahun 1996 dari Kepala Staf Angkatan Darat mengenai prosedur untuk perekrutan dan pelatihan Ratih. Dengan demikian, telegram tersebut mengkonfirmasikan bahwa pelatihan milisi di tahun 1999 diatur melalui peraturan dan prosedur yang sudah tetap yang dikeluarkan oleh jajaran TNI yang paling tinggi. Bagian yang relevan dari telegram Danrem tersebut memerintahkan kepada semua Dandim untuk: 11 Bersaksi di hadapan sidang Pengadilan HakAsasi ManusiaAd Hoc di Jakarta, pada bulan Oktober 2002, KolonelTono Suratman secara tegas membantah bahwa TNI pernah memberikan latihan kepada milisi Timor Timur. “Kami tidak pernah mendidik atau melatih mereka,” katanya. Lihat “Tono Bantah KeterlibatanTNI dan Polri,” Media Indonesia, 23 Oktober 2002. 12 “Lt. Col. Supadi,” Masters of Terror, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm 13 Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/44/1999, 13April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #10).


101

“Menekankan pembuatan Rencana Pengamanan dalam setiap penyusunan Rencana Latihan Ratih sesuai surat telegram KASAD No. ST/1156/96 tanggal 26 Nop 1996”; dan “Memperhatikan semua sarana pendukung yang digunakan agar disesuaikan dengan persyaratan/ peraturan dan prosedur yang berlaku.”14 Dokumen kedua yang relevan dengan persoalan pelatihan adalah satu lembar telegram rahasia, bertanggal 16 April 1999. Telegram ini dikeluarkan oleh Dandim Dili kepada semua Danramil yang berada di bawah komandonya. Dengan merujuk pada telegram Danrem bertanggal 13 April 1999, telegram Dandim mengingatkan semua Danramil tentang “peraturan dan prosedur” yang berlaku untuk mengatur pelatihan Ratih. Dengan cara demikian, telegram tersebut memberikan konfirmasi tambahan bahwa pelatihan untuk milisi merupakan tugas rutin TNI, yang dilaksanakan di seluruh Timor Timur setidak-tidaknya sampai pada tingkat Koramil, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah tetap.15 Dokumen ketiga yang penting adalah satu laporan intelijen TNI dari Kodim Liquiça, bertanggal 18 April 1999. Dokumen ini melaporkan, antara lain, tentang kunjungan Danrem Kolonel Tono Suratman ke kota Liquiça dan Maubara pada pertengahan bulan April. Dokumen ini tidak hanya mengkonfirmasikan bahwa TNI secara aktif terlibat dalam pelatihan milisi BMP pada waktu itu, tetapi juga bahwa Kolonel Tono Suratman berperan langsung di dalamnya. Bagian yang relevan dari laporan itu terbaca: “Pada tanggal 16 April pukul 14.00 WITA [Waktu Indonesia Tengah] Dan Rem 164/WD dan rombongan tiba di Makodim 1638/Lqs kemudian melaksanakan kunjungan di Koramil 1638-03/Maubara dalam rangka memberikan pengarahan kepada + 500 anggota Besi Merah Putih …”16 Penting diperhatikan bahwa pengarahan yang diberikan oleh Tono Suratman kepada BMP di Maubara terjadi hanya dua minggu setelah milisi yang sama melancarkan serangan kekerasan terhadap Gereja Liquiça dalam mana belasan orang terbunuh. Penting juga ditegaskan bahwa Kolonel Tono Suratman memberikan pengarahan kepada para anggota milisi ketika mereka berkumpul di sebuah instalasi resmi TNI, markas Koramil di Maubara.17 Dokumen keempat adalah satu laporan situasi harian, bertanggal 20 Mei 1999, dari Kodim 1631/Manatuto kepada kepala Kepala Seksi Intelijen Korem, Mayor Bambang Wisnumurty, dan salinannya diberikan kepada Komandan Satgas Tribuana.18 Laporan itu antara lain menyatakan secara eksplisit bahwa pada tanggal 17 Mei 1999, dua orang perwira senior TNI telah memberikan “pengarahan” kepada para anggota milisi Morok yang bermarkas di Manatuto. Dua orang perwira tersebut adalah Komandan Sektor A, Kolonel Sunarko, dan Komandan “Sub-Sektor 14 Danrem 164/WD kep ada Dandim 1627-1639 dan lain-lain.Telegram rahasia No. STR/44/1999, 13April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #10). 15 Kepala Staf Kodim 1627 (Kapten Salmun Manafe) atas nama Dandim 1627, kepada Danramil 01 sampai dengan 04 dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/198/1999, 16 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #13). 16 Perwira Seksi Intelijen Kodim 1638 kepada Kepala Seksi Intelijen Korem 164/WD, Dan Sektor B, dan lain-lain, “Laporan Harian Seksi Intelijen Dim 1638/Lqs Periode tgl. 16 s/d 17 April 1999,” 18 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #11). 17 Mungkin juga penting bahwa kunjungan Tono Suratman terjadi tepat satu hari sebelum satu tim dari Inspektur Jenderal TNIAngkatan Darat tiba di kabupaten itu untuk menyelidiki pembant aian di Gereja Liquiça. 18 Perwira Seksi Intelijen (Kapten Dulhadjar) Kodim 1631/Manatuto kepada Kasi Intel Korem 164/WD dan lain-lain. Laporan Harian Intelijen, 20 Mei 1999. (Koleksi Yayasan HAK, Doc #24).

102


Manatuto” yang tidak disebutkan namanya. 19 Dengan demikian di samping mengkonfirmasikan bahwa TNI terlibat dalam pelatihan milisi, laporan ini menyatakan dengan jelas tentang peran komandan Sektor yang berpangkat tinggi dalam pelatihan tersebut. 20 Laporan ini juga menunjukkan bahwa para perwira senior intelijen dan Kopassus, terutama Mayor Bambang Wisnumurty di Korem dan Komandan Satgas Tribuana, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, sepenuhnya mengetahui keadaan. Secara bersama, dokumen-dokumen ini mengkonfirmasikan bukti kesaksian yang sangat banyak bahwa pelatihan milisi adalah unsur standar dari kegiatan TNI di Timor Timur pada tahun 1999. Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa pelatihan tersebut diatur oleh seperangkat peraturan dan prosedur yang sudah tetap, dan sesuai dengan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh perwiraperwira pada jajaran tertinggi hirarki militer, termasuk Danrem Kolonel Tono Suratman, Pangdam IX Mayor Jenderal Adam Damiri, dan Kepala Staf Angkatan Darat.

7.3 Operasi Juga ada bukti penting, baik dalam bentuk kesaksian maupun dokumenter, bahwa pada tahun 1999 kelompok-kelompok milisi menerima dukungan operasional langsung dari TNI. Dukungan operasional tersebut bentuknya bermacam-macam. Dalam sejumlah kasus, khususnya pada periode pra-UNAMET dan pasca-pemungutan suara, para prajurit TNI ditugaskan bersama milisi dalam operasi-operasi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam kasus-kasus lainnya, yang paling umum selama periode UNAMET, milisi diperbolehkan menggunakan pangkalan-pangkalan dan pos-pos TNI sebagai tempat penggelaran untuk operasi-operasi mereka. Operasi bersama TNI-milisi memiliki dua ciri penting. Pertama, para prajurit TNI biasanya mengambil tempat di belakang pasukan milisi, menembakkan senjata mereka hanya ketika milisi berada dalam bahaya. Kedua, dalam kasus pembunuhan, para prajurit dan perwira TNI umumnya memimpin penyelenggaraan pelenyapan mayat. Satu contoh yang paling jelas dari pola ini adalah pembantaian 6 April di Gereja Liquiça. Dalam kasus tersebut, ratusan anggota milisi BMP dan Aitarak menyerang sekelompok orang yang mengungsi di kompleks gereja di Liquiça dan membunuh belasan orang. Prajurit pasukan-pasukan TNI, Polri, dan Brimob yang bersenjata lengkap hadir selama terjadinya serangan itu. Para prajurit ini tidak hanya diam tidak melakukaan apa-apa untuk mencegah serangan, atau menghentikannya ketika sedang terjadi, tetapi sebagian besar kesaksian menyatakan bahwa mereka justru membantu pelaksanaan penyerangan. Seorang anggota BMP yang terlibat dalam penyerangan, di kemudian hari mengatakan kepada UNAMET bahwa mayat-mayat korban diangkut pergi dengan menggunakan sedikitnya lima truk. Perlu diperhatikan, satu laporan rahasia Polri tentang insiden itu mencatat bahwa 19 Ini mungkin adalah Letnan Kolonel Nyus Rahasia, seorang perwira Kopassus yang disebutkan berada di Manatuto mulai pertengahan Mei hingga pertengahan Juni untuk mengkoordinasikan latihan cara militer untuk milisi di sana. (Lihat Ringkasan Distrik: Manatuto). 20 Beberapa dokumen lain mengkonfirmasikan peran komando-komando Sektor dalam melatih milisi. Salah satunya adalah perintah bertanggal 27 April 1999 dari Danrem Kolonel Tono Suratman kepada Komandan Sektor A dan Sektor B, yang menginstruksikan mereka untuk sementara menghentikan apel rutin pagi hari pasukan-pasukan pro-integrasi (yaitu milisi). Lihat: Danrem 164/WD kep ada Dan SektorA dan B. Telegram rahasia, 27April 1999 (KoleksiYayasan HAK, Doc #18).


103

hubungan erat antara TNI dan milisi menjadi halangan bagi penyelidikan Polri21 (Lihat Studi Kasus: Pembantaian Gereja Liquiça). Dengan mulai bertugasnya UNAMET di bulan Juni 1999, dan datangnya ratusan wartawan dan pengamat, TNI berusaha menghindari terlihat sedang bersama milisi.22 Perubahan taktik ini membuat turunnya laporan tentang operasi bersama TNI-milisi setelah awal Juni, dan mungkin bukan kebetulan, membuat turunnya tingkat pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Akan tetapi, operasi bersama TNI-milisi tetap berlangsung. Sebagai contohnya: Di pertengahan bulan Juni 1999, para pejabat UNAMET menyaksikan TNI dan pasukan-pasukan milisi secara paksa mengungsikan penduduk beberapa desa di Liquiça, dan membakar seluruh isi rumah mereka.23 Di akhir bulan Juni, perwira-perwira Komando Distrik Militer Bobonaro terlihat sedang mengkoordinasikan suatu serangan yang dilakukan oleh anggota-anggota milisi Dadurus Merah Putih terhadap markas UNAMET di kota Maliana (Lihat Studi Kasus: Penyerangan terhadap UNAMET Maliana). Di pertengahan bulan Agustus, personil UNAMET di Viqueque menyaksikan anggota TNI dan Polri mengkoordinasikan dan bergabung dengan milisi-milisi setempat dalam satu serangan terhadap pemuda-pemuda pro-kemerdekaan yang mengakibatkan sedikitnya dua orang meninggal.24 Pada hari pemungutan suara, 30 Agustus 1999, sekelompok milisi yang disertai prajurit-prajurit TNI menikam dan membunuh dua anggota staf UNAMET di dekat tempat pemungutan suara di Boboe Leten, Kabupaten Ermera. Investigasi yang dilakukan kemudian mengungkapkan bahwa Komandan Rayon Militer mengambil bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan Staf UNAMET di Boboe Leten). Ada banyak kesaksian dan bukti dokumenter penting yang menunjukkan bahwa pasukan-pasukan TNI membolehkan milisi untuk mempergunakan pangkalanpangkalan dan pos-pos TNI sebagai tempat penggelaran untuk operasi-operasi mereka. Salah satu bukti tersebut adalah telegram rahasia bertanggal 18 April 1999. Telegram itu dari Dandim Dili Letnan Kolonel Endar Priyanto kepada Danrem Kolonel Tono Suratman. Isinya melaporkan bahwa lebih dari 250 orang anggota milisi Aitarak berkumpul di dalam markas Kompi B Batalyon 744 di Dili ketika berlangsung operasi ‘pembersihan’ yang berakibat sedikitnya seorang pemuda pro21 Dalam satu bagian yang berjudul “Hambatan/kendala yang dihadapi,” laporan itu menyatakan dengan terus-terang bahwa “DukunganABRI khususnya TNI-AD terhadap kelompok Pro Integrasi sangat mempengaruhi proses penyidikan.” Kepolisian DaerahTimor Timur, Direktorat Reserse, “Laporan Penanganan Kasus Liquisa,” 15April 1999. Dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book on PoliticalAffairs and Human Rights in East Timor, Dili, November 1999. 22 Perubahan pendekatan ini dikonfirmasikan oleh satu komunikasi radio, yang disadap oleh intelijenAustralia pada tanggal 1 Juni 1999. Dalam pembicaraan radio itu, Komandan Korem Kolonel Tono Suratman dilaporkan mengatakan kepada pemimpin milisi, Eurico Guterres: “Jangan berhubungan langsung dengan saya. Hubungi saya melalui [Kepala Seksi Intelijen Korem, Mayor] Bambang [Wisnumurty].” Sydney Morning Herald, “Silence over crime against humanity,” 14 Maret 2002. 23 Untuk laporan rinci tent ang insiden tersebut lihat UNTAET, PoliticalAffairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999. 24 Untuk rincian lebih lanjut, lihat UNTAET, Political Af fairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999.

104


kemerdekaan meninggal dunia. Laporan itu terbaca: “Pada 18 April 1999 pukul 13.15 WITA sebagian pasukan Aitarak yang melaksanakan pembersihan selesai, mereka kembali ke Kompi B Yonif 744/SYB, bergabung dengan yang lain, selanjutnya kembali ke Tropical…”25 Penting untuk diingat bahwa tingkat kerjasama – dan kesepakatan diam-diam – TNI ini terjadi sehari setelah Aitarak bergerak melancarkan kekerasan di seluruh Dili, dalam mana mereka membunuh sedikitnya 12 orang sipil yang mengungsi di rumah Manuel Carrascalão (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Rumah Carrascalão). Pola yang sama – fasilitas dan tempat-tempat TNI disediakan kepada milisi – terbukti di seluruh Timor Timur. Di Lautem, misalnya, Kopassus berbagi markas dengan kelompok milisi Tim Alfa, dan memberikan dukungan logistik dan transportasi kepada kelompok tersebut (Lihat Ringkasan Kabupaten: Lautem). Di dalam sekurangnya dua kecamatan di Kabupaten Covalima, markas milisi Laksaur bertempat di dalam markas Koramil.26 Di Liquiça, seperti yang sudah kita bahas, Koramil di Kecamatan Maubara berfungsi ganda sebagai markas milisi BMP (Lihat Ringkasan Kabupaten: Liquiça). Contoh-contoh semacam itu dapat disebutkan untuk setiap kabupaten di Timor Timur. Pola operasi gabungan TNI-milisi berubah lagi dalam periode setelah pemungutan suara. Dengan UNAMET berada di bawah pengepungan di kantor induknya di Dili, dan hampir semua pengamat dan wartawan telah meninggalkan Timor Timur, TNI bebas untuk terlibat dalam tindakan-tindakan kekerasan, baik secara langsung maupun bersama dengan milisi. Dalam konteks inilah sebagian dari contoh yang paling jelas dari operasi gabungan TNI-milisi terjadi. Ini termasuk, di antara banyak kasus yang lain, pembantaian terhadap sedikitnya 40 orang dan kemungkinan sebanyak 200 orang di Gereja Suai tanggal 6 September; pembantaian terhadap sedikitnya 14 orang pengungsi di kantor Kepolisian Resor Maliana pada tanggal 8 September; dan eksekusi sistematis terhadap sedikitnya 82 orang di Kecamatan Oesilo di Kabupaten Oecussi pada waktu antara tanggal 8 dan 10 September. (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Gereja Suai; Pembantaian di Kantor Polisi Maliana, dan Pembantaian di Passabe dan Maquelab). Saksi-saksi kekerasan massa setelah pemungutan suara juga telah bersaksi bahwa prajurit-prajurit TNI secara rutin tidak melakukan apa-apa untuk mencegah atau menghentikan milisi melaksanakan tindakan kekerasan. Satu contoh yang jelas dari pola ini terjadi tepat di depan hidung UNAMET. Pada tanggal 10 September, tiga hari setelah pengumuman Keadaan Darurat, staf UNAMET melihat sekelompok milisi bersenjata mendekati halaman sekolah di sebelah kompleks UNAMET dan mulai menyerang orang-orang yang berkumpul di sana. Sekitar 200 prajurit Kostrad dan Polri yang siap tempur yang seharusnya melindungi tempat tersebut tidak hanya 25 Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/202/1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #17). 26 Lihat Timor-Leste, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Herman Sedyono et al., Dili, 7 April 2003, halaman 12. 27 Menurut satu dokumen internal TNI, kompleks UNAMET dijaga oleh satu kompi lengkap KOSTRAD (91 orang) dan 100 orang Polri, di bawah komando Kapten Infantri Catur. Lihat: Dandim 1627/Dili (Letnan Kolonel Soedjarwo), “Data Kekuatan Pengamanan UNAMET dan Obyek Vital,” September 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #45). Untuk penjelasan terinci dari tangan pertama tentang peristiwa penyerangan 10 September, lihat UNAMET, PoliticalAffairs Office, “Note on Militia Incursion into UNAMET Compound, 10 September 1999,” dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999.


105

gagal menghentikan milisi, tetapi bergabung dengan milisi menghancurkan jendela mobil-mobil PBB dan menjarah atau mencuri kendaraan-kendaraan tersebut.27 Ketika seorang staf UNAMET bertanya kepada salah seorang prajurit Kostrad mengapa ia dan teman-temannya tidak menembak, atau setidaknya menangkap milisi, prajurit itu menjawab bahwa kesatuannya tidak mendapatkan perintah untuk melakukan hal tersebut. Dan ketika Jenderal Wiranto dihadapkan pada kenyataan semacam ini oleh delegasi Dewan Keamanan PBB yang berkunjung pada hari yang sama, ia membantah bahwa ada masalah dan bersikeras bahwa keadaan keamanan di Dili berada di bawah kendali.

7.4 Senjata: Bukti Kesaksian Sejumlah bukti paling jelas tentang hubungan TNI dengan milisi terletak dalam fakta bahwa perwira-perwira militer memasok milisi dengan senjata api modern, dan membolehkan mereka untuk membawa senjata-senjata lain yang bertentangan dengan hukum. Keterlibatan TNI di dalam pembagian senjata kepada milisi, dan penolakan mereka untuk menegakkan hukum yang melarang kepemilikan senjata, merupakan satu kasus yang jelas tentang keterlibatan pihak berwenang dalam tindakan-tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Lebih-lebih lagi kalau diingat bahwa komandan-komandan militer mengetahui penggunaan senjata-senjata itu – pengetahuan yang telah dikonfirmasikan oleh bukti dokumenter. Bukti yang paling awal bahwa senjata-senjata dibagikan kepada milisi datang dari pernyataan-pernyataan terbuka para perwira tinggi TNI, dan dari dua pemimpin penting milisi. Di awal tahun 1999, Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Supadi mengatakan kepada para wartawan bahwa militer telah memasok senjata kepada milisi. “Bila kami tidak mempersenjatai mereka,” katanya, “akan ada banyak korban di pihak kami. Lebih baik banyak korban di pihak mereka.”28 Kemudian di bulan Februari, Wakil Komandan Korem Kolonel Mudjiono, mengatakan kepada seorang wartawan bahwa senjata api telah dibagikan kepada kelompok-kelompok prointegrasi agar mereka bisa melawan Falintil.29 Panglima Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri juga mengatakan kepada media bahwa TNI telah membagikan senjata kepada milisi, walaupun ia menolak bahwa tujuan tindakan tersebut adalah untuk mendukung pihak pro-integrasi.30 Di awal bulan Februari, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo mengatakan bahwa Angkatan Darat mempersenjatai ‘Wanra’ untuk membantu TNI mengamankan Timor Timur.31 Pada pertengahan bulan Februari, Kepala Pusat Penerangan TNI di Jakarta, Jenderal Sudrajat menegaskan bahwa senjata memang telah dibagikan kepada milisi tetapi menegaskan bahwa “kami memberikan senjata hanya kepada yang dapat kami percaya.”32 Pada saat yang kira-kira sama pemimpin milisi Mahidi, Cancio Carvalho, mengatakan kepada para wartawan bahwa TNI telah memberikan 20 pucuk senapan otomatis SKS buatan Cina kepada kelompoknya di akhir bulan Desember 1998, yang kemudian dipergunakan untuk melaksanakan sejumlah serangan mematikan 28

“Lt. Col. Supadi,” Masters of Terror, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm. “Up in Arms,” Far Eastern Economic Review , 18 Februari 1999. 30 Dikutip dalam East Timor International Support Center (ETISC), Indonesia’s Death Squads: GettingAway With Murder, Darwin: ETISC Occasional Paper No. 2, Mei 1999, halaman 12. Damiri membuat pernyataan yang sama beberapa saat sebelum serangan terhadap Gereja Liquiça, yang menegaskan bahwa militer telah memasok senjata kepada “sejumlah terbatas” kelompok milisi. Lihat “Timor Needs No Foreign Soldiers,” Indonesian Observer , 5 April 1999. 31 “KSAD Jelaskan Soal Sipil Dipersenjatai,” Media Indonesia, 2 Februari 1999. 32 Dikutip dalam ETISC, Indonesia’s Death Squads, halaman 13. 29

106


terhadap desa-desa tetangga. 33 Serangan-serangan tersebut dilaporkan termasuk satu serangan terhadap desa Galitas, di Zumalai, pada tanggal 25 Januari 1999. Di dalam serangan tersebut sejumlah orang dibunuh, termasuk seorang perempuan yang sedang hamil, dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun 34 (Lihat Ringkasan Distrik: Covalima). Berbicara kepada para wartawan segera setelah kejadian ini, Cancio Carvalho – yang bisa diingat memiliki hubungan erat dengan Mahidin Simbolon, Kepala Staf Kodam IX – mengakui keterlibatan pribadinya dalam pembunuhan tersebut: “Serangan terjadi seperti ini. Saya menembak begini. Saya memimpin mereka dan kami menyerang dalam dua barisan. Saya perintahkan mereka untuk menembak dengan gaya menggunting, seperti ini. Perempuan itu tubuhnya hancur. Saya tidak memotongnya.” Ia juga berusaha menjelaskan mengapa perempuan tersebut dan para korban lainnya dijadikan sasaran: “Perempuan ini adalah istri komandan Falintil. Saya tidak tahu apakah orang tua itu pembuat kekacauan atau bukan.”35 Kakak laki-laki Cancio Carvalho, Francisco Carvalho, seorang bekas sekretaris jenderal partai pro-Indonesia Apodeti, tidak begitu ragu bahwa TNI telah membagikan senjata: “Senjata memang sudah diserahkan,” katanya saat itu, “semua orang tahu itu.” 36 Sama halnya, pemimpin milisi Aitarak Eurico Gutteres mengkonfirmasikan bahwa senjata telah dibagikan, tetapi menegaskan bahwa: “Saya diberi senjata bukan hanya untuk melindungi diri saya sendiri maupun orangorang integrasi lainnya tetapi juga untuk melindungi musuh-musuh integrasi.”37 Keterlibatan langsung pejabat tinggi TNI di dalam pembagian senjata dalam periode ini telah diringkaskan di dalam surat dakwaan terhadap delapan pejabat tinggi Indonesia yang dibuat oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat TimorLeste.38 Surat dakwaan tersebut secara langsung menyebut Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Kolonel Tono Suratman, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat dalam tindakan-tindakan ini. Bagian dari surat dakwaan tersebut yang relevan adalah sebagai berikut: “19. Pada atau sekitar bulan Maret 1999, Kiki SYAHNAKRI bertemu dengan para pemimpin pro Indonesia Timor-Leste di Markas Besar TNI di Jakarta. SYAHNAKRI memberitahukan kelompok tersebut bahwa TNI akan mendukung usaha pro-Indonesia dan bahwa MAKARIM bertanggungjawab atas koordinasi kegiatan menjelang jajak pendapat. SYAHNAKRI memberitahukan mereka bahwa senjata api telah dikirim ke Timor-Leste dan ketika mereka kembali ke Dili, mereka seharusnya menghubungi SURATMAN untuk mengatur pembagian senjata. … 23. Pada atau sekitar bulan Maret 1999, SUDRAJAT dan anggota lain dari TNI mengantar banyak senjata ke seorang pemimpin pro Indonesia Timor-Leste. SUDRAJAT minta pemimpin Timor-Leste tersebut untuk memberikan senjata-senjata kepada kelompok-kelompok milisi pro Indonesia. 33

“Crossbows and Guns in East Timor”, Economist, v. 350 n. 8106 (13 Februari 1999), halaman 40. ABC, Four Corners, “A Licence to Kill,” 15 Maret 1999; dan ETISC, Indonesia’s Death Squads, halaman 12. 35 ABC, Four Corners, “A Licence to Kill,” 15 Maret 1999, transkripsi halaman 10. 36 ABC, Four Corners, “A Licence to Kill,” 15 Maret 1999, transkripsi halaman 11. 37 ABC, Four Corners, “A Licence to Kill,” 15 Maret 1999, transkripsi halaman 5. 38 Timor-Leste, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003. 34


107

24. Pada bulan April 1999, MAKARIM memberitahukan para komandan TNI dan pemimpin pro Indonesia Timor-Leste bahwa mereka seharusnya bekerja keras untuk otonomi karena kalau otonomi kalah, lebih banyak darah akan mengalir. Dia menawar kepada para pemimpin pro Indonesia Timor-Leste penggunaan senjata api otomatis dan menyuruh SURATMAN untuk mengatur pengambilan dan pembagian senjata-senjata tersebut. 25. Pada atau sekitar bulan April 1999, SURATMAN, setelah diminta oleh MAKARIM untuk menyediakan senjata api otomatis kepada para pemimpin pro Indonesia Timor-Leste, menyuruh bawahannya SUDRAJAT untuk mengatur pengambilan dan pembagian senjatasenjata tersebut.” Berhadapan dengan meluasnya kecaman internasional atas pembantaian di Liquiça dan Dili di bulan April 1999, para pejabat Indonesia mulai menyangkal bahwa senjata telah dibagikan, dan berbagai usaha dilakukan untuk menyembunyikan pembagian selanjutnya.39 Namun keseluruhan bukti yang substansial menunjukkan bahwa senjata-senjata terus disediakan kepada milisi setelah bulan April. Mungkin bukti yang paling nyata adalah fakta bahwa anggota-anggota milisi di seluruh Timor Timur terlihat membawa dan mempergunakan senjata modern standar TNI dan Polri, termasuk M-16, SKS, S-1, dan granat tangan, sementara sebagian besar memiliki senapan Mauser dan G-3 dari zaman penjajahan Portugis. Bahkan jika seseorang menerima pernyataan yang tidak masuk akal bahwa senjatasenjata ini tidak dibagikan oleh TNI atau Polri, faktanya tetap bahwa pihak yang berwenang tidak mengambil tindakan apa pun untuk menyita senjata, atau memproses hukum orang-orang yang memiliki senjata tersebut. Penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa pihak yang berwenang ingin memastikan bahwa milisi bisa mendapatkan senjata api. Kesimpulan yang sama dapat ditarik dari tindakan para perwira dan pemimpin milisi ketika menghadapi persoalan perlucutan senjata, yang telah lama menjadi pembahasan hangat dan mencapai puncaknya di pertengahan bulan Agustus 1999. Seperti yang dikemukakan dalam Bab I, di awal bulan Agustus 1999 Falintil mulai menarik mundur satuan-satuan bersenjatanya ke dalam empat wilayah ‘kantonisasi’ di berbagai tempat di Timor Timur. Mereka tetap berada di sana, walaupun ancaman kekerasan oleh milisi dan TNI semakin meningkat seiring dengan mendekatnya hari pemungutan suara. Para pejabat UNAMET mengungkapkan penghargaan pada komitmen Falintil untuk menghindari konflik bersenjata melalui kantonisasi, dan menyerukan kepada milisi dan TNI untuk melakukan hal yang sama. Para pemimpin TNI dan milisi secara tegas menolak melakukan hal yang sama, namun di hadapan meningkatnya tekanan internasional, di pertengahan bulan Agustus mereka menyelenggarakan empat ‘upacara kantonisasi’ dalam mana para anggota milisi menyerahkan berbagai macam senjata kepada para pejabat militer dan kepolisian setempat. Sebagian besar pengamat asing, termasuk Perwira Penghubung Militer UNAMET mengungkapkan keraguan yang mendalam bahwa senjata-senjata yang dalam upacara di depan umum diserahkan itu hanyalah 39 Penyangkalan itu bahkan menjadi lebih kuat setelah terjadinya kekerasan yang mengerikan di bulan September 1999. Bersaksi di hadapan sidang Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta, Kolonel Tono Suratman secara tegas menolak bahwa militer telah memasok senjata kepada milisi. “Kami tidak pernah memberi mereka senjata,” katanya. Lihat “Tono Bantah Keterlibatan TNI dan Polri,”Media Indonesia, 23 Oktober 2002.

108


sebagian sangat kecil dari senjata yang berada di tangan milisi. Mereka juga mencatat bahwa, mengingat fakta bahwa orang-orang milisi kenyataannya tidak berada di kantonisasi, tidak ada jaminan bahwa senjata-senjata yang sudah dikembalikan itu tidak akan dibagikan kembali kepada milisi segera setelah upacara itu selesai. Menurut kesaksian banyak orang itulah yang sebenarnya terjadi. Ketika hari pemungutan suara mendekat, pembagian senjata kepada milisi sangat meningkat, dan dengan kepergian sebagian besar pengamat internasional setelah tanggal 4 September, para perwira TNI sekali lagi mendapatkan kebebasan untuk membagikan senjata kepada milisi tanpa malu-malu lagi. Kesaksian seorang saksi mata yang dapat dipercaya menyatakan bahwa sejumlah besar – mungkin ratusan – senjata api dibagikan oleh TNI dan Polri setelah pemungutan suara. Pola ini menunjukkan tidak hanya hubungan yang erat antara milisi dan TNI, tetapi juga suatu tingkat perencanaan dan koordinasi TNI, sekurang-kurangnya di tingkat Korem dan mungkin tingkat yang lebih tinggi. Kesimpulan tersebut juga sesuai dengan bukti bahwa perwira-perwira tinggi TNI terlibat dalam penyediaan senjata di dalam masa sebelum pemungutan suara. Namun akan menjadi salah arah kalau menyatakan bahwa milisi sepenuhnya diperlengkapi dengan senjata api modern yang canggih. Sementara sebagian memang mendapatkan senjata api modern, kebanyakan milisi dipersenjatai dengan apa yang disebut ‘senjata rakitan’ serta parang, pedang, pisau, dan tombak. Dibuat dari dua atau lebih pipa baja yang dilekatkan pada sebatang penampang kayu, sepucuk senjata rakitan ditembakkan dengan menyulutkan korek api mancis atau gas pada bagian atas senjata tersebut, di dasar pipa baja. Ledakan yang dihasilkan mengirim sebuah bola besi atau pecahan logam yang meluncur keluar dari pipa yang sedikit banyak mengarah pada sasaran. Bagi mata yang tidak terlatih, senjata rakitan itu menyerupai senjata api abad ke-17 dan ke-18, dan banyak kesaksian menyebutkan bahwa senjata itu tidak handal. Sekilas, ketergantungan milisi pada senjata-senjata yang berteknologi rendah semacam itu tampak tidak sesuai dengan klaim bahwa mereka didukung secara resmi oleh TNI, atau bahwa kekerasan adalah sesuatu yang direncanakan dengan seksama. Jika mereka sungguh-sungguh dalam menggunakan milisi untuk mengintimidasi oposisi dan menciptakan kekacauan, tentunya TNI akan memberikan kepada mereka semua akses untuk mendapatkan senjata yang canggih dan membiarkan mereka lepas. Akan tetapi, setelah dianalisis lebih dalam, jelas bahwa penggunaan teknologi senjata sederhana itu sepenuhnya konsisten dengan bukti tentang pembagian senjata dan koordinasi kekerasan milisi oleh TNI. Dari sudut pandang ahli strategi TNI, senjata rakitan, parang, pisau, tombak, pedang, dan batu setidaknya memiliki tiga keuntungan. Pertama, senjata-senjata itu membuat lebih mudah untuk mempertahankan ilusi bahwa milisi tumbuh secara spontan dari masyarakat. Kedua, jauh lebih kecil bahaya bahwa senjata-senjata sederhana semacam itu akan dapat dibalikkan untuk melawan TNI atau Polri apabila terjadi pemberontakan, atau bila terjadi kehilangan senjata atau penjualan senjata ke pihak musuh. 40 Akhirnya, di luar kesederhanaannya, senjata-senjata ini amat sangat efektif untuk menyebarkan teror. Walaupun senjata rakitan sama kemungkinannya untuk melukai pemiliknya maupun sasaran yang dikehendaki, 40 Perwira Penghubung Militer UNAMET di Viqueque menyatakan kekhawatiran ini dalam hubungannya dengan kelompok milisi 59/75 Junior, dalam satu laporan Agustus 1999: “Kami tidak percaya bahwa TNI atau KOPASSUS mempercayai anggota 59/75 Junior untuk diberi senjata dan amunisi.” UNAMET, MLO-V iqueque, Sitrep, 5 Agustus 5, 1999, halaman 3. Laporan ini dimuat dalam UNTAET, Political Af fairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999.


109

namun senjata itu dapat menghasilkan luka yang serius, dan menimbulkan dampak yang mengerikan. Begitu pula dengan parang, pisau, tombak, pedang, dan batu.

7.5 Senjata: Bukti Dokumenter Di samping bukti kesaksian semacam itu, sejumlah dokumen rahasia yang terungkap sejak tahun 1999 mengkonfirmasikan pertanggungjawaban langsung TNI dalam membagikan senjata kepada, dan mentoleransi kepemilikannya oleh, kelompok-kelompok milisi. Lebih jauh, dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa para perwira TNI mengendalikan dengan hati-hati arus senjata, mengeluarkan, dan menariknya kembali sesuai dengan tujuan politik dan militer mereka. Satu bukti penting adalah dokumen dari Komando Distrik Militer Baucau (Kodim 1628/Baucau) bertanggal 3 Februari 1999. Dokumen itu mendaftar 91 anggota Kompi Khusus Pusaka, yang dikenal sebagai milisi Saka. Berjudul “Daftar: Nominatif Anggota Kompi Khusus Pusaka, Kodim 1628/Baucau,” dokumen itu mencatat jenis dan nomor registrasi senjata yang dibagikan kepada semua, kecuali satu orang, anggota kelompok tersebut. Senjata yang didaftar mencakup: 1 PMI/Pindad, 19 G-3, 56 SP-II, 10 SP-I, 1 FNC, 1 M16A1, 1 AK, dan 1 Mauser. Dokumen itu ditandatangani oleh seorang pemimpin milisi yang terkenal, Joanico C. Belo, yang disebutkan sebagai Sersan Satu dan Komandan Kompi Khusus Pusaka.41 Dokumen kedua yang relevan dengan persoalan pembagian senjata TNI adalah satu daftar yang dibuat oleh Kodim Viqueque, yang berisi lebih dari 49 anggota milisi Makikit. Berjudul “Daftar: Nominatif Pemegang Senjata Team Makikit,” dokumen ini merinci jenis dan nomor registrasi senjata yang dibagikan kepada setiap anggota. Senjata yang terdaftar di dalamnya meliputi tiga pucuk M16A-1, 35 pucuk SP-1, dan 11 pucuk Garand. Dokumen ini tak bertanggal, tetapi satu catatan pinggir menunjukkan bahwa dokumen itu ditemukan di Kodim 1630/Viqueque pada tanggal 28 Oktober 1998.42 Bukti dokumenter ketiga yang berhubungan dengan persoalan senjata adalah satu lembar telegram rahasia, bertanggal 2 Februari 1999, dari Danrem kepada semua Dandim dan Komandan Satgas Tribuana, yang dikeluarkan untuk mengantisipasi kunjungan delegasi PBB ke Timor Timur di bulan tersebut.43 Dokumen itu menunjukkan dengan jelas bahwa TNI telah menarik untuk sementara waktu senjata dari milisi dan kemudian mengembalikannya lagi kepada milisi. Telegram itu memerintahkan kepada semua Dandim dan Komandan Satgas Tribuana V untuk mempersiapkan laporan tentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak pro-kemerdekaan terhadap kelompok-kelompok milisi, dan menginstruksikan mereka untuk memfokuskan pada “periode penarikan senjata terhadap Surwan/ Ratih sampai dengan pemegang/inventaris senjata terhadap Surwan/Ratih.” Fakta bahwa perintah ini juga disampaikan kepada Komandan Satgas Tribuana menunjukkan bahwa Kopassus secara integral – walaupun tidak eksklusif – terlibat dalam pembagian dan pengendalian senjata.44 41 Kodim 1628/Baucau, “Daftar: Nominatif Anggota Kompi Khusus Pusaka, Kodim 1628/Baucau,” 3 Februari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #9). 42 Kodim 1630/Viqueque, “Daftar: Nominatif Pemegang Senjata Team Makikit,” tak bertanggal tetapi ditemukan di Kodim 1630/Viqueque tanggal 28 November 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #4). 43 Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639, Dansatgas Tribuana V, dan lain-lain. Telegram rahasia No. TR/46/1999, 2 Februari 1999 (KoleksiYayasan HAK, Doc #8). Menurut isi telegram ini akan ada kunjungan oleh “Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB” pada tanggal 29 Februari 1999. 44 Ibid.

110


Peran Kopassus dalam pembagian senjata dan pelatihan telah dikonfirmasi dalam sidang-sidang pengadilan yang dilaksanakan sejak tahun 1999. Pada bulan April 2000, seorang pemimpin kelompok milisi Sakunar di Oecussi, Laurentino Moko, bersaksi di hadapan pengadilan Indonesia bahwa ia telah diberi sejumlah senapan di tahun 1999 oleh dua orang perwira Kopassus 45 (Lihat Ringkasan Distrik: Oecussi). Sama halnya, dalam pengadilan terhadap beberapa anggota milisi Tim Alfa yang didakwa membunuh lima orang agamawan dan empat orang lainnya pada tanggal 25 September 1999, pemimpin milisi tersebut, Joni Marques, bersaksi bahwa dirinya telah dilatih oleh Kopassus sejak tahun 1986, dan telah menerima sejumlah senjata dari perwira-perwira Kopassus setelah pemungutan suara tanggal 30 Agustus.46 Dalam penilaiannya mengenai kasus ini, Pengadilan Distrik Dili menyimpulkan bahwa: “Pasukan Khusus Kopassus memberikan senjata dan pelatihan kepada anggota-anggota Tim Alfa”47 (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan Rohaniwan Los Palos). Penting untuk dicatat bahwa, selain menunjukkan keterlibatan langsung TNI dan Kopassus di dalam mempersenjatai milisi, bukti ini juga mengkonfirmasikan bahwa milisi tidak diberi akses yang tidak terbatas pada senjata api modern. Sebaliknya, senjata-senjata disimpan – biasanya di sebuah pos komando militer – dan dibagikan kepada milisi sebelum operasi militer tertentu dilancarkan. Sesudah operasi dilaksanakan, senjata-senjata dikembalikan kepada militer. Berbicara kepada para jaksa penyidik Indonesia di akhir tahun 1999, Jenderal Wiranto memperjelas persoalan ini: “Kadang-kadang senjata diberikan,” katanya, “tetapi tidak berarti [para milisi] membawa senjata ke mana saja mereka pergi. Senjata-senjata disimpan di markas Komando Rayon Militer.”48 Pola kontrol TNI atas akses milisi kepada senjata, yang sering disebut dalam kesaksian saksi, juga dikonfirmasi oleh dokumen militer yang lain. Salah satu dokumen semacam itu adalah satu telegram rahasia bertanggal 28 Januari 1999 dari Danrem Kolonel Tono Suratman, kepada semua 13 orang Dandim di Timor Timur. Telegram itu memerintahkan para Dandim untuk: “Melaksanakan penarikan senjata yang dipegang oleh anggota-anggota Wanra atau Ratih selama tidak melaksanakan tugas khusus atau operasi tempur di wilayah Kodim masing-masing.”49 Perintah ini tidak hanya menunjukkan bahwa para perwira TNI melakukan pengendalian yang signifikan atas akses milisi pada senjata, tetapi juga menambahkan bobot pada bukti bahwa para pejabat militer secara langsung terlibat dalam perencanaan dan koordinasi operasi-operasi milisi, termasuk operasi yang mengakibatkan pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan. Tentang hal terakhir ini, telegram bertanggal 28 Januari memberikan bukti penting. Bukti ini menyebut secara eksplisit beberapa kasus dalam mana para anggota milisi mempergunakan senjata yang diberikan kepada mereka oleh TNI untuk membunuh atau melukai dengan serius penduduk sipil. Kasus-kasus yang dicatat dalam perintah tersebut mencakup: pembunuhan Julião Gonçalves Sarmento oleh anggota milisi Saka Norberto Lopes, di desa Defauasi, Kecamatan Baguia, Kabupaten 45

Karen Polglaze, “Timor militia leader back in court,” AAP, 10 April 2000. Dili District Court, “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 58. 47 Dili District Court, “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 53. 48 Dikutip dalam Kevin O’Rourke, Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia, Sydney: Allen & Unwin, 2002, halaman 352. 49 Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lain-lain. Telegram rahasia No.TR/41/1999, 28 Januari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #7). 46


111

Baucau, pada 3 Desember 1998; pembunuhan dua orang pemuda pro-kemerdekaan dan penyerangan yang melukai lima orang lainnya yang dilakukan oleh anggotaanggota milisi Mahidi di desa Manutasi, Kabupaten Ainaro, pada 3 Januari 1999; dan pembunuhan Fernando Cardoso oleh anggota Ratih bernama Alfredo, di desa Raiman, Kecamatan Zumalai, Kabupaten Covalima, pada 23 Januari 1999. Selanjutnya, seawal tanggal 28 Januari 1999, komandan militer Timor Timur Kolonel Tono Suratman menyadari bahwa kelompok-kelompok milisi telah melakukan tindakan kekerasan serius dengan senjata yang diberikan oleh TNI. Pengetahuan tersebut dimiliki oleh semua Dandim dan sejumlah komandan TNI di jajaran lebih tinggi, kepada siapa telegram itu dikirimkan, yang mencakup: Panglima Komando Daerah Militer IX; Asisten Intelijen, Asisten Operasi, dan Asisten Teritorialnya; Komandan Sektor A dan Komandan Sektor B di Timor Timur; dan Komandan Satuan Tugas Tribuana Kopassus.50 Lebih jauh, mengingat bahwa perintah Kolonel Tono Suratman dikeluarkan beberapa saat sebelum kunjungan delegasi PBB yang akan dilakukan pada bulan Februari 1999, juga cocok dengan pola, yang dibahas dalam Bab 4, perwira TNI dengan seksama mengendalikan kekerasan milisi sesuai dengan tujuan politik yang lebih luas. Secara bersama, bukti-bukti yang ditampilkan di dalam bab ini menunjuk secara konklusif pada peran TNI yang kuat dalam melakukan perekrutan, pelatihan, dan operasi pasukan-pasukan milisi, serta pada keterlibatan langsung TNI dalam pelanggaran berat yang dilakukan oleh milisi. Secara lebih spesifik, bukti-bukti ini memungkinkan ditariknya kesimpulan-kesimpulan berikut ini. Pertama, para prajurit dan perwira TNI secara integral terlibat di dalam perekrutan milisi di akhir tahun 1998 dan awal 1999, dan sebagian dari mereka benarbenar bertugas sebagai anggota dan pemimpin milisi. Keanggotaan rangkap di TNI dan milisi yang telah didokumentasikan membuat tidak berartinya pembedaan formal antara keduanya, dan secara langsung melibatkan TNI di dalam tindakantindakan yang seolah-olah dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi secara sendiri. Kedua, tidak ada keraguan sedikitpun bahwa kelompok-kelompok milisi menerima pelatihan dan pengarahan dari perwira-perwira TNI. Pelatihan tersebut bukanlah pelatihan yang pura-pura, atau yang dilakukan oleh sejumlah kecil ‘oknum.’ Sebaliknya, bukti menunjukkan secara konklusif bahwa pelatihan milisi merupakan tugas rutin, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah tetap yang berasal dari markas besar TNI di Jakarta. Lebih jauh, pelatihan itu dilakukan dengan sepengetahuan penuh para pejabat tinggi TNI, termasuk minimum: Panglima Komando Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri; Danrem Kolonel Tono Suratman, Komandan Satuan Tugas Tribuana Kopassus; Komandan Sektor A dan Komandan Sektor B; dan kemungkinan semua Dandim dan Danramil di Timor Timur. Ketiga, TNI secara rutin menjalankan operasi bersama dengan kelompokkelompok milisi, dan memberikan dukungan dan bantuan untuk operasi-operasi yang seolah-olah dilakukan oleh milisi. Perwira-perwira tingkat tinggi TNI, termasuk Kolonel Tono Suratman dan lain-lain, mengetahui dengan baik bahwa semua operasi itu mengakibatkan tindakan kekerasan yang serius. Mereka juga memahami bahwa kerjasama operasional semacam itu melanggar Kesepakatan 5 Mei. Karena alasan itu, begitu UNAMET mulai bertugas pada bulan Juni 1999, TNI berusaha menyamarkan hubungan operasionalnya dengan milisi, tetapi gagal. 50 Lihat: Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lain-lain. Telegram rahasia No. TR/41/1999, 28 Januari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #7).

112


Keempat, TNI memberikan senjata modern yang canggih secara langsung kepada sejumlah anggota milisi, dan membiarkan yang lain untuk menyimpan dan menggunakan senjata mereka sendiri, yang bertentangan dengan hukum. Para perwira tinggi, termasuk Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Adam Damiri, Kolonel Tono Suratman, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat mengetahui bahwa senjata-senjata ini dipergunakan untuk melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, tetapi gagal menindak para pelakunya, atau mengakhiri akses milisi pada senjata. Terakhir, bertentangan dengan pernyataan-pernyataan resmi bahwa milisi bertindak sendiri, dan bahwa TNI dan Polri telah melakukan yang terbaik untuk membendung kekerasan, jelas bahwa TNI memegang kontrol yang signifikan terhadap akses milisi pada senjata. Penemuan tersebut memperkuat argumen, yang dibuat dalam Bab 4, bahwa pihak yang berwenang membagikan dan menarik kembali senjata sebagai bagian dari usaha yang diatur dengan seksama untuk mempengaruhi irama kekerasan, sesuai dengan tujuan politik dan militer yang lebih luas.

113

8. Milisi: Pendanaan dan Dukungan Material

Para pejabat pemerintah telah berusaha keras membantahnya,1 tetapi milisi-milisi di Timor Timur menerima dukungan finansial dan material yang besar dari pihak berwenang pemerintah dan militer Indonesia. Sebenarnya, pemberian pemerintah merupakan landasan esensial bagi seluruh operasi milisi. Anggota biasa milisi menerima Rp 200.000 ($ 26,6) pada saat bergabung, dan antara Rp 50.000 ($ 6,66) dan Rp 150.000 ($ 20) per bulan sesudahnya. Selain pembayaran tunai dan akses pada senjata, mereka menerima pembagian beras secara teratur, kendaraan, makanan ketika melaksanakan operasi, transportasi, bahan bakar, ruang kantor, peralatan komunikasi, poster, pakaian, dan obat-obatan. Penyediaan dana dan dukungan material semacam itu melibatkan pejabat-pejabat sipil dan militer dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang-orang milisi, kepada siapa dukungan itu disalurkan.

8.1 ‘Sosialisasi’ dan Pendanaan Milisi Pendanaan resmi yang paling banyak kita ketahui mengalir dari aparatus pemerintah sipil, terutama di bawah naungan kampanye ‘sosialisasi’ pro-otonomi. Para pejabat tinggi pemerintah mengakui bahwa dana pemerintah dipergunakan untuk kampanye tersebut. Misalnya, Menteri Luar Negeri Ali Alatas, mengatakan: “Tentu saja ada uang yang digunakan untuk penyebaran informasi … Kami setuju dengan PBB bahwa ada suatu masa sosialisasi.”2 Jumlah keseluruhan dana untuk ‘sosialisasi’ belum diketahui, tetapi dokumendokumen pemerintah Indonesia yang terungkap sampai saat ini menunjukkan bahwa sekitar Rp 3 milyar ($ 400.000) disalurkan ke setiap kabupaten dari seluruhnya 13 kabupaten untuk mendukung kampanye pada tahun 1999, sehingga keseluruhan dana sedikitnya berjumlah Rp 39 milyar ($ 5,2 juta).3 Walaupun jumlahnya berbeda-beda dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya, di semua kasus sebagian dari dana tersebut digunakan untuk membayar milisi. Bukti dan rincian pendanaan resmi untuk kampanye ‘sosialisasi,’ dan melaluinya untuk kegiatan milisi, ditemukan dalam beberapa dokumen yang terungkap di tahun 1999 dan sesudahnya. Dokumen-dokumen yang relevan mencakup: (i) sepucuk surat di bulan Mei 1999 dari Gubernur Timor Timur kepada semua Bupati Lihat, misalnya, Ali Alatas dalam SBS, Dateline, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkripsi, halaman 17. Dikutip dalam SBS, Dateline, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkripsi, halaman 23. 3 Surat dakwaan terhadap Wiranto dan tujuh pejabat tinggi Indonesia lainnya, dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat Timor-Leste, menyebutkan bahwa jumlah seluruh dana yang dikeluarkan untuk kampanye ‘sosialisasi’adalah Rp 53 milyar atau 60 persen dari Anggaran Pembangunan Daerah Timor Timur. Lihat Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, paragraf 28. 1 2

114


yang menginstruksikan mereka untuk menyusun proposal anggaran penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan ‘sosialisasi’; (ii) proposal anggaran untuk kegiatan ‘sosialisasi’ yang diajukan kepada Gubernur oleh Bupati Manufahi dan Bupati Bobonaro di bulan Mei 1999; dan (iii) surat dari Gubernur kepada Bupati Lautem dan Bupati Oecussi masing-masing di bulan Mei dan Juni, yang menyetujui proposal anggaran tersebut.4 Dokumen-dokumen ini dengan jelas menunjukkan bahwa semua kabupaten diinstruksikan untuk mengajukan permintaan dana untuk membiayai kegiatan ‘sosialisasi,’ bahwa mereka melakukannya, dan bahwa permintaan tersebut disetujui oleh Gubernur. Dokumen-dokumen ini juga menunjukkan, tanpa keraguan, bahwa sebagian dari uang yang dialokasikan untuk ‘sosialisasi’ dalam anggaran-anggaran semacam itu secara eksplisit dikhususkan untuk milisi dan bermacam-macam kegiatan yang mungkin memberikan penyamaran untuk kegiatan-kegiatan milisi. Bukti yang paling jelas untuk mendukung kesimpulan ini adalah surat dari Gubernur Timor Timur kepada semua Bupati di bulan Mei 1999. Di dalamnya, Gubernur menginstruksikan setiap Bupati untuk menyusun proposal anggaran, sesuai dengan suatu kerangka yang mencakup pengeluaran untuk ‘sosialisasi’ dan ‘Pamswakarsa’ (yaitu milisi).5 Kemudian dalam bulan tersebut, para Bupati menyerahkan proposal mereka. Proposal anggaran Bupati Manufahi dan Bupati Bobonaro yang diajukan kepada Gubernur masing-masing meminta sekitar Rp 3 milyar dana pemerintah untuk kegiatan ‘sosialisasi’ yang dilaksanakan di daerah mereka masing-masing.6 Suratsurat dari Gubernur kepada Bupati Lautem dan Bupati Oecussi memberikan persetujuan resmi untuk proposal anggaran yang meminta sekitar Rp 3 milyar untuk kampanye sosialisasi di kabupaten masing-masing, dengan hanya membuat perubahan kecil anggaran di kedua kabupaten tersebut. “Dengan ini kami beritahukan,” tulis Gubernur kepada kedua Bupati tersebut, “bahwa pada prinsipnya proposal anggaran dan dana yang seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000.000 disetujui.” 7 Proposal anggaran dan surat persetujuan Gubernur mengungkapkan dengan jelas bagaimana dana pemerintah digunakan. Sebanyak 20 persen dari seluruh anggaran dialokasikan untuk pembayaran kepada para pejabat pemerintah dan militer di tingkat kabupaten, yang secara bersama disebut Kodal (Komando dan Pengendalian). 8 Menurut proposal anggaran Kabupaten Manufahi, pembayaran Kodal akan mencakup: Rp 100 juta ($ 13.333) untuk Bupati, Rp 50 juta ($ 6.666) untuk Dandim, Rp 50 juta ($ 6.666) untuk Kapolres, Rp 30 juta ($ 4.000) untuk 4 Lihat: Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Oecussi, Juni 1999; Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 1999; Proposal untuk sosialisasi otonomi khusus di Manufahi, Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2); dan Bupati Bobonaro, “Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur,” 24 Mei 1999 (Koleksi HRU, Doc BOB #2). 5 Salinan surat Gubernur kepada Bupati Liquiça bertanggal 21 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK). Salinan surat yang lain, ditujukan kepada semua Bupati, ditandatangani namun tak bertanggal. Lihat: Gubernur Timor Timur, surat kepada semua Bupati mengenai “Proposal,” Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #A). 6 Jumlah tepatnya yang diminta adalah Rp 3,162 milyar untuk Bobonaro dan Rp 3,0 milyar untuk Manufahi. Lihat: Bupati Bobonaro, “Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur,” 24 Maret 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #2), dan Bupati Manufahi, “Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus di Manufahi,” Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2). 7 Lihat: Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Oecussi, Juni 1999; Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2). [Keterangan penerjemah: Penerjemah tidak berhasil memeriksa ulang bahasa Indonesia dari dokumen-dokumen yang termasuk dalam Koleksi SCU, Doc #2. Dengan demikian kutipan katakata dalam surat Gubernur Timor Timur tersebut dan kutipan-kutipan lain dari Koleksi SCU, Doc #2 adalah terjemahan bahasa Indonesia atas terjemahan bahasa Inggris dari dokumen aslinya.] 8 Jumlah 20 persen untuk Kodal ditetapkan dalam anggaran yang sudah direvisi yang digariskan dalam surat Gubernur kepada Bupati Oecussi dan Bupati Lautem (Koleksi SCU, Doc #2).


115

Komandan Sektor TNI, Rp 25 juta ($ 3.333) untuk Komandan Batalyon Teritorial, Rp 25 juta ($ 3.333) untuk Komandan Satgas Tribuana Kopassus, Rp 20 juta ($ 2.666) masing-masing untuk empat Camat di Kabupaten Manufahi, dan Rp 10 juta ($ 1.333) masing-masing untuk 29 Kepala Desa.9 Menurut proposal Manufahi, pengeluaran ‘Kodal” ini ditujukan untuk membayar “… biaya-biaya yang berkaitan dengan substansi rencana otonomi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi.” Rumusan yang kabur tersebut memastikan bahwa alokasi Kodal akan dapat dengan mudah digunakan, di antara tujuan-tujuan yang lain, untuk membiayai dan memasok kelompok-kelompok milisi. Walaupun ini sulit untuk dikonfirmasikan, seorang bekas pejabat di pemerintah Kabupaten Bobonaro (Benjamin Barreto) telah menyatakan bahwa Dandim di sana menerima sekitar Rp 800 juta ($ 106.666) dan bahwa Dandim itu menggunakannya untuk membiayai pembunuhan terhadap orang-orang pro-kemerdekaan: “Untuk setiap orang yang dibunuh akan diberi imbalan Rp 3 juta ($ 400). Itulah rencana Komandan Distrik Militer.”10 Bagian besar dari anggaran yang disetujui oleh Gubernur juga dicadangkan untuk kategori-kategori yang tidak jelas seperti ‘sosialisasi’ (20%), ‘bantuan masyarakat’ (30%), ‘penggalangan’ (15%), dan ‘pembentukan infrastruktur (5%).11 Kategorikategori yang luas ini memberikan keleluasaan yang cukup bagi dana-dana ini untuk dapat dialihkan oleh para pejabat dan dipergunakan sesuai dengan kehendak mereka. Menurut proposal Manufahi, misalnya, Rp 356 juta ($ 47.466) yang terdapat dalam dana ‘Satuan Tugas Sosialisasi’ “ditujukan untuk mendukung kegiatan 150 anggota Satuan Tugas Sosialisasi, termasuk penyediaan pakaian, makanan, latihan, dan uang saku.” Proposal Bobonaro juga menyebutkan ‘Satuan Tugas Sosialisasi’ yang mendapatkan alokasi sebesar Rp 150 juta ($ 20.000).12 Komposisi yang tepat untuk ‘Satuan Tugas Sosialisasi’ tidak dirinci dalam kedua proposal tersebut. Akan tetapi, dari penilaian terhadap pelaksanaan nyata kampanye ‘sosialisasi’ di Manufahi dan Bobonaro dan di tempat-tempat lain, rincian itu memasukkan para pemimpin dan anggota milisi. Dalam cara yang sama, sebagian dari alokasi untuk ‘bantuan masyarakat,’ ‘penggalangan,’ dan ‘pembentukan infratruktur’ hampir pasti disalurkan kepada milisi. Di samping pemberian dana yang tidak langsung semacam itu, semua proposal anggaran sosialisasi dan persetujuan Gubernur itu secara eksplisit mengalokasikan dana untuk organisasi-organisasi milisi dan paramiliter. Dalam surat instruksi kepada semua Bupati di bulan Mei, dan surat persetujuannya kepada Bupati Lautem dan Bupati Oecussi, misalnya, Gubernur mengkhususkan 5 persen dari seluruh anggaran di setiap Kabupaten untuk Pam Swakarsa, istilah resmi untuk kelompok-kelompok milisi.13 Dana-dana tambahan diberikan kepada kelompok-kelompok milisi di bawah bermacam-macam kategori lain. Di bawah judul ‘bantuan untuk organisasi,’ 9 Bupati Manufahi, “Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus di Manufahi,” Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2). Proposal Bobonaro mengalokasikan Rp 510 juta untuk pembiayaan Kodal dengan perincian yang hampir sama. Lihat: Bupati Bobonaro, “Proposal Kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur,” 24 Mei 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #2). 10 Dikutip dalam SBS, Dateline, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkrip, halaman 31. 11 Kategori-kategori dan prosentase yang dikutip di sini berasal dari anggaran yang sudah direvisi yang dimuat dalam surat persetujuan Gubernur kepada Bupati Lautem dan Bupati Oecussi (Koleksi SCU, Doc #2). 12 Lihat: Bupati Bobonaro, “Proposal Kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi TimorTimur,” 24 Mei 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #2). 13 Lihat: Surat Gubernur Timor Timur kepada Bupati Oecussi, Juni 1999; Surat Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2).

116


misalnya, Kabupaten Manufahi mengusulkan penyaluran dana kepada berbagai kelompok pro-otonomi dan milisi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh proposal tersebut: “Peran organisasi-organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai otonomi. Dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi setempat, seperti BRTT, FPDK, Klibur dan ABLAI, organisasiorganisasi tersebut akan diberi bantuan dana.”14 Tiga yang pertama dari kelompok-kelompok tersebut masing-masing menerima Rp 25 juta ($ 3.333), sementara ABLAI, kelompok utama milisi bersenjata di kabupaten ini, mendapatkan jatah sebesar Rp 50 juta ($ 6.666). Dana-dana ini di luar 5 persen dari seluruh anggaran Kabupaten Manufahi yang dialokasikan untuk Pam Swakarsa.15 Proposal Kabupaten Bobonaro juga meminta dana untuk organisasi-organisasi pro- otonomi dan milisi. Di bawah kategori ‘pembentukan infrastruktur,’ proposal itu mengalokasikan Rp 90 juta ($ 12.000) untuk FPDK, BRTT, dan kelompok milisi paramiliter Halilintar. Dalam satu kategori yang terpisah, anggaran ini mengalokasikan Rp 1 milyar, atau sekitar sepertiga dari seluruh anggaran sosialisasi, kepada Pam Swakarsa (yaitu milisi). Jumlah tersebut, seperti yang dijelaskan oleh proposal, meliputi biaya ‘uang saku,’ ‘uang makan,’ dan ‘perlengkapan komunikasi’ untuk kelompok-kelompok milisi.16 Di samping bukti bahwa pemerintah di tingkat kabupaten meminta pendanaan bagi milisi, dan bahwa dana ini disetujui oleh gubernur, ada bukti bahwa dana dan pasokan lainnya benar-benar dibagikan kepada milisi. Dokumen-dokumen dari kelompok milisi Aitarak, misalnya, memberikan rincian pembayaran kepada para anggota milisi ini di Kabupaten Dili. Satu dokumen dari bulan Juni 1999, yang ditandatangani oleh Komandan Aitarak Eurico Guterres, menunjukkan bahwa anggota milisi biasa masing-masing menerima 10 kg beras dan uang Rp 150.000 ($ 20) per bulan; sementara anggota yang bekerja sebagai pegawai negeri menerima 10 kg beras dan uang Rp 50.000 ($ 6,66) selain gaji normal mereka. Dokumen itu berisi daftar 1.355 orang anggota biasa, 107 orang anggota yang pegawai negeri, dan 60 orang ‘penasehat’ serta menunjukkan bahwa jumlah total yang dibayarkan untuk bulan Juni 1999 adalah 15.220 kg beras dan uang Rp 22.760.000 ($ 3.034,66) untuk gaji. 17

8.2 Sumber Pendanaan Pemerintah Dokumen-dokumen pemerintah dan kesaksian dari para mantan pegawai negeri sipil memberikan informasi penting tentang sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk milisi dan kelompok-kelompok pro-otonomi. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa dana-dana dialihkan, dengan persetujuan resmi, dari anggaran berbagai departemen pemerintah (termasuk Departemen Pendidikan dan Bupati Manufahi, “Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus di Manufahi,” Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2). Ibid. 16 Bupati Bobonaro, “Proposal Kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur,” 24 Mei 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #2). 17 Mirip dengannya, satu dokumen internal Aitarak menunjukkan bahwa kelompok milisi ini memiliki anggaran gaji Rp 356.340.000 ($ 47.512) yang darinya Rp 221.104.000 ($ 29.480) dikeluarkan p ada tanggal 23 Agustus 1999. Lihat: Komando Pasukan Aitarak, memorandum dari Bendahara kepada Eurico Guterres, 24Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #79). 14 15


117

Kebudayaan, Departeman Pekerjaan Umum dan Transmigrasi) ke anggaran ‘sosialisasi’ dari mana milisi-milisi itu dibayar. Dokumen-dokumen itu juga mengkonfirmasikan dugaan bahwa sebagian dari anggaran ‘sosialisasi’ secara langsung datang dari Jakarta di bawah naungan satu rencana pembangunan yang didanai melalui Kantor Kepresidenan. Sebagian dari bukti-bukti kunci datang dari Kabupaten Bobonaro, dan meliputi: (i) satu dokumen dari Dinas Anggaran Kabupaten Bobonaro, mengenai Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;18 (ii) satu buku kas dari Dinas Anggaran Kabupaten Bobonaro bertanggal 5 Juli 1999;19 dan (iii) sepucuk surat dari Bupati Bobonaro kepada Gubernur yang meminta izin untuk mengalihkan dana dari mata anggaran lain untuk digunakan kampanye ‘sosialisasi.’20 Secara bersama-sama, dokumen-dokumen ini mengkonfirmasikan bahwa dana untuk milisi, dan untuk kampanye ‘sosialisasi’ secara lebih umum, dialihkan dari anggaran normal pemerintah, dan bahwa sebagian jika bukan seluruh dana itu didatangkan secara langsung dari Jakarta. Yang pertama dari dokumen-dokumen ini, yang menyebut ‘Proyek Pembangunan Regional dan Daerah’ Bobonaro menunjukkan bahwa total anggaran untuk proyek tersebut adalah Rp 3,162 milyar – tepat sama dengan jumlah anggaran sosialisasi yang diajukan oleh Bupati kepada Gubernur di akhir bulan Mei 1999. Kesesuaian yang tepat ini menegaskan bahwa pemberian dana untuk kampanye ‘sosialisasi’ disetujui dan didanai dengan nama ‘Proyek Pembangunan Regional dan Daerah,’ dan bahwa kampanye ‘sosialisasi’ dan program ‘pembangunan’ tersebut adalah hal yang sama. Kesimpulan tersebut dikonfirmasikan oleh dokumen kunci kedua, buku kas dari Dinas Anggaran Kabupaten Bobonaro bertanggal 5 Juli 1999 yang memberikan perincian dari anggaran ‘Proyek Pembangunan Regional dan Daerah.’ Butir-butir yang terdaftar dalam buku kas sepenuhnya sama dengan yang terdaftar dalam proposal ‘sosialisasi’ Bupati. Lebih jauh, dokumen ini mengkonfirmasikan bahwa sekitar dua per tiga dari seluruh anggaran proyek (Rp 3,162 milyar atau $ 421.600) telah diterima dan disalurkan pada tanggal 30 Juni 1999, sementara sekitar sepertiganya sedang ditunggu oleh pemerintah kabupaten ini.21 Dokumen yang ketiga, yaitu sepucuk surat dari Bupati Bobonaro kepada Gubernur, bertanggal 27 Juli 1999, memberikan informasi penting tentang sumbersumber lain pendanaan untuk kampanye ‘sosialisasi’ di Bobonaro, dan memberikan gambaran mengenai mekanisme pemeriksaan keuangan yang mungkin telah digunakan di kabupaten-kabupaten lain. Dalam surat ini Bupati menjelaskan kepada Gubernur bahwa Kabupaten Bobonaro kekurangan dana untuk membiayai kampanye ‘sosialisasi,’ dan secara khusus meminta izin untuk mengalihkan sejumlah Rp 2,5 milyar ($ 333.333) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum untuk kampanye ‘sosialisasi.’22 Bahasa permohonan Bupati itu 18 Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, “DIPDA [Daftar Isian Proyek Daerah] Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1999/2000” (Koleksi HRU, Doc. BOB#3). 19 Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, “Laporan: Keadaan Kas Bendahara Per 30 Juni 1999,” Maliana, 5Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #4). 20 Bupati Bobonaro kepada GubernurTimor Timur. Surat Rahasia No. 195/UM/VII/1999, 27 Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #5). 21 Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, “Laporan: Keadaan Kas Bendahara Per 30 Juni 1999,” Maliana, 5 Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #4). 22 Jumlah tepat yang diharapkan Bupati untuk dialihkan adalah: Rp 850.790.000 ($ 113.438) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Rp 1.165.000.000 ($ 155.333) dari Dinas Pekerjaan Umum. Bupati Bobonaro kepada Gubernur Timor Timur. Surat rahasia No. 195/UM/VII/1999, 27 Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #5).

118


begitu terus terang: “Sehubungan dengan itu, dimohon persetujuan kiranya diperkenankan menggunakan dana yang telah diadakan untuk membiayai beberapa program proyek dalam DIPDA TA. 1999/2000, dialihkan penggunaannya untuk kegiatan sosialisasi Otonomi.”23 Satu lampiran pada surat ini memperjelas bahwa uang yang dialihkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan aslinya dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan sekolah-sekolah dasar di kabupaten tersebut. Namun, Kabupaten Bobonaro sama sekali tidak sendiri dalam mengalihkan dana dari pos anggaran lain ke kampanye ‘sosialisasi.’ Sebenarnya, bukti dokumenter memperjelas bahwa pengalihan dana untuk sosialisasi diperintahkan oleh Gubernur, dengan sepengetahuan penuh pemerintah pusat. Di bulan Mei 1999 dalam surat yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) semua Departemen di Timor Timur, dan ditembuskan kepada menteri-menteri penting di Jakarta, Gubernur secara jelas menginstruksikan bahwa antara 10 persen dan 20 persen dari semua anggaran departemen harus dialihkan untuk membiayai kampanye sosialisasi.24 Bagian dalam surat yang terkait langsung dengan hal tersebut terbaca sebagai berikut: “Dalam kaitan itu, maka semua potensi yang dimiliki di daerah sepantasnyalah kita kerahkan seoptimal mungkin untuk mensukseskannya. Kepada semua instansi vertikal diharapkan kontribusinya dengan menyisihkan dana 10 % s/d 20 % dari alokasi anggaran pembangunan … demi sosialisasi otonomi …”25 Ketika bersaksi di hadapan pengadilan Indonesia di bulan Juni 2002, Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Timor Timur Rajakarina Brahmana, mengkonfirmasikan bahwa antara 10 dan 20 persen anggaran pemerintah daerah telah dialihkan untuk sosialisasi kampanye pro-otonomi, termasuk untuk milisi. 26 Juga ada bukti yang kuat bahwa sebagian besar dari sekitar Rp 3 milyar yang disediakan untuk setiap pemerintah Kabupaten di tahun 1999 diambilkan dari proyek ‘Jaring Pengaman Sosial’ (JPS) yang dibiayai oleh Bank Dunia. Bukti paling jelas dalam hal ini adalah surat dari Gubernur kepada semua Bupati di bulan Mei 1999, yang sudah dikemukakan di atas, dalam mana Gubernur menginstruksikan kepada para Bupati untuk menyusun proposal anggaran sosialisasi. Surat tersebut secara eksplisit menyebutkan proyek ‘Jaring Pengaman Sosial’ sebagai sumber dari mana dana akan diambil: “Menyusul surat kami Nomor: 915/712/II.BIPRAM/V/1999 tanggal 5 Mei 1999 maka pelaksanaan Proyek Pembangunan Regional dan Daerah, Proyek Dukungan Pengaman Jaring Sosial (JPS) di masingmasing Daerah Tingkat II, diminta perhatian Saudara agar segera menyusun rencana penggunaan dana sesuai proposal di bawah ini.”27 23

Surat rahasia No. 195/UM/VII/1999, 27 Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #5). Surat Gubernur tersebut ditembuskan kepada sejumlah pejabat penting termasuk: Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan (Koleksi Yayasan HAK). 25 Surat dari Gubernur Timor Timur kepada semua Kepala Kantor W ilayah Departemen di Timor Timur, bertanggal Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK). 26 “Funding for East Timor Militias Came From State,” Jakarta Post, 14 Juni 2002. 27 Gubernur Timor Timur kepada semua Bupati. Surat edaran perihal “Proposal,” Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #A). 24


119

Sejumlah dokumen lain juga mengindikasikan bahwa dana ‘Jaring Pengaman Sosial’ digunakan untuk kampanye sosialisasi. Salah satu proposal anggaran ‘sosialisasi’ (dari Manufahi), dan kedua surat Gubernur tentang persetujuan anggaran, secara tersurat menyebut ‘Jaring Pengaman Sosial’ sebagai proyek dari mana dana ‘sosialisasi’ akan diambilkan.28 Bukti kesaksian mendukung pernyataan bahwa dana ‘Jaring Pengaman Sosial’ dialihkan untuk membiayai kampanye ‘sosialisasi.’ Dalam bulan November 1999, seorang mantan pegawai negeri sipil mengatakan kepada Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor Timur tentang adanya satu rapat di Lautem, dimana dijelaskan bahwa pendanaan untuk sosialisasi di kabupaten itu akan didapatkan dari dana yang sebenarnya dialokasikan untuk ‘kegiatan kesejahteraan’ – yang sangat mungkin adalah dana ‘Jaring Pengaman Sosial.’ Menurut perkataan Komisi Penyelidik Internasional: “Seorang mantan pejabat pemerintah Indonesia bersaksi bahwa pada suatu rapat resmi tanggal 5 Mei 1999 dibahas persoalan penggunaan dana kegiatan kesejahteraan untuk digunakan menutupi biaya kegiatan memenangkan dukungan pada otonomi. Diputuskan untuk mengeluarkan 3,5 juta rupiah untuk pembagian beras dan berbagai barang lainnya kepada rakyat, dengan tujuan memanipulasi suara untuk memenangkan otonomi.”29 Secara signifikan, dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa dana-dana tersebut tidak dialihkan dengan cara sembunyi-sembunyi, tetapi dilakukan dengan jelas sesuai dengan prosedur birokratis yang sudah tetap.30 Dalam surat persetujuan kepada Bupati Lautem dan Bupati Oecussi, misalnya, Gubernur menjelaskan bahwa ‘Tim Pengendali’ proyek ‘Jaring Pengaman Sosial’ telah memeriksa dan menyetujui kedua proposal tersebut. Dalam suratnya kepada Bupati Lautem bertanggal 21 Mei 1999 itu, Gubernur menulis: “Dengan hormat diberitahukan bahwa proposal Anda telah dipelajari oleh Tim Pengendali proyek Jaring Pengaman Sosial … yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan bahwa pada prinsipnya proposal Anda … disetujui.”31 Bukti dokumenter dan kesaksian ini mungkin tampak menunjukkan bahwa pendanaan untuk kampanye ‘sosialisasi’, dan untuk milisi, diorganisasikan secara eksklusif di tingkat kabupaten dan provinsi, dan bahwa pihak yang paling bertanggungjawab adalah Gubernur dan 13 Bupati. Namun kenyataannya adalah bahwa, karena sangat sentralistisnya struktur birokrasi Indonesia, pendanaan ini tidak akan dapat dilakukan tanpa persetujuan pejabat-pejabat pemerintah pusat di Jakarta. Atas dasar itu saja, sangat beralasan untuk menyimpulkan bahwa pendanaan untuk milisi dilakukan dengan persetujuan para pejabat pemerintah 28 Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Oecussi, Juni 1999; Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 1999; Proposal untuk sosialiasi otonomi khusus di Manufahi, Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2). 29 United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, “Report of the International Commission of Inquiry on the Question of East Timor,” 31 Januari 2000, paragraf 63. 30 Satu tuduhan terkait mengenai penggunaan dana ‘Jaring Pengaman Sosial’ sulit untuk dikonfirmasikan. Satu dokumentasiAustralia menyatakan bahwa ‘Departemen Urusan Politik’ (sic) [mungkin yang dimaksud adalah kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan] menyalurkan pinjaman kepada kantor Dinas Keuangan Timor Timur, dengan kesepakatan bahwa pinjaman itu akan dibayar kembali ketika dana ‘Jaring Pengaman Sosial’ sudah diterima. Lihat SBS, Dateline, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkripsi, halaman 25. 31 Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 2000 (Koleksi SCU, Doc #2).

120


pusat yang berwenang. Juga ada bukti substansial bahwa badan-badan pemerintah pusat – termasuk beberapa departemen, badan intelijen militer BAIS (sebelum April 1999 namanya BIA), dan bahkan Kantor Kepresidenan – secara langsung terlibat dalam pengalihan dana kepada milisi, yang biasanya berselubung kedok kampanye ‘sosialisasi.’ Kesaksian dari sejumlah mantan pemimpin Timor Timur pro-Indonesia, dan pegawai pemerintah daerah Timor Timur menunjukkan bahwa pendanaan yang substansial diberikan, atau disahkan, antara lain, oleh Departeman Transmigrasi, Departemen Penerangan, dan Departemen Luar Negeri. Bukti itu menempatkan tanggungjawab yang bahkan lebih mengena pada pejabat-pejabat pemerintah pusat. Seorang mantan tokoh Timor Timur pro-Indonesia, Tomás Gonçalves, menyatakan bahwa di awal tahun 1999 ia bertemu dengan beberapa pejabat tinggi TNI untuk membahas penyediaan dana dan senjata untuk kelompok-kelompok pro-otonomi. Para perwira yang ia temui disebutkan termasuk Panglima Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri; Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (dan kemudian Panglima Darurat Militer) Mayor Jenderal Kiki Syahnakri; Menteri Transmigrasi Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono; dan Menteri Penerangan Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah. “Yang mereka katakan,” kata Gonçalves, “adalah bahwa jika kami terus mempertahankan bendera merah putih, mereka siap menyediakan dana dan semua jenis senjata, dan semua pasukan di sini bisa membantu kami.” 32 Menurut Gonçalves, Menteri Transmigrasi Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono, adalah yang paling bersemangat, dan menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Timor Timur untuk “menyalurkan semua anggaran departemen untuk kepentingan milisi.” 33 Menteri Penerangan Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah juga bersemangat mengenai milisi, menurut Gonçalves, dan menawarkan untuk memperkenalkan para pimpinan prootonomi kepada orang-orang penting di Jakarta untuk mendapatkan dukungan pemerintah: “Dalam pembicaraannya tentang persiapan milisi ia bahkan menyebut [Danrem, Kolonel] Tono Suratman pengecut, karena ia begitu lamban untuk bertindak. Kita harus bertindak sekarang karena kita siap untuk mendukung kalian dengan senjata dan apa saja.”34 Seorang mantan pegawai kantor dinas keuangan Timor Timur telah menyatakan bahwa dana juga disediakan oleh Departemen Luar Negeri untuk mendukung kelompok-kelompok pro-otonomi. Setidaknya Rp 9 milyar ($ 1,2 juta), katanya, telah diberikan kepada FPDK di awal tahun 1999. Mengingat fakta yang dirinci berikut ini, dimana FPDK menyalurkan dana dan barang kepada kelompokkelompok milisi, kesaksian tersebut melibatkan Departemen Luar Negeri dalam pemberian dukungan finansial kepada milisi. Kenyataannya, pengiriman dana kedua kepada FPDK dihentikan ketika Departeman Luar Negeri mengetahui bagaimana dana bagian yang pertama dipergunakan.35 Mungkin yang paling penting, ada bukti dokumenter bahwa pendanaan untuk ‘sosialisasi,’ dan oleh karenanya juga untuk milisi, berasal langsung dari Kantor Kepresidenan. Bukti ini terdapat dalam dua dokumen dari Bobonaro yang sudah Dikutip dalam SBS, Dateline, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkripsi, halaman 18-19. SBS, Dateline, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkripsi, halaman 19. Untuk pernyataan yang sama, lihat “Timor Coup Planned,” The Age, 22 Juni 1999. 34 Dikutip dalam SBS, Dateline, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkripsi, halaman 21. 35 Dikutip dalam SBS, Dateline, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkripsi, halaman 22. 32 33


121

dibahas. Yang pertama dari dokumen-dokumen tersebut, yang menyebut ‘Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II’ Bobonaro, merincikan bahwa sumber dana untuk proyek ini, dan dengan demikian anggaran untuk sosialisasi, adalah ‘INPRES DATI II.’ INPRES berarti ‘Instruksi Presiden’ dan DATI II berarti Daerah Tingkat II atau Kabupaten.36 Apa yang ditunjukkan di sini adalah bahwa uang sebesar Rp 3,162 miliar ($ 421.600) yang dialokasikan untuk kampanye ‘sosialisasi’ di Bobonaro, yang mencakup uang yang dialokasikan untuk milisi, datang langsung dari Jakarta, di bawah wewenang Kantor Kepresidenan. Sangat mungkin bahwa anggaran ‘sosialisasi’ di kabupaten-kabupaten yang lain datang dari sumber yang sama. Jika demikian halnya, ini berarti bahwa pertanggungjawaban untuk pendanaan milisi di tahun 1999 menjangkau hingga ke Kantor Kepresidenan.

8.3 Pendanaan dan Dukungan Material TNI Selain sumberdaya substansial yang mengalir secara langsung dari, dan melalui, aparatus pemerintah sipil, sebagian dana untuk ‘sosialisasi’ – dan karenanya juga untuk milisi – berasal dari, atau dibagikan melalui, saluran-saluran militer. TNI juga memberikan dukungan logistik dan material yang cukup banyak untuk milisi dalam bentuk peralatan, pakaian, transportasi, tempat tinggal, obat-obatan, dan senjata. Tingkat keterlibatan lengkap militer dalam pendanaan dan dukungan material semacam itu belum diketahui, tetapi kesaksian dari mantan anggota-anggota TNI, dan dokumen-dokumen yang ditemukan belakangan, menunjukkan secara konklusif bahwa dukungan dan pendanaan itu terjadi, dan mendapatkan dukungan resmi. Satu dokumen dari Ermera, misalnya, menunjukkan dengan jelas keterlibatan resmi militer di dalam pembagian dana dan barang kepada milisi. Dokumen ini adalah sepucuk surat dari Dandim Ermera kepada Bupati bertanggal April 1999, yang di dalamnya Dandim meminta uang sebesar Rp 104 juta ($ 13.866) untuk membiayai gaji bulanan para anggota Pam Swakarsa (yaitu milisi) yang baru direkrut di Kabupaten Ermera sebesar Rp 200.000 ($ 26,66) per orang. Dandim juga meminta 6.405 kg beras untuk dibagikan kepada anggota-anggota baru milisi.37 Sebagai dasar untuk permintaan tersebut, Dandim secara eksplisit menyebutkan perintah bertanggal 23 April 1999 dari Gubernur dan Danrem yang meminta pembentukan Pam Swakarsa. Dokumen ini mengkonfirmasikan bahwa, jika pendanaan ‘sosialisasi’ secara resmi disalurkan melalui kantor Bupati, dalam beberapa hal pendanaan untuk milisi juga mengalir melalui hirarki TNI. Bukti tersebut konsisten dengan informasi dari sumber TNI dan milisi yang didapatkan oleh pengamat-pengamat internasional di tahun 1999. Dandim di Baucau, misalnya, berkata kepada para petugas Carter Center di bulan Juli 1999 bahwa para milisi di wilayahnya diorganisasikan, dilatih, dan dipasok oleh TNI. Mirip dengan itu, anggota-anggota milisi di Baucau mengatakan kepada Carter Center bahwa mereka pergi ke Kodim di Baucau setiap bulan untuk mengambil bayaran mereka.38 36 Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, “DIPDA [Daftar Isian Proyek Daerah] Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1999/2000” (Koleksi HRU, Doc. BOB #3). 37 Hanya anggota yang baru direkrut, jumlahnya 175 orang di Ermera, yang akan menerima Rp 200.000 ($ 26,66) per bulan. Gaji untuk anggota lama yang berjumlah 136 orang disediakan Rp 125.000 ($ 16,66) per bulan. Surat dari Letnan Kolonel Muhamad Nur, Komandan Distrik Militer 1637 Ermera, kepada Bupati Ermera, “Permohonan Uang Saku PAM Swakarsa,” bertanggal Juni 1999. Salinan dari dokumen ini dimiliki penulis. 38 Komunikasi pribadi dengan Carter Center, 26 Juli 1999.

122


TNI juga mendukung ‘sosialisasi’ dan milisi dengan menyalurkan dananya sendiri ke pemerintah sipil. Proses ini terungkap dalam sebuah surat bertanggal 23 Juni 1999 dari Dandim Dili Letnan Kolonel Endar Priyanto kepada Bupati. Surat itu menjelaskan bahwa Dandim menyumbang Rp 50 juta ($ 6.666) kepada Bupati sebagai “dukungan Kodal,” seperti yang disepakati dalam rapat tentang persiapan untuk Konsultasi Rakyat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dana tersebut untuk membantu “terciptanya kondisi yang kondusif, aman dan terkendali” di Kabupaten Dili.39 Walaupun masih terbatas, semakin bertambah bukti yang menunjukkan bahwa sebagian pendanaan dan dukungan material untuk milisi berasal dari sumbersumber militer di Jakarta, termasuk badan intelijen militer BIA (namanya diubah menjadi BAIS dalam bulan April 1999). Sadapan DSD Australia tanggal 9 Agustus 1999, dilaporkan mengungkapkan bahwa Brigadir Jenderal Arifuddin, Direktur A BIA/BAIS, telah mengatur penyelenggaraan produksi beberapa ribu bendera pro-otonomi dan kaos oblong untuk dibagikan kepada milisi dan lain-lain di Timor Timur.40 Bukti itu mengkonfirmasikan bahwa militer, dan khususnya intelijen militer, secara langsung terlibat dalam pemberian dukungan material kepada kelompok-kelompok prootonomi, termasuk milisi. Mungkin juga signifikan bahwa sampai Januari 1999, BIA/BAIS dikepalai oleh Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim. Karena pentingnya peran Makarim dalam merencanakan strategi militer dan milisi di Timor Timur tahun 1999, bukan tidak masuk akal bahwa ia berperan dalam operasi-operasi BIA/ BAIS untuk mendukung milisi. Indikasi lebih jauh dari dukungan TNI dan BIA/BAIS kepada milisi muncul di tahun 2000, ketika sejumlah perwira Angkatan Darat dituduh memproduksi dan mendistribusikan uang palsu bernilai jutaan dolar. Salah seorang yang terlibat adalah Brigadir Jenderal Soemaryono, seorang perwira perencana di bawah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo.41 Menurut laporan-laporan, ia membantu pembuatan uang palsu itu untuk membiayai milisi Timor Timur. Kesaksian lain dalam kasus ini menunjukkan bahwa operasi ini dijalankan oleh badan intelijen BIA/BAIS, berdasarkan perintah dari Jenderal Wiranto. Setelah bersaksi dalam kasus tersebut pada akhir tahun 2000, seorang pensiunan perwira intelijen dilaporkan mengatakan bahwa kepala BIA/BAIS, Letnan Jenderal Tyasno Sudarto, mengatakan kepadanya, “bahwa Jenderal Wiranto telah memilih BIA untuk menjalankan operasi uang palsu untuk membiayai milisi.” 42 Juga ada sejumlah bukti bahwa Jenderal Wiranto mungkin telah mengesahkan pengalihan dana negara untuk keperluan membiayai kampanye pro-otonomi. Dalam pemeriksaan pengadilan di akhir tahun 2001 untuk suatu kasus korupsi, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Rahardi Ramelan mengatakan bahwa ia telah mengambil Rp 10 milyar dari dana Bulog dan ‘meminjamkan’ dana itu kepada Jenderal Wiranto. Ia mengatakan diberitahu bahwa dana itu dipergunakan untuk

39 Dandim 1627/Dili (Letnan Kolonel Endar Priyanto) kepada Bupati Dili. Surat No. B/415/VI/1999, 23 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #32). 40 Sidney Morning Herald, “Silence Over Crimes Against Humanity,” 14 Maret 2002. 41 Lihat “Retired General Faces 4-yearTerm,” Indonesian Observer, 28 November 2000; “Two ex-Army Colonels Nabbed Over Fake Money,” Jakarta Post, 3 Juli 2000. 42 “Two Ex-soldiers Jailed for Counterfeiting,” Jakarta Post, 22 September 2000; “Alleged Counterfeiter Claims Army Used Him to Finance Timor Militia,” AFP, 13 September 2000.


123

membiayai kelompok-kelompok pro-otonomi di Timor Timur.43 Terakhir, ada bukti bahwa para pejabat militer senior yang lain berjanji untuk memberikan dana yang besar untuk kelompok-kelompok milisi. Surat dakwaaan untuk Jenderal Wiranto dan tujuh perwira lainnya yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat di Timor-Leste menuduh, misalnya, bahwa pada rapat di Dili di bulan November 1998, Panglima Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri menawarkan memberikan uang Rp 50 juta kepada Eurico Guterres untuk memulai kerja membentuk kelompok-kelompok milisi.44 TNI juga memiliki sejumlah mata anggaran resmi yang dialihkan untuk kepentingan pro-otonomi di tahun 1999. Salah satunya adalah ‘Dana Satuan Operasi Pengamanan Pemilu 1999.’ Walaupun namanya menunjukkan bahwa dana itu disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan umum Indonesia tahun 1999, namun dana itu juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Konsultasi Rakyat di Timor Timur. Ketika Panglima Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri memerintahkan satu delegasi yang terdiri dari sejumlah perwira Kodam IX mengunjungi Timor Timur pada awal bulan Juni 1999 untuk memeriksa rencana pemilihan umum dan Konsultasi Rakyat, ia menyebutkan bahwa untuk membiayai keperluan ini digunakan dana Satuan Operasi Pengamanan Pemilu 1999.45 Sangat mungkin bahwa dana yang sama – dan dana-dana lain yang belum kita ketahui – telah digunakan untuk keperluankeperluan lain yang berhubungan dengan Konsultasi Rakyat. Keterlibatan militer dalam pendanaan dan pemasokan untuk milisi juga mengambil bentuk-bentuk yang lain, baik formal maupun informal. Sudah terbukti dengan sendirinya bahwa TNI membayar untuk senjata dan peralatan militer lainnya yang mereka bagikan kepada milisi. Beberapa satuan milisi – seperti Halilintar di Bobonaro, dan Rajawali serta Saka di Baucau – perlengkapannya sangat baik, dan dapat dilihat tampil dengan perlengkapan tempur yang lengkap atau hampir lengkap (pakaian seragam loreng, sepatu boot, dan lain-lain). Namun semua kelompok milisi diperlengkapi atau memiliki akses pada barang-barang yang mahal, termasuk peralatan radio komunikasi canggih yang biasanya hanya digunakan oleh pihak berwenang militer dan kepolisian. Pihak berwenang militer dan kepolisian di Timor Timur juga memberikan ‘sumbangan’ uang dan barang kepada kelompok-kelompok milisi. Dalam satu laporan kepada Komandan Kompi B Aitarak, bertanggal 2 Agustus 1999, seorang komandan milisi setempat memberikan satu daftar sumbangan yang telah diperoleh dari berbagai badan pemerintah dan bisnis untuk mendukung penyelenggaraan satu pesta yang diadakan di pos milisinya di Dili. Daftar itu berisi 14 nama dengan tanda tangan, dan jumlah dana yang disumbangkan oleh masing-masing orang yang namanya disebutkan. Kantor dan pejabat yang masuk dalam daftar itu mencakup tokoh-tokoh pejabat sipil, kepolisian, dan militer penting di kota Dili: Kantor Walikota Dili, Kepala Kepolisian Resor Dili, dan Kodim Dili.46 43 “W iranto Akui Dana Rp. 10 M Untuk Jajak Pendapat Timtim,” Detikcom, 31 Oktober 2001; dan “Soal Dana Bulog Rp. 54 Milyar: Rahardi – Diserahkan Kepada Akbar Tandjung dan Wiranto,” Kompas, 10 Oktober 2001. 44 “Selama kunjungan dengan para pemimpin pro Indonesia,” demikian surat dakwaan itu, “DAMIRI memuji Eurico Guterres yang akan menjadi pemimpin milisi di masa depan sebagai pemuda yang bersedia berjuang untuk integrasi dan mengatakan bahwa dia bersedia memberikan lima puluh juta rupiah kepada Guterres untuk mulai pekerjaannya.” Timor-Leste, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003, paragraf 13. 45 Panglima Kodam IX/Udayana (Mayor Jenderal Adam Damiri), “Surat Perintah No. Sprin/654/V/1999,” 31 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #27). 46 Komandan Peleton IV, Pos III,Aitarak (Nicolau P. Lobato) kepada Komandan Kompi BAitarak. Laporan No. 03/Pos III/ ATK/IV/1999, tentang “Laporan hasil dukungan,” 2 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #219).

124


Terakhir, pihak berwenang militer bisa dan sudah menggunakan otoritasnya terhadap badan-badan pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa dana dan barang disalurkan kepada kelompok-kelompok milisi bahkan ketika tidak ada anggaran resmi untuk pengeluaran semacam itu. Surat dari seorang bintara Kopassus kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Baucau bulan Maret 1999, memberikan gambaran tentang proses tersebut. 47 Surat itu meminta obat-obatan untuk keperluan terang-terangan ‘penggalangan’ penduduk dan ‘meningkatkan moril’ anggota dan simpatisan milisi setempat. Setelah menyebut kelompok-kelompok milisi Saka, Sera, dan Alfa, dan menyebut sejumlah 600 anggota keluarga dan ‘pendukung operasi,’ surat itu meminta obat-obatan untuk memfasilitasi “penggalangan terhadap/kepada masyarakat serta meningkatkan moril para anggota dan simpatisan.” 48 Surat itu tidak meninggalkan keraguan bahwa TNI, dan khususnya Kopassus, menggunakan otoritas kuatnya untuk mengarahkan dukungan material kepada milisi.

8.4 FPDK sebagai Saluran Pendanaan Selain uang dan sumberdaya yang dialirkan melalui saluran-saluran pemerintah sipil dan militer, dukungan diberikan kepada milisi melalui berbagai sarana yang tidak langsung. Banyak darinya disalurkan melalui FPDK, salah satu dari dua organisasi pro-otonomi yang didirikan pada awal tahun 1999. Memang ada alasan untuk meyakini bahwa, apa pun hal lain yang dilakukannya, FPDK bekerja untuk keperluan yang tersembunyi – sebagai sarana penyaluran dana dan barang dari pemerintah dan militer kepada milisi. Ada alasan untuk meyakini bahwa BRTT juga bertindak sebagai suatu mekanisme dukungan, dan mungkin sebagai saluran dana, kepada milisi. Beberapa bukti untuk pernyataan ini sifatnya tidak langsung. Misalnya, menurut penjelasannya sendiri, pada awal tahun 1999 pemimpin FPDK, Basilio Araújo, pergi ke Jakarta untuk meminta uang dan senjata kepada para pejabat militer dan pemerintah. Ketika diwawancarai oleh seorang wartawan Australia pada saat itu, ia mengatakan bahwa ia cukup yakin bahwa permintaannya akan diterima secara positif.49 Pernyataan itu sendiri tidak membuktikan banyak hal. Tetapi, bersama dengan kesaksian bahwa Departemen Luar Negeri memberikan Rp 9 milyar ($ 1,2 juta) kepada FPDK, dan bukti dokumenter bahwa kelompok itu segera mendapatkan akses pada sejumlah besar dana dan perbekalan, yang dibagikan kepada para milisi, mengarahkan telunjuk pertanggungjawaban kepada pejabatpejabat di Jakarta. Beberapa bukti paling jelas bahwa FPDK membagikan dana dan perbekalan kepada milisi datang dari Kabupaten Covalima. Satu dokumen yang disusun oleh kantor FPDK Kabupaten Covalima, misalnya, berisi daftar nama 143 orang anggota milisi Laksaur (Kompi 2/Tilomar), yang masing-masing menerima uang sebesar Rp 800.000 dari FPDK dalam waktu antara bulan April dan Juli 1999.50 Dokumen kedua berasal dari kantor FPDK yang sama memuat daftar nama 16 orang pegawai 47 Surat itu berasal dari bintara kesehatan ‘Satuan Lapangan-A’ dari ‘Satuan Tugas Tribuana VIII’ Kopassus. Lihat Komandan Satuan Lapangan-A, Satuan Tugas Tribuana VIII kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II Kabupaten Baucau, “Permohonan Dukungan Obat Bulanan Pos Dan Kes Satlap-A,” Maret 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #14). 48 Ibid. 49 ABC, Four Corners, “Licence to Kill,” 15 Maret 1999, transkripsi, halaman 6. 50 Lihat: Ketua FPDK-Covalima (Alberto de Neri), “Daftar: Nama Satuan Tugas Laksaur Merah Putih Kompi 2 TilomarYang Menerima Bantuan Biaya dari FPDK Kabupaten Covalima bulanApril s/d Juli 1999,” [Agustus] 1999 (Koleksi SCU, Doc #182).


125

negeri yang juga anggota milisi Laksaur yang masing-masing menerima Rp 400.000 dari FPDK dalam periode empat bulan yang sama.51 Dokumen-dokumen dari Dili menunjuk pada hubungan patronase yang sama antara FPDK dan kelompok milisi Aitarak. Dalam sepucuk surat kepada ketua tingkat provinsi FPDK, bertanggal 18 Agustus 1999, pemimpin Aitarak Eurico Guterres meminta Rp 117.000.000 untuk membayar keperluan makan 600 anggota Aitarak yang akan tinggal di markas Aitarak selama masa kampanye 13 hari. Guterres menulis: “… kami mohon kepada Bapak Ketua Umum DPP FPDK Timor Timur dapat mencairkan dana operasional berupa biaya makan (konsumsi) dalam mendukung Kegiatan Anggota Komando Pasukan Aitarak.” Nada nyata surat ini, dan fakta bahwa surat itu meminta “mencairkan dana operasional,” dengan kuat menunjukkan bahwa ada satu mata anggaran di dalam FPDK untuk keperluan semacam itu, dan bahwa permintaan dari milisi merupakan kejadian yang rutin.52 Surat lain kepada ketua FPDK bertanggal 21 Agustus 1999 mengkonfirmasikan kecurigaan itu. Dalam surat itu, Guterres meminta ‘tambahan’ 120 kaos oblong prootonomi, yang 70 darinya untuk anggota Aitarak “yang belum mendapatkan pembagian” dan 50 untuk penduduk desa Motael, Dili. Bahasa di dalam surat itu – dan khususnya kata ‘tambahan’ – menghilangkan keraguan bahwa FPDK telah memberikan kaos oblong kepada para anggota Aitarak dalam kesempatan yang sebelumnya. Lebih jauh, dengan menyebutkan 70 anggota milisi yang belum menerima pakaian tersebut, surat itu secara tersirat namun jelas menunjukkan bahwa anggota Aitarak yang lain – yang berjumlah sekitar 1.500 orang – telah menerima kaos oblong dari FPDK.53 Surat 21 Agustus 1999 signifikansinya bahkan lebih besar ketika diletakkan bersama dengan bukti yang telah disebutkan bahwa Brigadir Jenderal Arifuddin, Direktur A badan intelijen nasional, BAIS, telah mengatur pembuatan sejumlah 5.000 kaos oblong pro-otonomi di tahun 1999. Bukti tersebut dapat menunjukkan dengan baik bahwa FPDK adalah penyalur untuk pemberian dana dan material dari BAIS itu sendiri, atau dari para pejabat tinggi TNI seperti Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang punya hubungan dekat dengan badan tersebut.

8.5 Anggaran Milisi Beberapa bukti yang menunjuk pada pendanaan resmi milisi ada dalam bentuk permintaan dan proposal anggaran yang diajukan kepada pihak berwenang sipil dan militer oleh kelompok-kelompok milisi. Permintaan dan proposal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dukungan pemerintah akan datang. Namun, dipandang dalam konteks pola pendanaan resmi seperti yang sudah diuraikan – dan dengan memperhatikan nada dan bahasa rutin yang sama dalam permintaan-permintaan ini – permintaan dan proposal itu memberikan dukungan lebih jauh untuk pernyataan bahwa milisi menerima dana dan dukungan logistik resmi. Permintaan dan proposal itu juga memberikan pemahaman tentang jangkauan dan sifat dari pendanaan dan dukungan material lainnya yang mungkin 51 “Nama Satuan Tugas Laksaur Merah Putih Kompi 2 Tilomar Yang Menerima Bantuan Biaya Dari FPDK Kabupaten Covalima Bulan April s/d Juli 1999 Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil.” (Koleksi SCU, Doc #182). 52 Lihat: Komandan, Komando PasukanAitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Ketua Umum DPPFPDK Timor Timur, tentang “Mohon Dukungan Dana,” 18 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #47). 53 Bagian yang relevan dari surat itu: “Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Umum DPP FPDK Timor Timur dapat memberikan dukungan tambahan Baju kaos Otonomi sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah untuk anggota Aitarak yang belum mendapatkan pembagian sebanyak 70 Orang dan Masyarakat Desa Motael sebanyak 50 orang.” Lihat: Komandan Komando PasukanAitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Ketua Umum DPP FPDK Timor Timur. Surat No. 57/MK-AT/VIII/1999, tentang “Mohon Dukungan Baju Kaos Otonomi,” 21 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #156).

126


sudah diberikan. Penting dicatat bahwa banyak dari permintaan ini disampaikan kepada TNI, dan khususnya kepada para komandan Kodim dan Korem. Dalam sepucuk surat kepada Dandim Dili, bertanggal 16 Agustus 1999, pemimpin Aitarak Eurico Guterres meminta agar TNI membayar gaji 76 orang anggota Aitarak yang belum menerima pembayaran melalui jalur normal. Hanya 1.445 dari 1.521 anggota Aitarak yang sudah menerima gaji, keluhnya, dan Walikota Dili mengatakan bahwa tidak cukup uang untuk membayar mereka. Di samping mengkonfirmasikan bahwa milisi secara normal dibayar melalui aparat pemerintah sipil, surat itu mengungkapkan bahwa TNI dianggap sebagai sumber pendanaan yang terakhir bagi milisi. 54 Dokumen-dokumen yang lain menunjukkan bahwa para pemimpin milisi sudah terbiasa dengan TNI membiayai pengeluaran rutin operasionalnya. Dalam sepucuk surat kepada kepala badan perlistrikan negara PLN di Dili, bertanggal 12 Agustus 1999, Eurico Guterres menjelaskan dalam nada biasa bahwa rekening listrik yang belum dibayar untuk dua rumah di Dili semestinya disampaikan kepada Korem, karena kedua rumah tersebut dipergunakan sebagai pos Aitarak. Kami tidak memiliki bukti bahwa Korem benar-benar membayar rekening ini, tetapi nada dari surat tersebut – dan fakta bahwa surat tersebut ditembuskan kepada para pejabat senior termasuk Gubernur – dengan kuat menunjukkan bahwa membiayai pengeluaran semacam itu sudah rutin bagi TNI.55 Para pemimpin milisi juga membuat permintaan yang sama untuk dukungan logisik dari para pejabat pemerintah sipil. Di akhir bulan April 1999, misalnya, komandan kompi A Aitarak dan komandan pos milisi di desa Vila Verde, Dili, menulis surat kepada kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meminta ruang kantor dan sebuah kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pro-otonomi. Kedua pemimpin milisi itu menjelaskan bahwa kendaraan yang mereka dapatkan seharusnya adalah kendaraan yang disita dari seorang pegawai negeri sipil, yang menurut mereka, telah menggunakannya untuk kegiatan pro-kemerdekaan. 56 Contoh lain dari permintaan semacam itu datang dari sepucuk surat bertanggal 10 Agustus 1999, dari Eurico Guterres kepada Walikota Dili. Dalam surat itu, Guterres meminta Rp 60 juta ($ 8.000) untuk menutupi biaya bahan bakar personil Aitarak yang menggunakan 50 mobil dan 100 sepeda motor selama periode kampanye. Seperti permintaan-permintaan lain yang sudah disebutkan, permintaan ini pun tampaknya adalah permintaan rutin untuk ‘mencairkan’ dana, bahasa yang lagilagi menunjukkan bahwa ada mata anggaran yang sudah tersedia untuk keperluan semacam itu.57 Permintaan bantuan yang terbesar sejauh yang ditemukan adalah dua proposal anggaran yang disusun oleh Aitarak dan ditandatangani oleh Eurico Guterres. Satu disampaikan kepada Gubernur Timor Timur pada tanggal 18 Mei 1999, dan yang lainnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), provinsi Indonesia yang 54 Lihat: Komandan, Komando PasukanAitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Dandim 1627/Dili. Laporan No. 148 SL/MK-AT/VIII/1999, 16 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #26). 55 Lihat: Komandan Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Kepala PLN Wilayah IX Cabang Dili Tim-Tim. Surat No.147/SP/MK-AT/VIII/1999, 12 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #83). 56 Lihat: Danki KompiAAitarak, DanposAitarak Desa Vila Verde, dan Komandan Aitarak, Sector B (Eurico Guterres) kepada Kakanwil Depdikbud. Surat No. /PVV/AT/IV/199 tentang “Permohonan Dukungan Sarana untuk Pos Aitarak Desa Vila Verde,” 26 April 1999 (Koleksi SCU, Doc #170) 57 Lihat: Komandan, Komando PasukanAitarak Sektor B (Eurico Guterres) kepada Walikota Administratif Dili. Surat No. 142/MK-AT/VIII/1999, tentang “Mohon Dukungan Biaya Bahan Bakar Kendaraan,” 10Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #172).


127

bersebelahan dengan Timor Timur, pada tanggal 30 Juni. Proposal kepada Gubernur Timor Timur meminta dana sejumlah Rp 477.490.000 ($ 63.665) untuk membiayai berbagai macam kebutuhan meliputi: empat buah kendaraan roda empat, 20 buah sepeda motor, dana ‘sosialisasi otonomi,’ dua buah komputer, empat buah mesin ketik, lima buah lemari, lima buah meja, lima buah kipas angin, dua buah meja komputer, dan lain-lain. Proposal yang diajukan kepada Gubernur NTT meminta dana sejumlah Rp 1.009.990.000 ($ 134.665) mencantumkan satu daftar yang sama tetapi padanya ditambahkan: gaji untuk 1.522 orang anggota Aitarak, serta biaya telefon, air, listrik, pemeliharaan kendaraan, dan ‘biaya tidak terduga.’58 Proposal-proposal anggaran yang besar itu sendiri tidaklah membuktikan bahwa pendanaan pemerintah sudah diberikan. Namun, seperti banyak permintaan lain yang lebih kecil yang sudah diuraikan, proposal-proposal itu memberi tahu kita bahwa Guterres, dan mungkin pemimpin milisi yang lain, memiliki alasan untuk berharap bahwa dirinya akan mendapatkan sesuatu dari pihak yang berwenang. Lebih jauh, mengingat kenyataan bahwa Aitarak pada akhirnya mendapatkan mobil, sepeda motor, ruang kantor, perlengkapan kantor, dan gaji untuk sekitar 1.500 anggota, bukannya tidak beralasan untuk menyimpulkan bahwa setidaknya sebagian dari permintaan tersebut telah disusul dengan penyaluran dana dari sumber-sumber resmi. Bukti-bukti yang dikemukakan dalam bab ini meninggalkan sedikit keraguan bahwa pihak berwenang sipil dan militer Indonesia, sampai pada dan termasuk Kantor Kepresidenan, menyediakan landasan material dan finansial yang penting bagi milisi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kedok kampanye ‘sosialisasi.’ Lebih khususnya, bukti-bukti itu mengarah pada kesimpulankesimpulan berikut ini. Pertama, banyak dari pendanaan resmi – diperkirakan Rp 39 milyar atau US$ 5,2 juta – disalurkan melalui birokrasi pemerintah sipil di Timor Timur, dengan persetujuan eksplisit dari Gubernur dan para Bupati. Sebagian, mungkin sebagian besar, dari dana-dana itu diambil atau dialihkan dari anggaran dan program pemerintah daerah yang sudah ada, termasuk proyek ‘Jaring Pengaman Sosial’ yang dibiayai oleh Bank Dunia, dan anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Pendidikan dan Kebudayaan serta Pekerjaan Umum. Karena sangat sentralistisnya struktur birokrasi Indonesia, pengaturan-pengaturan ini tidak akan dapat terjadi tanpa persetujuan dari pejabat-pejabat pemerintah pusat di Jakarta. Kedua, ada bukti bahwa beberapa departemen dan instansi pemerintah Indonesia –termasuk Departemen Transmigrasi, Departemen Penerangan, Departemen Luar Negeri, dan badan intelijen militer BAIS – memberikan dukungan yang bersemangat, dan dana, untuk ‘sosialisasi,’ yang mencakup milisi. Lebih lanjut, ada bukti dokumenter bahwa setidaknya sebagian dari uang yang dipergunakan untuk mendukung milisi di Timor Timur berasal langsung dari Jakarta di bawah selubung program pembangunan yang didanai oleh Kantor Kepresidenan. Ketiga, bukti dokumenter dan kesaksian menunjukkan bahwa sebagian pendanaan untuk milisi juga disalurkan, secara langsung maupun tidak langsung, melalui TNI. Di sejumlah kabupaten anggota-anggota milisi menerima gaji bulanan dan jatah berasnya di kantor Kodim. TNI juga memberikan dukungan material dalam bentuk ‘sumbangan’ sukarela kepada kelompok-kelompok milisi, dengan 58 Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Gubernur Timor Timur. Surat No. 16/SP/AT/V/1999, 18 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #38); dan Wakil Panglima, Komando Pasukan Pejuang Integrasi (Eurico Guterres) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Surat No. 55/SP/MK-AT/VI/1999, 30 Juni 1999 (Koleksi SCU, Doc #39).

128


menggunakan wewenangnya untuk mengalihkan perbekalan kepada milisi dari badan-badan pemerintah yang lain, dan dengan memasok milisi dengan senjata, peralatan tempur, pakaian, peralatan radio, perbekalan medis, transportasi, dan bantuan logistik lainnya. Terakhir, pendanaan dan perbekalan tambahan disalurkan melalui kelompok pro-otonomi, FPDK. Di sebagian kabupaten, seperti Covalima, FPDK membayar gaji bulanan milisi setempat. Di tempat lain, FPDK memberikan kaos oblong, bendera, dan berbagai pernik-pernik pro-otonomi. Lebih jauh, ada bukti untuk menyatakan bahwa FPDK berlaku sebagai saluran tersembunyi untuk pembagian dana dan perbekalan kepada milisi dari berbagai instansi pemerintah pusat, termasuk Departemen Luar Negeri dan badan intelijen militer BAIS.

129

BAGIAN IV RINGKASAN KABUPATEN DAN STUDI KASUS

130


9. Ringkasan Peristiwa Kekerasan di Tingkat Kabupaten

Pengkajian mengenai pola luas kekerasan tahun 1999 dan mengenai hubunganhubungan yang mendasarinya, dapat menciptakan pengertian yang menyesatkan tentang keseragaman situasi di seluruh Timor Timur. Bab ini bertujuan mengkoreksi ketidakseimbangan tersebut, dan memberikan gambaran yang lebih bernuansa dan kompleks tentang kejadian-kejadian tahun 1999, dengan mempelajari keadaan hak asasi manusia tahun 1999 di semua kabupaten Timor Timur: Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Dili, Ermera, Manufahi, Manatuto, Lautem, Liquiça, Oecussi, dan Viqueque. Setiap ringkasan kabupaten terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama menggambarkan kelompok-kelompok milisi utama yang beroperasi di kabupaten bersangkutan pada 1999, dan memeriksa hubungan antara kelompok-kelompok tersebut dengan pihak-pihak berwenang militer, kepolisian, dan sipil setempat. Bagian kedua memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa dan perkembangan hak asasi manusia yang penting di masing-masing kabupaten pada 1999, dengan menyoroti tema-tema umum dan insiden-insiden kekerasan yang spesifik. Sementara menambah kompleksitas pada gambaran mengenai kejadiankejadian 1999, ringkasan-ringkasan ini juga menggambarkan dengan sangat jelas pola-pola umum dan hubungan-hubungan yang dibahas dalam bagian awal laporan ini.

9.1 Aileu Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi: Jumlah yang dibunuh:

(Kodim 1632) Mayor Maman Rahman Kolonel (Purn.) Suprapto Tarman Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Hermanu, SH AHI 28 orang

Dibandingkan beberapa kabupaten yang lain, tingkat kekerasan politik di Aileu relatif rendah pada tahun 1999.1 Dua puluh delapan orang dibunuh selama 1999, dengan jumlah terbesar di satu kecamatan (Aileu Kota). Di lain pihak, kabupaten ini menderita tingkat penghancuran fisik yang sebanding dengan kabupatenkabupaten lain, dan beberapa ribu orang dipaksa untuk meninggalkan rumah dan mengungsi ke gunung-gunung atau ke Timor Barat. Pelaku utama kekerasan di Aileu adalah para prajurit TNI dan, pada tingkat yang lebih kecil, para anggota milisi 1 Kecuali disebutkan lain, penjelasan ini berdasar pada UNTAET, DHROAileu, “AProfile of Human Rights Violations in Aileu District During 1999,” Desember 2001.


131

lokal, AHI. Anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri juga menjadi pelaku langsung beberapa tindak kekerasan.

Milisi dan Pihak Berwenang Kelompok milisi utama di kabupaten Aileu, AHI (Aileu Hametin Integrasaun – Aileu Memperkuat Integrasi), secara resmi didirikan dalam bulan April 1999, dan diperkirakan berkekuatan sekitar 260 anggota. Seperti banyak kelompok milisi baru yang muncul saat itu di Timor Timur, AHI dibentuk mengikuti organisasi paramiliter dan milisi yang sudah ada sebelumnya. Yang paling penting dari organisasi-organisasi ini di Aileu adalah Garda Paksi, satu kelompok pemuda setengah militer yang didirikan pada tahun 1995. Pada saat pembentukan AHI, semua anggota dari kelompok yang lama bergabung dalam kelompok yang baru. Menegaskan kelanjutan antara yang lama dan yang baru, para pemimpin AHI tahun 1999 mencakup para mantan komandan kelompok-kelompok lama.2 Secara resmi, AHI mendapat dukungan dari pihak berwenang sipil yang utama, termasuk Bupati, Kolonel (Purn.) Suprapto Tarman dan para pejabat pemerintahan setempat.3 AHI mendapatkan ruang kantor di kota Aileu, dan di setiap kecamatan. Pihak berwenang kabupaten ini juga memberikan dua mobil kepada AHI, yang digunakan oleh para pemimpin utamanya, dan seperti milisi di mana pun AHI menerima dana dan beras yang disalurkan melalui kantor Bupati. Terlepas dari tanda-tanda dukungan pemerintah semacam itu, dukungan pihak berwenang kepada AHI tidak sekuat seperti di kabupaten-kabupaten lain. Setidaknya beberapa pejabat pemerintah jelas bersikap mendua terhadap milisi. Dandim Mayor Maman Rahman tidak tampak sebagai pendukung kuat milisi, dan tindakan yang di masa lalu dilakukan Bupati Kolonel Suprapto Tarman bermacammacam. Walaupun ia mengancam akan melakukan kekerasan hebat terhadap tokoh-tokoh pro-kemerdekaan pada bulan Agustus, dan memperlihatkan sikap siap berperang secara ekstrim di masa setelah pemungutan suara, ia bukan seorang yang cepat menyambut gagasan mengenai kekuatan milisi. Kenyataannya ia tidak mensahkan pembentukan milisi AHI sampai bulan April, dan ini agaknya hanya untuk menjaga agar milisi lain – terutama Aitarak yang berbasis di Dili – tidak beroperasi di kabupatennya. Sikap mendua ini tampak membatasi kekuatan AHI, dan karena itu mungkin membantu menjelaskan relatif kecilnya jumlah pembunuhan di kabupaten ini. Beberapa aspek tertentu dari kepemimpinan dan komposisi milisi AHI mungkin turut berperan dalam hal ini. Sebagai contoh, komandan milisi AHI, Tomás Mendonça dilaporkan ragu-ragu membagikan senjata kepada anggota milisi. Mantan pegawai negeri sipil dan mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aileu, Mendonça tidak begitu agresif atau tidak cepat menggunakan kekerasan seperti pemimpin milisi di kabupaten-kabupaten lain. Perilaku AHI mungkin juga dibatasi oleh kenyataan bahwa Aileu adalah wilayah basis utama CNRT dan Falintil. Bahkan, menurut berbagai keterangan, anggota CNRT dan Falintil berhasil menyusup ke satuan-satuan milisi AHI, dan setidaknya satu komandan AHI (orang kedua dalam jajaran komandonya, Julio Oscar Galucho) disebut sebagai seorang agen bawah tanah Falintil. Bagaimanapun AHI mendapatkan dukungan dari beberapa perwira reguler TNI, 2 Mereka mencakup Horacio deAraújo, seorang bekas pemimpin Garda Paksi, yang menjadi orang ketiga dalam komando AHI. 3 Kolonel Suprapto Tarman sebelumnya bertugas sebagai Dandim di Manufahi dan Kepala Staf Korem 164/WD.

132


termasuk Kepala Staf Kodim, Kapten Solapidin Dolok Seribu. Di tempat-tempat tertentu perwira dan prajurit TNI secara langsung terlibat dalam penggalangan dan koordinasi kegiatan milisi. Komandan Rayon Militer Aileu, Sersan Mayor Alex Cocoleu, adalah seorang pendukung kuat milisi. Di Kecamatan Laulara, AHI secara tidak resmi dikoordinasi oleh seorang Babinsa, Prajurit José Aleixo; sementara di Kecamatan Seloi Kraik, AHI dikoordinasi oleh bintara TNI, Sersan Pedro Araújo. Basis dukungan terkuat milisi AHI di Aileu mungkin dari satuan Kopassus yang ditempatkan di sana dan dari kelompok milisi yang berpusat di Dili, Aitarak, yang merupakan buatan Kopassus. Kenyataan bahwa Aitarak mulai beroperasi di Kecamatan Laulara, Aileu, awal tahun 1999, mendorong Bupati menerima seruan Kopassus untuk membentuk kelompok milisi lokal. Aitarak juga berperan penting dalam pembentukan AHI, dan anggota-anggota Aitarak datang ke Aileu secara berkala pada 1999 untuk memeriksa operasi-operasi AHI.

Peristiwa Utama Hak Asasi Manusia Mungkin karena kelemahan AHI dan kekuatan relatif Falintil dan CNRT di kabupaten tersebut, sepanjang periode pra-pemungutan suara tidak tercatat adanya pembunuhan. Namun, bulan-bulan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kekerasan. Sering ada laporan mengenai penahanan, pemukulan, dan penyiksaan terhadap orang-orang yang diduga anggota CNRT dan Falintil. Kadang-kadang pemukulan ini terjadi di markas AHI, tetapi sering pula pemukulan terjadi di markas Kodim atau di salah satu markas Koramil. Juga dilaporkan terjadinya beberapa tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan yang bersimpati pada CNRT. Sebagaimana di daerah lain di seluruh Timor Timur, hari pemungutan suara keadaannya relatif damai di Aileu, dan ketenangan ini berlanjut setidaknya sampai tanggal 3 atau 4 September 1999. Namun, saat hasil pemungutan suara diumumkan, keadaan berubah dengan dramatis. Menurut beberapa keterangan, kekerasan dimulai pada hari tersebut dengan pembunuhan sistematis terhadap binatang ternak. Para prajurit TNI memulai pembantaian, dengan menggunakan senjata berkekuatan tinggi, dan kemudian memberikan senjata kepada orang-orang milisi untuk melanjutkan tugas tersebut. Sejak itu, kekerasan dengan cepat meningkat. Prajurit TNI dan Polri sering berperan langsung dalam kekerasan. Para perwira TNI dilaporkan memerintahkan pemimpin milisi Tomás Mendonça mengorganisir pembakaran gedung-gedung di kota Aileu. Para perwira Polisi Sipil UNAMET melaporkan bahwa Polisi Indonesia hanya berdiri membiarkan milisi membakar habis kantor CNRT di kota Aileu. Pada 8 September Kapten Dolok Seribu dan Sersan Mayor Cocoleu mengumpulkan sekitar 20 prajurit TNI di Kodim. Setelah mereka berkumpul, Sersan Mayor Cocoleu dilaporkan memberi perintah untuk bergerak membakar dan membunuh. Antara 4 dan 14 September, setidaknya 15 orang dibunuh di kabupaten ini. Sebelas dari 15 orang itu dibunuh di Kecamatan Aileu Kota, dan empat lainnya dibunuh di Kecamatan Laulara. Tampaknya, tidak ada yang dibunuh di Kecamatan Lequidoe dan Kecamatan Remexio. Informasi yang tersedia tentang pembunuhan yang dilaporkan itu lagi-lagi menunjuk pada peran langsung aparat keamanan. Para perwira TNI atau Polri secara langsung terlibat dalam setidaknya 8 dari 15 pembunuhan, dan mereka adalah pelaku tunggal dalam sedikitnya lima kasus. Misalnya pada tanggal 9 September Domingos Maukinta ditembak mati di dekat desa Hohulu, di Kecamatan Aileu Kota oleh seorang sersan TNI yang beroperasi


133

bersama sejumlah milisi. Pembunuhan terjadi dalam operasi pembakaran dan pemindahan paksa yang dilakukan bersama oleh TNI-milisi di bawah pimpinan Sersan Mayor TNI Alex Cocoleu. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, periode setelah pemungutan suara juga ditandai dengan perusakan besar-besaran harta benda, intimidasi, dan pemindahan paksa. Dalam hal ini peran TNI dan Polri juga tampak jelas. Pembakaran kota Aileu dimulai pada 5 September dan dilaksanakan dengan sengaja dan sistematis. Prajuritprajurit TNI dan milisi tiba di desa-desa dengan membawa kaleng-kaleng berukuran lima liter berisi bensin atau minyak tanah, yang mereka siramkan ke gedung-gedung sebelum menyulut dan membakarnya. Desa-desa yang berada di sekitar kota Aileu dibakar satu demi satu pada hari-hari selanjutnya. Dengan latar belakang seperti ini TNI dan milisi mulai meringkus ribuan penduduk desa dan mengangkut mereka, atau memaksa mereka untuk berjalan, menuju ke kota Aileu. Seperti juga di sejumlah kabupaten lain, penduduk yang tinggal paling dekat dengan jalan-jalan utama adalah yang paling banyak diringkus. Setelah menunggu di Aileu selama beberapa hari, pada 14 September mereka yang diringkus dipindahkan dari Aileu ke Dili. Beberapa hari kemudian mereka dinaikkan ke truk-truk dan diangkut dari Dili ke Atambua di Timor Barat.

9.2 Ainaro Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi: Jumlah yang dibunuh:

(Kodim 1633) Letnan Kolonel Paulus Gatot Rudianto Evaristo Doutel Sarmento Mayor (Pol.) Drs. Rizali, SH Mahidi, Laksaur 34 orang

Kabupaten Ainaro mengalami tingkat kekerasan dan penghancuran yang jauh lebih tinggi daripada Kabupaten Aileu.4 Setidaknya 34 orang dibunuh pada 1999. Hampir semua korban diketahui atau diduga pendukung kemerdekaan. Lebih dari setengah dari pembunuhan ini (18 orang) terjadi di Kecamatan Ainaro. Diperkirakan 13.000 orang dipindahkan secara paksa di masa setelah pemungutan suara, dan sekitar 3.700 bangunan dibakar atau dihancurkan. Para anggota TNI dan kelompok milisi setempat, Mahidi, bertanggungjawab atas mayoritas besar pelanggaran hak asasi manusia di kabupaten tersebut, termasuk pembunuhan, upaya pembunuhan, penyiksaan dan penganiayaan, intimidasi, pemindahan paksa, dan perusakan tempat tinggal dan harta benda.

Milisi dan Pihak Berwenang Kelompok milisi utama di kabupaten Ainaro adalah Mahidi (Mati Hidup Integrasi Dengan Indonesia). Mahidi secara resmi didirikan dalam sebuah upacara di Cassa pada bulan Desember 1998.5 Upacara peresmiannya tercatat dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, termasuk tokoh nasional pro-otonomi Francisco Lopes da Cruz. Namun unsur-unsur unit intelijen, SGI, yang dipimpin oleh Kopassus, disebut 4 Kecuali dikemukakan lain, penjelasan ini didasarkan pada: UNTAET, DHRO-Ainaro, “Report on Human Rights Violations in 1999, Ainaro District,” Mei 2001. 5 Sumber-sumber berbeda dalam menyebutkan tanggal tepat upacara tersebut. Banyak saksi yang mengatakan bahwa peresmian itu terjadi tanggal 17 Desember, tetapi yang lain mengatakan t anggal 31 Desember 1998. Satu memo tulisan tangan yang rinci dari bulan Juli 1999 menyatakan bahwa Mahidi pertama kali dibentuk di Cassa pada tanggal 31 Desember (Koleksi SCU, Doc #268).

134


sebagai penyelenggara utama acara itu.6 Pada saat peresmian, kelompok milisi itu disebut sebagai ‘Halilintar 612’ dan ‘Batalyon 612’ yang mengesankan hubungan dengan TNI di Bobonaro. Selama beberapa bulan berikutnya, cabang-cabang milisi Mahidi didirikan di tiap kecamatan dan desa di Ainaro. Pertengahan 1999 Mahidi diperkirakan berkekuatan setidaknya 1.000 orang yang dibagi ke dalam struktur bergaya militer, mulai dari Kompi, Peleton, dan Sel.7 Ada empat kompi utama (A, B, C dan D) ditambah satu kompi markas dan satu kompi perempuan. Mahidi berada di bawah komando Cancio Lopes de Carvalho.8 Adiknya, Nemesio de Carvalho, adalah wakil komandan Mahidi yang berbasis di Cassa dan bertanggungjawab untuk operasi di bagian selatan kabupaten ini. Wakil komandan kedua, Daniel Pereira, yang bermarkas di Manutassi, bertanggungjawab untuk operasi di bagian utara. Seperti banyak milisi yang muncul di tahun 1999, Mahidi memiliki akar historis yang dalam dan hubungan yang telah lama dengan militer Indonesia. Asal-usulnya setidaknya dimulai pada tahun 1991, ketika sebuah organisasi milisi yang bernama ‘Organisasi Sukarelawan’ dibentuk di Ainaro. Pemimpin kelompok tersebut tidak lain adalah Cancio Carvalho, Komandan Mahidi. Lebih jauh, seperti Mahidi, wilayah basis Organisasi Sukarelawan adalah desa Cassa di Kecamatan Ainaro. Bersama dengan desa Manutassi, desa Cassa juga salah satu basis kekuatan partai pro-Indonesia Apodeti pada 1975-1976. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an, mereka yang kemudian menjadi pemimpin dan anggota Mahidi ambil bagian dalam program pelatihan militer yang diselenggarakan SGI di Aileu. Jalinan kuat dengan militer ini sangat nyata terlihat pada 1999. Para perwira TNI menunjukkan dukungan mereka kepada Mahidi dengan menghadiri upacara peresmiannya, dan dengan mengadakan pertemuan bersama untuk ‘sosialisasi’ opsi otonomi. Di antara mereka yang hadir dalam pertemuan-pertemuan semacam itu adalah Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Paulus Gatot Rudianto. TNI juga penting dalam pelatihan Mahidi, dan dalam perencanaan serta pelaksanaan operasi-operasinya. Satu pelatihan yang dijalankan oleh perwiraperwira Kodim, secara langsung diamati oleh para pejabat UNAMET pada Juni 1999. Pelatihan milisi juga dilaporkan diselenggarakan di kabupaten ini oleh perwiraperwira Kopassus yang bertugas di Sektor B. TNI juga merupakan sumber utama pasokan senjata bagi Mahidi. Seorang mantan anggota Hansip mengatakan kepada penyelidik PBB bahwa sejak akhir Desember 1998 senjata-senjata sudah dipasok kepada para komandan Mahidi, yang kemudian membagikannya ke kecamatankecamatan (Lihat Bab 7). Para pejabat UNAMET dan lainnya secara rutin menyaksikan anggota-anggota TNI dan Mahidi mengadakan patroli bersama. Mahidi juga mendapatkan dukungan dari Polri, atau setidaknya mereka bisa beroperasi tanpa khawatir akan adanya campur tangan Polri. Seperti di wilayah Timor Timur yang lain, Polri di Ainaro jelas-jelas tidak berniat bertindak mencegah atau menghentikan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan milisi, atau 6 Mereka mencakup Letnan Kolonel Nyus Rahasia, seorang perwira Kopassus – dan wakil Komandan TNI Sektor B – yang juga melatih milisi di Manatuto pada bulan Mei dan Juni 1999 (Lihat Ringkasan Kabupaten: Manatuto). 7 Pada bulanApril 1999, beberapa laporan memperkirakan kekuatan Mahidi sekitar 2.000 orang dengan 500 pucuk senjata, tetapi organisasi-organisasi non-pemerintah setempat mengatakan bahwa angka sesungguhnya mendekati 1.000 orang dan 37 pucuk senjat a. UNTAET Peace Keeping Force, Militia Handbook, Dili, 5 April 2001. 8 “Sesudah terjadinya pembantaian Santa Cruz, [Cancio Carvalho] bekerjasama dengan SGI (Intelijen Militer) dalam tindakan mereka memburu aktivis pro-kemerdekaan. Sejak 1996, ia tinggal di Kupang dimana ia bekerja di Departemen Kehakiman, samp ai dengan jatuhnya Suharto.” UNTAET, Militia Handbook.


135

menyelidiki laporan adanya tindakan semacam itu. Seorang mantan anggota Polri di Ainaro mengkonfirmasi apa yang sudah dicurigai sejak lama ketika mengatakan kepada para penyelidik PBB bahwa Polri mendapat instruksi untuk melindungi dan membantu kelompok-kelompok pro-otonomi, dan menutup mata atas kejahatan terhadap para pendukung kemerdekaan. Tentu saja ada perkecualian. Sejumlah anggota Polri asal Timor Timur adalah pendukung kemerdekaan dan melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk membatasi atau mencegah kekerasan milisi. Tetapi konsekuensi dari usaha-usaha semacam itu bisa bersifat fatal. Pada 6 September 1999 misalnya, seorang petugas Polri di kampung Hatu-fae, Kecamatan Maubisse, ditembak mati ketika berusaha mencegah penjarahan dan pembakaran desa yang dilakukan oleh milisi. Khawatir akan mengalami nasib serupa, beberapa polisi yang bersimpati pada prokemerdekaan lari ke bukit-bukit atau ke Timor Barat ketika kekerasan meledak. Selain bantuan yang diterima dari TNI dan Polri, Mahidi juga mendapat dukungan efektif dari pejabat penting pemerintah sipil, dan dari dua kelompok utama pro-otonomi, yaitu FPDK dan BRTT. Kenyataannya, kepemimpinan kelompok-kelompok yang berbeda ini saling tumpang tindih begitu signifikan, sehingga bisa dikatakan mereka sesungguhnya membentuk sebuah entitas tunggal yang berjalin kuat. Camat Ainaro dan Hatobuilico misalnya, juga menjadi koordinator Mahidi di wilayah masing-masing. Dua wakil komandan Mahidi, Nemesio Carvalho dan Daniel Pereira, juga menjadi pemimpin FPDK, yang mendapatkan dukungan resmi pemerintah. Lebih dari itu, keduanya adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ainaro. Akhirnya, pemimpin BRTT di Kabupaten Ainaro tidak lain adalah Bupati, Evaristo Doutel Sarmento.

Peristiwa Utama Hak Asasi Manusia Seperti di kebanyakan wilayah Timor Timur, pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi sepanjang 1999, namun dengan puncak intensitas dan frekuensi pada periode pra-UNAMET dan setelah pemungutan suara. Sebanyak 34 pembunuhan tercatat terjadi dalam periode tersebut. Dalam periode ini pula terjadi peningkatan kasuskasus penculikan, pemukulan, intimidasi, pemindahan paksa, kekerasan seksual, dan perusakan harta benda. Kekerasan paling buruk terpusat di dua kecamatan, yaitu Ainaro dan Maubisse, tetapi semua kecamatan mengalami kekerasan dan perusakan yang serius. Periode pra-UNAMET ditandai suasana ketakutan dan intimidasi. Sedikitnya lima orang, semuanya pendukung kemerdekaan, dibunuh selama periode ini. Dua dari lima korban tersebut dibunuh dalam satu insiden pada tanggal 3 Januari 1999. Mereka terbukti dijadikan sasaran karena memprotes pembentukan milisi Mahidi di Cassa. Tiga korban lainnya dengan sengaja dibunuh setelah ditahan dan dipukuli oleh prajurit-prajurit TNI dan anggota-anggota Mahidi. Seperti di bagian lain Timor Timur, insiden pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi lebih sedikit dalam periode UNAMET, namun pemukulan, penculikan, dan intimidasi oleh milisi dan TNI tetap berlanjut. Sasaran utama dari tindakan-tindakan ini adalah para pemimpin CNRT, aktivis mahasiswa yang berhubungan dengan DSMPTT, dan staf UNAMET. Pada tanggal 5 Agustus misalnya, milisi Mahidi menyerang suatu pertemuan di kota Ainaro yang diselenggarakan oleh DSMPTT, melukai seorang Polisi Sipil UNAMET. Polri gagal bertindak, dan menolak menyelidiki serangan itu dengan alasan bahwa UNAMET tidak seharusnya

136


menghadiri pertemuan tersebut. Kemudian, ketika masa kampanye dalam bulan Agustus, satu kelompok Mahidi membakar habis kantor CNRT. Hari pemungutan suara lebih menegangkan di Ainaro dibandingkan banyak kabupaten lain. Di samping meluasnya intimidasi dan pengacungan senjata api oleh TNI dan milisi, ada usaha yang tidak berhasil untuk membunuh seorang tokoh CNRT di Cassa. Namun seperti juga di tempat lain di Timor Timur, kekerasan dan penghancuran yang paling buruk terjadi setelah pemungutan suara, dan intensitasnya sangat tinggi setelah pengumuman hasil pemungutan suara pada 4 September. Pola ini hampir sama di setiap kecamatan. Tim gabungan TNI dan Mahidi bergerak secara sistematis dari desa ke desa, pertama memerintahkan penduduk untuk pergi, kemudian menjarah dan membakar semua rumah dan bangunan. Sebagian besar penduduk diperintahkan pergi ke kota Ainaro, dan dari sana diangkut dengan truk ke Timor Barat. Diperkirakan seluruhnya 13.000 orang yang dipindahkan secara paksa dengan cara ini. Proses pengosongan dan perusakan disertai dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, terutama pembunuhan yang selektif atau dengan sasaran tertentu. Sebagian besar dari pelanggaran ini dilakukan oleh tim gabungan TNI dan milisi Mahidi. Dalam beberapa kasus, terutama di Kecamatan Hato Udo, anggota-anggota milisi ABLAI dari kabupaten tetangga, Manufahi, juga terlibat. Dalam beberapa kasus, pembunuhan dilakukan ketika korban berada dalam tahanan TNI. Salah satu kasus semacam ini terjadi pada 6 September di kampung Aituto Rina, Kecamatan Hatubuilico, di mana dua orang laki-laki dipukuli dan kemudian dibunuh ketika ditahan di markas TNI. Kedua orang itu berada dalam kelompok besar yang ditangkap prajurit TNI dan milisi pada 5 September, lalu ditahan di pos TNI terdekat. Keesokan paginya, para pendukung kemerdekaan dipisahkan dari yang lain sebelum dipukuli dengan berat dan dibunuh. Seperti dalam kasus di atas, mereka yang dijadikan sasaran umumnya adalah orang-orang yang diketahui sebagai pendukung kemerdekaan, tetapi korban juga termasuk anggota keluarga mereka. Pada 10 September misalnya, seorang anak perempuan berusia dua tahun ditembak di kepala dan mati di rumahnya di kampung Sebagalau, oleh milisi yang berusaha membunuh ayahnya. Satu-satunya kasus kekerasan yang paling buruk di kabupaten ini adalah pembantaian di desa Maununu pada 23 September. Mahidi dan TNI telah meninggalkan Ainaro pada 21 September, tetapi dua hari kemudian satu kelompok yang terdiri atas enam puluh orang bersenjata kembali ke Maununu. Dalam operasi yang dikoordinasikan dengan seksama dan dilaksanakan dengan cara militer, orang-orang bersenjata itu – yang mungkin saja termasuk prajurit TNI – membunuh sedikitnya 11 orang, dan berusaha untuk membunuh lima orang lainnya, membakar sebanyak 165 bangunan, dan memindahkan dengan paksa sekitar 75 orang penduduk desa.

9.3 Baucau Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi: Jumlah yang dibunuh:

(Kodim 1628) Letnan Kolonel Hisar Richard Hutajulu Virgílio Marçal Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Sodak C. Marpaung Saka, Sera, Forum Komunikasi Partisan (FKP) 43 orang


137

Kabupaten Baucau, tempat kota terbesar kedua Timor Timur, menderita kekerasan dan penghancuran yang parah di tahun 1999.9 Sedikitnya 43 orang dibunuh selama 1999 dan setengah dari jumlah tersebut dibunuh dalam masa setelah pemungutan suara. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, terjadi penghancuran fisik yang luas sesudah pemungutan suara, dan diperkirakan 5.000 orang dipaksa meninggalkan rumah mereka. Meskipun demikian, mengingat ukuran dan arti penting politik kabupaten ini, kekerasan di Baucau relatif terbatas. Sebagian besar dari orang yang dibunuh adalah pendukung kemerdekaan, sementara lima orang adalah prajurit TNI atau pendukung otonomi. Pelaku utama kekerasan adalah kelompok milisi setempat, Saka, dan berbagai unit TNI termasuk Rajawali dan Batalyon Infantri 745. Kelompok-kelompok milisi yang lain, yaitu Sera dan Forum Komunikasi Partisan (FKP) juga berperan.

Milisi dan Pihak Berwenang Kelompok milisi utama di kabupaten Baucau adalah Saka (alias Tim Saka dan Tim Pusaka). Sebagian besar anggotanya memiliki senjata, peralatan komunikasi yang canggih, dan peralatan militer lainnya. Awalnya dibentuk pada saat dilancarkannya ‘Operasi Kikis’ oleh tentara Indonesia pada tahun 1983, Saka telah lama memiliki hubungan yang kuat dengan TNI. Seorang bintara di Kodim Baucau, Sersan António Monis, bertanggungjawab langsung atas hubungan dan operasi Saka. Komandan Saka, Joanico Cesario Belo, adalah seorang bintara Kopassus. Sebagai ‘murid’ dari perwira Kopassus yang terkenal dan menantu Suharto, Prabowo Subianto, Belo membawa kartu nama dengan lambang Kopassus yang menyebut dirinya sebagai ‘Komandan Kompi Khusus Pusaka’ (Dan Ki Sus Pusaka).10 Ia menjadi komandan Saka sejak 1996 dan juga komandan seluruh milisi untuk wilayah timur (PPI, Sektor A), yang membawahi Makikit dan 59/75 Junior di Viqueque, Tim Alfa di Lautem, Moruk di Manatuto, dan Saka maupun Sera (Tim Sera) di Baucau. Walau merupakan milisi yang paling aktif dan paling besar di Baucau, dan bertanggungjawab atas banyak pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya, Saka pada umumnya kurang agresif dibandingkan kelompok milisi lain seperti BMP di Liquiça dan Aitarak di Dili. Agaknya salah satu sebabnya adalah rendahnya dukungan dari Bupati, Virgílio Marçal (seorang asli Baucau yang cukup dihormati di kabupaten ini), dan dari Dandim Letnan Kolonel Richard Hutajulu. Resminya, para pejabat ini mendukung Saka. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, dana mengalir ke kelompok ini dari kantor Bupati dan melalui Kodim. Walaupun demikian, Bupati dan Dandim mengungkapkan kepada UNAMET kekhawatiran mereka mengenai milisi, dan keinginan mereka untuk menjamin Konsultasi Rakyat yang damai. Sikap mereka mungkin dipengaruhi oleh pandangan Uskup Baucau, Basilio do Nascimiento, seorang tokoh yang berpengaruh dan sangat dihormati di Baucau, dan di seluruh Timor Timur. Juga ada sikap mendua di dalam Saka sendiri. Beberapa anggota Saka tampaknya bersimpati pada kemerdekaan, dan diam-diam membantu Falintil dengan mengirim uang dan makanan yang mereka terima sebagai milisi. Bahkan Komandan Saka, Joanico Cesario Belo, tampak kurang yakin. Dalam periode sebelum pemungutan suara, pernyataan-pernyataannya di depan umum jarang segarang Eurico Guterres, 9

Kecuali disebut lain, penjelasan ini berdasar pada: UNTAET, DHRO-Baucau, “Baucau 1999 Report” [tanpa tanggal]. Satu lembar kartu nama Cesario dimiliki oleh penulis.

10

138


Cancio Carvalho, dan pemimpin-pemimpin milisi yang lain. Dalam periode pasca pemungutan suara, ia dilaporkan membantu banyak orang pro-kemerdekaan meninggalkan Dili menuju Baucau, mungkin menyelamatkan banyak nyawa. Kelompok milisi kedua di Baucau adalah Tim Sera. Dipimpin oleh Agostino Freitas Boavida (alias Sera Malik), Tim Sera juga dibentuk dalam dasawarsa 1980an dan memiliki hubungan kuat dengan TNI. Namun kelompok ini jauh lebih kecil dan kurang aktif dibanding Saka. Kelompok milisi terakhir di Baucau, yaitu Forum Komunikasi Partisan (FKP), baru dibentuk sekitar Juli-Agustus 1999. Nama kelompok itu mengingatkan pada kelompok milisi pertama yang dibentuk TNI pada tahun 1975-1976, yang disebut ‘Partisan’. Beberapa anggota FKP disebut-sebut sebagai anggota kelompok yang lama. FKP dibentuk atas inisiatif Kepala Staf Kodim Baucau, Kapten Karel Pola, walaupun ada usaha-usaha dari pihak berwenang setempat dan pejabat UNAMET untuk mencegahnya. Situasi saat pembentukan milisi ini dengan jelas menunjukkan bahwa FKP merupakan proyek TNI yang ditujukan untuk menambah atau menggantikan kelompok milisi yang dianggap tidak cukup aktif. Kontroversi mengenai pembentukan FKP – seperti yang dilaporkan oleh UNAMET pada 1999 – menjelaskan sebab-sebab lebih lanjut mengapa tingkat kekerasan di kabupaten Baucau relatif rendah. Kontroversi itu menegaskan, misalnya, bahwa Bupati Virgílio Marçal dan Dandim Letnan Kolonel Richard Hutajulu kurang mendukung kekerasan milisi dibanding rekan-rekan mereka di kabupaten lain. Kontroversi itu juga menegaskan ketidaksetujuan kuat Uskup terhadap dukungan TNI kepada milisi, dan keinginannya untuk bertindak mendesak pihak berwenang Indonesia agar membatasi kegiatan milisi. Ketiga orang ini mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada UNAMET bahwa usaha-usaha Kapten Pola akan menimbulkan kekerasan, dan mereka mendukung usaha untuk membuatnya ditarik dari Kabupaten Baucau. Semua pihak mengungkapkan kelegaan dan kepuasan pada pertengahan Juli ketika menerima berita bahwa Pola telah dipindahkan. Kemudian, ketika ia muncul kembali di Kabupaten Baucau pada 2 Agustus, Uskup mengatakan bahwa orang itu pasti mendapat dukungan dari satu atau lebih jenderal di Jakarta. Segera setelah Kapten Pola kembali, usaha-usaha penggalangan FKP kembali dilanjutkan, dan pada minggu kedua Agustus satuan-satuan milisi yang baru sudah ada di semua kecamatan. Dipimpin oleh José Manuel dos Reis (alias José Bife), FKP merupakan gabungan yang terdiri atas mantan Partisan, pegawai negeri sipil, dan mantan anggota milisi Saka dan Sera. Bersama dengan Saka dan TNI, mereka adalah penanggungjawab utama pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa sesudah pemungutan suara.

Perstiwa Utama Hak Asasi Manusia Seperti di banyak kabupaten lain, kekerasan paling serius di Baucau terjadi dalam periode pra-UNAMET dan sesudah pemungutan suara. Hampir semua pembunuhan pada tahun 1999 terjadi antara Januari dan Mei, atau September 1999. Periode UNAMET ditandai dengan terjadinya intimidasi sitematis, termasuk ancaman terbuka akan adanya kekerasan, pemukulan, dan sebagainya, tetapi tampaknya tidak ada pembunuhan. Banyak pelanggaran berat hak asasi manusia dalam periode pra-UNAMET, termasuk sejumlah pembunuhan, dilakukan oleh prajurit TNI dan Kopassus. Beberapa pembunuhan ini dilakukan sebagai tindakan pembalasan terhadap


139

serangan Falintil atau Klandestin. Salah satu kasus semacam itu terjadi di wilayah Uaibeana dan Burburaca, pada 17 Maret 1999. Rupanya sebagai pembalasan atas pembunuhan terhadap seorang prajurit TNI pada bulan yang sama, lima orang pemuda ditahan dan dibunuh oleh TNI. Tiga dari lima korban itu kemudian ditemukan dalam sebuah kuburan yang dangkal di Triloka, dekat bandar udara Baucau. Sedang tubuh dua korban lainnya sampai awal 2003 masih belum ditemukan. Kabupaten Baucau tenang pada hari pemungutan suara, dan beberapa hari pertama pada bulan September. Namun pada 3 September, milisi mulai muncul di jalan-jalan kota Baucau, sebagian dari mereka membawa dan menembakkan senjata otomatis. Pada malam 4, 5, dan 6 September sejumlah orang mengendarai sepeda motor mengelilingi kota dan menembakkan senapan-senapan mereka ke udara. Sementara sebagian lainnya memutari atau melintasi rumah-rumah UNAMET dan Civpol, melemparkan batu-batu, menghancurkan jendela-jendela mobil, dan menembakkan senjata. Pada 7 September, kantor UNAMET di kota Baucau diserang. Serangan itu berlangsung selama sekitar satu jam. Selama itu pula rentetan tembakan senjata api memasuki bangunan dengan ketinggian sebatas dada. Para Perwira Penghubung Militer (MLO) di luar melaporkan bahwa tembakan-tembakan itu dilakukan oleh Polisi Indonesia, kemungkinan Brimob. Sekitar dua jam setelah serangan dimulai, satu unit TNI muncul di tempat kejadian. Beberapa waktu kemudian UNAMET diungsikan ke Dili dengan helikopter. Pada saat itu kekerasan paling buruk mulai terjadi, dan ini terus berlanjut sampai akhir September. Selama tiga minggu kemudian, enam orang dibunuh di kecamatan Baucau; lima di Venilale; empat di Laga, tiga di Quelicai, dua di Vemasse, dan seorang di Baguia. Sebagian pembunuhan ini dilakukan oleh pasukan TNI, termasuk beberapa yang dilakukan oleh Batalyon Infantri 745 ketika melintasi Baucau dalam perjalanan dari Los Palos ke Dili akhir September (Lihat Studi Kasus: Amuk Batalyon 745). Selain pembunuhan terhadap 21 orang ini, satuan-satuan TNI dan milisi melakukan kekerasan di sebagian besar wilayah kabupaten ini, pembakaran atau perusakan rumah-rumah, bangunan-bangunan pemerintah, binatang ternak, dan persediaan pangan. Beberapa wilayah menderita kerusakan relatif kecil, termasuk Baucau Kota dan kecamatan Venilale. Wilayah lain mengalami kerusakan berat, terutama di kecamatan Quelicai, pusat kegiatan milisi, dan Laga. Di Quelicai, pada 7 September, anggota milisi Saka gagal menangkap sejumlah pemimpin CNRT. Keesokan harinya, 8 September, anggota milisi dan prajurit TNI bersama-sama membakar habis kantor CNRT dan semua rumah serta bangunan yang ada di sepanjang jalan utama. Pada 9 September, prajurit TNI di Laga bersama milisi Saka dan Sera memaksa penduduk berkumpul di markas TNI untuk diangkut dengan perahu menuju Timor Barat. Selama bulan September, setidaknya 5.000 orang, dan mungkin lebih banyak lagi, meninggalkan rumah mereka baik karena intimidasi langsung oleh pasukan milisi dan TNI, atau karena ketakutan yang umum akan terjadinya kekerasan. Pasukan Interfet tiba di Baucau akhir September, dan kekerasan berhenti segera sesudahnya.

140


9.4 Bobonaro Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi:

Jumlah yang dibunuh:

(Kodim 1636) Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian Guilherme dos Santos Mayor (Pol) Drs. Budi Susilo Halilintar, Dadurus Merah Putih, Firmi Merah Putih, Saka Loromunu, Armui Merah Putih; Guntur Merah Putih, Hametin Merah Putih, Harimau Merah Putih, Kaer Metin Merah Putih. 229 orang

Kabupaten Bobonaro adalah salah satu pusat utama kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro-otonomi pada tahun 1999.11 Setidaknya 229 orang dan mungkin sebanyak 300 orang dibunuh selama tahun itu. Banyak lainnya mengalami pemukulan, penyiksaan, pemindahan paksa, dan penghancuran harta benda. Diperkirakan 8.612 rumah dibakar, dan lebih dari 4.382 lainnya dirusak hingga tidak bisa ditempati. Kejahatan berbasis gender, termasuk pemerkosaan dan perbudakan seksual, juga umum dilaporkan. Kebanyakan korban adalah pendukung kemerdekaan, walaupun sekitar 20 pendukung pro-otonomi atau prajurit TNI termasuk di antara yang mati. Para pelaku kekerasan umumnya adalah anggota dari salah satu kelompok milisi yang beroperasi di kabupaten ini, tetapi juga prajurit TNI dan Polri. Kelompok-kelompok ini hampir selalu dipimpin atau diarahkan oleh anggota unit-unit intelijen TNI.

Milisi dan Pihak Berwenang Bobonaro memiliki jaringan kelompok milisi dan paramiliter yang sangat hebat pada 1999. 12 Setidaknya ada sembilan kelompok milisi pada akhir 1998 dan awal 1999, dan semuanya mendapat dukungan penuh dari pihak berwenang sipil dan militer. Kelompok utama milisi adalah kesatuan paramiliter Halilintar, yang resminya dipimpin oleh panglima tertinggi milisi, João Tavares. Halilintar didirikan saat invasi Indonesia tahun 1975 tetapi kemudian tertidur selama beberapa tahun dan baru dibangkitkan kembali pertengahan dasawarsa 1990-an. Walaupun total jumlah anggota kesatuan milisi ini pada 1999 hanya sekitar 120 orang, namun milisi ini beroperasi di seluruh kabupaten dan di luarnya, dan mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan TNI.13 Sebagai sebuah kesatuan elit, anggotanya menerima Rp 300.000 per bulan, berikut seragam dan senjata api. Mereka juga dipercaya untuk bergabung dengan SGI dan kesatuan-kesatuan reguler TNI dalam operasi tempur dan kontra-pemberontakan. Di bawah Halilintar ada beberapa kesatuan milisi dengan ukuran yang beragam. 11 Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini berdasar pada: UNTAET, DHRO-Bobonaro, “Bobonaro District Report 1999,” September 2002; Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Lt. Col. Burhanuddin Siagian et al., 3 Februari 2003; dan General Prosecutor of Democratic Republic of East Timor, Indictment against Lt. Sutrisnoet al., Juni 2002. 12 Peter Bartu, yang pernah bekerja sebagai Pejabat Urusan Politik UNAMET di Bobonaro, menulis bahwa “struktur milisi di kabupaten Bobonaro adalah yang paling berkembang dalam arti organisasi dan pendanaan.” Bartu, “The Militia, the Military, and the People of Bobonaro,” dalam Tanter, Selden dan Shalom (penyunting), Bitter Flowers, Sweet Flowers: East Timor, Indonesia, and the World Community, Rowman & Littlefield, 2001, halaman 78. 13 Tentang hubungan Halilintar dengan TNI, Bartu menulis: “Tentunya milisi ini memiliki hubungan yang dekat dengan Satgas Intel (Satuan Tugas Intelijen, SGI), unit intelijen Kopassus yang mengarahkan pembentukannya kembali, memperhatikan kebutuhan logistiknya, dan menyediakan pengawal bagi Tavares, serta melatih kader seniornya.” Bartu, “The Militia,” halaman 80.


141

Sebagian besar dari mereka dibentuk awal 1999. Setidaknya satu kelompok didirikan di semua enam kecamatan yang ada di kabupaten Bobonaro, dan beberapa kecamatan memiliki dua kelompok. Di antara yang paling aktif dan paling sering terlibat dalam tindak kekerasan yang serius adalah DMP (Dadurus Merah Putih) yang berpusat di Kecamatan Maliana. Dipimpin oleh bintara aktif TNI, Sersan Domingos dos Santos, kelompok ini berperan penting dalam penyerangan terhadap markas UNAMET di Maliana akhir Juni 1999, pembunuhan terhadap dua orang staf UNAMET pada 2 September, dan pembunuhan massal di kantor polisi Maliana 8 September. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, sebagian besar kekerasan milisi di Bobonaro dikoordinasi oleh dan dilaksanakan dengan persetujuan pihak berwenang militer dan sipil. Pejabat utama di Bobonaro adalah: Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Kepala Seksi Intelijen Kodim, Letnan Sutrisno; dan Bupati Guilherme dos Santos. Di samping itu, kepemimpinan setiap kelompok milisi di tingkat kecamatan dipengaruhi, dan dalam beberapa kasus didominasi oleh para bintara TNI aktif dan pensiunan.14 Orang-orang ini dalam kerjanya dibantu oleh sejumlah tokoh pro-otonomi setempat, termasuk komandan milisi João Tavares; wakil ketua FPDK, Natalino Monteiro; pemimpin BRTT, Francisco Soares; dan Ketua DPRD tingkat II Kabupaten Bobonaro, Jorge Tavares. Tabel 4: Kelompok Milisi Pro-Indonesia di Kabupaten Bobonaro Nama Milisi Kecamatan Halilintar Maliana, Atabae Dadurus Merah Putih (DMP) Maliana Firmi Balibo Saka Loromunu ARMUI Merah Putih Atabae Guntur Merah Putih Cailaco Hametin Merah Putih Bobonaro Harimau Merah Putih Kaer Metin Merah Putih Lolotoe

Dukungan resmi bagi milisi bentuknya bermacam-macam, termasuk penggalangan, pelatihan, penyediaan senjata dan dukungan logisitik, serta pendanaan. Bukti tentang pendanaan resmi kepada milisi dan kelompok prootonomi lainnya sangat banyak di Bobonaro. Dokumen-dokumen yang dibocorkan dari pemerintahan kabupaten selama 1999 mengungkap, misalnya, bahwa Bupati meminta dana sekitar Rp 3 milyar dari Gubernur untuk kegiatan ‘sosialisasi’ dan sekitar 35% dari jumlah tersebut disediakan untuk kelompok-kelompok milisi di bawah berbagai samaran. Dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa, ketika keuangan mulai menipis pada Juli 1999, Bupati meminta persetujuan dari Gubernur untuk mengalihkan dana dari mata anggaran lain – termasuk pendidikan dan pekerjaan umum – untuk menutupi biaya kampanye ‘sosialisasi’. Dokumendokumen ini dianalisis secara rinci dalam Bab 8 laporan ini. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, pihak Polri menyatakan tidak berdaya di 14 Bartu menulis: “TNI sangat terlibat dalam semua aspek kegiatan milisi di kabupaten Bobonaro yang bertujuan memenangkan pilihan pro-otonomi dalam Konsultasi Rakyat. Pada tingkat yang lebih tinggi para pemimpin milisi kecamatan dikoordinasikan dan diarahkan oleh Dandim dan kepala intelijennya dari Kodim dan dari kantor bupati. Pada tingkat kecamatan milisi dipimpin secara langsung oleh personil TNI atau secara langsung didukung oleh staf Koramil. Pada tingkat desa milisi bekerja saling membantu dengan pos-pos militer dan Babinsa.” Bartu, “The Militia,” halaman 88.

142


hadapan dukungan pemerintah sipil dan militer yang kuat kepada milisi. Salah seorang perwira senior tercatat menggambarkan masalahnya kepada UNAMET sebagai berikut: “Jika kami menahan seorang milisi, Dili dan Jakarta akan menyuruh kami untuk melepaskannya. Jika kami menembak salah satu dari mereka, maka kami tahu mereka akan menyerang kantor kami di kabupaten.”15 Apakah karena ketidakberdayaan mereka atau karena dukungan aktif mereka pada pihak prootonomi, Polri menjalankan peran pembantu melalui kegagalannya menghentikan atau mencegah tindak kekerasan, atau mengambil tindakan terhadap mereka yang diketahui melakukan pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Peristiwa Utama Hak Asasi Manusia Sebagaimana yang terjadi di beberapa kabupaten lain, kekerasan terhadap orang-orang dan desa-desa yang mendukung kemerdekaan dimulai bahkan sebelum pernyataan Presiden Habibie akhir Januari 1999. Walau begitu, baru pada bulan Maret 1999 kekerasan anti-kemerdekaan menjadi sistematis dan luas di Bobonaro. Dalam bulan itu kesatuan-kesatuan TNI dan SGI melancarkan penggerebekan terhadap pertemuan-pertemuan yang diduga diadakan CNRT, dan terhadap desadesa yang dianggap bersimpati pada Falintil. Sejumlah orang dibunuh dalam serangan-serangan tersebut. Misalnya, pada 19 Maret prajurit TNI dan anggota milisi Halilintar yang bersenjata lengkap dan memakai topeng ‘Ninja’ menggerebek apa yang mereka kira pertemuan klandestin pro-kemerdekaan di desa Moleana, Kecamatan Maliana. Dalam penyerangan itu empat orang terbunuh, termasuk dua anak-anak.16 Beberapa hari kemudian, pada 22 Maret, beberapa prajurit memukul seorang pemimpin CNRT yang terkenal di hadapan umum sampai babak belur lalu menyeretnya melalui jalanjalan kota menuju markas TNI setempat. Korban yang bernama José Andrade da Cruz itu akhirnya dibebaskan. Tetapi pemukulan terhadap dirinya di hadapan umum dan serangan terhadap pertemuan CNRT telah menciptakan ketakutan yang menyebar luas di kalangan pendukung kemerdekaan. Akibatnya ratusan orang meninggalkan rumah mereka dan pergi ke Dili atau gereja-gereja setempat yang relatif aman. Pengungsian paksa penduduk dan persoalan penduduk yang terusir dari tempat tinggal mereka yang terus berlanjut selama tahun itu, telah dimulai. Keadaan semakin memburuk pada bulan April dengan diresmikannya kelompokkelompok milisi baru dan penggalangan mereka dalam konteks kampanye ‘sosialisasi’ yang diselenggarakan pemerintah. Hanya beberapa hari setelah peluncuran resmi kampanye itu, para prajurit TNI yang beroperasi bersama milisi Halilintar dan kesatuan-kesatuan milisi lainnya memulai salah satu operasi pembunuhan di luar hukum yang paling terkonsentrasi dalam beberapa tahun ini. Operasi ini dimulai dengan eksekusi terhadap tujuh orang dalam satu hari di Kecamatan Cailaco. Para saksi mengatakan bahwa eksekusi tersebut diperintahkan oleh Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan Kepala Seksi Intelijen Kodim, Letnan Sutrisno. Selama dua minggu selanjutnya sebanyak 20 orang dibunuh di Kecamatan Cailaco. Operasi itu kemudian diikuti dengan penyergapan dan pembunuhan terhadap kepala bagian keuangan kabupaten dan Dikutip dalam Bartu, “The Militia,” halaman 75. UNTAET, DHRO-Bobonaro, “Background Information Concerning the 19 March Attack,” 20 Maret 2001. 17 Tidak jelas siapa yang membunuh Manuel Gama. Beberapa pengamat menyimpulkan bahwa pembunuhan itu mungkin saja dilakukan oleh satu unit Falintil. Di lain pihak, Bartu mengatakan: “Bobot bukti menunjukkan bahwa Gama dibunuh oleh tim gabungan Halilintar/SGI/TNI, sebagai dalih untuk penyerangan di seluruh kabupaten terhadap para pendukung kemerdekaan.” Bartu, “The Militia,” halaman 82. 15 16


143

tokoh pro-otonomi, Manuel Gama, pada 12 April.17 (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan di Cailaco). Rangkaian pembunuhan itu memicu gelombang baru pengungsian dalam negeri di Cailaco, karena penduduk desa menyelamatkan diri ke gunung-gunung, atau ke kota dan desa di sekitarnya. Lebih dari 4.000 orang pindah dari empat desa ke kamp-kamp kasar di ibukota kecamatan, dimana mereka ditempatkan di bawah ‘perlindungan’ kelompok-kelompok milisi. Milisi mengatakan kepada para pengungsi bahwa mereka tidak akan bisa kembali ke rumah sampai sesudah pemungutan suara selesai.18 Di tempat lainnya di kabupaten ini, rumah dua orang pemimpin terkemuka CNRT dibakar dan dijarah, dan kedua orang itu terpaksa mengungsi ke kantor Polres Maliana. Pada bulan Mei, fokus operasi TNI dan milisi beralih ke Kecamatan Lolotoe. Seperti Cailaco, daerah ini juga dianggap sebagai basis pro-kemerdekaan. Selama beberapa hari pada akhir Mei, pasukan TNI bersama anggota milisi Kaer Metin Merah Putih (KMP) melancarkan operasi pembersihan. Ratusan orang yang dicurigai pendukung kemerdekaan dan pemimpin CNRT diringkus. Mereka ditahan dan banyak di antaranya dipukuli hingga babak belur, beberapa orang disiksa atau dipotong anggota tubuhnya oleh para penangkapnya dengan tujuan memaksa mereka mengakui hubungan mereka dengan Falintil. Beberapa kejadian pemerkosaan dan perbudakan seksual oleh TNI dan anggota milisi juga dilaporkan dalam konteks penyerangan-penyerangan ini (Lihat Studi Kasus: Penahanan Sewenang-wenang dan Pemerkosaan di Lolotoe). Pada 1 Juni, dalam suatu arak-arakan besar pro-otonomi di Maliana, para pemimpin CNRT yang berada dalam penahanan perlindungan sejak April dipaksa menandatangani deklarasi yang secara resmi ‘membubarkan’ CNRT. Deklarasi itu kemudian dikutip oleh pihak pro-otonomi untuk membuktikan bahwa CNRT sudah menyerahkan haknya berkampanye untuk Konsultasi Rakyat. Berhadapan dengan taktik semacam itu, dan ancaman kekerasan, CNRT memilih tidak berkampanye di depan umum. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, tingkat pembunuhan menurun bulan Juni seiring dengan penempatan UNAMET dan pengamat internasional. Namun, kehadiran UNAMET tidak mengakhiri kegiatan-kegiatan lain kelompok-kelompok pro-otonomi atau penjarahan oleh milisi. Bahkan selama periode ini UNAMET dan staf lokalnya menjadi sasaran kekerasan milisi. Pada 29 Juni, misalnya, satu gerombolan milisi menyerang kantor UNAMET yang baru dibuka di Maliana. Mereka mengakibatkan beberapa orang luka berat dan menimbulkan kerusakan luas barang-barang. Satu penyelidikan UNAMET mengenai kejadian ini menyimpulkan bahwa penyerangan tersebut diorganisir oleh seorang perwira senior TNI di kabupaten, dan bahwa tindakan Polri terhadap serangan tersebut sama sekali tidak memadai. (Lihat Studi Kasus: Serangan terhadap UNAMET Maliana). Protes internasional mengenai serangan tersebut, dan juga mengenai serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan di Liquiça beberapa hari kemudian, membuat keadaan keamanan membaik untuk sementara waktu. Namun tak lama kemudian milisi bersenjata kembali bebas berkeliaran di seluruh kabupaten, mengancam para pendukung kemerdekaan dan staf UNAMET. Lebih buruk lagi, amat jelas bahwa mereka mendapat dukungan penuh tidak hanya dari Dandim, Letnan Kolonel Siagian, tetapi juga dari Bupati, Guilherme dos Santos. Menjelang 18

Bartu, “The Militia,” halaman 83.

144


pemungutan suara, kedua orang itu menunjukkan sikap semakin bermusuhan terhadap UNAMET. Pada pertengahan bulan Juli, Guilherme dos Santos mengancam membunuh personel UNAMET dari Australia,19 dan setidaknya pada dua kesempatan Letnan Kolonel Siagian secara langsung mengatakan kepada para anggota staf lokal UNAMET bahwa mereka akan dibunuh setelah Konsultasi Rakyat. 20 Ketegangan ini mencapai puncaknya menjelang akhir masa pendaftaran awal Agustus. Dengan menekankan bahwa proses pendaftaran tidak adil pada pihak pro-otonomi, Bupati mengancam akan menahan staf UNAMET jika satu saja penduduk kabupaten ini tidak dapat mendaftar. Dalam tanggapannya kepada wartawan pada masa yang sama, Guilherme dos Santos juga kelihatan mengancam staf UNAMET dengan tindak kekerasan. Krisis yang ditimbulkannya dapat dicegah melalui pertemuan langsung antara Bupati dan Kepala Misi UNAMET, Ian Martin, pada 3 Agustus, dan melalui perpanjangan batas waktu pendaftaran. Namun, permusuhan resmi terhadap UNAMET dan ancaman terbuka terhadap pendukung kemerdekaan terus berlanjut dan berkembang menjadi kekerasan serius pada hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara. Pada 18 Agustus, seorang aktivis muda pro-kemerdekaan diseret dengan sebuah bis di kota Maliana oleh milisi DMP, dan dibacok hingga mati. Pada 27 Agustus, milisi dan anggota Polri menyerang penduduk di desa Memo, Kecamatan Maliana, membunuh sedikitnya dua orang dan menghancurkan sekitar 20 buah rumah. Akhir Agustus, Kantor Urusan Politik UNAMET melapor kepada markas besar PBB di New York bahwa kecuali jika ada perubahan keadaan yang dramatis atau penempatan pasukan penjaga perdamaian, akan semakin banyak kekerasan besarbesaran di Kabupaten Bobonaro setelah pemungutan suara.21 Penduduk Bobonaro umumnya berpandangan sama, yang banyak dari mereka melarikan diri ke gunung-gunung atau tempat-tempat persembunyian yang lain, beberapa jam setelah memberikan suara. Pada 2 September, kekerasan yang sudah luas diperkirakan pun dimulai, dan ketika UNAMET mengevakuasi semua staf internasional pada 3 September, kekerasan itu semakin meningkat. Dengan dukungan dan koordinasi pasukanpasukan TNI dan Polri, milisi memulai operasi kekerasan yang sistematis di kotakota dan desa-desa di seluruh kabupaten ini. Ribuan rumah dijarah dan dibakar, dan puluhan ribu penduduk diangkut paksa dengan truk ke Timor Barat. Keseluruhan jumlah orang yang dibunuh di kabupaten ini pada September 1999 diyakini sedikitnya mencapai 111 orang, dan beberapa perkiraan menyebutkan jumlahnya mencapai 200 orang. Namun karena besarnya kemungkinan bahwa sebanyak 40 mayat dihanyutkan ke laut selama periode ini, maka jumlah orang yang meninggal, atau tempat peristirahatan terakhir mereka, tidak akan pernah diketahui. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, para pemimpin dan pendukung kemerdekaan secara khusus menjadi sasaran dalam kekerasan setelah pemungutan suara di Bobonaro. Demikian juga dengan staf lokal UNAMET. Di antara korban pertama setelah 30 Agustus adalah dua staf UNAMET di Maliana, Ruben B. Soares dan Domingos Pereira, yang dibunuh di depan rumah mereka pada tanggal 2 Sep“Mayor threatens to kill Aussies,” Sydney Morning Herald, 17 Juli 1999. Bartu, “The Militia,” halaman 88. 21 UNAMET, PoliticalAffairs Office, “Weekly Sitrep #7 (16 August – 22August).” Dimuat dalam UNTAET, PoliticalAf fairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999. 19 20


145

tember. Pembunuh mereka antara lain adalah Kepala Seksi Intelijen Kodim Bobonaro, Letnan Sutrisno dan seorang perwira intelijen TNI, Asiz Fontes yang merangkap sebagai komandan milisi DMP di kota Maliana.22 Di bawah pengamatan Letnan Sutrisno dan Fontes, beberapa orang milisi menyeret Ruben B. Soares dari rumahnya sebelum menikamnya berulangkali dan menghantam kepalanya dengan sebuah batu. Pada waktu yang hampir bersamaan perwira intelijen TNI, Asiz Fontes menembak Domingos Pereira sementara milisi menikamnya berulang kali. Kedua orang itu meninggal karena luka-lukanya. Letnan Sutrisno dan Asiz Fontes didakwa, bersama dengan delapan orang lainnnya, atas pertanggungjawaban pidana individual untuk pembunuhan itu.23 Selain pembunuhan terencana ini dan belasan lainnya terhadap individu atau kelompok kecil orang, di Bobonaro juga terjadi sejumlah pembantaian massal pada bulan September 1999. Pembantaian paling mengerikan dan juga paling mengungkap hubungan antara milisi dan pihak berwenang militer dan Polri adalah pembantaian terhadap pengungsi di kantor Polres Maliana, tempat pengungsian sekitar 6.000 orang beberapa hari setelah pemungutan suara. Pada pukul 5.30 sore tanggal 8 September, saat polisi berdiri menjaga, sebuah tim gabungan milisi dan prajurit TNI yang memakai topeng ‘Ninja’ menyerang kantor polisi, dan membunuh sebanyak 14 orang pengungsi dengan parang dan pisau. Mereka yang meninggal mencakup sejumlah tokoh terkemuka CNRT yang jelas dijadikan sasaran eksekusi. Tiga belas orang yang berhasil meloloskan diri dari pembantaian di kantor Polri itu dilacak dan dieksekusi oleh pasukan TNI dan milisi pada hari berikutnya di desa Mulau. Pada 10 September, dua orang anggota polisi dibunuh karena dianggap berpihak pada kubu pro-kemerdekaan, dan jasad mereka dibuang ke dalam sumur di kantor Polres. (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Kantor Polisi Maliana). Para pelaku kunci kekerasan setelah pemungutan suara di Bobonaro adalah anggota berbagai kelompok milisi di kabupaten. Namun, pada tingkat yang lebih tinggi daripada periode sebelum pemungutan suara, pada September milisi mendapat dukungan aktif dari TNI dan persetujuan atau dukungan penuh dari Polri dan pejabat pemerintah sipil. Mereka yang mengkoordinasi kekerasan di tingkat kabupaten adalah sejumlah tokoh terkenal: Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian yang katanya sudah digantikan sebagai Dandim pada pertengahan Agustus; Letnan Sutrisno, Kepala Seksi Intelijen Kodim; Guilherme dos Santos, Bupati; dan João Tavares, panglima tertinggi seluruh pasukan milisi. Sampai awal 2003, tidak satu pun dari mereka ditahan atau diadili.

9.5 Covalima Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi: Jumlah yang dibunuh:

(Kodim 1635) Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus; Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto Kolonel Herman Sedyono Letnan Kolonel (Pol) Gatot Subiaktoro Laksaur, Mahidi 190 orang

Lihat Bartu, “The Militia,” halaman 88. General Prosecutor of the Democratic Republic of East Timor, Indictment against Lt. Sutrisno et al., Juni 2002. 24 Kecuali dikemukakan lain, penjelasan ini berdasar atas UNTAET, DHRO-Covalima, “Covalima District: 1999 Report,” Desember 2001; dan Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., 7 April 2003, Dili. 22 23

146


Kabupaten Covalima adalah tempat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang meluas baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara 1999. 24 Setidaknya 190 orang, dan mungkin lebih banyak lagi, dibunuh selama 1999, sementara ribuan orang dipindahkan secara paksa. Banyak kasus pemukulan, penyiksaan, dan intimidasi dilaporkan terjadi selama 1999, sebagaimana juga beberapa kejadian kekerasan seksual.

Milisi dan Pihak Berwenang Kelompok milisi utama di Covalima adalah Laksaur (alias Laksaur Merah Putih). Mahidi, kelompok milisi yang berbasis di Ainaro juga beroperasi di beberapa bagian kabupaten Covalima, dan memiliki cabang di Kecamatan Zumalai. Setidaknya dalam satu kesempatan, pada akhir Juni 1999, anggota kelompok milisi yang berbasis di Dili, Aitarak, juga dilaporkan beroperasi di kabupaten ini.25 Laksaur dibentuk Januari 1999, dan diresmikan pertengahan April. Pada pertengahan 1999, Laksaur adalah salah satu kelompok milisi terbesar di Timor Timur, dengan perkiraan kekuatan sekitar 600 hingga 1.000 orang. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, Laksaur tumbuh dari organisasi paramiliter lama, dan pemimpinnya pun berhubungan erat dengan pihak berwenang sipil dan militer. Covalima memiliki kelompok milisi ‘Partisan’ yang kuat di tahun 1975, dan selama beberapa tahun sesudahnya; dan keanggotaan lama ini menjadi penting dalam rekrutmen milisi di tahun 1999. Kelompok ini secara resmi dipimpin oleh Olivio Mendonça Moruk, seorang mantan pegawai pemerintah kabupaten dan anggota FPDK.26 Sama halnya dengan milisi di kabupaten-kabupaten lain, Laksaur mendapatkan dana dari sumber-sumber pemerintah dan mendapatkan dukungan kuat dari banyak pejabat sipil dan militer di Covalima. Dana resmi untuk Laksaur datang dari Kantor Gubernur yang disalurkan melalui kantor Bupati. Dana lain dan pasok beras disediakan dari gaji dan jatah yang tak digunakan oleh para pegawai pemerintah yang berorientasi pro-kemerdekaan dan pergi bersembunyi pada awal 1999. Lebih jauh, di beberapa kecamatan, gaji Laksaur dibayar oleh kelompok pro-otonomi, FPDK.27 Pendukung Laksaur yang paling bersemangat antara lain adalah Dandim Covalima, Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus. Ia memang sangat terlibat dengan Laksaur sehingga UNAMET membuat pengaduan eksplisit mengenainya dengan akibat ia sebentar digantikan sebagai Dandim pada akhir Agustus 1999. 28 Penggantinya, Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto (alias Lilik Kushadiyanto) tidak berbeda jauh dalam sikapnya terhadap milisi. Pendukung kuat lain milisi Laksaur 25 Empat truk berisi orang-orang milisi Aitarak, sebagian dari mereka bersenjata, muncul di kota Suai pada tanggal 28 Juni 1999. Menyusul penyelidikan UNAMET, Kepala Kepolisian Resor menegaskan bahwa milisi tersebut adalahAitarak. Lihat UNAMET, Political Affairs Office-Covalima, “Report 7/99,” 30 Juni 1999. 26 Moruk dibunuh di Timor Barat, tidak lama setelah Jaksa Agung Indonesia mengeluarkan satu daftar tersangka pada tanggal 31 Agustus 2001.Ada spekulasi pada waktu itu bahwa ia dibunuh untuk mencegahnya bersaksi dalam pengadilan nantinya, dan mengungkap peran para pejabat TNI dan sipil. Sumber-sumber lain mengatakan bahwa ia dibunuh dalam suatu perselisihan pribadi. 27 Rincian pendanaan FPDK untuk Laksaur dibahas dalam Bab 8 laporan ini. 28 Di hadapan PengadilanAd Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta pada bulan Juni 2002, Panglima Kodam IX, Mayor Jenderal Adam Damiri bersaksi dengan mengatakan: “UNAMET lah yang membuat Jakarta mengganti komandan militer Suai Letnan Kolonel Ahmad MasAgus dengan alasan yang tidak jelas, sehingga saya menunjuk Liliek [Koeshadiyanto] untuk mengisi posnya.” Jakarta Post, 20 Juni 2002.Ada beberapa ketidakpastian tentang tanggal penggantian dan penempatan kembali Letnan Kolonel Agus. Namun banyak sumber sepakat bahwa ia digantikan oleh Letnan Kolonel Koeshadiyanto dari tanggal 29 Agustus hingga 7 September 1999. 29 Satu sumber menyebutkan bahwa Herman Sedyono adalah seorang perwira karir Kopassus, tetapi tidak memberikan rincian. Lihat “Col. Herman Sedyono,” Masters of Terror, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm


147

adalah Bupati Covalima, Kolonel Herman Sedyono, seorang Katolik dari Jawa Timur yang menempuh sebagian besar karirnya di Timor Timur.29 Para pendukung kunci lainnya mencakup Danramil Suai, Letnan Sugito, Kepala Staf Kodim, Kapten Ahmad Syamsuddin, dan Kepala Kepolisian Resort, Letnan Kolonel (Pol) Gatot Subiaktoro.

Peristiwa Utama Hak Asasi Manusia Pelanggaran berat hak asasi manusia dilaporkan terjadi di Covalima sepanjang 1999, dengan puncaknya dalam periode sebelum UNAMET dan sesudah pemungutan suara. Kebanyakan korban dibunuh setelah tanggal 30 Agustus. Pembunuhan pertama di kabupaten Covalima terjadi pada 22 Januari 1999, dan beberapa pembunuhan lain menyusul minggu berikutnya. Sekitar akhir Januari setidaknya lima orang, semuanya diduga pendukung kemerdekaan atau keluarganya, telah dibunuh. Tiga di antaranya, termasuk seorang perempuan yang sedang hamil dan seorang anak laki laki berusia 15 tahun, dibunuh dalam insiden 25 Januari di desa Galitas, Zumalai. Seorang saksi mata pembunuhan di Galitas menyatakan kepada para penyelidik bahwa belasan anggota milisi Mahidi bersenjata tiba di desa ini, menggunakan tiga mobil pada pukul 9 malam, 25 Januari 1999. Sejumlah penduduk berusaha bersembunyi di hutan terdekat, tetapi milisi menemukan Olandino Pereira (60 tahun), anak perempuannya yang sedang hamil, Angelica de Jesus (18 tahun) dan adik laki-lakinya Luís Pereira (15 tahun). Ketiga orang itu dilaporkan ditembak dan kemudian dipotong dengan parang. Menurut sebuah sumber, yang belum dikonfirmasi, para penyerang memotong kepala orang tua itu (atau sebagian dari kepalanya) dan membawanya potongan itu bersama mereka ke markas Mahidi di Cassa, Ainaro. Pada bulan April dan Mei, milisi Laksaur melancarkan serangan kekerasan dan teror besar lain terhadap penduduk desa yang dianggap mendukung kemerdekaan.30 Sesudah terjadinya gelombang serangan ini, yang mengakibatkan banyak pembunuhan, penduduk desa-desa yang dijadikan sasaran mulai melarikan diri ke kota Suai, dimana mereka berlindung di Gereja Ave Maria. Pada 12 April, milisi Laksaur secara terbuka mengancam anggota CNRT di kota Suai, yang membuat para pemimpin CNRT di sana menutup kantornya dan pergi bersembunyi. Kedatangan UNAMET di kabupaten ini pada Juni 1999 membuat pelanggaran berat hak asasi manusia sangat berkurang. Hanya satu orang dilaporkan dibunuh antara 1 Juni dan 30 Agustus 1999, dan sebagian orang yang bersembunyi pada bulan April pun bisa kembali ke rumah. Akan tetapi, milisi Laksaur tetap bebas berkeliaran di seluruh kabupaten, mengintimidasi dan memukuli orang-orang yang diduga maupun yang benar-benar pendukung kemerdekaan. Akibatnya sebagian besar pengungsi enggan kembali ke rumah mereka, sebagian tidak bisa mendaftar untuk referendum, dan CNRT praktis tidak bisa berkampanye. Pada bulan Agustus, beberapa ribu orang berkumpul di gereja Suai, dan ini menjadi fokus permusuhan pro-otonomi di kabupaten itu. Pada 19 Agustus, Bupati Kolonel (Purn.) Herman Sedyono, menyatakan bahwa para pengungsi tidak akan diizinkan tinggal di dalam gereja, dan ia memerintahkan agar air maupun pasok bahan makanan dihentikan. Walaupun ada protes kuat dari UNAMET dan delegasi anggota Kongres Amerika Serikat yang sedang berkunjung, dan janji dari Mayor 30 Tentang rincian serangan pada bulan April dan Mei 1999, lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., 7 April 2003, halaman 17-33.

148


Jenderal Zacky Anwar Makarim untuk membetulkan masalahnya, blokade tetap berjalan selama beberapa hari, sebelum akhirnya Bupati berubah pikiran. Tetapi kebencian resmi terhadap orang-orang yang berada di gereja tidak surut. Pada 29 Agustus, hari terakhir sebelum pemungutan suara, para pemimpin dan anggota kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan berkumpul bersama di kota Suai untuk sebuah misa rekonsiliasi, sebuah upacara umum, dan pengumuman deklarasi bersama. Sebagian yang hadir tampak memiliki harapan murni akan rekonsiliasi, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah kekerasan besar-besaran di periode setelah pemungutan suara. 31 Kenyataannya, seorang pemimpin milisi dari Suai, Rui Lopes, kemudian mengatakan kepada para wartawan bahwa pada hari yang sama, ia hadir dalam pertemuan dengan Bupati dan Dandim, yang dalam pertemuan itu dikeluarkan perintah untuk membakar habis Covalima, dan menggiring penduduk ke Timor Barat.32 Seperti di kebanyakan kabupaten lain, kekerasan semakin meningkat setelah pengumuman hasil referendum. Pada tanggal 4 dan 5 September, pembakaran dimulai – di desa-desa Debos, Tabaco, Leogore, dan Kampung Baru di Suai – dan sesudah itu menyebar ke seluruh kabupaten. Sebanyak 20.000 penduduk yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kekerasan, dikumpulkan di tiga halaman sekolah dan di kompleks-kompleks militer dan kepolisian di kota Suai, sebelum diangkut melewati perbatasan ke Timor Barat. Pada 20 September, semua badan berwenang Indonesia termasuk Polri, juga melarikan diri ke Timor Barat. Dari saat itu hingga kedatangan pasukan INTERFET pada 6 Oktober, kabupaten Covalima dijarah seluruhnya oleh milisi, yang sebagian dari mereka sudah pergi ke Timor Barat dan kemudian kembali. Lebih dari 170 orang diyakini telah dibunuh dalam masa setelah pemungutan suara. Empat orang dibunuh di desa Matai pada 9 September; sedikitnya 14 orang dibunuh di Lactos dan dekat Raihun oleh tim gabungan TNI-milisi pada 12 September; dan tiga lainnya dibunuh di Kamenasa pada 24 dan 25 September 1999.33 Namun satu insiden kekerasan paling buruk adalah pembantaian di gereja di Suai pada 6 September. Setidaknya 40 orang, tetapi kemungkinan sebanyak 200 orang, dibunuh ketika milisi Laksaur dan Mahidi, yang didukung oleh para prajurit TNI dan Brimob, menyerbu kompleks gereja. Dari 40 orang yang identitasnya telah dipastikan pada awal 2003, tiga di antaranya adalah pastor Katolik, 10 anak-anak (di bawah 18 tahun), dan sejumlah perempuan dewasa atau remaja perempuan (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Gereja Suai).

9.6 Dili Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi:

(Kodim 1627) Letnan Kolonel Endar Priyanto; Letnan Kolonel Soedjarwo Domingos Soares Letnan Kolonel (Pol) Drs. Hulman Gultom Aitarak

31 Jim Fox menulis: “Pada saat misa ketika umat saling memberikan ‘salam damai’, barisan depan gereja meledak dalam arus emosi yang tumpah ketika para anggota dari kedua faksi tersebut meninggalkan tempat duduk mereka dan saling berpelukan.” James J. Fox, “Ceremonies of Reconciliation as Prelude to Violence in Suai, East Timor” [naskah tidak diterbitkan, tanpa tanggal]. 32 “Indonesia/East Timor: Forced Expulsions to West Timor and the Refugee Crisis,” Human Rights Watch, Vol. 11, No. 7. 33 Untuk rincian tentang peristiwa ini dan kejahatan lain yang dilakukan dalam periode setelah pemungutan suara, lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Herman Sedyono et al., 7 April 2003, Dili, halaman 3537.


Jumlah yang dibunuh:

149

192 orang

Kabupaten Dili merupakan satu pusat utama kekerasan politik di tahun 1999.34 Sebanyak 192 orang dibunuh selama tahun 1999. Para korban mencakup sedikitnya 13 orang yang dibunuh pada hari yang sama, 17 April, 15 orang yang dibunuh atau dihilangkan dalam serangan ke kantor Keuskupan Dili pada 5 September, dan seorang wartawan Belanda yang dibunuh prajurit TNI pada 21 September. Banyak lainnya yang diancam, dipukuli, disiksa, atau terluka berat akibat upaya pembunuhan. Selain itu, diperkirakan 7.165 bangunan dibakar atau dihancurkan, sementara puluhan ribu orang dipaksa meninggalkan rumah ketika kekerasan meledak setelah pemungutan suara pada 30 Agustus.35 Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ini mencakup anggota TNI, Polri dan Brigade Mobil serta milisi.

Milisi dan Pihak Berwenang Kelompok milisi utama di Kabupaten Dili adalah Aitarak yang dipimpin oleh Eurico Guterres, yang juga menjadi wakil panglima seluruh pasukan milisi, PPI. Dengan markas di ibukota Dili, dan hubungan dengan semua pejabat penting provinsi dan kabupaten, Aitarak dianggap sebagai kelompok milisi yang paling kuat dan terjalin rapi di Timor Timur. Kelompok ini juga termasuk yang paling kejam, dan dengan sekitar 1.500 anggota, mungkin merupakan kelompok terbesar. Aitarak khususnya aktif di wilayah sekitar Hera, tempat sebuah perguruan tinggi politeknik, dan secara strategis berlokasi di sepanjang jalan utama yang melintas ke arah timur dari kota Dili. Kesatuan Aitarak di sana, dipimpin oleh Kepala Desa Hera, Mateus de Carvalho, bertanggungjawab atas sejumlah pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan terhadap dua orang mahasiswa pada bulan Mei 1999 (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan terhadap Dua Orang Mahasiswa di Hera). Walaupun berbasis di Dili, unit-unit bersenjata Aitarak juga beroperasi di kabupaten lain. Selama 1999 ada banyak laporan tentang unit-unit Aitarak yang bermarkas atau beroperasi di kabupaten Viqueque, Aileu, Liquiça, Covalima, Ermera, dan Oecussi.36 Dokumen-dokumen internal Aitarak yang ditemukan akhir 1999 menunjukkan bahwa kelompok tersebut diorganisasi seperti batalyon tentara Indonesia. Di bawah ‘Komandan’ Eurico Guterres, terdapat seorang ‘Wakil Komandan’ dan empat perwira staf – masing-masing untuk bidang Intelijen, Operasi, Personil, dan Logistik. Kekuatan utama dibagi ke dalam empat ‘Kompi’ (A, B, C, dan D). Masing-masing Kompi dibagi menjadi ‘Peleton’ dan selanjutnya tiap peleton terdiri dari beberapa ‘Tim.’ Aitarak dibentuk awal tahun 1999, tetapi seperti kelompok milisi yang lain, akar kelompok ini bisa ditelusuri kembali pada kelompok paramiliter lama. Seperti yang digambarkan dalam Bab 6, Aitarak tumbuh langsung dari organisasi ‘pemuda’ proIndonesia, Garda Paksi (Garda Muda Penegak Integrasi), yang didirikan Juli 1995. Komandan Aitarak Eurico Guterres adalah pemimpin Garda Paksi sampai awal 1999. 34 Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini berdasar pada: UNTAET, DHRO-Dili, “Key Cases of HRVs/Abuses in Dili District,” September 2002. 35 Perkiraan gedung yang dibakar diambil dari “Survey of Population Movements and Refugees in Dili District,” disusun oleh Dili District Returns Committee,Agustus 2000. 36 Satu dokumen bertanggal 22 Agustus 1999 memuat daftar 62 orang anggota Aitarak di desa di Ermera Kecamatan Atsabe. Lihat: “Daftar Nama-Nama Dari Markas Besar Komando Pasukan Aitarak Sektor B,” 22 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #20). Sepucuk surat dari seorang anggota Aitarak kepada Eurico Guterres bertanggal 30 Maret 1999, mengisyaratkan bahwa satu cabangAitarak telah didirikan di Ossu, Viqueque sebelum tanggal surat itu. Lihat: Surat dari Mário Pinto da Costa kepada Komandan [Aitarak], 30 Maret 1999 (Koleksi SCU, Doc #262).

150


Seperti Garda Paksi, Aitarak memiliki hubungan dekat dengan intelijen militer, khususnya Satuan Tugas Intelijen Kopassus, yang dikenal dengan sebutan SGI. Dukungan pemerintah untuk Aitarak nyaris tidak disembunyikan, setidaknya dalam periode pra-UNAMET. Selama lima bulan pertama tahun 1999, para perwira senior TNI dan Polri berikut para pejabat sipil secara terbuka menghadiri pertemuan umum pro-otonomi dimana kelompok-kelompok Aitarak dibentuk atau mendapat penghormatan. Pertemuan itu mencakup pertemuan umum pro-otonomi di kantor Gubernur, 17 April 1999, yang secara langsung mendahului amuk kekerasan di seluruh Dili yang dilakukan oleh Aitarak dan milisi-milisi lain, yang membuat 13 orang terbunuh. Dua hari kemudian Bupati Dili, Domingos Soares menunjuk Komandan Aitarak, Eurico Guterres, menjadi kepala badan keamanan yang baru di tingkat kabupaten, Pam Swakarsa. Dokumen-dokumen rahasia dan sadapan komunikasi menunjukkan bahwa banyak pejabat sipil dan TNI menganggap Aitarak sebagai sekutu, dan sangat terlibat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya. Menurut dokumen-dokumen ini, dan bukti yang lain, pejabat penting yang terlibat adalah: Komandan Korem (sampai pertengahan Agustus) Kolonel Tono Suratman; Asisten Intelijen Korem Letnan Kolonel Bambang Wisnumurty; Komandan Sektor A pada masa Keadaan Darurat, Kolonel Gerhan Lantara; Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Endar Priyanto, dan penggantinya, Letnan Kolonel Soedjarwo; Kepala Kepolisian Resor, Letnan Kolonel (Polisi) Drs. Hulman Gultom; Gubernur Timor Timur Abílio Osório Soares; Bupati Dili, Domingos Soares dan Walikota Dili, Mateus Maia. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, pihak yang berwenang di Dili jelas gagal bertindak terhadap milisi, bahkan ketika mereka jelas-jelas melanggar hukum. Seperti yang dikeluhkan seorang penduduk Dili kepada pengamat internasional, setelah terjadinya pembunuhan bergaya eksekusi yang dilakukan oleh seorang komandan Aitarak bernama Julio pada awal bulan Agustus 1999: “Saya ingin menekankan betapa pentingnya TNI dan senjatanya ditarik keluar dari Timor Timur. Orang-orang seperti Julio akan terus menembak rakyat. Mungkin hari ini, mungkin besok atau lusa, Julio akan membunuh lagi. Orang-orang sadar bahwa dia bersenjata dan siap membunuh, tetapi tidak ada yang berbuat sesuatu untuk mencegahnya … tidak tentara, tidak polisi, tidak ada satu pun.”37

Peristiwa Utama Hak Asasi Manusia Sekitar seperempat dari semua korban di kabupaten Dili dibunuh sebelum tanggal 1 Juni, sementara sebagian besar yang lain dibunuh dalam tiga minggu sesudah pemungutan suara. Salah satu penjelasan mengenai banyaknya pembunuhan dalam periode pra-UNAMET adalah bahwa kota Dili menjadi tempat pengungsian bagi orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan milisi yang meningkat di desa-desa dan kabupaten-kabupaten di sekitar Dili. Beberapa ribu pengungsi seperti itu, yang datang ke Dili mencari tempat tinggal dan keselamatan, justru menjadi sasaran kekerasan milisi. Di antara kejadian di kabupaten Dili, dan di seluruh Timor Timur, yang paling terkenal adalah serangan pada 17 April terhadap sejumlah orang yang mengungsi di rumah tokoh pro-kemerdekaan terkemuka, Manuel Carrascalão. Serangan ini, 37 Carter Center, “Killing of Pro-Independence Supporter byAitarak Militia Leader,” laporan tidak diterbitkan, Dili, 1 Agustus 1999.


151

yang dilakukan oleh Aitarak dan BMP, didukung oleh TNI dan Polri, mengakibatkan setidaknya 12 orang tewas, termasuk anak Carrascalão yang masih remaja, Manuelito. (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Rumah Carrascalão). Setelah penyerangan, sebagian besar pemimpin CNRT bersembunyi; beberapa pemimpin CNRT berada di bawah perlindungan polisi, bersama dengan sekitar 100 pendukung kemerdekaan lainnya. Ada banyak korban lain kekerasan politik sebelum dan sesudah pembunuhan 17 April itu. Setidaknya tiga orang pendukung kemerdekaan dibunuh dalam bulan Februari dan Maret – dan dalam ketiga kasus tersebut, para pelaku adalah anggota TNI dan atau Polri. Korban-korban itu adalah: Benedito de Jesus yang dibunuh dengan tembakan dari satu pos Brigade Mobil pada 14 Februari; Joaquim de Jesus yang ditembak mati pada 24 Februari oleh sejumlah orang yang membawa senjata otomatis dan mengenakan seragam TNI; dan João Texeira, yang disiksa (dengan rokok yang menyala), dibunuh, dan dipenggal pada 11 Maret oleh satu kelompok yang diduga dipimpin oleh seorang petugas intelijen TNI. Lebih banyak tokoh pro-kemerdekaan yang dijadikan sasaran dan dibunuh pada akhir April dan Mei 1999. Mereka mencakup: beberapa orang yang dibunuh di Hera akhir April;38 seorang laki-laki bernama Eugenio António Fátima, yang dibunuh oleh milisi pada 9 Mei; sembilan orang yang dibunuh oleh Aitarak dan TNI di desa Quintal Kiik dan Quintal Boot pada 10 Mei; dan dua mahasiswa Institut Politeknik Hera yang dibunuh setelah ditahan dan dipukuli oleh pasukan TNI pada 20 Mei (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan terhadap Dua Orang Mahasiswa di Hera). Sama dengan di kabupaten-kabupaten lain, tingkat pembunuhan mengalami penurunan yang berarti setelah kedatangan dan penempatan UNAMET awal Juni. Tidak ada pembunuhan yang dilaporkan selama bulan Juni, tiga pembunuhan terjadi bulan Juli, dan dua lainnya terjadi di tiga minggu pertama bulan Agustus.39 Tetapi statistik itu hanyalah sebagian dari cerita. Ketika angka pembunuhan menurun, jenis-jenis lain pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut. Jarang ada hari yang berlalu tanpa laporan mengenai milisi mengancam, memukuli, dan membakar habis rumah orang yang dicurigai pendukung kemerdekaan. Kantor CNRT terus berada di bawah ancaman serangan, dan sebagian besar pemimpin CNRT bersembunyi. Sebaliknya, milisi bersenjata berkeliling kota dan desa tanpa mengalami tindakan hukum, membangun penghalang jalan, memeriksa suratsurat, menarik pajak jalan, membakar rumah, menembakkan senjata mereka dan sebagainya – tanpa ada teguran apa pun dari TNI maupun Polri. Ilusi bahwa kekerasan telah dikendalikan di Dili – atau bahwa aparat keamanan memang mau mengendalikan kekerasan – jika memang ada, sepenuhnya berantakan pada 26 Agustus, hari terakhir kampanye pihak pro-Indonesia. Selama beberapa jam, para milisi menembakkan senjata, membakar rumah, dan menyerang para pendukung kemerdekaan. Di akhir hari itu, setidaknya delapan orang telah dibunuh, dua orang wartawan ditembak dan dilukai, kantor CNRT 38 Menurut seorang penduduk Hera yang menulis surat kepada UNAMET pada bulan Juli 1999, mereka yang meninggal adalah: seorang laki-laki bernama Luís Dias Soares, yang disiksa dan dibunuh oleh milisi dan tentara pada tanggal 20April; dua orang lagi pemuda pro-kemerdekaan dibunuh tanggal 24April dan diduga dikuburkan di depan pos TNI di Hera; seorang laki-laki bernama Bastian dan seorang lagi bernamaThomas dibunuh pada tanggal 25 April dan dilaporkan dimakamkan di Gereja Protestan di Akanunu Hera. Surat dari Carlos Gabriel Pinto kepada UNAMET, 5 Juli 1999. 39 José Soares dilaporkan dibunuh pada tanggal 25 Juli oleh orang-orang tak dikenal yang menembaknya dari sebuah mobil yang melintas dekat Fatu-Ahi.AngelinoAmaral (alias Sabino) ditembak mati di pagi hari tanggal 1 Agustus, di luar kantor distrik UNAMET di Dili. Para pelaku dalam kasus kedua diidentifikasi sebagai Julio do Amaral (atau Julio Câmara) seorang komandan peletonAitarak, dan Zokin, seorang anggota milisi Mahidi dari Maubisse. Carter Center, “Killing of Pro Independence Supporter by Aitarak Militia leader,” laporan tidak diterbitkan, Dili, 1 Agustus 1999.

152


dirusak dan dijarah, dan beberapa rumah dibakar habis. Laporan internal UNAMET tentang kejadian hari itu mencatat, dan mengungkapkan keprihatinan serius, mengenai kegagalan nyata Polri mencegah kekerasan yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia, menghentikan saat kekerasan terjadi, maupun menahan atau menangkap mereka yang diketahui bertanggungjawab. Salah satu laporan semacam itu mencatat bahwa kejadian pada hari itu “menegaskan tidak memadainya tindakan dari Polisi Indonesia.” 40 Dari sekian banyak contoh yang dikutip dalam laporan, yang menonjol adalah serangan milisi terhadap markas CNRT: “Pukul 15.55, situasi dekat kantor CNRT begitu rentan. Dua truk berisi pasukan Brimob ditempatkan di luar CNRT. Walaupun ada banyak Polisi, satu mobil bergerak ke arah timur sepanjang Jalan 15 Oktober yang penumpang-penumpangnya terus menembakkan senjata. Ketika mobil itu mendekati penghalang jalan Polri, anggotaanggota Brimob memberi jalan kepada kendaraan itu. Mobil itu terus melaju di Jalan 15 Oktober dan berhenti sekitar 100 meter dari para petugas Polri. Para penumpang mobil itu turun dan tampak menembak ke arah sasaran yang tidak diketahui selama beberapa menit. Para penyerang lalu kembali ke mobil, berputar balik dan berjalan ke arah yang berlawanan pada jalan satu arah itu, melewati para petugas Polri dan selanjutnya pergi menghilang. Para petugas Polri maupun Brimob sama sekali tidak berusaha menghentikan kendaraan tersebut, atau mencegah para penumpangnya melepaskan banyak tembakan ke segala arah … Setidaknya ada 20 orang Brimob yang ditempatkan pada penghalang jalan dengan peralatan lengkap anti-kerusuhan dan senapan serbu semi otomatis. Mereka jelas lebih banyak daripada para penyerang di dalam mobil tetapi mereka tidak mengambil tindakan apa pun terhadap mereka.”41 Satu dari banyak korban dari kekerasan hari itu adalah Bernardino Agusto Guterres (alias Bernardino da Costa), seorang mahasiswa yang dibunuh dengan tembakan di punggung dan lehernya oleh prajurit Brigade Mobil di wilayah Kuluhun, Dili. Banyak saksi mata yang mengatakan bahwa ketika ditembak, Bernardino saat itu sedang berdebat dengan Polisi memintanya menghentikan milisi yang sedang menyerang. Foto jasadnya muncul di halaman depan majalah Time pada Desember 1999. Dalam pernyataan di bawah sumpah kepada Komisi Pemilihan independen yang mengawasi proses pemungutan suara, seorang saksi mata menggambarkan insiden tersebut: “Kerumunan orang berteriak kepada polisi untuk menghentikan milisi yang menembak-nembak. Salah satu dari mereka … berdebat dengan polisi, sambil mengarahkan perhatian mereka kepada para milisi. Seorang polisi yang tidak memakai baret seperti teman-temannya … mengatakan [kepada si pemuda] bahwa dia dapat menembak pemuda itu karena menghasut banyak orang. [Pemuda itu] lalu balik badan dan lari. Polisi lalu menembaknya dari jarak tiga langkah. Saya 40 UNAMET, “Report on the Incidents in Central Dili: 26 ofAugust 1999,” dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book , Dili, November 1999. 41 UNAMET, “Report on the Incidents in Central Dili: 26 Agustus 1999,” dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book , Dili, November 1999.


153

kemudian melihat luka tembak, satu di tengah punggung dan satu di leher bagian belakang si pemuda. Pemuda itu meninggal di tempat. Ketika ambulans datang untuk mengangkat tubuhnya, saya melihat lubang besar menganga di tenggorokan.”42 Situasi merosot semakin drastis pada hari-hari sesudah pemungutan suara. Seperti di bagian lain di Timor Timur, kelompok-kelompok milisi mulai melancarkan serangan kekerasan yang terencana. Mereka yang diduga atau memang merupakan pendukung kemerdekaan diancam, dipukuli, dan kadangkadang dibunuh; rumah-rumah dibakari, dan harta benda dijarah atau dihancurkan. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, TNI dan Polri membiarkan kekerasan ini atau membantu melakukan kekerasan. Pemberlakuan Keadaan Darurat pada 7 September, sama sekali tidak membawa perbedaan. Menurut laporan banyak orang kekerasan justru semakin buruk setelah 7 September 1999. Karena takut kehilangan nyawa, ribuan penduduk mengungsi ke bukit-bukit di sekitar Dili, atau di tempat yang dianggap aman di dalam kota. Tetapi puluhan ribu orang diangkut secara paksa ke Timor Barat oleh tim gabungan TNI, Polri, dan milisi.43 Sebagian dikirim dengan kapal melalui pelabuhan Dili, tetapi kebanyakan dikumpulkan di kantor-kantor Polri dan TNI dan kemudian diangkut dengan truk. Selama beberapa hari setelah pemungutan suara, sebagian besar staf UNAMET dipindahkan dari kantor-kantor mereka di luar kota ke markas besar di Dili. Di sana juga bergabung sekitar 1.500 pengungsi Timor Timur dan sejumlah kecil pengamat dan jurnalis internasional yang belum meninggalkan Timor Timur. Selama sepuluh hari (4-14 September) markas PBB secara efektif dikepung. Milisi mengancam akan melakukan kekerasan terhadap mereka yang ada di dalam, sambil terus membakar dan menjarah kota. Akhirnya, 14 September pagi hari, semua yang masih tinggal di kompleks itu – termasuk para pengungsi – dengan selamat diungsikan ke Darwin, Australia. Tetapi kekerasan terus berlanjut. Dalam waktu hanya tiga minggu, puluhan orang yang dibunuh. Para korban mencakup: seorang anak laki-laki bernama Marcelino yang dibacok hingga mati dan kemudian dibakar oleh sekelompok milisi pada 1 September; sebanyak 15 orang dibunuh atau dihilangkan ketika milisi menyerang dan membakar kantor Keuskupan Dili (Câmara Eclesiástica) pada 5 September; seorang laki-laki bernama Thomas Americo, dilaporkan disiksa dan dibunuh oleh anggota Aitarak pada 7 September; dan seorang pastor Jerman yang sudah berusia lanjut, Carolus Albrecht, ditembak di rumahnya sendiri oleh tentara pada 11 September. Satu dari beberapa saksi pembunuhan terhadap Marcelino memberikan keterangan sebagai berikut: “Milisi berada di jalan bersama seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Namanya Marcelino, tetapi saya tidak mengetahui nama belakangnya … Ada sekitar 10 atau 20 milisi yang berusaha memenggal kepala Marcelino. Mereka membacok leher Marcelino tetapi ia tidak langsung meninggal. Kami bilang itu terjadi karena ia belum waktunya Electoral Commission, E. Timor Popular Consultation, “Statement Minuted on Friday, 27 August 1999.” Satu telegram rahasia dari Komandan Komando Distrik Militer Dili kepada Danrem bertanggal [7] September 1999, melaporkan bahwa 17.620 orang saat itu berada di berbagai tempat di dalam kota Dili, menunggu diungsikan. Rincian tempatnya diberikan sebagai berikut: Koramil Dili Timur (120 orang), Koramil Dili Barat (1.000 orang), Museum (3.000 orang), kantor Polda dan Polres Dili (6.000 orang), Pelabuhan Dili (3.000 orang), Koramil Metinaro (1.000 orang), dan Kodim Dili (3.500 orang). Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Danrem 164/WD dan lain lain. Telegram rahasia STR/—/1999, [7] September, 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #44). 42 43

154


meninggal. Semua milisi membawa pisau. Semua pisaunya panjang. Ada banyak darah. Seperti membunuh seekor sapi … Karena Marcelino tidak segera meninggal, milisi lalu mengambil minyak tanah dari toko makanan [di dekatnya]. Milisi kemudian membakar toko makanan itu dan kemudian menyiram tubuh Marcelino dengan minyak tanah. Milisi kemudian melemparkan badan Marcelino ke kobaran api tersebut … Polisi Indonesia berada di belakang Milisi, di jalan. Mereka melihat apa yang sedang dilakukan oleh Milisi. Mereka dapat melihatnya. Mereka ada di sana sepanjang waktu ketika milisi membacok Marcelino dan melemparkannya ke dalam api.”44 Salah satu kasus kekerasan sesudah pemungutan suara di Dili yang paling banyak dilaporkan adalah serangan tanggal 6 September terhadap kompleks kediaman Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, tempat sekitar 5.000 orang mengungsi setelah pemungutan suara. Setidaknya satu orang terbunuh dalam serangan tersebut dan beberapa terluka, termasuk setidaknya seorang anak kecil. Namun, serangan terhadap kediaman Uskup menjadi mencolok bukan karena jumlah orang yang dibunuh, melainkan karena fakta bahwa serangan itu merupakan satu dari empat serangan yang hampir sama terhadap tempat pengungsian di Dili dalam waktu 24 jam. Serangan-serangan terkoordinasi ini, yang semuanya mengakibatkan setidaknya 17 orang meninggal, menandai metode yang digunakan bersama oleh Milisi, Polri, dan TNI di seluruh wilayah Timor Timur untuk mendesak penduduk lari ke Timor Barat (Lihat Studi Kasus: Pemindahan Paksa dan Pembunuhan Pengungsi di Dili). Sementara TNI dan Polisi memfasilitasi, dan sangat mungkin mengkoordinasi, serangan-serangan oleh milisi, ada kejadian-kejadian lain dimana pasukan TNI secara langsung menjadi pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia. Salah satu kasusnya adalah pembunuhan terhadap wartawan Belanda Sander Thoenes pada 21 September 1999. Ada bukti yang meyakinkan bahwa Thoenes dibunuh oleh anggota Batalyon Infantri 745, yang baru saja mencapai Dili dari markasnya di Kabupaten Lautem. Menurut bukti tersebut Sander Thoenes dibunuh dengan satu tembakan di punggung. Namun, tubuhnya dipotong dengan parah; satu telinga dan sebagian pipinya dipotong lepas dengan tingkat ketepatan yang mendekati pembedahan (Lihat Studi Kasus: Amuk Batalyon 745).

9.7 Ermera Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi: Jumlah yang dibunuh:

(Kodim 1637) Letnan Kolonel Muhammad Nur Constantino Soares Letnan Kolonel (Pol.) Ery T.B. Gultom Darah Integrasi, Darah Merah, Naga Merah, Tim Pancasila, Aitarak 82 orang

Kabupaten Ermera adalah tempat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang 44

Pernyataan di bawah sumpah oleh Isabel da Conceição, direkam dan dikumpulkan diAustralia, 11 November 1999. Kecuali disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada: UNTAET, DHRO-Ermera, “Report on Human Rights Violations During 1999: Ermera District,” [Maret 2000]; dan Helene van Klinken, “Taking the Risk, Paying the Price: East Timorese Vote in Ermera,” dalam Tanter, Selden, dan Shalom (penyunting), Bitter Flowers, Sweet Flowers: East Timor, Indonesia, and the World Community, Rowman & Littlefield, 2001, halaman 91-107. Helene van Klinken adalah Pejabat Urusan Politik UNAMET yang ditempatkan di Ermera pada tahun 1999. 45


155

sangat serius.45 Setidaknya 82 orang dibunuh selama 1999. Kebanyakan korban yang meninggal adalah orang yang dianggap maupun memang merupakan pendukung kemerdekaan berikut keluarga mereka, termasuk seorang ibu dan lima anaknya yang masih kecil. Korban juga mencakup 11 orang pendukung pro-otonomi yang dilaporkan dibunuh oleh Falintil. Pengungsian penduduk dari tempat tinggal mereka dimulai sejak Februari 1999, dan sekitar 17.000 orang dipindahkan secara paksa dari rumah mereka pada bulan September. Beberapa kejadian pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dilaporkan terjadi pada tahun itu. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, kekerasan terburuk di Ermera terjadi dalam periode pra-UNAMET, dan setelah pemungutan suara. Namun berbeda dengan kebanyakan kabupaten lain, para pelaku kekerasan di Ermera, khususnya dalam tahap pra-UNAMET, sama banyak antara prajurit TNI dan milisi. Pola ini tampaknya bersumber dari kesulitan sebelumnya untuk merekrut milisi di kabupaten ini.

Milisi dan Pihak Berwenang Ada beberapa kelompok milisi yang beroperasi di Ermera pada 1999, seperti Darah Integrasi, Tim Pancasila, dan Aitarak. Darah Integrasi adalah kelompok yang paling besar, dengan ratusan anggota. Kelompok ini beroperasi di tiga dari lima kecamatan di kabupaten ini (Ermera, Letefoho, dan Hatolia) baik sendiri maupun melalui dua kelompok bawahannya, Darah Merah,46 dan Naga Merah. Dua kelompok ini masing-masing berbasis di Kecamatan Ermera dan Hatolia. Kelompok milisi yang dikenal sebagai Tim Pancasila, berbasis di Kecamatan Atsabe, bagian paling selatan Kabupaten Ermera, sementara Aitarak beroperasi di Kecamatan Railako dan Atsabe.47 Seperti di hampir semua kabupaten, kelompok-kelompok milisi ini memiliki akar sejarah dan kelembagaan setidaknya sejak tahun-tahun pertama invasi Indonesia. Dengan bantuan sejumlah tokoh penting seperti Tomás Gonçalves, tentara Indonesia membentuk pasukan milisi yang dikenal sebagai ‘Partisan’ saat invasi 1975. Pertengahan dasawarsa 1990-an, pasukan Partisan mendapatkan latihan militer secara teratur dari TNI. Bersama Wanra dan Kamra yang dibentuk dalam dasawarsa 1980-an, mereka adalah unsur penting dalam strategi kontra-pemberontakan yang dibuat TNI. Kesatuan-kesatuan yang lebih tua ini – Partisan, Wanra, dan Kamra – tetap ada pada 1999, dan dipersenjatai serta ditugaskan oleh TNI untuk melaksanakan operasi intelijen dan keamanan. Pada 1999 anggota-anggota Partisan terlihat memakai seragam TNI dan membawa senjata standar otomatis TNI (SKS); dan mereka menerima gaji Rp 75.000 dan beras setiap bulan. Kekuatan Partisan pada 1999 diperkirakan seluruhnya 130 orang. Kelompok-kelompok Partisan dan Wanra ini juga menjadi sumber penggalangan kelompok-kelompok milisi baru awal 1999. Para pemimpin Partisan dan Wanra menjadi pemimpin-pemimpin kelompok milisi baru, begitu pula dengan para anggotanya. Komandan Wanra Ermera, Miguel Babo, menjadi komandan Darah Integrasi, dan orang yang lama menjadi pemimpin Partisan, António dos Santos menjadi wakil komandan kelompok ini dan secara de facto menjadi komandannya. 46 Pemimpin milisi Darah Merah adalah Lafaek Saburai, penulis surat ‘Operasi Pembersihan’ pada bulan Maret 1999, yang dibahas pada Bab 5 laporan ini. Walaupun banyak hal yang ditulis mengenai surat tersebut, dan ia disebut-sebut sebagai seorang pengawal Prabowo Subianto, Lafaek Saburai tidak muncul sebagai pemain utama pada tahun 1999. 47 Satu dokumen bertanggal 22 Agustus 1999 memuat daftar nama 62 anggota Aitarak di desa Atudame, Kecamatan Atsabe. Lihat: “Daftar Nama-Nama Dari Markas Besar Komando Pasukan Aitarak Sektor B,” 22 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #20).

156


Semua kelompok ini – Partisan, Wanra, dan milisi-milisi baru – berhubungan dekat dengan pihak yang berwenang dan khususnya dengan SGI. António dos Santos, Wakil Komandan Darah Integrasi, disebut sebagai pemimpin satu kelompok SGI dan sekaligus menjadi Kepala Desa di Letefoho. Ia juga adalah penyalur utama gaji dan beras bagi anggota milisi; ia dilaporkan datang ke Hatolia setiap bulan pada tahun 1999 untuk membagikan uang sejumlah Rp 100.000 dan beberapa kilogram beras kepada anggota-anggota milisi. Dua komandan utama Partisan di Gleno tahun 1999 adalah Kapten Abas dan Sersan Heru, keduanya personil TNI yang bertugas pada SGI. Akhirnya, ada bukti bahwa Komandan pos SGI di Kecamatan Atsabe (Pos SGI Kresna 12 Atsabe) sangat terlibat dalam koordinasi kelompok-kelompok milisi Aitarak di sana.48 Milisi juga menerima dukungan politik, finansial, dan logistik dari komando reguler TNI. Satu dokumen dari Ermera, yang dibahas dalam Bab 8, menunjukkan dengan jelas keterlibatan resmi militer dalam distribusi dana dan perlengkapan untuk milisi. Dokumen itu adalah sepucuk surat dari Dandim Ermera, Letnan Kolonel Muhammad Nur, kepada Bupati, bertanggal April 1999, dalam mana ia meminta uang Rp 104 juta ($ 13.886) untuk membayar gaji bulanan sebesar Rp 200.000 ($26.66) untuk setiap anggota Pam Swakarsa (yaitu milisi) yang baru direkrut di Kabupaten Ermera. Dalam suratnya, Letnan Kolonel Nur juga meminta 6.405 kg beras untuk dibagikan kepada anggota-anggota milisi yang baru.49 Polisi di kabupaten Ermera tidak begitu banyak membantu milisi dibandingkan di kabupaten-kabupaten lain, setidaknya dalam empat atau lima bulan pertama tahun 1999. Salah satu sebabnya, tampaknya, adalah bahwa Kepala Kepolisian Resor Ermera, Letnan Kolonel Ery T.B. Gultom bersimpati pada perjuangan kemerdekaan dan menggunakan wewenangnya untuk melindungi dan membantu anggotaanggota CNRT yang dalam bahaya. Namun posisi Polri berubah pada bulan Mei 1999 ketika Letnan Kolonel Gultom dipindahkan, dan pasukan Brimob ditempatkan di kabupaten ini. Walaupun ada beberapa petugas Polri yang bertindak berani menyelamatkan nyawa banyak orang, namun setelah bulan Mei Polri lebih pasif, yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada milisi untuk beraksi. Misalnya saksi-saksi mata pembunuhan terhadap dua anggota staf lokal UNAMET pada 30 Agustus di Boboe Leten mengatakan bahwa pasukan Brimob bersenjata berada dalam posisi untuk mencegah dan menghentikan serangan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Pada hari yang sama, tidak lama setelah satu rombongan UNAMET mendapat tembakan-tembakan dari milisi, perwira Brimob yang bertugas mengatakan kepada staf pemilihan dan Polisi Sipil UNAMET di Atsabe: “Kami menyelamatkan Anda hari ini: Besok kami tidak tahu.” Seperti di kabupaten-kabupaten lain organisasi pro-otonomi, FPDK, juga berperan penting mendukung milisi, terutama dengan menjadi penyalur dana resmi (dan mungkin juga yang tidak resmi). Dana semacam itu disalurkan melalui Kepala Keamanan FPDK, yang juga menjadi Wakil Komandan Darah Integrasi, António dos Santos. Namun berbeda dengan beberapa kabupaten lain, terutama kabupaten yang 48 Komandan SGI itu,Amran Odhe, adalah salah satu penandatangan dari daf tar nama 62 anggota milisiAitarak di desa Atudame, KecamatanAtsabe. Daftar nama itu juga ditandatangani oleh DanramilAtsabe, Letnan M. Roni, dan Kapolsek At sabe, Sersan Mayor I Ketut Suriana. Lihat “Daftar Nama-Nama Dari Markas Besar Komando PasukanAitarak Sektor B,” 22 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #20). 49 Hanya anggota yang baru direkrut, semuanya berjumlah 175 orang di Ermera, yang akan menerima Rp 200.000 ($ 26,66) per bulan. Sedang anggota lama, yang jumlahnya sekitar 160 orang, diberi uang Rp 125.000 per bulan ($ 16,66). Surat dari Letnan Kolonel Muhammad Nur, Komandan Distrik Militer 1637/Ermera kepada Bupati Ermera, “Permohonan Uang Saku PAM Swakarsa,” Juni 1999. Salinan dokumen ini dimiliki penulis.


157

berbatasan, yaitu Bobonaro dan Liquiça, milisi di Ermera tidak mendapat dukungan kuat dari Bupati, Constantino Soares. Sebaliknya, Soares sering memberikan bantuan kepada anggota CNRT dan Front Klandestin yang berada dalam bahaya. Dan sementara ia secara formal menjadi ketua BRTT tingkat kabupaten, ia hanya sedikit memberikan dukungan yang diharuskan kepada perjuangan pro-otonomi dan kelompok-kelompok milisi. Sikapnya dan keberadaan jaringan CNRT dan klandestin yang kuat di kabupaten ini, membantu menjelaskan pertumbuhan lambat milisi di Ermera. Hal ini juga menjelaskan mengapa Soares tetap dihormati di kabupaten Ermera bahkan setelah referendum.

Peristiwa Utama Hak Asasi Manusia Bulan-bulan awal tahun 1999 di Ermera ditandai kehadiran ribuan pengungsi dalam negeri dari kabupaten-kabupaten tetangga. Serangan ancaman dan intimidasi oleh milisi di kabupaten Liquiça, misalnya, mendorong ribuan orang menyelamatkan diri ke Kecamatan Hatolia pada bulan Januari dan Februari 1999. Sementara yang lain datang dari Kabupaten Bobonaro dan beberapa bagian dari Kabupaten Ermera sendiri. Ketika UNAMET tiba bulan Juni, jumlah pengungsi dalam negeri di kabupaten ini diperkirakan 3.000-4.000 orang. Ketegangan memuncak Februari 1999 ketika TNI dan para pemimpin prootonomi melaporkan bahwa 11 orang anggota milisi – kemungkinan Mahidi dari kabupaten Ainaro yang bertetangga – ditahan di Ermera, lalu dipindahkan ke tahanan Falintil di wilayah Kecamatan Hatolia, dan kemudian dibunuh. Jenazah mereka dilaporkan ditemukan di Fatubessi, bulan Mei 1999, dan seorang anggota CNRT dikatakan diadili karena perannya dalam penculikan tersebut. Rincian lebih lanjut mengenai pembunuhan itu sulit untuk dikonfirmasi, dan Falintil menyangkal terlibat, tetapi pembunuhan itu memberikan dorongan tambahan pada kegiatan pro-otonomi, dan pada penggalangan kelompok-kelompok milisi baru. Demikian juga laporan penahanan terhadap enam anggota milisi oleh Falintil selama sekitar satu minggu pada awal bulan April. Akhirnya, pada awal April 1999 pembunuhan terhadap para pendukung kemerdekaan dimulai, yang kemudian menggerakkan kegiatan intimidasi dan teror selama dua bulan terhadap para pendukung kemerdekaan, yang membuat setidaknya 20 orang mati. Berbeda dengan pola di kabupaten lain, banyak pembunuhan ini tidak dilakukan oleh milisi tetapi oleh kesatuan-kesatuan TNI – termasuk Kodim dan pasukan tempur – yang bertindak sendiri atau bersama pasukan-pasukan milisi. Lebih jauh lagi, keadaan saat pembunuhan itu terjadi dengan kuat menunjukkan bahwa pembunuhan itu adalah bagian dari suatu kegiatan yang dikoordinasikan oleh TNI. Pada 9 April 1999, Dandim Letnan Kolonel Muhamad Nur bertemu dengan para pemimpin Darah Integrasi, FPDK, dan BRTT di ibukota kabupaten, Gleno. Pada hari berikutnya, 10 April, TNI dan milisi bersama-sama membakar habis kantor CNRT di Gleno dan membunuh anggota DPRD setempat dan pendukung CNRT yang terkenal, António Lima. Ada beberapa pembunuhan lain yang terjadi dalam minggu-minggu berikutnya, termasuk pembunuhan terhadap empat orang di desa Talimoro dalam dua hari. Kekerasan berlanjut tanpa henti selama Mei 1999. Tiga orang dibunuh oleh pasukan TNI di desa Poerema, Kecamatan Hatolia, pada 10 Mei 1999. Enam orang lagi dibunuh oleh gabungan pasukan milisi-TNI di desa Atara, Kecamatan Atsabe pada 16 Mei. Dengan kedatangan UNAMET di kabupaten ini pada bulan Juni, kekerasan fisik

158


yang terbuka pun surut, tetapi suasana intimidasi tetap ada, dan terus semakin buruk sampai menjelang hari pemungutan suara. Penduduk desa dan pekerja bantuan kemanusiaan yang berusaha membantu pengungsi dalam negeri di kabupaten Ermera menjadi sasaran khusus permusuhan kelompok-kelompok pro-otonomi. Demikian juga para aktivis mahasiswa yang datang ke Kabupaten Ermera bulan Juli untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk pemilih, dan dalam kenyataannya, mengkampanyekan kemerdekaan. Pada tingkat yang hanya terlihat di beberapa kabupaten lain, staf lokal UNAMET juga menjadi sasaran kemarahan dan intimidasi milisi dan TNI. Dalam beberapa jam setelah pemungutan suara, pola intimidasi ini meletus lagi menjadi kekerasan terbuka. Antara 30 Agustus dan 22 September, setidaknya 67 orang dibunuh di kabupaten ini. Setidaknya lima orang di antaranya adalah staf lokal UNAMET. Selain itu, dalam periode ini hampir 17.000 orang melarikan diri atau dipindahkan secara paksa dari rumah mereka dalam serangan teror dan kekerasan yang sistematis. Rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya, dan hampir semua bangunan umum, dijarah dan dibakar. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, serangan kekerasan setelah pemungutan suara di Ermera dilakukan bersama oleh TNI, Polri, dan Milisi. Seperti di kabupatenkabupaten lain, evakuasi dan penghancuran dipusatkan di wilayah-wilayah tertentu – terutama yang paling dekat dengan jalan-jalan besar menuju Timor Barat. Yang mengalami kerusakan paling berat adalah Kecamatan Atsabe, dari mana sekitar 50% dari penduduk dipindahkan secara paksa. Wilayah-wilayah yang jauh dari jalan besar, dan dimana ada Falintil dalam jumlah memadai, seperti bagian-bagian dari Hatolia, tidak terlalu banyak mengalami kerusakan. Korban-korban pertama dari kekerasan masa setelah pemungutan suara di Ermera dan di Timor Timur secara keseluruhan adalah dua staf lokal UNAMET, João Lopes dan Orlando Gomes yang dipukuli dan ditikam hingga mati ketika membawa kotak-kotak suara dari tempat pemungutan suara di Boboe Leten ke kendaraan-kendaraan UNAMET. Staf lokal yang ketiga, Alvaro Lopes, luka parah dalam serangan yang sama, dan ditinggalkan agar mati sendiri, tetapi ternyata selamat. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa serangan itu dilaksanakan dengan sepengetahuan penuh komandan Komando Rayon Militer Atsabe, dan bahwa pasukan TNI dan Brimob berada di tempat kejadian tetapi tidak melakukan apa pun untuk menghentikan serangan. (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan Staf Lokal UNAMET di Boboe Leten). Serangan di Boboe Leten bukanlah insiden yang terpisah. Setelah pemungutan suara, milisi terus mengancam dan menyerang staf dan instalasi UNAMET di seluruh kabupaten ini. Akibatnya, semua staf UNAMET dipanggil pulang ke kantor regionalnya di Gleno. Di sana pun, keamanan mereka tidak dapat dijamin, karena milisi berkeliaran di jalan-jalan menembakkan senjata, menyulut bangunanbangunan dengan api, dan menarik orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan keluar dari mobil mereka di penghadangan jalan. Dalam sejumlah kejadian, terutama di Boboe Leten, milisi bersenjata yang disertai oleh TNI dan Polri mencegah staf UNAMET meninggalkan tempat pemungutan suara, atau berusaha mencegah mereka membawa kotak suara. Pada 31 Agustus, milisi melempari dengan batu dan menembakkan senjata ke helikopter UNAMET yang mendarat di Gleno untuk mengambil kotak-kotak suara. Polri tidak bertindak mencegah serangan itu. Seorang MLO (Perwira Penghubung Militer) UNAMET dilaporkan melihat seorang polisi menyerahkan sepucuk senjata kepada seorang


159

milisi di tempat kejadian sesaat sebelum serangan. Saat kekerasan memuncak, staf UNAMET diungsikan ke Dili yang relatif aman. Dengan kepergian UNAMET, keadaan di Ermera semakin memburuk, dan pembunuhan dengan sasaran tertentu semakin meningkat. Salah satu yang dipilih untuk dibunuh adalah Ana Xavier da Conceição Lemos. Ia adalah anggota aktif organisasi perempuan pro-kemerdekaan, OMT (Organização das Mulheres Timorenses – Organisasi Perempuan Timor), yang bekerja di UNAMET sebagai pengatur antrian pada waktu pemungutan suara. Dengan bantuan seorang petugas Brimob, ia berhasil mencapai Gleno segera setelah penutupan pemungutan suara. Malam harinya ia diringkus dan dipukuli di rumahnya oleh seorang bintara TNI, Sersan Melky dan beberapa laki-laki lain. Akhirnya ia berhasil mencapai markas UNAMET di Gleno dan menyertai rombongan UNAMET ke Dili. Tetapi beberapa hari kemudian ia kembali ke Gleno untuk melihat apakah anak-anaknya dalam keadaan aman. Saat kembali ia awalnya ditahan di Kodim dan kemudian diserahkan kepada milisi, yang memperkosa dan membunuhnya (Lihat Studi Kasus: Pemerkosaan dan Pembunuhan Ana Lemos). Semua ini hanya beberapa contoh terkenal dari kekerasan yang mengerikan dan mencengkeram Ermera selama September. Kasus yang kurang begitu diketahui adalah kasus Georgina Imaculada Tilman Ribeiro, yang dibunuh bersama lima anaknya (berusia 2 hingga 12 tahun), setelah ia pergi ke tempat yang tampak aman di Timor Barat. Seperti Ana Lemos, Georgina Tilman adalah anggota OMT, dan suaminya adalah seorang anggota aktif Front Klandestin. Setelah berhasil melintasi perbatasan, pada 18 September ia bersama anak-anaknya kembali masuk ke Timor Timur dengan orang-orang yang mengaku dikirim oleh suaminya. Mereka berenam, Georgina bersama lima anaknya, kemudian menghilang. Jasad Georgina bersama kelima anaknya ditemukan pada bulan Februari 2000, dikuburkan secara serampangan di dasar sungai kering, di kampung Mahir sekitar 13 km dari kota Atabae, di Kabupaten Maliana. Mereka yang diduga sebagai pelaku atas kejahatan ini antara lain adalah Sersan Melky, bintara TNI yang juga diduga memperkosa dan membunuh Ana Lemos.

9.8 Lautem Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi: jumlah yang dibunuh:

(Kodim 1629) Letnan Kolonel Sudrajat A.S. Edmundo da Conceição Silva Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Irsan Wijaya Tim Alfa 52 orang

Di Lautem terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia pada tahun 1999, yang kebanyakannya terjadi di masa setelah pemungutan suara.50 Sedikitnya 53 orang dibunuh pada tahun itu, dan 51 orang di antaranya terbunuh selama tiga minggu pada bulan September. Dalam periode yang sama, diperkirakan sekitar 6.000 orang melarikan diri ke Timor Barat, dan ribuan lainnya ke pegunungan, untuk menghindari kekerasan dan penghancuran yang memuncak.

Milisi dan Pihak Berwenang 50 Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada UNTAET, DHRO-Lautem, “Lautem District Events of 1999 Report,” Maret 2002; Dili District Court, Special Panel for Special Crimes, “Judgement” in the case of Joni Marques et al., 11 Desember 2001; dan General Prosecutor of the Democratic Republic of East Timor, Indictment against Edmundo da Conceição Silva et al., 15 November 2002.

160


Para pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Lautem adalah anggota kelompok milisi lokal, Tim Alfa, dan prajurit TNI dari berbagai kesatuan, terutama Kopassus dan Batalyon 745, yang bermarkas di Los Palos. Tim Alfa memiliki hubungan khusus dengan Kopassus, dan beroperasi di bawah komandonya. Batalyon 745 kurang berhubungan dengan Tim Alfa dan lebih sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sendiri. Tim Alfa dibentuk oleh Kopassus pada pertengahan dasawarsa 1980-an untuk menyusup ke gerakan klandestin dan membantu operasi tempur. Hubungan kelembagaan itu bertahan hingga 1999. Tim Alfa beroperasi dari markas Kopassus di Laurara, di Los Palos Kota, dan mendapatkan dukungan logistik dan transportasi dari Kopassus. Tim Alfa secara langsung dikendalikan oleh bintara Kopassus Sersan Syaful Anwar dan komandan Kopassus untuk wilayah Kabupaten Lautem, Letnan Rahman (alias Rahmat) Zulkarnaen. Hubungan langsung antara Tim Alfa dan Kopassus dibenarkan oleh seorang mantan pemimpin Tim Alfa, Joni Marques dalam sidang pengadilan terhadapnya pada tahun 2001. Bersaksi di bawah sumpah, Marques mengatakan bahwa ia telah dilatih oleh Kopassus, dan bahwa pada tahun 1993 ia diundang ikut dalam latihan militer bersama angkatan bersenjata Australia di Bandung, Indonesia, dengan menyamar sebagai seorang prajurit TNI. 51 Kepada pengadilan ia juga mengatakan bahwa pada 1999 Tim Alfa melapor ke markas Kopassus di Los Palos: “Sebagai anggota Tim Alfa”, katanya, “saya harus pergi ke sana.” 52 Tim Alfa juga mendapat dukungan kuat dari Bupati Lautem, Edmundo da Conceição Silva. Dukungan Bupati ini tidak mengherankan karena ia punya hubungan dekat dengan Kopassus, sebagai anggota kehormatan pasukan itu. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, pendanaan bagi milisi pertama-tama disalurkan melalui kantor Bupati, tetapi kemudian melalui lembaga lain, termasuk TNI, untuk selanjutnya disalurkan kepada milisi. Bupati juga menjadi Ketua Umum BRTT, dan anggota-anggotanya menjaga keamanan tempat tinggalnya. Ada tuduhan yang belum dapat dikonfirmasikan bahwa Bupati membagikan 117 pucuk senjata kepada milisi dan/atau BRTT pada awal 1999. Batalyon 745 adalah pasukan yang beroperasi lepas dari Kopassus dan kadangkadang terlibat konflik dengannya, dengan markas di desa Fuiloro. Anggota-anggota Batalyon 745 secara langsung terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang luas pada tahun 1999, yang meliputi pembakaran rumah, intimidasi, pemukulan, dan setidaknya pembunuhan sewenang-wenang terhadap 21 orang. Sebagian besar pembunuhan itu dilakukan ketika batalyon tersebut ditarik dari Lautem menuju Dili dan ke Timor Barat akhir September. Yang paling terkenal, anggota-anggota batalyon ini bertanggungjawab atas pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes di Dili pada 21 September 1999 (Lihat Studi Kasus: Amuk Batalyon 745). Batalyon 745 didirikan pada 1976 dan merupakan satu dari dua batalyon yang disebut sebagai batalyon tempur ‘organik’ di Timor Timur. Sebagian besar prajuritnya adalah orang Timor Timur, sementara kebanyakan perwira yang memimpin adalah orang Indonesia. Menjelang referendum 1999, ada petunjuk-petunjuk bahwa sejumlah prajurit Timor Timur dalam batalyon ini bersimpati pada kemerdekaan. Karena itu para komandan kesatuan ini mengambil tindakan untuk memastikan bahwa prajurit-prajurit tersebut tidak dilibatkan dalam operasi-operasi militer, dan 51 Dalam kesaksian yang sama, Marques mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan latihan militer dari Kopassus sejak tahun 1986. Dili District Court, “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 55. 52 Dili District Court, “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 53.


161

dijauhkan dari proses perencanaan. Dalam masa sesudah pemungutan suara, sebagian dari prajurit tersebut dijadikan sasaran dan dibunuh. Namun, batalyon ini bekerjasama dengan anggota-anggota Tim Alfa, dan bahkan mengizinkan mereka untuk melihat daftar pengungsi yang dibuat oleh batalyon itu, untuk memeriksa apakah di dalamnya ada pendukung kemerdekaan. Kesatuan-kesatuan dan perwira-perwira militer lainnya di kabupaten ini juga terlibat dalam kekerasan, walau kurang begitu menonjol. Markas Kodim, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sudrajat, dilaporkan digunakan sebagai tempat penahanan dan pemukulan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pendukung kemerdekaan. Saksi mata, termasuk pemimpin milisi Joni Marques, telah bersaksi di bawah sumpah di pengadilan bahwa sejumlah orang disiksa dan dibunuh di sana, dan bahwa tubuh mereka ditemukan tidak jauh dari sana.53 Dua batalyon tempur ‘non-organik’, yaitu Batalyon 621 dan Batalyon 623, yang waktu itu bermarkas di Lautem, tidak sering muncul dalam kesaksian-kesaksian tentang kekerasan.

Peristiwa Utama Hak Asasi Manusia Selain dari dua pembunuhan yang terjadi pada bulan April 1999, insiden pelanggaran hak asasi manusia dalam periode pra-UNAMET dan periode UNAMET relatif sedikit.54 Tetapi, seperti di kabupaten-kabupaten lain, banyak kejadian intimidasi yang berhubungan dengan kampanye ‘sosialisasi’ otonomi pemerintah. Rapat-rapat umum ‘sosialisasi’ biasanya menampilkan perwira-perwira TNI, Bupati, dan pemimpin-pemimpin BRTT serta milisi. Di tengah rapat-rapat semacam ini para pembicara, sebagian membawa senjata, mengeluarkan ancaman. Ancaman yang biasa dilontarkan adalah: “UNAMET akan pergi 30 Agustus 1999, setelah itu kami akan membunuh kalian.” Staf UNAMET, baik internasional maupun lokal, juga dijadi sasaran ancaman dan intimidasi, termasuk dilempari dengan batu. Insiden kekerasan yang paling menonjol di masa pra-pemungutan suara adalah pembunuhan terhadap Liurai Lautem, Verissimo Dias Quintas, pada 27 Agustus 1999. Menampilkan dirinya kepada Indonesia sebagai pendukung kekuasaan Indonesia, sebenarnya ia diam-diam menjadi pendukung kemerdekaan. Pada awal Agustus ia mengizinkan CNRT mendirikan kantor distrik mereka di kompleks tempat tinggalnya. Keputusan itu membuatnya menjadi sasaran khusus kubu prootonomi. Laporan-laporan pada saat itu kuat mengisyaratkan keterlibatan pihak berwenang dalam pembunuhan tersebut. Polri membangun satu penghalang jalan sebelum kejadian itu, dan pasukan Polri maupun TNI yang berada di dekatnya tidak bergerak menghalangi serangan itu. Pasukan Kopassus dilaporkan menyediakan transportasi bagi para penyerang. Seperti dalam hampir semua kasus pembunuhan di tahun 1999, Polri hanya membuat penyelidikan sekadarnya, dan tidak mengajukan dakwaan hukum terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku. Penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut mengenai pembunuhan Quintas mengukuhkan bahwa para penyerang itu mencakup anggota-anggota BRTT dan kelompok milisi Tim Alfa. Penyelidikan-penyelidikan juga menunjukkan bahwa para penyerang diarahkan dan dibantu oleh Kopassus, Polri, dan pejabat-pejabat sipil. Sebuah dakwaan yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan 53

Dili District Court, “Judgement,” Joni Marques et al. Satu perkecualian penting adalah penyiksaan dan pembunuhan terhadap Evaristo Lopes pada bulanApril 1999. Para saksi mata termasuk pemimpin milisi Joni Marques telah bersaksi bahwa Lopes disiksa dan dieksekusi ketika berada dalam penahanan, dan di bawah pengawasan langsung bintara Kopassus setempat, Sersan Syaful Anwar. Lihat Dili District Court, “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 53-57. 54

162


Berat Timor Timur pada November 2002 secara eksplisit menyebut komandan Kopassus untuk kabupaten Lautem, Letnan Rahman Zulkarnaen, bintara Kopassus Sersan Syaful Anwar, Bupati Lautem Edmundo da Conceição da Silva, serta anggotaanggota Tim Alfa dan BRTT.55 Pada hari pemungutan suara keadaan di Lautem tegang dan milisi bersenjata bebas berkeliaran di seluruh kabupaten ini. Namun seperti yang terjadi di seluruh Timor Timur, tidak ada tindak kekerasan yang serius selama pemungutan suara. Sementara ketegangan kembali memuncak segera setelah pemungutan suara, dan gereja di Los Palos dibakar pada tanggal 5 September, kekerasan sungguh-sungguh terjadi setelah UNAMET dan para pengamat internasional meninggalkan kabupaten ini pada tanggal 7 September 1999. Selama tiga minggu selanjutnya lebih dari 50 orang dibunuh oleh Tim Alfa dan prajurit TNI. Pembunuhan terjadi hampir sepenuhnya di Kecamatan Los Palos dan Kecamatan Muro. Tidak ada pembunuhan yang dilaporkan terjadi di Kecamatan Iliomar, Tutuala, dan Luro, walaupun wilayah-wilayah yang disebut belakangan ini dibakar. Hampir semua korban adalah pendukung kemerdekaan yang terkenal. Satu kejadian paling buruk pada masa sesudah pemungutan suara terjadi pada 25 September di dekat desa Verokoco, di jalan utama dari Lautem ke Baucau. Di sana anggota-anggota Tim Alfa menyergap dan mengeksekusi sekelompok orang, yakni lima rohaniwan dan empat orang awam. 56 Korban mencakup seorang biarawati yang dibacok dengan sebilah parang ketika berlutut berdoa di pinggir jalan, yang kemudian dilemparkan ke sungai dan ditembak mati. 57 Walaupun para pelaku langsungnya adalah anggota Tim Alfa, namun bintara Kopassus setempat, Sersan Syaful Anwar, juga terlibat dalam pembantaian (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan terhadap Rohaniwan Los Palos). Anggota-anggota Batalyon 745, termasuk komandan batalyon, Mayor Jacob Sarosa dan seorang komandan peleton, Letnan Camilo dos Santos, juga terlibat langsung dalam pelanggaran berat hak asasi manusia di masa setelah pemungutan suara, yang meliputi sebanyak 21 eksekusi di luar hukum. Beberapa pembunuhan tersebut terjadi di wilayah sekitar markas batalyon (misalnya di Asalaino, Home Baru, dan Motolari). Tubuh dari sebagian yang meninggal ditemukan di dalam sumur yang ada di dalam kompleks batalyon. Pada 20 September, setelah sebagian besar anggota batalyon telah pergi dengan kapal menuju Indonesia, sekitar 120 prajurit dan perwira, termasuk Mayor Sarosa dan Letnan Camilo, membentuk satu rombongan dan mempersiapkan kepergian ke Dili dan terus ke Timor Barat. Sebelum berangkat, Letnan Camilo dilaporkan memberikan penjelasan ringkas kepada para prajurit. Seorang perwira Timor Timur yang berada di sana, kemudian mengatakan kepada para penyelidik PBB bahwa Letnan Camilo berkata kepada para prajurit: “Kalau kalian menemukan apa saja di perjalanan … tembak saja.”58 Menurut saksi tersebut, Komandan Batalyon, Mayor Sarosa, mendengar perintah tersebut ketika disampaikan. Pada hari yang sama, prajurit TNI memukuli dan kemudian membunuh tiga orang di dekat gudang beras 55 General Prosecutor of the Democratic Republic of East Timor, Indictment against Edmundo da Conceição Silva et al., 15 November 2002. 56 Lihat Dili District Court, “Judgement,” Joni Marques et al. 57 Mayat-mayat yang diidentifikasi dalam proses pengadilan adalah: Suster Emilia Cazzaniga, Suster Celeste de Carvalho, Bruder Jacinto Xavier, Bruder Fernando dos Santos, Bruder Fernando da Conceição, Agus Muliawan, Cristovão Rudi Barreto, Titi Sandora Lopes, dan Izinho Freitas Amaral. Lihat Dili District Court, “Judgement,” Joni Marques et al. 58 Dikutip dalam Cameron W. Barr, “A Brutal Exit: Battalion 745,” Bagian 3 dari 4, Christian Science Monitor, 16 Maret 2000.


163

di Lautem. Mayor Sarosa dan Letnan Camilo dilaporkan ada di tempat kejadian, tetapi tidak melakukan apa-apa. Hari berikutnya, rombongan itu bergerak keluar dari Lautem menuju Timor Barat, dengan meninggalkan jejak pembunuhan dan penghancuran setelah keberangkatannya. Ketika rombongan itu mencapai Dili, dua hari kemudian, sedikitnya 13 orang lagi dibunuh oleh batalyon itu (Lihat Studi Kasus: Amuk Batalyon 745). Selain pembunuhan, dalam masa setelah pemungutan suara anggota-anggota Tim Alfa, Kopassus, dan Batalyon 745 melancarkan serangan sistematis untuk menghancurkan infrastruktur di wilayah itu, dan mendeportasi sejumlah besar penduduk. Walaupun tingkat penghancurannya berbeda-beda – yang paling parah adalah Kecamatan Luro – sebagian besar bangunan di kabupaten Lautem, termasuk bangunan-bangunan pemerintah, toko-toko, dan rumah-rumah pribadi, dibakar atau dihancurkan. Binatang-binatang ternak dibunuh dan sistem komunikasi dilumpuhkan. Menghadapi penghancuran dan kekerasan ini, banyak orang yang menyelamatkan diri ke bukit-bukit dan sekitar 6.000 orang pergi ke Timor Barat.

9.9 Liquiça Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi: Jumlah yang dibunuh:

(Kodim 1638) Letnan Kolonel Asep Kuswadi Leoneto Martins Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova; Mayor (Pol.) Drs Joko Irianto Besi Merah Putih (BMP), Pana 183 orang

Kabupaten Liquiça merupakan satu pusat kekerasan milisi dan TNI yang terkenal selama 1999.59 Sebanyak 183 orang sipil dilaporkan terbunuh selama tahun itu, yang bagian terbesarnya adalah pendukung atau pemimpin kemerdekaan, berikut sanak saudara mereka. Selain itu, sekitar 20.000 orang penduduk dipaksa untuk meninggalkan rumahnya, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara, karena intimidasi dan kekerasan yang sistematis.

Milisi dan Pihak Berwenang Kelompok milisi utama di kabupaten ini adalah BMP (Besi Merah Putih),60 yang dibentuk pertama kali Januari 1999 di Kecamatan Maubara, dan kemudian mendirikan pos-pos komando di seluruh kabupaten. Pada Juni 1999, milisi ini diperkirakan berkekuatan 600 orang. Sebagian besar dari mereka dipersenjatai dengan apa yang disebut senjata ‘tradisional,’ seperti parang dan pisau, tetapi sebagian membawa senjata api termasuk senjata otomatis berkekuatan tinggi dengan jenis yang sama seperti yang digunakan oleh TNI. Seperti milisi Aitarak di Dili, BMP tidak membatasi operasinya di satu kabupaten. Tampaknya dengan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang di tingkat kabupaten dan provinsi, milisi ini mengambil bagian dalam tindak kekerasan berat di Dili, termasuk penyerangan terhadap rumah Manuel Carrascalão pada bulan April yang mengakibatkan sedikitnya 12 orang meninggal. Anggota BMP juga bepergian sampai sejauh Oecussi, dimana mereka dilaporkan beroperasi bersama 59 Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, UNMO-Liquiça, “History of Liquiça District Through 1999,” Desember 1999; UNTAET, DHRO-Liquiça, “Narrative Report on Events in Liquiça District During 1999”; dan UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., Dili, [tanpa tanggal]. 60 Kelompok milisi yang lebih kecil, dengan nama Pana, dibentuk di desa Vatuboro, desa asal Bupati Leoneto Martins.

164


milisi Sakunar pada September 1999. Walaupun di atas kertas dipimpin oleh Manuel Sousa, BMP dibentuk, dilatih, dan dikoordinasikan oleh jajaran tertinggi pihak berwenang militer dan sipil di tingkat kabupaten dan provinsi. Kelompok ini dibentuk awal 1999 setelah satu pertemuan yang diadakan oleh Bupati Liquiça, Leoneto Martins. Sebagai anggota kehormatan Kopassus, Martins adalah pendukung utama BMP sepanjang tahun 1999. Sebelum menjadi Bupati pada 1995, Martins bertugas sebagai Camat Maubara, yang juga merupakan tempat desa asalnya. Mungkin bukan kebetulan jika pospos BMP yang pertama didirikan di kecamatan itu, yang juga menjadi basis utama kelompok milisi sepanjang 1999. BMP seperti milisi yang lain, juga mendapatkan dukungan kuat dari TNI dan Kopassus di tingkat kabupaten. BMP tumbuh dari kelompok Garda Paksi, yang dibentuk, didanai, dan dilatih oleh Kopassus sejak awal 1995. Dengan pembentukan BMP pada awal 1999, banyak dari sekitar 200 anggota Garda Paksi di Liquiça pindah ke kelompok baru ini. Sama halnya, dukungan TNI dan Kopassus berlanjut, walaupun dengan nama baru dan kekuatan yang diperbarui. Ada bermacam jenis dukungan TNI dan Kopassus untuk BMP di tahun 1999, termasuk pernyataan dukungan di depan umum, penyediaan latihan militer, operasi bersama, dan pembiaran tindakan milisi yang melanggar hukum. Seperti yang sudah dibahas dalam Bab 7, dokumen-dokumen internal TNI menunjukkan bahwa penyediaan latihan militer dan bimbingan militer merupakan hal yang rutin, yang dilaksanakan dengan pengetahuan penuh komandan-komandan TNI. Salah satu dokumen semacam itu, dari Kodim Liquiça, mengungkapkan bahwa Komandan Resor Militer Kolonel Tono Suratman mengunjungi Maubara pada tanggal 16 April 1999, untuk berbicara dan memberikan ‘pengarahan’ kepada sekelompok milisi BMP berjumlah 500 orang di markas Koramil di sana. 61 Para perwira TNI secara rutin memimpin operasi militer gabungan dengan BMP, atau membiarkan BMP melancarkan operasi. Seperti yang digambarkan di bawah ini, beberapa perwira TNI berpangkat tinggi, termasuk personil Kopassus, berada di tempat kejadian ketika milisi BMP melakukan pembantaian sekitar 60 pengungsi di gereja di Liquiça pada bulan April 1999. Walaupun lebih sering dilaksanakan dalam periode pra-UNAMET, operasi gabungan seperti itu terus berlanjut dengan bentuk berbeda-beda sampai akhir tahun itu. Satu laporan UNTAET bertanggal 14 Desember 1999, menggambarkan situasi akhir Juni 1999: “Pada tahap ini milisi jelas telah menguasai kota. Sekelompok besar laki-laki, bersenjata parang dan senjata rakitan menjadi pemandangan umum di seluruh kabupaten ini. Orang tidak jarang bertemu kelompok-kelompok milisi, disertai TNI, bergerak memasuki desadesa dan membakar rumah di siang hari.”62 Selain memberikan dukungan pelatihan dan operasional, para perwira TNI secara efektif terintegrasi dalam kepemimpinan dan struktur komando BMP. Komandan BMP yang terkenal adalah Sersan TNI Tome Diogo. Seorang Timor Timur yang telah 61 Lihat: Perwira Seksi Intelijen Kodim 1638 kepada Kepala Seksi Intelijen Korem 164/WD, Dan Sektor B dan lain-lain, “Laporan Harian Seksi Intelijen Dim 1638/Lqs Periode tgl. 16 s/d 17 April 1999,” 18April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #11). 62 UNTAET, UNMO-Liquiça, “History of Liquiça District Through 1999,” Desember 1999. 63 Menurut daftar yang disusun oleh Polisi Sipil UNTAET, Sersan Tome Diogo adalah satu dari 27 petugas intelijen di Kodim Liquiça. Lihat UNTAET, “Roster of Troops: Kodim 1638 Liquiça,” Liquiça, [tanpa tanggal].


165

bertugas di TNI selama bertahun-tahun, ia memiliki reputasi yang menakutkan di kabupaten ini, dan juga seorang petugas intelijen.63 Komandan Rayon Militer (Danramil) Maubara, pusat operasi BMP, adalah seorang bintara Kopassus, Sersan Mayor Carlos Amaral.64 Arti penting hubungan TNI dengan milisi juga terlihat dari sebaran geografis pos komando utama BMP di kabupaten ini. Salah satu pos pertama dibangun di desa Vatuboro, tempat Batalyon 143 bermarkas.65 Tiga pos komando BMP lainnya dibangun di desa Vaviquinia, Dato, dan Fatumasi, tempat berada markas Komando Rayon Militer. Pos kelima dibangun di desa Maumeta, di Kecamatan Bazartete, yang merupakan lokasi markas Kopassus.66 Akhirnya, BMP mendapat dukungan tidak resmi dari pihak berwenang Polri di tingkat kabupaten. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, Polri di Liquiça selalu menutup mata terhadap kegiatan milisi, termasuk tindak kekerasan yang serius. Dalam beberapa kasus, seperti pembantaian di Gereja Liquiça, perwira dan pasukan Polri memainkan peran mendukung secara langsung. Sekutu BMP yang paling jelas adalah Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova, yang menjabat sebagai Kapolres Liquiça sampai dengan Juli 1999. Penggantinya, Mayor (Pol.) Joko Irianto, tidak begitu aktif mendukung milisi. Singkatnya, para pejabat penting yang terlibat di dalam mengorganisasikan dan mendukung BMP mencakup, setidaknya: Bupati Liquiça, Leoneto Martins; Komandan ‘Satgas Tribuana’ Kopassus, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat; Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Asep Kuswadi; Kepala Staf Kodim Kapten Purwanto; petugas intelijen Kodim Sersan Tome Diogo; Komandan Rayon Militer Maubara, Sersan Mayor Carlos Amaral; dan Kapolres, Letnan Kolonel Adios Salova.

Peristiwa Utama Hak Asasi Manusia Tindak kekerasan serius – termasuk pemukulan, pembakaran rumah, dan pembunuhan – sudah dimulai di Liquiça sejak awal Januari 1999, yang memaksa ribuan penduduk meninggalkan rumah-rumah mereka. Desa-desa yang dianggap bersimpati pada Falintil menanggung beban serangan-serangan ini. Misalnya, desa Guiço di Kecamatan Maubara diserang dalam empat kesempatan terpisah pada bulan Januari dan Februari. Para pelaku serangan-serangan tersebut adalah milisi BMP dan prajurit Batalyon 143 dan 144 yang bermarkas Caicassa dan Vatuboro yang berdekatan. Kekerasan lebih meningkat lagi pada awal April, dan akibatnya ribuan orang mengungsi ke gunung-gunung atau ke gereja Katolik di Liquiça Kota. Menurut beberapa perkiraan ada 6.000 orang pengungsi dalam negeri di kabupaten ini, dari penduduk yang seluruhnya hanya 50.000 orang. Sejumlah besar pengungsi ini berkumpul di tepian Loes, Kecamatan Maubara, suatu wilayah dengan kehadiran Falintil yang cukup kuat, dan karena itu dianggap relatif aman. Walaupun demikian, orang-orang di sana tetap rentan terhadap serangan, dan kekurangan akses untuk mendapat bahan makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan yang memadai. Dalam keadaan seperti ini milisi BMP dan prajurit TNI mulai melancarkan 64 Menurut daftar yang disusun oleh Polisi Sipil UNTAET, terdapat tujuh anggota SGI Kopassus di Maubara. Lihat UNTAET, “Roster of Troops: Kodim 1638 Liquiça,” Liquiça, [tanpa tanggal]. 65 Komandan kamp BMP di Vatuboro dan saudara laki-lakinya kerap terlihat di kompleks Batalyon 143, dan beras dikirimkan ke BMP setempat dari kamp Batalyon 143. 66 Kopassus juga memiliki pos di Dato (di kediaman resmi seorang pejabat pemerintah), di Maumete, dan di Lunturi.

166


serangan kekerasan yang terencana dengan baik terhadap para pengungsi dalam negeri itu. Serangan itu, yang mencapai puncaknya pada awal April 1999, mengungkap hubungan dekat antara BMP dengan pihak-pihak berwenang militer dan sipil. Salah satu korban gelombang kekerasan ini, Ilidio dos Santos, dibunuh oleh milisi di dekat markas Komando Rayon Militer Liquiça pada 5 April 1999.67 Dos Santos hendak berlindung di sana, tetapi alih-alih menemukan perlindungan ia justru dikeroyok oleh enam orang milisi yang menyatakan keinginan mereka untuk membunuh dirinya. Ia berusaha melarikan diri tetapi segera tertangkap, dan dibunuh dengan sebilah parang. Para perwira TNI dan SGI di pos Koramil dilaporkan tidak berusaha menghentikan pembunuhan terhadap dirinya. Korban yang lain, Fernando da Costa, ditangkap pada 5 April dan dibunuh di dalam tahanan TNI dua hari kemudian. 68 Da Costa, seorang pendukung CNRT, ditahan di kota Liquiça oleh sekelompok prajurit TNI, milisi BMP, dan polisi yang bergerak dari rumah ke rumah untuk mencari para pemimpin CNRT yang sudah dikenal. Ia dipukuli babak belur oleh para prajurit TNI di luar rumahnya. Ia kemudian dibawa ke kantor Polres Liquiça. Di sana ia ditahan selama dua hari, dan selama itu pula dilaporkan bahwa dirinya menderita pukulan-pukulan dari seorang prajurit TNI. Pada tanggal 7 April ia diangkut dari selnya menuju ke markas Koramil Liquiça oleh para prajurit TNI. Dari sana ia dibawa ke markas Koramil Maubara, disertai Sersan TNI Tome Diogo dan pemimpin BMP, Zacharia Alves. Segera setelah sampai di sana, ia ditikam berulang kali dan dibunuh. Kejadian-kejadian kekerasan awal April ini berpuncak pada pembantaian sebanyak 60 orang di dalam Gereja Liquiça pada 6 April 1999. Mereka yang dibunuh semula mencari perlindungan di gereja ini karena meningkatnya kekerasan milisi. Walaupun serangan tersebut terutama dilancarkan milisi BMP, saksi-saksi mata mengatakan bahwa pasukan TNI (termasuk Kopassus) dan Brimob mendukung milisi dan menembakkan senjata- senjata mereka selama serangan. Mereka yang diduga terlibat adalah prajurit dari ‘Satgas Tribuana’ Kopassus; Batalyon 143; Komando Distrik Militer (Kodim) Liquiça; Komando Rayon Militer (Koramil) Maubara; dan Brigade Mobil (Brimob) Polri. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa perwira senior TNI dan pejabat sipil ada di sekitar tempat kejadian saat serangan terjadi. Mereka mencakup: Dandim, Letnan Kolonel Asep Kuswadi; Komandan Satgas Tribuana Kopassus, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat; Bupati, Leoneto Martins; dan Kapolres, Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova. Semua pejabat ini tidak mengambil tindakan berarti untuk mencegah serangan, menghentikannya ketika serangan dimulai, atau menyelidiki kejadian itu maupun membawa mereka yang diduga pelaku ke pengadilan. Sebetulnya ada bukti tidak langsung bahwa para pejabat ini sudah lebih dulu tahu akan adanya, dan bahkan mungkin merencanakan, serangan tersebut (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Gereja Liquiça). Dalam hari-hari dan minggu-minggu setelah pembantaian tersebut, serangan terhadap para pendukung kemerdekaan menyebar ke seluruh Liquiça. Setidaknya enam orang lagi dibunuh di tempat yang berbeda-beda di kabupaten ini selama bulan April, sementara rumah-rumah dibakar dan dijarah. Di hadapan meningkatnya kekerasan, ribuan penduduk melarikan diri ke hutan di sekitar Loes, Hatuquesi, dan Dare. Sebagian juga pergi ke Dili dan sekitarnya, sehingga jumlah 67 68

Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 94-95. Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 80-84.


167

keseluruhan orang yang terusir dari rumahnya di kabupaten ini menjadi lebih dari 10.000 orang. Di Dili, sekitar 150 orang pengungsi dalam negeri mencari perlindungan di rumah tokoh pro-kemerdekaan yang dihormati, Manuel Carrascalão. Kurang dari dua minggu kemudian, pada 17 April, para pengungsi di rumah tersebut juga diserang oleh milisi dan TNI, dan setidaknya 12 orang dibunuh. (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Rumah Carrascalão). Kekerasan terbuka sedikit berkurang dengan datangnya UNAMET ke kabupaten ini pada akhir bulan Juni, tetapi intimidasi sistematis terus berlanjut dan milisi BMP, yang sering membawa senjata, terus bebas berkeliaran di seluruh kabupaten ini. Perbedaan utamanya adalah bahwa sasaran milisi dan TNI sekarang mencakup staf UNAMET dan pekerja bantuan kemanusiaan. Staf lokal UNAMET khususnya berulangkali diancam, dan kadang-kadang diserang oleh milisi BMP. Ada juga beberapa insiden di mana milisi mengarahkan senjata pada kendaraan dan personil PBB saat mereka melintas dengan truk atau minibus. Tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pelaku, yang menunjukkan bahwa perilaku mereka diperbolehkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Keterlibatan pejabat-pejabat TNI dan Polri dalam pola intimidasi dan kekerasan semakin terang dengan adanya serangan terhadap satu rombongan bantuan kemanusiaan pada tanggal 4 Juli. Rombongan itu, yang didampingi Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET, dan dikawal oleh Perwira Penghubung Militer UNAMET, berhenti di kota Liquiça setelah membagikan bahan makanan dan obat-obatan kepada pengungsi dalam negeri di wilayah sekitar Loes. Segera setelah berhenti, rombongan itu diserang oleh sekelompok milisi BMP yang mengayun-ayunkan parang dan menembakkan senjata rakitan. Satu orang luka berat dalam serangan tersebut, dan mobil-mobil rombongan rusak berat. Petugas Polri dan TNI yang ada di sekitar tempat kejadian tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan serangan. Tidak adanya tindakan itu turut mempengaruhi keputusan UNAMET untuk melakukan evakuasi darurat semua personilnya pada hari yang sama. Kecurigaan adanya keterlibatan pihak yang berwenang ditegaskan melalui kejadian-kejadian selanjutnya, yang paling mencolok adalah dengan dilakukannya penyelidikan yang sama sekali tidak memadai dari Polri terhadap kejadian tersebut (Lihat Studi Kasus: Serangan terhadap Rombongan Bantuan Kemanusiaan). Intimidasi dan kekerasan tingkat rendah semakin intensif selama periode kampanye pada bulan Agustus dan terus berlanjut sampai hari pemungutan suara. Pada 8 Agustus, seorang pekerja UNAMET bernama Mariano da Costa ditahan dan dipukuli oleh milisi BMP yang mencurigainya sebagai anggota CNRT. Atas dasar perintah Sersan TNI Tome Diogo dan komandan BMP Zacharia Alves, ia dibawa pergi, dan tidak pernah terlihat lagi. Anggota-anggota milisi kemudian melaporkan bahwa Mariano da Costa telah ditikam sampai mati.69 Juga dalam bulan Agustus, enam orang aktivis CNRT ditahan oleh Polri dan milisi ketika mereka memasuki Liquiça. Mereka dipukuli dan disekap dalam tahanan selama enam hari ‘untuk melindungi diri mereka.’ Kekerasan dan intimidasi membuat CNRT hampir tidak mungkin berkampanye secara terbuka. Juga menghambat para pengungsi dalam negeri kembali ke kampung halamannya. Tetapi terlepas dari masalah-masalah ini dan adanya ketakutan yang berdasar akan terjadinya kekerasan lebih lanjut, jumlah orang yang memilih pada 30 Agustus sangat besar; tempat pemungutan suara khusus didirikan di dekat salah satu tempat pemukiman utama pengungsi dalam negeri untuk 69

Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 141-146.

168


memastikan agar sebagian besar pengungsi dalam negeri dapat memberikan suara. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, hari pemungutan suara relatif tenang. Namun, ketegangan memuncak pada hari-hari setelah pemungutan suara dan, dengan diumumkannya hasil pemungutan suara pada 4 September, kekerasan sistematis pun dimulai. Dalam beberapa jam setelah pengumuman, rumah-rumah di kota Liquiça mulai dibakari, suara senjata api otomatis terdengar, dan milisi bersenjata mulai berkeliaran dengan bebas di kota-kota maupun desa-desa. Selama tiga minggu berikutnya, ribuan orang diangkut paksa dengan truk dan diseberangkan ke Timor Barat, dan orang-orang dalam jumlah yang tidak diketahui dibunuh. Satu laporan UNTAET pada bulan Desember 1999, mencatat bahwa 77 jenazah ditemukan di kabupaten ini, dan 61 lainnya sedang diselidiki. 70 Pada awal 2003, jumlah pembunuhan yang dilaporkan di kabupaten itu mencapai angka 183. Mereka yang meninggal mencakup tiga laki-laki, semuanya dicurigai sebagai pendukung CNRT, yang ditahan oleh prajurit TNI dan milisi BMP di desa Metagou pada 3 September. Ketiga orang itu mengalami pemukulan parah dan kemudian dibunuh pada hari berikutnya, 4 September, segera setelah hasil pemungutan suara diumumkan.71 Korban yang lain juga tiga laki-laki, semuanya diduga sebagai anggota CNRT, yang dengan sengaja dibunuh pada 7 September di desa Buka Mera oleh tim gabungan TNI dan milisi BMP.72 Dalam setiap kasus, prajurit dan milisi pergi ke rumah korban dan menyebutkan nama mereka sebelum dibunuh. Operasi untuk memindahkan penduduk secara paksa dilaporkan dimulai di desa Fatumasi, Kecamatan Bazartete. Orang-orang diambil dari rumah mereka dan dibawa ke kompleks gereja di Liquiça dan ke pantai di Dato. Dari sana, mereka dinaikkan ke sejumlah kapal yang menuju ke Timor Barat. Setelah pemindahan paksa terhadap penduduknya, desa Fatumasi dibakar habis. Proses yang sama juga dilakukan di Mataulun, Ipelu, dan Liquiça Kota. Pola pemindahan paksa dan penghancuran yang sama terjadi di Kecamatan Maubara. Bedanya penduduk di sana diangkut ke atas truk dan dipindahkan melalui jalan darat. Desa-desa di dataran tinggi kurang begitu terkena, mungkin karena sulit dijangkau, dan mungkin karena milisi dan TNI enggan masuk ke wilayah-wilayah yang sejak dulu dikontrol oleh pasukan Falintil. Diperkirakan ada 20.000 orang yang dipindahkan secara paksa dari rumah mereka di Kabupaten Liquiça dan sekitar 80% bangunan dirusak atau dihancurkan.73 Dalam setiap kasus yang diketahui, operasi pemindahan dan perusakan dilaksanakan bersama oleh prajurit TNI, Polri, dan milisi BMP, dalam beberapa kasus dibantu oleh anggota-anggota Aitarak yang dikirim dari Dili. Singkatnya, pola umum kekerasan setelah pemungutan suara di Liquiça memberikan bukti kuat bahwa serangan itu dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak-pihak berwenang TNI dan Polri. Salah satu kejadian yang paling mengungkapkan adalah serangan bersenjata terhadap staf UNAMET, ketika mereka berusaha keluar dari Liquiça Kota pada 4 September. Saat meninggalkan kompleks PBB, konvoi itu tiba-tiba dihujani tembakan senjata api tanpa henti dari sejumlah penyerang, termasuk sejumlah orang UNTAET, UNMO-Liquiça, “History of Liquiça District Through 1999,” Desember 1999. Tiga orang yang dibunuh di Metagou adalah: Jacinto dos Santos, PedroAlves, dan Francisco da Silva. Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 148-157. 72 Tiga orang yang dibunuh di Buka Mera adalah: Paulo Gonçalves, GuilhermoAlves, dan Clementino Gonçalves. Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 158-166. 73 Semua ini angka perkiraan. Data dari UNTAET-DHRO Liquiça memperkirakan bahwa 25.000 orang diungsikan paksa, sementara laporan UNTAETpada bulan Desember 1999 mengatakan bahwa sekitar sepertiga dari penduduk (yakni sekitar 18.000 orang) dipaksa untuk pergi. 70 71


169

yang diidentifikasi sebagai petugas Polri dan TNI. Masing-masing dari enam mobil rata-rata ditembak 15 kali, dengan tembakan tunggal maupun tembakan otomatis. Seorang perwira Polisi Sipil PBB, Earl Candler mengalami luka berat dalam serangan itu, karena dua tembakan di bagian perut dan satu di bawah lengan. Segera setelah serangan itu, para pemimpin milisi terlihat bersama perwira penghubung TNI dan Polri. Lebih jauh, para pemimpin milisi membawa radio dua arah dan terlihat mengkoordinasikan kegiatan milisi. Ketika helikopter PBB datang untuk mengevakuasi perwira Polisi Sipil PBB yang terluka, petugas Polri dan TNI yang ada juga membiarkan milisi menembaki helikopter itu. Milisi BMP dan TNI mulai meninggalkan Liquiça sekitar tanggal 20 September. Ketika pasukan INTERFET tiba di sana pada 28 September, hanya ada sedikit anggota milisi yang tersisa, dan mereka berangkat pergi pada hari yang sama.

9.10 Manatuto Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi: Jumlah yang dibunuh:

(Kodim 1631) Letnan Kolonel Sulastiyo; Letnan Kolonel Gerson Ponto Vidal Doutel Sarmento Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Johan A. Sumampouw Morok, Mahadomi 32 orang

Setidaknya 32 orang, dan kemungkinan lebih banyak, dieksekusi sewenangwenang di Manatuto pada tahun 1999.74 Seperti di kabupaten-kabupaten lain, sebagian besar korban adalah orang-orang yang diduga maupun mereka yang memang mendukung kemerdekaan. Sebagian besar dibunuh selama April-Mei, atau dalam masa segera setelah pemungutan suara pada 30 Agustus. Dalam periode pra-UNAMET, para pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia adalah prajurit TNI, sementara dalam masa setelah pemungutan suara, anggota milisi berperan sama pentingnya. Kabupaten Manatuto juga menderita kerusakan harta benda yang besar, penjarahan, dan pengungsian paksa di masa setelah pemungutan suara.

Milisi dan Pihak Berwenang Dua kelompok milisi utama di Manatuto adalah Morok dan Mahadomi (Manatuto Hadomi Otonomi – Manatuto Cinta Otonomi). Morok adalah kelompok yang lebih lama, yang didirikan beberapa tahun sebelumnya. Dengan markas di Kecamatan Laclubar dan Kecamatan Soibada, yang terletak di bagian barat-tengah negeri, pada awal 1999 Morok dipimpin oleh anggota TNI Filomeno Lopes da Cruz. Setelah pembunuhan terhadap dirinya pada pertengahan April, yang diduga dilakukan oleh pasukan Falintil, kepemimpinan lapangan Morok diserahkan kepada Domingos Metan.75 Mahadomi adalah kelompok baru, yang dibentuk pada awal 1999 sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk ‘mensosialisasikan’ opsi otonomi. Berbasis di Kecamatan Manatuto, komandan lapangan utama Mahadomi adalah Aleixo de Carvalho dan Filomeno Barreto. 74 Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNAMET, Civpol Manatuto, “Regional Report,” 21 September, 1999; UNTAET, DHRO-Manatuto, “Report of the District Human Rights Officer for Manatuto covering the period 11-28 September 2000”; UNTAET, Manatuto District Civpol, “History of Manatuto District 1999,” 26 Oktober, 2000; dan João Soares Reis Pequinho, “Situasi keamanan di Manatuto kota berubah drastis dari keadaan yang aman ke keadaan yang menyeramkan,” Dili, 16 Oktober 2002. 75 Sumber sumber yang lain mengatakan bahwa pemimpin Morok adalah Thomas deAquino Kalla. Lihat “Lt. Col. Sulastiyo,” dalam Masters of Terror, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm.

170


Terlepas dari perbedaan usia dan basis operasi, Morok dan Mahadomi bekerjasama erat selama 1999. Bahkan, menurut beberapa pengamat, kedua kelompok itu secara resmi melebur menjadi satu kesatuan dengan nama Mahadomi pada Mei 1999. Pendukung utama milisi di Kabupaten Manatuto, dan secara resmi juga komandan umumnya adalah Bupati Manatuto, Vidal Doutel Sarmento. Saksi-saksi yang pernah menghadiri pertemuan resmi dengannya pada 1999, mengatakan bahwa Bupati sering menyatakan bahwa jika opsi otonomi tidak menang, maka Manatuto akan terbakar. Walaupun pejabat sipil, Bupati diketahui berhubungan dekat dengan TNI dan khususnya dengan Kopassus. Seperti sejumlah pejabat senior pemerintah sipil Timor Timur lainnya, ia diangkat menjadi anggota kehormatan Kopassus. Ketika ketegangan meningkat setelah pemungutan suara, Sarmento dilaporkan mengenakan seragam perwira Kopassus miliknya. Mahadomi dan Morok juga mendapat dukungan dari hampir seluruh aparat militer dan sipil di tingkat kabupaten maupun tingkat propinsi. Dukungan itu diungkapkan secara terbuka dalam serangkaian upacara resmi pelantikan milisi, dan pembubaran CNRT, yang terjadi di seluruh kabupaten dalam bulan Mei 1999. Salah satu upacara semacam itu, diadakan di Manatuto Kota pada 8 Mei 1999 dipimpin oleh Bupati dan dihadiri oleh Komandan Distrik Militer Letnan Kolonel Sulastiyo, Komandan Resor Militer Kolonel Tono Suratman, dan sejumlah tokoh pro-otonomi dari Baucau, Dili, dan Lautem. Pembicara utama dalam upacara itu adalah duta besar keliling Indonesia untuk masalah Timor Timur, Francisco Lopes da Cruz, yang kebetulan juga kakak laki-laki dari pemimpin milisi yang belum lama dibunuh, Filomeno Lopes da Cruz. Satu laporan rahasia intelijen militer bertanggal 12 Mei 1999, yang melaporkan kejadian tersebut, menyatakan bahwa sekitar 5.000 penduduk setempat hadir di sana. 76 Upacara serupa diadakan di Kecamatan Laclubar pada 17 Mei. Menurut laporan situasi dari Perwira Seksi Intelijen Kodim Manatuto kepada Kepala Seksi Intelijen Korem, upacara tersebut dihadiri oleh Komandan Distrik Militer, para perwira dan prajurit Batalyon Infantri 301/PKS, dan pasukan Brimob. 77 Selain dukungan pemerintah yang ditampilkan di hadapan umum seperti itu, milisi di Manatuto juga mendapat dukungan praktis dari para perwira dan prajurit TNI. Wajah publik untuk dukungan TNI kepada milisi adalah Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Sulastiyo. Namun dengan pemindahannya pada Juli atau Agustus 1999, peran itu diambil alih oleh penggantinya Letnan Kolonel Gerson Ponto. 78 Namun menurut banyak laporan, Letnan Kolonel Ponto bukan pendukung kuat milisi dan bisa jadi telah membantu membatasi kekerasan milisi selama masa jabatannya yang pendek. Bagaimanapun, para Komandan Komando Distrik Militer tidak bertindak sendiri. Kesaksian dari seorang mantan anggota TNI di Manatuto memberikan petunjuk bahwa para perwira dan prajurit yang terkait dengan Kopassus dan intelijen militer berperan penting dalam menggalang dan melatih milisi di sana. Tokoh sentral Kopassus di kabupaten itu adalah Letnan Kolonel Nyus Rahasia, Wakil Komandan 76 Kodim 1631/Manatuto, Perwira Seksi Intelijen kepada Kasi Intel Korem 164/WD dan lain-lain. Laporan Harian Intelijen, 12 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #23). 77 Kodim 1631/Manatuto, Perwira Seksi Intelijen kepada Kasi Intel Korem 164/WD dan lain-lain. Laporan Harian Intelijen, 20 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #24). 78 Menurut beberapa sumber, Letnan Kolonel Sulastiyo digantikan pada bulan Juli 1999 oleh Letnan Kolonel Gerson Ponto (alias Lexi Herson Ponto). Sumber-sumber lain menyatakan bahwa Sulastiyo tetap sebagai Dandim sampai pertengahan bulan Agustus 1999.


171

Sektor Tempur B, yang dilaporkan berada di Manatuto dari pertengahan Mei hingga pertengahan Juni untuk mengkoordinasikan pelatihan bergaya militer bagi milisi. Setidaknya empat perwira Kopassus lain menetap di kabupaten itu, melatih dan bekerjasama dengan para milisi di Manatuto pada tahun 1999. Tiga di antaranya – yang hanya dikenali sebagai Wayan, Ipon, dan Agus – dilaporkan mengirim senjata ke kediaman Bupati pada 4 September 1999. Senjata-senjata tersebut selanjutnya dibagikan kepada para anggota milisi Mahadomi dan digunakan dalam pelanggaranpelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan sewenang-wenang dalam minggu-minggu berikutnya. Pernyataan bahwa Kopassus dan para perwira intelijen berperan penting di Manatuto didukung oleh bukti-bukti dokumenter. Satu bukti penting berasal dari laporan intelijen militer bertanggal 20 Mei, seperti yang sudah disebutkan di muka. Laporan yang disusun oleh seorang Perwira Seksi Intelijen Kodim untuk Kepala Seksi Intelijen Korem, Mayor Bambang Wisnumurty, dan ditembuskan kepada Komandan Satgas Tribuana Kopassus, menyatakan secara eksplisit bahwa pada 17 Mei 1999 dua orang perwira senior TNI telah memberikan ‘pengarahan’ kepada para milisi di basis milisi Morok di Manatuto. Walaupun tidak disebutkan namanya, dua orang perwira yang dimaksud itu digambarkan sebagai “Komandan Sektor A” dan “Komandan Sub-Sektor Manatuto”. Komandan Sektor A adalah Kolonel Sunarko, dan Komandan Sub-Sektor Manatuto kemungkinan adalah Letnan Kolonel Nyus Rahasia. Orang-orang ini, keduanya perwira Kopassus, tergolong dalam perwira TNI dengan pangkat paling tinggi dan paling berkuasa di Timor Timur. Kenyataan bahwa tindakan-tindakan mereka dilaporkan secara rutin, dan tanpa sensor, di dalam satu laporan intelijen kepada Kepala Seksi Intelijen Korem, menunjukkan bahwa mereka tidak dianggap sebagai ‘oknum’ dan bahwa tindakan mereka nyatanya sejalan dengan norma dan prosedur TNI.

Peristiwa Utama Hak Asasi Manusia Korban pertama yang jatuh di Kabupaten Manatuto pada tahun 1999 bukanlah tokoh pro-kemerdekaan tetapi pemimpin milisi Morok, Filomeno Lopes da Cruz. Ia ditembak dan dibunuh pertengahan April, yang diduga dilakukan oleh pasukan Falintil, di desa Seur Tulan, Kecamatan Laclubar. Pada hari-hari berikutnya, setidaknya tiga orang aktivis pro-kemerdekaan dibunuh oleh para prajurit TNI dan sebuah desa dibakar, tampaknya sebagai balasan atas pembunuhan Filomeno Lopes da Cruz. Mereka yang dibunuh antara lain adalah Marcelino Soares dan Mateus. Kedua orang ini dilaporkan dibunuh pada malam 24 April oleh pasukan Rajawali dan prajurit-prajurit dari Koramil Laclubar di sekitar desa Orlalan. Menurut para saksi, kedua orang itu dipenggal kepalanya, dan potongan kepala mereka ditempatkan di atas kuburan darurat mereka. Pada malam yang sama prajurit Rajawali dan Koramil dilaporkan membakar desa Manelima yang terletak di sebelahnya, dan membunuh seorang pemuda bernama Manuel Almeida, juga sebagai pembalasan atas kematian pemimpin milisi Filomeno Lopes da Cruz. Manuel Almeida sudah lama bekerja sebagai pengemudi untuk seorang pastor Katolik di Soibada, Padre Julio, tetapi rupanya prajurit TNI mencurigainya terlibat dalam pembunuhan Filomeno. Setidaknya satu pembunuhan lain dan sejumlah kejadian penganiayaan berat atau penyiksaan dilaporkan terjadi pada pertengahan Mei. Kali ini pelaku utamanya adalah anggota-anggota milisi Moruk dan Mahadomi, walaupun jelas mereka

172


bertindak sepersetujuan pihak berwenang sipil dan militer yang paling tinggi. Misalnya, pada 13 Mei milisi menangkap dua orang (João da Costa dan Paulino Soares) dan membawa mereka ke tempat tinggal Bupati, yang juga menjadi markas milisi dan tempat penahanan.79 Kedua orang laki-laki itu, yang dicurigai memasok makanan bagi Falintil, ditahan selama dua minggu, dan dipukuli babak belur sebelum Gereja Katolik dan Palang Merah Internasional turun tangan dan berhasil membuat mereka dibebaskan. Pelecehan dan intimidasi oleh milisi terus berlanjut selama periode UNAMET. Pada pertengahan Agustus, milisi dan prajurit TNI berkeliaran di seluruh kota Manatuto dan menyobeki poster-poster CNRT. Pada 19 Agustus, lagi-lagi dengan bantuan prajurit, milisi menghancurkan kantor CNRT. Para pejabat UNAMET melayangkan beberapa protes resmi kepada Bupati dan para pejabat lain atas dukungan mereka kepada milisi, dan tentang iklim politik yang jelas tidak adil di kabupaten ini. Protes-protes itu tampaknya menahan bentuk-bentuk kekerasan yang paling ekstrem, namun tidak mengubah hubungan antara pihak berwenang dan milisi. Dengan diumumkannya hasil pemungutan suara pada 4 September dan kepergian staf UNAMET beberapa hari kemudian, maka panggung untuk kekerasan terbuka pun kembali digelar. Selama dua minggu selanjutnya, setidaknya 18 orang dibunuh, ribuan orang dipindahkan secara paksa dari rumah-rumah mereka, dan banyak infrastruktur fisik di kabupaten ini dihancurkan. 80 Usaha-usaha oleh Gereja Katolik dan para pemimpin kedua belah pihak mengarah pada penundaan kekerasan, dan dengan begitu memberi kesempatan kepada penduduk untuk menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Dalam harihari segera setelah hasil pemungutan suara diumumkan misalnya, para pemimpin pro-kemerdekaan dan pro-otonomi tampak mencapai kesepakatan untuk menghindari tindakan-tindakan kekerasan. Menurut salah satu kesaksian, bahkan ada satu kesepakatan untuk membubarkan milisi, sebagai imbalan atas janji bahwa Falintil tidak akan menyerang. Namun ada beberapa tokoh kunci yang memilih mengabaikan kesepakatan tersebut. Salah satunya adalah Bupati Vidal Doutel Sarmento, yang menolak memperbolehkan milisi dibubarkan, dan berperan sangat penting dalam membagikan senjata kepada milisi setelah 4 September. Seperti yang dikemukakan di atas, senjata-senjata tersebut dilaporkan dibawa ke rumah Sarmento oleh anggotaanggota Kopassus pada 4 September, lalu dibagikan kepada anggota-anggota milisi Mahadomi. Pada 6 September, pembakaran dimulai di kota Manatuto. Menurut penduduk yang mengamati dari bukit-bukit di belakang kota, bangunan pertama yang dijadikan sasaran adalah rumah para pemimpin terkemuka CNRT, seperti Wakil Sekretaris Pertama CNRT Manatuto, Boaventura Soares. Dalam beberapa hari, hampir semua bangunan di dalam kota telah dibakar atau dihancurkan. Seperti yang terjadi di seluruh Timor Timur, prajurit-prajurit TNI berperan aktif dalam pengorganisasian dan pelaksanaan pembakaran. Pada 7 September Perwira Penghubung Militer UNAMET di Manatuto menyaksikan secara langsung prajuritprajurit TNI menyiram bangunan dengan minyak dan kemudian membakarnya. 79

Satu penjelasan tentang kejadian ini menyatakan bahwa kedua orang itu diserahkan kepada SGI. Parahnya pemindahan berbeda-beda di setiap kecamatan. Di Kecamatan Manatuto, hampir seluruh penduduk dipaksa pindah. Di Kecamatan Laclubar, sekitar setengahnya dipindahkan paksa, sementara di Soibada hanya sedikit yang dipaksa pergi dari rumahnya. Komunikasi pribadi dengan mantan staf UNAMET Manatuto, João Pequinho, Oktober 2002. 80


173

Pembunuhan-pembunuhan terjadi segera sesudah itu. Di antara mereka yang dibunuh adalah Abílio Amaral, seorang mahasiswa dan pendukung kemerdekaan yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Manatuto. Amaral dilaporkan dibunuh di dalam atau di dekat basis TNI di desa Ailili di Kecamatan Manatuto, setelah ditahan oleh tentara pada 10 September. Dua orang saksi yang melihatnya di basis TNI setelah 10 September menyatakan bahwa wajahnya memar dan bengkak, tampaknya akibat pukulan. Pada 4 Oktober 1999 saksi lain melihat mayat tergeletak di belakang kamp TNI itu, dan meyakini bahwa itu adalah jenazah Abílio Amaral.81 Pada bulan September 2000, perwira Polisi Sipil UNTAET dilaporkan menemukan satu kuburan, dan mungkin lebih, di belakang barak TNI di wilayah yang sama.82 Korban lain dalam kekerasan sesudah pemungutan suara adalah António (Pinto) Soares, seorang anggota kelompok pemuda klandestin, yang ditembak dan dibunuh oleh prajurit-prajurit dari Kodim Manatuto pada 11 September. Segera setelah hasil pemungutan suara diumumkan, Soares pergi ke bukit-bukit di luar Manatuto bersama istri dan seorang anak kecil. Dini hari 11 September ia kembali ke kota dengan sekelompok pemuda klandestin untuk mencari makanan bagi mereka yang bersembunyi di bukit-bukit. Saat kembali pada hari yang sama Soares dan dua orang lainnya (João Pequinho dan Marito Lay), semuanya membawa karung beras besar, disergap dari belakang oleh tiga prajurit Kodim Manatuto. António Soares dijatuhkan dengan sebuah peluru di kepalanya.83 Manatuto juga menderita akibat amukan anggota Batalyon Infantri 745 TNI, ketika mereka bergerak dalam konvoi dari basisnya di Lautem menuju Dili pada 20-21 September (Lihat Studi Kasus: Amuk Batalyon 745). Dalam minggu-minggu pertama September anggota batalyon itu membunuh setidaknya 21 orang. Beberapa dari pembunuhan ini terjadi di dekat desa Laleia, di Kabupaten Manatuto. Mereka yang meninggal mencakup tiga orang laki-laki, yang jelas tidak bersenjata, yang dibunuh dalam serangan di sisi timur jembatan Laleia, dan seorang laki-laki lagi, yang diduga pejuang Falintil, yang ditikam dan ditembak oleh prajurit yang kemudian memotong salah satu telinganya. Tiga orang lainnya, termasuk seorang perempuan, yang dilaporkan ditahan dekat Laleia, dipukuli kemudian diserahkan kepada prajurit di Kodim Manatuto. Mereka tidak pernah kelihatan lagi dan tampaknya mereka dibunuh.84

9.11 Manufahi Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi: Jumlah yang dibunuh:

(Kodim 1634) Mayor Drs. H.M. Sinaga Nazario José Tilman de Andrade Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rahim ABLAI 27 orang

Manufahi tidak banyak mengalami kekerasan dibadingkan kabupaten81

UNTAET, Manatuto District Civpol, “History of Manatuto District 1999,” 26 Oktober 2000. UNTAET, DHRO-Manatuto, “Report of the District Human Rights Officer for Manatuto covering the period 11-28 September 2000.” 83 João Soares Reis Pequinho, “Situasi keamanan di Manatuto kota berubah drastis dari keadaan yang aman ke keadaan yang menyeramkan,” Dili, 16 Oktober 2002. 84 UNTAET, SCU, “Synopsis in Respect to TNI 745 Bat allion and the Murder of Sander Thoenes,” 9 September 2001. 85 Kecuali disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, DHRO-Manufahi, “Manufahi,” Juni 2002; UNTAET, DHRO-Manufahi, “Manufahi Human Rights Events Timeline,” Februari 2001; dan UNTAET, DHRO-Manufahi, “The Situation in Turiscai,” Februari 2001. 82

174


kabupaten lain sepanjang tahun 1999, tetapi pelanggaran terhadap hak asasi manusia di sana tetap signifikan. 85 Setidaknya 27 orang dibunuh selama 1999, ribuan lainnya diungsikan paksa ke Timor Barat, dan ada kehancuran harta benda yang besar.

Milisi dan Pihak Berwenang Para pelaku kekerasan di Manufahi terutama adalah anggota milisi setempat, ABLAI, yang dibentuk Maret 1999. Akan tetapi, pasukan TNI bertanggungjawab langsung atas setidaknya tiga pembunuhan dan secara tidak langsung terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia yang lain. Sebagian besar dari mereka yang dibunuh adalah pendukung kemerdekaan, tetapi dua orang adalah milisi prootonomi. Semua pembunuhan yang diketahui, kecuali tiga, terjadi di Kecamatan Same, sementara sebagian besar wilayah kabupaten ini tidak mengalami jenis-jenis kekerasan yang hebat. Kekerasan serius dilaporkan terjadi di Manufahi pada awal November 1998, beberapa waktu sebelum kekerasan dimulai di wilayah lain di Timor Timur. Kekacauan dimulai di kecamatan Alas ketika pejuang Falintil membunuh tujuh orang prajurit TNI dalam rentang waktu dua minggu. Dalam satu operasi yang mendahului kekerasan selama 1999, pasukan TNI (termasuk unsur-unsur Batalyon 744, Kodim dan Koramil) bergabung dengan kekuatan milisi dan kesatuan-kesatuan pembantu untuk melancarkan serangan pembalasan yang besar terhadap orangorang yang diduga pelaku, dan terhadap masyarakat yang dianggap mendukung mereka. Di masa awal operasi, sekitar dua lusin orang ditahan, sembilan orang dipukuli atau disiksa, dua orang dipukuli hingga mati, dan sekitar 1.000 penduduk mengungsi. Dalam minggu-minggu berikutnya, lebih dari 13 orang diyakini telah dibunuh, semuanya dikenal sebagai orang perlawanan. Kelompok-kelompok yang bergabung dengan TNI dalam operasi November 1998 adalah pendahulu dari ABLAI, milisi yang dibentuk awal 1999. Banyak pemimpin kunci ABLAI adalah anggota Garda Paksi, yang dibentuk 1995, atau anggota kesatuan bantuan angkatan darat yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kesatuan bantuan ini biasanya dikenal sebagai ‘Tentara Tiga Minggu,’ suatu sebutan merujuk pada kenyataan bahwa anggota-anggotanya menjalani latihan selama tiga minggu yang dipimpin oleh Kopassus di basis Batalyon 744 di Aileu pada tahun 1995. Seperti milisi-milisi lain di Timor Timur, ABLAI memiliki hubungan dekat dengan pihak berwenang militer dan sipil. Lapisan atas pimpinan ABLAI memiliki hubungan yang sudah lama dengan Kopassus serta kesatuan-kesatuan dan perwira-perwira TNI yang lain. Komandan ABLAI, Nazario Corte Real, misalnya, telah bekerja untuk Kopassus selama bertahun-tahun, dan telah menjalani latihan ‘Tentara Tiga Minggu’ pada 1995. Orang kedua dalam komando ABLAI, Francisco Capella Ferrao, bahkan lebih lama bekerja dengan TNI, menurut beberapa keterangan sejak akhir dasawarsa 1970-an. Pada 1999, penghubung utama ABLAI dan Kopassus adalah seorang anggota milisi (yang mungkin juga seorang personil Kopassus) bernama Nelson de Araújo. Selain keterlibatannya dalam sejumlah tindak kekerasan tahun 1999, de Araújo dituduh terlibat dalam pembunuhan terhadap seorang penjaga perdamaian asal Nepal di Suai pada Agustus 2000. 86 Tokoh kunci di pihak TNI adalah Komandan 86 Pada bulan Maret 2003, para penyelidik Kejahatan Berat hanya sedikit menemukan bukti untuk mendukung tuduhantuduhan ini dan melepaskan Nelson de Araújo dari tahanan. Namun kegagalan untuk menemukan bukti bisa jadi berhubungan dengan fakta bahwa penyelidikan di Distrik Manufahi, sampai tanggal tersebut, amat sangat terbatas.


175

Komando Rayon Militer (Danramil) di Alas, António Pereira. ABLAI juga memiliki hubungan dengan milisi di wilayah lain Timor Timur, dan melalui mereka memiliki hubungan pula dengan para pejabat militer. Upacara peresmian ABLAI diselenggarakan dalam bulan Maret 1999 di Same, dengan dihadiri oleh pemimpin terkenal Aitarak (dan sebelumnya Garda Paksi) Eurico Guterres, yang dikenal punya hubungan dekat dengan pimpinan militer. ABLAI juga mendapatkan dukungan aktif dari beberapa pejabat sipil setempat, termasuk Mattius da Silva, Kepala Desa Taitudak, dan Baltazar Doutel Sarmento, Kepala Desa Mahaquidan, keduanya terletak di Kecamatan Alas. Tetapi hubungan antara ABLAI dan pihak yang berwenang bukanlah sesuatu yang tanpa masalah. Khususnya, ada tanda-tanda perselisihan antara Bupati, Nazario Jose Tilman de Andrade di satu pihak dengan kepemimpinan ABLAI di pihak lain. Walaupun bekerja untuk pemerintah Indonesia, de Andrade dianggap moderat, atau bahkan pro-kemerdekaan, dan menentang penggunaan kekerasan oleh milisi. Menurut beberapa keterangan, para komandan ABLAI ingin membunuhnya, dan pemimpin BRTT Jaime da Costa; dan hampir pasti bahwa ketua FPDK menyembunyikan seorang pemimpin Fretilin, dan dengan begitu menyelamatkan nyawanya. Apa pun sebabnya, perselisihan itu tampak telah membatasi kekuatan dan keleluasaan ABLAI untuk beroperasi. Hal ini mungkin membantu menjelaskan mengapa kekerasan selama 1999 relatif kurang serius di Manufahi dibandingkan sejumlah kabupaten yang lain. Campur tangan pejabat-pejabat setempat lainnya, seperti Camat Same, Filomeno Tilman mungkin juga telah membantu membatasi kekerasan.

Peristiwa Utama Hak Asasi Manusia Kekerasan di Manufahi muncul dalam dua gelombang berbeda yang terjadi di tempat-tempat yang berbeda di dalam kabupaten ini. Gelombang pertama pada April 1999 terjadi di wilayah Orema. Gelombang kedua pada bulan September terpusat di wilayah Datino dan Betano. Pelanggaran berat yang pertama di tahun 1999 terjadi pada 21 Februari ketika tiga orang hilang setelah dibawa ke sebuah pos TNI di dekat pasar di kota Same. Ketegangan memuncak bulan Maret khususnya setelah Eurico Guterres mengunjungi wilayah itu pada 11 Maret. Mulai saat itu, milisi dan perwira TNI serta beberapa pejabat sipil berulang kali memberikan ceramah pada pertemuanpertemuan umum, dan mengeluarkan ancaman dan peringatan agar tidak memilih kemerdekaan. Ancaman umum yang disuarakan menjelang pemungutan suara adalah bahwa jika kemerdekaan menang, “darah akan mengalir dari barat sampai ke timur.” Pada 10 April, seorang pemimpin mahasiswa ditahan oleh milisi ABLAI dan dipukuli hingga babak-belur.87 Sekitar seminggu sesudahnya, dua orang milisi ABLAI dari Orema dibunuh ketika berada di Dili. Sebab kematian mereka belum jelas, tetapi para pemimpin milisi di Manufahi menuduh pihak pro-kemerdekaan yang membunuh mereka. Jenazah mereka dikembalikan ke Same oleh TNI dan dikuburkan di makam TNI pada pertengahan April. Pembunuhan dan pemakaman itu terjadi hanya beberapa hari sebelum Eurico Guterres berbicara di depan rapat umum pro-otonomi, di depan kantor Gubernur di Dili, dan mendesak yang hadir untuk melakukan tindakan terhadap para pendukung kemerdekaan. Pidato Guterres pada 17 April, diikuti tidak hanya oleh 87

Sebagian keterangan menyebutkan bahwa ia dibacok dengan parang.

176


amuk kekerasan milisi di Dili, tetapi juga dengan meningkatnya kekerasan milisi di Manufahi. Rumah-rumah sebagian besar tokoh pro-kemerdekaan di Kabupaten Manufahi dibakar. Karena ketakutan, banyak penduduk yang lari menyelamatkan diri ke gereja di Same, ke bukit-bukit atau ke tempat yang relatif aman di Dili. Setidaknya lima orang dibunuh dalam masa gelombang kekerasan pertama ini (17-25 April). Penduduk Orema, yang menjadi wilayah utama kegiatan milisi, juga melaporkan bahwa anggota ABLAI memaksa mereka dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan ternak babi, kuda, dan orang-orang perempuan. Seorang lakilaki dilaporkan dibunuh ketika anak perempuannya menolak pergi dengan milisi. Setelah membunuhnya, milisi itu mengambil paksa perempuan itu. Perempuan itu lalu melaporkan bahwa dirinya dipaksa menjadi budak milisi, dan bahwa dirinya diperkosa oleh milisi. Gelombang kekerasan kedua di Manufahi dimulai pada hari pemungutan suara, 30 Agustus, dan berlanjut selama hampir tiga minggu. Selama masa ini, setidaknya 15 orang dibunuh, dan ribuan lainnya dipindahkan dengan paksa. Kekerasan dimulai dengan penyiksaan, pembunuhan, dan pemenggalan kepala terhadap dua orang laki-laki pada 30 Agustus. Penggalan kepala dari dua orang tersebut dipertontonkan di hadapan umum, dengan maksud jelas untuk menyebar teror agar orang pergi ke Timor Barat. Taktik itu, bersama dengan pembakaran rumah-rumah dan bangunan-bangunan umum secara sistematis oleh pasukan-pasukan milisi, Polri, dan TNI (termasuk Batalyon 301), membuat banyak penduduk desa meninggalkan rumah mereka. Polanya agak berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain, tetapi ada pola umum di seluruh kabupaten ini yakni bahwa penghancuran paling buruk, dan jumlah pengungsian paling besar, terjadi di sepanjang jalan besar yang menghubungkan kabupaten ini dengan perbatasan. Desa-desa yang paling terpencil di kabupaten ini tidak mengalami kerusakan yang besar, karena milisi tidak mau bersusah-payah pergi ke sana, atau karena desa-desa itu merupakan basis Falintil. Kekerasan itu diakhiri dengan sebuah pembunuhan penutup. Di dekat Betano, sesaat sebelum berangkat dari Manufahi, milisi ABLAI membunuh lebih dari sepuluh orang dalam satu hari, 24 September. Saat pasukan INTERFET tiba, milisi telah pergi, demikian juga TNI, Polri, dan kebanyakan pejabat pemerintah sipil.

9.12 Oecussi Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi: Jumlah yang dibunuh:

(Kodim 1639) Letnan Kolonel Kamiso Miran; Letnan Kolonel Bambang Sungesti Filomeno Misquito da Costa Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Wilmar Marpaung Sakunar (Kalajengking) 170 orang

Kabupaten Oecussi termasuk yang paling banyak mengalami pelanggaran hak asasi manusia dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Timor Timur sepanjang tahun 1999. 88 Setidaknya 170 orang dibunuh selama tahun itu, dan sebagian besar pembunuhan terjadi pada minggu-minggu setelah pemungutan suara. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, ribuan orang meninggalkan rumah mereka dalam 88 Kecuali disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, DHRO-Oecussi, “Report on Human Rights Violations During 1999: Oecussi District,” November 2001; UNTAET, General Prosecutor, Indictment of Simao Lopes et al. (Kasus No. OE-12-99-SC), Dili, September 2001.


177

periode ini karena intimidasi dan kekerasan yang sistematis.

Milisi dan Pihak Berwenang Kekuatan utama milisi di Kabupaten Oecussi, Sakunar, dibentuk dan didukung kuat oleh TNI, Polri, dan pihak berwenang sipil. Sakunar dibentuk pada bulan April 1999 dengan dukungan penuh dari Gubernur Timor Timur Abílio Osório Soares, Bupati Dili Domingos Soares, dan dua komandan utama milisi di Timor Timur, João Tavares dan Eurico Guterres. Mulai dari saat dibentuk, Sakunar mendapatkan dukungan politik dan finansial dari Bupati Oecussi, Filomeno Misquito da Costa, Kapolres Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Wilmar Marpaung, dan yang paling penting, Dandim (sampai Agustus 1999) Letnan Kolonel Kamiso Miran dan penggantinya, Letnan Kolonel Bambang Sungesti.89 Semua pejabat ini menghadiri upacara peresmian Sakunar pada 1 Mei 1999, yang dalam kesempatan ini para pendukung kemerdekaan diancam dan dipukuli di hadapan umum oleh milisi. Hubungan Sakunar dengan pihak berwenang resmi tidak berhenti di sana. Dalam kesaksian di hadapan pengadilan di Jakarta pada bulan April 2000, seorang mantan pemimpin Sakunar mengatakan bahwa ia telah menerima senjata dari dua orang perwira senior Kopassus, yang ia kenal sebagai ‘Bambang’ dan ‘Tatang.’90 Walaupun pengadilan tidak berusaha mengklarifikasi identitas para perwira itu, ada kemungkinan bahwa mereka adalah Mayor Bambang Wisnumurty, Kepala Seksi Intelijen Korem, dan Kolonel Tatang Zaenuddin, Komandan Sektor Tempur B. Kedua orang ini terlibat dalam penggalangan dan koordinasi milisi di tempattempat lain di Timor Timur. Para organisator dan pemimpin utama Sakunar, dan pemicu utama kekerasan masa sesudah pemungutan suara adalah personil aktif militer dan Polri serta pegawai negeri sipil. Mereka adalah Danramil Passabe, Antón(io) Sabraka; Babinsa dan pelatih militer di desa Passabe, Sersan Andre Ulan; pegawai negeri dan komandan umum Sakunar, Simão Lopes; Kepala Desa Passabe dan anggota Polri, Gabriel Colo; dan Kepala Desa Cunha, Laurentino Soares (alias Moko). Jaringan hubungan resmi ini, dan keanggotaan rangkap antara milisi dan badanbadan negara, memudahkan Sakunar beroperasi dengan kekebalan hukum, dan memastikan bahwa anggota-anggotanya memiliki sarana operasional dan logistik untuk melakukan pelanggaran sistematis hak asasi manusia.

Peristiwa Utama Hak Asasi Manusia Setidaknya 12 dan mungkin lebih banyak lagi orang dibunuh di Oecussi dalam periode pra-pemungutan suara, dan sejumlah kejadian serangan fisik, intimidasi serta penghancuran harta benda dilaporkan terjadi. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, para pemimpin dan aktivis CNRT menjadi sasaran tindakan-tindakan intimidasi dan kekerasan oleh kekuatan pro-otonomi, dan mereka termasuk di antara korban yang meninggal.91 Namun bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, Oecussi bukanlah pusat kegiatan militer atau milisi yang utama dalam periode praUNAMET dan periode UNAMET. Keadaan itu berubah secara dramatis pada hari-hari akhir sebelum pemungutan Letnan Kolonel Sungesti menggantikan Letnan Kolonel Kamiso Miran pada tanggal 9 Agustus 1999. Pemimpin milisi itu adalah Laurentino Moko. Karen Polglaze, “Timor militia leader back in court,” AAP, 10 April 2000. 91 Pada satu upacara umum di awal bulan Mei, para pemimpin CNRT dipaksa untuk ‘secara sukarela’ membubarkan organisasinya, dan menarik dukungan mereka pada kemerdekaan. 89 90

178


suara dan dalam periode segera setelah pemungutan suara, khususnya setelah kepergian personil UNAMET dan pengamat internasional lainnya pada awal September 1999. Dalam beberapa minggu berikutnya lebih dari 150 orang sipil dibunuh, sebagian dengan cara sangat mengerikan, dan membuat jumlah keseluruhan orang yang dibunuh di sana selama 1999 sedikitnya 170 orang. Selain itu, ribuan orang meninggalkan rumah mereka karena intimidasi dan kekerasan sistematis. Apa yang disebut sebagai pembantaian Passabe pada September 1999 adalah yang paling sistematis dari semua tindakan kekerasan yang dilakukan dalam periode sesudah pemungutan suara di Timor Timur. Dalam waktu tiga hari, mulai dari 8 hingga 10 September setidaknya 82 orang dibunuh. Semua korban adalah penduduk dari empat desa di Kecamatan Oesilo, bagian tenggara kabupaten ini. Sedikitnya 12 orang lainnya dibunuh bersama-sama di desa Maquelab, di pantai utara, dalam bulan Oktober. Hampir semua desa yang dijadikan sasaran diketahui sebagai basis pro-kemerdekaan, dan para korban sebagian besar adalah pemimpin atau pendukung kemerdekaan (Lihat Studi Kasus: Pembantaian di Passabe dan Maquelab). Jumlah korban yang sangat besar dan sifat sistematis dari pembunuhan di Passabe dan Maquelab tampaknya dapat dikaitkan dengan tiga faktor utama. Pertama, seperti yang sudah dikemukakan, kekuatan milisi didukung kuat oleh semua pejabat sipil, militer, dan kepolisian di Kabupaten Oecussi. Faktor kedua adalah kepergian lebih awal UNAMET dan personil internasional lainnya, dan kehadiran pasukan multinasional yang relatif lambat. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, personil UNAMET mendapatkan ancaman pada harihari awal September, yang membuat diambilnya keputusan untuk melakukan evakuasi ke Dili. Ini membuat Oecussi sepenuhnya tanpa pengamat internasional, suatu keadaan dalam mana TNI, Polri, dan milisi Sakunar bebas bertindak dengan impunitas penuh. Pasukan INTERFET mulai datang di Dili pada 20 September dan ditempatkan ke kabupaten-kabupaten lain pada hari-hari berikutnya, tetapi mereka belum tiba di Oecussi sampai tanggal 22 Oktober, yang sekitar waktu itu puluhan penduduk sipil telah dibunuh. Faktor ketiga yang terkait adalah kedekatan Kabupaten Oecussi dengan wilayah Indonesia, dan letaknya yang terkucil dari wilayah Timor Timur yang lain. Sebagai kantong yang dikelilingi dari arah timur, barat, dan selatan oleh Timor Barat Indonesia, dan dibatasi oleh laut di utara, kabupaten ini pada dasarnya terpisah dari wilayah Timor Timur yang lain. Posisi geografisnya berarti bahwa kekuatan TNI dan milisi dapat bergerak dengan mudah melintasi perbatasan masuk Indonesia, seperti yang mereka lakukan ketika berlangsungnya pembantaian Passabe.

9.13 Viqueque Dandim: Bupati: Kapolres: Milisi: Jumlah yang dibunuh:

(Kodim 1630) Letnan Kolonel Djoko Sukarsono; Letnan Kolonel Gustaf Hero Martinho Fernandes Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rahman Makikit, 59/75 Junior 8-30 orang

92 Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber sumber berikut ini: UNTAET, DHRO-Viqueque, “Human Rights Violations: Viqueque District,” [tanpa tanggal]; dan UNAMET, MLO-Viqueque, “Outline of Pro-Integration Militias in ViquequeArea,” 6 Agustus 1999, dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999.


179

Kabupaten Viqueque mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang lebih rendah dibandingkan sebagian besar kabupaten lain, tetapi tidak sepenuhnya terlepas dari kekerasan.92 Paling tidak 8 orang, tetapi mungkin sebanyak 30 orang, dibunuh pada tahun 1999, dan diperkirakan 10.000 orang dipindahkan secara paksa dari rumah-rumah mereka. Berkebalikan dari pola di tempat-tempat lain di Timor Timur, sebagian besar pembunuhan di Viqueque terjadi sebelum pemungutan suara. Penghancuran fisik sangat berbeda-beda di dalam kabupaten ini. Di beberapa wilayah 90% bangunan dihancurkan, sementara di wilayah lain hampir tidak ada penghancuran sama sekali.

Milisi dan Pihak Berwenang Dua kelompok milisi utama di Viqueque adalah Makikit dan 59/75 Junior. Bila dibandingkan dengan kelompok milisi di bagian barat, kedua milisi ini tidak begitu kuat. Di tiga dari lima kecamatan – Ossu, Uato Lari, dan Uato Carabau – tidak ada milisi. Menurut satu perkiraan di seluruh kabupaten ini pada pertengahan 1999 jumlah milisi kurang dari 100 orang. Kelemahan relatif milisi di Viqueque mungkin terkait dengan keberadaan Falintil yang kuat di sana, dan keengganan para camat maupun kepala desa dan warga biasa untuk menjadi milisi. Salah satu dari empat tempat pemusatan kekuatan Falintil adalah di Uai Mori yang terletak di perbatasan Viqueque, dan beberapa kecamatan dianggap sebagai basis Falintil. Juga ada beberapa indikasi bahwa sejumlah perwira TNI di Kabupaten Viqueque – dengan perkecualian perwira Kopassus dan Intelijen Militer – hanya memberikan dukungan terbatas kepada milisi, dan bahwa TNI dan Polri telah diinfiltrasi oleh pendukung kemerdekaan.93 Dandim kedua, yaitu Letnan Kolonel Gustaf Hero, mengambil sikap moderat dalam masa setelah pemungutan suara. Milisi Makikit khususnya aktif di Kecamatan Lacluta, yang sekaligus merupakan markasnya. Misalnya, pada bulan Agustus milisi ini melaksanakan operasi terhadap pengungsi dalam negeri yang berusaha kembali ke rumah mereka di wilayah tersebut. Kelompok milisi 59/75 Junior – yang mengambil nama dari tahun pemberontakan melawan Portugis yang gagal di Viqueque (1959), dan tahun invasi Indonesia ke Timor Timur (1975) – bermarkas di desa Beobe, di kota Viqueque. Walaupun aktif dalam periode pra-UNAMET, namun di sebagian besar periode UNAMET milisi ini tidak menonjol. Pertengahan Agustus milisi ini menjadi lebih agresif, mengintimidasi banyak penduduk setempat, dan menyerang kantor-kantor CNRT dan DSMPTT yang baru dibuka di kota Viqueque. Menurut banyak keterangan, milisi Viqueque didukung kuat oleh Bupati, Martinho Fernandes yang disebut-sebut pernah menjadi teman Prabowo Subianto, dan juga seorang anggota kehormatan Kopassus. Fernandes bahkan mengatakan kepada delegasi pengamat internasional pada 1999 bahwa ia menganggap milisi adalah unsur yang sah dari perjuangan pro-otonomi, walaupun ada kenyataan bahwa mereka bersenjata. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, pendanaan untuk milisi disalurkan melalui kantor Bupati. Milisi juga mendapat pelatihan dan dukungan logistik dari TNI, khususnya Kopassus. Menurut Perwira Penghubung Militer UNAMET yang ditugaskan di kabupaten ini, sejumlah kecil prajurit Kopassus beroperasi dalam setiap unit milisi, 93 Sampai dengan suatu hari pada bulan Agustus, Dandim adalah Letnan Kolonel Djoko Soekarsono (alias Joko Suharsoyo). Ia digantikan oleh Letnan Kolonel Gustaf Hero.

180


dan menjalankan fungsi komando dan kontrol, yang memungkinkan adanya koordinasi antar sub-unit dalam satu kelompok milisi dan dengan kelompok milisi yang lain. Unsur-unsur Kopassus juga dilaporkan secara rutin mengadakan latihan dengan milisi 59/75 Junior di basis milisi di desa Beobe, Kecamatan Viqueque Kota. Laporan seorang Perwira Penghubung Militer UNAMET pada 5 Agustus 1999 menyimpulkan bahwa “59/75 Junior adalah instrumen penindasan politik yang didukung dan kemungkinan dikendalikan oleh Kopassus.” 94 Beberapa perwira TNI dalam struktur komando teritorial, khususnya Seksi Intelijen Kodim, juga terlibat langsung dalam mengkoordinasi kegiatan milisi. Perwira yang paling terkemuka dan paling tinggi pangkatnya di antaranya: Kepala Seksi Intelijen Kodim, Letnan Yusuf Tandi; tiga bintara staf Intelijen Kodim, Sersan Andreas Prawin, Sersan Abdul Mansyur, dan Sersan Gabriel Tahu; dan Danramil Lacluta, Sersan Mayor Nicodemus Y.Y. , yang telah bertugas selama tujuh tahun dalam pasukan Kopassus sebelum menjadi Danramil. Selain pendanaan resmi dan pelatihan, ada bukti kuat bahwa milisi di Viequeque menerima senjata dari pihak berwenang militer Indonesia. Para Perwira Penghubung Militer UNAMET menyaksikan milisi di Viqueque memanggul berbagai jenis senjata api modern, termasuk senapan otomatis SP-1, dan pistol. Bupati mengaku kepada para pengamat internasional (IFET) bahwa 59/75 Junior memiliki senjata. Seorang mantan anggota milisi 59/75 Junior mengatakan kepada para penyelidik bahwa dua bintara Intelijen Kodim yang namanya sudah disebut di muka (Sersan Gabriel Tahu dan Sersan Andreas Prawin) telah mengatur 12 kotak senjata untuk dikirim kepada milisi di Beobe pada 8 Maret 1999. Saksi yang lain mengatakan bahwa 60 pucuk senjata disimpan di markas Kodim di Dilor, dan dibagikan pada malam hari oleh Danramil, Sersan Mayor Nicodemus Y.Y. Akhirnya, milisi di Viqueque juga mendapat dukungan tidak langsung dari Batalyon 406, batalyon tempur yang ditempatkan di kabupaten ini. Sementara hanya sedikit bukti langsung tentang hubungan Batalyon 406 dan milisi, pada awal Agustus para Perwira Penghubung Militer UNAMET menyimpulkan bahwa kesatuan militer itu mungkin telah membangun hubungan ‘yang bersahabat’ dengan mereka. Laporan itu menyimpulkan, “sangat tidak mungkin bahwa Komandan BTT 406 Letnan Kolonel Sony tidak mengetahui kegiatan 59/75 mengingat ia demikian menonjol dalam urusan-urusan setempat.” 95

Peristiwa Utama Hak Asasi Manusia Dalam bulan-bulan pertama 1999 hanya ada beberapa pelanggaran hak asasi manusia di Viequeque, tetapi pelanggaran mulai lebih sering terjadi dan lebih berat seiring dengan dimulainya perekrutan milisi pada bulan Maret. Pada 20 Maret, setelah berkumpul di pos TNI di Dilor, Kecamatan Lacluta, milisi yang baru direkrut menyerang orang-orang di desa-desa sekitarnya, memukuli dan mengancam mereka yang dianggap mendukung kemerdekaan. Sekitar 160 orang ditahan sebentar di Koramil Dilor oleh TNI dan milisi Makikit, dan diperkirakan 500 orang dari wilayah tersebut meninggalkan rumah mereka karena ketakutan, dan mengungsi sampai 20 km jauhnya. Kekerasan semakin meningkat bulan April, ketika milisi melancarkan operasi intimidasi terhadap orang-orang yang diduga tokoh pro-kemerdekaan di 94 UNAMET, MLO-Viqueque, “Outline of Pro-Integration Militias in Viqueque Area,” 6Agustus 1999. Aitarak dilaporkan memberikan bantuan pelatihan milisi di kawasan Dilor, dan para Perwira Penghubung Militer UNAMETyakin bahwa mungkin milisi itu melakukannya sebagai satu organisasi samaran bagi Kopassus/SGI. 95 UNAMET, MLO-Viqueque, “Outline of Pro-Integration Militias in V iqueque Area,” 6 Agustus 1999.


181

Kecamatan Lacluta dan Kecamatan Viqueque. Dalam satu insiden di Kecamatan Viqueque, pada 18 April, milisi 59/75 menculik 18 pemuda yang mereka curigai mendukung Falintil. Namun, kekerasan paling buruk terjadi dalam bulan Mei. Menurut seorang mantan anggota milisi, setidaknya 14 orang dibunuh oleh milisi dalam dua kejadian terpisah, yaitu pada 2 Mei dan 13 Mei, dan jenazah mereka dikuburkan di pekuburan Beobe, Viqueque Kota. Penyelidik-penyelidik PBB kemudian menemukan sebanyak 18 makam di pekuburan tersebut, yang mereka yakini berisi tubuh dari orang-orang yang dibunuh pada bulan Mei 1999. Pemeriksaan terhadap jenazah mereka mengungkap bahwa sebagian telah dibunuh dengan cara yang luar biasa dan mengerikan – sebatang tulang binatang ditusukkan ke langit-langit mulut hingga menembus otak para korban. Pada 30 Mei, 13 orang laki-laki dari Lacluta ditahan dengan tuduhan membantu Falintil. Mereka kemudian dipukuli dengan pipa dan kayu panjang. Pemukulan tersebut dilaporkan dilakukan di markas Koramil, di bawah pengawasan Danramil Lacluta, Sersan Mayor Nicodemus Y.Y. Kegiatan milisi berkurang secara berarti seiring dengan penempatan UNAMET dan para pengamat internasional di bulan Juni. Dalam masa tiga bulan berikutnya suasana relatif tenang. Perkecualian paling serius terhadap keadaan itu terjadi pada 10-11 Agustus di kota Viqueque. Pada 10 Agustus, Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT) secara resmi membuka kantornya di kota ini. Senja harinya, sekelompok milisi tiba di kantor itu dengan mengendarai beberapa sepeda motor dan truk dan mulai menembakkan senjatanya ke arah bangunan itu; tidak kurang dari 14 lubang peluru kemudian ditemukan di atap. Pada hari yang sama, dua mahasiswa anggota CNRT dituduh mencuri sebuah sepeda motor dan ditahan oleh TNI. Pada hari berikutnya, 11 Agustus, kantor CNRT dan kantor DSMPTT diserang oleh milisi bersenjata. Petugas TNI dan Polri tidak menghentikannya. Kenyataannya, ada sejumlah saksi yang melihat beberapa prajurit TNI berjalan dengan tiga orang milisi di luar kantor DSMPTT. Kemudian pada hari yang sama sekelompok milisi bersenjata yang didukung oleh prajurit TNI, mengambil posisi di seberang sungai berhadapan dengan sekelompok mahasiswa. Anggota milisi (dan mungkin prajuritprajurit TNI) menembakkan senjata, membunuh seorang mahasiswa. Dua orang pemuda dibunuh kemudian pada hari yang sama oleh milisi, dan tiga orang terluka.96 Akibat dari kejadian-kejadian ini, sebagian besar anggota DSMPTT dan CNRT meninggalkan kota Viqueque; banyak penduduk di desa-desa yang berdekatan juga meninggalkan rumah mereka. Dalam dua minggu selanjutnya terjadi peningkatan intimidasi milisi di sejumlah kecamatan, dengan ancaman bahwa jika pro-otonomi kalah akibatnya akan lebih buruk lagi. Menurut satu perkiraaan, operasi teror itu mendorong sekitar 1.700 orang mengungsi pada akhir Agustus. Walaupun ada ancaman-ancaman ini, dan serangan-serangan serius pada pertengahan Agustus, periode sesudah pemungutan suara di Viqueque hampir bebas dari kekerasan, dengan hanya ada dua orang yang dilaporkan terbunuh. Situasi yang unik ini mungkin berhubungan dengan kelemahan relatif milisi di kabupaten ini, dan kuatnya Falintil. Sikap moderat Dandim yang baru, Letnan Kolonel Gustaf Hero, bisa jadi merupakan satu faktor. Dalam suatu pertemuan yang 96 Tiga orang yang meninggal diidentifikasi sebagai: Rogério Soares (alias Rogério Amaral), Carlos Sarmento, dan Mariano Soares Pinto (alias Mariano Gusmão).

182


diadakan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara, Letnan Kolonel Gustaf Hero dilaporkan mengumpulkan kedua belah pihak dan meminta mereka menghormati hasil pemungutan suara, dan tidak melakukan kekerasan. Ia juga mengatakan akan berusaha mencegah kekerasan di masa sesudah pemungutan suara. Walaupun demikian, pasukan milisi dan TNI melakukan penghancuran di beberapa wilayah, dan sebanyak 10.000 penduduk meninggalkan Kabupaten Viqueque karena ketakutan.

183

10. Studi Kasus: Insiden Hak Asasi Manusia

Realitas kekerasan yang mengerikan di tahun 1999 hampir mustahil dipahami. Dalam satu laporan yang dikeluarkan segera setelah mengunjungi Timor Timur di akhir tahun 1999, Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor Timur mengemukakan bahwa para anggotanya telah “dihadapkan pada kesaksiankesaksian yang melampaui imajinasi mereka.”1 Bab ini bertujuan memberikan pemahaman terbatas tentang kenyataan yang mengerikan tersebut, dengan mengungkapkan kembali secara rinci lima belas insiden utama hak asasi manusia tahun 1999. Beberapa kasus yang diperiksa di sini – seperti pembantaian di Gereja Liquiça dan di Gereja Suai – relatif sudah diketahui dengan baik dan menjadi fokus proses hukum. Sementara kasus-kasus yang lain kurang diketahui, setidaknya di luar Timor Timur. Kasus-kasus ini dimasukkan di sini karena kasus-kasus ini adalah bagian dari jalinan kekerasan dan penderitaan, dan seperti kasus-kasus lain yang terkenal, kasus-kasus ini memberikan pemahaman yang berharga mengenai pola umum kekerasan dan pertanggungjawaban yang dibahas di bagian lain dalam laporan ini.

10.1 Pembantaian di Gereja Liquiça (6 April 1999) Salah satu insiden kekerasan yang paling awal dan paling mengejutkan di tahun 1999 adalah pembantaian terhadap sebanyak 60 orang pengungsi di gereja Katolik di kota Liquiça pada tanggal 6 April.2 Serangan itu juga memberikan beberapa bukti terkuat tentang hubungan erat antara milisi dan pihak berwenang militer dan sipil. Pembantaian di Gereja Liquiça terjadi dengan latar belakang meningkatnya kekerasan milisi di kabupaten ini. Pada hari-hari sebelum pembantaian, anggotaanggota milisi BMP, bersama dengan prajurit TNI dan Polri telah menyerang dan menahan sejumlah pemimpin CNRT yang dikenal di Kecamatan Liquiça dan Kecamatan Maubara, tempat BMP berbasis. Selama serangan-serangan itu terjadi, pada tanggal 4 dan 5 April, puluhan rumah dibakar dan sejumlah penduduk sipil dibunuh. Karena ketakutan oleh kekerasan yang meningkat, penduduk Liquiça dan 1 United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, “Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General,” Januari 2000, paragraf 34. 2 Kecuali jika dinyatakan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut: KPP-HAM, “Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor” (internal), Jakarta, Januari 2000; Kesaksian Pastor Rafael dos Santos, direkam dan dikompilasi di Sydney,Australia pada tanggal 27-28 Oktober 1999; UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., Dili [tanpa tanggal]; dan Polda Timor Timur, Direktorat Reserse, “Laporan Penanganan Kasus Liquisa” (No. R/355/IV/1999/Ditserse), Dili, 15 April 1999.

184


Maubara mulai mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman, termasuk kompleks gereja Katolik. Suara tembakan senjata otomatis selama satu jam di siang hari tanggal 5 April, yang disusul kedatangan ratusan anggota milisi BMP, semakin mendesak mereka untuk pergi menyelamatkan diri. Menjelang petang, sekitar 2.000 orang, banyak dari mereka adalah perempuan dan anak-anak kecil, telah mengungsi di kompleks gereja. Beberapa berada di dalam gereja itu sementara yang lain berada di kediaman pastor setempat, Pastor Rafael dos Santos, yang bersebelahan dengan gereja. Di luar kompleks gereja, para anggota milisi BMP dan prajurit TNI berkeliaran di jalan-jalan kota Liquiça, untuk mencari para pemuda dan pemimpin prokemerdekaan. Beberapa anggota milisi dan prajurit tentara berkumpul di luar gereja dan menembak-nembakkan senjatanya ke udara mengancam. Para pengungsi yang ketakutan untuk kembali ke rumah mereka memilih tinggal dan menginap di gereja. Pada pagi keesokan harinya, 6 April, para anggota milisi BMP yang bersenjatakan parang, pisau, tombak, dan berbagai macam senjata api berkumpul di luar gereja. Yang juga hadir di tempat kejadian adalah pasukan TNI dari Kodim Liquiça, Koramil Maubara, ‘Satgas Tribuana’Kopassus, dan Batalyon 143. Sepanjang pagi para anggota BMP dan beberapa prajurit mengejek dan mengancam para pengungsi, menyuruh mereka untuk ‘menyerah.’ Menurut pastor paroki, Pastor Rafael, para anggota BMP mengancam pengungsi dengan mengatakan bahwa dua kelompok milisi lain (Mahidi dan Halilintar) akan bergabung dengan mereka pada pukul 10 pagi, dan mereka semua akan menyerang gereja. Selain melontarkan ancaman-ancaman, beberapa anggota milisi melempari dengan batu, yang mengakibatkan luka dan merusak kendaraan di halaman gereja. Beberapa anggota milisi juga menembakkan senjata rakitannya ke udara. Namun para prajurit TNI sama sekali tidak turun tangan. Sekitar 15 petugas polisi dari Polres Liquiça dan satu peleton Brigade Mobil (Brimob) Dili juga ditugaskan di tempat kejadian, sepertinya untuk melindungi pengungsi. Namun beberapa jam sebelum serangan, para polisi terlihat berbincangbincang akrab dengan para anggota milisi bersenjata, yang saat itu sudah berjumlah ratusan. Seperti prajurit-prajurit TNI, prajurit Brimob dan Polri ini tidak berusaha menangkap atau melucuti para anggota milisi, atau mencegah mereka mengancam orang-orang yang berada di dalam gereja. Petugas Polri di tempat kejadian bukannya berusaha membubarkan milisi malah menuntut agar Pastor Rafael menyerahkan dua orang pemimpin pro-kemerdekaan – Kepala Desa Dato, Jacinto da Costa Pereira, 3 dan seorang lelaki lain. Pastor Rafael menjelaskan bahwa satu orang yang diminta tidak ada di tempat, dan ia menolak menyerahkan Jacinto da Costa Pereira kepada Polisi karena ia takut Jacinto akan dibunuh. Pastor itu juga menolak pernyataan, yang dibuat oleh para petugas Brimob dan milisi, bahwa Jacinto da Costa Pereira membawa sepucuk senjata ke dalam gereja. Tidak bertindaknya Polri dan TNI di tengah meningkatnya kekerasan milisi sebenarnya tidak mengejutkan. Seperangkat bukti penting mengarah pada kesimpulan bahwa berkumpulnya para milisi di Liquiça, dan serangan terhadap pengungsi, merupakan bagian dari rencana yang terorganisir dengan baik, yang digerakkan oleh para pejabat tinggi militer dan sipil. Saat kejadian berlangsung, Dandim Letnan Kolonel Asep Kuswadi dan Bupati Leoneto Martins, berkali-kali rapat dengan komandan-komandan penting TNI, Kopassus, Polri, dan BMP. Dalam salah satu rapat tersebut, yang dipimpin oleh Dandim pada pagi hari 3

Laporan KPP-HAM menyebut namanya sebagai Jacinto da Costa Conceição.

10. Studi Kasus: Insiden Hak Asasi Manusia yang Penting

185

tanggal 6 April, para prajurit TNI diperingatkan akan kemungkinan adanya serangan milisi terhadap para pengungsi dalam negeri, tetapi mereka tidak diberi perintah untuk mencegahnya, atau melindungi orang-orang yang berada di kompleks gereja. Dalam rapat lain pada hari yang sama, Bupati dan Komandan BMP, Manuel de Sousa, memberitahu para pemimpin milisi bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk menyerang gereja dan siap membunuh setiap pengungsi yang berusaha melarikan diri. Rapat terakhir di Kodim Liquiça, yang diadakan sesaat sebelum serangan, dihadiri oleh para pemimpin sipil dan militer yang paling penting di tingkat kabupaten dan provinsi. Mereka antara lain adalah: Wakil Danrem Timor Timur, Kolonel Mudjiono; Komandan Satgas Tribuana VIII Kopassus, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat; Dandim Liquiça, Letnan Kolonel Asep Kuswadi; Bupati, Leoneto Martins; dan Kepala Kepolisian Resor, Letnan Kolonel Adios Salova. Segera setelah pertemuan tersebut berakhir, antara pukul 12 dan 1 siang, satu tembakan terdengar di sekitar gereja.4 Para prajurit Brimob dan milisi BMP mulai menembakkan senjata mereka ke arah kompleks, dan serangan dimulai. Milisi memimpin serangan, namun pasukan TNI dan Brimob berada dekat di belakangnya.5 Sebagian besar saksi mata mengatakan bahwa beberapa prajurit TNI dan Brimob bersiaga tanpa berbuat apa-apa dan membiarkan milisi menyerang, sementara yang lain aktif bergabung dengan milisi. Dakwaan yang dikeluarkan dalam kasus ini oleh Penuntut Umum UNTAET menyatakan bahwa “anggota-anggota TNI melepaskan tembakan ke arah kerumunan orang dan dengan membabi-buta membunuh sejumlah orang.”6 Pastor Rafael dos Santos, pastor paroki Liquiça, memberikan kesaksian di bawah ini mengenai awal terjadinya pembantaian: “… Saya mendengar tembakan dari kelompok Besi Merah Putih (BMP) dan Brimob di depan rumah paroki. Mereka menembak ke udara. Setelah itu anggota-anggota Besi Merah Putih dan Kodim masuk dan mengepung orang-orang yang berada di dalam kompleks gereja. Mereka mulai menembak siapa saja. Orang-orang yang didapati di luar gedung Paroki dibacok sampai jatuh … Anggota milisi didampingi oleh prajurit Kodim dan unsur-unsur Brimob. Mereka memasuki kediaman pastor dan mulai membunuh orang-orang dengan parang dan menembak orang-orang di dalam rumah. Pada saat itu masih ada perempuan, anak-anak, dan laki-laki di dalam kompleks. Mereka mulai membunuh yang laki-laki dulu karena mereka berada dekat pintu. Para laki-laki ini sebelumnya mendorong perempuan dan anak-anak ke belakang.”7 Pasukan Brimob membantu penyerangan dengan melemparkan gas air mata ke dalam rumah paroki, untuk memaksa pengungsi keluar dari tempat itu. Ketika 4 Menurut satu sumber, tembakan itu ditujukan ke arah pasukan Brimob oleh seorang BabinsaTNI dari Fatumasi, sebagai provokasi yang sengaja dimaksudkan untuk memancing penyerangan. 5 Tuduhan tentang keterlibatan langsung prajurit TNI di dalam penyerangan di Liquiça mungkin akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh satu memorandum kepada Jenderal Wiranto, dari Kepala Staf Kodam IX, Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon. Dalam memo tersebut, yang dilaporkan diserahkan sebagai bukti di dalam salah satu sidang pengadilan di Jakarta, Simbolon disebut telah menegaskan bahwa para prajurit Kopassus dan Kodim mendukung kekuatan pro-otonomi dan menembakkan senjata-senjata mereka selama berlangsungnya insiden tersebut. Lihat Suara Timor Lorosae, 11 September 2002. 6 UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., Dili, [tanpa tanggal], paragraf 112. 7 Kesaksian Pastor Rafael dos Santos, direkam dan dikumpulkan di Sydney,Australia tanggal 27 Oktober 1999, halaman 8.

186


mereka lari dari gereja, mereka dibacok dengan parang dan pisau, atau ditembak. Penjelasan Pastor Rafael selanjutnya: “Saya melihat para anggota Brimob memecahkan jendela rumah paroki dan melempar gas air mata berkali-kali ke dalam rumah paroki, sampai orang-orang yang berlindung di dalamnya keluar karena mereka tidak tahan dengan rasa pedih di mata mereka. Saat orangorang keluar dari rumah Paroki, milisi mulai membunuh laki-laki, tetapi mereka tidak membunuh perempuan dan anak-anak. Kaum perempuan dan anak-anak dibiarkan meninggalkan kompleks, sementara laki-laki dibacok sampai mati.”8 Ketika sebagian besar pengungsi telah meninggalkan gereja dan rumah paroki, anggota-anggota BMP, Polri, dan prajurit TNI, termasuk Sersan TNI Tome Diogo, masuk mencari yang masih tersisa di dalam. Mereka yang ditemukan langsung dibunuh. Pastor Rafael menggambarkan kejadian ini: “Setelah kami keluar dari rumah Paroki milisi Besi Merah Putih dan anggota Polres dan Kodim bergerak dari kamar ke kamar di dalam rumah Paroki menghancurkan barang-barang, mencari dan membunuh orang. Sejumlah pemimpin muda umat dari kaum prokemerdekaan Liquiça berusaha bersembunyi di atap rumah. Milisi menarik turun atap rumah Paroki. Mereka menarik turun orang-orang muda itu dan membunuh mereka.”9 Kesaksian Pastor Rafael, dan khususnya pernyataannya bahwa tentara dan polisi bergabung dalam serangan tersebut, telah dikonfirmasi oleh saksi-saksi yang lain. Bersaksi di pengadilan terhadap Letnan Kolonel Asep Kuswadi, Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova, dan Leoneto Martins pada bulan Juli 2002 di Jakarta, seorang yang selamat dari pembantaian mengatakan bahwa dirinya melihat para prajurit tentara dan polisi berseragam menembakkan senjata ke dalam kompleks gereja: “Semua tembakan diarahkan ke gereja,” katanya, dan yang menembak “bukan hanya polisi tetapi juga tentara.”10 Laporan resmi Polri tentang pembantaian di Gereja Liquiça menyatakan bahwa hanya lima orang terbunuh dalam serangan tersebut. 11 Penyelidikan independen menyatakan jumlah sebenarnya paling tidak 30, dan bisa jadi sebanyak 60 orang yang dibunuh.12 Namun, jumlah korban secara pasti belum diketahui karena mayat mereka yang terbunuh dibawa pergi dan dilenyapkan segera setelah pembantaian. Dalam pernyataan kepada para penyelidik, para saksi menunjukkan bahwa puluhan 8

Kesaksian Pastor Rafael dos Santos, halaman 8. Kesaksian Pastor Rafael dos Santos, halaman 9. 10 António Conceição Santos, dikutip dalam AFP, “Survivor Says Soldiers, Police Fired Shots at Refugee-filled Timor Church,” 17 Juli 2002. Saksi yang lain, bersaksi di pengadilan di Jakarta terhadap Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen, mengatakan di hadapan pengadilan, “Saya melihat tentara memasuki gereja dan mereka bersenjata.” Emilio Barreto, dikutip dalam Reuters, “Indonesian Soldiers Stormed Timor Church: Witness,” 31 Mei 2002. 11 Laporan tersebut disusun oleh Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Timor Timur, dan disampaikan kep ada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 15April 1999. Laporan tersebut adalah: Polda Timor Timur, Direktorat Reserse, “Laporan Penanganan Kasus Liquisa” (No. R/355/IV/1999/Ditserse), Dili, 15 April 1999. 12 Satu laporan UNTAETdari bulan Desember menunjukkan bahwa Civpol memiliki satu daftar nama 61 orang yang diduga dibunuh dalam insiden ini, dan menyatakan bahwa “sudah diterima secara umum bahwa jumlah seluruhnya mungkin sekitar 50-60 orang.” Lihat UNTAET, UNMO-Liquiça, “History of Liquiça District Through 1999,” Desember 1999, halaman 3. Dalam laporannya di bulan Januari, KPP-HAM Indonesia menyimpulkan dengan lebih hati-hati bahwa “sedikitnya 30 orang” telah dibunuh. Satu surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum UNTAET menyatakan bahwa “lebih dari seratus orang dibunuh atau dilukai” dalam insiden ini. Pastor Rafael yakin bahwa lebih dari seratus orang yang meninggal. 9


187

mayat diangkut ke dalam truk oleh para prajurit TNI dan anggota milisi dan dibuang atau dikubur di beberapa tempat. Seorang saksi menyatakan, misalnya, bahwa dirinya dan enam orang laki-laki lainnya menerima perintah dari Danramil (Sersan Mayor Carlos Amaral) dan Camat Maubara (José Afat) untuk membantu menguburkan lima mayat. 13 Menurut kesaksiannya, mayat-mayat itu dibawa ke Maubara dalam sebuah truk oleh para prajurit Kodim Liquiça pada malam tanggal 6 April, dan dikuburkan kemudian pada malam yang sama, dekat rumah seorang anggota Koramil Maubara.14 Kesaksian ini konsisten dengan satu laporan terpisah yang menyatakan bahwa sebuah truk yang mengangkut lima mayat dikemudikan dari Koramil Maubara ke pos BMP di jalan antara Liquiça dan Maubara, dan bahwa para milisi di pos tersebut kemudian diperintahkan untuk menggali lubang kubur yang berjarak 200 meter dari pos dan menguburkan mayat-mayat tersebut.15 Saksi lain, seorang mantan anggota milisi BMP, mengatakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia bahwa dirinya diperintahkan oleh seorang perwira TNI untuk membawa sebuah truk militer untuk mengangkut 15 mayat dari Liquiça ke danau Masin, satu rawa yang berada dekat jalan antara Liquiça dan Maubara. Setelah membuang mayat-mayat itu, saksi berkata, ia diperintahkan untuk kembali membawa truk tersebut ke Koramil Maubara.16 Komnas HAM juga menemukan bahwa sejumlah mayat telah dilemparkan ke laut di wilayah Kecamatan Maubara, dengan menggunakan tujuh truk dan empat jip.17 Penghilangan mayat secara sistematis seperti yang digambarkan dalam kesaksiankesaksian ini sepenuhnya sama dengan pola pembuangan mayat yang terjadi pada pembantaian di Gereja Suai pada 6 September, dan di kantor Kepolisian Resor Maliana pada 8 September. Bersama dengan bukti-bukti mendasar tentang keterlibatan TNI dan Polri dalam pembantaian itu sendiri, kehadiran para pejabat penting di tempat kejadian kejahatan, dan tanggungjawab para pejabat tersebut dalam membentuk dan mengkoordinasikan BMP, bukti penghilangan mayat ini membuat nyaris pasti bahwa pembantaian di Gereja Liquiça direncanakan oleh pihak-pihak berwenang TNI dan sipil tingkat tinggi.

10.2 Pembunuhan di Cailaco (12 April 1999) Beberapa dari pelanggaran hak asasi manusia yang paling luar biasa di tahun 1999 terjadi di Kabupaten Bobonaro, dimana paling tidak 229 penduduk sipil dibunuh dalam kekerasan politik, dan banyak lainnya menderita penyiksaan (termasuk pemerkosaan), pemukulan, penghancuran harta benda, dan pemindahan paksa. Semuanya kecuali sejumlah kecil korban adalah pendukung kemerdekaan. Para pelaku umumnya adalah anggota beberapa kelompok milisi yang beroperasi di 13 Dikutip dalam KPP-HAM, “Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor,” (internal), Jakarta, Januari, 2000, halaman 17. 14 Para tentara yang diduga membawa mayat-mayat itu ke Maubara adalah Sersan Tome Diogo dan Sersan Jacob. KPPHAM, “Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor,” (internal) Jakarta, Januari 2000, halaman 17. 15 Ini juga konsisten dengan kesaksian bahwa Sersan TNI Tome Diogo mengendarai sebuah truk yang mengangkut lima mayat ke rumah sakit di Liquiça pada malam hari tanggal 6April 1999, sebelum mengemudikan truk itu lagi dengan mayatmayat yang masih berada di dalamnya. Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., Dili, [tanpa tanggal], paragraf 120. 16 KPP-HAM, “Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in EastTimor,” (internal) Jakarta, Januari 2000, halaman 18. 17 KPP-HAM, “Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in EastTimor,” (internal) Jakarta, Januari 2000.

188


kabupaten ini, tetapi dalam banyak kasus, pelaku utamanya adalah para perwira dan prajurit TNI. Satu contoh yang paling jelas dari pola umum ini terjadi di Kecamatan Cailaco pada tanggal 12 April 1999.18 Dalam dua kejadian terpisah pada hari yang sama, prajurit-prajurit TNI dan milisi menangkap dan dengan sengaja mengeksekusi tujuh orang. Mereka yang meninggal diidentifikasi sebagai: Carlito Mau Leto (32 tahun), Domingos Resi Mau (29 tahun), João Evangelista Lima Vidal (40 tahun), Paulino Soares (34 tahun), José Pau Lelo (37 tahun), António Soares (45 tahun), dan Manuel Maulelo Araújo. Menurut satu surat dakwaan yang diajukan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat Timor-Leste, 19 ketujuh pembunuhan ini dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan sejumlah pejabat senior militer dan sipil, termasuk di dalamnya: Komandan Distrik Militer (Dandim) Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Perwira Seksi Intelijen (Pasi Intel) Letnan Sutrisno; Bupati, Guilherme dos Santos; komandan milisi, João Tavares; dan Ketua FPDK Kabupaten Bobonaro, Jorge Tavares. Surat dakwaan ini juga menyebut Letnan Sutrisno sebagai salah satu pelaku langsung dalam tujuh pembunuhan tersebut. Menurut beberapa keterangan, pembunuhan Cailaco merupakan tindakan pembalasan terhadap pembunuhan tokoh pro-otonomi setempat, Manuel Gama, dan setidaknya seorang prajurit TNI, dalam sebuah penyergapan di dekat desa Poegoa, Kecamatan Cailaco, pada pagi hari tanggal 12 April. Gama yang juga Kepala Keuangan pemerintah Kabupaten dan belakangan diangkat menjadi wakil ketua FPDK di Maliana, sedang berkendaraan dari Cailaco ke Maliana dengan pengawalan beberapa prajurit TNI ketika serangan terjadi. Ia dan salah satu prajurit TNI ditembak dan dibunuh dalam jarak dekat, sementara seorang prajurit TNI lainnya dilaporkan selamat dari penyergapan. Sampai dengan awal tahun 2003, identitas para pembunuh Manuel Gama masih belum ditetapkan. Beberapa penduduk menyatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh seorang anggota milisi Halilintar, sebagai satu dalih terencana untuk tindakan menghatam para pendukung kemerdekaan, yang kemudian menyusul. Sementara yang lain meyakini bahwa penyergapan dan pembunuhan tersebut merupakan kerja dari para pejuang Falintil, yang telah beroperasi di wilayah tersebut dalam beberapa bulan sebelumnya. Siapapun pelakunya, serangan itu memang menjadi pemicu sebuah operasi pembalasan dalam mana para penduduk setempat ditahan, dipukuli, dipindahkan dengan paksa, dan dibunuh oleh para prajurit TNI dan anggota milisi Halilintar. Setelah mengetahui kematian Manuel Gama, komandan pos SGI di Marco, Mahalan Agus Salim, memerintahkan prajurit TNI dan milisi Halilintar untuk melacak pelakunya.20 Beberapa tim prajurit dan milisi kemudian menyebar ke desadesa di wilayah sekitar tempat penyerangan, mencari tersangka pembunuh. 21 Sepanjang masa pembersihan awal ini sekitar 30 orang penduduk, termasuk perempuan dan anak-anak, ditahan dan dipaksa berbaris menuju markas Koramil 18 Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini berdasarkan pada UNTAET, DHRO-Bobonaro, “Bobonaro District 1999 report,” September 2002. 19 Surat dakwaan diajukan pada 3 Februari 2003. 20 East Timor, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Cailaco Indictment, paragraf 44. 21 Surat dakwaan Cailaco menggambarkan operasi tersebut sebagai berikut: “Pada tanggal 12April 1999, para anggota TNI dan milisi Halilintar menyerang penduduk sipil di Kecamatan Cailaco yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan. Serangan ini merupakan bagian integral dari operasi kekerasan yang sedang berjalan terhadap penduduk sipil Timor Timur.” Cailaco Indictment, paragraf 42.


189

di Marco. Perempuan dan anak-anak ditahan secara terpisah selama empat hari sebelum kemudian dibebaskan. Beberapa dari laki-laki yang ditahan – termasuk Carlito Mau Leto dan Domingos Resi Mau yang belakangan dibunuh – mengalami pemukulan yang parah selama dalam penahanan. Pemukulan dimulai setelah perintah diterima dari Kodim di Maliana dan dari komandan milisi João Tavares.22 Menurut surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat: “Para tahanan diperintahkan untuk berbaring di lantai dan TNI dan anggota milisi yang hadir menghantam mereka dengan tinju dan sepatu bot. Mereka juga dipukuli dengan popor senapan ketika ditanyai tentang pembunuhan terhadap Manuel Gama.”23 Sejumlah tahanan dibebaskan, tetapi beberapa tetap berada dalam penahanan di Marco. Dua lainnya – Carlito Mau Leto dan Domingos Resi Mau – dibawa ke tempat pembunuhan Manuel Gama, dekat desa Poegoa. Para prajurit dan anggota milisi juga sudah membawa tiga penduduk desa lainnya ke tempat itu, dan mulai memukuli dan menginterogasi mereka tentang pembunuhan terhadap Manuel Gama.24 Para prajurit dan milisi yang berada di tempat itu berada di bawah wewenang Letnan Sutrisno, Kepala Seksi Intelijen Kodim Bobonaro. Letnan Sutrisno hadir ketika para prajurit dan milisi memukuli para tahanan. Menurut beberapa saksi, ia juga menendang wajah dan badan salah satu tahanan ketika terbaring di tanah dengan tangan terikat.25 Setelah menerima kabar tentang kematian Manuel Gama, tokoh-tokoh senior TNI dan sipil di Maliana berkumpul di kantor Bupati untuk merencanakan tanggapan mereka. Mereka yang hadir mencakup: Dandim, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Bupati, Guilherme dos Santos; komandan milisi João Tavares; dan pimpinan FPDK kabupaten Bobonaro, Jorge Tavares. Menurut surat dakwaan, orang-orang tersebut membahas rencana untuk membunuh para anggota CNRT dan pegawai negeri sipil yang pro-kemerdekaan.26 Setelah rapat itu, kelompok tersebut bergerak dalam sebuah konvoi menuju ke dekat desa Poegoa tempat Manuel Gama dibunuh, dan dimana setidaknya lima orang laki-laki ditahan oleh para prajurit TNI dan anggota milisi. Di sanalah, menurut para saksi, tiga orang laki-laki yang sebelumnya dipukuli ditembak mati oleh prajurit-prajurit TNI. Keadaan di seputar pembunuhan ini tak meninggalkan keraguan bahwa ketiga orang itu dengan sengaja dieksekusi saat berada dalam tahanan, dan dengan kuat menunjukkan tanggungjawab langsung para perwira senior TNI dan komandan milisi, João Tavares. Segera setelah mereka tiba di tempat pembunuhan, komandan milisi João Tavares dilaporkan berjalan ke arah salah satu tahanan dan berkata: “Orang-orang ini sudah menerima uang dari pemerintah, tetapi memberi makan Falintil. Kita harus bunuh orang-orang ini.”27 Mengikuti perintah ini, beberapa prajurit TNI menyeret ketiga tahanan – Carlito Mau Leto, Domingos Resi Mau, dan João Evangelista Lima Vidal – ke puncak sebuah bukit terdekat. Mereka diikuti Letnan Sutrisno, yang membawa 22

Cailaco Indictment, paragraf 46-50. Cailaco Indictment, paragraf 51. 24 Cailaco Indictment, paragraf 57-59. 25 Cailaco Indictment, paragraf 66. 26 Cailaco Indictment, paragraf 73. 27 Cailaco Indictment, paragraf 78. 23

190


senapan kaliber 5.56. Beberapa menit kemudian beberapa suara tembakan terdengar dari arah tempat para tahanan dibawa. Saksi-saksi mengatakan bahwa suara tembakan itu seperti suara dari senapan kaliber 5.56. Ketiga orang itu tidak pernah terlihat lagi.28 Dari tempat pembunuhan, konvoi para pejabat, prajurit, dan anggota milisi kembali ke Marco, dimana para penduduk dan pegawai negeri sipil sudah diperintahkan untuk berkumpul di rumah Manuel Gama. Di sana, menurut saksisaksi, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian secara langsung mengancam para pegawai negeri kabupaten, dengan menunjukkan bahwa kalau mereka mendukung kemerdekaan mereka akan menderita nasib yang sama seperti tiga orang yang baru dibunuh di Poegoa. Kemudian, Letnan Sutrisno memberikan perintah untuk menangkap empat orang, yang semuanya dikenal sebagai pendukung kemerdekaan: Paulino Soares, José Pau Lelo, António Soares, dan Manuel Maulelo Araújo. Keempat orang itu dipisahkan dari kerumunan dan dibawa pergi ke kompleks SGI yang letaknya bersebelahan dengan Koramil. Pada sore harinya, tanggal 12 April, mereka ditembak mati oleh para prajurit TNI dan anggota milisi Halilintar. Seperti dalam kasus tiga orang yang dibunuh terlebih dahulu di Poegoa, sedikit keraguan bahwa keempatnya dibunuh ketika ditahan, dan bahwa pembunuhan terhadap mereka diperintahkan oleh para perwira senior TNI, termasuk Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian dan Letnan Sutrisno. Beberapa saat setelah keempat orang itu dibawa ke Koramil, Letnan Kolonel Siagian, João Tavares, dan Jorge Tavares pergi ke Koramil dan berbicara dengan Letnan Sutrisno. 29 Setelah pembicaraan mereka, para prajurit TNI dan milisi Halilintar diinstruksikan untuk mengisolasi wilayah tersebut, dan Letnan Sutrisno memberi perintah agar empat tahanan tadi dibawa keluar. Begitu mereka berada di luar, para tahanan disuruh melarikan diri. Paulino Soares, yang termuda dari keempat orang itu, mulai berlari dan segera ditembak mati. Ketiga orang lainnya kemudian dibunuh dengan tembakan yang dilepaskan para prajurit TNI dan anggota milisi yang mengelilingi kompleks. Tubuh keempat orang tersebut dikumpulkan dalam satu tumpukan dan dijaga oleh beberapa prajurit TNI.30 Letnan Sutrisno telah diidentifikasi sebagai salah satu dari pelaku langsung empat pembunuhan tersebut. Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, João Tavares, dan Jorge Tavares, hadir di lokasi dan tidak bertindak untuk menghentikan pembunuhan.31 Sampai dengan awal tahun 2003, mayat ketujuh korban pembunuhan Cailaco belum berhasil ditemukan. Para kerabat korban meyakini bahwa mayat-mayat itu dibawa oleh milisi dan prajurit TNI ke sebuah pantai dekat Atsabe, pada dini hari 13 April, dan dibuang ke laut. Tempat yang mungkin menjadi tempat pembuangan tubuh korban ditandai dengan sebuah monumen batu dan beberapa pakaian yang ditemukan di pantai pada pagi hari setelah pembunuhan, dan diyakini sebagai milik mereka yang meninggal. Di awal tahun 2000, sejumlah nelayan mengatakan kepada para penyelidik Polisi Sipil PBB bahwa pada pagi hari setelah pembunuhan mereka menemukan perahu-perahu mereka, yang semalam sebelumnya ditinggalkan di pantai, penuh dengan bercak darah dan dipindahkan dari tempat asalnya. Salah seorang nelayan mengatakan bahwa di pagi hari, ia melihat beberapa orang, yang digambarkannya sebagai milisi, mendorong satu truk sampah yang terperangkap Cailaco Indictment, paragraf 79-81. Cailaco Indictment, paragraf 90. 30 Cailaco Indictment, paragraf 97. 31 Cailaco Indictment, paragraf 92-96. 28 29


191

di pasir.32 Tujuh pembunuhan yang terjadi pada tanggal 12 April 1999 menandai permulaan kampanye kekerasan sistematis yang secara resmi disetujui penguasa terhadap penduduk desa Kecamatan Cailaco yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan (Lihat Ringkasan Distrik: Bobonaro). Selama dua minggu berikutnya, para prajurit dan anggota milisi bersenjata melakukan patroli bersama dalam mana mereka membakar dan menjarah rumah-rumah, menahan dan memukuli ratusan penduduk desa, memperkosa perempuan dewasa dan remaja dalam jumlah yang belum diketahui, dan membunuh sebanyak 20 orang. Tidak ada tindakan yang pernah diambil oleh pihak berwenang Indonesia terhadap orang-orang yang diduga atau diketahui melakukan tindakan-tindakan tersebut.

10.3 Pembantaian di Rumah Carrascalão (17 April 1999) Setidaknya 12 orang dibunuh di Dili pada tanggal 17 April 1999, ketika milisi dan para prajurit TNI menyerang rumah seorang warga terpandang, Manuel Carrascalão.33 Mereka yang meninggal adalah di antara sekitar 150 orang yang mencari perlindungan di rumah itu akibat meningkatnya kekerasan milisi di seluruh Timor Timur. Serangan itu memperjelas kerjasama erat antara milisi dan pihak berwenang militer dan sipil dalam melakukan tindakan-tindakan kekerasan di tahun 1999. Serangan itu juga memberikan bukti keterlibatan langsung para prajurit TNI dalam pelanggaran hak asasi manusia, dan keterlibatan para perwira tinggi TNI dalam tindakan-tindakan tersebut. Serangan itu terjadi menjelang sore hari, sesaat setelah rapat umum besar prootonomi di depan kantor Gubernur. Dihadiri oleh sekitar 5.000 orang, termasuk para pejabat penting pemerintah, dan sebanyak 1.645 orang milisi,34 rapat umum itu menandai peresmian kelompok milisi Aitarak, di bawah kepemimpinan Eurico Guterres. Dalam pidato utamanya, Guterres secara terbuka mengajak mereka yang hadir untuk ‘membersihkan’ dan membunuh para pendukung kemerdekaan dan ‘para pengkhianat,’ dan khususnya anggota keluarga Carrascalão. Menurut satu kesaksian tentang peristiwa tersebut, Guterres mendesak mereka untuk “melancarkan pembersihan terhadap semua orang yang telah mengkhianati integrasi. Tangkap dan bunuh mereka kalau perlu.”35 Satu laporan rahasia TNI tentang kejadian tanggal 17 April memberikan catatan yang lebih lengkap tentang pernyataan Guterres. Menurut dokumen tersebut, Guterres mengatakan: “Pasukan Aitarak akan melaksanakan operasi sisir terhadap anggota pegawai negeri sipil yang sudah memakan dan menggunakan fasilitas dinas tetapi mengkhianati perjuangan integrasi. Pasukan Aitarak akan memberantas siapa saja baik pejabat, tokoh masyarakat maupun pengusaha yang benar-benar sudah membantu perjuangan kelompok anti-integrasi. Pasukan Aitarak tidak segan-segan menghabisi Ir. Mário Viegas Carrascalão beserta kelompoknya yang telah mengkhianati Lihat memorandum dari UNTAET DHRO-Bobonaro kepada SCU-Bobonaro, 16 Januari 2001 dan 27April 2001. Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada UNTAET, DHRO-Dili, “Key Cases of HRVs/Abuses in Dili District,” September 2002, dan UNTAET, DHRO-Dili, “Dili Chronology,” Dili, 2002. 34 Jumlah anggota milisi ini diambil dari laporan rahasia TNI tentang kejadian tanggal 17April 1999. Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/200/1999 tanggal 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16). 35 Dikutip dalam Amnesty International, “East Timor: Seize the Moment,” ASA 21/49/99, 21 Juni 1999, halaman 20. 32 33

192


Deklarasi Balibo.”36 Rapat umum itu berakhir sekitar pukul 11.15 siang dengan rentetan tembakan senapan dari sekitar dua puluh anggota milisi. Segera sesudahnya, para milisi dan yang lainnya memulai pawai besar melalui jalan-jalan di kota Dili. 37 Pawai itu dengan cepat berubah menjadi amuk kekerasan, dalam mana rumah-rumah, kendaraankendaraan, dan kantor-kantor milik orang-orang yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan diserang dan dihancurkan. Salah satu sasaran kekerasan yang pertama adalah kantor satu-satunya surat kabar di Timor Timur, Suara Timor Timur. Walaupun surat kabar itu milik seorang pendukung integrasi, para milisi rupanya marah dengan pemberitaannya tentang pembantaian di Gereja Liquiça pada 6 April. Dengan alasan tersebut, sekelompok milisi yang berbasis di Liquiça, BMP, menyerang kantor surat kabar itu, mengancam para staf lokal dan wartawan asing, dan menghancurkan sebagian besar peralatan kantor. Di bagian kota yang lain, para milisi membakar atau menghancurkan rumah-rumah, toko-toko, dan kendaraankendaraan. 38 Amuk kekerasan di seluruh Dili berpuncak pada serangan terhadap rumah Manuel Carrascalão. Rumah Carrascalão dijadikan sasaran, sebagian karena kubu pro-integrasi menganggapnya sebagai pengkhianat. Manuel yang di masa lalu adalah pendukung integrasi dengan Indonesia, dan saudara mantan Gubernur Timor Timur, dalam tahun-tahun belakangan menjadi lebih kritis terhadap pemerintah Indonesia, dan telah membentuk satu organisasi pro-kemerdekaan yang moderat, bernama Gerakan Rekonsiliasi dan Persatuan Rakyat Timor Timur (GRPRTT). Rumah Carrascalão juga dijadikan sasaran karena ia telah membukanya sebagai tempat pengungsian bagi orang-orang yang menyelamatkan diri dari kekerasan yang meningkat di Turiscai, Maubara, Liquiça, dan Alas. Dalam minggu-minggu sejak para pengungsi berlindung di sana, ia telah mendapatkan sejumlah ancaman. Carrascalão kemudian mengatakan kepada Amnesty International bahwa ia yakin ancaman-ancaman itu “disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak dari orang-orang yang diberinya tempat berlindung merupakan saksi dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia di seluruh Timor Timur.”39 Beberapa saat menjelang sore tanggal 17 April, sekelompok milisi Aitarak dan BMP mulai berkumpul di luar rumah Carrascalão. Beberapa berjalan kaki, sementara yang lain tiba dengan truk-truk besar. Salah satu truk dipergunakan untuk meruntuhkan pintu gerbang besi besar di depan rumah. Begitu gerbang terbuka, anggota milisi menyerbu masuk ke dalam halaman rumah dan, setelah memecahkan jendela-jendela, masuk ke dalam rumah itu sendiri. Para anggota milisi membawa berbagai macam senjata rakitan dan otomatis dan dilaporkan berteriak-teriak mengancam, termasuk berseru “Bunuh Manuel Carrascalão!” 40 Di dalam rumah, putra remaja Manuel Carrascalão, Manuelito, berusaha 36 Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain lain. Telegram rahasia No. STR/200/1999, 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16). Mário Viegas Carrascalão adalah saudara laki-laki Manuel Carrascalão, dan mantan Gubernur Timor Timur. Referensi di dalam dokumen ini lebih pada Mário daripada Manuel, yang bisa jadi sebuah kesalahan, atau mungkin merefleksikan pandangan Guterres bahwa Mário Viegas Carrascalão juga seorang pengkhianat. 37 Rute yang tepat pawai tersebut dirinci dalam laporan rahasia TNI bertanggal 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16). 38 Laporan rahasia TNI tentang kejadian ini mencatat penghancuran terhadap tujuh rumah atau toko, empat mobil, dan sebuah sepeda motor. (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16). 39 Amnesty International, “East Timor: Seize the Moment,” ASA 21/49/99, 21 Juni 1999. 40 Kesaksian Victor dos Santos, dikutip dalam “Saksi Kasus HAM TL Mengaku LihatTNI Tembak Pengungsi,” Suara Timor Lorosae , 27 September 2002.


193

mencegah milisi menyerang para pengungsi. Segera sesudahnya, ia ditikam dan ditembak mati. Yang lainnya dibunuh atau dilukai parah oleh para milisi yang menggunakan parang dan pisau. Salah seorang milisi, Armando dos Santos, dituduh menikam seorang laki-laki bernama Antónino sampai mati dalam penyerangan ini. Pihak penuntut menuduh bahwa pisau dos Santos menjadi bengkok di tengah penikaman dan ia berhenti untuk meluruskan pisaunya sebelum menuntaskan pekerjaannya.41 Sejumlah pengungsi berusaha memanjat pagar untuk melarikan diri tetapi tidak berhasil karena rumah itu telah dikepung orang-orang bersenjata. Bersaksi di hadapan pengadilan di Jakarta terhadap Komandan Distrik Militer Dili, Letnan Kolonel Endar Priyanto di akhir tahun 2002, seorang korban yang selamat berkata: “Saya berusaha melompati pagar dan lari tetapi beberapa orang mengejar saya dan saya dilukai dengan sebuah tebasan parang di punggung saya.”42 Serangan akhirnya berhenti dengan kedatangan satu kesatuan Brigade Mobil Polri. Sekitar 50 korban yang selamat dari pembantaian dibawa ke markas Kepolisian Resor (Polres) Dili, dimana mereka tetap dalam ‘perlindungan’ untuk beberapa waktu. Di sana mereka bergabung dengan Manuel Carrascalão, anak perempuannya Christina, dan tokoh CNRT yang terkenal berani bicara Leandro Isaac.43 Sebagian yang terluka diangkut ke dalam ambulans, namun mereka ini pun dalam keadaan tidak aman. Salah seorang yang selamat bersaksi bahwa ambulans yang mengangkut dirinya berhenti di depan markas Aitarak, dimana para milisi mengguncang-guncangkan ambulans sambil berteriak “Bunuh mereka! Bunuh mereka!”44 Jumlah yang tepat orang-orang yang dibunuh dalam penyerangan tersebut tidak diketahui. Laporan rahasia militer yang dikutip di atas mengatakan bahwa lima orang luka parah dan 13 orang terbunuh –12 dari mereka dibunuh di rumah Carrascalão dan seorang lainnya dibunuh di tempat lain. Organisasi-organisasi hak asasi manusia menyebutkan jumlah korban yang sedikit lebih besar, sementara yang lain (termasuk Manuel Carrascalão sendiri) menyatakan bahwa jumlah korban bisa jadi mencapai 60 orang.45 Juga tidak diketahui di mana tubuh orang-orang yang meninggal dibuang. Seorang saksi dilaporkan melihat banyak mayat diangkut ke atas sebuah truk besar tak bertanda segera setelah serangan, dan dibawa pergi ke tujuan yang tak diketahui.46 Di akhir tahun 1999, seorang saksi lain menyatakan kepada Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor Timur bahwa sebelas mayat dibawa dengan truk ke sebuah danau dekat Maubara, Kabupaten Liquiça, 41 Armando dos Santos dituntut oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat dengan dakwaan kejahatan terhadap umat manusia pada tanggal 5 Juni 2001. Ia dinyatakan bersalah karena pembunuhan terhadap seorang pengungsi dengan vonis pengadilan tanggal 9 September 2002. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara untuk pembunuhan ini dan dua pembunuhan lainnya. 42 Kesaksian Florindo de Jesus, dikutip dalam “Indonesian Sodiers AmongAttackers in 1999 Dili Incident: Witness,”AFP, 8 Oktober 2002. DokumenTNI tertanggal 17 (18?) April 1999 menyebutkan nama Florindo de Jesus sebagai salah satu dari lima orang yang “luka berat” akibat serangan (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16). 43 Polri mengatakan bahwa ada 96 orang yang berada dalam pengamanan polisi. Dari semuanya, 46 orang adalah mereka yang selamat dari pembantaian di rumah Carrascalão. Lihat Amnesty International, ASA 21/31/99. 44 Kesaksian Victor dos Santos, dikutip dalam “Saksi Mengaku,” Suara Timor Lorosae, 27 September 2002. 45 Mereka yang dilaporkan mati mencakup: Adelino dos Santos (18), Afonso Ribeiro (25), Alberto dos Santos (30), Eduardo dos Santos (25), Januario Pereira (40), João da Silva (25), Manuel Gama Intan Carrascalão (16 atau 18), Marlito Correira, Rafael dos Santos (25), dan Raul dos Santos (30). Seorang laki-laki lagi, Manuel Pinto (50 atau 67) dilaporkan dibunuh di terminal bus Becora (atauTerminal Cameia) pada hari yang sama. Dari UNTAET, DHRO-Dili, “Dili Chronology,” Dili, 2002, halaman 2. Pembunuhan terhadap Manuel Pinto dikonfirmasikan dalam laporanTNI t anggal 17 (18?)April 1999, yang menyebutkan dirinya sebagai pensiunan pegawai negeri yang bertugas pada Kodim Baucau (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16). 46 Kesaksian Florindo dos Santos, dikutip dalam “Saksi Mengaku,” Suara Timor Lorosae, 27 September 2002.

194


tempat mayat-mayat itu dibuang.47 Seperti dalam kasus-kasus kekerasan serius lain oleh milisi di tahun 1999, pihak berwenang militer dan kepolisian Indonesia berusaha menggambarkan serangan dan pembunuhan tersebut sebagai ‘bentrok’ antara kelompok pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan. Akan tetapi tidak terdapat bukti bahwa para pengungsi di dalam rumah Manuel Carrascalão terlibat dalam kekerasan apa pun. Sebaliknya, ada bukti penting tentang keterlibatan langsung TNI di dalam serangan ini, dan juga persetujuan yang salah pada kekerasan tersebut dari para pejabat tinggi TNI dan Polri. Sejumlah orang yang selamat dari serangan telah memberikan kesaksian bahwa para prajurit TNI yang berpakaian biasa berada di antara para penyerang. Seorang saksi, pelajar dari Maubara yang bernama Florindo de Jesus, bersaksi di pengadilan: “Saya yakin bahwa TNI yang melancarkan serangan, karena saya mengenali beberapa orang di antara para penyerang sebagai anggota TNI dari Maubara.”48 Ketika ditanya lebih rinci, ia memberikan nama enam prajurit, semuanya bertugas di Kecamatan Maubara. Salah satu dari mereka, kata Florindo de Jesus, adalah pamannya sendiri. Saksi yang lain, Victor dos Santos mengatakan kepada para penyelidik di bulan Juli 2000 bahwa di belakang milisi yang berpakaian kaos hitam dan bandana merah-putih, ia melihat puluhan orang bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek: “Saya mengenali mereka sebagai prajurit TNI dari Koramil di Maubara.” 49 Bersaksi di hadapan pengadilan di Jakarta terhadap Kepala Kepolisian Resor Dili, Letnan Kolonel Hulman Gultom, pada pertengahan 2002, Manuel Carrascalão mengatakan bahwa para prajurit TNI yang tidak berseragam bergabung dalam melakukan serangan. 50 Para perwira tinggi TNI dan Polri juga memfasilitasi pembunuhan melalui kegagalan mereka untuk bertindak saat kekerasan terjadi sehingga menjadi demikian terlambat. Rapat umum sebelum pembantaian dihadiri sejumlah pejabat pemerintah yang paling senior di Timor Timur termasuk Gubernur Timor Timur, Bupati Dili, dan Komandan Resor Militer Kolonel Tono Suratman. Rekaman video yang didapatkan para penyelidik PBB, lebih jauh lagi, menunjukkan Kolonel Tono Suratman berdiri di atas balkon lantai satu kantor Gubernur, bersama dengan Mayor Jenderal Kiki Syahnakri (Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat), dan empat perwira senior militer lainnya.51 Tidak ada satu pun dari para pejabat tersebut yang mengungkapkan di depan umum ketidaksetujuan, atau kekhawatiran terhadap pernyataan Guterres atau keberadaan milisi bersenjata. Pihak berwenang militer atau kepolisian juga tidak satu pun berusaha melucuti senjata sekian ratus milisi yang berpawai keliling kota Dili yang melanggar larangan hukum untuk membawa senjata api. Laporan rahasia 47 Menurut surat dakwaan untuk kasus ini yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, mayat 11 korban dari Liquiça dibawa dengan truk TNI ke Leboke, Liquiça, pada tanggal 19April untuk dikuburkan. Lihat Carrascalão Indictment (Dakwaan Carrascalão). Ada laporan yang tidak didukung bukti yang menyebutkan bahwa 30 mayat ditemukan dalam sebuah sumur dekat rumah Carrascalão di akhir bulan September 1999. Lihat UNTAET, DHRO-Dili, “Key Cases of HRVs/Abuses in Dili District,” Dili, September 2002. 48 Kesaksian Florindo de Jesus dikutip dalam “Indonesian Soldiers AmongAttackers in 1999 Dili Incident: Witness,” AFP, 8 Oktober 2002. 49 Kesaksian Victor dos Santos dikutip dalam “Saksi Kasus HAM TL,” Suara Timor Lorosae, 27 September 2002. Dokumen TNI bert anggal 17 (18?)April 1999 menyebutkan nama Victor dos Santos sebagai salah satu dari lima orang yang “luka berat” akibat serangan tersebut (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16). 50 Kesaksian Carrascalão dikutip dalam AFP , 7 Agustus 1999. 51 Rekaman video dimiliki oleh Unit Kejahatan Berat di Dili. Menurut beberapa keterangan yang belum dikukuhkan, para perwira lainnya itu mencakup: Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim dan Mayor Jenderal Adam Damiri.


195

militer tentang kejadian tanggal 17 April, yang dikutip di atas, memberikan uraian menyeluruh tentang pernyataan Guterres, dan tentang penghancuran serta pembunuhan yang menyusul kemudian, tetapi tidak menunjukkan adanya keprihatinan maupun niat untuk mengambil tindakan. Laporan tersebut hanya menyimpulkan bahwa persoalan ini akan ditangani Kepolisian Resor Dili.52 Bukti yang paling mencolok adalah kesengajaan di pihak perwira pimpinan TNI untuk Timor Timur, Kolonel Tono Suratman untuk tidak mengambil tindakan apa pun. Ketika Manuel Carrascalão pergi ke rumah Suratman menjelang sore hari tanggal 17 April untuk memita agar Suratman segera turun tangan menghentikan serangan yang akan terjadi terhadap para pengungsi, Suratman menolak memenuhi permintaan tersebut.53 Penolakan Suratman telah dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Irlandia waktu itu, David Andrews, dan tokoh pro-otonomi, Basilio Araújo, keduanya pada saat itu sedang bersama dengan Suratman.54 Mengingat pandangan politiknya, penjelasan Basilio Araújo mengungkapkan hal yang sangat penting. Bersaksi di hadapan pengadilan di Jakarta, Agustus 2002, ia mengatakan bahwa TNI tidak melakukan apa pun untuk mencegah serangan ke rumah Carrascalão. Ketika diminta berkomentar terhadap pernyataan bahwa Tono Suratman sebenarnya bersikeras untuk membantu Carrascalão, Basilio menyampaikan kepada pengadilan: “Saya tidak melihat Pak Danrem [Suratman] berusaha untuk membantunya. Saya tidak melihatnya.” 55 Yang juga mengungkapkan keterangan penting adalah pernyataan dari hakim ketua Indonesia dalam pengadilan terhadap Eurico Guterres di bulan November 2002. Hakim ini mengatakan: “Tono [Suratman] mengabaikan laporan dari Manuel bahwa rumahnya akan diserang para anggota milisi pro-Jakarta. Dia tidak mengambil tindakan sampai insiden tersebut terjadi.”56 Pihak Polri juga turut bertanggungjawab untuk pembunuhan di rumah Carrascalão, baik karena kegagalan mereka melakukan tindakan efektif untuk mencegah pembunuhan tersebut, maupun melalui kerja penyelidikan yang sama sekali tidak memadai, dan mungkin dengan sengaja disalaharahkan. Para penyidik kepolisian disebutkan mendesak para saksi untuk mengatakan bahwa kekerasan dipancing oleh sebuah tembakan dari dalam rumah Carrascalão.57 Patut diperhatikan bahwa Polri pernah mengajukan skenario ‘provokasi’ yang tepat sama dalam kasus pembantaian di Gereja Liquiça dan mereka melakukannya lagi di awal Juli ketika para milisi menyerang satu rombongan bantuan kemanusiaan (Lihat Studi Kasus: Penyerangan terhadap Rombongan Bantuan Kemanusiaan). Dalam ketiga kasus tersebut, klaim dari pihak Polri mengenai adanya provokasi sepenuhnya salah, dan tampak dirancang terutama untuk mengalihkan perhatian dari pelaku kejahatan yang sesungguhnya.

10.4 Pembunuhan Dua Mahasiswa di Hera (20 Mei 1999) Pemuda dan mahasiswa termasuk yang dengan sengaja dijadikan sasaran oleh 52 Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/200/1999, 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16). 53 Menurut satu kesaksian tentang pertemuan tersebut, Suratman mengatakan kepada Carrascalão, “Kami tidak bisa berbuat apa-apa – kami netral.Anda yang tidak mau mengikuti permainan kami.“ Dikutip dalam Dili DHRO 1999 report, 15 September 2002. 54 Lihat Ian Martin, Self Determination in East Timor , halaman 27. 55 Dikutip dalam Jakart a Post, 9 Agustus 2002. 56 Dikutip dalam Sydney Morning Herald, berita ditulis oleh Hamish McDonald, 30 November 2002. 57 Kesaksian Florindo dos Santos, dikutip dalam “Saksi Mengaku,” Suara Timor Lorosae, 27 September 2002.

196


anggota milisi dan aparat keamanan Indonesia. Anggota-anggota organisasi prokemerdekaan, seperti Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT), teramat rentan, dan banyak dari anggotanya yang diancam, dipukuli, dan dibunuh. Dari semua kejadian yang sasarannya mahasiswa, yang paling terkenal adalah penahanan dan pembunuhan terhadap dua pemuda Augustino de Carvalho (24) dan Estevão Xavier Pereira (20) di Hera pada tanggal 20 Mei 1999. 58 Institut Politeknik Hera, tempat mereka belajar, sudah cukup lama menjadi fokus operasi bersama milisi dan TNI, sebagian karena banyak mahasiswa di sana menjadi anggota DSMPTT yang pro-kemerdekaan. Pada tanggal 10 Mei, TNI dan milisi Aitarak menahan sekitar 100 orang mahasiswa dan penduduk Hera, yang berada di sebelah timur Dili, dan membawa mereka ke kantor Kepolisian Daerah (Polda) di Dili. Sebagian besar dari mereka kemudian dibebaskan, tetapi ini bukanlah akhir dari cerita. Setelah penangkapan, Politeknik tersebut diduduki sekitar 50 prajurit pasukan paramiliter TNI di Timor Timur yang dikenal sebagai pasukan Rajawali.59 Pada tanggal 20 Mei, dua mahasiswa yang kemudian dibunuh, kembali ke kampus di Hera, dengan tujuh orang lainnya untuk mengambil barang-barang mereka. Dalam perjalanan kembali ke kendaraan, mereka ditahan untuk diinterogasi oleh para prajurit TNI. 60 Seorang perempuan yang tinggal dekat kampus dan menyaksikan proses interogasi itu memberi penjelasan berikut tentang pertemuan para mahasiswa dengan prajurit-prajurit TNI: “Saya dapat melihat dari halaman saya bahwa para mahasiswa ada di seberang jalan dekat ruang keamanan bersama dengan aparat militer. Aparat militer mengosongkan tas para mahasiswa itu dengan membuang isinya ke tanah. [Dua mahasiswa] itu juga tergeletak di tanah dan para prajurit menendang dan memukuli mereka sampai parah. Saya melihat hal ini selama sepuluh menit. Saya kemudian pergi ke dalam dan membawa anak perempuan saya karena saya tidak ingin diketahui melihat kejadian itu. Saya juga sangat ketakutan dan saya menangis …”61 Setelah ditanyai dan digeledah, kedua mahasiswa itu (Carvalho dan Pereira) dibawa pergi. Dalam menanggapi penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah organisasi hak asasi manusia, Yayasan HAK, pihak yang berwajib mengatakan bahwa kedua orang itu telah melarikan diri dari tahanan. Namun ada alasan untuk meyakini bahwa mereka sesungguhnya telah dipukuli dan dibunuh. Cerita saksi yang baru saja dikutip, berlanjut: “Sekitar pukul 3 sore, saya tetap mengkhawatirkan [kedua mahasiswa itu] dan saya ingin mencari tahu apa yang terjadi pada mereka. Saya pergi menyeberang ke Politeknik berpura-pura perlu mencuci pakaian. Dari tempat ini biasanya kami mendapatkan air. Saya berhasil 58 Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada laporan DHRO Dili, “Key Cases of HRVs/Abuses in Dili District,” September 2002. 59 Kesaksian dari seorang perempuanTimorTimur [nama dirahasiakan], direkam dan dikumpulkan diAustralia oleh “East Timor Documentation Project,” 3 Desember 1999. 60 MenurutAmnesty Internasional, para prajurit itu adalah anggota pasukan Rajawali dan Batalyon Infanteri 744. AI Doc. ASA 21/43/99. 61 Kesaksian dari seorang perempuanTimorTimur [nama dirahasiakan], direkam dan dikumpulkan diAustralia oleh “East Timor Documentation Project,” 3 Desember 1999.


197

melihat ke dalam ruang keamanan. Ada sekitar 25 prajurit di dalam ruangan dan juga [kedua mahasiswa itu], kedua tangan mereka diikat di balik punggung di lantai sudut ruangan. Ada sesuatu di dalam mulut mereka yang menghalangi mereka untuk berteriak. Ada dua atau empat tentara yang bergiliran memukuli mereka berkali-kali dengan batang kayu panjang yang diambil dari pohon di halaman saya … Sekitar pukul 9 malam, ketika lampu di rumah saya masih menyala, salah seorang tentara datang lagi ke rumah saya dan mengatakan bahwa saya seharusnya sudah tidur. Saya lalu mematikan lampu dan berpura-pura berangkat tidur. Segera sesudahnya saya mendengar dua suara tembakan berturutan yang datang dari seberang jalan dari arah ruang keamanan. Tembakan terdengar sangat dekat. Sekitar lima menit kemudian saya juga mendengar sebuah mobil dikendarai dengan sangat cepat keluar dari tempat yang sama. Dalam hati saya tahu bahwa suara tembakan itu berarti para mahasiswa itu sudah dibunuh.”62 Dalam sebuah penggalian kuburan, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2000, para penyelidik menemukan apa yang diyakini sebagai tubuh dua orang lakilaki, yang dikubur bersama dengan kedua belah tangannya terikat.

10.5 Penahanan Sewenang-wenang dan Pemerkosaan di Lolotoe (MeiJuni 1999) Korban pelanggaran hak asasi manusia berat di tahun 1999 meliputi banyak penduduk desa biasa yang hidup di wilayah-wilayah yang dianggap basis kekuatan pro-kemerdekaan. Di wilayah-wilayah semacam itu, kesatuan-kesatuan TNI dan milisi mengadakan operasi bersama untuk melakukan pembersihan, yang mengarah pada serangkaian pelanggaran termasuk penahanan sewenang-wenang, pembunuhan, dan pemerkosaan. Satu operasi pembersihan semacam itu dilakukan di Kecamatan Lolotoe, Kabupaten Bobonaro di akhir bulan Mei 1999. Selama beberapa hari, pasukan TNI bersama dengan para anggota milisi Kaer Metin Merah Putih (KMP) menangkap ratusan orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan dan pemimpin CNRT. Banyak dari mereka yang ditahan dipukuli dengan parah dan beberapa disiksa atau dipotong anggota tubuhnya oleh para penangkapnya dalam usaha untuk memeras pengakuan tentang hubungan mereka dengan Falintil. Beberapa kejadian pemerkosaan dan perbudakan seksual oleh TNI dan anggota milisi juga dilaporkan terjadi dalam konteks penyerangan ini. Korban-korban dari operasi Lolotoe mencakup seorang pemimpin CNRT dari desa Guda, Mário Gonçalves. Ia ditahan pada tanggal 24 Mei, dan disiksa oleh satu kelompok besar milisi KMP, di hadapan Kepala Desa. Satu surat dakwaan kejahatan terhadap umat manusia yang diajukan oleh Penuntut Umum UNTAET pada bulan Mei 2001, menggambarkan siksaan yang dialami Mário Gonçalves sebagai berikut: “Ketika Mário Gonçalves keluar dari gereja ia dipukuli oleh para anggota milisi KMP sambil diseret ke lapangan di luar kantor CNRT. Di lapangan, Sabino Gouveia Leite [Kepala Desa], José Cardoso Fereira alias Mouzinho [wakil komandan KMP] dan João Franca da Silva alias Jhoni Franca [komandan KMP] memerintahkan para 62 Kesaksian dari seorang perempuanTimorTimur [nama dirahasiakan], direkam dan dikumpulkan di Australia oleh “East Timor Documentation Project,” 3 Desember 1999.

198


anggota milisi KMP untuk memukuli Mário Gonçalves secara bergantian. Sekitar 37 orang anggota milisi KMP memukuli Mário Gonçalves. João Franca da Silva alias Jhoni Franca juga menyerang Mário Gonçalves dengan sebilah parang, memotong lengan kanannya, dan menikamnya di pundak kiri”. “Sabino Gouveia Leite menyuruh José Cardoso Fereira alias Mouzinho dan João Franca da Silva alias Jhoni Franca untuk memotong telinga Mário Gonçalves… Telinga itu lalu dilempar ke tanah dan Sabino Gouveia Leite dan João Franca da Silva alias Jhoni Franca memaksa Mário Gonçalves untuk memakannya. Mário Gonçalves, yang ketakutan akan dibunuh, melakukan apa yang diperintahkan dengan memakan telinga kanannya.”63 Banyak dari mereka yang ditahan dalam pembersihan juga ditahan tanpa dakwaan di Komando Rayon Militer (Koramil) Lolotoe sampai suatu saat di bulan Juli 1999. Kesaksian dan dokumentasi tentang penahanan sewenang-wenang terhadap mereka, dan akhirnya pembebasan mereka, menjelaskan kerjasama erat dan rutin antara milisi dengan pihak berwenang militer dan sipil dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia di Bobonaro. Satu dokumen yang mengkonfirmasi kembalinya enam orang ke desa Guda pada tanggal 8 Juli mengungkapkan banyak hal. Dokumen ini menjelaskan bahwa keenam orang itu ditahan untuk ‘pembinaan’ sejak tanggal 22 Mei, bahwa mereka sekarang sedang dikembalikan ke desa mereka “dalam keadaan aman dan sehat,” tetapi mereka bisa dipanggil untuk interogasi lebih lanjut di masa yang akan datang. Dokumen ini ditandatangani bersama oleh Komandan Rayon Militer Lolotoe Letnan Bambang Indra, Kepala Desa Guda, Sabino Gouveia Leite, dan Komandan KMP, José Cardoso Fereira (alias Mouzhino). 64 Ketiga orang ini dijadikan terdakwa pada tahun 2001 untuk tindak kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada tahun 1999. Para perwira militer dan anggota milisi juga bekerjasama untuk menculik dan memperkosa perempuan dalam konteks operasi Lolotoe. Dalam satu kasus yang terkenal, tiga orang laki-laki menculik dan berulangkali memperkosa tiga perempuan muda yang mereka curigai telah membantu Falintil. Dua dari pemerkosa yang disebut korban adalah tokoh-tokoh yang cukup dikenal, yaitu Komandan Rayon Militer, Letnan Bambang Indra, dan komandan milisi KMP, José Cardoso Fereira (alias Mouzhino). Orang ketiga adalah petugas intelijen TNI, Francisco Noronha. Pemerkosaan tersebut terjadi selama beberapa hari di akhir bulan Juni 1999 di sebuah hotel di kota Atambua di Timor Barat. Menurut salah seorang korban, petugas intelijen TNI Noronha, dan pemimpin milisi Fereira mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka menolak untuk berhubungan seksual dengan ketiga orang itu, mereka akan dibunuh, dan tubuh mereka akan dilempar ke laut. Dua dari lakilaki ini (Letnan Indra dan Fereira) membawa senjata otomatis, dan paling tidak satu orang membawa alat teknologi kontrasepsi. Salah satu korban kemudian menceritakan siksaan yang dialaminya. Ia mengatakan bahwa Francisco Noronha masuk ke kamarnya dan memberikan injeksi di pantatnya, dengan mengatakan kepadanya bahwa injeksi itu untuk 63

UNTAET, General Prosecutor, Indictment of João Franca da Silva et al., (Case No: BO-06.1-99-SC), 25 Mei 2001. Lihat: “Surat Pengembalian,” 8 Juli 1999 (HRU Collection, Doc. BOB #9). Nama Fereira muncul di dalam dokumen ini sebagai “José Mauzino Cardoso,” tetapi jelas bahwa ini adalah orang yang sama dengan José Cardoso Fereira (alias Mouzhino) yang disebut dalam surat dakwaan. 64


199

mencegahnya hamil. Menurut penuturannya, Noronha kemudian mengatakan kepada perempuan itu bahwa ia telah mendengar bahwa namanya tercantum dalam daftar orang-orang yang bekerja untuk Falintil, dan oleh karena itu ia harus melayani Noronha. Kemudian Noronha mendorong korban untuk rebah di tempat tidur dan memperkosanya. Setelah dua malam mengalami pemerkosaan berulang kali, dan empat hari lagi dalam penahanan, para perempuan itu akhirnya dibawa ke Koramil Lolotoe. Di sana salah satu dari tiga pemerkosa, Letnan Bambang Indra, dalam kedudukannya sebagai Komandan Rayon Militer, membuat sepucuk surat yang memberi mereka izin untuk kembali ke rumahnya.

10.6 Penyerangan terhadap UNAMET Maliana (29 Juni 1999) Sekitar pukul 10 pagi tanggal 29 Juni 1999, sekitar 100 anggota kelompok milisi setempat, Dadurus Merah Putih (DMP), dari berbagai arah dengan cepat berdatangan ke kantor UNAMET di kota Maliana, Kabupaten Bobonaro, dan melempari kantor itu dengan batu. Bukti yang tersedia menunjukkan dengan jelas bahwa insiden itu direncanakan oleh para perwira Komando Distrik Militer, dan bahwa serangan itu diarahkan terhadap kompleks PBB dan orang-orang yang mengungsi di sana.65 Pada pagi hari tanggal 29 Juni, sekitar 30 orang pendukung kemerdekaan berkumpul di gerbang depan markas UNAMET untuk melaporkan serangan yang dilakukan para anggota milisi terhadap teman-teman dan sanak-saudara mereka pada malam sebelumnya. Pada pukul 10 pagi kerumunan di luar kompleks dan di lapangan besar seberang jalan diperkirakan mencapai 600 orang. Sementara sebagian besar kerumunan diyakini sebagai penonton biasa, sekelompok yang terdiri dari sekitar 100 orang yang mengenakan syal merah putih, sebagian dari mereka membawa parang, dikenali sebagai anggota milisi DMP. Identitas mereka kemudian dikonfirmasi oleh seorang pemimpin DMP, Paulus Fereira, dalam satu wawancara dengan seorang Pejabat Urusan Politik UNAMET. Sesaat sebelum pukul 10.00 pagi, anggota-anggota kelompok milisi DMP terlihat berada di bawah pohon di ujung selatan lapangan, dekat pos Koramil. Dari sana, mereka bergerak cepat ke arah kompleks UNAMET, dengan batu-batuan di tangan. Rekaman film menunjukkan bahwa begitu mereka mencapai jalan, anggota-anggota milisi berlarian dan mulai melemparkan batu-batu ke arah gedung UNAMET. Rekaman itu juga memperlihatkan seorang laki-laki memakai jaket merah dan topi baseball di dekat tepi jalan, mengarahkan kelompok milisi dan menunjuk-nunjuk dengan tegas ke arah gedung UNAMET. Batu-batu besar dilempar pertama kali menembus jendela-jendela yang menghadap ke jalan utama, dan kemudian melampaui tembok-tembok tinggi yang mengelilingi kompleks, menghancurkan jendela-jendela di sisi selatan dan timur bangunan. Hujan batu berlanjut masuk ke dalam kompleks selama 10 sampai 15 menit. Teriakan-teriakan para penyerang berlanjut untuk beberapa saat setelah lemparan batu mereda, dan para anggota milisi terlihat berada di lapangan besar yang berhadapan langsung dengan kompleks UNAMET selama beberapa jam sesudahnya. Sebanyak 12 orang terluka dalam insiden tersebut, termasuk seorang Relawan 65 Kecuali jika disebutkan lain, uraian ini didasarkan pada laporan yang dibuat UNAMET tidak lama setelah kejadian dan diserahkan kepada para pejabat Pemerintah Indonesia. UNAMET, Political Affairs Office, “Report on 29 June Incident in Maliana,” 5 Juli 1999. Dicetak ulang di dalam UNTAET, PoliticalAffairs Office, Briefing Book on Political and Human Rights in East Timor , Dili, November 1999.

200


PBB, dan beberapa dari sekitar 26 orang penduduk lokal yang melarikan diri masuk ke dalam kompleks UNAMET ketika serangan dimulai. Luka-luka yang diderita termasuk gegar otak, tulang remuk, luka koyak, dan memar yang parah; dan sedikitnya dua orang penduduk setempat jatuh pingsan akibat lemparan keras ke kepala mereka. Hujan batu juga berakibat kerusakan barang, baik bangunan PBB itu sendiri maupun kendaraan-kendaraan PBB. Tindakan polisi terhadap kejadian ini sangatlah tidak memadai dan menunjukkan ketidakmauan, atau ketidakmampuan, untuk melakukan tindakan efektif terhadap milisi walaupun mereka jelas-jelas melakukan suatu tindak pidana. Karena tekanan internasional yang kuat, Polri menahan dan menyidik lima orang milisi karena peran mereka di dalam serangan tersebut. Namun, kasus ini tidak sungguh-sungguh diselidiki, dan setelah menerima hukuman percobaan, semua tersangka dibebaskan. Kelemahan tindakan Polri tidak mungkin dikaitan dengan kurangnya informasi sebelumnya mengenai kemungkinan adanya serangan. Dalam beberapa hari sebelum kejadian, petugas-petugas UNAMET dan pihak lain telah melaporkan kepada Polri tentang adanya sejumlah ancaman terhadap fasilitas dan personil PBB. Pada tanggal 28 Juni, para perwira Polisi Sipil PBB menyampaikan sebuah laporan yang bisa dipercaya bahwa serangan milisi terhadap UNAMET direncanakan untuk dilancarkan pada pagi hari tanggal 29 Juni. Walaupun telah ada laporan-laporan sebelumnya seperti itu, tidak lebih dari enam polisi biasa yang bertugas di depan markas UNAMET ketika serangan terjadi. Dua dari enam orang tersebut bisa jadi anggota unit bantuan Polri, yang dikenal sebagai Kamra. Ketika serangan ke kompleks PBB dimulai, seorang petugas Polri melakukan usaha sebentar tetapi tidak efektif untuk menghentikan, ia bersama rekan-rekannya segera berbalik dan lari mencari perlindungan. Rekaman film dari dalam kompleks menunjukkan bahwa sejumlah petugas kepolisian Indonesia berada di sana selama dan segera setelah serangan selesai. Setidaknya salah satu dari mereka dilaporkan sempat memberikan bantuan kepada staf PBB dan orang-orang yang berlindung di kompleks PBB. Selain enam polisi yang berjaga di depan kantor UNAMET, sekitar 24 orang polisi disebutkan ditempatkan untuk membantu mengendalikan kerumunan orang di lapangan seberang jalan, sementara satu kontingen Brigade Mobil (Brimob) yang terdiri dari 20 orang dilaporkan ditempatkan untuk menjaga helikopter PBB yang telah mendarat di sana sekitar pukul 9.30 pagi. Namun tidak satupun dari pasukan ini yang bertindak mencegah kekerasan dan intimidasi, yang dibiarkan tanpa henti selama sekitar 15 sampai 20 menit. Sekitar 20 orang polisi Brigade Mobil (Brimob) akhirnya datang di tempat kejadian setelah kekerasan mereda. Tindakan Polri yang tidak memadai tersebut sangat bermasalah mengingat dekatnya jarak antara kantor UNAMET dengan berbagai kantor Polri di Maliana dan cukup cepatnya insiden dilaporkan kepada mereka. Kantor Kepolisian Resor hanya berjarak sekitar 500 meter dari kantor UNAMET, dan ada sebuah kantor polisi (Kepolisian Sektor) sekitar 150 meter dari sana. Selain itu ada markas Komando Rayon Militer yang berjarak 100 meter dari kantor UNAMET. Sebuah panggilan darurat dikirimkan dari UNAMET ke alat operator kepolisian dalam menit pertama serangan dimulai, dan seorang wartawan secara langsung mengingatkan petugaspetugas Polres beberapa menit kemudian. Yang sama menyulitkannya dengan tanggapan yang lamban adalah tindakan Polri ketika pada akhirnya mereka tiba di tempat kejadian. Walaupun ada bukti yang jelas bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, baik polisi biasa maupun


201

Brimob tidak melakukan satu penahanan pun. Seperti yang sudah dikemukakan di atas, anggota-anggota milisi masih terlihat dan terdengar di wilayah sekitar kompleks UNAMET selama beberapa jam setelah serangan. Beberapa hari sesudahnya, milisi DMP tampak bebas beroperasi dan melakukan tindak intimidasi dan kekerasan, tanpa ada tindakan hukum. Serangkaian perkembangan pada siang dan malam sebelum kejadian, dan unsurunsur serangan itu sendiri, mengukuhkan dugaan mengenai hubungan antara kelompok milisi, Dadurus Merah Putih, dengan para perwira TNI di Maliana. Hubungan itu, seperti yang digambarkan secara rinci di bawah, membantu menjelaskan mengapa Polri tidak mau atau tidak mampu mengendalikan kelompok milisi tersebut. Pada tanggal 28 Juni, sehari sebelum kejadian, satu pertemuan lengkap milisi DMP diadakan pada pukul 7.30 pagi di gedung olah raga di seberang lapangan kantor UNAMET. Yang hadir dalam pertemuan tersebut, menurut sejumlah laporan, adalah Komandan Distrik Militer (Dandim) Maliana, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Perwira Seksi Intelijen Kodim, Letnan Satu Sutrisno; Komandan DMP, Domingos dos Santos dan dua pemimpin lain DMP, Mau Buti dan Julião Gomes. Tiga orang yang disebut terakhir adalah anggota TNI yang masih aktif atau sudah pensiun. Dilaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Dandim Letnan Kolonel Siagian, memberikan pengarahan kepada DMP tentang tugas-tugas mereka yang berkaitan dengan Konsultasi Rakyat dan kedatangan UNAMET. Para saksi melaporkan bahwa Siagian menekankan beberapa hal berikut: bahwa Konsultasi Rakyat tidak diperlukan di Kabupaten Bobonaro; bahwa tak seorang pun diperbolehkan mendekati kantor UNAMET; bahwa staf lokal UNAMET harus ditakut-takuti dan digantikan oleh anggota DMP; dan bahwa bendera UNAMET harus diturunkan. Seorang anggota DMP yang hadir pada saat itu bersaksi bahwa Letnan Kolonel Siagian juga mengatakan kepada para milisi agar tidak mengkhawatirkan tindakan atau reaksi dari Polri atau Brigade Mobil yang ditugaskan untuk menjaga kompleks PBB karena, menurut kata-katanya, “mereka adalah bagian dari kita.” Pengamatan yang dilakukan pada pagi hari tanggal 29 Juni, dan kesaksian dari orang-orang yang ada di tempat kejadian, memperkuat tanpa sedikit keraguan pun akan kemungkinan hubungan antara para pejabat militer setempat dan milisi, dan tanggungjawab bersama mereka untuk serangan yang terjadi. Setidaknya dua saksi mata setempat melaporkan melihat Perwira Seksi Intelijen Kodim Letnan Satu Sutrisno, dan Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Siagian, di tempat kejadian mengenakan pakaian sipil, dan kedua saksi itu sama mengatakan bahwa kedua perwira itu tidak melakukan apa pun untuk mencegah serangan atau menghentikannya ketika serangan itu berlangsung. Ketika Pejabat Urusan Politik UNAMET tiba di tempat kejadian sekitar 15 menit setelah insiden dimulai, ia menemui Letnan Kolonel Siagian, yang kemudian memperkenalkannya kepada tiga komandan milisi DMP, dengan mengatakan bahwa mereka ingin menjelaskan tindakan mereka kepada UNAMET. Para saksi setempat juga melaporkan namanama sejumlah anggota TNI aktif maupun yang sudah pensiun yang berada di antara kelompok milisi itu pada saat kejadian, semuanya memakai pakaian sipil. Akhirnya, penting diperhatikan bahwa, di akhir serangan, para anggota milisi membentuk formasi militer dan berbaris menuju pos militer setempat, yang berada sekitar 100 meter dari kompleks UNAMET. Secara bersama, bukti-bukti ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa

202


kelompok milisi yang bertanggungjawab atas serangan tanggal 29 Juni, DMP, dikendalikan oleh perwira-perwira TNI di Maliana, dan lebih khusus lagi oleh Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan Perwira Seksi Intelijen Kodim, Letnan Satu Sutrisno. Berdasarkan penemuan ini, sangatlah sulit untuk menghindar dari kesimpulan bahwa serangan tersebut, dan terbatasnya usaha resmi untuk mencegah dan menghentikan serangan itu, merupakan bagian dari usaha para pejabat yang berwenang ini untuk menghambat atau merongrong kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

10.7 Penyerangan terhadap Rombongan Bantuan Kemanusiaan (4 Juli, 1999). Pada tanggal 4 Juli sekitar pukul 4 sore hari Minggu, satu rombongan kendaraan yang baru kembali dari satu misi bantuan kemanusiaan membantu para pengungsi di dalam negeri, diserang oleh sekitar 20 orang anggota milisi bersenjata Besi Merah Putih (BMP) ketika rombongan itu melewati kota Liquiça. Seorang anggota staf UNAMET dijadikan sasaran langsung, banyak personil organisasi non-pemerintah yang diserang, dan salah satunya dibawa ke rumah sakit karena menderita luka serius di kepala. Kendaraan-kendaraan UNAMET dan organisasi non-pemerintah mengalami kerusakan berat.66 Sebagai tanggapan terhadap keadaan yang semakin tidak aman, diputuskan untuk mengungsikan semua personil UNAMET dari wilayah Liquiça pada hari yang sama, dan sebuah helikopter dikirimkan dari Dili untuk evakuasi ini. Namun, rencana evakuasi harus dihentikan ketika saku kelompok lain milisi bersenjata, mungkin BMP, menyerang helikopter dengan batu-batu dan senapan rakitan. Usaha evakuasi kedua juga dihalangi ketika milisi mengepung personil UNAMET, dan berusaha menyerang anggota staf lokal UNAMET. Dua serangan itu terjadi di tengah serangkaian ancaman terhadap personil PBB di kota Liquiça – dan hanya beberapa hari setelah serangan terhadap kantor UNAMET di Maliana dan intimidasi milisi terhadap personil PBB di Viqueque. Sejumlah insiden ini dilaporkan kepada pihak berwenang Kepolisian Resor (Polres) di Liquiça, sehingga kemudian ditempatkan sejumlah personil tambahan dari Brigade Mobil untuk melindungi staf UNAMET. Tetapi, berbagai peringatan dan penjagaan ini tidak menghasilkan pengaruh penting pada kebebasan milisi yang bergerak ke seluruh bagian kota dan melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan. Rombongan bantuan kemanusiaan itu meliputi sekitar 50 orang wakil organisasiorganisasi non-pemerintah setempat, dan sekitar 20 pengungsi dalam negeri yang telah dievakuasi dari beberapa desa di sepanjang perbatasan antara Ermera dan Liquiça untuk mendapatkan perawatan medis. Kelompok itu disertai oleh Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET, dan seorang wakil dari UNHCR. Sekitar satu jam sebelum mencapai Liquiça, dua orang Perwira Penghubung Militer UNAMET, yang berada di wilayah tersebut untuk penugasan lain, bergabung dengan rombongan ini. Pada saat serangan terjadi, rombongan sedang berhenti, dan banyak dari penumpangnya sedang memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat dengan meluruskan kaki-kaki mereka atau membeli minuman dan makanan ringan di tokotoko sekitarnya. Pejabat Urusan Kemanusiaan meminta berhenti sejenak untuk 66 Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini berdasarkan pada laporan yang disusun UNAMET segera setelah kejadian, dan diserahkan kepada para pejabat pemerintah Indonesia. UNAMET, Political Affairs Office, “Report on the Liquiça Incident s of 4 July,” Dili, 12 Juli 1999. Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book on Political and Human Right s in East Timor , Dili, November 1999.


203

berbicara dengan para Perwira Penghubung Militer UNAMET, yang berencana meninggalkan rombongan di tempat itu. Karena khawatir akan keamanan para pengungsi dalam negeri, Pejabat Urusan Kemanusiaan meminta para Perwira Penghubung Militer kembali ke wilayah distribusi bantuan kemanusiaan untuk memastikan agar penduduk tidak diganggu oleh milisi. Setelah menyelesaikan pembicaraannya, pejabat UNAMET itu mulai berjalan dari mobil Perwira Penghubung Militer, menyusuri jalan kembali, dan berbelok di sebuah sudut menuju ke bagian depan rombongan. Ketika ia berbelok itulah, ia menyaksikan saat-saat awal terjadinya serangan milisi. Cuplikan gambar televisi dan kesaksian dari lebih dari selusin orang, termasuk beberapa anggota BMP dan orang-orang yang menyaksikan, memungkinkan dibuatnya rekonstruksi insiden ini. Sekitar lima menit setelah rombongan berhenti di Liquiça, sebuah mobil van mini berwarna hijau-biru dengan tulisan “Miramar” di sisinya melaju menuruni bukit dari selatan, dan berhenti mendadak di dekat pertengahan deretan kendaraan yang sedang berhenti. Ketika mobil itu berhenti, sekitar 20 orang muda berlompatan dan mulai mendekati para staf organisasi nonpemerintah dan UNAMET, beberapa dari mereka berteriak “bunuh mereka!” Sebagian besar membawa parang, pisau atau senapan rakitan. Setidaknya seorang anggota milisi membawa sepucuk senjata otomatis. Tanpa peringatan atau provokasi para anggota milisi mulai menyerang, mengayun-ayunkan parang dan pisaunya dengan cara mengancam, mengarahkan senapan-senapan mereka pada para anggota rombongan, dan menghancurkan kaca jendela-jendela sebagian besar mobil. Serangan berlanjut ketika orang-orang berusaha menyelamatkan diri dengan berlari dan mengendarai mobil. Setidaknya dua orang saksi mata mengatakan bahwa anggota-anggota milisi bersenjata mendekati, dan menghujamkan senjata-senjata ke dalam salah satu kendaraan UNAMET ketika mobil itu bergerak ke arah timur menuju jalan utama ke arah Dili. Yang paling parah terkena serangan adalah staf organisasi non-pemerintah, tetapi personil UNAMET juga dijadikan sasaran. Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET diancam oleh tiga orang milisi yang menodongkan senjatanya langsung ke dirinya dalam jarak dekat. Cuplikan gambar televisi juga menunjukkan si pejabat ini berusaha melindungi beberapa anggota rombongan, sebelum ia dan yang lainnya berbalik arah dan pergi menyelamatkan diri dengan sebuah mobil. Sebagian besar rombongan akhirnya berhasil bergerak ke kantor Polres Liquiça yang berdekatan dengan tempat kejadian, sementara sekitar 10 orang pergi ke kantor Polsek. Akhirnya, semua anggota rombongan termasuk personil UNAMET, dibawa ke Polres. Di sana Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET secara sukarela menyerahkan kepada polisi sepucuk senapan rakitan yang ditemukan di dalam kendaraannya. Beberapa orang mengalami luka-luka dalam serangan, dan sebagian besar terguncang berat. Rekaman gambar film memperlihatkan bahwa satu orang ditendang secara brutal di kepala oleh seorang anggota BMP. Korban tersebut adalah Laurentino Soares, pengemudi salah satu mobil organisasi non-pemerintah, yang dibawa ke rumah sakit dengan luka parah di kepalanya. Seorang anggota BMP bersaksi bahwa Soares juga dihantam kepalanya dengan sepucuk senapan sebelum ditendangi. Dua anggota BMP, juga mengalami luka tembak selama insiden. Mereka diidentifikasi sebagai Romaldo Coreia Martins, komandan pos BMP setempat dan anggota unit bantuan Polres Liquiça (Kamra), dan Fernando Ramos, seorang anggota BMP dan petani. Ketiga korban dibawa ke rumah sakit militer Wirahusada di Dili, dimana mereka diwawancarai personil UNAMET pada tanggal 4 Juli dan kemudian

204


pada tanggal 6 Juli. Laurentino Soares kemudian dipindahkan ke fasilitas medis yang lain. Enam orang yang dilaporkan hilang setelah serangan kemudian ditemukan. Segera setelah serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan ini, satu kelompok milisi bersenjata melancarkan serangan terpisah terhadap personil UNAMET yang bersiap mengungsi dari Liquiça. Tidak ada yang terluka dalam kejadian ini, dan semua personil akhirnya dibawa kembali ke Dili dengan selamat, tetapi serangan itu kembali menjelaskan ketidakmauan atau ketidakmampuan Polri untuk mencegahnya. Keputusan untuk evakuasi sudah diambil sebagai tanggapan terhadap laporanlaporan awal tentang serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan tersebut, dan rangkaian serangan dan ancaman terhadap PBB selama dua hari sebelumnya. Sebuah helikopter dikirim dari Dili ke tempat yang ditentukan di pantai dekat Liquiça, dan semua staf PBB berkumpul di sebuah rumah bersiap untuk pindah ke tempat tersebut dalam satu rombongan. Ketika staf PBB menunggu, mereka dikawal oleh satu kontingen Brigade Mobil (Brimob). Namun rencana evakuasi harus ditunda, ketika dua anggota staf PBB, seorang Polisi Sipil dan Perwira Keamanan Lapangan, disergap oleh anggota-anggota milisi ketika mereka berkendaraan ke arah pantai menuju ke helikopter. Para anggota milisi membawa parang dan senjata rakitan dan mengacungkan senjata itu ke personil PBB. Walaupun ada ancaman seperti ini, kedua orang staf PBB itu berhasil memacu kendaraannya ke pantai untuk memperingatkan penerbang dan para penumpang tentang kehadiran milisi, dan tentang kemungkinan serangan. Keputusan diambil untuk menerbangkan helikopter ke tempat lain untuk mengalihkan perhatian milisi keluar dari wilayah tersebut. Ketika helikopter bersiap untuk lepas landas, milisi tiba dan mulai melempari helikopter dengan batu. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian juga melaporkan bahwa tembakan juga dilepaskan ke arah helikopter. Setelah helikopter itu lepas landas, rombongan PBB yang terdiri dari delapan buah mobil yang bersiap untuk evakuasi bergerak ke tempat evakuasi alternatif. Namun segera setelah tiba di tempat, mereka dikepung oleh para anggota milisi yang tiba dengan sebuah truk. Milisi memukul-mukul jendela mobil, mengacungkan senjata-senjata mereka kepada para penumpang, dengan sikap mengancam, dan berusaha menarik sedikitnya satu orang staf lokal UNAMET dari dalam mobil. Polisi Indonesia yang ada di tempat kejadian tidak berbuat apa pun untuk menghentikan serangan. Mereka tidak mencegah tindakan para anggota milisi, yang tetap berada di tempat dengan sikap mengancam. Akhirnya, personil UNAMET berhasil keluar dari tempat kejadian. Tetapi ketika mereka bergerak ke arah Dili, mereka menghadapi penghalang jalan di dekat kantor Polres Liquiça yang dijaga oleh dua orang milisi, salah satunya terlihat membawa sepucuk senapan otomatis. Karena tidak bisa melanjutkan perjalanan, rombongan itu berbelok memasuki kantor Polres Liquiça, dan mereka bergabung dengan para anggota rombongan bantuan kemanusiaan yang sudah berada di sana. Kemudian pada malam yang sama, kedua rombongan kembali dalam satu konvoi ke Dili, dan sampai dengan selamat di kota itu sekitar pukul 10 malam. Dalam satu kejadian yang berhubungan, dua mobil UNAMET yang telah dikirim dari Dili menghadapi satu penghalang jalan milisi beberapa kilometer di sebelah timur Liquiça. Beberapa anggota milisi mengarahkan senjata rakitannya ke mobil PBB pertama yang membawa Polisi Indonesia, Kolonel Sitompul dan Polisi Sipil


205

PBB Superintendant Polden. Ketika mobil pertama sudah lewat, para milisi lalu mengarahkan senjatanya ke mobil kedua, yang mengangkut seorang perwira Polisi Sipil PBB lain. Setidaknya satu senjata rakitan yang ditembakkan ke arah mobilmobil UNAMET, tetapi tidak timbul kerusakan atau luka-luka. Bukti yang ada secara kuat menunjukkan bahwa Polri turut serta dalam serangan tanggal 4 Juli, atau paling sedikit, tidak mau atau tidak mampu menghentikan serangan tersebut. Kesimpulan ini diperkuat oleh penolakan Polri untuk memberikan pengawalan yang diminta untuk rombongan bantuan kemanusiaan, tindakan Polri yang tidak memadai ketika serangan sedang berlangsung, perilaku Polri segera setelah kejadian, dan sifat penyelidikan mereka selanjutnya. Satu segi yang sangat bermasalah dari tindakan Polri adalah energi yang mereka keluarkan untuk membangun tuduhan-tuduhan palsu tentang provokasi dari organisasi nonpemerintah dan UNAMET, sementara tidak mengambil tindakan apa pun terhadap kelompok-kelompok milisi yang diketahui telah melakukan tindak pidana. Seperti dalam kasus penyerangan terhadap markas UNAMET di Maliana, tekanan internasional membuat dilakukannya penahanan terhadap beberapa orang milisi. Tetapi, para tersangka segera dilepaskan setelah dijatuhi hukuman percobaan yang sebentar. Keprihatinan akan sikap pihak Polri terhadap rombongan bantuan kemanusiaan mulai muncul beberapa hari sebelum serangan milisi tanggal 4 Juli. Sebelum berangkat, organisasi-organisasi non-pemerintah – melalui UNAMET – telah meminta pengawalan dari Polri untuk menyertai rombongan, dan permintaan ini tampaknya disetujui. Namun, sesaat sebelum rombongan siap berangkat pejabat Polri yang berwenang memberitahu UNAMET bahwa Polri tidak akan memberikan pengawalan. Alasan yang diberikan adalah bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan bukan mandat UNAMET, walaupun UNAMET menjelaskan bahwa UNAMET meminta pengawalan untuk organisasi non-pemerintah yang mengorganisasikan rombongan. Di pagi hari Minggu, tanggal 4 Juli, UNAMET mengemukakan kepada Polri satu permintaan lagi agar, karena adanya ancaman serangan milisi, rombongan dikawal oleh Polri ketika dalam perjalanan pulang ke Dili. Ini disetujui, tetapi tidak terjadi. Tak bisa disangkal lagi, penolakan untuk memberikan satu pengawalan Polri menciptakan keadaan dalam mana suatu serangan dapat dengan mudah terjadi. Polri juga gagal bertindak dengan efektif ketika serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan sedang berlangsung, membiarkan insiden berlanjut tanpa halangan, dan tidak mengambil tindakan apa pun untuk menahan orang-orang yang bertanggungjawab. Mengingat kenyataan bahwa insiden tersebut terjadi begitu dekat dengan kantor Polsek dan hanya beberapa menit, kalau mengendarai mobil, dari kantor Polres, kegagalan Polri untuk menghentikan serangan, atau untuk menahan para pelaku, patut dipermasalahkan. Akhirnya, penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan pihak Polri dengan jelas ditandai sikap memihak. Dari semula, usaha Polri diarahkan untuk membuktikan tuduhan bahwa serangan “diprovokasi” oleh orang-orang yang berada di dalam rombongan bantuan kemanusiaan. Sementara itu tidak ada usaha yang dilakukan untuk menahan atau menginvestigasi para anggota milisi yang terlihat menyerang rombongan dengan senjata. Kebanyakan bukti mengarah pada kesimpulan bahwa penyelidikan Polri dipengaruhi oleh pimpinan TNI, tidak memperhatikan prosedur kepolisian yang sesungguhnya. Ringkasnya, sikap pasif dari pihak Polri terhadap para pelaku serangan, dan tidak memadainya penyelidikan mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa milisi berada

206


di bawah kendali dan dilindungi oleh pihak berwenang TNI, yang terhadapnya Polri tidak memiliki kekuasaan efektif.

10.8 Pembunuhan Staf UNAMET di Boboe Leten (30 Agustus 1999) Yang termasuk menjadi sasaran pelanggaran berat hak asasi manusia baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara adalah staf lokal UNAMET. Setidaknya 14 orang staf lokal UNAMET dibunuh dalam tahun 1999, dan banyak lainnya yang menderita luka-luka, mendapat ancaman pembunuhan, dan dipindahkan secara paksa. 67 Para staf lokal dijadikan sasaran karena diduga atau memang bersimpati prokemerdekaan, dan karena sikap umum antipati terhadap UNAMET. Antipati ini dipancing oleh tuduhan-tuduhan yang dibuat pejabat-pejabat Indonesia tentang pemihakan dan ketidakadilan UNAMET. Dengan kata lain, pembunuhan yang terjadi bukanlah tindak kekerasan yang acak tetapi pembunuhan bermotivasi politik. Lebih jauh lagi, dalam hampir setiap kasus, tindakan itu dilaksanakan dengan sepengetahuan atau keterlibatan langsung pasukan militer dan kepolisian Indonesia. Pembunuhan terhadap dua anggota staf UNAMET, João Lopes dan Orlando Gomes, dan usaha pembunuhan terhadap staf ketiga, Alvaro Lopes, di Ermera adalah contoh-contoh paling jelas dari pola umum ini. Ketiga orang tersebut adalah staf UNAMET yang bekerja di tempat pemungutan suara di desa Boboe Leten, di Kecamatan Atsabe. Mereka diserang oleh milisi bersenjata ketika sedang mengangkut kotak-kotak suara ke mobil UNAMET di akhir pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus.68 Kesulitan dimulai di sore hari, ketika sekelompok milisi yang bersenjatakan parang, pisau, dan senapan tiba di tempat pemungutan suara, dan mulai mengeluarkan ancaman-ancaman terhadap staf lokal UNAMET. Para saksi mata mengatakan bahwa milisi tiba dengan menggunakan sebuah mobil mirip jip berwarna biru gelap (sebuah Kijang), dan bahwa mereka disertai oleh beberapa anggota TNI yang membawa senjata otomatis. Staf UNAMET melaporkan kehadiran milisi itu melalui radio, dan mengungkapkan kecemasan akan keamanan kotak suara dan keselamatan mereka sendiri. Pesan itu disampaikan ke pusat pemungutan suara yang terdekat, di Lauana. Setelah menetapkan bahwa pemungutan suara sudah selesai di Lauana, maka regu Lauana diarahkan untuk segera membawa kendaraan mereka dan pergi berombongan dengan kawalan Polri ke Boboe Leten. Rombongan tiba di Boboe Leten sekitar pukul 5 sore. Dua atau tiga menit kemudian, pemimpin rombongan melaporkan melalui radio bahwa milisi sedang menembakkan senjata otomatis di sekitar tempat pemungutan suara. Serangan sedang berlangsung. 69 Saat milisi dan prajurit TNI menembak-nembakkan senjata otomatis mereka, seseorang yang kemudian diidentifikasikan sebagai prajurit TNI, João da Costa, memasuki pusat pemungutan suara. Di sana ia menikam João Lopes yang sedang membawa sebuah kotak suara ke kendaraan UNAMET yang sedang menunggu. 67 Staf UNAMETyang diket ahui telah dibunuh dalam tahun 1999 adalah: João Lopes, Ruben Barros Soares, Domingos Pereira, José Ernesto Jesus Maia, Orlando Gomes, Leonel Silva de Oliveira, Manuel de Oliveira, Mariano da Costa, Ana Lemos, Carlos Maia, Abrui da Costa, Hilario Boavida da Silva, Francisco Taek, dan Paulos Kelo. Tidak jelas apakah semua yang dibunuh ini dijadikan sasaran karena mereka pegawai UNAMET, tetapi sebagian besar dibunuh karena alasan ini. 68 Satu laporan internal TNI secara salah menyebutkan bahwa ketiga orang itu meninggal. Lihat:Telegram rahasia dari Dandim Ermera (Letnan Kolonel Muhammad Nur) kepada Danrem 164/WD (Kolonel Noer Muis), No. TR/148/1999, 31 Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #42). 69 UNAMET, HF pesan e-mail dari Ermera ke HQBPG, 30Agustus 1999, Subject: “Murder of Locally Employed UNAMET Staff.” Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs, Briefing Book, Dili, November 1999.


207

Milisi lalu menyeret Lopes keluar, dimana dua orang milisi lainnya menikamnya di punggung. Staf UNAMET berhasil mengambil Lopes dan menempatkannya di bagian belakang mobil UNAMET. Ia kemudian dibawa ke gedung Polisi Sipil PBB di kota Atsabe. Para perwira Polisi Sipil PBB mengupayakan perawatan medis darurat untuk mengatasi lubang di paru-paru korban dan banyaknya kehilangan darah. Walaupun upaya sudah dilakukan, João Lopes meninggal tidak lama setelah pukul 6.00 sore. Sementara itu di Boboe Leten, para milisi menyerang lagi dua petugas tempat pemungutan suara. Menurut satu laporan internal PBB satu dari dua korban, Orlando Gomes, dipukuli babak-belur dengan tongkat, dan kemudian ditikam sampai mati oleh para milisi.70 Tubuhnya dilaporkan dikuburkan di dalam sebuah selokan. Sisa jasadnya di kemudian hari diangkat dan dikuburkan kembali di tempat yang dekat dengan Pusat Pemungutan Suara. Orang ketiga, Alvaro Lopes, juga diserang ketika sedang membawa sebuah kotak suara ke kendaraan PBB. Ia mengalami luka berat tetapi jiwanya selamat. Menurut laporan PBB yang dikutip di atas, anggota TNI João da Costa pertama menangkap lengan Alvaro, dan kemudian menikamnya. Pisaunya masuk ke bagian sisi kiri bawah punggungnya dan tembus ke sisi kanan bawah rusuknya. Ia kemudian diseret ke sebuah pojok, dan ditinggalkan di sana oleh para milisi yang tampaknya menganggapnya sudah meninggal. Ketika para milisi akhirnya pergi, ayah Alvaro mengambil Alvaro, dan membawanya ke pegunungan, dimana ia merawat Alvaro dengan obat-obatan tradisional. Satu penyelidikan UNAMET yang dilakukan pada hari selanjutnya menemukan bahwa perwira-perwira dan prajurit TNI secara langsung terlibat dalam serangan, dan bahwa yang lain telah menyetujui serangan tersebut. Penyelidikan itu juga mengungkapkan motivasi politik yang jelas di balik pembunuhan, dan memberikan banyak bukti tentang ketidakmemadaian tindakan Polri dan TNI untuk menangani insiden tersebut. Pengamatan ini dicantumkan dalam satu laporan internal UNAMET, bertanggal 31 Agustus, yang mencatat hal-hal penting dari kunjungan penyelidikan UNAMET ke Atsabe pada hari itu.71 Mengenai persoalan keterlibatan TNI, laporan ini mencatat bahwa seorang perwira Polisi Sipil PBB telah bersaksi secara tertulis bahwa anggota-anggota TNI secara langsung terlibat dalam serangan di Boboe Leten. Laporan ini juga memberikan perhatian pada bukti persetujuan dan keterlibatan Komandan Rayon Militer (Danramil) dalam serangan tersebut. Sejumlah staf UNAMET menyaksikan, misalnya, bahwa kendaraan Kijang biru gelap yang dikendarai Danramil pada tanggal 31 Agustus adalah kendaraan yang sama dengan yang digunakan untuk membawa milisi ke tempat kejadian serangan. Lebih jauh, menurut laporan ini, Danramil mengaku kepada para pegawai UNAMET bahwa dirinya telah mengetahui rencana untuk menyerang UNAMET pada 30 Agustus, tetapi tidak melakukan apa pun untuk mencegahnya. Menurut laporan ini, Danramil: “… mengungkapkan tidak adanya penyesalan atas kekerasan di malam sebelumnya, tetapi justru berusaha membenarkannya dengan 70 UNTAET, DHRO-Ermera, “Report on Human Rights Violations During 1999: Ermera District,” [Maret 2000] halaman 2839. 71 UNAMET, PoliticalAffairs Office, “Notes on Atsabe Investigation, 31August 1999,” dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999. Untuk keterangan dari tangan pertama tentang kunjungan tersebut lihat Geoffrey Robinson, “The Fruitless Search for a Smoking Gun: Tracing the Origins of Violence in East Timor,” dalam Freek Columbijn dan J. Thomas Lindblad (penyunting), Roots of Violence in Indonesia, Leiden: KITLV Press, 2002, halaman 263 dan 267

208


alasan bahwa ‘masyarakat’ marah terhadap UNAMET yang bersikap tidak netral. Ia menyampaikan bahwa dirinya sudah mendapat laporan akan terjadinya suatu serangan terhadap personil UNAMET pada 30 Agustus, dan bahwa dirinya telah mengatakan kepada milisi agar tidak melukai staf internasional UNAMET. Ketika [pejabat UNAMET] bertanya mengapa ia tidak berusaha mencegah serangan itu seluruhnya, Danramil berkata bahwa jika ia campur tangan, maka milisi akan berbalik melawan dirinya.”72 Mengenai motivasi di balik serangan, laporan tersebut menegaskan bahwa milisi bertindak dengan tujuan politis. Dikemukakan bahwa, dalam satu pembicaraan dengan para pejabat UNAMET pada 31 Agustus, “pemimpin milisi mengatakan bahwa orang-orangnya telah membunuh Tuan Lopes karena staf UNAMET tidak netral dan telah ‘memaksa’ masyarakat untuk tidak memilih otonomi. Ia juga mengatakan bahwa, oleh karena alasan yang sama, orang-orangnya tidak akan membiarkan kotak-kotak suara atau staf lokal UNAMET pergi.” 73 Akhirnya, mengenai tindakan pihak berwajib terhadap insiden tersebut, laporan UNAMET menggambarkannya sebagai “sepenuhnya tidak memadai” dan mengajukan pengamatan berikut mengenai perilaku pihak berwajib selama kunjungan UNAMET ke Atsabe pada tanggal 31 Agustus: “Tim pertama, yang tiba di Atsabe sekitar pukul 7.00, mendapati korban meninggal, João Lopes, dibaringkan di rumah Polisi Sipil PBB, ditemani keluarganya yang berduka, dan rumah itu dikelilingi oleh sekitar 50 orang anggota milisi bersenjata … Pembicaraan yang panjang dengan kepala kepolisian setempat (Kapolsek) dan seorang Perwira Penghubung Polisi di Polres Ermera menghasilkan jaminan bahwa milisi akan dibubarkan dan dikendalikan, tetapi tidak ada tindakan yang diambil, dan milisi tetap mempertahankan kehadirannya dengan bersenjata di wilayah sekitar rumah Polisi Sipil PBB … Menanggapi permintaan UNAMET yang berulang-ulang agar milisi diminta bubar, ia menjelaskan bahwa ia tidak berani mengajukan permintaan semacam itu.” Demikian juga, laporan ini mengemukakan, Danramil “menolak memberikan jaminan agar milisi dikendalikan, apalagi ditangkap.”74 Satu delegasi tingkat tinggi TNI dan Polri dari Dili dan Ermera yang tiba kemudian di siang hari tanggal 31 Agustus berhasil meyakinkan milisi untuk membiarkan kotak-kotak suara dan staf lokal pergi. Namun, bahkan delegasi tersebut – termasuk Kolonel Polisi Made Pastika dari Dili, serta Dandim dan Kapolres dari Ermera –tidak mampu atau tidak mau mengamankan akses UNAMET ke tempat kejadian. Menurut laporan UNAMET ini, “Para pejabat militer dan kepolisian … terus bersikeras mengatakan bahwa keamanan tidak dapat dijamin, dan tidak mau menggunakan wewenangnya untuk memungkinkan dilakukannya kunjungan.”75 Penyelidikan-penyelidikan dan pendokumentasian lebih lanjut telah 72 UNAMET, PoliticalAffairs Office, “Notes onAtsabe Investigation, 31August 1999.” Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, Briefing Book, Dili, November 1999. 73 Ibid. 74 Ibid. 75 Ibid.


209

membuktikan pengamatan awal ini, sekaligus menambah rincian-rincian penting. Penyelidikan-penyelidikan telah menemukan saksi mata yang bisa mengidentifikasi nama-nama para penyerang. Secara signifikan, mereka yang disebut namanya mencakup empat orang yang diduga agen intelijen militer SGI dan tiga anggota reguler TNI.76 Bukti ini menambah bobot kesimpulan bahwa TNI terlibat secara langsung di dalam pembunuhan-pembunuhan ini. Satu laporan rahasia militer tentang serangan tersebut, bertanggal 31 Agustus dan ditandatangani oleh Dandim Ermera, tidak memberikan bukti keterlibatan langsung TNI, tetapi mengungkapkan besarnya kecenderungan para perwira TNI untuk menerima atau mungkin berbagi pandangan dan penafsiran dengan milisi tentang kejadian-kejadian yang sudah berlangsung. Misalnya, penjelasan yang diberikan dalam laporan ini tentang pembunuhan-pembunuhan pada tanggal 30 Agustus sama dengan penjelasan yang diberikan pemimpin milisi kepada UNAMET pada tanggal 30 Agustus. Penjelasan dalam laporan ini menyebutkan: “Pada tanggal 30 Agustus 1999 pukul 17.00 WITA melihat kecurangan staf lokal UNAMET menimbulkan kemarahan masyarakat pro-otonomi, sehingga melakukan penganiayaan terhadap staf lokal UNAMET tersebut ...”77

10.9 Pemindahan Paksa dan Pembunuhan Pengungsi di Dili (5-6 September 1999) Karena ketakutan akan meningkatnya kekerasan, dalam hari-hari setelah pemungutan suara tanggal 30 Agustus banyak penduduk Dili melarikan diri ke bukit-bukit yang mengitari kota itu atau mencari tempat-tempat perlindungan di dalam kota. Pada tanggal 5 dan 6 September, tempat-tempat perlindungan ini diserang sekelompok besar milisi, dan juga personil TNI dan Polri. Tempat-tempat itu sendiri dihancurkan dan dibakar, banyak pengungsi terluka berat, dan sedikitnya 17 orang dibunuh.78 Kisah-kisah yang disampaikan para saksi mata menunjukkan bahwa seranganserangan ini bukanlah serangan acak yang dilakukan oleh segerombolan milisi pencoleng yang berniat balas dendam, tetapi suatu operasi yang direncanakan dengan baik yang dimaksudkan untuk menteror pengungsi dan memaksa mereka pindah ke Timor Barat. Dalam pengertian tersebut, serangan-serangan tersebut merupakan contoh yang jelas dari metode-metode yang digunakan oleh pasukan keamanan dan milisi di seluruh Timor Timur untuk pemindahan paksa sekitar 400.000 orang di hari-hari dan minggu-minggu setelah pemungutan suara. Serangan pertama terjadi di Keuskupan Dili, tempat sekitar 300 orang mencari perlindungan di hari-hari sebelumnya. Sekitar tengah hari pada 5 September, sebanyak 50 orang anggota milisi Aitarak bersenjata mulai menyerang pengungsi di sana, dan menghancurkan serta membakar bangunan-bangunan di kompleks tersebut. Serangan berlanjut sampai senja hari. Sejumlah besar personil TNI dan Polri ada di tempat kejadian selama penyerangan, tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan, atau menghentikannya ketika serangan itu berlangsung. Yang terjadi justru sebagian anggota TNI dan Polri turut serta di dalam serangan tersebut. 76 Mereka yang diduga sebagai agen SGI adalah: Manuel Gonçalves, Antónino Beremau, Miguel Gonçalves, dan Manuel Halimau.Tiga anggota TNI yang disebut adalah: João da Costa, Laurindo, dan Domingos de Deus Soares. UNAMET, DHROErmera, Report on 1999, halaman 29-30. 77 Telegram rahasia dari Dandim Ermera (Letnan Kolonel Muhammad Nur) Kepada Danrem 164/WD (Kolonel Noer Muis), No. TR/148/1999, 31 Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #42). 78 Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada: EastTimor, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Eurico Guterres et al., Dili, 27 Februari 2003.

210


Serangan berlangsung dalam dua tahap. Pertama, semua pengungsi dipaksa untuk keluar dari kompleks dan menyeberang jalan menuju pelabuhan Dili. Kemudian, laki-laki dipisahkan dari perempuan dan anak-anak, dan selanjutnya diinterogasi serta dipukuli. Mereka yang diyakini sebagai mahasiswa, staf UNAMET atau anggota CNRT dipisahkan untuk mendapatkan perlakuan yang lebih keras. Jumlah yang tepat korban tidak diketahui. Namun, para penyelidik telah menetapkan identitas lebih dari 20 orang yang dijadikan sasaran tindakan tidak berperikemanusiaan selama serangan, dan sedikitnya 15 orang dibunuh atau dihilangkan. Ketika serangan terhadap Keuskupan Dili dimulai, beberapa pejabat paling senior militer, kepolisian, dan pemerintah sipil Indonesia sedang rapat di rumah Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Noer Muis, yang berada dua kilometer dari tempat kejadian. 79 Menurut seorang asisten Uskup Belo, Manuel Abrantes, yang hadir dan mencatat isi rapat itu, Uskup Belo secara tegas meminta Jenderal Wiranto untuk menginstruksikan para komandan TNI dan Polri di Timor Timur untuk mengendalikan milisi.80 Setelah berdiskusi beberapa lama, dan muncul penentangan jelas dari panglima tertinggi milisi, João Tavares, Uskup mengulangi permintaannya. Kali ini Jenderal Wiranto menjawab “Ya, Bapak Uskup.”81 Namun, kejadian-kejadian di hari selanjutnya menunjukkan bahwa perintah seperti itu tidak pernah dikeluarkan atau perintah dikeluarkan tetapi diabaikan. Dalam waktu hanya beberapa jam kemudian di pagi hari 6 September, tiga tempat pengungsian utama di Dili diserang oleh anggota milisi bersenjata. Salah satu sasaran adalah Biara Canossiana tempat sekitar 100 orang dan sembilan suster berlindung. Milisi menyeret mereka semua keluar dari kompleks biara, menyerang seorang suster, dan kemudian menghancurkan sebagian besar barang di dalam biara. Sasaran kedua adalah kompleks Komite Palang Merah Internasional (ICRC), tempat diperkirakan 2.000 orang berkumpul pada hari-hari setelah pemungutan suara. Dengan menembak-nembakkan senjata dan berteriak-teriak, anggota-anggota milisi memaksa para pengungsi keluar ke jalan, dan orang-orang yang dicurigai sebagai aktivis pro-kemerdekaan dipisahkan dari yang lain sebelum digiring pergi. Seperti dalam kasus Keuskupan Dili, personil TNI dan Polri mengambil bagian dalam serangan ini atau gagal bertindak mencegah serangan tersebut. Serangan terhadap sekitar 5.000 orang yang mencari perlindungan di kediaman Uskup Belo merupakan kejadian yang paling luas diliput dan didokumentasikan secara menyeluruh dari tiga serangan pada tanggal 6 September. Lebih dari 15 orang menderita luka parah dalam serangan ini, sedikitnya satu orang dibunuh, dan rumah Uskup dihancurkan hingga menjadi puing yang membara. Serangan didahului dengan tanda-tanda buruk adanya keterlibatan pihak berwenang. Di awal pagi hari 6 September, Uskup Belo menghubungi Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen, untuk meminta bantuan perlindungan dan mungkin mengevakuasi pengungsi. Kolonel Silaen disebutkan 79 Para pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil yang hadir pada rapat tanggal 5 September mencakup: Panglima TNI, Jenderal Wiranto; Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung; Panglima Daerah Militer IX, Mayor Jenderal Adam Damiri; perwira Satuan Tugas, Mayor Jenderal ZackyAnwar Makarim; Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (dan tidak lama kemudian menjadi Penguasa Darurat Militer), Mayor Jenderal Kiki Syahnakri; Kep ala Kepolisian DaerahTimor Timur, Kolonel Timbul Silaen; dan Komandan Resor Militer TimorTimur, Kolonel Noer Muis. Beberapa tokoh pro-otonomi terkemuka termasuk João Tavares dan Francisco Lopes da Cruz juga hadir. Lihat: Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Eurico Guterres et al. , Dili, 27 Februari 2003. 80 Kesaksian Manuel Abrantes, direkam dan dikumpulkan di Brisbane, Australia, 26 November 1999. 81 Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 6.


211

mengatakan bahwa dirinya tidak dapat membantu, dan menyarankan Uskup untuk menghubungi Komandan Resor Militer Timor Timur, Kolonel Noer Muis. Uskup kemudian menelefon Kolonel Muis, yang juga mengatakan tidak dapat membantu. Sekitar pukul 9.00 pagi seorang perwira Kostrad yang tidak teridentifikasi tiba di kediaman Uskup untuk berbicara dengan Uskup. Perwira itu mengatakan kepada Uskup bahwa ia bermaksud melindungi diri Uskup dan tempat kediamannya, dan ia meminta Uskup untuk menelefon jika terjadi sesuatu. Ia kemudian pergi. Sekitar 15 menit kemudian, milisi mulai berdatangan. Kelompok pertama terdiri dari 20 orang yang bertelanjang dada tidak mengenakan kaos oblong, tiba dengan mengendarai sepeda motor. Mereka disusul oleh banyak yang lain dengan mengendarai sejumlah mobil Kijang dan truk bak terbuka berwarna kuning. Mereka yang berada di dalam truk mengenakan ikat kepala merah putih. Seluruhnya ada lebih dari 100 orang anggota milisi. Ketika mereka berkumpul, para milisi berteriak melecehkan para pengungsi di dalam, dengan menyebut mereka “Anak-anak pelacur”, dan mengancam “Kami akan bunuh kalian – kami tahu kalian pro-kemerdekaan!” Beberapa dilaporkan berteriak “Cukimai!” dan “Kalian makan tahi kalian sendiri kalau mau merdeka!”82 Serangan kemudian dimulai dengan cara yang tampak terkoordinasi. Milisi mulai mengelilingi kompleks kediaman Uskup, yang dikitari oleh jalanan di semua sisinya. Pada putaran pertama, mereka menembakkan pistol, senjata otomatis, dan senapan rakitan ke dalam kompleks, memecahkan jendela-jendela, dan mengakibatkan sejumlah orang terluka. Pada putaran kedua, mereka melemparkan alat-alat peledak bakar (bom Molotov) ke dalam kompleks. Beberapa dari alat-alat peledak itu masuk ke rumah kediaman Uskup, dan dalam waktu singkat rumah itu terbakar.83 Sementara itu banyak milisi yang bersenjatakan pedang dan senapan memasuki kompleks dan mulai menangkapi para pemuda sambil berteriak agar yang lain pergi. Orang-orang berteriak dan menangis, dan sejumlah orang terluka parah. Di antara mereka adalah seorang anak perempuan berusia tujuh tahun, yang kehilangan mata kirinya ketika dihantam oleh peluru nyasar, dan seorang anak lakilaki yang tertembak di belakang kepalanya.84 Menurut surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, personil TNI dan Polri secara aktif berpartisipasi di dalam serangan. Secara lebih spesifik, surat dakwaan itu menyatakan bahwa: “… anggota-anggota TNI dan Brimob memasuki kompleks dengan menembakkan senjata otomatis, menyerang pengungsi, dan memerintahkan mereka untuk keluar. Anggota-anggota POLRI memasuki kompleks dan memerintahkan agar pengungsi keluar. Salah seorang anggota POLRI menyulut api di rumah Uskup Belo dengan sejumlah kaleng bensin.”85 Akhirnya, para pengungsi berhasil keluar ke Travessa Lecidere, satu lapangan yang bersebelahan dengan kompleks kediaman Uskup. Unit-unit Polri dan TNI,

Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 8. Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 9. 84 Anak perempuan itu adalah Liliana Trindade. 85 Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Eurico Guterres et al., Dili, 27 Februari 2003, halaman 14. 82 83

212


dan setidaknya seorang perwira TNI, ada di sana selama operasi ini berlangsung.86 Manuel Abrantes, yang berada di sana, menggambarkan kejadian ini: “Ketika orang-orang meninggalkan kompleks, unit-unit Kostrad dan Polri muncul, termasuk Komandan Kostrad. Ketika kami diarahkan milisi ke Travessa Lecidere, para anggota milisi mengatakan, ‘Jangan bicara, jangan berteriak. Kalau kalian berteriak, kami akan bunuh kalian.’ Senjata-senjata api diarahkan kepada kami oleh milisi, Polri, dan Kostrad.87 Di tengah kekacauan, Uskup meninggalkan kompleks kediamannya untuk berbicara dengan komandan Kostrad yang sebelumnya menawarkan bantuan. Setelah berbicara beberapa saat dengan komandan tersebut dan sejumlah perwira Polri, Uskup dibawa pergi. Awalnya Uskup dibawa ke kantor Kepolisian Daerah (Polda), kemudian diangkut dengan helikopter ke kota Baucau, dimana ia bergabung dengan Uskup Nascimiento. Sementara itu, di kompleks kediaman Uskup di Dili, lima atau enam anggota milisi menginterogasi sekumpulan pengungsi. Seorang pemimpin milisi, yang bersenjatakan sepucuk pistol dan sebuah granat dan mengenakan bendera Indonesia di kepalanya, mendesak untuk mengetahui apakah para pengungsi mendukung kemerdekaan atau integrasi. Para pengungsi berteriak bahwa mereka mendukung integrasi. Masih tetap dengan mengacungkan senjatanya, pemimpin milisi mendesak mereka untuk memberitahukan keberadaan anggota-anggota CNRT, menyebutkan nama dua pemimpin (Leandro Isaac dan Manuel Carrascalão). Saat interogasi sedang berlangsung, datang lagi beberapa orang milisi. Rombongan milisi yang baru, tampaknya BMP dari Liquiça, memakai baret merah dan seragam tentara yang mirip dengan yang dipakai pasukan Kopassus. 88 Pada sekitar pukul 1 siang, komandan milisi memerintahkan pengungsi untuk mengumpulkan barang-barang mereka dan pergi ke markas Kepolisian Daerah (Polda) di bagian lain kota. Menurut Manuel Abrantes, komandan milisi mengancam pengungsi, dengan mengatakan bahwa jika mereka tidak pergi ke kantor polisi tersebut, “Kami akan bunuh kalian dan tidak akan bertanggungjawab.” 89 Beberapa dari pengungsi berhasil melarikan diri ke arah pegunungan, tetapi sejumlah besar yang takut kehilangan nyawa, bergerak ke markas Polda yang berjarak tiga kilometer. Setelah satu masa penantian, mereka diangkut ke truk-truk dan dibawa ke Timor Barat untuk bergabung dengan 250.000 orang lain di pengasingan.

10.10 Pembantaian di Gereja Suai (6 September 1999) Kabupaten Covalima merupakan tempat kejadian pelanggaran hak asasi manusia yang luas baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara tahun 1999. Satu insiden terburuk di Kabupaten Covalima, dan yang paling buruk di seluruh Timor Timur, adalah pembantaian di Gereja Ave Maria di kota Suai pada tanggal 6 September

86 Seorang mantan informan SGI, Francisco Kalbuadi, mengatakan bahwa ia melihat Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin (Asisten Teritorial Kepala Staf Umum TNI) di tempat kejadian, dengan pakaian sipil, sedang mengarahkan operasi dari luar kompleks keuskupan tersebut. Syamsudin menolak tuduhan, dengan menyatakan bahwa pada saat itu ia berada di markas besar TNI di Jakarta. Lihat “Sjafrie Mengaku Berada di Mabes TNI,” Kompas, 30 Desember 1999. 87 Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 10. 88 Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 13. 89 Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 12.


213

1999.90 Sedikitnya 40 orang, tetapi mungkin juga mencapai 200 orang, dibunuh dalam pembantaian ini.91 Dari 40 korban tersebut yang sudah diketahui identitasnya sampai akhir tahun 2002 adalah tiga orang pastor Katolik, sepuluh orang korban berusia di bawah 18 tahun, dan lebih dari selusin orang perempuan. Mereka yang meninggal termasuk di antara 1.500-2.000 orang yang mengungsi di gereja lama, di dalam tempat kediaman Pastor di sebelah gereja, dan di dalam gereja baru yang belum selesai dibangun yang berjarak beberapa ratus meter dari gereja lama, karena meningkatnya kekerasan dan intimidasi milisi dan pasukan keamanan. Para pelaku utama pembantaian di gereja Suai, dan kekerasan secara umum di Covalima tahun 1999, adalah para anggota kelompok milisi utama Kabupaten Covalima, Laksaur, yang dipimpin Olivio Mendonça Moruk. Sebagian pelaku juga merupakan anggota dari kelompok milisi yang bermarkas di Ainaro, Mahidi, yang dipimpin oleh Cancio Lopes de Carvalho. Tetapi milisi tidak beroperasi sendiri. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, mereka dibentuk, dilatih, dipasok, dan dibina oleh perwira-perwira TNI. Mereka juga mendapatkan dukungan keuangan dan politik dari pemerintah sipil, dan dukungan atau persetujuan dari Polri dan Brigade Mobil di kabupaten ini. Para pejabat yang paling bertanggungjawab langsung atas pengendalian milisi di Covalima, dan bertanggungjawab langsung atas pembantaian di gereja Suai, adalah Bupati, Kolonel Herman Sedyono; Dandim, Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto (alias Lilik Kushadiyanto), Kepala Kepolisian Resor Covalima, Letnan Kolonel (Pol.) Gatot Subiaktoro, dan Komandan Rayon Militer Suai, Letnan Sugito. Keempat orang tersebut terlihat membawa senjata di tempat kejadian pembantaian, dan semuanya diduga ambil bagian di dalam serangan.92 Walaupun tidak dilaporkan berada di tempat kejadian pada saat serangan, dua perwira militer lainnya diduga turut bertanggungjawab atas pembantaian ini karena peran langsung mereka dalam memobilisasi dan mengkoordinasi kegiatan milisi di Kabupaten Covalima. Mereka adalah Komandan Distrik Militer sampai akhir Agustus, Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus, dan seorang bintara intelijen TNI, Sersan Yus Nampun. Pembantaian 6 September didahului ketegangan dan kekerasan selama beberapa bulan di kota Suai, yang sebagian besar terpusat pada para pengungsi dalam negeri di gereja. Para pengungsi pertama kali tiba di gereja itu pada awal tahun 1999, setelah terjadi pembunuhan terhadap beberapa pemimpin CNRT, dan serangkaian serangan milisi terhadap desa-desa yang dianggap sebagai basis kelompok pro-kemerdekaan. Satu kelompok pengungsi yang terdiri dari sekitar 300 orang pergi ke gereja di akhir Juni setelah para pejabat UNAMET memfasilitasi kembalinya mereka ke Suai dari tempat-tempat pengungsian mereka di gunung-gunung. Selama masa ini, milisi, 90 Penjelasan ini dikumpulkan dari berbagai sumber, mencakup: UNMISET, DHRO-Covalima, “Covalima District: 1999 Report”; Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran HakAsasi Manusia di TimorTimur (KPP-HAM), Januari 2000; James Dunn, “Crimes Against Humanity in East Timor, January to October 1999 –Their Nature and Causes,” Februari 2001; Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., Dili 7 April 2003; beberapa pernyataan saksi yang direkam dan dikumpulkan oleh para penyelidik PBB di Timor Timur antara tahun 1999 dan 2002; dan liputan media terpilih tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Jakarta. 91 KPP-HAM memperkirakan 50 orang yang dibunuh, sementara organisasi hak asasi manusia di Timor Timur, Yayasan HAK memperkirakan antara 50 sampai 200 orang yang dibunuh. Surat dakwaan yang diajukan untuk kasus ini menyebutkan “antara 27 dan 200 penduduk sipil telah dibunuh selama serangan terjadi.” Lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Egidio Manek et al., Dili, 28 Februari 2003, halaman 232. 92 Lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., Dili, 7 April 2003, halaman 42. Herman Sedyono mengakui di pengadilan di Jakarta bahwa ia berada di gereja tersebut selama pembantaian, tetapi mengaku bahwa ia berusaha menghentikan kekerasan. Lihat AP, 30 Juli 2002.

214


Bupati, dan para pemimpin pro-otonomi lainnya, bersikap bermusuhan terhadap para pengungsi dalam negeri, dan terhadap para pastor dan suster yang memberi mereka tempat berlindung. Dengan diumumkannya hasil pemungutan suara pada tanggal 4 September, milisi dan TNI memulai kekerasan yang segera berpusat pada para pengungsi dalam negeri di gereja. Para anggota milisi Laksaur mulai, pada tanggal 4 September, mengancam, memukuli, dan membunuh penduduk di desa Debos, di kota Suai, dan kemudian menjarah dan membakar rumah-rumah penduduk. Beberapa penduduk menyelamatkan diri ke wilayah perbukitan, sementara yang lain bergabung dengan ratusan pengungsi yang sudah berlindung di gereja. Sedikitnya tiga orang dibunuh. Pada 5 September, pasukan TNI, termasuk Danramil Suai, Letnan Sugito, bergabung dengan milisi membakar, menjarah, dan menembakkan senjata mereka di wilayah sekitar gereja. Pada hari itu, setidaknya satu orang lagi ditembak mati oleh milisi Laksaur, dan aliran pengungsi semakin meningkat. Dimulai sekitar pukul 8.00 pagi hari berikutnya, 6 September, para komandan milisi Laksaur mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwira TNI, pertama di Koramil Salele, yang juga berfungsi sebagai markas milisi di wilayah tersebut, dan kemudian di Kodim di Suai. Setelah pertemuan di Koramil Salele, para anggota milisi Laksaur diberitahu bahwa mereka akan menyerang gereja Suai pada hari itu. Sekitar pukul 10 pagi, para anggota milisi Laksaur dan Mahidi yang bersenjatakan parang, pedang, dan senjata api mulai berkumpul di sekitar kompleks gereja, sambil mengancam dan mengejek para pengungsi yang berada di dalam. Menurut para saksi, seorang anggota milisi memasuki kompleks dan berkata kepada salah seorang pastor (Pastor Hilario Madeira) bahwa truk-truk akan segera tiba untuk mengangkut para pengungsi ke Timor Barat. Selanjutnya pada hari yang sama, para prajurit TNI dan unit-unit Brigade Mobil tiba dan mengambil posisi di sekitar gereja. Sementara itu, komandan-komandan Laksaur dan beberapa anggota milisi telah berkumpul di rumah Bupati, Herman Sedyono. Mereka bersenjatakan senapan, pedang, dan parang. Sekitar pukul 2.30 siang para anggota milisi meninggalkan rumah Bupati dan bergerak menuju gereja. Bupati, yang mengenakan seragam TNI dan bersenjatakan sepucuk senapan, mengikuti mereka ke gereja dengan menggunakan mobil. Di dalam gereja, kecemasan semakin meningkat. Telah ada sejumlah peringatan akan adanya penyerangan terencana. Salah satunya datang dari seorang milisi yang memasuki kompleks pengungsian di pagi hari untuk mencari keponakannya, dan mendesak agar para pengungsi pergi selagi mereka bisa. Peringatan-peringatan lain datang melalui telefon. Ketua DPRD Kabupaten menelefon gereja untuk menawarkan bantuan untuk membawa pengungsi ke tempat yang aman. Akhirnya, sekitar pukul 12 siang, para pastor mulai mendesak para pengungsi untuk mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Ratusan laki-laki muda, yang dianggap kemungkinan dijadikan sasaran serangan, beranjak pergi tetapi sebanyak 1.500 orang, sebagian besar dari mereka perempuan dan anak-anak tetap berada di dalam gereja. Segera setelah pukul 2.30 siang serangan dimulai. Menurut para saksi, dua buah granat dilemparkan dan kemudian milisi dan TNI mulai menembakkan senjatanya ke dalam kompleks gereja. Serangan berlangsung selama sekitar tiga jam. Para saksi mata dan jaksa penuntut mengatakan bahwa sejumlah pejabat tinggi berada di tempat kejadian sepanjang serangan itu, dan ambil bagian di dalam serangan. Mereka mencakup: Bupati, Kolonel (Purn.) Herman Sedyono; Dandim, Letnan Kolonel Liliek


215

Koeshadianto; Kepala Kepolisian Resor, Letnan Kolonel (Pol.) Gatot Subiaktoro; dan Danramil Letnan Sugito.93 Yang pertama memasuki gereja adalah sejumlah anggota milisi Laksaur dan Mahidi, bersenjatakan parang, pedang, pisau, dan senjata api rakitan. Di belakang mereka ada kelompok campuran prajurit TNI dan anggota milisi. Menurut para saksi, anggota milisi pertama-tama bergerak menuju ke bangunan tempat tinggal pastor dan tempat tinggal suster, yang bersebelahan dengan gereja lama. Ketika mereka bergerak masuk mereka membacok, menikam, dan menembak sebanyak mungkin orang yang ada di jalur gerak mereka. Di luar kompleks gereja, menurut para saksi, unit-unit TNI dan Brigade Mobil berbaris mengepung dalam jarak tertentu dari mana mereka menembak orang-orang yang melarikan diri dari kekacauan di dalam. Beberapa saksi melaporkan bahwa mereka mendengar ada tiga sampai lima ledakan besar, yang mereka yakini sebagai ledakan granat, pada saat serangan. Seorang saksi, yang bersembunyi di dalam tempat tinggal pastor, mengatakan bahwa sebuah granat dilemparkan ke kamar Pastor Hilario. Ruangan itu lalu disiram dengan tembakan senapan otomatis. Di antara orang-orang yang pertama dibunuh terdapat tiga orang pastor, yaitu, Pastor Hilario Madeira, Pastor Francisco Soares, keduanya orang Timor Timur, dan Pastor Tarsisius Dewanto, orang Indonesia. Kejadian pembunuhan mereka yang sebenarnya masih tidak jelas, tetapi pernyataan-pernyataan para saksi menunjukkan bahwa mereka dengan jelas bisa dikenali sebagai pastor pada saat pembunuhan mereka. Bagaimanapun, ketiganya dikenal masyarakat Suai, dan mereka dibunuh di dalam atau di dekat tempat tinggal pastor di gereja lama, sehingga tidak mungkin ada keraguan mengenai identitas mereka. Para saksi sama mengatakan bahwa Pastor Hilario ditembak dan juga ditikam atau dibacok oleh seorang milisi Laksaur (Egidio Manek) saat ia muncul dari ruangannya di bangunan tempat tinggal pastor. Seorang saksi menyatakan bahwa ia melihat mayat Pastor Hilario tergeletak di lantai ruang duduk di dalam rumahnya. Pastor Francisco juga dikatakan ditikam dan dibacok sampai mati oleh seorang milisi Laksaur (Americo) di dekat tempat tinggalnya. Menurut pernyataan salah seorang saksi, sesaat sebelum dibunuh ia memohon kepada para penyerangnya untuk membebaskan perempuan dan anak-anak. Pastor Dewanto, pastor Indonesia, dilaporkan dibunuh oleh tembakan di dalam atau di dekat gereja lama. Salah seorang saksi mengatakan bahwa ketika Pastor Dewanto akan dibunuh, seorang penyerang berteriak “Jangan bunuh dia! Dia orang kita!” Tetapi peringatan datang terlambat. Sekitar pukul 5.00 sore pembunuhan akhirnya berhenti. Sejumlah besar dari mereka yang selamat, beberapa darinya adalah perempuan, dikeluarkan dari kompleks gereja oleh para prajurit TNI dan milisi. Ketika mereka berjalan, mereka diperintahkan untuk tidak melihat sekeliling mereka, tetapi mereka mau tidak mau melihat mayat-mayat bergelimpangan di sekitar kompleks gereja. Seorang saksi mengatakan bahwa darah mengalir seperti arus panjang dari dalam gereja, melintasi kompleks gereja dan mencapai jalan di luar. Dari gereja, orang-orang yang selamat dibawa ke markas Kodim, dan ke sebuah sekolah dasar yang ada di dekatnya, dimana mereka diinterogasi. Beberapa dari mereka ditahan di sana selama delapan 93 Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., Dili, 28 Februari 2003, halaman 42. Surat dakwaan ini juga menyebutkan nama 14 orang personil TNI yang ambil bagian dalam pembunuhan di gereja tersebut.

216


hari, dan setidaknya seorang perempuan dilaporkan diserang secara seksual oleh seorang milisi ketika berada di dalam penahanan. 94 Pagi-pagi sekali di hari selanjutnya, 7 September, para pemimpin TNI dan milisi mempersiapkan pembuangan mayat dan penghancuran sebanyak mungkin bukti. Menurut salah satu surat dakwaan yang diajukan untuk kasus ini, orang-orang yang secara langsung terlibat dalam usaha pembuangan jasad korban mencakup mantan Dandim, Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus dan Danramil Suai Letnan Sugito.95 Sedikitnya 27 mayat, dan mungkin lebih banyak lagi, dilemparkan ke atas truktruk (jenis, warna dan nomor registrasinya diketahui) dan dibawa ke luar kota, menyeberangi perbatasan ke Timor Barat. Seorang anggota Polri yang bertugas di Mettamauk, Wemasa, Timor Barat mengatakan kepada para penyelidik bahwa truk-truk yang mengangkut mayat berhenti di pos Polri tempatnya bertugas sekitar pukul 8.30 pagi tanggal 7 September.96 Saksi ini melihat bahwa Letnan Sugito, Danramil Suai, ada di dalam truk, dan mengatakan kepadanya bahwa yang mati berasal dari gereja di Suai. Saksi lain mengatakan bahwa ia melihat mayat-mayat itu dikuburkan di dekat pantai di desa Alas Selatan di Kabupaten Belu, Timor Barat sekitar pukul 9.00 pagi tanggal 7 September. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan penguburan dipimpin oleh Letnan Sugito dan mencakup tiga prajurit TNI dan satu peleton milisi Laksaur dari Suai. Di akhir bulan November 1999, para jaksa penyelidik Indonesia pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh para saksi dan menemukan tiga kuburan massal. Dari kuburan ini mereka mengangkat jenazah dari 27 orang, yang terdiri dari 16 orang laki-laki, delapan orang perempuan, dan tiga lainnya tidak bisa dikenali jenis kelaminnya. Di antara mayat-mayat yang diangkat terdapat mayat seorang anak berusia sekitar lima tahun, seorang pemuda yang kedua belah paha dan tulang pinggulnya hilang, dan seorang perempuan remaja yang telanjang dan tubuhnya telah dibakar. Selain mayat-mayat yang dikuburkan di Timor Barat, dan mayat-mayat lain yang diduga dilemparkan ke laut, sejumlah besar mayat yang belum diketahui jumlahnya dilaporkan dikumpulkan menjadi satu di gereja Suai dan dibakar sampai tak dapat dikenali lagi. Para penyelidik yang mengunjungi tempat itu pada akhir tahun 1999 menemukan apa yang tampak seperti tulang dan tengkorak manusia yang hangus. Berdasarkan informasi ini, dan pernyataan-pernyataan yang dikumpulkan dari keluarga-keluarga dan pejabat-pejabat setempat, pada akhir tahun 2002 para penyelidik hak asasi manusia PBB berhasil mengidentifikasikan 40 orang yang telah meninggal di dalam pembantaian tersebut. Tetapi, perkiraan yang bisa dipercaya tentang jumlah yang meninggal berkisar sebanyak 200 orang.

10.11 Pembantaian di Kantor Polisi Maliana (8 September 1999) Di Kabupaten Bobonaro terjadi sejumlah pembunuhan massal pada bulan September 1999. Sifat sistematis dari pembunuhan ini, kehadiran para perwira TNI dan Polri di tempat kejadian, serta usaha sengaja untuk melenyapkan mayat korban, semuanya merupakan bukti sangat kuat bahwa pembunuhan sudah direncanakan dan diorganisasikan oleh pihak berwenang Indonesia. Pembunuhan massal yang paling terkenal, dan yang paling mengungkapkan Laporan ini dibuat oleh ayah korban. Ia mengidentifikasikan anggota milisi tersebut sebagai Alipio. Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Egidio Manek et al., Dili, 7April 2003, halaman 42. 96 Perwira itu diidentifikasikan sebagai Sersan Mayor (Pol.) Kanakadja, Kapolsek Mettamauk, Wemasa. 94 95


217

pertanggungjawaban pemerintah adalah serangan terhadap para pengungsi di Kepolisian Resor (Polres) di kota Maliana pada tanggal 8 September. Para korban adalah sebagian dari sekian ratus penduduk Maliana yang mencari tempat berlindung di kantor Polres ketika kota itu diguncang kekerasan setelah pemungutan suara 30 Agustus. Sebanyak 14 orang, beberapa di antaranya anakanak dibunuh dalam serangan tersebut.97 Selain itu, setidaknya 13 orang yang melarikan diri dari tempat kejadian dibunuh pada hari selanjutnya di dekat Mulau dan dua orang lainnya dibunuh di atau dekat kantor Polres pada tanggal 10 September. Seluruhnya sekitar 71 orang dibunuh di Kecamatan Maliana saja dalam periode 2-29 September. Kesaksian para saksi menegaskan bahwa pembantaian di kantor Polres Maliana dilakukan bersama oleh para prajurit TNI dari Kodim 1636 dan para anggota milisi DMP, di bawah pengawasan perwira-perwira TNI dan SGI.98 Para saksi juga mengatakan bahwa pasukan Polri dan Brimob tidak bertindak apa pun untuk mencegah serangan, menghentikannya ketika serangan sedang berlangsung, atau menangkap para pelaku ketika pembantaian sudah selesai. Para perwira TNI yang secara langsung terlibat di dalam serangan antara lain: mantan Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan Kepala Seksi Intelijen Kodim Letnan Sutrisno. Letnan Kolonel Siagian rupanya sudah dilepaskan dari jabatannya pada pertengahan Agustus, karena banyaknya bukti bahwa ia memberikan dukungan pada kekerasan milisi. Namun dalam kenyataannya, ia tidak pernah meninggalkan Maliana sepanjang minggu-minggu setelah pemindahannya. Walaupun ia mengenakan pakaian sipil sebagai ganti seragam TNI, ia terus bertindak dalam posisi komando selama periode tersebut. Dalam hari-hari menjelang pembantaian ia berulang kali terlihat berada di kantor Polres, dimana ia ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dengan Kepala Polres dan pemimpin milisi João Tavares. Pembantaian di kantor Polres didahului dengan beberapa hari meningkatnya kekerasan di dalam kota Maliana, dalam mana beberapa orang dieksekusi, banyak yang diserang dan diancam, dan sekitar 80% dari semua bangunan yang dibakar atau dihancurkan. Para penduduk yang tidak bisa melarikan diri ke bukit-bukit mulai berkumpul di kantor Polres segera setelah pemungutan suara. Salah seorang yang mengungsi dengan keluarganya adalah seorang mantan anggota Polri. Ia kemudian memberitahu para penyelidik bagaimana milisi bersenjata dan prajurit TNI datang ke desanya, Lahomea, menyebarkan pesan teror: “Mereka semua mengepung desa dan mereka mengumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Tetun: ‘Karena kalian semua adalah pendukung kemerdekaan kami harus membunuh kalian semua.’ Kami takut bahwa mereka akan kembali dan melakukan apa yang mereka umumkan, maka saya dan keluarga saya bersama dengan kerabat kami mulai mengemas barang-barang kami dan pindah ke markas Polri dimana kami yakin kami akan mendapatkan perlindungan.”99 Untuk sementara waktu, para pengungsi tampak aman di kantor Polres, namun 97 Perkiraan yang lebih besar yang diumumkan dalam minggu-minggu dan bulan-bulan setelah pembantaian tampaknya menggambarkan jumlah orang yang dibunuh di wilayah tersebut pada sekitar waktu pembantaian, hanya beberapa dari mereka yang benar-benar dibunuh di kantor Polres. 98 Ada tuduhan yang belum dikonfirmasikan bahwa unsur-unsur dari Batalyon Lintas Udara 700 Kostrad, yang dilaporkan ditempatkan di Maliana pada awal tahun 1999, juga terlibat. 99 Kesaksian tertulis oleh Manuel Gomes da Silva kep ada UNAMET, 27 Oktober 1999.

218


ada tanda-tanda ancaman bahaya. Mulai dari tanggal 3 September, banyak anggota milisi dan prajurit TNI terlihat bergerak bebas keluar masuk kompleks kantor Polres, dan berkeliaran di antara para pengungsi.100 Lebih jauh lagi, antara tanggal 3 dan 7 September, beberapa rapat berlangsung di kantor Polres yang dihadiri mantan Dandim, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, Kapolres, Mayor Budi Susilo, dan pemimpin pro-otonomi João Tavares dan Natalino Monteiro. Di pagi hari tanggal 7 September, kelompok ini mengadakan rapat terakhir di kantor Polres.101 Setelah rapat diakhiri, Kapolres dan wakilnya memberitahu para pengungsi bahwa mereka harus pindah ke satu tempat di belakang kompleks kepolisian, sepertinya untuk memberi ruang kepada para petugas Polri dan keluarga mereka. 102 Pihak penuntut menuduh bahwa instruksi ini merupakan satu tipuan yang dilakukan oleh para pejabat tersebut untuk mengkonsentrasikan para pengungsi di satu tempat sebelum sebuah serangan terjadi, dan di tempat mereka dikelompokkan itulah para pengungsi terjebak dan dibunuh ketika serangan dimulai pada keesokan harinya. Beberapa jam sebelum serangan, pada tanggal 8 September, puluhan milisi berkumpul di Koramil. Di sana mereka dibagi ke dalam empat kelompok dan mendapatkan petunjuk singkat tentang misi mereka dari para perwira TNI dan SGI. Dua kelompok ditugaskan untuk membentuk pagar pengamanan di sekeliling kantor Polres. Dua kelompok lainnya ditugaskan untuk mencari dan membunuh pemimpin-pemimpin pro-kemerdekaan yang berlindung di kompleks kantor Polres. Sebelum berangkat ke kantor Polres, wajah beberapa orang milisi dicat hitam oleh para prajurit SGI. Serangan dimulai pada sekitar pukul 5.30 sore. Dua buah truk berhenti di depan kantor Polres, dan tiga truk lainnya berhenti di sebatang jalan yang memanjang di sisi kompleks ini.103 Kendaraan-kendaraan ini dipenuhi dengan prajurit dan milisi, yang bersenjatakan parang, pisau, dan pedang. Banyak dari milisi yang berpakaian hitam dan mengenakan kedok “Ninja” atau bendera Indonesia untuk menutupi muka mereka. Para prajurit TNI, sebagian besar dari mereka mengenakan celana tempur dan kaus oblong hitam, membawa senapan otomatis dan pistol. Ketika kendaraan-kendaraan tersebut berhenti, para prajurit dan milisi melompat turun, dan mengambil posisi di dalam dan di sekitar kompleks. Beberapa prajurit TNI menutup jalan utama di sepanjang depan kantor Polres, sementara yang lain membentuk pagar mengelilingi kompleks kantor. Sementara itu banyak milisi dan prajurit TNI memasuki kompleks dari pintu masuk di samping dan berlari memasuki tempat para pengungsi berkumpul. Seorang saksi menggambarkan saat awal penyerangan: “Saya melihat milisi berlarian ke segala arah, mengejar laki-laki dan anak laki-laki untuk membunuh mereka … Para pengungsi berteriak ketakutan tetapi mereka tidak dapat melarikan diri karena milisi dan 100 Seorang saksi memberikan daftar nama 38 orang milisi dan prajurit yang ia lihat berada di dalam kompleks tersebut selama periode ini. Dari 38 nama yang ada dalam daftar, 12 orang diidentifikasikan sebagai prajurit TNI. Kesaksian Luis Cairo dalam satu kesaksian tertulis bersama mengenai pembunuhan terhadap Manuel Barros, 17 Maret 2000. 101 Kesaksian tertulis bersama oleh Vicente dos Santos, Victor dos Reis, dan Luis Cairo, 17 Maret 2000. 102 Kesaksian tertulis bersama oleh Vicente dos Santos, Victor dos Reis, dan Luis Cairo, 17 Maret 2000. 103 Penjelasan berikut tentang serangan ini diambil dari kesaksian beberapa saksi mata, meliputi: saksi “FB-1” diwawancarai oleh UNAMET, 29 Oktober 1999; saksi “FG-1” diwawancarai oleh UNTAET, 12 November 1999; Manuel Gomes da Silva yang memberikan kesaksian kepada UNAMET, 27 Oktober 1999; dan kesaksian tertulis bersama oleh Vicente dos Santos, Victor dos Reis, dan Luis Cairo, 17 Maret 2000.


219

TNI semuanya mengurung tempat itu.”104 Dalam keadaan panik, banyak pengungsi yang lari ke pos keamanan di pintu gerbang depan kompleks, tetapi para prajurit Brimob di sana menyuruh mereka untuk kembali ke tenda mereka. Tidak semuanya melakukannya, tetapi mereka yang melakukannya kemudian menyaksikan serangan dimulai. Di antara korban pertama adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, José Barros Soares, yang dibacok hingga mati oleh milisi sementara adik perempuannya melihat peristiwa itu.105 Namun kekerasan tidaklah seacak seperti yang tampak di tempat kejadian. Para penyerang jelas memilih tokoh-tokoh pro-kemerdekaan terkenal untuk dibunuh. Korban pembunuhan meliputi sejumlah pemimpin CNRT, serta seorang Camat, dua orang Kepala Desa, dan beberapa pegawai negeri simpatisan pro-kemerdekaan.106 Milisi juga menyasar keluarga dari tokoh-tokoh pro-kemerdekaan. Menurut sebuah laporan, misalnya, milisi yang membunuh José Barros Soares, berkata kepada saudara perempuannya bahwa mereka membunuhnya karena mereka tidak dapat menemukan ayahnya, seorang tokoh pro-kemerdekaan yang terkenal. Yang juga dipilih untuk dibunuh adalah anggota-anggota TNI dan Polri yang dianggap menjadi simpatisan pro-kemerdekaan.107 Dalam beberapa kejadian, para penyerang menanyakan korban yang dimaksudkan dengan menyebutkan nama mereka. Dalam kasus yang lain, mereka tampak telah mengetahui dengan tepat tempat korban berada di tempat pengungsian. Seorang saksi mengatakan bahwa para penyerang memiliki daftar nama yang menjadi rujukan mereka saat mereka memasuki kompleks pengungsian. “Saya sedang memasak dan tiba-tiba milisi datang dengan mobilmobil, dan orang-orang mulai berlarian kesana-kemari. Lalu ketika orang-orang mulai tenang para milisi dibagi ke dalam beberapa kelompok dan mereka memasuki tenda-tenda mencari orang-orang yang [namanya] ada di dalam daftar untuk dibunuh.”108 Di antara mereka yang dijadikan sasaran dengan cara seperti ini adalah tokoh pro-kemerdekaan yang terkenal dari Maliana, Manuel Barros, yang mengungsi di kantor Polres bersama dengan keluarganya pada tanggal 2 September. Sedikitnya empat orang menyaksikan pembunuhan terhadap dirinya, termasuk seorang lakilaki yang berada hanya beberapa meter jauhnya ketika pembunuhan itu terjadi. Menurut kesaksian dari laki-laki tersebut, segera setelah serangan terhadap kompleks pengungsi dimulai, tiga orang milisi berjalan langsung menuju Manuel Barros dan mulai berbicara kepadanya dengan sikap agresif. Pertama mereka memerintahkannya untuk berdiri, kemudian duduk, dan lalu merentangkan 104

Wawancara UNTAET dengan saksi “FG-1,” 12 November 1999. Seorang wartawan barat melaporkan pada tahun 2001 bahwa sejumlah anak lain – Renato Gonçalves (12), Victorino Lopes (11), dan Francisco Barreto (10) – telah dibunuh di dalam pembantaian di kantor polisi itu. Lihat Mark Dodd, “Widows who share a legacy of murder,” Suara T imor Lorosae, 10 Agustus 2001. Laporan ini tampaknya salah. Beberapa anak dibunuh di Maliana bersama dengan ayah mereka, pada pagi hari t anggal 8 September, tetapi mereka tidak dibunuh di kantor Polres. 106 Orang-orang yang dilaporkan dibunuh di kantor Polres mencakup: Lourenço Gomes, tokoh klandestin tingkat tinggi; Manuel Barros, tokoh pro-kemerdekaan terkenal; Julio Barros, Camat Maliana; Domingos Pereira, Kepala Desa Ritabou; dan Damião, mantan Kepala Desa Tapo. 107 Mereka meliputi Domingos P.Gonçalves, seorang prajurit TNI dan Filomeno Guterres, seorang polisi, yang dibunuh di atau dekat kantor polisi pada tanggal 10 September 1999. Wawancara UNTAET dengan saksi “FG-1,” 12 November 1999. 108 Wawancara dengan Teresinha de Jesus Calao oleh Jill Jolliffe, 16 November 1999. 105

220


tangannya. Ketika ia merentangkan tangannya, satu dari tiga orang milisi menerjang ke depan dan menikam dirinya di dada dengan pisau. Manuel Barros segera jatuh ke tanah dan meninggal seketika. Tubuhnya kemudian diseret keluar oleh tiga orang milisi. 109 Banyak saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat Kapolres, Mayor Budi Susilo, di dalam kompleks ketika pembunuhan terjadi, dan beberapa saksi mengungkapkan bahwa mereka melihat Kepala Seksi Intelijen Kodim, Letnan Sutrisno mengendarai sepeda motor dekat Koramil pada malam tanggal 8 September. Setidaknya satu orang saksi mengatakan melihat Letnan Kolonel Siagian maupun Letnan Sutrisno di sekitar kantor Polres: “Ketika saya berjalan keluar kompleks,” saksi ini mengatakan kepada seorang wartawan, “saya melihat Komandan Kodim [Siagian] di sana, dengan Kepala Seksi Intel, Letnan Sutrisno. Mereka menunggu sesuatu di dekat mobil Kijang. 110 Serangan berlanjut sampai sekitar pukul 9 malam, dan pelenyapan mayat dengan segera dimulai. Seperti dalam kasus-kasus pembunuhan massal lainnya di tahun 1999, proses pelenyapan dilakukan secara metodis, dan di bawah pengarahan perwira-perwira TNI, yang merupakan petunjuk bahwa proses itu telah direncanakan sebelumnya oleh pihak berwenang. Hal ini jelas dilakukan untuk menyembunyikan bukti telah terjadinya suatu kejahatan. Listrik di wilayah itu diputus, dan mayat-mayat diangkut ke atas dua truk atau lebih di dalam selubung kegelapan. Menurut seorang laki-laki yang diperintahkan untuk membantu mengangkut mayat-mayat itu ke atas truk, seorang perwira TNI melacak identitas dan jumlah orang yang meninggal.111 Truk-truk kemudian dikendarai keluar kota ke Batugade, satu basis kelompok pro-otonomi dekat perbatasan dengan Indonesia. TNI telah membuat persiapan dengan pemimpin milisi setempat, Ruben Tavares (keponakan João Tavares) dan Ruben Gonçalves untuk menerima mayat-mayat tersebut dan melenyapkannya. Menurut para jaksa penuntut, anggota milisi mengisi karung-karung beras besar dengan pasir dan mengikatkannya pada mayat-mayat tersebut. Dengan dibebani karung-karung pasir, mayat-mayat kemudian dibawa ke tengah laut dengan perahu-perahu nelayan, dan dilemparkan keluar. Sifat sistematis dan terencana dari kejahatan di kantor Polres Maliana juga diperjelas dengan pembunuhan-pembunuhan selanjutnya yang cirinya sama, seperti yang terjadi dua hari sesudahnya. Setidaknya 13 orang yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan di kantor Polres tersebut diburu, ditangkap, dan dibunuh dengan pisau dan parang pada tanggal 9 September di danau Mulau di luar kota Maliana. Sehari kemudian, pada tanggal 10 September, dua orang Timor Timur anggota Polri dibunuh dengan cara yang sama, karena dicurigai berpihak pada kelompok pro-kemerdekaan.112 Seperti para korban di kantor Polres Maliana, orang-orang yang dibunuh pada tanggal 9 dan 10 September adalah para pemimpin terkemuka pro-kemerdekaan 109 Kesaksian Victor dos Reis, dalam kesaksian tertulis bersama, 17 Maret 2000. Lihat juga wawancara dengan Duarte Barros, oleh Jill Jolliffe, 11 November 1999. 110 Wawancara dengan Duarte Barros, oleh Jill Jolliffe, 11 November 1999. Saksi lain mengatakan bahwa dirinya melihat mantan Dandim, Letnan Kolonel Siagian dan Perwira Seksi Intelijen Kodim, Letnan Sutrisno, berada di dalam kompleks Polres p ada saat pembunuhan. Wawancara dengan Teresinha de Jesus Calao, oleh Jill Jolliffe, 16 November 1999. 111 Wawancara dengan saksi “FB-1” oleh UNAMET, 29 Oktober 1999. 112 Dua orang polisi yang dibunuh adalah Filomeno Guterres dan Martino LopesAmaral. Mayat mereka ditemukan di dalam satu sumur yang dalam di dalam kantor Polres Maliana, dan diangkat oleh INTERFET pada t anggal 11 November 1999.


221

dan orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan.113 Dan seperti mereka, mayat orrang-orang yang dibunuh tanggal 9 dan 10 September dilenyapkan dalam usaha menyembunyikan kejahatan. Sisa-sisa tubuh dari dua orang yang dibunuh di Mulau kemudian ditemukan di pantai Batugade, sekitar 50 kilometer dari tempat kejadian pembunuhan mereka.114 Karena usaha yang terencana dengan baik untuk menghilangkan mayat korban, jumlah orang yang dibunuh di kantor Polres Maliana pada tanggal 8 September, dan selama dua hari sesudahnya, sangat sulit ditentukan. Menurut para jaksa penuntut, setidaknya 14 orang dibunuh di kantor Polres pada tanggal 8 September. Bersama dengan 13 orang yang dibunuh di Mulau pada 9 September, dan dua lainnya yang dibunuh pada tanggal 10 September, maka jumlah orang yang meninggal dalam dua hari tersebut sekitar 29 orang. Untuk Kabupaten Bobonaro secara keseluruhan, jumlah orang yang dibunuh dalam bulan September 1999 sekitar 111 orang, dan beberapa perkiraaan menyebutkan jumlahnya mencapai 200 orang. Namun, dengan kuatnya kemungkinan bahwa sebanyak 40 mayat dilemparkan ke laut, jumlah pasti mereka yang meninggal, atau tempat peristirahatan terakhir mereka, tampaknya tidak akan pernah diketahui. Pembantaian di kantor Polres Maliana ini penting bukan saja karena jumlah orang yang meninggal di sana, tetapi karena pembantaian itu dengan jelas memperlihatkan hubungan operasional yang erat antara milisi, TNI, dan Polri. Karenanya hal itu juga menunjukkan dengan jelas pertanggungjawaban pihak yang berwenang atas pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia yang termasuk kategori kejahatan terhadap umat manusia.

10.12 Pembantaian di Passabe dan Maquelab (September-Oktober 1999) Dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang lain, Kabupaten Oecussi bukanlah pusat utama kegiatan militer atau milisi di sebagian besar tahun 1999. Keadaan berubah secara dramatis di masa sesudah pemungutan suara, khususnya setelah kepergian personil UNAMET dan pengamat internasional lainnya di awal September 1999. Selama beberapa minggu kemudian lebih dari 150 penduduk sipil dibunuh, beberapa dengan cara yang sangat mengerikan, dan menghasilkan jumlah yang meninggal di Kabupaten Oecussi pada tahun 1999 setidaknya 170 orang.115 Kekerasan terburuk di Kabupaten Oecussi, dan mungkin di seluruh Timor Timur, terjadi di desa Passabe dan Maquelab. Di sana, sekitar 100 orang dengan sengaja dibunuh dalam apa yang dikenal sebagai pembantaian Passabe dan Maquelab. Delapan puluh dua korban adalah penduduk dari empat desa di Kecamatan Oesilo, yang terletak di bagian tenggara Oecussi; mereka dibunuh secara bersama-sama di dekat Passabe pada tanggal 8-10 September. Setidaknya 12 orang lagi sengaja dibunuh di desa Maquelab, di pantai utara pada tanggal 20 Oktober, hanya dua hari sebelum pasukan INTERFET tiba di Kabupaten Oecussi. Hampir semua desa yang dijadikan sasaran diketahui sebagai basis kuat pro-kemerdekaan, dan para korban sebagian besar adalah pemimpin atau pendukung kemerdekaan. 113 Mereka yang dibunuh di Mulau tanggal 9 September mencakup: Carlos Maia, Lamberto Benevides, Manuel Magalhães de Oliveira, Paulo da Silva, Lucas da Costa, Agostino Marques,Albino Marques, Domingos Titi Mau, dan Vicente Lobato. 114 Dua yang ditemukan di Batugade adalah Carlos Maia dan Lamberto Benevides. Memo dari UNTAET District Human Rights Officer, Bobonaro, kepada Serious Crimes Unit, 3 Oktober 2000. 115 Kecuali jika disebutkan lain, uraian ini didasarkan pada laporan UNTAET, DHRO-Oecussi, “Report on Human Rights Violations During 1999: Oecussi District,” November 2001; dan UNTAET, General Prosecutor, Indictment of Simão Lopes et al., Dili, September 2001.

222


Rangkaian kejadian yang dikenal sebagai pembantaian Passabe dimulai pada awal pagi tanggal 8 September. Sekitar pukul 6 pagi kurang lebih 200 anggota milisi Sakunar, yang disertai prajurit-prajurit Batalyon 745 TNI, menyerang desa Tumin, Quebesilo, Nonquican, dan Nibin, di Kecamatan Oesilo, dekat perbatasan dengan Indonesia. Serangan dilancarkan secara serentak dari tiga arah yang berbeda, yang menunjukkan adanya tindakan koordinasi dan perencanaan. Serangan memang didahului dengan sejumlah pertemuan antara para pemimpin milisi Sakunar dan perwira TNI. Dalam satu pertemuan tanggal 7 September, yang diadakan di pos TNI di Padimau dan dihadiri sekitar 30 orang, Komandan Sakunar Simão Lopes menyusun rencana untuk menyerang desa-desa. Pertemuan kedua terjadi di pagi hari selanjutnya, 8 September, di rumah Kepala Desa Passabe (dan pemimpin milisi Sakunar), Gabriel Colo. Pada pertemuan tersebut, desa-desa tertentu diidentifikasi sebagai sasaran. Setelah itu para milisi berangkat dengan berjalan kaki disertai dengan setidaknya empat prajurit TNI. Bukti lebih jauh tentang adanya perencanaan, dan peran TNI dalam koordinasi, terdapat dalam fakta bahwa sebagian penduduk desa-desa yang dijadikan sasaran telah mendapatkan peringatan lebih dahulu dari kerabat-kerabat yang tinggal di kota perbatasan Imbate di wilayah Indonesia tentang akan adanya serangan. Rupanya, milisi dan TNI telah menetapkan sebuah basis operasional di Imbate, yang dimaksudkan berfungsi sebagai satu tempat berkumpul setelah serangan awal tanggal 8 September. Banyak penduduk yang memperhatikan peringatan dini itu lalu menyelamatkan diri ke gunung-gunung sebelum serangan terjadi. Mereka yang tetap tinggal menjadi sasaran serangan terencana oleh para milisi dan tentara yang bersenjatakan senjata api otomatis dan rakitan, serta parang, pisau, dan tombak. Sedikitnya 18 orang dibunuh dalam serangan awal ini dan lima lainnya menderita luka parah.116 Sejumlah rumah dijarah dan dibakar. Setelah pembunuhan, mereka yang selamat dari desa-desa yang dijadikan sasaran dikumpulkan oleh milisi Sakunar dan dipaksa menyeberang perbatasan ke kota Imbate di wilayah Indonesia. Di Imbate mereka diharuskan melalui sebuah proses penyaringan dan pemilihan yang lagi-lagi menunjukkan sebuah tindakan dengan perencanaan sebelumnya, dan dengan maksud yang jelas untuk menyasar kelompok tertentu dalam penduduk. Selama dua hari, pada tanggal 8 dan 9 September, semua yang dibawa ke Imbate didaftarkan di kantor Kecamatan, dan dibagi menjadi beberapa kelompok menurut umur, tingkat pendidikan, dan asal desa. Petang tanggal 9 September, satu kelompok yang terdiri dari 80 orang pemuda dengan pendidikan di atas rata-rata, dari desa Quebesilo dan Tumin, dipisahkan dari yang lain. Sekitar pukul 6.00 sore mereka diikat secara berpasangan, dengan tangan-tangan mereka terikat di balik punggung masing-masing. Dikelilingi oleh sejumlah besar milisi, dan perwira TNI Letnan Kolonel Sabraka dan bintara Sersan Andre Ulan, serta anggota Polri Gabriel Colo, mereka dipaksa berbaris keluar kota Imbate. Dengan TNI, Polri dan anggota milisi yang mengancam dan memukuli mereka, mereka berjalan di sepanjang perbatasan menuju desa Sungkaen, dimana mereka menyeberangi sungai masuk ke Timor Timur, dan kemudian turun sepanjang tepian sungai menuju desa Passabe. Tidak jauh dari Passabe, di sebuah tempat yang disebut Nifu Panef, para tahanan diperintahkan untuk berhenti dan berbaris di sepanjang tepi sungai. Jarak dari kepala 116 Untuk nama-nama orang yang diketahui telah dibunuh, lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment of Simão Lopes et al.


223

ke ekor barisan sekitar beberapa ratus meter. Di sanalah, sekitar pukul 1 dini hari, pada tanggal 10 September, sebuah isyarat diberikan, lalu para milisi dan prajurit TNI mulai membacok para pemuda itu hingga mati dengan parang dan pedang. Beberapa penyerang juga menggunakan senjata api. Sekitar pukul 6 pagi, keesokan harinya, masih tanggal 10 September, sekitar 100 lelaki dari desa Passabe disuruh oleh para milisi untuk mengumpulkan alat-alat yang cocok untuk kerja perbaikan jalan. Mereka kemudian dibawa ke tempat pembunuhan dan diperintahkan untuk menguburkan mayat-mayat di tempat mereka dirobohkan. Para penduduk desa diberitahu bahwa mereka akan dibunuh jika mereka memberikan keterangan tentang apa yang sudah mereka lihat. Bukti tentang serangan ini kemudian dikumpulkan dari tujuh orang yang berhasil menyelamatkan diri dan lari menuju semak-semak. Sebagian besar dari mereka mengalami luka yang mengancam nyawa akibat parang dan pisau dan beberapa mengalami luka tembak yang parah. Foto-foto yang diambil para penyelidik beberapa bulan setelah kejadian menggambarkan betapa parahnya luka-luka tersebut. Para penyelidik memeriksa tempat pembantaian pada tahun 2000, dan menemukan setidaknya sisa tubuh 47 manusia. Sembilan di antaranya tidak memiliki tengkorak, yang menunjukkan bahwa korban kemungkinan dipenggal oleh para penyerangnya. Para penyelidik juga menemukan bahan pengikat ada bersama sisa-sisa tubuh tersebut, yang membenarkan kesaksian dari orang-orang yang selamat bahwa mereka diikat oleh para penangkap. Pembunuhan terjadi di tengah malam, dan tempat kejadian diterangi hanya dengan sedikit lampu minyak tanah, sehingga orang-orang yang selamat kesulitan mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam pembunuhan. Namun, perancang dan pelaku penting dari pembantaian tersebut yang diketahui meliputi: Danramil Passabe, Letnan Anton Sabraka, Babinsa (bintara TNI) desa Passabe, Sersan Andre Ulan; anggota Polri dan Kepala Desa Passabe, Gabriel Colo; dan Kepala Desa Cunha, Laurentino Soares (alias Moko). Pembantaian kedua di periode sesudah pemungutan suara di Oecussi terjadi di wilayah sekitar Maquelab pada tanggal 20 Oktober 1999. Sekali lagi, pelaku-pelaku utama adalah anggota milisi Sakunar, dan para korban adalah orang-orang yang dicurigai maupun yang diketahui sebagai pendukung kemerdekaan. Dua orang pegawai lokal UNAMET juga termasuk di antara mereka yang meninggal. Sebelum pembantaian ini terjadi, penduduk Maquelab sebagian besar terhindar dari operasi teror. Nasib baik mereka sebagian besar ditentukan oleh usaha-usaha dari mantan Kepala Desa mereka yang, walaupun sudah digantikan oleh tokoh prootonomi, berhasil meyakinkan kelompok milisi lokal untuk tidak menggunakan kekerasan. Namun pembantaian tanggal 20 Oktober sudah berada di luar kemampuannya untuk mengendalikan. Para anggota milisi yang terlibat bukanlah orang-orang setempat, tetapi bagian dari satu kelompok besar yang bergerak kemana-mana dan terlibat dalam operasi pembersihan yang sistematis. Pada hari mereka mencapai Maquelab, kelompok milisi telah membunuh dua orang di desa Bokos dan satu lagi di Sai Laut. Kesulitan di Maquelab dimulai menjelang siang hari tanggal 20 Oktober, ketika milisi bersenjata dengan mengendarai delapan truk, tiba di wilayah tersebut dan mulai mencari orang-orang yang telah lari ke gunung-gunung. Setelah menemukan sebuah kelompok besar, milisi menyatakan bahwa mereka datang untuk membawa mereka kembali ke desa supaya mereka kemudian bisa pergi dengan aman ke Timor Barat. Para anggota milisi lalu mengumpulkan sekitar 300 orang dan menggiring

224


mereka kembali ke desa dalam barisan. Dalam perjalanan beberapa dari lelaki yang diringkus dipukuli. Sekitar pukul 2 siang dua pemimpin CNRT ditarik keluar dari kelompok, dan dibawa ke belakang pasar Maquelab dan dibunuh di sana. Sekitar 30 menit kemudian, Wakil Komandan Sakunar, Laurentino Soares (alias Moko) tiba di tempat kejadian dan memerintahkan kelompok penduduk desa itu untuk duduk. Ia kemudian memilih empat orang laki-laki dan memerintahkan mereka untuk berdiri. Saat penduduk yang lainnya melihat dengan ketakutan, Laurentino Soares mengangkat senjatanya dan menembak keempat laki-laki tersebut. Para korban adalah: kepala keamanan CNRT dan staf lokal UNAMET, Francisco Taek; anggota staf lokal UNAMET yang lain, Paulos Kelo; seorang mahasiswa pro-kemerdekaan, Mateus Ton; dan seorang pemimpin CNRT, Augustinho Sufa. Segera setelah eksekusi ini, dan tampaknya berdasarkan komando, milisi Sakunar mulai membakar semua rumah dan bangunan di Maquelab, tanpa kecuali. Sepanjang siang dan sore hari mereka juga membunuh enam orang lain, dan mungkin tujuh orang, penduduk desa, sebelum pergi ke Timor Barat. Pasukan INTERFET tiba di Kabupaten Oecussi dua hari kemudian.

10.13 Pemerkosaan dan Pembunuhan Ana Lemos (13 September 1999) Korban pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1999 mencakup perempuan dewasa dan remaja. Seperti laki-laki, mereka dijadikan sasaran karena keanggotaan mereka di dalam organisasi-organisasi pro-kemerdekaan. Mereka juga dijadikan sasaran karena kegiatan politik dari suami atau saudara laki-laki mereka. Ini adalah praktik yang sudah lama dilakukan pasukan keamanan Indonesia sebelum kejadian di tahun 1999. Kaum perempuan dewasa dan remaja dijadikan sasaran kekerasan yang sama jenisnya dengan yang dialami kaum laki-laki, yang mencakup pemukulan, penyiksaan, pembunuhan, dan pemindahan paksa. Namun selain itu, mereka mengalami kejahatan yang berkaitan dengan seksualitas, seperti serangan seksual dan perkosaan, dalam jumlah yang tidak proporsional. Nasib banyak kaum perempuan Timor Timur di tahun 1999 digambarkan melalui pengalaman Ana Xavier da Conceição Lemos, seorang aktivis pro-kemerdekaan dan ibu tiga anak dari Kabupaten Ermera. Ia dipukuli, diperkosa, dan dibunuh oleh para anggota milisi dan prajurit TNI di awal bulan September 1999. 117 Ana Lemos adalah seorang anggota ternama dari OMT, satu organisasi perempuan pro-kemerdekaan yang terkemuka. Begitu ada kesempatan di tahun 1999, ia berkampanye secara aktif untuk kemerdekaan, secara terbuka mengkritik kekuasaan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan politik. Dua saudara laki-lakinya juga terlibat dalam organisasi pro-kemerdekaan, satu orang di CNRT, dan yang lainnya sebagai anggota Falintil. Sebagai akibat dari kegiatan dan hubungan dengan kelompok pro-kemerdekaan ini, Ana Lemos menjadi sasaran ancaman yang berulang-ulang, dan kekerasan fisik, dari milisi pro-Indonesia. Misalnya, di bulan April 1999, rumahnya dikepung, dan jendelanya dipecahkan, oleh para anggota milisi Darah Integrasi, yang juga mencuri uang sejumlah Rp. 400.000 dari rumahnya. Ancaman agak mereda dengan kehadiran pejabat UNAMET di Kabupaten Ermera pada bulan Juni, tetapi milisi tidak pernah 117 Kecuali jika disebutkan lain, uraian ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, DHRO-Ermera, “Report on Human Rights Violations During 1999: Ermera District” [Maret 2000]; dan Helene van Klinken, “Taking the Risk, Paying the Price: East Timorese Vote in Ermera,” dalamTanter, Selden and Shalom (penyunting), Bitter Flowers, Sweet flowers: East Timor, Indonesia, and the World Community. Rowman & Littlefield, 2001, halaman 91-107. Helene van Klinken adalah Pejabat Urusan Politik UNAMET yang ditugaskan di Ermera di tahun 1999.


225

berhenti bergerak sepenuhnya. Kenyataannya, selama masa itu, Ana Lemos melaporkan kepada para pejabat UNAMET bahwa ia takut akan keselamatan nyawanya. Ketakutannya terbukti benar. Di hari pemungutan suara, Ana Lemos bekerja sebagai pengawas antrian di tempat pemungutan suara di Poetete, di Kecamatan Ermera. Pada saat penutupan pemungutan suara, milisi setempat mengancam menyerang, sehingga sebagian besar orang CNRT memutuskan untuk pergi ke tempat kantonisasi Falintil di gununggunung yang berdekatan. Sebaliknya Ana Lemos justru kembali ke Gleno ke tempat anak-anaknya. Dengan bantuan seorang anggota Brigade Mobil Polri yang bersimpati, ia menuju ke sana bersama dengan dua orang mahasiswa, kembali ke rumahnya di Gleno sekitar pukul 8 malam tanggal 30 Agustus. Beberapa saat sekitar tengah malam seorang anggota TNI yang ia kenal, Sersan Melky datang ke rumahnya bersama dengan beberapa orang laki-laki lain yang diduga anggota milisi. Dua tembakan dilepaskan sehingga jendela dan lampu-lampu di rumahnya hancur. Ana dan kedua mahasiswa awalnya bersembunyi di bawah tempat tidur, tetapi orang-orang itu mengarahkan senapan ke arah mereka, sehingga mereka keluar. Ketiga orang itu diinterogasi, dan selama interogasi mereka dipukuli. Sersan Melky yang memimpin interogasi sangat marah kepada Ana Lemos. Ia mengatakan bahwa ia telah melindungi Ana Lemos ketika milisi menyerang Gleno pada tanggal 10 April, tetapi ternyata Ana tetap gigih dengan kegiatan prokemerdekaannya. Ia mengancam bahwa, jika Ana melaporkan pertemuan ini kepada UNAMET, ia akan menangkapnya bersama ketiga anaknya setelah PBB pergi. Ia memukuli Ana beberapa kali, menarik rambutnya dan membantingnya. Sementara itu, para anggota milisi mengobrak-abrik rumah Ana untuk mencari uang dan barang-barang lain, yang kemudian mereka ambil dengan mengklaim bahwa barang-barang itu adalah milik Indonesia. Jalur telepon ke rumahnya juga diputus. Setelah para penyerang itu pergi, Ana dan kedua mahasiswa bersembunyi di taman sebuah pura Bali yang tidak jauh dari rumahnya. Keesokannya di pagi hari, 31 Agustus, ia menghubungi petugas Brigade Mobil yang telah membantu dirinya di hari sebelumnya, dan petugas itu membawa ketiga orang itu ke rumahnya, dan kemudian ke markas UNAMET di Gleno. Namun di sana pun, keselamatan mereka sama sekali tak bisa dijamin. Milisi telah mulai berkumpul dengan sikap mengancam di wilayah sekitar kantor, dan hal ini secara efektif mencegah staf PBB meninggalkan kantor. Di luar, para milisi berkeliling di jalanan, membakar gedung-gedung dan menembak-nembakkan senjata mereka. Karena keadaan keamanan yang memburuk, para pejabat UNAMET memutuskan untuk memindahkan semua staf, kecuali sekelompok kecil staf, ke Dili. Selama beberapa jam, mereka berunding dengan Polri, TNI, dan pemimpin milisi untuk mengizinkan pemindahan yang aman bagi mereka untuk keluar dari kompleks. Anggota milisi bersikeras bahwa para staf lokal, dan orang Timor Timur lainnya, tidak diperbolehkan untuk pergi, sementara UNAMET juga bersikukuh bahwa mereka harus diizinkan. Akhirnya, kesepakatan dicapai dan sebuah konvoi mobil diisi penumpang dan siap diberangkatkan. Namun, bahkan pada tahap ini para anggota milisi bersenjata dan pasukan keamanan menginspeksi semua kendaraan untuk mencari tokoh-tokoh pro-kemerdekaan yang dikenal. Di dalam salah satu mobil, yang dikendarai oleh Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET, Patrick Burgess, terdapat Ana Lemos, yang diapit di antara dua orang anggota staf internasional, dan mukanya ditutupi dengan selembar syal. Ketika para milisi memeriksa dari satu mobil ke mobil lainnya, petugas Brigade Mobil yang

226


simpatik itu berdiri di samping mobil tersebut, dan berbincang-bincang dengan Patrick Burgess. Dengan melakukan hal itu, ia secara efektif mencegah milisi menemukan Ana Lemos di sana, dan memastikan bahwa Ana berhasil dengan aman pergi ke Dili bersama UNAMET. Konvoi tiba di markas besar UNAMET di Dili pada malam harinya. Ana Lemos tinggal di Dili selama beberapa hari, lalu pindah ke tempat baru setiap beberapa hari. Akhirnya setelah terjadinya sebuah serangan terhadap Sekolah Don Bosco tempat ia tinggal sementara, ia pergi ke kantor Kepolisian Daerah (Polda). Setibanya di sana, ia dilaporkan bertemu dengan bekas suaminya, ayah dari ketiga anakanaknya. Keduanya dilaporkan berdebat tentang anak-anak mereka, yang tetap berada di Gleno. Sesaat sesudahnya, Ana Lemos pergi berjalan kaki ke Gleno. Ana baru sampai di luar kota Gleno saat ia dilaporkan diambil oleh seorang perwira TNI, dibawa ke Kodim, dan diinterogasi. Dari Kodim, ia dilaporkan dipindahkan ke kantor milisi Darah Merah di Gleno. Tidak diketahui berapa lama ia ditahan di sana, dan tidak juga pasti apa yang terjadi pada saat itu, tetapi ketika ia kembali ke rumah ibunya pada tanggal 11 September tubuhnya penuh dengan memar. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa ia telah dipukuli. Ia mengatakan kepada seorang teman dekatnya, Aliança Gonçalves, bahwa ketika ditahan di Kodim pada hari sebelumnya ia diperkosa oleh Sersan Melky. Menurut Aliança, Ana Lemos mengatakan bahwa Sersan Melky mengancam dirinya dengan sebuah pistol dan mengatakan bahwa ia akan membunuhnya kalau tidak mau bekerjasama. Pada malam tanggal 11 September, sebuah pesta besar diadakan di sebuah Sekolah Dasar di Gleno, dimana seekor sapi disembelih untuk dimakan. Menurut satu orang kakak laki-laki Ana Lemos, anggota CNRT Flaviano Lemos, seorang anggota milisi di pesta tersebut berkata kepada yang lainya: “Mari kita membunuh perempuan yang suka bermain politik.” Pada malam yang sama, Ana Lemos memberi ibunya sejumlah uang dan beras, dan mengatakan kepada ibunya bahwa mereka akan membunuh dirinya. Sekitar pukul 9 pagi tanggal 13 September, Ana Lemos diambil dari rumahnya oleh anggota milisi yang tak dikenal. Ibunya meminta untuk turut bersama tetapi tidak diizinkan. Itulah saat terakhir Ana Lemos terlihat masih hidup. Dua hari kemudian, pada 15 September ibunya beserta ketiga anaknya dibawa ke Atambua. Seorang anggota milisi mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya tidak perlu susahsusah menunggu Ana karena Ana tidak akan pernah kembali. Pada tanggal 5 November, pakaian yang dikenakan Ana Lemos saat terakhir kali terlihat, ditemukan di sekitar 4 kilometer di jalan menuju Aileu. Tidak jauh dari pakaian itu, ditemukan mayat seorang perempuan. Atas permintaan anggota keluarga Ana, di bulan Maret 2000 mayat itu diangkat. Pemeriksaan forensik menetapkan bahwa sangat mungkin tubuh perempuan itu adalah Ana Lemos. Tersangka utama penculikan dan pembunuhan terhadap Ana Lemos adalah: Zeca Pereira, pemimpin milisi Darah Merah di Gleno; Lucas, pemimpin milisi Naga Merah di Hatolia; dan Hilario, seorang prajurit TNI. Sesuai dengan penjelasan di atas, Sersan TNI Melky secara langsung bertanggungjawab atas serangan terhadap Ana Lemos pada tanggal 31 Agustus, dan ia dicurigai kuat terlibat dalam penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap Ana Lemos. Kini Ana Lemos dianggap sebagai pahlawan di Distrik Ermera. Sekolah Dasar di kota Gleno didedikasikan untuk mengenang dirinya, dan sisa tubuhnya dikuburkan di bawah monumen yang dibangun di kota yang sama untuk memperingati kemerdekaan Timor Timur di bulan Mei 2002.


227

10.14 Amukan Batalyon 745 (20-21 September 1999) Hanya sedikit orang asing yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1999. Satu perkecualian tragis adalah wartawan Belanda Sander Robert Thoenes yang dibunuh prajurit-prajurit TNI pada tanggal 21 September di Dili. Pembunuhan Thoenes hanyalah satu tindakan akhir dalam satu operasi terencana pembunuhan dan penghancuran yang dilaksanakan oleh unsur-unsur Batalyon 745 TNI saat batalyon itu mundur dari markasnya di desa Fuiloro kabupaten Lautem di bulan September. Ketika tindakan amuk ini akhirnya usai, para anggota batalyon telah membunuh setidaknya 21 orang, dan membakar atau menghancurkan puluhan rumah. Ada indikasi kuat bahwa kekerasan direncanakan dan diarahkan oleh para perwira TNI. Sesaat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara, seorang Komandan Peleton pada Batalyon 745, Letnan Camilo dos Santos, dilaporkan mengatakan kepada anak buahnya bahwa jika pemungutan suara hasilnya adalah kemenangan kemerdekaan, tugas mereka adalah menghancurkan rumah-rumah, membunuh ternak, dan membunuh para pendukung CNRT. Perintah-perintah itu agaknya berasal dari Komandan Batalyon 745, Mayor Jacob Sarosa. Menurut tuntutan pidana yang diajukan terhadap Mayor Sarosa oleh Kejaksaan Agung TimorLeste: “Pada pukul 7 pagi tanggal 30 Agustus 1999, hari Konsultasi Rakyat, Mayor Jacob Djoko Sarosa memerintahkan para prajurit Timor Timur untuk berbaris. Ia memberi pengarahan kepada para prajurit. Sambil menunjukkan kepada mereka selembar bendera Indonesia dan selembar bendera CNRT ia kemudian mengatakan bahwa siapapun yang memilih CNRT akan dibunuh.”118 Rupanya perintah-perintah tersebut masih berlaku, pada tanggal 17 September, Batalyon 745 bergerak dari markasnya di Fuiloro ke desa Lautem di pantai utara. Dari sana, sebagian besar batalyon diangkut dengan kapal pengangkut pasukan menuju Indonesia, tetapi sekitar 120 anggota beserta keluarganya, dan 20 prajurit dari Kodim setempat, tetap tinggal untuk melaksanakan tugas konvoi. Konvoi itu terdiri dari sekitar 40 sepeda motor dan lebih dari 60 kendaraan berbagai jenis, termasuk setidaknya satu truk TNI yang dilengkapi dengan senapan 12,7 mm. Semua prajurit di dalam konvoi dipersenjatai dengan senjata otomatis, dan banyak yang memakai ikat kepala berwarna merah putih. Mereka dipimpin oleh Komandan Batalyon 745, Mayor Sarosa. Pada tahap itu unit-unit TNI, mencakup Batalyon 745, telah melakukan serangkaian pelanggaran berat hak asasi manusia di Lautem. Ini mencakup pembunuhan terhadap sekitar 10 orang antara tanggal 8 dan 13 September (Lihat Ringkasan Distrik: Lautem).119 Namun, tindakan kekerasan TNI yang terencana ini benar-benar membesar pada tanggal 20 September dengan pembunuhan terhadap tiga orang laki-laki di dekat sebuah gudang beras di kota Lautem. Sisasisa tiga tubuh manusia yang hangus ditemukan di sebuah pekuburan dekat gudang itu dua tahun kemudian. Beberapa saksi mengisahkan bahwa ketiga orang tersebut – Amílcar Barros, João Gomes, dan Agusto Venancio Soares – ditahan, dipukuli, ditembak, dan kemudian dibakar oleh para prajurit TNI, yang meliputi para anggota 118 General Prosecutor of the Democratic Republic of Timor-Leste, Indictment of Maj. Jacob Djoko Sarosa and Lt. Camilo dos Santos, Dili, 6 November 2002, paragraf 10. 119 Indictment of Maj. Jacob Djoko Sarosa et al., paragraf 12-40.

228


Batalyon 745. 120 Mereka juga mengatakan bahwa Komandan Batalyon 745, Mayor Sarosa dan Komandan Peleton, Letnan dos Santos, hadir dalam serangan tetapi tidak bertindak mencegah atau menghentikannya. 121 Kemudian pada hari yang sama, 20 September, konvoi Batalyon 745 mulai bergerak dari Lautem ke desa Laga di Kabupaten Baucau. Setelah berkemah semalam di Laga, para anggota batalyon menghancurkan dan membakar tempat tinggal mereka, dan sejumlah rumah di desa itu, sebelum pergi. Ketika bergerak ke arah barat, pada tanggal 21 September, para anggota Batalyon 745 dilaporkan membunuh dua orang pemuda yang mereka dapatkan sedang mengendarai sebuah sepeda motor di sepanjang jalan utama dari Baucau. Para saksi mata mengatakan bahwa kedua pemuda itu – Egas da Silva dan Abreu da Costa – dihentikan di dekat desa Buile, Kecamatan Laga, dan kemudian ditembak oleh para serdadu ketika mereka berusaha melarikan diri. Menurut surat dakwaan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung Timor-Leste, Abreu da Costa ditembak di kaki kanan dan mata kanannya, dan Egas da Silva ditembak di perut, leher, dan dada.122 Seorang kerabat dari kedua laki-laki itu belakangan mengatakan kepada seorang wartawan, “Saya selalu bermimpi tentang mereka.”123 Kemudian pada hari yang sama, para anggota Batalyon 745 membunuh setidaknya empat orang lagi, termasuk dua orang perempuan ketika para serdadu itu melewati desa Buruma dan Caibada, di dekat kota Baucau. Keempat korban – Victor Belo, Carlos da Costa Ribeiro, Elisita da Silva, dan Lucinda da Silva – dibunuh ketika para prajurit melancarkan serangan ke desa-desa, dan menembak membabibuta ke arah penduduk sipil ketika mereka berlarian menyelamatkan diri. Menurut para anggota keluarga dan teman-teman, Victor Belo ditembak oleh dua prajurit di belakang konvoi setelah kembali untuk mengunci pintu rumahnya; Carlos da Costa Ribeiro ditembak di kepala di dalam rumahnya; Lucinda da Silva ditembak di dada ketika melarikan diri dari tentara; dan Elisita da Silva meninggal setelah ditembak di kedua kakinya. 124 Ayah Elisita da Silva menceritakan tentang serangan itu sebagai berikut: “Ketika saya melihat konvoi TNI mereka sudah menembakkan senjata-senjata mereka ke arah semak-semak. Ada tembakan senapan satu-satu dan otomatis dan mereka juga menembakkan peluncur granat ke hutan. Saya juga melihat para prajurit TNI berjalan kaki menyisir dari rumah ke rumah dan tanah semak untuk mencari orang-orang. Sehingga kami (Jacinta, Elisita, Cezarina, dan Zelia) bersembunyi di balik sebuah batu besar, yang ada di sebelah rumah kami. Beberapa saat kemudian dua orang prajurit TNI menahan saya… Setelah para prajurit membebaskan saya, saya langsung pergi ke belakang rumah saya dan saya melihat anak perempuan saya Elisita telah ditembak di kedua kakinya. Kedua kakinya patah dan banyak darah mengalir. Dia masih hidup dan mengatakan kepada saya bahwa dia sangat kesakitan.”125 120

Para prajurit dari Batalyon 621 juga disebut ambil bagian dalam pembunuhan ini. UNTAET, SCU, “Synopsis in Respect to TNI 745 Battalion and the Murder of Sander Thoenes,” 9 September 2001. 122 Indictment of Maj. Sarosa et al., paragraf 65. 123 Dikutip dalam Cameron W. Barr, “A Brutal Exit: Battalion 745,” Bagian 1 dari 4, Christian Science Monitor, 13 Maret 2000. 124 Cameron W. Barr, “A Brutal Exit: Battalion 745,” Bagian 3 dari 4, Christian Science Monitor, 13 Maret 2000. 125 Direkam dalam UNTAET, SCU, “Synopsis in Respect ot TNI 745 Battallion,” 9 September 2001. 121


229

Para prajurit Batalyon 745 melakukan beberapa pembunuhan lagi di dekat desa Laleia, Kabupaten Manatuto, sebelah barat Baucau. Mereka yang meninggal adalah tiga orang laki-laki, yang tidak bersenjata, yang dibunuh ketika berlangsung serangan ke sisi timur jembatan Laleia, dan seorang laki-laki yang diduga pejuang Falintil, yang ditikam dan ditembak oleh para serdadu yang kemudian memotong salah satu telinganya. Tiga orang lainnya, termasuk seorang perempuan, dilaporkan ditahan di dekat Laleia, dipukuli dan kemudian diserahkan kepada tentara di Kodim Manatuto. Mereka tidak kelihatan lagi dan diduga sudah dibunuh.126 Beberapa dari korban dieksekusi ketika berada dalam tahanan, dan dilaporkan eksekusi itu dilaksanakan atas perintah dari perwira-perwira TNI.127 Kekerasan lain, meliputi setidaknya tiga pembunuhan lagi, berlangsung ketika konvoi Batalyon 745 bergerak memasuki Dili menjelang petang hari 21 September. Melintasi sepanjang Jalan Becora sekitar pukul 4.30 sore seorang jurnalis Inggris, Jon Swain dan seorang fotografer Amerika, Chip Hires, berpapasan dengan konvoi ini. Kedua wartawan ini, yang disertai seorang penerjemah, Anacleto da Silva, menaiki sebuah taksi biru tua, yang dikemudikan seorang penduduk setempat, Sancho Ramos da Resurição.128 Menurut sejumlah saksi, para prajurit dari konvoi berhenti dan mengepung taksi, dan mulai melancarkan gangguan dan menarik-narik pintu mobil. Seorang serdadu menghantam kepala si pengemudi dengan popor senapannya, “menyebabkan bola mata kanannya keluar dari kelopak mata.” 129 Si penerjemah, Anacleto da Silva, dilaporkan ditarik dari taksi dan dibawa ke dalam kendaraan TNI. Seorang saksi mengatakan kepada para penyelidik PBB bahwa dirinya melihat seseorang yang sesuai dengan gambaran sosok Anacleto dipukuli para prajurit Batalyon 745 di Korem Dili pada malam hari itu. Anacleto tidak pernah terlihat lagi, dan diyakini telah dibunuh.130 Sejumlah tentara menggeledah taksi dan menyita semua milik wartawan tersebut, termasuk kamera-kamera, rol-rol film, dan sebuah tas. Seorang prajurit kemudian menembak ban mobil dan radiator taksi untuk mencegah para wartawan melanjutkan perjalanannya. Pengemudi taksi di kemudian hari bersaksi di hadapan para penyelidik PBB bahwa Letnan Camilo dos Santos dari Batalyon 745 ambil bagian dalam penyerangan itu.131 Juga hadir di tempat kejadian adalah Komandan Batalyon, Mayor Jacob Sarosa. Selama kejadian, ia dilaporkan mengatakan kepada para wartawan bahwa prajuritnya, “sangat marah, sangat marah terhadap PBB dan anda sekalian orangorang Barat. Anda harus mengerti.”132 Dalam satu wawancara dengan penyelidik PBB di bulan November 1999, Mayor Sarosa membantah mengetahui adanya, atau terlibat dalam pemukulan terhadap pengemudi atau penculikan terhadap si penerjemah.133 Tetapi ia mengakui bahwa taksi itu dihentikan dan digeledah, barangbarang milik para wartawan disita dan dihancurkan, dan ban mobil taksi ditembak, 126

UNTAET, SCU, “Synopsis in Respect to TNI 745 Battalion,” 9 September 2001. Ibid. 128 Sumber-sumber yang berbeda menyebutkan nama pengemudi sebagai ‘Sanjo Ramos’ dan Sanchos Ramos Daressuricao. ’129 Indictment of Maj. Sarosa et al., paragraf 88. 130 UNTAET, DHRO-Dili, “Key Cases of HRVs/Abuses in Dili District,” 15 September 2002. 131 UNTAET, SCU, “Synopsis in Respect to TNI 745 Batallion,” 9 September 2001. 132 UNTAET, DHRO-Dili, “Key Cases,” 15 September 2002. 133 Ibid. 127

230


berdasarkan perintahnya. Masih di sore hari tanggal 21 September, sekitar 400 meter lagi melalui Jalan Becora, para prajurit Batalyon 745 kembali membunuh satu orang lagi, Manuel Andreas. Pembunuhan itu disaksikan oleh dua orang, dan salah satunya yang memberikan kesaksian berikut ini kepada para penyelidik: “Sore hari itu, saya kira sekitar pukul 5 sore, saya sendiri, Manuel [yang meninggal], dan António… mulai berjalan di sepanjang jalan utama menuju jembatan dan sungai. Saya kira António berada di depan, kemudian saya, dan Manuel di belakang kami. Ketika kami berjalan, saya mendengar ledakan tembakan senapan dan melihat langsung ke depan bahwa António telah ditembak di lengan kanannya. Pada saat yang sama saya melihat Manuel jatuh ke tanah dan mulai berteriak. Saya lalu melihat bahwa dia telah ditembak di dada. Tembakan berlanjut sehingga saya dan António berlari mencari perlindungan di perbukitan.”134 Tindakan terakhir dalam kekerasan dua hari Batalyon 745 terjadi segera sesudahnya, sekitar 300 meter lebih lanjut di Jalan Becora. Di sana para prajurit membunuh dan memotong bagian tubuh wartawan Belanda Sander Robert Thoenes. Sander Thoenes baru tiba di Dili untuk meliput kehadiran INTERFET untuk suratkabar Financial Times. Menurut para saksi ia pergi dari Hotel Turismo sekitar pukul 5 sore tanggal 21 September, dengan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh pengemudi setempat, Florindo da Conceição Araújo. Ketika mereka menyusuri Jalan Becora, mereka berpapasan dengan beberapa prajurit TNI mengendarai sepeda motor, membawa senjata otomatis. Para prajurit meneriaki kedua orang itu agar berhenti. Namun karena ketakutan akan keselamatan diri dan penumpangnya, si pengemudi berusaha berputar berbalik arah dan melarikan diri. Para prajurit membuka tembakan, dan sepeda motor terguling yang menyebabkan pengemudi dan penumpangnya jatuh ke tanah. Si pengemudi berhasil melarikan diri, meninggalkan Sander Thoenes tergeletak di jalan.135 Para saksi mengatakan bahwa empat atau lima prajurit lalu menyeret Sander Thoenes keluar dari jalan ke dalam satu tempat tertutup, tempat dimana tubuhnya ditemukan keesokan paginya. 136 Ia ditembak di dadanya, dan penyerangnya memotong telinga kirinya dan menyayat sebagian wajahnya dengan ketepatan ilmu bedah. Sebagian jari Sander Thoenes juga hilang, tetapi diyakini bahwa luka-luka ini terjadi ketika sepeda motor jatuh. Menurut seorang ahli patologi Australia yang melakukan pemeriksaan pasca kematian (post-mortem) terhadap tubuh Thoenes di Darwin pada tanggal 24 September 1999, sebab kematiannya adalah satu tembakan tunggal ke dada. Pada tahun 2001, seorang penyelidik Belanda dan seorang polisi militer Australia menulis: “Bisa disimpulkan … [bahwa] Sander Thoenes dibunuh oleh seorang militer dari Batalyon 745 TNI dengan satu tembakan di punggung.” 137 UNTAET, SCU, “Synopsis in Respect toTNI 745 Batallion,” 9 September 2001. INTERFET, Investigation Section, “Alleged Murder of Sander RobertThoenes – Interim Report,” Dili, 24 November 1999. 136 Para saksi itu dikutip dalam Cameron W. Barr, “A Brutal Exit: Battalion 745,” Bagian 4 dari 4, Christian Science Monitor, 17 Maret 2000; dan dalam INTERFET, Investigation Section, “Alleged Murder of Sander Robert Thoenes – Interim Report,” Dili, 24 November 1999. 137 Dikutip dalam INTERFET, Investigation Section, “Alleged Murder of Sander Robert Thoenes –Interim Report,” Dili, 24 November 1999. 134 135


231

Segera sesudah pembunuhan Thoenes, konvoi Batalyon 745 bergerak ke markas Korem di pusat kota Dili. Di sana, bersama dengan kesatuan-kesatuan Korem dan Brimob, mereka menerima pengarahan singkat dari Komandan Korem yang baru diangkat, Kolonel Noer Muis. Menurut para saksi, Kolonel Muis memerintahkan para anggota Batalyon 745 untuk segera meninggalkan kota segera setelah mereka makan dan mengisi kembali tangki bensin kendaraan. Ia juga memerintahkan mereka untuk tidak mengatakan apa pun tentang tindakan mereka selama dua hari sebelumnya. Menurut satu kesaksian, kata-katanya adalah sebagai berikut: “Kalian tidak perlu mengatakan kepada siapapun tentang apa yang kalian lakukan selama perjalanan ke sini. Istri kalian pun jangan diberi tahu. Dari Dili ke Kupang jalanan aman, kalian tidak perlu menembak.”138 Pada malam harinya, konvoi bergerak ke luar Dili, mencapai kota perbatasan Balibo tanpa insiden lebih lanjut. Pada hari selanjutnya, 22 September, konvoi itu melanjutkan perjalanan ke Kupang, tiba sekitar pukul 10 malam. Beberapa saat setelah sampai di sana, Mayor Sarosa, Letnan Camilo, dan Letnan James diwawancarai oleh polisi militer TNI. Ketiganya kemudian ditahan selama satu atau dua minggu.139 Lepas dari penahanan singkat ini, sampai dengan Maret 2003 tidak ada satu pun dari anggota Batalyon 745 yang dihukum sehubungan dengan pembunuhan dan tindak pidana lain yang diuraikan di sini. Para jaksa penyelidik Indonesia mengaku tidak menemukan bukti mengenai keterlibatan TNI dalam suatu pembunuhan, dan semua jaksa Indonesia memilih untuk tidak mengajukan kasus-kasus ini ke pengadilan.

10.15 Pembunuhan Rohaniwan Los Palos (25 September 1999) Satu aspek yang paling mengejutkan dari strategi pro-otonomi, baik sebelum dan sesudah pemungutan suara, adalah mengarahkan sasaran pada rohaniwan dan tempat-tempat ibadah Katolik Roma. Pembantaian di gereja Liquiça dan Suai masing-masing pada bulan April dan September, dan serangan terhadap kediaman Uskup Dili pada bulan September tampaknya sengaja diperhitungkan untuk menteror penduduk yang 80% menganut agama Katolik Roma. Serangan-serangan itu juga dimotivasi oleh satu anggapan bahwa Gereja telah mendukung posisi prokemerdekaan. Kedua motivasi ini jelas terlihat dalam salah satu peristiwa kekerasan yang paling mengerikan selama periode setelah pemungutan suara: penyergapan dan pembunuhan dengan cara eksekusi terhadap satu kelompok yang terdiri dari lima rohaniwan dan empat orang awam oleh sekelompok milisi di Lautem pada tanggal 25 September.140 Para korban mencakup seorang biarawati yang dibacok dengan parang ketika ia berlutut, berdoa di tepi jalan, kemudian dilempar ke sungai dan ditembak mati.141 Pengadilan terhadap para pelaku, yang semuanya tergabung dalam kelompok Indictment of Maj. Sarosa et al., paragraf 104. INTERFET, Investigation Section, “Alleged Murder of Sander RobertThoenes – Interim Report,” Dili, 24 November 1999. 140 Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan berikut didasarkan pada bukti dan kesaksian yang direkam dalam: Dili District Court, Special Panel for Serious Crimes, “Judgement” dalam kasus Joni Marques et al. , 11 Desember 2001. 141 Orang-orang yang meninggal dalam proses pengadilan diidentifikasikan sebagai: Suster Emilia Cazzaniga, Suster Celeste de Carvalho, Bruder Jacinto Xavier, Bruder Fernando dos Santos, Bruder Fernando da Conceição, Agus Muliawan, Cristovão Rudi Barreto, Titi Sandora Lopes, dan Izinho Freitas Amaral. Lihat “Judgement,” Joni Marques et al., Desember 2001. 138 139

232


milisi Tim Alfa, mengukuhkan bahwa pembunuhan tersebut direncanakan dengan baik, dan bermotivasi politik. Para pemimpin operasi mengetahui identitas tokohtokoh agama yang mereka bunuh, dan menganggap mereka sebagai sasaran yang sah karena bersimpati pada kelompok pro-kemerdekaan. Penting bahwa pengadilan juga menegaskan bahwa Tim Alfa diorganisasikan oleh, menerima perintah dari, dan memiliki “hubungan dekat dan kontak terus-menerus” dengan Kopassus, dan khususnya dengan komandan di wilayah tersebut, Letnan Syaful Anwar.142 Pada tanggal 25 September, komandan Tim Alfa, Joni Marques dan sejumlah anggota lain berangkat dari pelabuhan Com, di Kabupaten Lautem, menuju kota Lautem. Tujuan utama perjalanan mereka adalah untuk mendapatkan beras dari gudang dekat Lautem, tetapi ada alasan untuk mempercayai bahwa niat mereka sesungguhnya adalah untuk menyergap dan membunuh para rohaniwan. Indikasi paling jelas bahwa mereka tidak sepenuhnya berniat mengambil beras adalah bahwa mereka meluncur melewati gudang beras. Selain itu, setidaknya tujuh orang dari kelompok tersebut bersenjatakan senapan otomatis SKS, jenis senjata yang digunakan pasukan keamanan Indonesia, dan sebagian besar juga membawa parang dan pisau. Sekitar satu kilometer setelah melalui Lautem, rombongan milisi ini melewati dua orang pemuda yang sedang mendorong sebuah gerobak di jalan. Komandan milisi Joni Marques, memerintahkan sopirnya untuk berhenti, dan para anggota milisi melompat keluar dan mengejar dua orang tersebut, dengan melemparkan batu-batu dan menembakkan senjata mereka ke arah dua orang tersebut. Salah seorang di antaranya, José Pereira, terluka tetapi berhasil melarikan diri. 143 Orang yang kedua, Izinho Freitas Amaral, tertangkap, diikat pada sebatang pohon di dekat tepi jalan, dan kemudian dibunuh. Dalam temuannya tentang kasus ini pada bulan Desember 2001, Panel Khusus Kejahatan Berat pada Pengadilan Distrik Dili menyimpulkan bahwa milisi telah mengejar dua orang pemuda, dan membunuh salah satu dari mereka, untuk memastikan tidak ada saksi untuk kejahatan yang akan mereka lakukan. 144 Joni Marques kemudian memerintahkan anak-buahnya untuk menyiapkan sebuah penghalang jalan dengan menempatkan batu-batu besar di tengah jalan. Beberapa orang milisi ditempatkan di bukit yang berdekatan sebagai pengawas, dan yang lain mengambil posisi di dalam sebatang parit dengan senjata yang diarahkan ke jalan. Seorang saksi mengingat bahwa setelah menyiapkan penghalang jalan, Joni Marques mengatakan: “Sekarang kita akan menunggu para Suster yang akan menuju Baucau… dan ketika mereka datang kita bunuh mereka semua.” 145 Sekitar pukul 2.30 siang pada hari yang sama, sebuah kendaraan roda empat berwarna abu-abu mulai terlihat dari arah Lautem dan bergerak ke barat menuju Baucau. Ada delapan orang di dalam mobil, termasuk dua orang biarawati, tiga orang Bruder/Pastor, seorang wartawan, dan dua orang awam. Ketika kendaraan berhenti di dekat penghalang jalan, Joni Marques dan dua milisi lainnya mulai menembaki mobil tersebut dengan senjata otomatisnya, yang langsung membunuh pengemudi dan sebagian penumpangnya. Ketika salah seorang dari para penumpang yang selamat berusaha keluar dari kendaraan, seorang anggota milisi menangkapnya dan menyeretnya ke sungai Kesaksian Joni Marques, dalam “Judgement,” halaman 52-57 dan 398. Untuk penjelasan José Pereira tentang peristiwa ini, lihat “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 264-265. 144 “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 403-403. 145 “Judgement,” Joni Marques et al., Kesaksian Manuel da Costa, halaman 279. 142 143


233

tempat ia ditembak mati. Milisi yang sama menyiramkan minyak ke tubuh tiga orang lain yang selamat dan membakar mereka. Salah satu dari ketiga orang itu lari dari mobil ke sungai, tetapi di sana Joni Marques dan seorang laki-laki lain menembaknya sampai mati. Salah seorang suster, Suster Erminia, keluar dari kendaraan dan berlutut di pinggir jalan untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, seorang milisi (Horacio) membacoknya dengan parang. Milisi yang lain (Pedro da Costa) bersaksi bahwa ia berteriak, “Jangan bunuh Suster!” Tetapi Joni Marques menjawab, “Bunuh mereka semua! Mereka semua CNRT!” Seorang milisi kemudian mengambil Suster Erminia dan melemparkannya ke dalam sungai sebelum menembaknya dua kali. Di pengadilan, seorang saksi mengungkapkan: “Saya melihat seorang suster duduk di samping [parit]. Ada satu tubuh di samping suster itu. Saya melihat kerudung suster itu ada di pundaknya. Suster itu berbicara kepada saya dalam bahasa Tetun. Saya tidak dapat mengingat semua kata-katanya, tetapi saya ingat ia berkata, ‘Oh! Tuhan!’”146 Pada saat itu, Joni Marques memerintahkan anak buahnya untuk mendorong kendaraan para rohaniwan itu ke dalam sungai. Beberapa saksi mengatakan bahwa ia berteriak: “Kemari dan dorong mobil ini, kalian bajingan!” Orang-orang itu melakukannya, walaupun masih ada satu orang di dalam mobil. Ketika orang itu keluar dari mobil, ia ditembak mati. Para penyerang kemudian berbalik ke Izinho Freitas Amaral, orang muda yang awalnya mereka ikat ke sebatang pohon. Seorang milisi memotong telinga Izinho, dan membacok lehernya dengan sebilah pedang. Ia kemudian didorong ke dalam sungai, selanjutnya ditembak mati. Akhirnya Joni Marques melemparkan sebuah granat ke dalam sungai, tempat mereka yang mati dan terluka tergeletak, untuk memastikan bahwa tidak akan ada yang selamat. Untuk kejahatan ini, dan kejahatan lain yang dilakukan pada tahun 1999, Joni Marques dan dua anggota lain milisi Tim Alfa dinyatakan bersalah dan dihukum selama 33 tahun dan 4 bulan penjara. Enam anggota milisi yang lain mendapatkan hukuman berkisar antara 5 sampai 19 tahun. Hingga bulan Maret 2003 tidak ada perwira TNI yang diadili sehubungan dengan kejahatan ini.

146

“Judgement,” Joni Marques et al., Kesaksian Gilberto da Costa, halaman 6-271.

234


BAGIAN V MASALAH TANGGUNGJAWAB DAN KEADILAN

235


Bukti yang ditampilkan di dalam laporan ini secara konklusif menunjukkan bahwa kekerasan di tahun 1999 adalah bagian dari serangan yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil, dalam mana para pendukung kemerdekaan Timor Timur dengan sengaja dijadikan sasaran. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dibahas bukan hanya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, melainkan juga kejahatan terhadap umat manusia.1 Masih tetap perlu dikaji dengan baik siapa yang harus bertanggungjawab untuk kejahatan-kejahatan tersebut. Dalam pengertian tertentu, jawabannya sudah jelas: pihak yang bertanggungjawab adalah milisi, prajurit TNI, dan petugas Polri yang langsung melakukan kejahatan tersebut. Banyak dari mereka telah didakwa, dan sebagian di antaranya telah diadili di Timor-Leste dan Indonesia, untuk satu atau beberapa tindakan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilakukan pada tahun 1999. Namun, tanggungjawab untuk kejahatan terhadap umat manusia tidak berhenti pada para pelaku langsung saja. Menurut hukum internasional, maupun hukum dalam negeri di Indonesia dan Timor Timur, tanggungjawab ini juga meluas pada orang-orang yang memerintahkan atau memfasilitasi kejahatan-kejahatan tersebut, dan orang-orang yang gagal mengambil tindakan yang mencukupi untuk menghentikan kejahatan tersebut atau menghukum para pelakunya. Atas dasar tersebut, laporan ini menyimpulkan bahwa tanggungjawab untuk kejahatan terhadap umat manusia di tahun 1999 menjangkau sampai tingkat tertinggi pimpinan militer, kepolisian, dan pemerintah sipil Indonesia. Lebih tepatnya, laporan ini mengidentifikasi sekitar 80 perwira militer dan pejabat sipil, berpangkat Letnan Kolonel dan Bupati atau lebih tinggi, yang agaknya mengemban tanggungjawab hukum atas kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999 (Lihat Tabel 1). Sebagian di antara mereka terlibat aktif melakukan, memerintahkan atau melancarkan terjadinya kejahatan, dan dengan demikian bisa dikatakan memiliki ‘tanggungjawab pidana individual’ atas kejahatan-kejahatan tersebut. Lainnya gagal menghentikan kekerasan itu atau menghukum bawahan mereka, dan dengan demikian memiliki ‘tanggungjawab komando’ atas kejahatankejahatan tersebut. Bukti yang ditampilkan dalam laporan ini, dan dibahas dalam bab ini, juga menjadi pengingat bahwa dalam menangani masalah pertanggungjawaban, harus dilihat apa yang ada di balik tindakan tindakan-tindakan individu, harus dikaji akibat 1 Walaupun tidak diajukan di dalam laporan ini, banyak dari tindakan yang dipersoalkan juga merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

236


dari norma serta praktek kelembagaan dan negara. Karenanya, laporan ini menyampaikan bahwa tanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada 1999 juga ada pada angkatan bersenjata Indonesia sebagai suatu lembaga, dan pada negara Indonesia.

11.1 Tanggungjawab Pidana Individual Konsep tanggungjawab pidana individual dijabarkan dalam Pasal 25 Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional,2 dan dalam hukum nasional Timor-Leste dan Indonesia. Dalam Pasal 14 Regulasi UNTAET No. 15/2000, yang berdasarkan pada Pasal 25 Statuta Roma, seseorang dikatakan memiliki tanggungjawab pidana individual jika yang bersangkutan melakukan, memerintahkan, meminta, membantu, mengajak atau menyumbang pelaksanaan, atau usaha pelaksanaan sebuah kejahatan berat. Lebih tepatnya, Pasal 14.3 menyatakan bahwa: “… seseorang bertanggungjawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi panel [kejahatan berat] kalau orang yang bersangkutan: (a) melakukan kejahatan tersebut, baik secara sendirian, bersama orang lain atau melalui orang lain, tanpa memandang apakah orang lain itu bertanggungjawab secara pidana; (b) memerintahkan, meminta atau mengajak dilakukannya kejahatan itu yang dalam kenyataan terjadi atau diupayakan terjadi; (c) untuk keperluan memperlancar dilakukannya kejahatan tersebut, membantu, bersekongkol atau mendukung pelaksanaan atau upaya pelaksanaannya, termasuk menyediakan sarana untuk pelaksanaannya; (d) dengan satu atau lain cara menyumbang pada pelaksanaan atau upaya pelaksanaan kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak dengan satu tujuan bersama…” Klarifikasi lebih jauh dari konsep tanggungjawab pidana individual di dalam hukum internasional ditemukan dalam keputusan Banding Tadic (15 Juli 1999) pada Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia (ICTY). Keputusan itu membedakan antara keterlibatan dalam satu kejahatan melalui ‘membantu dan bersekongkol’ dengan keterlibatan dalam memajukan ‘tujuan kriminal bersama.’3 Kedua bentuk keterlibatan ini menjadi landasan bagi tanggungjawab pidana individual untuk suatu kejahatan terhadap umat manusia. Perbedaan utama antara dua konsep ini terletak pada kekhususan tindakan-tindakan yang diuraikan, dimana ‘membantu dan bersekongkol’ menyiratkan tingkat kekhususan yang lebih besar daripada tindakan memajukan ‘tujuan kriminal bersama.’ Dalam bahasa keputusan ICTY: “Orang yang membantu dan bersekongkol melakukan tindakan yang secara khusus diarahkan untuk membantu, mendorong atau 2 Teks lengkap Statuta Roma dapat dilihat dalam situs jaringan Pengadilan Pidana Internasional: http://www.un.org/law/ icc/ 3 Keputusan BandingTadic, 15 Juli 1999: http://www.un.org/icty/t adic/appeal/judgement/index.htm paragraf 185-230.


237

memberikan dukungan moral pada pelaksanaan kejahatan khusus tertentu (pembunuhan, pembasmian, pemerkosaan, penyiksaan, penghancuran yang disengaja terhadap barang sipil, dan sebagainya), dan dukungan ini berpengaruh besar pada pelaksanaan tindak kejahatan yang dimaksudkan. Sebaliknya, dalam kasus bertindak untuk mengejar tujuan atau rancangan bersama, adalah cukup bagi peserta untuk melakukan tindakan-tindakan yang dengan satu atau lain cara diarahkan untuk mencapai rencana atau tujuan bersama.”4 Keputusan Banding Tadic juga memperjelas bahwa rencana, rancangan maupun tujuan pidana bersama tidak harus dirancang atau dirumuskan terlebih dulu. “Rencana atau tujuan bersama bisa terwujud tanpa persiapan dan dapat disimpulkan dari fakta bahwa banyak orang bertindak serempak untuk melakukan suatu upaya pidana bersama.”5 Dengan statuta-statuta ini sebagai panduan, dan berdasarkan bukti yang dikemukakan dalam laporan ini, maka bisa diidentifikasi nama puluhan anggota milisi, pejabat-pejabat TNI, Polri, dan pemerintah sipil sebagai pihak yang secara individual bertanggungjawab atas kejahatan terhadap umat manusia. Tentu saja, daftar nama ini mencakup anggota milisi yang secara langsung melakukan tindakantindakan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap para pendukung kemerdekaan dalam tahun 1999. Daftar ini juga mencakup sejumlah anggota TNI dan Polri berpangkat rendah yang secara langsung melakukan atau memerintahkan kejahatan itu. Banyak dari mereka telah didakwa oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat Timor-Leste, dan sebagian telah didakwa dan diadili di hadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Indonesia.6 Sebagian besar tersangka yang secara formal didakwa dengan pertanggungjawaban pidana individual adalah milisi biasa atau para pemimpin milisi yang ‘menarik pelatuk.’ Namun, sebagian di antara mereka telah didakwa dengan pertanggungjawaban individual atas tindakan membantu, bersekongkol, atau dengan cara lain menyumbang pada pelaksanaan kejahatan itu. Atas dasar itulah maka Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Adam Damiri, Kolonel Tono Suratman, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, dan Gubernur Abílio Osório Soares didakwa oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat Timor-Leste pada bulan Februari 2003.7 Bukti dalam laporan ini mendukung dengan kuat tuduhan-tuduhan dalam dakwaan tersebut. Namun, selain itu bukti-bukti yang ditampilkan di sini menunjukkan bahwa para perwira dan pejabat lain juga mengemban tanggungjawab pidana individual atas kejahatan yang dilakukan pada 1999. Memang, uraian Regulasi No. 15/2000 dan keputusan ICTY atas Banding Tadic 1999 yang dikutip di atas membenarkan bahwa pihak yang bertanggungjawab untuk kejahatan terhadap umat manusia di Timor Timur – di luar pelaku langsung dari kejahatan tersebut – bisa mencakup setiap orang yang melakukan salah satu atau lebih dari hal-hal berikut ini: Ibid. , paragraf 229 (iii). Ibid., paragraf 227 (ii). 6 Sampai dengan akhir bulan Mei 2003, pihak berwenang di Timor-Leste telah mengeluarkan 60 surat dakwaan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian tahun 1999, yang menuntut 247 individu, sebagian besar dengan dakwaan kejahatan terhadap umat manusia. Lihat UNMISET, Serious Crimes Unit, “Serious Crimes Update V/03,” Dili, 28 Mei 2003. Sementara itu, pihak berwenang Indonesia telah mengeluarkan dakwaan terhadap seluruhnya 18 individu dengan dakwaan kejahatan terhadap umat manusia. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang kedua proses hukum tersebut ikuti Bab 12. 7 East Timor, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment of Wiranto et al., Februari 2003. 4 5

238


membantu membentuk milisi dan merekrut para anggotanya; membuat pernyataan terbuka mendukung milisi; memberikan pengakuan hukum dan politik kepada milisi; memberikan pelatihan dan pembinaan militer kepada milisi; melakukan koordinasi atau mengadakan operasi tempur bersama dengan kelompok-kelompok milisi; memberikan senjata dan/atau amunisi kepada milisi; memberikan dukungan finansial dan/atau material kepada milisi. Dengan berlimpahnya bukti dalam laporan ini mengenai peran pihak berwenang Indonesia dalam melakukan hal-hal tersebut, maka masuk akal jika dikatakan bahwa ada lusinan pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil yang mengemban tanggungjawab pidana individual untuk kejahatan terhadap umat manusia di Timor Timur. Para tersangka utama ini tercantum dalam Tabel 1.

Manajer dan Perencana Sementara banyak pejabat yang mungkin mengemban tanggungjawab hukum individual untuk kejahatan-kejahatan pada tahun 1999, tetapi membedakan berbagai jenis atau derajat kesalahan itu ada gunanya. Ada dua kategori umum di luar ‘penarik pelatuk’ yang dikemukakan di sini: pertama, mereka yang mengelola kelompok-kelompok milisi di Timor Timur pada 1999; dan kedua, mereka yang bertanggungjawab menyusun dan mengkoordinasikan seluruh kebijakan yang membutuhkan penggalangan milisi dan penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil. Dalam kategori pertama, yang bisa kita sebut sebagai ‘manajer’ kekerasan, mencakup: semua komandan milisi, semua Komandan Kopassus dan Komandan Sektor, sebagian besar (tidak semua) Komandan Distrik Militer (Dandim), sejumlah (tidak semua) Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Gubernur, dan sejumlah (tidak semua) Bupati.8 Tidak diragukan bahwa banyak dari “manajer” ini membantu dan bersekongkol, dan dalam beberapa kasus memerintahkan tindak pidana tertentu. Setidaknya, keterlibatan mereka itu berupa memajukan suatu ‘tujuan kriminal bersama’ yang mencakup pelaksanaan kejahatan terhadap umat manusia. Namun, bisa diajukan alasan yang kuat bahwa mereka tidak akan dan tidak dapat melakukan semua ini jika tidak ada kebijakan umum yang diawali dan dikoordinasikan oleh pejabat-pejabat tingkat lebih tinggi – yang dapat kita sebut sebagai ‘perencana.’ Dalam kategori kedua ini, para ‘perencana’ mencakup selusin, dan mungkin lebih, perwira tinggi TNI dan pejabat sipil tingkat Kabinet. Bukti yang dikemukakan dalam laporan ini menunjukkan bahwa perwira-perwira dan pejabat-pejabat berikut ini sangat mungkin terlibat dalam perencanaan, dan setidaknya mereka harus menjadi sasaran penyelidikan pidana lanjutan: 1. Mayor Jenderal Kiki Syahnakri Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat; Penguasa Darurat Militer di Timor Timur 2. Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin 8 Dandim yang mungkintidak termasuk dalam kategori ini adalah DandimAileu, Baucau, Manatuto (Letnan Kolonel Gerson Ponto), Manufahi, dan Viqueque. Kapolres yang tidak bisa dianggap sebagai ‘manajer ’kekerasan adalah KapolresAileu, Baucau, Ermera, Lautem, Liquiça (Mayor Joko Irianto), Manatuto, Manufahi, dan Viqueque. Demikian juga, Bupati Baucau, Ermera, dan Manufahi harus dikeluarkan dari daftar ‘manajer’ kekerasan.


239

Asisten Teritorial Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia 3. Brigadir Jenderal Arifuddin Direktur ‘A’ BAIS 4. Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim Kepala BIA (sampai Januari 1999); Anggota, Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur 5. Mayor Jenderal Adam Damiri Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana 6. Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon Kepala Staf Komando Daerah Militer IX/Udayana 7. Kolonel Tono Suratman Komandan Komando Resor Militer 164/WD (sampai 13 Agustus 1999) 8. Kolonel Noer Muis Komandan Komando Resor Militer 164/WD (mulai 13 Agustus 1999) 9. Letnan Kolonel Yayat Sudrajat Komandan Satgas Tribuana-VIII (Kopassus), Timor Timur 10. Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 11. Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono Menteri Transmigrasi dan Pemukiman 12. Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah Menteri Penerangan Penting untuk dicatat bahwa hampir semua perwira yang tercantum dalam daftar ini pernah ditugaskan bersama satuan-satuan Kopassus di Timor Timur atau memiliki sejarah karir di Kopassus atau intelijen militer.9 Peran sangat penting perwira-perwira Kopassus dan intelijen di dalam kekerasan tahun 1999 itu sesuai dengan pola lama pertanggungjawaban atas pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur dan Indonesia, dan ini menunjukkan adanya masalah serius kelembagaan yang mendasar dalam angkatan bersenjata Indonesia. Karenanya, pengkajian yang memadai tentang sebab-sebab kekerasan 1999 dan tanggungjawab atasnya, harus melampaui masalah tanggungjawab pidana individual, dan mengkaji pola-pola komando dan kontrol yang lebih luas dalam aparat militer dan negara Indonesia.

11.2 Tanggungjawab Komando Hukum internasional menyatakan bahwa, dalam keadaan tertentu, para komandan militer serta atasan kepolisian dan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan oleh bawahannya. Prinsip tersebut, yang secara umum disebut ‘tanggungjawab komando,’ dinyatakan di dalam Pasal 28 Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional.10 Asas yang sama juga disebutkan dalam hukum nasional Indonesia dan Timor-Leste. Mengambil dari Statuta Roma, Pasal 16 dari Regulasi UNTAET No. 15/2000 menetapkan bahwa seorang komandan atau atasan 9 Mereka yang punya sejarah karir Kopassus dan/atau posisi intelijen mencakup: Letnan Jenderal (Purn.) FeisalTanjung, Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono, Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, Mayor Jenderal ZackyAnwar Makarim, Brigadir JenderalArifuddin, Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon, Kolonel Tono Suratman, Kolonel Noer Muis, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat. 10 Teks lengkap Statuta Roma dapat ditemukan dalam situs jaringan Pengadilan Pidana Internasional: http://www.un.org/ law/icc/

240


bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya jika ia: “… mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahan tersebut akan atau telah melakukan tindakan itu, dan atasan itu gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah tindakan itu atau menghukum pelakunya.”11 Pada dasarnya berdasarkan ‘tanggungjawab komando’ itulah para jaksa penuntut di Indonesia dan di Timor-Leste mendakwa sejumlah pejabat TNI, Polri, dan pemerintah sipil tingkat tinggi. Misalnya bulan Februari 2003 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat Timor-Leste mengeluarkan satu surat dakwaan yang mendakwa tujuh perwira TNI – Jenderal Wiranto, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Adam Damiri, Kolonel Tono Suratman, Kolonel Noer Muis, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat – bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan para bawahan mereka, sesuai dengan Pasal 16 Regulasi UNTAET No. 15/2000. Bukti yang diajukan dalam laporan ini mendukung dakwaan tersebut. Laporan ini juga menunjukkan bahwa banyak perwira militer yang lain, dan pejabat kepolisian serta pemerintah sipil, agaknya juga mengemban tanggungjawab komando atas kejahatan yang dilakukan selama 1999. Sekitar 80 perwira dan pejabat yang diduga mengemban tanggungjawab tersebut disebutkan dalam Tabel 1. Penilaian tentang kesalahan mereka dibuat berdasarkan analisis mengenai bukti yang disampaikan dalam laporan ini, yang berhubungan dengan tiga unsur yang diperlukan untuk membuktikan ‘tanggungjawab komando’ – pertama, adanya hubungan atasan-bawahan; kedua, bahwa atasan mengetahui atau punya alasan untuk mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya; dan ketiga, bahwa atasan gagal melakukan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah kejahatan-kejahatan tersebut, dan menghukum para pelakunya. Ketiga unsur tersebut dibahas di bawah ini.

Hubungan Atasan-Bawahan Jalur wewenang militer, kepolisian, dan pemerintah sipil di Timor Timur sangat kompleks, dan sering tidak jelas. Jalur komando formal tidak selalu menandakan wewenang yang nyata atau yang berlaku. Oleh karena itu untuk menentukan apakah hubungan atasan-bawahan itu ada, diperlukan pengamatan lebih teliti baik terhadap jalur wewenang formal maupun informal yang berlangsung pada tahun 1999. Menurut hukum Indonesia, Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia pada 1999 adalah Presiden, B.J. Habibie.12 Prakarsa-prakarsa strategis penting, seperti keputusan untuk menyelenggarakan referendum di Timor Timur, dan pengumuman Keadaan Darurat pada 7 September 1999, memerlukan persetujuannya. Karena itu dapat dikemukakan argumen bahwa tanggungjawab komando paling tinggi untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota angkatan bersenjata Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999, atau orang-orang yang beroperasi di bawah komando mereka, ada pada Presiden.13 Di lain pihak, ada keraguan besar apakah Presiden Habibie memang memiliki kekuasaan lebih 11 UNTAET Regulation No. 2000/15 (6 Juni 2000) “On the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction over Serious Criminal Offences.” 12 Kedudukan Presiden sebagai Panglima Tertinggi dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan tahun 1983 dan suatu Keputusan Presiden yang dikeluarkan tahun 1983. 13 Sebenarnya, sebagian dari yang telah diadili sejak tahun 1999 (misalnya Kolonel Timbul Silaen dan Eurico Guterres) telah menegaskan bahwa tanggungjawab utama untuk kekerasan di Timor Timur berada pada Habibie.


241

dari sekadar kontrol teoritis terhadap hirarki TNI pada tahun 1999. Memang, seperti yang dicatat dalam bagian lain laporan ini, perwira-perwira tinggi TNI rupanya menentang kebijakan politik Habibie tentang Timor Timur dan berusaha untuk menggagalkannya. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk menyatakan bahwa Habibie memiliki komando efektif atas bawahannya dalam TNI, atau atas milisi. Menurut hukum dan juga dalam prakteknya, tanggungjawab komando atas satuan-satuan TNI di Timor Timur terletak pada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Wiranto. Sebagai Panglima TNI, Jenderal Wiranto berada di puncak jalur komando teritorial militer yang merentang melalui Panglima Kodam IX/Udayana, Mayor Jenderal Adam Damiri, dan Kepala Stafnya, Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon, ke Komandan Korem 164/Wira Dharma, Kolonel Tono Suratman dan Kolonel Noer Muis, Wakil Komandan Korem, Kolonel Mudjiono, dan Kepala Staf Korem, Letnan Kolonel Supadi, serta di bawah mereka, 13 Komandan Kodim, 62 Komandan Koramil, dan 442 Babinsa di tingkat desa. Di dalam rantai komando teritorial ini, para perwira komandan di setiap tingkat bertanggungjawab langsung atas tindakan para perwira dan prajurit yang berada di tingkat lebih rendah. Seperti yang sudah diperkirakan, ada variasi di dalam wewenang efektif sejumlah komandan, dan pertanyaan telah dikemukakan mengenai wewenang Jenderal Wiranto terhadap sejumlah bawahannya. Namun, secara luas rantai komando teritorial resmi ini mencerminkan hubungan atasanbawahan yang nyata. Sebagian besar kesatuan TNI lain yang ditugaskan di Timor Timur pada tahun 1999 – seperti Batalyon Infanteri 744 dan 745 yang berpangkalan tetap di sana, dan berbagai batalyon tempur yang dikirim bertugas di sana dalam waktu tertentu – juga beroperasi di dalam rantai komando ini. Namun, ada beberapa perkecualian penting. Dua pasukan tempur elit, Kopassus dan Kostrad, langsung berada di bawah komando markas besar mereka masing-masing di Jakarta. Dengan demikian, jika kejahatan dilakukan atau diperlancar oleh para perwira atau prajurit Kopassus dan Kostrad, tanggungjawab komando bisa jadi secara formal tidak terletak pada perwira di dalam rantai komando teritorial (Kodam, Korem, Kodim, dan sebagainya) tetapi pada komandan kesatuan-kesatuan tersebut, seperti komandan Kopassus di Timor Timur Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, pada komandan-komandan tertinggi mereka di Jakarta, yaitu Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal Syahrir, dan Panglima Kostrad Letnan Jenderal Djamari Chaniago, dan akhirnya Jenderal Wiranto. Status dari kesatuan-kesatuan yang dikelompokkan di dalam Sektor Tempur TNI A dan B di Timor Timur kurang jelas. Namun sebagai perwira Kopassus, para komandan Sektor tampaknya beroperasi di luar rantai komando teritorial normal, dan bertanggungjawab kepada komandan mereka dalam Kopassus. Sejumlah perwira tinggi di markas besar Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia, dan BIA/BAIS agaknya juga memiliki tanggungjawab komando efektif terhadap perwira-perwira rendah dan pasukan-pasukan di Timor Timur. Di markas besar Angkatan Darat di Jakarta para perwira kunci meliputi: Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo dan Asisten Operasinya (yang kemudian juga menjadi Penguasa Keadaan Darurat), Mayor Jenderal Kiki Syahnakri. Di markas besar Tentara Nasional Indonesia, para tokoh utamanya adalah: Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal Sugiono; Asisten Teritorial, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin; dan Asisten Operasi, Mayor Jenderal Endriartono Sutarto. Di dalam BIA/BAIS, tokoh sentral pada tahun 1999 adalah Kepala BIA/BAIS, Letnan Jenderal Tyasno Sudarto, Direktur ‘A’, Brigadir Jenderal Arifuddin, dan Mayor Jenderal Zacky Anwar

242


Makarim, Kepala BIA sampai Januari 1999 dan sesudah itu anggota senior Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur. Wewenang administratif atas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara formal ada di tangan Jenderal Wiranto, dalam kedudukannya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Tetapi, tanggungjawab komando operasional terletak di tangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal (Pol.) Roesmanhadi. Di bawahnya, rantai komando Polri selanjutnya turun melalui Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen, ke Kepala Kepolisian yang ada di 13 Kabupaten, 62 Kecamatan, dan 442 Desa. Brigade Mobil (Brimob) Polri, dan kesatuan-kesatuan Polri lainnya yang secara khusus ditugaskan di Timor Timur untuk Konsultasi Rakyat, berada di bawah komando Kepala Kepolisian Daerah. 14 Seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian lain laporan ini, wewenang para pejabat Polri dibatasi oleh TNI. Ini terutama dalam hal tindakan Polri terhadap prajurit TNI dan milisi. Para pejabat Polri yang berusaha menghentikan kekerasan TNI atau milisi kemudian menjadi sasaran pembalasan, dan sebagian dari mereka dibunuh. Walaupun demikian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kepolisian Resor memegang wewenang efektif atas polisi bawahan mereka masing-masing dan dalam beberapa kasus, wewenang efektif atas kelompok-kelompok milisi.15 Jalur wewenang di dalam aparat pemerintah sipil di Timor Timur sama bercampur-baur juga. Wewenang Gubernur, Abílio Osório Soares, 13 Bupati, dan ratusan pejabat pemerintah sipil yang lebih rendah juga dibatasi oleh TNI. Walaupun demikian, Gubernur dan Bupati juga punya kendali nyata terhadap bawahannya, dan beberapa bahkan memegang kedudukan dengan wewenang tertentu dalam kelompok-kelompok milisi. Dengan demikian, walaupun Gubernur dan Bupati bukan merupakan tokoh paling kuat di dalam struktur kekuasaan, mereka memiliki wewenang terhadap bawahan mereka. Di tingkat nasional, beberapa Menteri Kabinet terlibat di dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah tentang Timor Timur, dan memiliki wewenang efektif atas beberapa kelompok pro-Indonesia. Mereka mencakup: Menteri Transmigrasi dan Pemukiman, Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono; Menteri Penerangan, Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah; dan Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung. Di antara mereka, Letnan Jenderal Feisal Tanjung sudah pasti memiliki wewenang terbesar, baik secara formal maupun informal. Dalam kedudukannya sebagai Menteri Koordinator, Tanjung secara efektif membentuk dan mengawasi pelaksanaan strategi politik tentang Timor Timur. Sebagai Menteri yang bertanggungjawab atas Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur, ia juga berada di puncak jaringan para perwira dan pejabat, yang mencakup Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang diyakini mengendalikan kelompok-kelompok milisi Timor Timur.16 Rantai komando militer, kepolisian, dan pemerintah sipil ini berlaku dalam 14 Satu-satunya perkecualian terhadapnya terjadi ketika pasukan Brimob secara resmi ditempatkan di bawah komando (BKO) TNI, yang dalam hal ini tanggungjawab komando keseluruhan dialihkan kepada seorang perwira TNI. 15 Para pejabat Polri yang memiliki wewenang nyata terhadap kelompok-kelompok milisi meliputi: Kepala Kepolisian Daerah, Kolonel Timbul Silaen dan para Kepala Kepolisian Resor di KabupatenAinaro, Bobonaro, Covalima, Dili, Liquiça (Letnan Kolonel Adios Salova), dan Oecussi. 16 Bersaksi di pengadilan terhadap dirinya di Jakarta, mantan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Kolonel Timbul Silaen mengatakan bahwa Letnan Jenderal Tanjung yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban untuk kekerasan di tahun 1999. “Yang bertanggungjawab untuk bidang keamanan di tingkat nasional adalah Feisal Tanjung dan Wiranto. Saya hanya perwira lapangan …” Dikutip dalam Jakarta Post, 25 April 2002.


243

sebagian besar tahun 1999. Namun, rantai komando ini mengalami dua perubahan penting segera setelah periode pemungutan suara. Pertama, pada 4 September 1999, TNI mengambil komando atas seluruh operasi keamanan di Timor Timur, dan menurunkan Polri dan pemerintah sipil pada peran pendukung.17 Pengaturan baru ini dilembagakan di bawah satu struktur komando yang diberi nama “Ko-ops Nusra” (Komando Operasi TNI Nusa Tenggara) di bawah komando Mayor Jenderal Damiri.18 Perubahan kedua terjadi tepat tengah malam 7 September 1999, ketika Keadaan Darurat secara resmi diumumkan di Timor Timur.19 Sejak itu, sampai dengan akhir September 1999 ketika Keadaan Darurat dicabut, berlaku satu rantai komando yang sangat berbeda. Selama periode tersebut semua operasi militer, kepolisian, dan pemerintah sipil di Timor Timur secara resmi berada di bawah kendali Penguasa Darurat Militer, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, yang bertanggungjawab kepada Jenderal Wiranto dan, menurut teorinya, kepada Presiden Habibie sebagai Panglima Tertinggi.20 Dengan begitu, pada prinsipnya bisa ditentukan dengan ketepatan tertentu perwira dan pejabat yang mana yang memikul tanggungjawab komando keseluruhan atas tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan bawahan mereka pada waktu tertentu dalam tahun 1999. Sebagai contoh, tanggungjawab untuk kejahatan yang dilakukan sebelum 4 September 1999 ada di tangan TNI, dan dalam beberapa kasus di tangan Polri dan pejabat sipil, atau gabungan dari ketiganya. Tanggungjawab komando untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jangka waktu 4-7 September 1999 ada di tangan para perwira TNI dalam rantai komando normal, tetapi bukan pada pejabat Polri atau pemerintah sipil. Tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan setelah pukul 00.00 pada 7 September secara resmi ada di tangan para perwira TNI, dan khususnya Penguasa Darurat Militer Mayor Jenderal Kiki Syahnakri. Namun dalam prakteknya, penetapan tanggungjawab komando selama masa ini agak lebih rumit, terutama karena mereka yang memegang jabatan resmi tidak selalu memegang komando efektif atas para bawahan mereka. Masalah ini paling jelas dalam kasus Penguasa Darurat Militer, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri. Walaupun pengangkatan resminya menjadi Penguasa Darurat Militer berlaku mulai pukul 00.00 tanggal 7 September, namun ia tidak memegang komando efektif sampai beberapa hari kemudian, mungkin sampai malam 9 September. Sampai dengan saat itu tanggungjawab komando secara efektif berada di tangan Mayor Jenderal Adam Damiri dalam kedudukannya sebagai Panglima Koops Nusra. Ini tidak berarti bahwa Syahnakri lepas dari masalah. Sebaliknya, sebagai Penguasa Darurat Militer ia jelas mengemban tanggungjawab komando untuk 17 Jenderal Wiranto bersaksi bahwa perubahan terjadi tanggal 5 September 1999, tetapi dokumen-dokumen waktu itu menyiratkan bahwa perubahan terjadi pada tanggal 4 September. Lihat: Telegram rahasia kepada Kepala Staf Umum TNI (No. B/01/IX/1999), 4 September 1999, ditandatangani oleh Mayor Jenderal Damiri sebagai “Panglima Komando Operasi TNI Nusra” (Koleksi Yayasan HAK, Doc #47). 18 Bersaksi di pengadilan terhadap Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Kolonel Timbul Silaen, Jenderal Wiranto menjelaskan bahwa keputusan itu diambil di markas besar TNI karena dinilai bahwa Polri tidak akan mampu mengendalikan keadaan. Lihat Jakart a Post, 9 April 2002. 19 Keputusan Presiden memberlakukan Keadaan Darurat itu bertanggal 6 September 1999. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107Tahun 1999 tanggal 6 September 1999, tentang Keadaan Darurat Militer di Timtim.” 20 Wewenang Penguasa Darurat Militer dinyatakan dalam satu surat perintah yang dikeluarkan oleh Jenderal Wiranto bertanggal 20 September 1999. Lihat: Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI, “Surat Keputusan Nomor Skep/821/ P/IX/1999, tentang Ketentuan Penggunaan Wewenang Penguasa Darurat Militer Daerah Timor Timur” (Koleksi HRU, Doc. TNI #10).

244


banyak kejahatan yang dilakukan oleh pasukan TNI, Polri, dan milisi setelah tanggal 9 September. Lebih jauh, ia kemungkinan juga mengemban tanggungjawab individual dan komando untuk perannya di dalam menggalang dan mendukung milisi jauh sebelum pemberlakuan Keadaan Darurat. Kesulitan yang agak lain berpengaruh pada penilaian tentang kesalahan sedikitnya dua perwira lain TNI: Jenderal Wiranto dan Kolonel Noer Muis. Sebagaimana telah dikemukakan di bagian lain laporan ini, ada pendapat bahwa Wiranto dan Muis tidak punya kontrol efektif terhadap setidaknya beberapa perwira dan prajurit yang secara resmi berada di bawah komando mereka, khususnya dalam periode segera setelah pemungutan suara. Jika memang demikian, maka tanggungjawab mereka untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka menjadi terbuka untuk dipertanyakan. Akan tetapi, jika tindakan-tindakan yang disebutkan itu dipandang sebagai kelanjutan dari kebijakan yang telah lama ada yang melanggar hukum internasional, dan yang mengenainya perwira-perwira itu memikul tanggungjawab, kasus untuk pertanggungjawaban mereka akan menjadi lebih kuat lagi. Argumen seperti itu bisa berlaku untuk Jenderal Wiranto. Kasus-kasus ini mengingatkan bahwa wewenang komando efektif tidak jelas dengan sendirinya begitu saja, tetapi harus dibuktikan. Hal yang sama berlaku bagi klaim mengenai ketiadaan wewenang efektif. Klaim semacam itu telah digunakan, secara tidak jujur, sebagai satu strategi pembelaan hukum oleh beberapa perwira TNI dan Polri yang didakwa dan diadili di pengadilan Indonesia. Misalnya, dalam pengadilan terhadap dirinya pada bulan Juli 2002, Mayor Jenderal Adam Damiri menolak semua dakwaan terhadap dirinya karena ia “tidak berada di lapangan” pada saat kejadian yang dipersoalkan. 21 Penolakannya akan tanggungjawab komando didukung oleh Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang memberikan kesaksian bahwa Damiri tidak memiliki “komando efektif” atas pasukan-pasukan di lapangan, dan oleh karena itu “tidak dapat diadili untuk sesuatu yang dilakukan oleh prajurit TNI di Timor Timur.” 22 Pengakuan-pengakuan itu sungguh tidak benar, terutama paling jelas untuk harihari kritis awal September ketika Damiri menjadi Panglima Ko-ops Nusra, dan kenyataannya berada di lapangan di Timor Timur.23 Lebih jauh lagi pengakuanpengakuan itu bertentangan dengan pernyataan berulang-ulang dari pihak berwenang Indonesia selama 1999 bahwa pasukan TNI sangat disiplin, dan bahwa pihak berwenang sepenuhnya mengendalikan keadaan keamanan.24 Seperti yang dicatat oleh Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor Timur dalam laporannya pada Januari 2000: “Sepanjang [1999] Pemerintah … memberikan jaminan berulang kali kepada PBB dan rakyat Timor Timur bahwa pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan untuk menjamin keamanan dan memelihara hukum dan ketertiban. Tidak sekalipun Pemerintah Indonesia mengungkapkan ketidakmampuannya untuk melakukan hal 21

Jakarta Post, 11 Juli 2002. Suara Timor Lorosae, 12 September 2002. 23 Kepala UNAMET, Ian Martin, menemui Mayor Jenderal Damiri di Dili pada sedikitnya dua kesempatan dalam periode tersebut, pada tanggal 2 dan 8 September 1999. Komunikasi pribadi, 4 Juni 2003. 24 Misalnya, ketika ditanya pada awal tahun 1999 apakah ia bisa mempercayai semua bagian angkatan bersenjata Indonesia, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menjawab: “Ya, angkatan bersenjata kami sungguh sangat berdisiplin.” Lihat ABC, Four Corners, “A License to Kill,” 15 Maret 1999, transkrip, halaman 14. 25 United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, “Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General,” Januari 2000, paragraf 64. 22


245

tersebut atau keinginannya untuk menyerahkan tanggungjawab ini.”25 Di luar persoalan wewenang formal dan efektif ini, penentuan tanggungjawab komando untuk kejahatan terhadap umat manusia terletak pada dua kriteria lain: apakah seorang perwira atasan mengetahui atau punya alasan untuk mengetahui kejahatan yang dipersoalkan, dan apakah perwira atasan itu melakukan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah kejahatan yang terjadi dan menghukum para pelakunya. Dalam bahasa Regulasi UNTAET No. 15/2000, seorang komandan atau atasan dapat dianggap bertanggungjawab untuk tindak pidana yang dilakukan seorang bawahan hanya jika ia “mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahan tersebut akan atau telah melakukan tindakan itu, dan atasan itu gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah tindakan itu atau menghukum pelakunya.”26

“Mengetahui atau Memiliki Alasan untuk Mengetahui” Apakah para perwira dan pejabat dalam rantai komando mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui, akan keterlibatan bawahannya dalam kekerasan yang luas dan sistematis pada 1999? Jawabannya adalah bahwa, tanpa keraguan, para komandan penting punya alasan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Lebih lanjut, dalam beberapa kasus tertentu bisa dibuktikan bahwa mereka mengetahuinya.27 Kasus umum bahwa para perwira dan pejabat penting memiliki alasan untuk mengetahui kejahatan yang dilakukan dikemukakan dalam surat dakwaan Wakil Jaksa Agung yang dikeluarkan bulan Februari 2003 terhadap Jenderal Wiranto dan lain-lain. Khusus mengenai Jenderal Wiranto, surat dakwaan itu menyebutkan: “211. Selama tahun 1998 dan 1999 WIRANTO sering melakukan perjalanan ke Timor-Leste. Selama kunjungan tersebut dia bertemu dengan para tokoh masyarakat Timor-Leste, anggota pers dan pejabat yang mewakili masyarakat internasional, termasuk Pejabat Hubungan Militer dan pejabat lain dari Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di TimorLeste [UNAMET]. 212. Pada pertemuan-pertemuan ini dia berulang kali diberitahu akan tindak kekerasan dan kejahatan lain yang dilakukan oleh TNI dan kelompok milisi di Timor-Leste. Pada pertemuan ini terdapat permintaan agar dia mengendalikan TNI dan kelompok-kelompok milisi yang melakukan kejahatan tersebut.”28 Surat dakwaan tersebut juga membuat tuduhan serupa terhadap perwira-perwira TNI yang lain: Zacky Anwar Makarim, Kiki Syahnakri, Adam Damiri, Tono Suratman, Noer Muis, dan Yayat Sudrajat. Lebih lanjut, karena struktur militer, kepolisian, dan pemerintah sipil yang diuraikan secara ringkas dalam bagian sebelumnya, cukup alasan untuk menganggap bahwa pengetahuan mengenai 26 UNTAET Regulation No. 2000/15 (6 Juni 2000) “On the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction Over Serious Criminal Offences.” 27 Indikator-indikator yang ditunjukkan oleh Komite Pakar PBB mengenai Bekas Yugoslavia di dalam menentukan apakah seorang perwira tinggi mengetahui kejahatan yang dilakukan adalah: jumlah, jenis, dan lingkup dari tindakan-tindakan ilegal; waktu terjadinya tindakan-tindakan ilegal itu; logistik yang digunakan; luasnya kejadian dari tindakan-tindakan tersebut; lokasi geografis dari tindakan-tindakan tersebut; modus operandi dari tindakan-tindakan ilegal yang sama; perwira dan staf yang terlibat; dan tempat keberadaan komandan pada saat kejadian. 28 Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, 22 Februari 2003.

246


kejahatan yang dilakukan itu tidak hanya ada pada orang-orang ini, tetapi mencakup banyak dari orang-orang yang menduduki posisi-posisi komando penting. Pernyataan tersebut didukung oleh butir-butir fakta berikut ini, yang semuanya telah diuraikan dalam bagian lain laporan ini. Antara Juni dan Oktober 1999, para pejabat senior UNAMET secara teratur memberikan penjelasan tertulis maupun lisan mengenai pola-pola umum, dan kejadian-kejadian tertentu, kekerasan kepada para pejabat tingkat tinggi TNI, Polri, dan pemerintah sipil. Penjelasan-penjelasan ini berulangkali mempertegas bukti mengenai hubungan erat antara TNI dan milisi. 29 Penjelasan dan pengaduan juga secara rutin disampaikan kepada pejabat yang berwenang Indonesia oleh perwakilan berbagai pemerintah, organisasi-organisasi internasional seperti Amnesty Internasional dan Human Rights Watch, serta organisasi-organisasi non-pemerintah setempat seperti Fokupers dan Yayasan HAK. Dugaan dan informasi rinci tentang kekerasan juga berlimpah dalam media Timor Timur, Indonesia, dan internasional. Selain informasi yang mereka terima dari sumber-sumber luar semacam itu, para pejabat tinggi Indonesia sering menerima laporan lisan maupun tertulis tentang keadaan di Timor Timur melalui hirarki komandonya sendiri. Seperti yang dilaporkan dikatakan Jenderal Wiranto kepada para penyelidik Indonesia di bulan Desember 1999: “Tentu, saya menerima laporan secara teratur dan saya mempelajari laporan-laporan tersebut, dan pada saat-saat kritis laporan itu diteruskan kepada Presiden.”30 Walaupun laporan-laporan internal ini kebanyakan tidak menyinggung persoalan keterlibatan langsung TNI dengan milisi, beberapa di antaranya menyebutkan adanya hubungan, dan menguraikan kekerasan secara rinci. 31 Singkatnya, jelas bahwa banyak dari mereka yang berada dalam posisi tanggungjawab komando, sampai pada dan termasuk pejabat-pejabat tertinggi di negeri itu mengetahui, atau punya alasan untuk mengetahui mengenai kekerasan kriminal di Timor Timur dan mengenai keterlibatan bawahan mereka dalam kekerasan tersebut. Kesimpulan ini kuat mendukung tuduhan yang dibuat dalam surat dakwaan terhadap Wiranto dan enam perwira TNI lainnya yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste pada bulan Februari 2003. Kesimpulan ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan – dan 29 Penjelasan tertulis yang diberikan oleh pejabat-pejabat UNAMET mencakup: dua berkas bukti tentang penyalahgunaan dana pemerintah dan penggunaan desakan jabatan untuk mendukung kampanye pro-otonomi, disampaikan kepada pemerintah Indonesia tanggal 16 Juni dan 14 Juli 1999; laporan rinci tentang insiden Maliana tanggal 29 Juni, dan insiden Liquiça tanggal 4 Juli, diserahkan kepada pemerintah pada pertengahan Juli 1999; surat bertanggal 5Agustus dari kepala misi UNAMET Ian Martin kepada Ketua Satuan TugasTarmidzi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang serangan terhadap staf UNAMET, dan tentang kemungkinan perilaku kriminal dari para pejabat pemerintah daerah di Bobonaro; sepucuk surat bert anggal 19 Agustus, dari Ian Martin kepada Tarmidzi, dan sepucuk surat lain dari Kepala Perwira Penghubung Militer UNAMET, Brigadir Jenderal Rezaq kepada Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang menguraikan keterlibatan para perwira TNI yang disebutkan namanya dalam mendukung milisi, dan meminta pemindahan para perwira tersebut. Komunikasi pribadi, Ian Martin, 4 Juni 2003. 30 Dikutip dalam Kevin O’Rourke, Reformasi: The Struggle for Power in Post Soeharto Indonesia, Sydney: Allen & Unwin, 2002, halaman 352. 31 Laporan-laporan itu mencakup: satu telegram rahasia TNI dari Kolonel Suratman, bertanggal 28 Januari 1999, menguraikan beberap a pembunuhan terhadap penduduk sipil yang belum lama dilakukan oleh milisi (KoleksiYayasan HAK, Doc #7); satu telegram rahasia TNI, bertanggal 18 April 1999 menguraikan kekerasan milisi yang luas di Dili pada tanggal 17 April 1999 dalam mana 13 orang penduduk sipil dibunuh (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16); satu telegram rahasia TNI bertanggal 21 April 1999, dari Kepala Staf Korem 164 mengenai beberapa kasus keterlibat an langsung TNI dalam pembunuhan di luar hukum, dan menyebutkan secara khusus ditemukannya dua mayat manusia di Triloka, Baucau (Koleksi Yayasan HAK Doc #48); “Laporan Garnadi” rahasia, bertanggal 3 Juli 1999 yang menyebutkan milisi sebagai ‘pahlawan integrasi’ (Koleksi Yayasan HAK, Doc #35); satu telegram rahasia TNI bertanggal 31 Agustus 1999, menguraikan pembunuhan terhadap dua orang staf UNAMET di Boboe Leten, tanggal 30 Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #42); sepucuk surat dari Jenderal Wiranto kepada Presiden Habibie, bertanggal 6 September 1999, menguraikan kekerasan dan penghancuran luas di Timor Timur, dan menyebutkan hubungan emosional yang dekat antara TNI dan milisi sebagai satu faktor yang menghambat tindakan tegas terhadap milisi (Koleksi HRU, Doc. TNI #7).


247

kemungkinan pertanggungjawaban komando bagi mereka – tidak terbatas pada tujuh perwira yang disebut dalam surat dakwaan tersebut, tetapi mencakup puluhan pejabat tinggi lainnya dari TNI, Polri, dan pemerintah sipil.

“Tindakan yang Diperlukan dan Mencukupi” Karena para pejabat senior TNI, Polri, dan pemerintah sipil dalam rantai komando mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui, mengenai kekerasan, persoalan tanggungjawab komando untuk kekerasan tersebut tergantung pada apakah, dalam bahasa Regulasi UNTAET No. 15/2000, para perwira tersebut melakukan “tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah tindak kekerasan tersebut atau menghukum para pelakunya.” Jawabannya adalah bahwa, dengan sedikit perkecualian, orang-orang yang memiliki wewenang itu tidak melakukannya.32 Sesungguhnya, seperti yang ditunjukkan laporan ini, para pejabat TNI dan Polri secara konsisten mendorong, atau sedikitnya membiarkan tindakantindakan kekerasan itu, dan hanya sedikit dari para pelaku yang pernah ditahan atau diadili. Kegagalan yang sangat penting ini secara substansial memperkuat pendapat bahwa tanggungjawab komando atas kekerasan terletak di tangan para perwira TNI, dan pada tingkat yang lebih rendah di tangan para pejabat tinggi sipil dan Polri. Bukti-bukti juga sangat mendukung tuduhan di dalam surat dakwaan Wakil Jaksa Agung Timor-Leste Februari 2003 terhadap Wiranto dan lain-lain bahwa: “Selama tahun 1999 WIRANTO [dan terdakwa lainnya] gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan yang layak untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya dan dia gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan yang layak untuk menghukum para pelaku kejahatan tersebut.”33 Satu kemungkinan penjelasan tentang kegagalan para pejabat untuk menghentikan kejahatan atau menghukum para pelakunya adalah karena mereka tidak memiliki kemampuan material untuk melakukannya. Seperti yang sudah dikemukakan, hal itu kemungkinan yang terjadi pada sebagian besar pejabat sipil di Timor Timur karena, dengan beberapa perkecualian, wewenang efektif mereka terhadap milisi dan para prajurit TNI sangat dibatasi oleh TNI. Walaupun demikian, Gubernur dan 13 Bupati memiliki kemampuan material, dan tanggungjawab, untuk menghentikan dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bawahan sipil mereka. Hal yang sama juga terjadi pada para pejabat Polri. Kemampuan mereka untuk menghentikan dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para prajurit TNI dan milisi dibatasi oleh subordinasi efektif Polri pada TNI. Meskipun demikian, Kepala Kepolisian Daerah dan 13 Kepala Kepolisian Resor memiliki kemampuan material untuk menghentikan dan menghukum tindakan tidak sah yang dilakukan oleh petugas-petugas polisi bawahan mereka dan, dalam beberapa kasus, oleh kelompok-kelompok milisi. Kurangnya kemampuan material bukanlah masalah bagi sebagian besar 32 Menurut pernyataan Mayor General Peter Cosgrove, Panglima INTERFET, pada akhir tahun 1999: “Buktinya adalah bahwa berlangsung kekerasan yang luas dan tak terkendali yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi dan itu menunjukkan bahwa tingkat kontrol atas hukum dan ketertiban biasa, [dan] kejahatan-kejahatan kekerasan yang sedang dilakukan oleh TNI, tidak memadai.” Dikutip dalam ABC, Four Corners, “The Vanishing,” 18 Oktober 1999, transkripsi, halaman 10. 33 Timor-Leste, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003, paragraf 213.

248


komandan TNI. Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan secara meyakinkan di dalam laporan ini, para perwira TNI bisa mengontrol waktu, sebaran wilayah, dan karakter kekerasan dengan ketepatan luar biasa. Karena menggalang milisi dan menyediakan pelatihan, senjata, dukungan finansial, dan logistik bagi mereka, para pejabat TNI berada pada posisi untuk menjalankan kontrol yang kuat atas tindakan-tindakan milisi. Kontrol mereka atas para prajurit TNI, dengan sedikit perkecualian, bahkan lebih pasti lagi. Jika saja para komandan senior berniat menghentikan kekerasan selamanya, dan menghukum para pelakunya, mereka dapat melakukannya tanpa kesulitan. Dalam suatu pertemuan dengan Ian Martin pada tanggal 7 Juli 1999, Jenderal Wiranto mengatakan bahwa jika Falintil bersedia menyerahkan senjata mereka kepada polisi Indonesia, ia bisa menjamin bahwa milisi akan dilucuti dalam waktu dua hari. 34 Harus dicatat bahwa sejumlah perwira TNI melakukan tindakan yang mereka klaim ditujukan untuk menghentikan atau mengendalikan kekerasan. Misalnya, dalam beberapa kesempatan pada tahun 1999, Kolonel Tono Suratman memerintahkan bawahannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap kelompok-kelompok milisi, melucuti senjata mereka, dan menghentikan operasi bersama TNI-milisi.35 Pada pertengahan Agustus 1999, rupanya untuk menanggapi tekanan internasional, Jenderal Wiranto mengganti Komandan Korem Kolonel Tono Suratman dengan Kolonel Noer Muis, dan mengganti Komandan Kodim Bobonaro dan Covalima.36 Menurut laporan-laporan, Presiden Habibie maupun Jenderal Wiranto secara berkala menegur perwira-perwira TNI yang bertugas di Timor Timur karena gagal mengendalikan milisi. 37 Presiden Habibie memberlakukan Keadaan Darurat, atas saran Jenderal Wiranto, sebagai langkah untuk memulihkan hukum dan ketertiban. Terakhir, menurut sejumlah kesaksian, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri dan Letnan Kolonel Noer Muis, berusaha, namun tidak berhasil, untuk mengendalikan kekerasan selama masa Keadaan Darurat. Jika dilihat begitu saja, berbagai inisiatif ini menunjukkan bahwa ada usaha yang dilakukan oleh sejumlah komandan – Kolonel Tono Suratman, Jenderal Wiranto, Presiden Habibie, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, dan Kolonel Noer Muis – untuk membendung tindakan milisi, mengendalikan TNI, dan membatasi kekerasan. Klaim ini memerlukan pembahasan lebih lanjut, baik demi bersikap adil kepada para pejabat yang terlibat, maupun untuk membantu memperjelas masalah tanggungjawab komando. Harus dikatakan bahwa sebagian dari inisiatif yang disebutkan jelas bukan merupakan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk menghentikan kejahatan atau menghukum para pelaku. Sebagaimana yang telah dirinci dalam bagian lain laporan ini, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kolonel Tono Suratman tidak lebih dari gerakan taktis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik jangka pendek, baik dengan menyembunyikan sifat hubungan milisi-TNI dari pengamatan delegasi luar negeri, atau dengan menjawab tekanan internasional yang semakin meningkat agar diambil tindakan, tetapi tanpa menghentikan secara efektif kekerasan yang sudah direncanakan. Lebih jauh, tidak ada bukti bahwa Kolonel Tono Suratman pernah melakukan satu usaha yang Pertemuan tersebut dilangsungkan di Jakarta. Komunikasi pribadi, Ian Martin, 4 Juni 2003. Untuk rinciannya, lihat Bab 4 dan 7 laporan ini. 36 “Indonesia Changes Military Command in East Timor,” AFP , 13 Agustus 1999. Dijelaskan kepada UNAMET bahwa perubahan-perubahan ini merupakan bagian dari satu usaha untuk menjalankan kontrol pusat terhadap militer dan milisi di Timor Timur. Komunikasi pribadi, Ian Martin, 20 November 2000. 34 35


249

sungguh-sungguh untuk menghukum para pelaku kejahatan. Ada lebih banyak debat tentang inisiatif-inisiatif lain yang dicatat di atas, termasuk pemindahan beberapa perwira TNI pada bulan Agustus 1999, keputusan untuk memberlakukan Keadaan Darurat, dan upaya-upaya yang disebutkan dilakukan untuk mengendalikan kekerasan selama masa Keadaan Darurat. Sebagian pengamat beranggapan bahwa tindakan-tindakan ini tak lebih hanya sekadar tabir asap yang dimaksudkan untuk menipu atau mengalihkan pendapat internasional. Untuk mendukung pandangan tersebut, bisa diingat bahwa tindakan-tindakan tersebut sama sekali tidak efektif dan, dalam hal Keadaan Darurat, bersamaan dengan berlangsungnya pemburukan, bukan perbaikan, keamanan. Lagi pula, seperti halnya usaha Kolonel Tono Suratman, inisiatif-inisiatif lain ini tidak mencakup penghukuman terhadap orang-orang yang diketahui sebagai pelaku kejahatan. Pengamat-pengamat lain menyatakan bahwa usaha menghentikan kekerasan ini memang sungguh-sungguh, tetapi gagal karena perlawanan yang kuat dari para anggota milisi serta prajurit dan perwira TNI. Jika penafsiran ini benar – dan ini masih tetap merupakan satu persoalan yang terbuka – maka ini akan cenderung membatasi tanggungjawab pada beberapa perwira tertentu untuk sebagian kejahatan yang dilakukan oleh para bawahan mereka. Namun, penafsiran ini tidak akan mempengaruhi kesimpulan umum di sini bahwa perwira-perwira tinggi TNI gagal melakukan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk menghentikan kejahatan terhadap umat manusia atau menghukum para pelakunya. Singkatnya, bukti yang dikemukakan dalam laporan ini menunjukkan bahwa sebagian besar, walaupun mungkin tidak semua, perwira TNI yang berada di dalam rantai komando, sebagaimana juga sebagian pejabat tinggi Polri dan pemerintah sipil, mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka, dan memiliki kemampuan material untuk menghentikan kejahatan-kejahatan tersebut dan menghukum para pelakunya, namun gagal untuk melakukan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk itu. Karena itu, bukti-bukti bukan hanya dengan kuat mendukung tuduhan yang dibuat dalam surat dakwaan yang dibuat di Timor Timur pada bulan Februari 2003 terhadap Wiranto dan lain-lain, namun juga menunjukkan bahwa tanggungjawab komando tidak hanya terbatas pada orang-orang yang namanya tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Menghadapi meningkatnya bukti mengenai keterlibatan TNI di dalam kekerasan tersebut, pada akhir 1999 Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menyatakan bahwa, di luar milisi, tanggungjawab untuk kekerasan besar-besaran di Timor Timur mungkin terletak di tangan ‘oknum-oknum’ tertentu di dalam TNI. “Kami mengakui”, katanya, “bahwa ada oknum-oknum …. [yang] telah mendukung sebagian tindakan milisi.”38 Bukti-bukti yang dikemukakan dalam laporan ini menyangkal klaim bahwa keterlibatan pejabat hanya terbatas pada ‘oknum-oknum’ itu. Sebaliknya, bukti-bukti menunjukkan bahwa yang bertanggungjawab mencakup banyak pejabat tertinggi militer, kepolisian, dan pemerintah sipil di Indonesia. Dari perspektif hukum internasional dan nasional, ada dua jenis pihak yang bertanggungjawab yang bisa diidentifikasikan. Pertama, mereka yang mengemban ‘tanggungjawab pidana individual’ baik karena secara langsung melakukan 37 38

Peristiwa, 21 Juli 1999. Dikutip dalam ABC, Four Corners, “The Vanishing,” 18 Oktober 1999, transkripsi, halaman 10.

250


kejahatan atau pun karena membantu orang lain melakukannya. Kedua, mereka yang mengemban ‘tanggungjawab komando’ karena gagal menghentikan atau menghukum kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka. Berdasarkan prinsipprinsip hukum yang sudah diterima luas ini, laporan ini mengidentifikasikan sekitar 80 pejabat TNI, Polri, dan pemerintah sipil yang kemungkinan bertanggungjawab atas kejahatan terhadap umat manusia, dan karena itu harus menjadi fokus penyelidikan pidana lanjutan.

251

12. Tanggungjawab Internasional

Tanggungjawab para pejabat Indonesia sesungguhnya hanya sebagian dari cerita. Status politik Timor Timur menjadi subyek perselisihan internasional selama 24 tahun, dan kekerasan tahun 1999 terjadi dalam konteks satu operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditujukan untuk penyelesaian perselisihan tersebut. Karena itu setiap pembahasan tentang pertanggungjawaban atas kekerasan tersebut harus mengkaji peran masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggotanya yang paling kuat. Bab ini mengemukakan bahwa, terlepas dari bantuan mereka untuk mengakhiri kekerasan, anggota-anggota masyarakat internasional yang besar kekuatannya, melalui tindakan maupun kelalaian mereka, secara politik dan moral bertanggungjawab atas kekerasan yang terjadi pada 1999. Bab ini juga mengemukakan bahwa PBB memiliki tanggungjawab khusus untuk menjamin bahwa para pelaku kekerasan di Timor Timur dihadapkan ke pengadilan. Bab ini menyimpulkan bahwa suatu mahkamah pengadilan pidana internasional untuk Timor Timur harus didirikan pada kesempatan paling awal, dan bahwa Dewan Keamanan serta Sekretaris Jenderal PBB harus memelopori tindakan ini.

12.1 Tanggungjawab Internasional Pejabat-pejabat Indonesia berusaha menyalahkan UNAMET untuk terjadinya kekerasan di Timor Timur, khususnya dalam periode setelah pemungutan suara. Kritik biasanya berpusat pada tuduhan bahwa UNAMET bersikap berat sebelah dan curang dalam penyelenggaraan referendum. Bersaksi dalam pengadilan terhadap mantan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Kolonel Timbul Silaen, Jenderal Wiranto misalnya mengatakan: “Ketidaknetralan UNAMET pada saat yang bersejarah tersebut memancing kemarahan di kalangan rakyat Timor Timur yang merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil…”1 Tuduhan serupa juga dibuat oleh banyak pejabat militer dan pemerintah yang lain.2 Sebagian pejabat juga menuduh UNAMET bertanggungjawab atas terjadinya kekerasan karena mengambil alih kendali keamanan di Timor Timur dari TNI dan Polri. Dalam bulan September 2002, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim bersaksi 1

Dikutip dalam “Jakarta Troops Faced ‘Mission Impossible’ in E. Timor: Wiranto,” Jakarta Post, 9 April 1999. Dalam bulan Desember 1999, misalnya, Mayor Jenderal ZackyAnwar Makarim mengatakan kepada para penyelidik Indonesia bahwa UNAMET telah memasok senjata kepada Falintil dan bahwa kecurangan UNAMET mengakibatkan kekerasan setelah pemungutan suara. Lihat “Persiapan Pemanggilan KPP-HAM Timtim,” Kompas 9 Desember 1999. Pada tahun 2000, Kolonel Noer Muis mengeluarkan ‘buku putih’ yang menyatakan bahwa kecurangan UNAMET yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Lihat “TNI ‘White Paper’ Tells of Referendum Fraud,” Suara Timor Lorosae, 10 Oktober 2000. 2

252


di satu pengadilan Indonesia bahwa TNI tidak bisa memelihara keamanan karena “UNAMET harus diberitahu tentang semua pergerakan TNI.” 3 Bersaksi di depan pengadilan terhadap mantan Gubernur Abílio Soares, Mayor Jenderal Adam Damiri mempersalahkan UNAMET bahkan dengan lebih langsung. Ia dilaporkan mengatakan kepada pengadilan: “Menurut resolusi PBB, tanggungjawab keamanan sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara berada di tangan Polisi Sipil PBB … TNI telah ‘disingkirkan’ dari urusan ini.”4 Pernyataan ini sangat jelas salah. Kesepakatan 5 Mei dengan sangat jelas menyatakan bahwa tanggungjawab keamanan berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sama halnya, pernyataan yang sering diulang-ulang mengenai UNAMET yang berat sebelah tidak pernah didukung dengan bukti. Sebenarnya, ketika pernyataan itu diajukan kepada Komisi Pemilihan Independen, badan tersebut menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar. Namun, jika tuduhan tertentu dari Indonesia tentang tanggungjawab UNAMET dalam kekerasan 1999 tidak meyakinkan, tetap ada dasar untuk mengatakan bahwa masyarakat internasional juga mengemban tanggungjawab. Argumen utama dalam hal ini adalah bahwa anggota-anggota masyarakat internasional yang besar kekuatannya telah memudahkan terjadinya kekerasan, baik karena persetujuan diam-diam mereka yang sudah lama pada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Indonesia di Timor Timur sejak 1975, maupun karena kegagalan mereka untuk mengambil langkah yang diperlukan dan mencukupi untuk menghentikan kekerasan 1999 yang telah banyak diperkirakan sebelumnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa memang mengutuk invasi Indonesia pada 1975 melalui serangkaian resolusi. Tetapi selama 24 tahun pendudukan, tidak ada tindakan nyata yang dilakukan untuk memaksa Indonesia mundur dari Timor Timur atau untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang luas oleh pasukan Indonesia dan kaki-tangannya. Sebaliknya negara-negara yang berada pada posisi paling kuat untuk melakukan sesuatu, seperti Amerika Serikat dan Australia, nyatanya memperlancar pendudukan dan kekerasan. Sampai dengan tahun 1999, perilaku dari negara-negara kuat itu ditandai oleh perpaduan antara dukungan terbuka, tidak bertindak, dan bungkam, yang tujuan utamanya jelas untuk memelihara hubungan bersahabat dengan pemerintah Indonesia dan TNI. Sikap negara-negara kuat tersebut semacam itu lebih dari sekadar fakta sejarah yang patut disesali. Sikap itu membuat negara-negara tersebut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama pendudukan Indonesia. Hal yang sama bisa dikatakan mengenai tindakan sejumlah badan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, serta perusahaan-perusahaan yang telah menjual senjata kepada Indonesia. Setidaknya, negara-negara, badan-badan, dan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak turut menyumbang dalam pelaksanaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Pada umumnya mereka tidak berbuat demikian. 3

Dikutip dalam Suara Timor Lorosae, 12 September 2002. Dikutip dalam Jakarta Post, 13 Mei 2002. Dalam satu telegram kepada kantor pusat PBB di New York bertanggal 13 Mei 2002, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Timor-Leste Sergio Vieira de Mello menyebut tuduhan Damiri sebagai “suatu penghinaan.” Pada kesempatan yang terpisah, Mayor Jenderal Damiri mengeluh bahwa “UNAMET yang membuat Jakarta mengganti komandan Kodim Suai Letnan Kolonel Achmad MasAgus untuk alasan yang tidak jelas, sehingga saya menunjuk [Letnan Kolonel] Liliek [Koeshadianto] untuk mengisi kekosongan. UNAMET juga melarang militer untuk berpatroli.” Dikutip dalam Jakarta Post, 20 Juni 2002. 4

12. Tanggungjawab Internasional dan Keadilan

253

Persoalan persetujuan diam-diam dan keterlibatan masyarakat internasional dipertegas oleh posisi yang diambil oleh negara-negara penting mengenai masalah keamanan untuk Konsultasi Rakyat 1999. Walaupun kekerasan milisi meningkat awal 1999, dan ada perkiraan yang patut dipercaya bahwa keadaan akan semakin buruk, negara-negara yang paling berpengaruh tidak melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk memastikan adanya pengaturan keamanan yang efektif untuk referendum. Sebaliknya, Kesepakatan 5 Mei menunjuk aparat keamanan Indonesia sebagai pemegang tanggungjawab tunggal untuk memelihara hukum dan ketertiban. Bahkan pandangan yang sekilas pada sejarah angkatan bersenjata Indonesia dan perilaku mereka di Timor Timur jelas menunjukkan betapa berbahayanya pendekatan ini. Sebagian orang yang mengetahui perundingan-perundingan pada awal 1999 menyatakan bahwa dalam perundingan-perundingan tersebut diajukan usulan kuat tentang kehadiran pasukan PBB, tetapi semua ini dengan tegas ditolak oleh para pejabat Indonesia. Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor Timur, Duta Besar Jamsheed Marker, misalnya, menulis bahwa saran mengenai kehadiran pasukan PBB ditolak dengan tegas oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas pada satu pertemuan di bulan Maret 1999.5 Sama halnya, ketika Perdana Menteri Australia John Howard mengangkat kemungkinan pasukan penjaga perdamaian PBB pada satu pertemuan dengan Presiden Habibie akhir April 1999, Habibie dikatakan menjadi ‘meledak,’ menolak sama sekali penempatan pasukan asing di wilayah ‘Indonesia’.6 Namun ada alasan untuk meragukan bahwa persoalan pasukan penjaga perdamaian PBB diperdebatkan begitu sengit seperti yang telah diklaim oleh para peserta itu. Dalam satu jumpa pers di New York, April 1999, yang mengumumkan telah dicapainya satu kesepakatan, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas mengatakan kepada para wartawan bahwa “dalam pembicaraan-pembicaraan kami, pasukan penjaga perdamaian PBB tidak diangkat sebagai masalah.”7 Dalam jumpa pers yang sama, Duta Besar Marker menjelaskan keputusan untuk tidak mendorong pengiriman pasukan penjaga perdamaian, dengan mengatakan: “Kami tidak menganggap perlu mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, menerjunkan sejumlah besar pasukan Helm Biru ke sana. Kami tidak menganggap bahwa keadaannya menuntut demikian.”8 Posisi lemah yang diambil selama perundingan tersebut jelas dipengaruhi oleh posisi sejumlah kecil negara kuat. Misalnya, Marker telah mencatat bahwa para perunding PBB menghadapi tekanan kuat dari pemerintah Amerika Serikat dan Australia agar tidak menekan terlalu keras pada masalah keamanan.9 Sama dengan itu, seorang pejabat PBB yang mengetahui perundingan-perundingan itu telah menulis tentang keengganan mendalam dari negara-negara penting untuk 5 Jamsheed Marker, East Timor: a Memoir of the Negotiations for Independence, Jefferson, N.C.: McFarland & Company, 2003, halaman 139. 6 Ini merupakan keterangan Howard mengenai pertemuan itu, seperti yang dilaporkan dalam Greenlees dan Garran, Deliverance, halaman 145. 7 United Nations, Press Release SG/SM/6966, 23 April 1999. 8 United Nations, Press Release SG/SM/6966, 23 April 1999. 9 Marker, East Timor, halaman 153-154. Patut dicatat bahwa sudah pada akhir Februari 1999, pejabat-pejabat tinggi Departemen Luar NegeriAmerika Serikat, yang sangat ingin menghindari membuat Pemerintah Indonesia merasa terkucil, masih tetap mencari alternatif-alternatif selain pemungutan suara langsung di Timor Timur. Dalam keadaan itu, sulit dibayangkan bahwa para pejabat AS akan mendesak keras untuk pembentukan suatu p asukan penjaga perdamaian PBB.

254


mendukung pengerahan suatu pasukan militer atau polisi internasional. 10 Hasilnya yang patut disesali adalah bahwa argumen untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak pernah dibuat secara sungguh-sungguh. Seperti yang diakui kemudian oleh seorang diplomat yang bertugas di Jakarta, selama berlangsungnya perundingan “setiap orang terlalu banyak menyerah.” 11 Kegagalan untuk mendapatkan pengaturan keamanan yang memadai punya akibat langsung di Timor Timur, dimana TNI dan milisi kaki-tangan mereka melanjutkan menteror dan membunuh para pendukung kemerdekaan. Keadaan keamanan begitu buruk sehingga segera setelah mulai masuknya PBB pada bulan Mei 1999, muncul pertanyaan mengenai apakah tepat jika pemungutan suara tetap dilakukan. Posisi UNAMET mengenai persoalan tersebut bukan merupakan satu kesimpulan yang pasti. Dalam serangkaian penilaian yang disusun pada Juni dan Juli, para analis UNAMET berpendapat bahwa tidak satupun kriteria keamanan yang disebutkan di dalam memorandum Sekretaris Jenderal PBB awal Mei sudah dipenuhi, dan karena itu referendum hendaknya tidak dilanjutkan. Akhirnya posisi tersebut tidak bertahan. Namun adalah keliru untuk menyimpulkan bahwa keputusan PBB melanjutkan pemungutan suara itu ceroboh seperti yang dikatakan sebagian pengkritik. Keputusan PBB itu sebagian bertolak dari ketidakpastian keadaan di lapangan dan indikasi-indikasi bahwa kekerasan mungkin masih bisa dikendalikan. Para pejabat senior UNAMET berpandangan bahwa tekanan politik yang terus-menerus mungkin meyakinkan pihak berwenang Indonesia untuk menghentikan milisi, dan membiarkan pemungutan suara berlanjut dengan hanya sedikit gangguan. Keputusan untuk melanjutkan juga didukung oleh pemimpin utama perlawanan Xanana Gusmão, dan banyak orang Timor Timur lainnya. Mereka menyebutkan bahwa penundaan hanya akan menguntungkan pihak yang bertanggungjawab atas kekerasan – pihak yang sama yang tidak ingin menyaksikan suatu pengungkapan bebas kehendak rakyat. Namun, keputusan untuk terus maju sangat dipengaruhi oleh tekanan politik yang berasal dari PBB di New York dan dari ibukota berbagai negara kuat. Pada tingkat politik, posisi PBB dibatasi oleh kepentingan lima anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Posisi PBB juga diarahkan oleh kelompok lima negara yang secara khusus bersidang di New York untuk tujuan ini, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Jepang, yang secara informal dikenal sebagai Kelompok Inti (Core Group). Lima Anggota Tetap dan Kelompok Inti amat sangat ingin untuk maju dengan referendum dan enggan untuk melakukan apa pun yang mungkin bisa membuat pemerintah dan militer Indonesia gusar.12 Di samping itu juga ada tekanan terus-menerus dari pemerintah Indonesia. Dipahami bahwa setiap pernyataan maupun resolusi Dewan Keamanan yang tidak mendapatkan dukungan dari Indonesia akan ditolak oleh Cina dan Rusia; dan sebagai akibatnya, prakarsa semacam itu umumnya dihindari. Ketika menjadi jelas bahwa pemungutan suara akan dilanjutkan, sejumlah pengamat berpandangan bahwa harus diturunkan suatu pasukan penjaga perdamaian internasional bersenjata – dan bahwa hal ini harus terjadi sebelum hari 10 Tamrat Samuel, “East Timor: The Path to Self-Determination,” dalam Chandra Lekha Sriram dan Karin Wermester (penyunting), From Promise to Practice: Strengthening UN Capacities for the Prevention of Violent Conflict, Boulder: Lynne Reiner, 2003, halaman 211-212 dan 225. 11 Financial Times, 7 September 1999. 12 Negara-negara anggota Dewan Keamanan dan negara-negara utama “juga sangat berkeinginan untuk tidak memberikan kesan bahwa kegiatan kekerasan sedang mengancam menggagalkan proses.” Tamrat Samuel, “EastTimor: Path to Self Determination,” halaman 213.


255

pemungutan suara. Di antara mereka yang sampai pada kesimpulan tersebut adalah satu delegasi dari Kanada. Di akhir kunjungan mereka pada 12 Agustus 1999, juru bicara delegasi tersebut mengatakan: “Kecuali Indonesia memenuhi kewajibannya, kami yakin pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Timor Timur sesegera mungkin sangat perlu dilakukan.”13 Satu delegasi Kongres Amerika Serikat membuat pernyataan yang sama tegasnya pada akhir Agustus 1999. Namun, gagasan menempatkan pasukan penjaga perdamaian sebelum pemungutan suara tidak pernah beranjak dari itu. Alasannya sederhana: gagasan tersebut aktif ditentang oleh negara-negara utama di Dewan Keamanan, terutama Amerika Serikat. Seperti yang dicatat oleh harian New York Times awal September 1999, “… tidak ada negara utama di Dewan Keamanan yang mendesakkan pembentukan pasukan bersenjata penjaga perdamaian. Para diplomat mengatakan bahwa Amerika Serikat, khususnya, tetap menentang tindakan semacam itu.”14 Ini tidak berarti bahwa Amerika Serikat dan negara-negara lainnya diam di tengah meningkatnya kekerasan. Ada banyak kritik yang dilontarkan. Dalam bulan Juni, misalnya, wakil panglima angkatan bersenjata Australia, Marsekal Udara Doug Riding memberikan pesan yang sangat tegas kepada para pejabat tinggi TNI mengenai dukungan resmi TNI kepada milisi. Kritik lebih jauh disuarakan dalam pertemuan negara-negara donor untuk Indonesia di Paris pada akhir Juli, dan sekali lagi disuarakan menjelang hari pemungutan suara akhir Agustus.15 Tetapi tidak pernah ada pembahasan yang sungguh-sungguh mengenai pasukan penjaga perdamaian. Sebaliknya, negara-negara utama dan Dewan Keamanan PBB sebagai satu lembaga, bersikukuh pada posisi bahwa keamanan adalah tanggungjawab pemerintah Indonesia. Ketika staf PBB, atau pengamat luar, bertanya atau mendesakkan penempatan pasukan penjaga perdamaian, jawabannya adalah bahwa tidak mungkin menempatkan pasukan penjaga perdamaian tanpa persetujuan Indonesia, atau dengan menyebutkan Bab VII Piagam PBB.16 Juga dikatakan, sejak sedini bulan Juli bahwa diperlukan waktu yang terlalu lama – setidaknya tiga bulan – untuk memobilisasi pasukan semacam itu sehingga tidak ada gunanya membicarakan penempatan pada masa sebelum pemungutan suara. Penting bahwa saat ketika Dewan Keamanan akhirnya memberikan dukungan mutlak bagi Pasukan Multi Nasional (MNF – Multi-National Force) pimpinan Australia pada 15 September 1999, resolusinya (No. 1264) menyebutkan Bab VII dari Piagam PBB, dan memberikan wewenang kepada MNF untuk menggunakan semua sarana yang diperlukan untuk memulihkan keamanan. Lebih lanjut, terlepas dari pernyataan sebelumnya bahwa diperlukan waktu tiga bulan untuk penempatan pasukan, MNF telah ada di lapangan dalam waktu seminggu setelah resolusi Dewan Keamanan itu. Dengan kata lain, semua yang dikatakan mengenai ketidakmungkinan menempatkan pasukan penjaga perdamaian tidak sepenuhnya benar. Apa yang mencegahnya terjadi lebih cepat bukanlah suatu ‘realitas politik’ 13 Pembicara adalah anggota parlemen dari New Democratic Party, Svend Robinson. Dikutip dalam AFP, 12 Agustus 1999. 14 New York Times, 6 September 1999. 15 Untuk kritik dan ancaman pada pertemuan Paris, lihatAFP, 27 Juli 1999. Untuk ungkapan keprihatinan di akhir Agustus, lihat Australian Financial Review, 19 Agustus 1999. 16 Pasal 42 dari Bab VII Piagam PBB (1945) menyatakan bahwa jika tindakan-tindakan lain terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan “bisa mengambil tindakan dengan kekuatan udara, laut atau darat yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan kedamaian dan keamanan internasional.” Sebagian pembela hak asasi manusia pada waktu itu berpendapat bahwa resolusi Bab VII tidak diperlukan, karena PBB tidak pernah mengakui kedaulatan Indonesia di TimorTimur. Namun pendapat tersebut tampaknya tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam Dewan Keamanan.

256


yang tidak dapat diubah, dan bahkan juga bukan kesulitan logistik, tetapi lebih karena amat sangat kurangnya kemauan politik. 17 Apa pun alasannya, penentangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tetap dipertahankan Amerika Serika bersama sekutu-sekutunya, setidaknya sampai tanggal 10 September – hampir dua minggu setelah milisi dan TNI mulai melancarkan kekerasannya pada 30 Agustus. Ini tidak berarti bahwa Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tidak melakukan apa pun selama periode ini. 18 Presiden Clinton dua kali menulis surat kepada Presiden Habibie untuk mengungkapkan keprihatinannya, dan mendesak agar pemerintah Indonesia melakukan segala upaya untuk memulihkan keamanan. Pada tanggal 8 September, Panglima pasukan AS di Pasifik, Laksamana Dennis Blair, pergi ke Jakarta untuk menyampaikan pesan yang sama secara langsung kepada Jenderal Wiranto. Perdana Menteri Australia John Howard dan para perwira tinggi angkatan bersenjata Australia juga berulang kali berhubungan dengan rekan-rekan mereka di Jakarta. Betapapun tidak lazim dan jujur, prakarsa-prakarsa yang dilakukan itu sama sekali tidak cukup untuk mengubah keadaan lapangan di Timor Timur. Dan begitulah, UNAMET tidak dapat berbuat apa-apa ketika kekerasan merebak. Tepat pada harihari itulah, dan dalam masa dua pekan sebelum MNF disetujui dan dikerahkan, Timor Timur dibakar rata dengan tanah, lebih dari seribu orang dibunuh, dan kirakira separuh penduduk Timor Timur dipindahkan secara paksa. Singkatnya, bisa dikemukakan pendapat yang kuat bahwa tanggungjawab politik dan moral, jika bukan tanggungjawab hukum untuk kekerasan 1999, sebagian ada pada masyarakat internasional, dan khususnya pada beberapa negara anggota PBB yang paling kuat. Melalui tindakan dan pembiaran mereka, negara-negara penting secara efektif memperlancar invasi ke Timor Timur dan, bersama badan-badan dan perusahaan-perusahaan internasional, memfasilitasi suatu pola historis pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur. Lebih langsung, karena gagal mengambil tindakan efektif untuk mencegah kekerasan yang sudah banyak diperkirakan pada 1999, anggota-anggota penting masyarakat internasional memperlancar kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Indonesia dan milisi. Dukungan untuk pandangan ini, secara paradoks, justru terletak pada efektivitas tindakan-tindakan yang akhirnya diambil oleh negara-negara dan badan-badan yang sama pada pertengahan September 1999. Menanggapi kemarahan publik yang semakin meningkat, Amerika Serikat dan pemerintah negara-negara penting lainnya, serta Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, akhirnya melakukan tindakan menekan Tentara Nasional Indonesia dan milisi kaki-tangan mereka. Untuk pertama kalinya dalam waktu 24 tahun, pihak-pihak ini memberikan tekanan yang sungguh-sungguh dan bersama-sama terhadap pemerintah Indonesia dengan memutus hubungan militer dan mengancam menghentikan bantuan ekonomi. Prakarsa ini terjadi bersamaan dengan kunjungan yang tidak biasa dari satu delegasi Dewan Keamanan PBB ke Jakarta dan Dili, yang mendesak pemerintah Indonesia untuk menerima intervensi internasional. Di bawah tekanan yang besarnya 17 Tamrat Samuel, yang bertanggungjawab atas Timor Timur dan Indonesia di dalam Departemen Politik PBB sejak tahun 1992 hingga 2000, menulis bahwa “nyaris tidak ada keinginan dari negara-negara penting untuk mengerahkan suatu pasukan penjaga perdamaian.” Samuel, “East Timor: The Path to Self Determination,” halaman 211. 18 Untuk pembahasan mengenai tanggapan internasional terhadap krisis di awal September, lihat Greenlees dan Garran, Deliverance, Bab 12. Lihat juga, Geoffrey Robinson, “If You Leave Us Here, We Will Die,” dalam Nicolaus Mills dan Kira Brunner (penyunting), The New Killing Fields: Massacre and the Politics of Intervention, New York: Basic Books, halaman 159-183.


257

belum pernah terjadi sebelumnya ini, pada 12 September pemerintah Indonesia sepakat mengizinkan penempatan pasukan bersenjata internasional. Pasukan tersebut mendarat sekitar seminggu kemudian dan setelah bertugas selama beberapa minggu kekerasan yang paling buruk sudah dihentikan.

12.2 Tanggungjawab PBB: Masalah Keadilan Jika anggota-anggota masyarakat internasional memikul tanggungjawab, karena bungkam dan tidak bertindak, atas kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada tahun 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai satu lembaga menanggung satu beban tambahan: tanggungjawab untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak akan lepas dari penghukuman. Tentu saja memastikan bahwa para pelaku kejahatan terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional dihadapkan ke pengadilan merupakan perhatian umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi dalam kasus Timor Timur tahun1999, prinsip umum tersebut berlaku dengan kekuatan khusus, karena tiga alasan. Pertama, kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999 terjadi dalam konteks suatu proses yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mandat yang jelas dari Dewan Keamanan.19 Kedua, kejahatan tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Kesepakatan 5 Mei antara Indonesia, Portugal, dan PBB.20 Ketiga, resolusi-resolusi yang diadopsi Dewan Keamanan dan Komisi Hak Asasi Manusia sejak September 1999 secara tersurat mempercayakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membawa para pelaku kejahatan tersebut ke hadapan pengadilan.21 Beberapa tahun telah berlalu sejak komitmen-komitmen itu dibuat, tetapi para pelaku utama kejahatan tersebut masih terus bebas berkeliaran. Tanggungjawab khusus PBB ditegaskan oleh Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor Timur, satu badan yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal pada November 1999.22 Dalam laporannya, Komisi ini menegaskan bahwa: “Tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di Timor Timur diarahkan untuk melawan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam, dan bertentangan dengan kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia dengan Perserikatan BangsaBangsa untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan tersebut. Berdasarkan Pasal 25 Piagam, Negara-Negara Anggota setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Perlawanan terorganisir di Timor Timur terhadap 19 PBB juga memiliki tanggungjawab hukum berdasarkan Piagam PBB, sehubungan dengan peran sentralnya dalam proses dekolonisasi Timor Timur. 20 Lebih jauh, berdasarkan Kesepakatan 5 Mei, PBB secara efektif menjadi otoritas yang memerintah di Timor Timur setelah pemungutan suara. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa PBB memiliki kewajiban hukum, yang sama dengan kewajiban suatu negara, untuk menghadapkan ke pengadilan para pelaku kejahatan terhadap umat manusia. 21 Resolusi Dewan Kemanan No. 1272 (25 Oktober 1999) menyebutkan dengan jelas bahwa Dewan “mengutuk semua kekerasan dan tindakan yang mendukung kekerasan di Timor Timur …danmenuntut agar semua yang bertanggungjawab dihadapkan ke pengadilan.” Resolusi Komisi HakAsasi Manusia PBB 1999/S-4/1 tanggal 27 September 1999 menegaskan bahwa masyarakat internasional akan mengerahkan semua usaha untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan di Timor Timur akan dihadapkan ke pengadilan. 22 Komisi ini dibentuk sesuai dengan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB 1999/S-4/1 tanggal 27 September 1999, yang disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam keputusannya 1999/293 tanggal 15 November 1999. Komisi diberi mandat untuk “mengumpulkan dan menyusun secara sistematis keterangan tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan-tindakan yang mungkin merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di Timor Timur sejak Januari 1999.”

258


keputusan Dewan Keamanan menuntut perhatian dan tanggapan internasional tertentu. Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai satu organisasi, berkepentingan untuk ambil bagian dalam seluruh proses penyelidikan, penetapan pertanggungjawaban, dan penghukuman mereka yang bertanggungjawab, dan dalam memajukan rekonsiliasi.”23 Perlu dikemukakan bahwa pandangan Komisi ini didukung oleh Sekretaris Jenderal Kofi Annan. Lebih lanjut Sekretaris Jenderal menegaskan tekadnya untuk bekerjasama dan memantau kemajuan dalam urusan ini. Dalam suratnya pada bulan Januari 2000 kepada Ketua Dewan Keamanan dan lain-lain, yang mengantarkan laporan Komisi tersebut, Annan menulis: “Seperti ditunjukkan laporan ini, tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional diarahkan untuk melawan keputusan Dewan Keamanan dan bertentangan dengan kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia dan Perserikatan BangsaBangsa untuk menjalankan keputusan Dewan Keamanan. Fakta ini menegaskan perlunya membuat para pelaku bertanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka … Saya ingin meyakinkan Negara-Negara Anggota mengenai tekad kuat saya untuk bekerjasama dengan proses-proses antar-pemerintah dalam urusan penting ini. Saya akan memantau dari dekat kemajuan untuk mencapai tanggapan yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.”24 Mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk melaksanakan komitmen ini, Komisi Penyelidik sangat jelas. Komisi ini merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB membentuk suatu pengadilan pidana internasional, sama dengan yang pernah dibentuk untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia. Secara khusus Komisi Penyelidik merekomendasikan agar: “Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membentuk suatu pengadilan pidana internasional yang terdiri dari hakim-hakim yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebaiknya dengan partisipasi anggota dari Timor Timur dan Indonesia. Pengadilan akan bertempat di Indonesia, Timor Timur, dan wilayah lain yang relevan untuk menerima pengaduan dan mengadili serta menghukum mereka yang didakwa oleh badan penyelidik independen melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia fundamental dan hukum humaniter internasional yang terjadi di Timor Timur sejak Januari 1999 tanpa memandang kebangsaan individu yang bersangkutan atau di mana orang-orang itu berada ketika pelanggaran dilakukan.”25 Tiga Pelapor Khusus PBB yang melakukan penyelidikan di Timor Timur akhir 23 United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, “Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary-General,” Januari 2000, paragraf 146-147. 24 United Nations, Secretary-General, Identical Letters to the President of the General Assembly, the President of Security Council and the Chairperson of the Commission on Human Rights, (UN. A/54/726,S/2000/59), 31 Januari 2000. Surat pengantar untuk laporan: United Nations, Office of the High Commissioner or Human Rights, “Report of the International Commission of Inquiry on East Timor To the Secretary General,” Januari 2000. 25 United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, “Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General,” Januari 2000, paragraf 153.


259

1999 membuat rekomendasi yang pada dasarnya sama.26 Dalam laporan mereka pada bulan Desember 1999, mereka berpendapat bahwa, sesuai dengan normanorma hukum internasional yang sudah diterima, tanggungjawab utama untuk menyelidiki kejahatan di Timor Timur dan membawa para pelaku kejahatan ke pengadilan berada di tangan Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan itu mereka berpendapat bahwa pihak berwenang Indonesia harus diberi kesempatan melakukan penyelidikan dan penuntutan sebelum tindakan yang lebih jauh dipertimbangkan. Namun, mereka mengemukakan bahwa jika pihak berwenang Indonesia gagal membuat kemajuan yang memuaskan di dalam kerja tersebut, maka akan menjadi pantas untuk membentuk suatu pengadilan pidana internasional. Lebih khusus, para Pelapor Khusus PBB tersebut merekomendasikan bahwa: “Kecuali dalam waktu beberapa bulan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki keterlibatan TNI dalam tindak kekerasan tahun lalu memberikan hasil, dalam hal memberikan penjelasan yang bisa dipercaya dan menghadapkan ke pengadilan para pelakunya – baik pelaku langsung maupun yang memegang tanggungjawab komando – Dewan Keamanan harus mempertimbangkan pembentukan suatu pengadilan pidana internasional untuk keperluan tersebut. Ini sebaiknya dilakukan dengan persetujuan Pemerintah Indonesia, tetapi persetujuan seperti itu tidak bisa dijadikan syarat. Pengadilan tersebut harus memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan menurut hukum internasional yang dilakukan oleh pihak mana pun di dalam Wilayah [Timor Timur] sejak kepergian Kekuasaan kolonial [Portugal].”27 Para Pelapor Khusus memperjelas bahwa keperluan membentuk pengadilan pidana internasional tergantung pada memadai tidaknya langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak berwenang nasional Indonesia. Karena itu cukup adil untuk menanyakan: apa kemajuan yang telah dibuat dalam waktu bertahun-tahun setelah disampaikannya rekomendasi tersebut. Jawaban sederhananya adalah: sangat sedikit. Terutama untuk menanggapi tuntutan pembentukan pengadilan internasional, pada 2001 pemerintah Indonesia membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc untuk mengadili kasus-kasus yang muncul dari kejadian kekerasan di Timor Timur.28 Setelah keterlambatan yang cukup lama, pada Januari 2002 akhirnya dikeluarkan surat dakwaan terhadap 18 orang untuk kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999. Terdakwa meliputi sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri, termasuk Mayor Jenderal Adam Damiri, Brigadir Jenderal Noer Muis, dan Kolonel (Pol.) Timbul Silaen. Dari 18 orang yang diadili, dua belas orang diputus bebas dalam pengadilan tingkat pertama, dan empat orang lagi diputus bebas di tingkat banding. Dua orang yang dinyatakan terbukti bersalah adalah mantan Gubernur Timor Timur, Abílio Osório Soares, dan pemimpin milisi Eurico Guterres, yang keduanya adalah orang Timor Timur. Tidak ada perwira atau pejabat Indonesia yang dipenjarakan, dan sebagian dari mereka justru dipromosikan dan diangkat 26 Berdasarkan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB 1999/S-4/1 tanggal 27 September 1999, tiga Pelapor Khusus PBB menyelenggarakan satu misi bersama ke Timor Timur di bulan November 1999. Ketiganya adalah: Pelapor Khusus untuk eksekusi di luar hukum, sumir atau sewenang-wenang, Pelapor Khusus untuk persoalan penyiksaan, dan Pelapor Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab, dan konsekuensinya. Laporan mereka,Situation of Human Rights in East Timor (UN No. A/54/660) dikeluarkan tanggal 10 Desember 1999. 27 UN, Situation of Human Rights in East T imor (UN NO. A/54/660), 10 Desember 1999, halaman 14. 28 Pengadilan tersebut didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 96/2001.

260


ke jabatan komando yang sangat penting. 29 Laporan ini bukanlah tempat untuk sebuah analisis yang tuntas mengenai sidangsidang tersebut, atau mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang menyelenggarakannya. 30 Namun, beberapa butir umum dapat dibuat untuk menilai efektivitasnya dalam memperjelas fakta dan menghadapkan para pelaku pelanggaran ke pengadilan. Pertama, ada masalah fatal dengan mandat pengadilan ini. Yang paling mencolok, keputusan Presiden yang menjadi dasar pembentukan pengadilan ini membatasi yurisdiksi pengadilan pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya dalam dua bulan pada tahun 1999 (April dan September), dan hanya di tiga kabupaten dari tiga belas kabupaten di Timor Timur (Dili, Liquiça, dan Covalima). Keputusan tersebut secara efektif membuat kebanyakan kejahatan tidak akan pernah diselidiki atau diadili, dan bahwa sifat luas dan sistematis dari kejahatan-kejahatan tersebut tidak akan dibuktikan. Kedua, Kejaksaan Agung memutuskan hanya menuntut empat kasus, dan dengan demikian membatasi kemungkinan membuktikan bahwa kekerasan tersebut berlangsung luas dan sistematis. Lebih lanjut, para tersangka utama – mencakup banyak perwira tinggi yang disebutkan dalam laporan ini dan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia sendiri – tidak masuk dalam jajaran terdakwa. Nama-nama yang paling mencolok tidak dicantumkan adalah Jenderal Wiranto, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, dan Mayor Jenderal Kiki Syahnakri. Ketiga, dakwaan disiapkan dengan buruk dan dengan argumentasi yang lemah. Umumnya para jaksa penuntut gagal memanfaatkan bukti dokumenter dan kesaksian yang berlimpah yang ada pada mereka. Kebanyakan juga terlihat enggan mengajukan kasus mereka dengan kuat, terutama terhadap perwira-perwira tinggi TNI. Permintaan jaksa untuk membebaskan Mayor Jenderal Adam Damiri pada pertengahan tahun 2003 memperlihatkan masalah ini.31 Lebih lanjut, dalam beberapa kasus para hakim tampak lebih pandai dan bersemangat daripada para jaksa penuntut di dalam mengungkapkan bukti yang memberatkan tertuduh. Terakhir, pelaksanaan sidang pengadilan, dan tanggapan dari pejabat pemerintah dan kehakiman menunjukkan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk, dan sidang-sidangnya dijalankan, terutama untuk mengelakkan tuntutan pembentukan pengadilan pidana internasional, bukan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan. Karena alasan-alasan tersebut dan alasan-alasan lain, organisasi-organisasi hak asasi manusia terkemuka seperti Amnesty International dan International Center for Transitional Justice menyebut proses itu secara mendasar lemah dan merupakan ejekan kepada keadilan. Pada awal 2003, misalnya, Amnesty International menulis bahwa: “Proses di Indonesia sangat terbatas lingkupnya dan, walaupun ada hukuman terhadap beberapa orang, pada dasarnya gagal mencapai tujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.” 32 Organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga hak asasi 29 Misalnya, pada saat diajukan ke pengadilan pada tahun 2002, Mayor Jenderal Adam Damiri telah menduduki jabatan yang besar kekuasaannya, Asisten Operasi Kepala Staf Umum TNI. Dalam kedudukan itu, ia berperan sentral dalam penyelenggaraan operasi militer TNI di Aceh yang dimulai pada bulan Mei 2003. 30 Untuk analisis yang rinci tentang sidang-sidang tersebut, lihat David Cohen, Intended to Fail: Trials Before The Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta, New York: International Center for Transitional Justice, 2003. 31 Lihat “Indonesia Wants to Acquit General in Human Rights Case,” New York Times, 8 Juni 2003. 32 Amnesty International, Indonesia & Timor-Leste: International Responsibility for Justice, AI Doc. ASA 03/001/2003, London, April 2003, halaman 1. Dokumen ini juga berisi ringkasan yang berguna mengenai keprihatinan utama Amnesty Internasional terhadap proses pengadilan tersebut.


261

manusia yang bisa dipercaya, di Indonesia maupun di Timor-Leste, telah mencapai kesimpulan yang amat mirip.33 Demikian juga dengan kelompok-kelompok keagamaan. Pada bulan Mei 2003, satu kelompok yang terdiri atas 92 pemimpin dan organisasi keagamaan dari seluruh Amerika Serikat mengeluarkan satu pernyataan mengecam pengadilan Indonesia dan menyerukan pembentukan suatu pengadilan internasional.34 Terlepas dari kepentingan mereka memelihara hubungan baik dengan Indonesia, pemerintah negara-negara penting juga bersikap kritis terhadap proses pengadilan di Indonesia. Misalnya, pada akhir 2002 Departemen Luar Negeri AS menyatakan kecewa dengan pembebasan para terdakwa yang baru saja dilakukan oleh pengadilan, dan mengemukakan bahwa para penuntut “terus-menerus gagal menggunakan sumberdaya dan bukti yang tersedia pada mereka dari PBB dan lainnya dalam mendokumentasikan kekejaman-kekejaman di Timor Timur.”35 Senada dengan itu, pada bulan Juni 2003 Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengungkapkan keprihatinannya atas permintaan jaksa penuntut untuk membebaskan Mayor Jenderal Adam Damiri. “Sementara tidak memberikan penilaian sebelum putusan akhir dicapai,” katanya, “kami mendapati sungguh mengecewakan bahwa justru jaksa penuntut yang mengusahakan putusan tidak bersalah dalam kasus ini.”36 Singkatnya, cukup adil untuk menyimpulkan bahwa proses hukum nasional Indonesia tidak membawa hasil, baik dalam hal mengungkapkan fakta secara bisa dipercaya maupun dalam menghadapkan para pelaku ke pengadilan. Bagaimana dengan proses hukum di Timor-Leste sendiri? Di sini beritanya sedikit lebih baik, namun sama sekali tidak cukup baik. Pada sisi positifnya, beberapa perangkat dasar peradilan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan berat, termasuk kejahatan terhadap umat manusia, sekarang ada di Timor-Leste. Pada tahun 2000, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272 (1999), UNTAET telah memberlakukan statuta membentuk Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili untuk mengadili kejahatan berat, termasuk kejahatan terhadap umat manusia.37 Berdasarkan statuta ini, norma-norma hukum internasional diadopsi sebagai landasan untuk menuntut dan mengadili kejahatankejahatan semacam itu. UNTAET juga membentuk satu Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit – SCU) dengan wewenang menyelidiki kejahatan-kejahatan berat yang terjadi antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999, dan menuntut semua yang bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan tersebut.38 Setelah serangkaian permulaan yang salah dan keterlambatan, pada tahun 2002 mekanisme ini mulai membuahkan hasil yang penting. Sampai akhir Mei 2003, 33 Aliansi Nasional untuk Pengadilan Internasional, satu koalisi dari sekitar 20 organisasi non-pemerintah di Timor-Leste, menyebut pengadilan itu sebagai “sandiwara yang memalukan.” Surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, 13 Maret 2003. 34 Lihat, “An International Tribunal Must Be Established for East Timor: A Statement from U.S. Religious Leaders and Organizations,” tersedia pada situs jaringan East Timor Action Network (ETAN): www.etan.org/action/action2/relig.htm 35 Dikutip dalam “Lt. Col. Endar Priyanto”, Masters of Terror, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm 36 Duta BesarAmerika Serikat Ralph L. Boyce, dikutip dalam “Indonesia Wants toAcquit General in Human Rights Case,” New York Times, 8 Juni 2003. 37 Statuta itu adalah Regulasi UNTAET No. 15/2000 (6 Juni 2000) “On the Est ablishment of Panels with Exclusive Jurisdiction Over Serious Criminal Offences.” Kejahatan berat yang menjadi yurisdiksi panel tersebut adalah: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap umat manusia, pembunuhan, penyerangan seksual, dan penyiksaan. 38 Setelah kemerdekaan Timor-Leste pada tanggal 20 Mei 2002, Unit Kejahatan Berat beroperasi di bawah otoritas hukum KejaksaanAgung Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Lihat Serious Crimes Unit (SCU), “Serious Crimes Update V/03,” 28 Mei 2003.

262


60 surat dakwaan telah dibuat terhadap 247 individu, yang sebagian besar dituntut atas kejahatan terhadap umat manusia.39 Dakwaan itu mencakup sekitar 40% dari seluruh pembunuhan yang dilaporkan terjadi selama 1999. Khususnya, mereka yang dituntut sampai Mei 2003 mencakup banyak perwira tinggi TNI yang diidentifikasi sebagai tersangka dalam laporan ini, termasuk Jenderal Wiranto, dan tujuh perwira dan pejabat tinggi lainnya. Hasil ini mengesankan, apalagi dicapai di tengah hambatan logistik dan politik yang besar. Namun, sedikit saja alasan untuk optimis. Paling jelas, sampai akhir Mei 2003 lebih dari 65% dari orang yang didakwa berada dengan bebas di Indonesia.40 Dan nyaris tidak ada kemungkinan bahwa pejabat dan perwira tinggi yang telah didakwa – yaitu para manajer dan perencana kekerasan – akan pernah diadili melalui proses hukum di Timor-Leste. Alasan utamanya karena Pemerintah Indonesia sama sekali menolak mengekstradisi para tersangka ke Timor-Leste, atau mengakui kompetensi pengadilan Timor-Leste untuk mengadili mereka. 41 Akibatnya, kasus-kasus yang telah diadili sampai sekarang, atau yang mungkin diadili di masa depan, hanyalah kasus-kasus yang pelakunya milisi lokal. Masalah lain yang berkaitan adalah bahwa Pemerintah Timor-Leste enggan mengambil tanggungjawab mengadili pejabat tinggi Indonesia. 42 Keengganan itu bisa dipahami. Sebagai negara kecil yang baru lahir, yang dimiskinkan dan dihancurkan oleh perang dan pendudukan dalam waktu yang lama, dan memiliki perbatasan yang masih rentan dengan Indonesia, Timor-Leste tidak dapat diharapkan memimpin proses yang mahal dan kompleks untuk menghadapkan sejumlah pejabat paling berkuasa di Indonesia ke pengadilan. Lagi pula, kalaupun pemerintah berniat mengambil tugas ini, mereka akan sangat terhalangi oleh kekurangan sumberdaya, kapasitas, dan keahlian di dalam badan peradilan baru negeri itu. 43 Keadaan semakin buruk karena sekarang ada ketidakpastian tentang masa depan Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat yang mandatnya dari PBB, dua lembaga yang melaksanakan tugas mendasar penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan.44 Sampai saat ini pekerjaan mereka sangat tergantung pada staf PBB serta dana PBB dan internasional. Ketika bantuan menurun, dan seiring dengan habisnya mandat UNMISET pada Mei 2005, kemajuan di semua bidang ini dapat diperkirakan melambat dan bahkan mungkin akan berhenti. 45 Dalam keadaan seperti ini, sangat tidak mungkin bahwa sistem peradilan TimorLeste, betapapun baiknya, akan memberikan hasil yang memuaskan dalam 39

SCU, “Serious Crimes Update V/03,” Dili, 28 Mei 2003. Angkanya adalah 169 dari 247 terdakwa. Lihat SCU, “Serious Crime Update V/03,” Dili, 28 Mei 2003. 41 Menanggapi Surat Dakwaan Jenderal Wiranto dan lain-lain, yang dikeluarkan pada bulan Februari 2003, Menteri Luar Negeri Indonesia dikutip mengatakan: “[Pengadilan Timor-Leste] sama sekali bukan pengadilan internasional… mereka tidak memiliki yurisdiksi internasional dan oleh karena itu secara hukum mereka tidak memiliki wewenang untuk menangkap orang-orang bukan Timor Timur.” ABC Radio, 25 Februari 2003. 42 Presiden Xanana Gusmão khususnya sangat hati-hati dalam hal ini. Perdana Menteri Mari Alkatiri telah meminta pembentukan sebuah pengadilan internasional di negara ketiga yang netral. Lihat, “East Timor PM Wants International Tribunal To Try Indonesian Officers,” AP, 30 Mei 2003. 43 Untuk ringkasan yang berguna tentang masalah yang dihadapi badan peradilan Timor-Leste pada tahun 2003, lihat Judicial System Monitoring Programme (JSMP), “JSMP Background Paper on the Justice Sector,” dipersiapkan untukThe Timor-Leste and Development Partners Meeting, Juni 2003. Lihat juga UNMISET, Press Release, “Justice Sector Consultation Meeting Ends: ‘Fair and efficient justice key to a democratic state’,” Dili, 6 Juni 2003. 44 Pada waktu laporan ini ditulis, SCU diperkirakan menyeselesaikan penyelidikannya dalam bulan November 2004, dan Panel Khusus menyelesaikan persidangan dalam bulan Mei 2005. 45 Masalah-masalah ini dibahas secara lebih rinci dalamAmnesty International, Indonesia & Timor-Leste: International Responsibility for Justice , AI Doc. ASA03/001/2003, London, April 2003, halaman 8. 40


263

pencarian keadilan atas kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi pada 1999. Dengan kegagalan nyata proses pengadilan Indonesia sendiri, berarti semua jalan pengadilan nasional yang tersedia untuk mengadili para pelaku pelanggaran sekarang sudah habis ditempuh. Ini adalah keadaan yang tepat dan mutlak untuk menuntut kejahatan semacam itu di bawah yurisdiksi universal yang lebih luas. Lebih-lebih, itulah tindakan yang diusulkan oleh para Pelapor Khusus PBB dan Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor Timur hampir empat tahun lalu. Karena alasan-alasan tersebut, laporan ini menyimpulkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membentuk – sesungguhnya memiliki tugas mulia untuk membentuk – suatu pengadilan pidana internasional untuk mengadili kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi di Timor Timur. Lebih khusus, laporan ini mendesak Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB untuk memimpin dalam penanganan masalah ini, sesuai dengan komitmen yang mereka nyatakan untuk memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan.

264


TABEL 1: PERWIRA DAN PEJABAT SENIOR YANG DIDUGA MENGEMBAN TANGGUNGJAWAB INDIVIDUAL DAN KOMANDO1 UNTUK KEJAHATAN TERHADAP UMAT MANUSIA DI TIMOR TIMUR, 1999 MILITER MARKAS BESAR TNI DAN ANGKATAN DARAT

Jenderal W iranto – Panglima Tentara Nasional Indonesia & Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Subagyo Hadisiswoyo – Kepala Staf Angkatan Darat *Mayor Jenderal Kiki Syahnakri –Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat & Penguasa Darurat Militer, Timor Timur Letnan Jenderal Sugiono – Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia *Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin – Asisten Teritorial Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal Endriartono Sutarto – Asisten Operasi Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal Djamari Chaniago – Panglima Kostrad Mayor Jenderal Syahrir – Komandan Jenderal Kopassus Letnan Jenderal Tyasno Sudarto – Kepala BAIS (sebelum April 1999, BIA) *Brigadir Jenderal Arifuddin – Direktur A, BAIS (sebelum April 1999, BIA) *Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim – Kepala BIA (sampai Januari 1999) dan Anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur

KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) IX/ UDAYANA

*Mayor Jenderal Adam Damiri – Panglima Kodam IX/Udayana *Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon – Kepala Staf Kodam IX/ Udayana

KOMANDO RESOR MILITER (KOREM) 164/ WD

*Kolonel Tono Suratman – Komandan Korem 164/WD (sampai 13 Agustus 1999) *Kolonel Noer Muis – Komandan Korem 164/WD (mulai 13 Agustus 1999) Kolonel Mudjiono – Wakil Komandan Korem 164/WD (sampai Mei/Juni 1999) Letnan Kolonel Supadi – Kepala Staf‘Korem 164/WD Mayor R.M. Bambang Wisnumurty – Kepala Seksi Intelijen Korem 164/WD

KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 16271639

Mayor Maman Rahman – Komandan Kodim 1632/Aileu *Letnan Kolonel Paulus Gatot Rudianto – Komandan Kodim 1633/ Ainaro Letnan Kolonel Hisar Richard Hutajulu – Komandan Kodim 1628/ Baucau *Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian – Komandan Kodim 1636/ Bobonaro

265

*Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus – Komandan Kodim 1635/ Covalima *Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto – Komandan Kodim 1635/ Covalima (mulai 29 Agustus sampai 7 September 1999) *Letnan Kolonel Endar Priyanto – Komandan Kodim 1627/Dili (sampai 9 Agustus 1999) *Letnan Kolonel Soedjarwo – Komandan Kodim 1627/Dili (mulai 9 Agustus 1999) *Letnan Kolonel Muhamad Nur – Komandan Kodim 1637/ Ermera *Letnan Kolonel Sudrajat A.S. – Komandan Kodim 1629/Lautem *Letnan Kolonel Asep Kuswadi – Komandan Kodim 1638/Liquiça *Letnan Kolonel Sulastiyo – Komandan Kodim 1631/Manatuto Letnan Kolonel Gerson Ponto – Komandan Kodim 1631/ Manatuto Mayor Drs. H.M. Sinaga – Komandan Kodim 1634/Manufahi *Letnan Kolonel Kamiso Miran – Komandan Kodim 1639/ Oecussi *Letnan Kolonel Bambang Sungesti – Komandan Kodim 1639/ Oecussi Letnan Kolonel Djoko Sukarsono – Komandan Kodim 1630/ Viqueque (sampai sekitar Agustus 1999) Letnan Kolonel Gustaf Hero – Komandan Kodim 1630/Viqueque (mulai sekitar Agustus 1999) KOPASSUS DAN KOMANDO SEKTOR

*Letnan Kolonel Yayat Sudrajat – Komandan Satgas Tribuana VIII (Kopassus) *Kolonel Sunarko – Komandan Sektor A (sampai 21 Juni 1999) *Kolonel Irwan Kusnadi – Komandan Sektor A (mulai 21 Juni 1999) *Kolonel Tatang Zaenuddin – Komandan Sektor B (sampai 21 Juli 1999) *Letnan Kolonel Nyus Rahasia – Wakil Komandan Sektor B *Kolonel Gerhan Lantara – Komandan Darurat Militer Sektor A (September 1999)

BATALYON TEMPUR

*Letnan Kolonel Yakraman Yagus – Komandan Batalyon Infanteri 744 *Mayor Jacob Sarosa – Komandan Batalyon Infanteri 745 Komandan Batalyon Infanteri 143 Komandan Batalyon Infanteri 301 Komandan Batalyon Infanteri 406 Komandan Batalyon Infanteri 621

POLRI NASIONAL (POLRI) DAN DAERAH (POLDA)

Jenderal (Pol.) Roesmanhadi – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia *Kolonel (Pol.) Timbul Silaen – Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur

266


DISTRIK (POLRES)

Letnan Kolonel (Pol.) Bambang Hermanu – Kepala Kepolisian Resor Aileu *Mayor (Pol.) Drs. Rizali, SH – Kepala Kepolisian Resor Ainaro Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Sodak C. Marpaung – Kepala Kepolisian Resor Baucau *Mayor (Pol.) Drs. Budi Susilo – Kepala Kepolisian Resor Bobonaro *Letnan Kolonel (Pol.) Gatot Subiaktoro – Kepala Kepolisian Resor Covalima *Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Hulman Gultom – Kepala Kepolisian Resor Dili Letnan Kolonel (Pol.) Ery T.B. Gultom – Kepala Kepolisian Resor Ermera Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Irsan Wijaya – Kepala Kepolisian Resor Lautem *Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova – Kepala Kepolisian Resor Liquiça Mayor (Pol.) Drs. Joko Irianto – Kepala Kepolisian Resor Liquiça Letnan Kolonel (Pol.) Drs. J. A. Sumampow – Kepala Kepolisian Resor Manatuto Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rachim – Kepala Kepolisian Resor Manufahi *Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Wilmar Marpaung – Kepala Kepolisian Resor Oecussi Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rahman – Kepala Kepolisian Resor Viqueque

PEJABAT SIPIL NASIONAL & PROVINSI

*Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan *Letnan Jenderal (Purn.) A. M. Hendropriyono – Menteri Transmigrasi dan Pemukiman *Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah – Menteri Penerangan *Abílio Osório Soares – Gubernur Timor Timur

KABUPATEN

*Kolonel (Purn.) Suprapto Tarman – Bupati Aileu *Evaristo Doutel Sarmento – Bupati Ainaro Virgílio Marçal – Bupati Baucau *Guilherme dos Santos – Bupati Bobonaro *Kolonel Herman Sedyono – Bupati Covalima *Domingos M.D. Soares – Bupati Dili Constantino Soares – Bupati Ermera *Edmundo da Conceição Silva – Bupati Lautem *Leoneto Martins – Bupati Liquiça *Vidal Doutel Sarmento – Bupati Manatuto Nazario José Tilman de Andrade – Bupati Manufahi *Filomeno Misquito da Costa – Bupati Oecussi *Martino Fernandes – Bupati Viqueque

1

Nama-nama yang diberi tanda asterisk (*) adalah mereka yang diduga mengemban tanggungjawab individual dan komando.

267

TABEL 2: PERWIRA & PEJABAT PENTING PADA TAHUN 1999 (BERDASARKAN URUTAN ABJAD) PERWIRA MILITER (NASIONAL) Brigadir Jenderal Arifuddin Direktur A, BAIS (sebelum April 1999, BIA) Letnan Jenderal Djamari Chaniago Panglima Kostrad (Pangkostrad) Jenderal Subagyo Hadisiswoyo Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayor Jenderal Amirul Isnaeni (sudah meninggal dunia) Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat (Waaspam KSAD) Wakil Penguasa Darurat Militer, Timor Timur (September 1999) Letnan Jenderal Johny Lumintang Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (W akasad) Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim Kepala BIA (sampai Januari 1999) Anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur Laksamana Muda Yoost F. Mengko Asisten Intelijen Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Asintel Kasum) Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon Kepala Staf Komando Daerah Militer IX/ Udayana Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin Asisten Teritorial Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Aster Kasum) Letnan Jenderal Tyasno Sudarto Kepala BAIS (sebelum April 1999, BIA) Letnan Jenderal Sugiono Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Kasum) Mayor Jenderal Endriartono Sutarto Asisten Operasi Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Asops Kasum) Mayor Jenderal Kiki Syahnakri Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (Asops KSAD) Penguasa Darurat Militer Timor Timur (September 1999) Mayor Jenderal Syahrir M.S. Komandan Jenderal Kopassus Jenderal Wiranto Panglima Tentara Nasional Indonesia & Menteri Pertahanan dan Keamanan Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia (Kaster)

PERWIRA MILITER (DAERAH MILITER IX DAN TIMOR TIMUR) Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus Komandan Komando Distrik Militer 1635/ Covalima Mayor Jenderal Adam R. Damiri Panglima Komando Daerah Militer IX/ Udayana Letnan Kolonel Gustaf Hero Komandan Komando Distrik Militer 1630/ Viqueque Letnan Kolonel Hisar Richard Hutajulu Komandan Komando Distrik Militer 1628/ Baucau Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto Komandan Komando Distrik Militer 1635/ Covalima Kolonel Irwan Kusnadi Komandan Sektor A, Timor Timur (setelah 21 Juni 1999) Letnan Kolonel Asep Kuswadi Komandan Komando Distrik Militer 1638/ Liquiça Kolonel Gerhan Lantara Komandan Brigade Infantri Lintas Udara 17 (Brigif Linud 17) Komandan Darurat Militer Sektor A Timor Timur (9-27 September 1999) Letnan Kolonel Kamiso Miran Komandan Komando Distrik Militer 1639/ Oecussi Kolonel Mudjiono Wakil Komandan Komando Resor Militer 164/WD (sampai Mei atau Juni 1999) Kolonel Noer Muis Komandan Komando Resor Militer 164/WD (mulai 13 Agustus 1999) Letnan Kolonel Muhamad Nur Komandan Komando Distrik Militer 1637/ Ermera Letnan Kolonel Endar Priyanto Komandan Komando Distrik Militer 1627/ Dili (sampai 9 Agustus 1999) Letnan Kolonel Nyus Rahasia (Nus Rahardja) Wakil Komandan Sektor B Timor Timur Mayor Maman Rahman Komandan Komando Distrik Militer 1632/ Aileu Letnan Kolonel Paulus Gatot Rudianto Komandan Komando Distrik Militer 1633/ Ainaro

268


PERWIRA MILITER (DAERAH MILITER IX DAN TIMOR TIMUR) Letnan Kolonel Hardiono Saroso Kepala Staf Komando Resor Militer 164/ WD Mayor Jacob Djoko Sarosa Komandan Batalyon Infanteri 745 Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian Komandan Komando Distrik Militer 1636/ Bobonaro Mayor Drs. H.M. Sinaga Komandan Komando Distrik Militer 1634/ Manufahi Letnan Kolonel Soedjarwo Komandan Batalyon Infanteri 303 Kostrad Komandan Komando Distrik Militer 1627/ Dili (mulai 9 Agustus 1999) Letnan Kolonel Sudrajat Komandan Komando Distrik Militer 1629/ Lautem Letnan Kolonel Yayat Sudrajat Komandan Satgas Tribuana VIII (Kopassus), Timor Timur Komandan Satuan Tugas Intelijen (SGI), Komando Resor Militer 164/WD Letnan Kolonel Djoko Sukarsono Komandan Komando Distrik Militer 1630/ Viqueque Letnan Kolonel Sulastiyo Komandan Komando Distrik Militer 1631/ Manatuto Kolonel Sunarko Asisten Intelijen Komandan Jenderal Kopassus Komandan Sektor A, Timor Timur (sampai 21 Juni 1999) Letnan Kolonel Bambang Sungesti Komandan Komando Distrik Militer 1639/ Oecussi Letnan Kolonel Supadi Kepala Staf Komando Resor Militer 164/ WD Kolonel Tono Suratman Komandan Komando Resor Militer 164/ WD (sampai 13 Agustus 1999) Letnan Kolonel Suwondo Komandan Komando Distrik Militer 1634/ Manufahi Mayor Jenderal Kiki Syahnakri Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat Penguasa Darurat Militer Timor Timur (September 1999) Mayor R.M. Bambang Wisnumurty Kepala Seksi Intelijen Komando Resor Militer 164/WD Letnan Kolonel Yakraman Yagus Komandan Batalyon Infanteri 744, Timor Timur Kolonel Tatang Zaenuddin Komandan Sektor B, Timor Timur (sampai 21 Juli 1999)

PERWIRA POLISI Letnan Kolonel (Pol.) Ery T.B. Gultom Kepala Kepolisian Resor Ermera Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Hulman Gultom Kepala Kepolisian Resor Dili Letnan Kolonel (Pol.) Bambang Hermanu Kepala Kepolisian Resor Aileu Mayor (Pol.) Drs. Joko Irianto Kepala Kepolisian Resor Liquiça Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Sodak C. Marpaung Kepala Kepolisian Resor Baucau Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Wilmar Marpaung Kepala Kepolisian Resor Oecussi Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rachim Kepala Kepolisian Resor Manufahi Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rahman Kepala Kepolisian Resor Viqueque Mayor (Pol.) Drs. Rizali SH Kepala Kepolisian Resor Ainaro Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova Kepala Kepolisian Resor Liquiça Kolonel Timbul Silaen Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Letnan Kolonel (Pol.) Gatot Subiaktoro Kepala Kepolisian Resor Covalima Letnan Kolonel (Pol.) Drs. J. A. Sumampow Kepala Kepolisian Resor Manatuto Mayor (Pol.) Drs. Budi Susilo Kepala Kepolisian Resor Bobonaro Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Irsan Wijaya Kepala Kepolisian Resor Lautem

269 PEJABAT SIPIL (NASIONAL) Ali Alatas Menteri Luar Negeri Mayor Jenderal (Purn.) H.R. Garnadi Asisten I Menteri Koordinantor Bidang Politik dan Keamanan B.J. Habibie Presiden Letnan Jenderal (Purn.) A.M. Hendropriyono Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Brigadir Jenderal Glenny Khairupan Anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mayor Jenderal Sintong Panjaitan Penasehat Militer Presiden Habibie Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah Menteri Penerangan

PEJABAT SIPIL (TIMOR TIMUR) Domingos M.D. Soares Bupati Dili Kolonel (Purn.) Suprapto Tarman Bupati Aileu Nazario José Tilman de Andrade Bupati Manufahi Filomeno Misquito da Costa Bupati Oecussi Martino Fernandes Bupati Viqueque Leoneto Martins Bupati Liquiça Guilherme dos Santos Bupati Bobonaro Evaristo Doutel Sarmento Bupati Ainaro Vidal Doutel Sarmento Bupati Manatuto Kolonel Herman Sedyono Bupati Covalima Edmundo da Conceição Silva Bupati Lautem Constantino Soares Bupati Ermera

TABEL 3: KELOMPOK MILISI PRO-INDONESIA DI TIMOR TIMUR, 1999 KABUPATEN

KELOMPOK MILISI

Aileu

AHI

Ainaro

Mahidi, Laksaur

Baucau

Saka, Sera, Forum Komunikasi Partisan (FKP)

Bobonaro

Halilintar, Dadurus Merah Putih (DMP), Firmi Merah Putih, Saka Loromonu, ARMUI Merah Putih, Guntur Merah Putih, Hametin Merah Putih, Harimau Merah Putih, Kaer Metin Merah Putih

Covalima

Laksaur, Mahidi

Dili

Aitarak

Ermera

Darah Integrasi, Darah Merah, Naga Merah, Tim Pancasila, Aitarak

Lautem

Tim Alfa

Liquiça

Besi Merah Putih (BMP), Pana

Manatuto

Morok, Mahadomi

Manufahi

ABLAI

Oecussi

Sakunar

Viqueque

Makikit, 59/75 Junior

270


PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN TIMOR TIMUR - KRONOLOGI*

1999 - 2000 - 2001 - 2002

1960

1974

1975

1976 1982

1995

1998

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan “Timor dan wilayahnya” dalam daftar wilayah tak berpemerintahan sendiri. Timor Timur diperintah oleh Portugal sebagai wilayah provinsi seberang lautan. Menyusul perubahan Pemerintah, Portugal mengakui berlakunya ketentuan-ketentuan Piagam PBB tentang wilayah tak berpemerintahan sendiri dan hak wilayah kolonial di bawah pemerintahannya, termasuk Timor Timur, untuk menentukan nasib sendiri, yang mencakup kemerdekaan. Setelah bentrokan kekerasan terjadi di antara kelompok-kelompok yang menginginkan kemerdekaan dan yang menginginkan integrasi dengan Indonesia, Portugal meninggalkan wilayah tersebut dan Indonesia menginvasi Timor Timur. Indonesia menganeksasi Timor Timur sebagai provinsinya yang ke-27. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah mengakui integrasi ini. Sekretaris Jenderal PBB memulai pembicaraan tidak resmi dengan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal dengan tujuan memperbaiki situasi kemanusiaan di Timor Timur dan menyelesaikan status wilayah tersebut. Sekretaris Jenderal memulai suatu proses untuk mengembangkan dialog antar rakyat Timor Timur dengan menyediakan satu forum untuk orang Timor Timur dari semua pandangan politik untuk menjajaki gagasangagasan untuk memperbaiki keadaan. Pada bulan Juni, Presiden Indonesia B.J. Habibie mengusulkan otonomi untuk Timor Timur dengan syarat rakyat Timor Timur menerima integrasi ke Indonesia. Usulan itu ditolak oleh para pemimpin perlawanan Timor Timur. Mulai Agustus sampai Oktober, Sekretaris Jenderal Kofi Annan bersama Menteri Luar Negeri Indonesia dan Portugal, mengadakan pembahasan mendalam tentang usulan Indonesia mengenai status khusus berdasarkan otonomi luas bagi Timor Timur.

* Dari situs jaringan publik Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET), 2002: http:// www.un.org/peace/etimor/Untaetchrono.html

271

1999 27 Januari Presiden Habibie menyatakan dalam satu pernyataan publik bahwa Pemerintahnya mungkin siap untuk mempertimbangkan kemerdekaan bagi Timor Timur. Pembicaraan dimulai di New York antara Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Jamsheed Marker, dan Direktur Jenderal Departemen Luar Negeri Indonesia dan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Portugal.

11 Maret Pada perundingan tiga pihak tingkat menteri di New York, dicapai kesepakatan mengenai penggunaan pemungutan suara langsung untuk meminta pendapat rakyat Timor Timur tentang apakah mereka menerima atau menolak usulan otonomi.

21 April Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyambut penandatanganan kesepakatan yang diprakarsai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, yang mewajibkan semua pihak di Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan di Wilayah itu.

5 Mei Perundingan-perundingan di New York menghasilkan serangkaian kesepakatan antara Indonesia dan Portugal. Kedua Pemerintah mempercayakan kepada Sekretaris Jenderal untuk menyelenggarakan suatu “konsultasi rakyat” dalam rangka memastikan apakah rakyat Timor Timur menerima atau menolak otonomi khusus untuk Timor Timur di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

1 Juni Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (Special Representative of the SecretaryGeneral – SRSG) di Timor Timur yang baru ditunjuk, Ian Martin tiba di Dili, Timor Timur.

11 Juni Dewan Keamanan PBB secara resmi membentuk UNAMET sampai dengan akhir Agustus 1999. Dalam resolusi 1246 (1999) yang diadopsi secara bulat, Dewan mengesahkan usulan Sekretaris Jenderal untuk membentuk satu misi yang anggotanya mencakup sejumlah 280 orang perwira polisi sipil untuk memberikan saran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 50 orang perwira penghubung militer untuk memelihara hubungan dengan Tentara Nasional Indonesia. Dewan menegaskan kembali tanggungjawab pemerintah Indonesia memelihara perdamaian dan keamanan di Timor Timur untuk menjamin integritas pemungutan suara dan keamanan bagi staf dan pengamat internasional.

18 Juni Pada satu konferensi pers di Dili, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Ian Martin mengatakan bahwa kekerasan yang terus berlanjut telah memaksa puluhan ribu rakyat Timor Timur meninggalkan rumah mereka, menciptakan suatu “hambatan serius” bagi persiapan pemungutan suara mengenai masa depan Wilayah itu.

272

Timor Timur 1999 Kejahatan terhadap Umat Manusia 23 Juni Sekretaris Jenderal Kofi Annan memutuskan untuk menunda pemungutan suara Timor Timur selama dua minggu, dengan menyebut kekerasan yang tidak menyusut dan persoalan logistik sebagai penyebab. Ketika melapor kepada Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal mengatakan bahwa keadaan keamanan dan tidak adanya kesempatan yang sama untuk semua pihak tidak memungkinkan proses konsultasi ini bergerak maju. Pendaftaran pemilih ditunda sampai tanggal 13 Juli untuk memberikan waktu bagi penempatan staf PBB di seluruh Wilayah itu dan memberikan waktu kepada pihak berwenang Indonesia untuk mengatasi masalah keamanan.

6 Juli Setelah terjadinya serangan terhadap personil PBB di Maliana dan Liquiça, para anggota Dewan Keamanan menuntut penghentian segera kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh milisi di Wilayah itu.

16 Juli Pendaftaran pemilih dimulai setelah penundaan selama tiga hari untuk memberikan waktu kepada pihak berwenang Indonesia untuk menyelesaikan masalah keamanan yang masih ada.

5 Agustus Pendaftaran pemilih ditutup. UNAMET telah mendaftar 451.792 orang calon pemilih di antara lebih dari 800.000 orang penduduk yang tinggal di Timor Timur dan di luar negeri.

9 Agustus Para pendukung dan penentang usulan otonomi untuk Timor Timur menandatangani ketentuan tata tertib untuk masa kampanye sebelum pemungutan suara tanggal 30 Agustus.

14 Agustus Kampanye untuk konsultasi rakyat dimulai.

18 Agustus Menanggapi peningkatan kegiatan milisi, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal (SRSG) Ian Martin, Duta Besar Agus Tarmidzi, Ketua Satuan Tugas Indonesia, dan para pejabat penting kepolisian Indonesia mengunjungi Viqueque, Suai, dan Maliana, dimana mereka membahas langkah-langkah pengamanan tambahan bersama dengan kepolisian, militer, dan pemerintah lokal.

19 Agustus Para pemimpin Timor Timur dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan dan prootonomi menyepakati pembentukan satu komisi beranggotakan 25 orang untuk memperkuat rekonsiliasi dan kerjasama di Wilayah itu sebelum hasil pemungutan suara yang diselenggarakan oleh PBB dilaksanakan.

20 Agustus Tindak kekerasan mencemari kampanye di Timor Timur ketika milisi pro-integrasi mengganggu rakyat yang menghadiri rapat umum pro-kemerdekaan di Suai. Di Manatuto, perwira penghubung militer yang bertugas di UNAMET diancam oleh milisi.

273 24 Agustus Pihak berwenang Indonesia memberikan jaminan kepada UNAMET bahwa mereka akan berusaha menciptakan suasana yang aman. Para anggota Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan mendalam mereka pada berlanjutnya intimidasi dan kekerasan di Timor Timur dan menyerukan kepada semua pihak agar memenuhi janji mereka untuk melucuti dan menyimpan senjata mereka.

26 Agustus Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Ian Martin mengatakan dalam satu konferensi pers di Dili bahwa PBB berkehendak untuk melanjutkan pemungutan suara walaupun kekerasan yang mematikan merebak belakangan ini. Di New York, dalam satu rapat Dewan Keamanan perw akilan Indonesia menjanjikan komitmen negaranya untuk menjamin adanya suasana yang aman, sebagaimana yang diharuskan dalam Kesepakatan 5 Mei. Dewan Keamanan memperpanjang mandat UNAMET sampai 30 November. Dalam satu keputusan bulat, Dewan mengadopsi resolusi 126 (1999) mengesahkan usulan Sekretaris Jenderal untuk mengubah susunan Misi PBB di Timor Timur untuk tahap peralihan setelah pemungutan suara 30 Agustus.

27 Agustus UNAMET memfasilitasi pertemuan bersejarah antara para pejuang kemerdekaan FALINTIL dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tempat kantonisasi utama FALINTIL di Timor Timur.

29 Agustus Sehari menjelang pelaksanaan konsultasi rakyat, Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan seruan kepada rakyat Timor Timur, agar semua pihak “menjalankan tanggungjawabnya dihadapan sejarah”.

30 Agustus UNAMET menyatakan bahwa setidaknya 95 persen dari para pemilih yang terdaftar memberikan suara mereka dalam konsultasi rakyat; jumlah pemilih seluruhnya lebih dari 430.000 orang.

31 Agustus Para anggota Komisi Konsultasi Rakyat Timor Timur bersidang untuk pertama kalinya. Komisi ini terdiri atas masing-masing 10 orang anggota dari kubu prokemerdekaan dan pro-otonomi, serta lima orang anggota yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB.

1 September Kekerasan meledak di luar kompleks UNAMET di Dili ketika anggota-anggota milisi menyerang pendukung-pendukung pro-kemerdekaan.

2 September Milisi pro-integrasi, yang dalam kasus-kasus tertentu memperoleh dukungan dari unsur-unsur pasukan keamanan Indonesia, melancarkan serangan kekerasan, penjarahan, dan pembakaran harta-benda di seluruh Timor Timur.

4 September UNAMET mengumumkan hasil pemungutan suara: 94.388 suara atau 21,5 persen rakyat Timor Timur memberikan suara pada usulan otonomi khusus dan 344.580 suara atau 78,5 persen memberikan suara menentang. Seluruhnya sebanyak 446.953 orang Timor Timur memberikan suaranya di dalam dan di luar Wilayah tersebut.

274

Timor Timur 1999 Kejahatan terhadap Umat Manusia 5 September Sekretaris Jenderal PBB meningkatkan usahanya untuk memastikan Indonesia melakukan tindakan mendesak untuk mengendalikan keadaan di dalam batas waktu tertentu, atau memastikan Indonesia memberikan kesepakatan bagi penempatan segera suatu pasukan keamanan internasional.

8 September Satu delegasi yang terdiri atas lima anggota Dewan Keamanan dikirimkan ke Jakarta dan Timor Timur untuk membahas dengan Pemerintah Indonesia tentang langkah-langkah konkret untuk pelaksanaan damai Kesepakatan 5 Mei. Di New York anggota Dewan Keamanan mendukung pandangan Sekretaris Jenderal bahwa jika keadaan keamanan di Timor Timur tidak membaik “dalam waktu yang sangat singkat,” mereka akan harus mempertimbangkan tindakan lebih lanjut untuk membantu Pemerintah Indonesia menyelesaikan krisis yang sedang terjadi di Wilayah itu.

10 September Ketika keadaan tanpa hukum meningkat di Timor Timur dan anggota-anggota milisi mengancam akan menyerang kompleks PBB di Dili, Sekretaris Jenderal PBB secara terbuka mendesak Pemerintah Indonesia untuk menerima tawaran bantuan dari sejumlah Pemerintah, termasuk Australia, Selandia Baru, Filipina, dan Malaysia, “tanpa menunda lagi.” Jika Pemerintah Indonesia menolaknya, katanya dalam satu konferensi pers, maka ia tidak dapat lari dari tanggungjawab “atas sesuatu yang bisa jadi merupakan, menurut laporan-laporan yang kami terima, kejahatan terhadap umat manusia.”

12 September Ketika lima anggota delegasi tersebut mengakhiri kunjungannya ke Jakarta, Pemerintah Indonesia setuju menerima tawaran bantuan dari masyarakat internasional. Dewan Keamanan mengesahkan satu pasukan multinasional (INTERFET) di bawah struktur komando tunggal yang dipimpin oleh Australia. Perserikatan Bangsa-Bangsa memulai usaha bantuan kemanusiaan berskala besar. P ada saat yang sama, perhatian yang meningkat diberikan kepada kepulangan sukarela sekitar 250.000 orang Timor Timur dari Timor Barat dan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan kawasan. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai mundur dari Timor Timur.

28 September Indonesia dan Portugal, pada satu rapat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menegaskan kembali kesepakatan mereka untuk pengalihan kekuasan di Timor Timur kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka juga sepakat tentang perlunya tindakan-tindakan ad hoc untuk mengisi kekosongan akibat kepergian dini pemerintah sipil Indonesia. UNAMET mendirikan kembali markas besarnya di Dili dan segera memulai usahausaha untuk memulihkan kapasitas logistiknya dan menempatkan kembali personil UNAMET ketika kondisi memungkinkan.

19 Oktober Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengakui hasil konsultasi rakyat.

275 25 Oktober Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 1272 (1999) mendirikan Pemerintah Transisi PBB di Timor Timur (United Nations Transitional Administration in East Timor – UNTAET). Misi ini terdiri dari tiga unsur utama: pemerintahan dan administrasi publik; bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi darurat; dan satu unsur militer dengan kekuatan resmi mencapai 8.950 prajurit dan 200 pengamat militer.

27 Oktober Seruan Gabungan Antar-Lembaga untuk Timor Timur (Consolidated InterAgency Appeal for East Timor), yang dipimpin oleh Bank Dunia, diluncurkan di Jenewa untuk mengumpulkan uang sejumlah $ 199 juta guna memenuhi kebutuhan mendesak kemanusiaan hingga bulan Juni 2000.

1 November Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terakhir meninggalkan Timor Timor. Akhir dari pendudukan selama 24 tahun ditandai dengan upacara perpisahan yang dihadiri oleh para anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Timor Timur, TNI, para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta pemimpin perlawanan rakyat Timor Timur dan Presiden Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Timor Timur (CNRT) Xanana Gusmão. Misi penilaian antar-lembaga yang dipimpin oleh Bank Dunia tiba di Dili dan mengadakan rapat di markas besar UNTAET dengan Xanana Gusmão dan Pejabat SRSG Ian Martin.

2 November Milisi yang bermusuhan menghalangi usaha UNHCR di kamp-kamp pengungsi Timor Barat di kawasan Atambua sehingga perlu dilakukan tindakan polisi.

8 November Tiga Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa memulai penyelidikan awal mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur.

15 November Dewan Sosial dan Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC – Economic and Social Council) mengesahkan penyelenggaraan satu penyelidikan internasional terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Dewan melakukan pemungutan suara dengan hasil 27-10, dengan 11 suara abstain, mendukung satu resolusi yang disusun oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengirimkan para ahli dengan tugas mengumpulkan keterangan tentang kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Timor Timur sejak bulan Januari 1999.

17 November Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (SRSG) dan Administrator Transisi yang baru ditunjuk Sergio V ieira de Mello mulai bertugas di Timor Timur.

21 November Komisi internasional penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur beranggotakan lima orang tiba di Dili. Komisi itu dipimpin oleh Sonia Picado.

276

Timor Timur 1999 Kejahatan terhadap Umat Manusia 22 November SRSG pergi ke Timor Barat dimana ia dan Duta Besar Amerika Serikat Richard Holbrooke menyaksikan penandatanganan satu perjanjian antara INTERFET dan Tentara Nasional Indonesia yang dibuat untuk mempercepat kembaliny a pengungsi dari Timor Barat. UNHCR melaporkan bahwa walaupun gangguan dari milisi terus berlanjut, lebih dari 90.000 orang telah kembali ke Timor Timur.

27 November SRSG menandatangani yang pertama dari serangkaian ketentuan hukum yang menentukan dasar dari pemerintahan UNTAET di Wilay ah itu. Regulasi No. 1/ 1999 menetapkan kewenangan Administrator Transisi dan tata hukum untuk Wilayah itu.

1 Desember José Ramos Horta, Penerima Penghargaan Nobel, kembali ke Timor Timur setelah 24 tahun di pengasingan. Ia disertai oleh SRSG.

2 Desember SRSG menandatangani Regulasi No. 2/1999 tentang pembentukan Dewan Konsultasi Nasional (National Consultative Council – NCC) satu badan bersama Timor Timur-UNTAET beranggotakan 15 orang. Melalui badan ini para wakil rakyat Timor Timur dapat ambil bagian aktif di dalam proses pembuatan keputusan selama masa transisi.

3 Desember UNTAET menetapkan, melalui regulasi No. 3/1999, satu Komisi Dinas Peradilan Transisi yang terdiri dari lima orang, yaitu tiga orang Timor Timur dan dua orang internasional.

17 Desember Satu konferensi donor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Tokyo menghasilkan bantuan lebih dari $ 500 juta dalam bentuk janji untuk membangun kembali Timor Timur.

20 Desember Pengamat militer PBB menemukan satu pekuburan massal di wilayah kantong Timor Timur Oecussi. Delapan belas tempat penguburan dibongkar, beberapa di antaranya berisi lebih dari satu mayat.

2000 3 Januari UNTAET resmi mengambil kendali atas Pelabuhan Udara Dili. Satu perusahaan penerbangan Australia mulai terbang tiga kali seminggu ke Darwin sejak tanggal 18 Januari.

12 Januari UNTAET, INTERFET, dan para pejabat militer Indonesia menandatangani Memorandum Kesepahaman yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama di perbatasan antara Timor Timur dan Timor Barat.

19 Januari UNTAET, yang bertindak atas nama Timor Timut menandatangani Memorandum Kesepahaman yang memperpanjang masa berlaku Perjanjian Celah Timor dengan Pemerintah Australia.

277 21 Januari Sekretaris Jenderal PBB menunjuk Letnan Jenderal Jaime de los Santos dari Filipina sebagai Panglima Pasukan unsur militer UNTAET.

31 Januari Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan laporan pertamanya tentang kerja UNTAET. Ia mengatakan bahwa bencana kemanusiaan y ang terjadi setelah konsultasi rakyat telah menjadi krisis yang paling menekan yang dihadapi oleh UNTAET.

15 Februari Sekretaris Jenderal PBB memulai kunjungan resmi ke Jakarta selama dua hari, yang merupakan kunjungan pertamanya sejak menduduki jabatan, dan bertemu dengan para pejabat Indonesia.

17 Februari Sekretaris Jenderal tiba di Timor Timur untuk kunjungan selama dua hari. Di Dili ia bertemu dengan pemimpin gerakan kemerdekaan Xanana Gusmão, Penerima Penghargaan Nobel Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, dan Uskup Basilio Nascimento .

21 Februari Presiden Bank Dunia James Wolfensohn, Xanana Gusmão, dan SRSG menandatangani perjanjian hibah untuk pencairan dana sebesar $ 21,5 juta selama dua setengah tahun untuk pemberdayaan masyarakat dan proyek-proyek pemerintah lokal.

23 Februari INTERFET secara resmi menyerahkan komando militernya atas Wilayah itu kepada UNTAET. Rencana eksploitasi gas senilai $ 1,4 juta di Celah Timor disetujui.

28 Februari UNTAET dan INTERFET menuntaskan pengaturan administratif untuk pengalihan tanggungjawab keamanan.

29 Februari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid mengunjungi Timor Timur. Presiden menandatangani satu komunike dengan SRSG, menetapkan, antara lain, satu peraturan perbatasan untuk lalu lintas orang dan barang antara Timor Timur dan Indonesia, kerjasama dalam bidang hukum, dan kelanjutan bantuan bagi mahasiswa Timor Timur yang ingin belajar di universitas-universitas di Indonesia.

3 Maret Serangkaian serangan bersenjata terhadap pasukan Perserikatan BangsaBangsa dan orang Timor Timur meny ebabkan UNTAET menyatakan wilay ah bagian barat sebagai wilayah dengan “ancaman tinggi.”

27 Maret Satu sekolah kepolisian y ang didukung oleh UNTAET dibuka di Dili.

29 Maret SRSG dan Jaksa Agung Indonesia, Marzuki Darusman, menetapkan satu kesepakatan sementara delapan minggu mengenai pemberian bantuan timbalbalik dalam bidang hukum, peradilan, dan hak asasi manusia.

278

Timor Timur 1999 Kejahatan terhadap Umat Manusia 31 Maret Pemerintah Indonesia menambah waktu selama tiga bulan untuk batas waktu pengembalian pengungsi dan menarik keputusannya untuk menghentikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, dengan mengemukakan bahwa akan meminta bantuan dari masyarakat internasional. SRSG meminta Menteri Pertahanan Indonesia, Mahfud M.D., untuk mengendalikan setiap “ekstremis” dan menghentikan serangan milisi ke Timor Timur oleh milisi yang berpangkalan di Indonesia. Menteri Pertahanan mengatakan bahwa tentara maupun polisi Indonesia tidak terlibat mendukung kelompok-kelompok milisi di Timor Barat.

3 April UNTAET, Bank Dunia, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme – UNDP) menandatangani satu perjanjian hibah sebesar $ 499.000 untuk proyek penciptaan lapangan kerja bagi golongan masyarakat miskin di Dili.

5 April UNTAET mengumumkan keputusannya untuk menunjuk orang Timor Timur pada posisi-posisi administratif tinggi di dalam pemerintah baru di Dili, yaitu sebagai wakil administrator distrik dan wakil kepala departemen. SRSG mengumumkan pembentukan Dewan Penasehat Distrik untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk menyuarakan pandangannya mengenai semua persoalan penting.

11 April Panglima Pasukan UNTAET dan Komandan Tentara Nasional Indonesia di Timor Barat menandatangani Memorandum Kesepahaman mengenai keamanan, lintas perbatasan, pengembalian pengungsi, dan bantuan kemanusiaan di sepanjang perbatasan antara Timor Timur dan Timor Barat. Memorandum Kesepahaman menegaskan Memorandum 12 Januari, menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak diperbolehkan untuk membawa senjata melintasi perbatasan dan menegaskan bahwa kedua pihak sepakat bekerjasama untuk melaporkan dan menyelidiki insiden di perbatasan.

28 April Dinas Pos Timor-Leste mulai beroperasi.

12 Mei Pengadilan Distrik Dili membuka sidang terbuka pertamanya.

19 Mei Lebih dari delapan puluh orang dipastikan meninggal, sebagian besar dari mereka pengungsi Timor Timur, dalam banjir besar yang melanda Timor Barat. Sekitar 21.000 orang diperkirakan meninggalkan rumah, 16.000 di antaranya berasal dari 21 kamp pengungsi Timor Timur di Kabuapaten Belu di Timor Barat bagian tenggara.

30 Mei Pada pembukaan Konferensi tentang Rekonstruksi Timor Timur yang diadakan di Dili, UNTAET menyarankan satu periode pemerintahan bersama antara UNTAET dan Timor Timur sebelum pengalihan kekuasaan penuh.

279 7 Juni UNTAET dan Bank Dunia menandatangani hibah sebesar $ 12,7 juta untuk membantu memperbaiki sektor kesehatan Timor Timur .

8 Juni SRSG dan Xanana Gusmão bertemu dengan Gubernur Timor Barat untuk membahas bagaimana mempercepat pemulangan pengungsi dan meningkatkan perdagangan di pulau Timor.

20 Juni UNHCR dan organisasi-organisasi bantuan lainnya menghentikan kegiatan di tiga kamp pengungsi di dekat Kupang, menyusul apa yang digambarkan sebagai insiden keamanan yang serius ancaman dan intimidasi terhadap staf mereka.

21 Juni UNTAET dan CNRT menyepakati satu struktur dan komposisi baru untuk Dewan Konsultasi Nasional (National Consultative Council – NCC). NCC yang baru diperluas ini akan beranggotakan 33 orang. Para anggota meliputi 13 wakil distrik, tujuh wakil dari CNRT, dan tiga wakil dari kelompok-kelompok politik lainnya. Anggota-anggota lainnya mewakili kelompok pemuda, kelompok perempuan, organisasi non-pemerintah, serta komunitas Katolik, Protestan dan Muslim, asosiasi profesional dan petani, gerakan buruh, dan komunitas bisnis. Semua anggota termasuk ketua NCC adalah orang Timor Timur .

23 Juni Di Lisbon, komunitas donor menjanjikan kelanjutan dukungan untuk rekonstruksi Timor Timur dan administrasi pemerintah baru Timor Timur, dan mengesahkan satu program kerja untuk pembangunan Wilayah itu hingga Desember 2000. Para donor mengisyaratkan dukungan mereka untuk menutup kekurangan pembiayaan sejumlah $ 16 juta untuk tahun anggaran selanjutnya.

12 Juli NCC mengesahkan satu regulasi menetapkan satu Kabinet Transisi yang terdiri dari empat orang Timor Timur dan empat orang dari UNTAET. Sekretaris Jenderal menunjuk Letnan Jenderal Boonsrang Niumpradit dari Muangthai sebagai Panglima Pasukan unsur militer UNTAET mulai tanggal 19 Juli 2000. Lima puluh orang lulusan pertama Akademi Kepolisian Timor Timur secara resmi melaksanakan tugasnya sebagai petugas polisi.

17 Juli Kabinet Transisi mengadakan rapat pertamanya di Dili.

24 Juli Seorang prajurit UNTAET dari kontingen Selandia Baru terbunuh menyusul tembak-menembak dengan satu kelompok bersenjata di dekat perbatasan dengan Timor Barat. Ini kematian pertama yang terkait dengan pertempuran seorang penjaga perdamaian PBB di Timor Timur.

27 Juli Pada pertemuan di Indonesia antara SRSG, Panglima Pasukan UNTAET, dan Komandan TNI di Timor Barat, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, disepakati pembentukan satu komite ad hoc bersama yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia dan pasukan penjaga perdamaian PBB, untuk menyelidiki pembunuhan terhadap prajurit UNTAET pada tanggal 24 Juli.

280

Timor Timur 1999 Kejahatan terhadap Umat Manusia 31 Juli UNTAET meresmikan program pelatihan diplomatik Timor Timur pertama di Dili.

3 Agustus Dewan Keamanan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar bekerjasama erat dengan PBB untuk mengakhiri serangan lintas batas dari Timor Barat dan melucuti milisi yang masih beroperasi di wilayah perbatasan.

10 Agustus Seorang prajurit UNTAET dari kontingen Nepal terbunuh dalam tembakmenembak dengan milisi di Suai dekat perbatasan dengan Timor Barat.

23 Agustus Satu delegasi tingkat tinggi Indonesia memberikan penjelasan kepada SRSG tentang kebijakan baru Pemerintah Indonesia mengenai pengungsi dan mengatakan bahwa kamp-kamp pengungsi di Timor Barat akan ditutup dalam waktu tiga sampai enam bulan dengan koordinasi dengan Perserikatan BangsaBangsa.

25 Agustus Hukuman pidana pertama di Timor Timur dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik Dili.

6 September Tiga orang staf UNHCR dibunuh di Atambua, Timor Barat, menyusul serangan yang dilakukan oleh milisi bersenjata terhadap kantor UNHCR.

8 September Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 1319 yang mendesak “bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah segera, dalam pemenuhan tanggungjawabnya, melucuti dan membubarkan segera milisi, memulihkan hukum dan ketertiban di wilayah-wilayah yang terkena di Timor Barat, menjamin keselamatan dan keamanan di kamp-kamp pengungsi dan untuk para pekerja kemanusiaan, serta mencegah peny erangan lintas batas ke wilayah Timor Timur ”.

12 September Kabinet Transisi Timor Timur meny etujui pembentukan Angkatan Pertahanan Timor Timur (East Timor Defence Force – ETDF) dengan bekas prajurit Falintil menjadi kekuatan inti berkekuatan 3.000 orang.

23 Oktober Presiden CNRT Xanana Gusmão dipilih menjadi ketua Dewan Nasional (National Council – NC) Timor Timur, satu badan pendahulu parlemen Timor Timur.

10 November Satu delegasi Dewan Keamanan mengunjungi Timor Barat dan Timor Timur untuk membahas pelaksanaan resolusi 1272, yang memberi mandat kepada UNTAET untuk mempersiapkan Timor Timur menuju kemerdekaan. Di Timor Barat, delegasi meninjau pelaksanaan resolusi 1319, khususnya perlunya melucuti dan membubarkan kelompok-kelompok milisi dan pemulangan pengungsi ke Timor Timur.

15 November Universitas Nasional Timor Lorosae dibuka.

1 Desember Surat dakwaan pertama terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan berat di Timor Timur disampaikan kepada Pengadilan Distrik Dili.

281 11 Desember Surat dakwaan pertama yang berisi dakwaan “kejahatan terhadap umat manusia” yang dilakukan di Timor Timur diajukan ke pengadilan.

13 Desember Kabinet Transisi Timor Timur menyepakati satu usulan untuk membentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi.

2001 3 Januari Tentara Nasional Indonesia dan pasukan perdamaian PBB sepakat untuk melancarkan operasi keamanan bersama di sepanjang perbatasan Timor Timur dan provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia, di Timor Barat.

17 Januari Kabinet Transisi Timor Timur menyetujui rancangan regulasi-regulasi mengenai pendirian angkatan pertahanan untuk Timor Timur dan mengenai pendaftaran partai-partai politik.

31 Januari Melalui Resolusi 1338 (2001) Dew an Keamanan memperpanjang mandat UNTAET hingga 31 Januari 2002.

1 Februari Pada satu upacara di Aileu yang menandai peralihan Falintil menjadi Angkatan Pertahanan Timor Timur, Panglima Falintil Taur Matan Ruak ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Pertahanan, dengan pangkat Brigadir Jenderal.

16 Maret SRSG mengumumkan bahwa pemilihan umum demokratis yang pertama di Timor Timur akan diadakan tanggal 30 Agustus 2001, setelah penandatangan Regulasi tentang Pemilihan Umum Majelis Konstituante.

17 Maret UNTAET memulai pendaftaran penduduk Timor Timur, satu langkah penting ke arah penyelenggaraan pemilihan umum pertama anggota Majelis Konstituante.

4 Mei Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum enam orang antara 10 dan 20 bulan penjara atas peran mereka dalam pembunuhan terhadap tiga orang staf UNHCR di Atambua, Timor Barat, tanggal 6 September 2000. Sekretaris Jenderal Kofi Annan menyebut hukuman yang ringan itu sebagai “tanggapan yang sama sekali tidak bisa diterima.”

7 Mei Pendaftaran partai politik dan kandidat independen untuk pemilihan umum anggota Majelis Konstituante dimulai.

9 Juni Organisasi payung perlawanan Timor Timur, CNRT, dibubarkan untuk membuka jalan bagi berbagai partai politik untuk ambil bagian dalam pemilihan umum mendatang.

23 Juni Pendaftaran penduduk berakhir dengan angka 778.998 orang Timor Timur yang terdaftar dan diberi kartu identitas sementara.

282

Timor Timur 1999 Kejahatan terhadap Umat Manusia 28 Juni SRSG memberikan pidato kenegaraan yang pertama di hadapan Dewan Nasional Timor Timur, dengan memberikan laporan yang rinci dan mendalam tentang kerja dan kemajuan yang dicapai, tantangan-tantangan yang ada di depan, dan kembali menyerukan dibuatnya satu Pakta Kesatuan Nasional.

3 Juli Disepakati satu P engaturan antara Administrasi Transisi Timor Timur dan Pemerintah Australia yang memberikan 90 persen pendapatan dari cadangan gas dan minyak di Laut Timor kepada Timor Timur.

30 Agustus Ratusan ribu orang Timor Timur menuju ke tempat pemungutan suara untuk memilih para anggota Majelis Konstituante, dalam pemilihan umum demokratis Timor Timur yang pertama.

6 September Fretilin dinyatakan sebagai partai pemenang, dengan meraih 57,3% suara, dalam pemilihan umum Majelis Konstituante Timor Timur.

20 September Dua puluh empat orang anggota Dewan Menteri Pemerintah Transisi Kedua Timor Timur disumpah di hadapan masyarakat luas di Dili. Dewan yang baru ini menggantikan Kabinet Transisi.

22 Oktober Ketua Majelis Konstituante Francisco Guterres menandatangani satu resolusi mengadopsi rekomendasi majelis agar UNTAET menyerahkan kedaulatan kepada lembaga-lembaga pemerintah Timor Timur terpilih pada tanggal 20 Mei 2002.

26 Oktober Batalyon pertama Angkatan Pertahanan Timor Timur resmi dilantik.

31 Oktober Dewan Keamanan mendukung rekomendasi Sekretaris Jenderal Kofi Annan agar PBB melanjutkan perannya di Timor Timur setelah kemerdekaan wilayah itu tahun berikutnya, dengan menegaskan bahwa penarikan mundur yang terlalu dini kehadiran internasional akan dapat menimbulkan destabilisasi pada sejumlah bidang penting.

26 November UNTAET memulai pengurangan kekuatan militer yang telah dijadwalkan. SRSG menyambut kedatangan di Timor Timur Komisaris Polisi Sipil UNTAET yang baru Peter Miller yang berasal dari Kanada.

30 November Majelis Konstituante menyetujui struktur umum rancangan pertama Konstitusi Timor Timur.

11 Desember Putusan bersalah yang pertama untuk kejahatan terhadap umat manusia dijatuhkan oleh Panel Kejahatan Berat Dili.

283 13 Desember Konferensi Donor untuk Timor Timur diadakan di Oslo, Norwegia, berakhir dengan ungkapan penghargaan dari negara-negara yang berpartisipasi pada kemajuan Timor Timur dan perlunya memelihara momentum kemajuan yang telah dicapai sejauh ini.

2002 31 Januari Dewan Keamanan secara bulat menerima resolusi 1392 (2002) yang memperpanjang mandat UNTAET sampai 20 Mei 2002. Majelis Konstituante memilih untuk mengubah dirinya menjadi parlemen pertama Timor Timur setelah persetujuan akhir Konstitusi.

18 Februari Jaksa penuntut internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mendakwa 17 orang milisi dan anggota Tentara Nasional Indonesia untuk kejahatan terhadap umat manusia yang diduga dilakukan pada tahun 1999.

7 Maret Seorang anggota milisi pro-integrasi dinyatakan bersalah membunuh seorang anggota pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Juli 2000 dan dihukum enam tahun penjara oleh satu pengadilan Indonesia.

22 Maret Majelis Konstituante Timor Timur menandatangani pemberlakuan Konstitusi pertama Timor Timur.

14 April Pemilihan presiden Timor Timur diselenggarakan. Francisco Xavier do Amaral dan Xanana Gusmão menjadi calon.

17 April Xanana Gusmão diumumkan sebagai Presiden terpilih Timor Timur setelah memenangkan 82,7% suara dalam pemilihan umum presiden.

20 Mei Timor Timur menjadi negara merdeka.

284


285

Catatan tentang Sumber

Kecuali sedikit perkecualian, dokumen-dokumen yang dikutip dalam laporan ini disimpan dalam arsip tertutup milik badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan pemerintah, dan organisasi-organisasi non-pemerintah. Kumpulan dokumen yang paling penting adalah milik: i) Unit Hak Asasi Manusia (Human Rights Unit – HRU) UNMISET di Dili; ii) Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit – SCU) di Kantor Jaksa Agung Timor-Leste; dan iii) organisasi hak asasi manusia Yayasan HAK. Penulis beruntung karena diberi izin untuk mempelajari berkas-berkas dari semua koleksi tersebut untuk keperluan penyusunan laporan ini. Untuk memudahkan pencarian kembali di masa mendatang dokumen-dokumen yang dikutip, asal-usul dari setiap dokumen dicantumkan pada setiap referensi, bersama dengan nomor dokumen yang bersangkutan. Jadi, dokumen-dokumen yang berasal dari Human Rights Unit (HRU) ditulis sebagai ‘Koleksi HRU, Doc. #X;’ yang berasal dari Serious Crimes Unit ditulis sebagai ‘Koleksi SCU, Doc. #X;’ dan yang berasal dari Yayasan HAK ditulis sebagai ‘Koleksi Yayasan HAK, Doc. #X.” Beberapa bagian dari laporan ini berdasarkan pada karya-karya penulis yang telah diterbitkan. Pembahasan tentang militer Indonesia pada Bab 2 diambil dari: “Indonesia – On a New Course?” Muthiah Alagappa (penyunting), Coercion and Governance: The Declining Political Role of the Military in Asia, Stanford: Stanford University Press, 2001, halaman 226-256. Beberapa bagian dari Bab 4 dan banyak bagian dari Bab 5 bersumber dari “The Fruitless Search for a Smoking Gun: Tracing the Origins of Violence in East Timor,” dalam Freek Columbijn dan J. Thomas Lindblad (penyunting), Roots of Violence in Indonesia, Leiden: KITLV Press, 2002, halaman 243-276. Pembahasan tentang sejarah milisi dalam Bab 6, walaupun dengan beberapa revisi, pada dasarnya diambil dari: “People’s War: Militias in East Timor and Indonesia,” South East Asia Research, 9, 3, halaman 271-318. Dalam Bab 10, studi kasus 10.6 dan 10.7 merupakan versi yang sedikit direvisi dari laporan internal yang disusun oleh penulis sebagai Pejabat Urusan Politik UNAMET pada tahun 1999. Beberapa bagian dari Bab 12 diambil dari: “If You Leave Us Here, We Will Die,” dalam Nicolaus Mills dan Kira Brunner (penyunting), The New Killing Fields: Massacre and the Politics of Intervention, New York: Basic Books, halaman 159-183.

286


Geoffrey Robinson adalah seorang Guru Besar Madya dan Wakil Kepala Urusan Pasca Sarjana pada Jurusan Sejarah, University of California, Los Angeles (UCLA). Ia mendapatkan BA dari McGill University dan Ph.D dari Cornell University. Ia menulis The Dark Side of Paradise:Political Violence in Bali (Cornell University Press, 1995) dan sejumlah tulisan akademis mengenai sejarah dan politik Indonesia dan Timor Timur. Dalam kurun waktu 1989-1994 ia bekerja pada kantor pusat Amnesty International di London, memimpin penelitian dan menulis sejumlah laporan utama mengenai Indonesia, Timor Timur, dan Filipina. Sejak Juni sampai November 1999, ia bekerja sebagai Pejabat Urusan Politik pada Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNAMET).

287

Perkumpulan HAK (Hukum, Hak Asasi, dan Keadilan) didirikan pada 20 Agustus 1996 sebagai organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia di Timor Timur yang pada waktu itu diduduki oleh Indonesia. Dengan kegiatan awal memberikan bantuan hukum kepada tahanan dan narapidana politik, HAK berkembang secara bertahap dengan program dukungan kepada keluarga tahanan dan narapidana politik, pemantauan dan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia, kampanye hak asasi manusia, dan pemberian bantuan kemanusiaan kepada pengungsi pada 1999-2000. Setelah kemerdekaan Timor-Leste, HAK melanjutkan kerja untuk hak asasi manusia dengan memberikan perhatian pada bagaimana negara Timor-Leste menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia atas dasar prinsip-prinsip keadilan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, disingkat ELSAM adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan BangsaBangsa. nobodycorp. 2006

TIMOR TIMUR 1999 KEJAHATAN TERHADAP UMAT MANUSIA

Recommend Documents