TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BUPATI DOMPU,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU, Menimbang

: a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka perlu ditetapkan kembali peraturan mengenai tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389); 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

2004 Nomor 125,

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaiman telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu

1

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Dompu; 2. Bupati adalah Bupati Dompu; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Dompu; 4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Dompu; 5. Kepala desa adalah Kepala desa dalam Kabupaten Dompu; 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan

Badan

Permusyawaratan Desa

dalam mengatur

dan

mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala desa;


2

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 11. Panitia adalah panitia yang menyelenggarakan seluruh proses pencalonan dan pemilihan Kepala desa dalam Kabupaten Dompu; 12. Pemilihan adalah seluruh rangkaian proses mulai dari pencalonan, penjaringan, penjaringan bakal calon kepala desa, penetapan calon kepala desa, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih; 13. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia dalam mencari bakal calon kepala desa; 15. Penyaringan adalah upaya seleksi terhadap bakal calon kepala desa untuk ditetapkan menjadi Calon kepala desa; 16. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan oleh panitia ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa; 17. Calon adalah bakal calon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai Calon kepala desa dengan Keputusan BPD; 18. Calon terpilih dalam calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara; 19. Pemilih adalah penduduk desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya yang tercantum dalam daftar pemilih atau daftar pemilih tambahan; 20. Daftar pemilih adalah daftar nama penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk memilih yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, diketahui oleh Ketua BPD dan disahkan oleh Camat; 21. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih susulan yang ditetapkan setelah daftar pemilih disahkan; 22. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan sikap pemilihnya.

BAB II PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 (1)

BPD memberitahukan kepada Kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2)

BPD memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala desa.

(3)

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

(4)

Pemilihan Kepala desa dilakukan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.


3

Pasal 3 (1)

Bagi Kepala desa yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus mengundurkan diri dari jabatannya paling lama dua bulan sejak menerima surat pemberitahuan dari BPD.

(2)

Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

(3)

Bupati memproses permohonan dan memberi persetujuan pengunduran diri Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima permohonan pengunduran diri.

(4)

Apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak di keluarkan maka permohonan tersebut dianggap diterima.

BAB III PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4 (1)

Untuk memproses pencalonan dan pemilihan Kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa 2 (dua) orang, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita masing-masing 1 (satu) orang ditambah Ketua BPD.

(2)

Panitia Pemilihan dimaksud Ayat (1) terdiri dari ketua BPD sebagai ketua panitia, sekretaris desa sebagai sekretaris panitia, kaur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita sebagai bendahara dan anggota panitia berdasarkan musyawarah panitia.

(3)

Panitia tidak diperkenankan menjadi calon kepala desa.

(4)

Jika panitia ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.

(5)

Panitia pemilihan berjumlah 7 orang.

(6)

Susunan kepanitiaan sebagaimana ayat (5) terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; d. 4 orang anggota.

(7)

Susunan kepanitiaan sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.

(8)

Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan Bakal Calon yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala desa kepada BPD.

BAB IV Tugas Panitia Pemilihan


4

Pasal 5 (1)

Panitia pemilihan Kepala desa mempunyai tugas : a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan; b. Menetapkan Calon kepala desa dari Bakal Calon yang memenuhi persyaratan; c. Menyelenggarakan Pemilihan Kepala desa; d. Menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala desa berjalan aman dan tertib. e. Membentuk kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); f.

Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pemilihan Kepala desa kepada BPD pada akhir masa jabatan.

(2)

Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan / atau berhalangan dalam panitia pemilihan, maka digantikan oleh unsur anggota panitia pemilihan lainnya berdasarkan keputusan BPD.

(3)

Biaya pemilihan Kepala desa dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber pada sumbangan yang sah dan tidak mengikat dan bantuan dari APBD Kabupaten.

(4)

Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan

seminimal

mungkin

dalam

batas-batas

yang

wajar

sesuai

dengan

kemampuan dan diberikan secara profesional.

BAB V PANITIA PENGAWAS

Pasal 6 (1)

Pemerintah Kabupaten membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala desa.

(2)

Panitia pengawas pemilihan kepala desa terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, DPRD, dan Pemerintah Kecamatan.

(3)

Susunan dan keanggotaan panitia pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4)

Panitia pengawas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh tahapan kegiatan pemilihan Kepala desa; b. Melakukan langkah koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengamankan pelaksanaan pemilihan Kepala desa; c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.

(5)

Panitia pengawasan pemilihan kepala desa bertanggungjawab kepada Bupati.


5

Pasal 7 (1)

Pemerintah kecamatan membentuk panitia peneliti pemilihan kepala desa.

(2)

Susunan dan keanggotaan panitia peneliti pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.

(3)

Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : a. Melakukan monitoring terhadap seluruh tahapan kegiatan pemilihan Kepala desa; b. Melakukan pembinaan baik administrasi maupun tehnik pelaksanaan pemilihan Kepala desa; c. Menfasilitasi kesepakatan para calon kepala desa untuk mengamankan jalannya pemilihan Kepala desa.

BAB VI HAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 8 (1)

Setiap warga negara penduduk desa mempunyai hak memilih dalam pemilihan kepala desa.

(2)

Syarat untuk memperoleh hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP. b. Tidak dicabut hak pilihnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. c. Pada hari pemungutan suara sudah mencapai usia 17 tahun atau telah pernah nikah; d. Tidak hilang ingatan (gila).

Pasal 9 (1)

Yang menjadi calon kepala desa yang akan dipilih adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah; c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat; d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima tahun); e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; f.

Berkelakuan baik dengan dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

g. Sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan oleh Surat keterangan Dokter Pemerintah;


6

h. Terdaftar sebagai

peduduk desa setempat

dan bertempat tinggal

di desa

bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak putus-putus; i.

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukum paling singkat 5 tahun;

j.

Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan; l.

Calon kepala desa khusus yang beragama Islam harus bisa membaca AlQur’an;

m. Beristri / bersuami tidak lebih dari satu dan dibuktikan dengan akte nikah; n. Istri/suami Calon kepala desa harus bisa membaca dan menulis; o. Istri / suami Calon kepala desa khusus yang beragama Islam harus bisa membaca AlQur’an; p. Calon kepala desa harus mengenal desa dan dikenal masyarakat.

Pasal 10 Pegawai Negeri, TNI dan Polri dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa setelah mendapat izin tertulis dari atasan.

Pasal 11 (1)

Calon kepala desa harus lebih dari satu orang.

(2)

Apabila calon kepala desa hanya satu orang yang meemnuhi syarat, maka panitia membuka kembali kesempatan tahap kedua bagi bakal calon lainnya untuk mendaftarkan diri.

(3)

Untuk pendaftran bakal calon lainnya, panitia membuka kembali kesempatan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengumuman hasil penetapan calon tetap tahap pertama.

BAB VII ASAS PEMILIHAN

Pasal 12

Pemilihan Kepala desa dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB VIII TAHAPAN-TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN


7

Bagian Pertama Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 13

(1)

Panitia mengumumkan kepada masyarakat Desa tentang rencana pemilihan Kepala desa.

(2)

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan sejak terbentuknya panitia oleh BPD.

Pasal 14

(1)

Panitia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat Desa yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

(2)

Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), selama 7 hari sejak dikeluarkan pengumuman.

(3)

Panitia menerima, meneliti dan menguji persyaratan bakal calon kepala desa selambatlambatnya 14 hari.

(4)

Bakal calon yang memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai calon kepala desa dan dimuat dalam berita acara penetapan calon kepala desa.

(5)

Panitia menetapkan calon kepala desa untuk selanjutnya diumumkan di tempat yang strategis yang mudah dibaca dan diketahui oleh masyarakat di wilayah Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pendaftaran Pemilih

Pasal 15 (1)

Dalam jangka waktu yang ditetapkan, panitia melakukan pendaftaran penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

(2)

Hasil pendaftaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai pemilih sementara yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia disahkan oleh Camat.


8

yang diketahui oleh BPD dan

(3)

Daftar pemilih sebagaimana yang dimaksud ayat 2, diumumkan melalui papan pengumuman atau tempat yang strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat sekurang-kurang selama 7 hari sejak dikeluarkan pengumuman.

(4)

Apabila setelah diumumkan masih terdapat penduduk yang memenuhi persyaratan memilih tetapi belum terdaftar sebagai pemilih, maka panitia melakukan iventaris untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan batas waktu 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(5)

Daftar pemilihan tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (4), ditandatangani oleh ketua panitia, diketahui oleh Ketua BPD dan disahkan oleh Camat.

(6)

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan setelah dikoreksi, panitia menetapkan sebagai pemilih tetap.

(7)

Daftar pemilih tetap ditandatangani oleh ketua panitia diketahui oleh ketua BPD dan disahkan oleh Camat.

(8)

Satu hari sebelum pemungutan suara panitia mengumumkan daftar pemilih tetap melalui papan pemungutan atau tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Undian Nomor Urut Calon

Pasal 16

(1)

Undian nomor urut calon kepala desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dihadiri oleh calon yang disaksikan oleh Ketua BPD dan Camat.

(2)

Undian nomor urut sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pemungutan suara.

(3)

Nomor urut calon merupakan identitas calon pada pemungutan suara.

Bagian Keempat Pengadaan dan Pendistribusian Logistik

Pasal 17

(1)

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa panitia diwajibkan untuk menyiapkan logistik pemilihan.

(2)

Logistik pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu : a. Kartu Suara; b. Kotak Suara;


9

c. Kartu Pemilih; d. Alat Lainnya yang diperlukan. (3)

Kartu suara sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat nomor urut dan foto calon sesuai dengan kesepakatan.

(4)

Pengadaan kartu suara oleh panitia dengan menunjuk perusahan percetakan lokal dengan mengetahui BPD.

(5)

Penunjukan perusahaan pengadaan kartu suara disertai dengan berita acara jumlah kartu suara yang dicetak dan harga.

(6)

Kartu suara sebagaimana dimaksud ayat (5), dibuat sebanyak jumlah pemilih ditambah 10%.

Pasal 18 Pendistribusian logistik pemilihan Kepala desa dilakukan sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagain Kelima Kampanye

Pasal 19 (1)

Calon kepala desa diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye pada waktu yang ditentukan oleh Panitia.

(2)

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh calon dan tim sukses.

(3)

Kampanye sebagaimana yang dimaksud ayat (1), (2), berupa kampanye alat peraga dan tatap muka.

(4)

Materi kampanye yang disampaikan oleh calon atau tim sukses memuat program kerja yang akan dilaksanakan selama menjabat sebagai Kepala desa.

(5)

Kampanye dilakukan selama 3 (Tiga) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 20 Dalam pelaksanaan kampanye calon atau tim sukses dilarang : a. Menjatuhkan atau menjelekkan calon lain;


10

b. Memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau barang kepada pemilih; c. Menyelenggarakan arak-arakan kendaraan bermotor; d. Melakukan profokasi sehingga mengganggu ketertiban umum.

Bagain Keenam Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 21 (1)

Pemungutan suara pemilihan kepala desa dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari.

(2)

Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan dan mengetahui BPD.

(3)

Penetapan hari pelaksanaan pemungutan suara dilaporkan kepada Bupati melalui camat sekurang-kurangnya satu hari sebelum hari pelaksanaan.

(4)

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari kerja.

(5)

Pemilihan Kepala desa dilaksanakan dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 22 Untuk menjamin objektifitas, transparansi pada saat pemungutan dan perhitungan suara, calon dapat menunjuk saksi untuk ditempatkan di tiap-tiap TPS.

Pasal 23 (1)

Untuk kelancaran tugas panitia sudah berada di tempat pemungutan suara (TPS) selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

(2)

Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara serentak dimulai pada jam 07.00 Wita dan berakhir pada 14.00 Wita.

(3)

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia membuka kotak suara dengan memperlihatkan di muka umum atau di hadapan saksi para calon untuk meyakinkan kotak suara dalam keadaan kosong.

(4)

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, panitia wajib menghitung jumlah kertas suara yang disesuaikan dengan jumlah pemilih di TPS yang bersangkutan.

Pasal 24 (1)

Untuk dapat menggunakan hak pilih, setiap pemilih wajib menunjukan surat panggilan pada panitia.

(2)

Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan pada siapapun.

(3)

Pemberian hak pilih dilakukan ditempat pemungutan suara yang telah ditentukan.

(4)

Dalam hal memilih tidak dapat hadir ditempat pemungutan suara karena ada halangan tetap, atas dasar kesepakatan panitia, para calon dan persetujuan BPD, pemberian suara


11

dapat dilakukan dirumah pemilih, dengan disaksikan oleh Panitia, wakil/kuasa calon dan aparat keamanan. (5)

Apabila waktu pelaksanaan pemungutan suara telah selesai, dan jika masih ada pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya, maka hak pilihnya dinyatakan gugur.

Pasal 25 Untuk menentukan sah atau tidaknya pemberian suara pada kertas suara ditetapkan dengan keputusan Panitia.

Bagian Ketujuh Penghitungan Suara

Pasal 26

(1)

Setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir, panitia melakukan perhitungan suara yang bersifat terbuka untuk umum.

(2)

Sebelum penghitungan suara dimulai panitia wajib menghitung kembali jumlah kertas suara.

(3)

Saksi yang menjadi wakil/kuasa para calon wajib mencatat hasil perhitungan suara;

(4)

Hasil perhitungan suara dimuat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan diketahui oleh Saksi yang menjadi wakil/kuasa para calon.

(5)

Calon yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai calon terpilih dengan keputusan BPD berdasarkan laporan panitia pemilihan kepala desa.

(6)

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 27 (1)

Jika dalam perhitungan suara terdapat calon yang memperoleh jumlah suara yang sama, maka panitia melakukan pemungutan suara ulang.

(2)

Pemungutan suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

(3)

Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah diumumkan hasil pemungutan suara tahap pertama.


12

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES ’ Pasal 28 (1)

Apabila muncul masalah atau sengketa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa maka penyelesaiannya dilakukan oleh Panitia.

(2)

Jika masalah tidak dapat diselesaikan oleh panitia, maka diselesaikan oleh tim arbitrase terdiri dari Asisten Administrasi Pemerintahan dan Aparatur, Unsur Komisi I DPRD, Unsur Camat, Unsur BPD dan kepala desa.

(3)

Tim arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1), di bentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29 (1)

Pengajuan sengketa pilkades hanya dilakukan oleh calon kepala desa.

(2)

Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya menyangkut pelanggaraan pada perhitungan suara dan penetapan hasil.

(3)

Pelangaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : a. Penggembungan suara; b. Politik uang (money politic); c. Pembatalan suara; d. Penyalah gunaan wewenang.

(4)

Calon yang mengajukan keberatan harus disertai bukti-bukti pelanggaran.

(5)

Pengajuan sengketa oleh calon kepada tim arbitrase selambat-lambatnya 7 (hari) setelah pemungutan suara.

(6)

Apabila sengketa pemilihan Kepala desa tidak dapat diselesaikan oleh tim arbitrase maka diselesaikan melalui proses hukum di Pengadilan sesuai kopensinya.

(7)

Pengadilan sebagaimana ayat (6) menyelesaikan sengketa, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diajukan atau diterimannya pengaduan dan laporan tertulis dari calon kepala desa peserta pemilihan Kepala desa.

(8)

Keputusan tim arbitrase bersifat final.

(9)

Segala akibat pembiayaan atas kerja tim arbitrase dibebankan pada APBD pada bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu. Pasal 30


13

(1)

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan teryata terbukti terjadi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ayat (3), maka Bupati membatalkan hasil pemilihan kepala desa.

(2)

Pembatalan hasil pilkades ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian pertama Pengesahan

Pasal 31

(1)

Panitia menyampaikan hasil pemilihan calon kepala desa terpilih yang disertai dengan berita acara pemilihan kepada BPD.

(2)

Selambat-lambalnya 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil pemilihan calon kepala desa, BPD menerbitkan keputusan penetapan calon kepala desa terpilih.

(3)

BPD mengajukan penetapan kepala desa terpilih yang disertai dengan berita acara pemilihan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan.

(4)

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima keputusan BPD tentang penetapan kepala desa terpilih, Bupati mengeluaran keputusan tentang pengesahan kepala desa terpilih.

(5)

Petikan keputusan Bupati tentang pengesahan kepala desa terpilih dan petikan keputusan BPD tentang penetapan calon terpilih diberikan kepada calon kepala desa terpilih.

Bagian kedua Pelantikan Kepala desa

Pasal 32 (1)

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, setelah menerima keputusan Bupati tentang pengesahan calon kepala desa terpilih, maka kepala desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

(2)

Pelantikan kepala desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan kecuali ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan Bupati.


14

(3)

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 33

(1)

Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih diwajibkan mengangkat sumpah atau janji jabatan kepala desa dihadapan pejabat yang melantik.

(2)

Naskah Sumpah atau Janji kepala desa adalah sebagai berikut: ”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan negara kesatuan RI”

(3)

Tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji termasuk serah terima jabatan Kepala desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB XI BIAYA PELAKSANAAN PILKADES

Pasal 34 (1)

Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa dibebankan kepada APBDes.

(2)

Apabila pemerintah desa belum dapat membentuk APBDes, maka biaya pemilihan Kepala desa akan dibebankan pada APBD.

BAB XII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 35 (1)

Kepala desa diberhentikan oleh Bupati asal usul BPD karena : a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Diberhentikan.

(2)

Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;


15

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala desa; d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala desa; dan/atau f. (3)

Melanggar larangan bagi Kepala desa.

Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, b dan ayat (2) huruf, a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

(4)

Usul pemberhentian Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e,dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

(5)

Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6)

Setelah dilakukan

pemberhentian Kepala desa sebagaimana yang dimaksud ayat (5),

Bupati mengangkat pejabat kepala desa. (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat kepala desa diatur dengan Peraturan/ Keputusan Bupati.

BAB XIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 36 (1)

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melalui tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(3)

Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 37


16

(1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud ayat pasal 36 ayat (1) dan pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akkhir masa jabatan. (2)

Apabila Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala desa yang bersangkutan. Pasal 38

Apabila Kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 39 Apabila Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengangkat pejabat kepala desa

dengan tugas pokok menyelenggarakan

pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 40 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 41 (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau acaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan menggunakan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak 5.000.000.-(lima juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan haknya atau memilih calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak


17

sah diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak 5.000.000.-(lima juta rupiah). (3) Setiap orang yang pada waktu pemilihan kepala desa sengaja mengaku sebagai warga desa yang bersangkutan sehingga akibat pengakuannya menyebabkan dia dapat memberikan hak pilihnya diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2.000.000.-(dua juta rupiah). (4) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemilihan Kepala desa diancam dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 1.000.000.-(satu juta rupiah). (5) Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan hasil perhitungan suara atau berita acara hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Kepala desa yang menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XV PENUTUP

Pasal 43

Pada saat peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


18

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu pada tanggal

2010 BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu pada tanggal

2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. ZAENAL ARIFIN HIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN


19

NOMOR :

TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BUPATI DOMPU,

Recommend Documents