MENTER I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SAI-'NAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR
278
jKMK.01j2012
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN KOORDINATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
bahwa dalam .rangka memberikan pelayanan Inforrnas Publik dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintal Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaar Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelol Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kernenteriar Keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman " dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusai Menteri Keuangan tentang Pejabat Pengelola Informas Dan Dokumentasi Dan Koordinator Pejabat Pengelol . Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungai Kementerian Keuangan;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentan; Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negar: Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5149); 2.
Keputusan
Presiden Nomor 56jP Tahun :2010;
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184jPMK.01j201( tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementeria Keuangan;
I
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TEN' ANG PEJABA' PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASr' DA. I KOORDINATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DA I DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIA I KEUANGAN.
PERTAMA
Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentas i yang selanjutnya disingkat PPID, pada masing-rnasing un t eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagaima 1. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida c terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
;
! MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEDUA
Menetapkan PPID Sekretariat Jenderal sebagai Koordinat If Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yar g selanjutnya disebut Koordinator PPID, di lingkungs n Kementerian Keuangan.
KETIGA
PPID dan Koordinator PPID sebagaimana dimaksud dala Diktum PERTAMAdan Diktum KEDUA bertanggung jaws 1: kepada Atasan PPID.
KEEMPAT
Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETICA bertanggung jawab kepada Menteri.
KELIMA
PPID bertugas melakukan: 1. penetapan pelaksanaan 2.
3.
prosedur operasional dalam tugas dan kewenangan PPID;
rangl a
Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yar tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publ sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundan udangan mengenai Keterbukaan Inforrnasi Publik, ats yang disebut sebagai Informasi Publik yar dikecualikan;
g k j-
u g
penetapan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualiks n perubahannya, dengan persetujuan Atass n PPID;
dany atau
4.
penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijaks n yang diambil guna memenuhi hak setiap orang at s Informasi Publik;
5.
penghitaman atau pengaburan dikecualikan beserta alasannya;
6.
pembuatan, pemeliharaan, dan / atau Daftar Informasi Publik secara berkala;
7.
pengkoordinasian
Informasi
Publik yar g pemutakhirs n
dalam rangka:
a. pengumpulan Informasi Publik pada masing-masir g unit eselon I; b. pemberian pelayanan Informasi Publik yar g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perature n perundang- undangan; c. pendataan Informasi Publik yang dikuasai 01< h masing-masing unit eselon I, dalam rangl a pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informa 3) Publik; d. pengembangan kapasitas pejabat fungsio 1 dan Zatau petugas informasi dalam rangl a peningkatan kualitas layanan Informasi Publik; dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
e. pemberian alasan tertulis atas pengecualiar Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; 8.
penyampaian laporan layanan Informasi Publik kepada: a. Atasan PPID setiap bulan; dan b. Koordinator PPID setiap bulan anggaran berikutnya dan/ atau apabila diperlukan.
,Januari tahur sewaktu-wakti
KEENAM
PPID bertanggungjawab melakukan penyediaan penyimpanan, pendokumentasian, pe ayanan, dar pengamanan Informasi Publik.
KETUJUH
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlimaksud dalarr Diktum KELIMA dan tanggung jawab sebagaimans dimaksud dalam Diktum KEENAM,PPID berwenang: 1. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasul Informasi Publik yang dikecualikan dan / atau rahasia dengan disertai alasan dan pemberitahuan tentang hal dan tata cara bagi Pemohon Inforrnasi Publik untul mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan 2.
KEDELAPAN
menugaskan pejabat fungsional darr/ atau petugas informasi untuk membuat, memelihara, darr/ atat memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala.
Koordinator PPID bertugas: 1. mengkoordinasi, mengharmonisasi, dan memfasilitas seluruh PPID di lingkungan Kementerian Keuangan; dan 2.
menyampaikan laporan layanan tahunan kepada Komis Informasi dan salinan laporan layanan tahunan kepads Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Keputusan ditetapkan.
KESEMBILAN
Menteri
im
mulai
berlaku
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan 1.
Sekretaris Jenderal, para Kepale /Ketua Badan, Inspektur Kementerian Keuangan;
pada
tanggs 1
kepada:
Direktur Jendera, Jenderal di lingkunga
2.
Pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan;
3.
PPID di lingkungan Kementerian Keuangan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal3 Agustus 2012 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
21001
1
ยท LAMPlRAN
MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 278 /KMKI/2012 TENTANt PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DA DOKUMENTASI DAN KOORDINATO PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DA DOKUMENTASI DI LINGKUNGA KEMENTERIAN KEUANGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NO.
UNIT
JABATAN
1.
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi
2.
Sekretaris
3.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat .Jenderal Pajak
4.
Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
Direktorat
5.
Sekretaris
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
6.
Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
Direktorat
Jenderal
Kekayaan Negara
7.
Sekretaris
Direktorat
J enderal
Direktorat
Jenderal
Perimbangan
8.
Sekretaris
Direktorat
J enderal
Direktorat
Jenderal
Pengelolaan
9.
Sekretaris
Inspektorat
10.
Sekretaris
Badan
Bapepam dan Lembaga Keuangan
11.
Sekretaris
Badan
Badan Kebijakan Fiskal
12.
Sekretaris
Badan
Badan Pendidikan
Direktorat
Direktorat
dan
J enderal
J enderal
J enderal
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UM
Sekretariat
Direktorat
Inspektorat
Jenderal
Jenderal
Anggaran
Bea dan C kai
Jenderal
Keuangan Utang
Jenderal
dan Pelatihan
Keuangan
MENTERI KEUANG1\N REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D.W. MARTO'IVARDOJO
