TENT AKA NASIONAL INDONESIA

TENT AKA

N ASIO N A L

IN DO NESIA

P e rp tJ B fa \a n iCmvs-?: i ^ U n ’i V t r j A a s I i<jn c 3

V tk a ltm

Tftl. Vcrirun; ^ N o. R e g is tra r:

jjy

TENTARA

N A S I O N A L I N D O N E S IA

II

oleh : Djenderal A.H. Nasution

Pencrbic

SERULING MASA Djakarta 19 6 8

DAFTAR

1S I halaman

A.

Kata Pengantar

7

B. 1.

1

^2

Persoalan-persoalan jang pokok dalam TRI

9

Pertentangan antara Politik dan Strategi

49

3.

Tentara Nasional Indonesia

79

4.

Reorganisasi & Rasionalisasi (1)

123

5.


177

6.


233

C.

G am b ar-G am b ar

D.

Larppiran

(antara hal 258 — 259) 259

3

P a iif lim a B e sar D je n d r a l S o e d irm a r4i k e m b a l i <] r i n i e l i k . s a n a k a n tu gas m ilite r ja n g r o c r u p a k a n p o k o k p e r d j u a n g a n d a la m P e ra n g K e m e r d e k a a n k e I I

Naskah TENTARA N A SIO N A L IN D O N ESIA (T N I) I. II dan 111 jang ditulis antara taliun2 1953 — 1956. T N I I tclah dua kali tcrbit, scdang TNI III sudah siap untuk ditjetak. Seperti discbut diatas, bahwa naskah T N I itu ditulis pada masa liberialisnic. Scperti kita kctahui kcmudian masa liberalismc itu diachiri dengan D ckrit Presidcn pada tanggal 5 D juli 1959. Namun. naskah T N I tcrsebut sania sekali tidak nicngalami pcrobalian isi, karena titik tolak, titik pandangan dart kewadjiban scrta tudjuan ABR 1/TN I jang digambarkan pcngarang adalah atas dasar Pantjasila — U U D 1945. Karena memang pada masa liberal ismc iiu A B R I/T N I selalu mengemukakan gagasan untuk kembali pada U U D 1945 sebagai satu sjarat muUak untuk mcngatasi kcsukaran2 dalam negara dan dengan demikian diharapkan bctrsatunja potcnsi nasional untuk Ampcra. Karena „Kcwadjibaii A B R I/T N I sebagai tulang punggung Negara selamanja liar us te(ap niempcrkuai dan imcmpcnahankan kemerdekaan dan kedaulata n \ *) A B R I/T N I baik sebagai alat sosial-revolusi maupun sebagai alat Hankam N asional adalah tetap mendjadi tulang punggung Negara, ’’jang tidak mengenal menjesah kepada siapapun jang akan mendjadjah Negara/Bangsa Indonesia.” * ). Dalam pada itu pada ..Sedjarah Perdjuangan N asional dibidang Bciscndjata” (1 9 6 4 ) telah dimuat Paris.iwa Pemberontakari PKI — Madiun dan persiapan2 RI terutama mengenai bidang H ankam dalam anenghadapi Perang Kemerdekaan, Kedua. Dalam buku TNI II ini dimuat djuga hal2 itu dengan maksud untuk membawa pentbatja pada suatu pengortian rentotati kedjadian dari Perang Kemerdekaan Pertaina. persiapan2 dalam mcnghadapi Perang Kemcrdekaan Kedua dan penumpasan Pemberontakan PKI—Madiun (1 9 4 8 ). Djakarta. 1964 ^

Penjusan,

drs mocla marboen •) A m a n a t P a n g lim a B e s a r Djenderal Su< lirm an

1 P ersoalan2 jang

-

pokok.

clalam T R I. JL * idalam Republik ada dua pcndapat jang bertentangan tentang posisi scrta tugat TRI dalam perdjoangan chususnja dan dalam ne gara umumnja. Jang satu, jaitu pihak pemerintah, menganggap TRI sebagai alat pemerintah belaka, jang berupa alat teknis untuk dipergunakan oleh pcmerintah. Pihak lain, terutama kalangan badan-badan perdjoangan, memand'ang tentara itu sebagai bagian jang vital, jang hidup, daripada negara. Mereka menganggap tentara terutama sebagai alat rakjat jang berevolusi, atau pendeknja alat revolusi. Banjak dari mereka jang bahkan mengandjurkan adanja pomerintahan rak jat dan tentara. Dalam djurusan ini dapat kita ikuti pikiran dari pihak Persatuan Perdjoangan, jang senantiasa memulihkan piltiran pada perdjoangan rak jat bersendjata setjara semesta. Dapat kita sadari isi dari konsep-konsep jang golongan ini adjukan. Djuga dalam !konsep-konsep peristiwa 3 Djuli, jang dibuat oleh Moh. Yamin dkk. kita batja pula :

2. Atas desakan rak jat dan tentara dalam tingkatan kedua revolusi Indonesia, jang berdjoang untuk membela seluruh rak jat dan seluruh kepulauan dibawan kedaulatan negara Republik Indonesia atas kemerdekaan seratus prosen m aka kami Presiden RepuM a k l u m a t 110.

blik Indonesia pada hari ini memperhentikan seluruh kementerian Negara Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Jogjakarta, 3 Juli 1946 Presiden Republik Indonesia. Maklumat 110 . 3 : Atas desakan rakjat dan tentara dalam tingkatan kedua revolusi Indonesia jang berdjoang untuk mem bela seluruh rakjat dan seluruh kepulauan Indonesia dibawah lingkungan kedaulatan negara Republik Indonesia atas kemerdekaan seratus prosen dan berhubung dengan seluruh rakjat dan seluruh kepulauan dalam bahaja perang, maka kami Presiden Republik Indonesia menjerahkan kekuasaan rakjat jang ditangan kami jang berkenan dengan pembelaan dan pengawasan negara kepada Panglima Besar angkatan darat, laut dan udara ber-sama2 dengan m arkasnja, dan jang berkenaan dengan pimpinan politik, sosial dan ekonomi kepada dewan pimpinan politik. Anggota dewan pimpinan politik dan kementerian jang baru dengan segera akan diumumkan. Jogjakarta, 3 Juli 1946 Presiden Republik Indonesia. Mengenai tentara dan politik oleh Tan Malaka dituiis dalam ..Gerpolek” (Gerilja, Politik dan ekonomi) hal. 24, 25, 26: ’ 6. Memperbedakan siasat perang dengan politik. Perang adalah kelandjutan politik. Apabila pertikaian politik antara negara dengan negara, antara satu bangsa tertindas dengan bangsa pendjadjah, atau antara satu kelas tertindas dengan kelas penindas tiada dapat lagi diselesaikan dengan djalan damai, maka peranglah jang akan mendiadi hakim. J

Pcranglah jang akan menentukan siapa jang benar dan siapa jang salah. Dalam hal ini dunia mengang gap, jang menang peranglah pihak jang benar. Tetapi siasat perang harus dibedakan dengan nolitik. Oleh sesuatu negara-merdeka, maka kalimat diatas ini biasanja ditafsirkan, baliwa djanganlah perbedaan paliam politik dimasukkan kedalam tentara. Tegasnja djanganlah pertjektjokan antara partai-kolot (Konserpatip), Partai Liberal atau Demokratis, Partai Sosialis atau Kominis dan lain-lain ditarik-tarik pula kedalam ketentaraan. Petuah jang biasa dipakai berbunji : ..Tentara itu tiada berpolitik”. Oleh Keiser Wilhelm II, ketika meletusnja perang dunia kesatu, petuah itu dilaksanakan dengan utjapan : „Saja tak mengenal partai! Saja tjuma mengenal orang Djerman.” Kedua petuah tersebut bermaksud supaja tentara tjuma memikirkan soal pertempuran sadja. I'ak usanlah tentara itu memikirkan garis politik negaranja. Serahkan sadjalah urusan politik itu kepada para ahli politik. Selain daripada tafsiran diatas, maka ada pula tafsiran jang lain. Jaitu: bedakanlah urusan jang semata-mata urusan politik (dalam arti bentuk dan kewadjiban sesuatu pemerintahan) dengan urusan perang semata-mata. Tegasnja pula: Bedakanlah soal garis politik serta tjara bagaimana mendapatkan makanan, pakaian dan sendjata untuk tentara itu dengan tjara bagai mana mengatasi musuh dalam pembelaan serta ponjerangan. , Kedua tafsiran dari negara-merdeka tepsebut dia tas mendapat tjorak lain bagi sesuatu masjarakat jang sedang berevolusi. Bukankah pula sesuatu negara-merdeka itu sudali mempunjai kepastian tentang soal daerah dan batas, soal kebangsaan kewargaan dan djumlah penduduk, serta soal bentuk dan kewadjiban pemerintahnja

dan lain-lain itu ? Dan bukanlah sebaliknja sesuatu bangsa atau kelas jang berevolusi itu, djustru sedang memperdjoangkan m asjarakat dan negara itu, jakni memperdjoangkan daerah batas, w arga penduduk serta bentuk dan kevvadjiban pem erintah dan lain-lain itu? ' Memangnja ada persamaan, tetapi ada pula perbcdaan bagi sesuatu negara-merdeka dan bagi se suatu miasjarakat-berdjoang berhubung dengan kedua tafsiran diatas tadi. Masjarakat-berdjoang dan negara-perang memang nja keduanja sama-sama membedakan urusan po litik dengan kevvadjiban tentara. Tegasnja ialah, bahwa, keduanja itu haruslah sama- membedakan urusan menentukan garis politik dan tjara bagaimana mendapatkan makanan, pakaian dan sendjata bagi tentara dengan siasat membela dan menjerang. Tetapi berbeda dengan sesuatu negara-merdeka, maka bagi bangsa dan kelas berdjoang (seperti kila sekarang) memangnja politik, dalam arti paham-idcologi, itulah jang seharusnja mendjadi otak-djantung, atau kejakinan-tekadnja sesuatu tentara rak jat, tentara murba, tentara bambu-runtjing. Bangsa atau kelas-berdjoang itu, jang bersendjata serba sederhana itu, djustru harus mempunjai ten tara jang berpaham, ber-ideoiogi, berkejakinan-politik. Paham, ideologi dan politik kebangsaan atau politik keproletaran itulah sendjata tentara-kem erdekaan jang nomor satu! Begitulah dimasa revolusi Bordjuis di Prantjis (1789) dan demikian pula halnja dimasa revolusi Bordjuis dan Proletaris di Rusia (1917) ! Sang gerilja jang berpolitik djelas-tegas itu berkewadjiban, berusaha sekeras-kerasnja mempengaruhi paham pasukannja, serta rakjat disekitarnja, sambil berusaha m endapatkan semua kebutuhan hidup dan pertempuran bagi pasukannja. Pasukan dan

rakjjat berdjoang buat kemerdekaan itu, harus mengerti dan setudlju dengan isi) kemerdekaan itu ! Memangnja djuga sang gerilja membedakan dan memisahkan siasat perang dengan politik. Berhubung dengan itu, maka dibelakangnja pula organisasi kepradjuritan dengan organisasi politik dan ekonomi. Tetapi (seperti djuga bagi negara-mcrdeka tadi), maka organisasi politik dan tentara itu bekerdja-sama dimana tentara berada dibawah pengavvasan (super vision)-^^ politik ! ....................... Dikalangan tentara sendiri, apalagi dikalangan lasjkar-lasjkar, bagian jang terbesar tjondong kepada idee bahwa tentara itu bukanlah alat pemerintah begitu sadja, melainkan adalah alat perdjoangan jang hidup. Panglima Besar Sudirman berkali-kali mengam anatkan: Tentara bukan alat mati tapi alat jang hidup. Disiplin tentara bukanlah disiplin kadaver, melainkan disiplin jang berdjiwa. Dan Panglima Be sar kita tidaklah memantangi persoalan politik ne gara, melainkan beliau mengeluarkan suaranja dan bergaul rapat dengan kaum politik. bahkan tempotempo beliau mendjadi djuru tengah. Posisi lasjkar-lasjkar atau badan-badan perdjo angan adalah sebagai tenaga politik dan militer sekaligus, karena mereka menganut perdjoangan rakjat bersendjata, perdjoangan rakjat semesta. Memang sulit menempatkan TRI se-mata- set>agai alat teknis dalam tangan pemerintah, mengingat sifatnja sebagai tentara revolusi dan tentara rakjat, jang lahir dengan serta-merta tanpa tuntunan dari pemerintah. Sedjarah TRI ini menundjukkan suasana terombang-ambing, karena ketjondongan kaum poli tik serta ahli-' hukum kepada kelaziman dizaman Belanda, bahwa tentara Knil itu adalah semata-mata alat teknis dari pemerintah. Sebaliknja peladjaranpeladjaran dari leKtur mengenai perang di Rusia. Yu goslavia, Tiongkok dan sebagainja jang digemari

dewasa itu, memberi tjontoh lain, jang de fakto terdjadi pula dalam negara kita dimasa taraf-taraf pertaina dari kelahiran Republik. Djuga pemimpin-pemimpin Islam bergiat membuat Hisbullah dan Sabilillahnja jang merupakan massa jang mempierdjoangkan ideologi setjara ketentaraan. Ketika revolusi sosial di Sumatera Timur berkobar, niula-mula panglima A. Tahir bersikap tidak liendak bertjam pur-tangan, karena dianggapnja bahwa hal itu adalah urusan politik semata-mata. Tapi sesudaii terdjadi kekatjauan-kekatjauan jang tak dapat dipertanggung-djawabkan, dan badan-badan partikelir telah mulai melakukan penangkapan-penangkapan dan penjitaan-penjitaan, maka agar keadaan dapat dikendalikan, panglima A.Tahir memaklumkan ke adaan perang atau berlakunja hukum militer. M enteri Amir Sjarifuddin datang sendiri dan m em batalkan pernjataan divisi itu, dengan dasar juridis bahwa tju ma Presiden jang berhak memaklumkan pernjataan demikian dan pula dengan alasan bahwa tentara tidak boleh mentjampuri urusan sematjam itu. Tjontoh jang lebih tegas terdjadi pada tahun 1946 di Solo seperti jang telah disebut dalam djilid I, ketika terdjadi pertikaian antara Pemerintah dengan ps?rtai2 jang terutama disebabkan oleh keinginan partai-partai agar swapradja dihapuskan. Pada suatu ketika timbul penangkapan-penangkapan atas diri anggotaanggota direktorium, pemerintah daerah dan pemimpin-pemimpin Barisan-Banteng. Pada dewasa itu timbui persoalan, apakah disini telah terdjadi penangkapanpenangkapan ataukah pentjulikan-pentjulikan. Sedjak lahun 1945 sudah biasa bahwa badan-badan perdjoanganpun melakukan psnangkcpan-penangkapan atau penghukuman-penghukuman, seperti terdjadi ditahun 1945 di Tangcrang, Bekasi dan Tjibarusa. Untuk mengatasi keadaan panglima Sutarto men°-ambil inisiatif membentuk „Pem erintahan Rakjat dan tentara”. Maka Kol. Sutarto mengambil tindakan un tuk menguasai seluruh pemerintahan sedjak tanggai

1 Djuni 1946 dengan Maklumat No. 1 jang terkenal. Pada sebelumnja sudah dipahami oleh Panglima Besar Sudirman bahwa betapa perlu dalam tindakantindakamija tentara mengindahkan segi-segi politik. Dengan keinsjafan atas posisi TRI dalam perdjoangan negara jang total dalam membela kemerdekaan, maka Panglima Besar Sudirman mementingkan penelaahan dan pengetahuan tentang situasi jang seluas-luasnja. Oleh karena itu dibentuklah Dewan Penasehat, jang anggota-anggotanja terutama diambil dari kalangan politik, seperti Tirwan, Wachid Hasjim, Bung Tomo dan Muwardi (Pemimpin-pemimpm dari dewan perdjoangan Djawa Barat, Nahdatui Ulama, Barisan Pemberontak RI dan Barisan Banteng RI). Kemudian dewan ini diganti oleh suatu ,,Kabinet” Panglima Besar, dimana duduk anggota2 dari pelbagai aliran. Panglima Besar telah menginstruksikan kepada panglima-panglima divisi supaja membentuk badanbadan jang demikian, akan tetapi tidak semua mengerdjakannja. Dalam soal ini banjak kegiatan dari Suljoadikusumo, bekas menteri Keamanaan Rakjat dari kabinet jang pertama, dan jang mendjabat kepala kehakiman di MBT. Ia diperintahkan pula mempersiapkan pembentukan Dewan Pertimbangan Pang lima Besar. Tapi dewan ini tidak pernah tenvudjud setjara resmi. Pendjabat ini berpendapat, bahwa - berhubung dengan tugas tentara dewasa itu, maka perlulah ditanamkan pengertian politik jang luas. Dalam persiapan itu diusahakannja buat djadi anggota beberapa orang bekas menteri dan pemimpinpemimpin politik, seperti Budhyarto Martoatmodjo, Buntaran Martoatmod'jo — keduanja adalah penasehat Djenderal Major Sudarsono, Panglima Divisi III — Prof. Mr. Supomo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Achmad Subardjo, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Mr. Djody Gondokusumo dan Moch. Saleh. Pertemuan-portemuan telah pernah diadakan tapi pemben-

tukan resmi belum ditetapkan. Atas instruksi Panglima Besar tiap divisi harus mengadakan suatu badan demikian pula. Tapi di Djawa B arat tertjapai tingkatan jang lebih erat, jaitu koordinasi, jang disetudjui antara Dewan P er djoangan Djawa B arat dengan saja dalam rap at diPurw akarta tanggal 18 Djuli 1946. Organisasi tadi terutam a berpengaruh didaerah D jakarta dan Tjirebon. Pemimpinnja jang terkem uka adalah Tirwan dari Tjirebon dan Sutan Akbar serta Nurdin Pasaribu cs. dari Lasjkar R akjat Djawa B arat. Sesudah rapat dapat dikeluarkan maklumat seba gai berik ut: Maklumat Divisi I no. G A. D jakarta. 18 Juli 194G. Dalam rapat antara panglima divisi I, divisi II, wakil m arkas besar tentara (MBT), dan Dewan P er djoangan Djawa B arat dan lain-lain instansi perdjo angan di Purw akarta, telah dapat persetudjuan un tuk membentuk suatu komando dan satu siasat per djoangan buat Djawa Barat. Dibentuk markas besar pertempuran terdiri atas staf divisi I dan dokter; Achmad, St. AM>ar dan Armansjah. Sekarang terwudjud persatuan jang bulat dan sekarang djuga wadjib terwudjud sampai kedaerahdaerah jang seketjil-ketjilnja. Kegentingan telah memuntjak. Tidak ada waktu lagi untuk berbitjara dan berunding ; musuh terus menerus memperluas daerahnja di Djawa B arat. Sekarang djuga sisikan semua urusan lain daripad^ pertahanan. Bersatu clan kerahkan semua tenaga ! Merdeka ! Panglima Divisi I (tt) Djen. Maj. A. H. Nasution. Dalam bckerdja sama itu terdapat perbedaan

pangkal pikiran jang'm enjulitkan, jakni bahwa TRi terikat oleh lcedudukannja sebagai alat negara jang berhirarchi, sedangkan lasjkar adalah sepenuhnju merupaltan tenaga politik dan militer. Ternjata kerdja-sama itu memang masih sulit diwudjudkan, baik karena soal-soal pribadi, maupun karena pandangan-pandangan jang berbeda-beda. Disatu pihak tentara mengutamakan segi militerteknis dengan berpegang kepada status sebagai alat negara, dilain pihak pemimpin-pemimpin perdjoangan menitik beratkan segi politis. Berhubung dengan ha! itu saja diundang pada tanggal 17 Agustus 1946 untuk berapat kembali di Krawang, jang dilakukan dimarkas Biro Perdjoangan. Dalam sedjarah perang-perang kemerdekaan kita lihat tjontoh-tjontoh jang menjatakan, bahwa perdjo angan jang semesta itu adalah tidak mengadakan pemisahan jang tegas menurut hukum, atau subordinasi jang lazim menurut hukum antara politik dan militer. Jang demikian dipraktekkan oleh lasjkarlasjkar kita, sebagai pendjelmaan jang lebih tepat dari perdjoangan bersendjata dari rakjat jang sedang bergolak. Perdjoangan kita telah berkali-kali mengalami ' kerugian dan kebuntuan. karena tiadanja strategi nasional jang selaras, dan karena dalam segala hal terlalu mementingkan segi politik-juridis. Padahal seharusnja ada suatu strategi umum jang diaasarkan atas tudjuan dan kemampuan nasional jang mendjadi induk'daripada strategi militer, politik, dan ekonomi, jaitu suatu strategi jang dihasilkan oleh pertimbangan-pertimbangan militer, politik maupun ekonomi. Sedangkan dimasa perang, politik dan ekonomi seharusnjalah mendukung kepentingan militer. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa pimpinan militer tidak berada dibawah supervisi pimpinan politik. Kupasan-kupasan ini adalah untuk menjatakan bahwa tentara bukanlah buta atau bisu politik, me lainkan bahwa tentara adalah berpolitik, bahwa ten-

tara haruslah mendjadi teras ideologi negara. Pula bahwa pimpinan angkatan perang harus tu ru t menentukan politik negara, karena per'timbanran-pertimbangan strategis mendjadi bagian jang utam a dari penentuan politik nasional, bahkan bahwa dimaea perang pertimbangan-pertimbangan militer ini dikeatnskan. Oleh seb?b itu talc dapat disangkal amanat Panglima Besar Sudirman : „Tentara bukan aJat jang mati, melainkan adalah alat jang hidup. Disiplin teniara bukanlah disiplin mati, melainkan adalah di siplin jang hidup”. Oleh sebab itu pula tak dapat disangkal sikap dan tindakan Panglima Besar Sudir man jang selalu tu rut menjatakan pertimbangan-pertimbangannja dalam menentukan politik negara. Akan tetapi jang demikian itu djangan sampai pula menimbuikan ekses-ekses, karena tiap-tiap jang berlebih-lebihan achirnja merugikan djuga. Ber-kali- dalam BPKNiP dikemukakan oloh pihak PN I dan Masjumi kebsratan- mengenai usaha-usaha politik dalam tentara seperti adanja Pepolit dau sebagainja, jang Ik. 90% diduduki oleh orang-orang Sosialis, sehingga melihat bahaja bahw a angkatan bersendjata. dipengaruhi oleh suatu partai. Lk. 80% dari anggaran belandja negara adalah untuk Kementcrian Pertahanan, jang lebih separuhnja bukan lah untuk pembiajaan langsung bagi TRI, sehingga timbul ketjurigaan-ketjurigaan, kalau-kalau via koraenterian ini diad^kan kegintan dens^n k^kuf'S'^n negara untuk kepentingan „aliran sosialis”. Pendidikan-pendidikan Pepolit, Marxhouse, Asrama RI dan lainlam jang diadakan atas inisiatif Amir Sjarifuddm dkk. tetap m endapat ketjurigaan dari lawan-lawan politiknja, bahkan djuga dari MDT. M enteri Amir senantiasa m engatakan, bahw a kita harus mewudjudkan sistim „pertahanan rakjat tot£l”, dan sebagai konsekwensi dari padanja kita harus mengatur hubungan antara tentara dan rak iat. m aka itu b h S2babnja didirUkan inspektorat Biro Perdjoang on dan lain-lain badan jang bersifat politik. Ia rnen•

tjontoh utjapan Mao Tse Tung, bahwa tentara berada dalam rcikjat seperti ifcan dalaan air. Total people defence adalah tak terpisah dari pada sistim kita ..fighting democracy”, katanja dalam pelbag£i aman at Tentara harus memegang peranan pelopor dalam pelaksanaannja. Oleh karena itu usaha Kementerian Pertahanan dewasa itu, katanja, tidak boleh dipandang sebagai terlalu berbau politis. Maka untuk lebih mcmpsrdalam hal ini ada bîkn j/i dipeladjari dulu masakhnja dari masa taraf-taraf permulaan revolusi kita. Tentara kita mempunjai posisi „de jure” dan ,,de fakto’V (Memindjam istilah-istilah jang sangat ba njak dipergunakan dewasa itu sebagaimana sering dikatakan oleh para pemimpin bahwa perdjoangan kita telah mcntjapai status de fakto, tinggal lagi perdjoangan untuk memperoleh psngakuan de jure dari dunia internasio'nal). . Posisi de fakto dari tentara kita diakibatkan oleli kenjataan pordjoangan jang berakar dalam hakekat perdjoangan revolusi itu sendiri. Untuk memahami itu harus kita sadari kembali perkembangan pada permulaan revolusi. Setelah proklamasi, tidaklah segera dibentuk suatu tentara nasional dan tidaklan pula diproklamirkan bahwa ssmua pegawai negeri mendjadi pegawai R.I. Karena pimpinan negara terus mementingkan diplomasi dengan segala segiecginja jang pohtis-jundis, maka timbullah keraguraguan, sehingga perdjoangan rakjat tidak disalurkan melalui organisasi-organisasi rcsmi dari negara, melainkan tumbuh setjara spontan merupakan gerakan rakjat. Sebelum instansi-instansi pemerintah lain disusun, disjahkan atau digiatkan. KNI dan BKR telah mempunjai kekuasaan sebagai instansi poliux dan militer. dan sebagai orfjanisasi m kiat untuk menegaikkan negara baru. Kekuasaan KNI dan BKR de fakto adalah diatas badan-badan pemerintah, walaupun sebelum 16-17 Oktober nama resminja hanja s p bagai pembantu pemerintah.

Baik dipusat maupun didaerah, dengan melalui KNI - BKR-nja, R akjat telah mengambil tindakantindakan jang mendahului pemerintah. Pengoperan kekuasaan-kekuasaan sipil dan militer sedaerah dan setem pat adalah atas inisiatif KNI - BKR dan terutama rakjat, dii/mana sering kali tidak ada i'nstruksi tuntunan dari pusat, bahkan karena pertim bangan politis-juridis pusat sering seolah-olah m engham bat inisiatif-inisiatif jang spontan itu. Karena inisiatif dan sem angat pemuda-pemuda kita, maka BKR jang semula tjum a dimaksud seba gai bagian dari BPKKP sadja, mengambil w udjuJ sebagai pasukan-pasukan rak jat bersendjata jang merebut kekuasaan militer dari tangan Djepang dan bersama barisan- pemuda lainnja memulai perlawanan bersendjata setjara luas terhadap Serikat. Pemuda mewudjudkan BKR sebagai tentara revolusi. BKR menjusun bataljon-bataljon, mempersendjatainja. memilih kom andan-kom andannja dan banjak sedikitnja mengoper posisi ten tara Djepang jang dahulu dalam negara dan m asjarakat. Sem entara itu kabinet kita belum m engangkat Menferi Pertahanan, belum membentuk markas be sar, belum mengadakan susunan tentara. Baru tanggal 25 September diproklamirkan bahw a semua pegawai negeri djadi pegawai RI dan baru tanggal 3 Oktober diproklamirkan pembentukan T entara Keamanan Rakjat. Dan karena pertim bangan-pertirrbangan jang terlalu dititfk-beratkan kepada diplomasi dan hukum, maka pemerintah memandang be lum periu mendirikan Kementerian Pertahanan, me lainkan tjukup dengan „Kementerian Keamanan Rak ja t”, sadja. Tentara rcvolusi jang bernam a BKR ini pada dasarnja tidak punja liubungan langsung dengan pem o rintah. Pada um um nja BKR m erupakan pasukan ber sendjata dari KNI dan KNI ini adalah pusat tena-d rakjat. KNI m engurus pem biajaannja, dan seterusnja BKR sendirilah jang m engusahakan pem biaiaan dan peralatan untuknja.

PHTA sebagai unsur Tentara Kebangsaan Indonesia. Bun. tunja Operas! Serangaii Djepanf? memaksa Djepang untuk m rnrikut sertakan Rakjat Indonesia dalam Pertahanan/ Ktamanan Indonesia pada chususnja, Asia Timur Kaya pada uniunmja.

Walaupun pemerintah telah mengangkat menteri Keamanan R akjat dan Kepala Staf Umum TKR, namun BKR, jang kemudian mendjadi TKR, memiliii sendiri Panglima Besarnja dan bahkan pula Menteri Pertahanannja. Bolehlah disebut, bahwa BKR - TKR sudah mendjelma dari revolusi rakjat, sebelum ada keputusan dari pemerintah, sebelum ada Kementerian Pertahanan, sebelum ada markas besar dan sebagainja. BKR - TKR sudah melakukan kekuasaan militer kedalam dan melakukan pertempuran-pertempuran terhadap Nica dan Serikat sebelum pemerintah mcmulai langkah-langkahnja kearah ini. Pada taraf ini, apa jang diartikan dengan BKR adalah sekalian pasukan-pasukan pemuda bersendjata, seperti Angkatan Pemuda Indonesia (di Djakarta, Atjeh, dan sebagainja), Pemuda RI (Surabaja, Bandung, Bali, dsb.), Angkatan Muda RI (Semarang), BPRI (Me dan), Pemuda Nasionalis Indonesia (Makasar), PPI (Pontianak) dan lain-lain. Djadi BKR dalam arti jang seluas-luasnja. Dengan ini sernua maka posisi tentara dan badanbadan bersendjata lainnja adalah kuat sekali dalam m asjarakat dan negara, bahkan de fakto dengan po sisi Djenderal Sudirman jang terpilih, jang didukung oleh semua tentara dan badan perdjoangan itu, maka kekuasaan pemerintah terhadap organisasi bersen djata ini adalah minimal sekali. Bahkan organisasi ini, lebih-lebih didaerah-daerah, tidak merasa dipimpin, dipelihara dan dikuasai oleh pemerintah. Ditambah dengan teladan-teladan jang dikenal dan tjontoh-tjontoh asing jang dialami sebelumnja, maka posisi organisasi bersendjata ini adalah lain daripada jang dikehendaki oleh kaum politik jang berkuasa dewasa itu. Maka demikianlah kita telah mengenal posisi tentara Djepang jang tidak berada dibawah kabinet, posisi balatentara Djepang di Indonesia jang menguasai segala-galanja, posisi legercommandaiu Belanda jang mendjadi pembegar nomor dua dalam pemerintahan Hindia Belanda.

Demikian pula posisi de fakto dari organisasi ber sendjata dalam RI kita. Kaum politisi lebih berpegang pada segi-segi juridis dan politis dan ingin melihat tentara ini sebagai alat pemerintah belaka. Me reka mendengung-dengungkan ..tentara tidak berpolitik”, dan sebagainja. Dalam hal ini TKR tidak raenjatakan suara, akan tetapi para pimpinan organisa si ini mencruskan peranannja jang telah dimiliki sr.tjara de fakto. iang tentu sadja meniim pang dari kctentuan ..iuridis” seperti jang dilcehendaki oleh kaum politisi tadi. Memang dalam RI banjak perbedaan antara jang juridis dan jang de fakto. Presiden Sukarno - H atta jang de fakto didukung sebagai „bapak negara”, dikonstitusionil-kan, disimbolkan, oleh KNIP. Dalam praktck maksud BPKNIP ini tidak dialan, dan djika negara berada dalam bahaja. disingkirkanlah kabinet perlementer dan kekuasaan penuh diserahkan kepada Soekarno - H atta. Begitu pula pcsisi Panglima Tertinggi, seoerti jane telah ditetapkan oleh KNIP pada tanggal 1? O ktober 1945. tidak mungkin lain daripada dalam arti simbol belaka, sama halnja seperti posisi R adja Inggeris. Akan tetapi kewibawaan Panglima Tertinggi itu terasa ada dan m adiu kedepan. diika kabinet perlementer menghadapi konflik-konflik intern i*ng gav/at atau dj.ka hendak memerintahkan cease-fire. Begitu nnla p~sisi de fakto rlnri Dionderal Sudirman dan Urin Sumohardjo adalah terlalu kuat b a d pemerintah. Seharusnja, m enurut pandangan politis dan m ridis mereka hanialah m erupakan alat-alat belaka dari Menteri Pertahanan untuk m elaksanakan perm tah-perintahnja. Mereka seharusnja diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Akan tetapi niatania kedudukan Panglima Besar tidnklah demikian Mereka mempunjai kekuasaan do fakto sendiri. Sebenarnja ura:an2 dan tindakan- M enteri Amir Sjarifuddin sendiri adalah bcrbeda dari pada adjaran* ..tenbra tidak fcerpoLtik”.

Menteri inilah jang membawa pendidikan politik kedalam tentara, malahan s^nsrti jane: dikemukakan oleh pihak oposisi dalam KNIP — menteri ini hendak ma;n monopoli untuk kepentingan partainja sendiri sadja. Dan menteri mendjelaskan pula dalam BPKNTP, bahwa sekali kita menganut idee „pertahanan rakjat total”, maka konsekwensinja ialan, bahwa kita lak dapat mengasingkan tentara dari politik. dan antara larn seringkali pula dalam rapat-rapat tentara oleh beliau ditjontoh andjuran Mao Tse Tung, bahwa hubungan tentara dengan rakjat adalah sebagai „ikan dalam air”. Bajk kita bahas soal pertahanan rakjat ini lebih dahulu setjara lepas dari perkembangan-perkembangan politik dalam negeri kita dewasa itu. Djika dua negara berperang maka bukan hanja kedua belah pihak angkatan bersendjata jang ber perang, melainkan penerangan telah mendiadi l^bili luas dan lebih dalam. Peperangan dewasa ini meminta sifat jang semests, seantero rakiat ba'k harta dan tenaganja tersedia untuk dikerahkan buat mentjapai kemenangan. Semua sumber-sumber jang tersedia harus dipergunakan. Untuk mengalahkan bangsa lawan, bukan sadja harus dibinasakan angkatan bersendjatanja, malahan harus demikian pula semua susunan dan lembaga po litik dan sosial ekonominja. Perang dewasa ini bergolak sekaligus disektor militer, politik, psychologis dan sosial-ekonomis. Maka sifat serangan adalah se m es^. demikian pula i»ng diserang menggunakan pertahanan rakjat semesta. Angkatan bersendjata tidak dapat menjelamatkan kemenangan parang djika front politik, ekonomi, sosial dan psychologis tidak tjukup kuat buat menundjangnja dan mengimbangi malah melebihi musuh. Oleh karena itu pimpinan perang bukan lagi tju ma pimpinan militer, melainkan pimpinan pergolakan rakjat jang total. Akan tetapi djanganlah dikelirukan, bahwa perang itu tidak lagi ditentukan

oleh hasil pertarungan kedua angkatan bersendjata. Sesungguhnja kekalahan musuh baru terdjadi, kalau angkatan perangnja kalah. Akan tetapi buat kemenangan angkatan perang itu adalah sjarat m utlak - keteguhan front politik, psychologis, sosial dan ekonomis. Maka seantero lapangan kehidupan rak jat turut dalam pergolakan, dalam hubungan peperangan jang semesta. Lebih hebat lagi tekanan kepada „kesemestaan” ini, djika perang itu adalah pemberontakan kemerde kaan, jang l&zimnija berudjung-tombakkan perang gerilja, seperti jang mendjadi tugas kita dimasa jang lampau. Tidaklah mungkin tenaga bersendjata dalam perdjoangan demikian tjum a sebagai alat technis belaka, jang buta serta bisu politik seperti jang diteladankan oleh negara- kolonial dan negara- polisi. Kita berdjoang, apalagi bergerilja, bukanlah karena perintah madjikan, melainkan karena ideologi belaka. Karena itu Panglima Besar kita senantiasa mengadjarkan : Bukan disiplin bangikai, melainkan disiplin jang hidup, bukan alat jang mati, melainkan alat jang berrtjiwa. Perdjoangan kita, perdjoangan nasional, baik di masa daman maupun dimasa perang, adalah m enurut satu politik nasional, jang mempunjai segi-segi polilik, militer dan ekonomis. Politik itu haruslah dihasilkan oleh pertim bangan-pertimbangan politik, strategis dan ekonomis sepenuhnja. Kelirulah pimpinan negara jang mementingkan segi-segi politis-juridis atau diplom atisnja sadja. K ita alami korban-korban dan kerugian-kerugian perdjoangan nasional karena kurang dihargai, bahkan dikorbankan segi-segi strategis untuk kepentingan diplomasi sadja, seperti ketidak-tegasan dimasa proklam asi untuk m em proklam irkan P eta djadi ten ta ra nasional, seperti pengorbanan kemenangan-kem enangan bersendjata pada portem puran Surabaja iang pertam a sehingga mem ungkinkan bentjana 10 Nopember, dan sebagainja.

Oleh karena itu pimpinan angkatan bersendjata seharusnja turut didengar sepenuhnja dalam menentukan politik negai'a, dan dimasa perang suara mere ka mendjadi pangkal dan dasar pertimbangan seluruhnja. Oleh sebab hal tahadi maka pimpinan militer turut menentukan haluan negara dan politik nasional. Pcrtimbangan-pertimbangan strategi mendjadi salah satu pertimbangan jang penting untuk menentukan po litik nasional. Kita telah mengalami kerugian-kerugian, bahkan kekalahan-kekalahan serta kegagalankegagalan sedjak saat proklamasi, karena pimpinan negara mengabaikan pertimbangan - pertimbangan strategis. Kelirulah negara jang mebisukan pertimbangan-pertimbangan militer. Dalam sedjarah kita berikutnja akan kita buktikan pula, betapa pada suatu waktu jang genting pim pinan militer meneruskan kendali atau kemudi nega ra, setelah para pemimpin politik ditawani oleh Belanda. Dan sedjarah perang dunia jang kedua meriwajatkan, bahwa pada masa perang pemimpin-pemimpai militerlah jang menentukan haluan. Presiden Roosevtelt beserta kepala staf Angkatan Darat dan Lautnja, PM Churchill dengan kepala-kepala staf Angkatan Darat, Laut dan Udaranja, bahkan PM Stalin langsung mendjadi djenderal besar-panglima tertinggi. Pada perundingan2 Tiga Besar hadir kepala2 negara dengan kepala2 stafnja dan tidak kelihatan menteri2-nja. J>esungguhnja dimasa perang tudjuan jang satu hanjalah mengalahkan musuh dan tugas itu dipikulkan kepada pimpinan angkatan perang. Segala jang lain diperbantukan kepadanja. Pimpinan perang jang semesta itu memang berarti pimpinan perang militer jang tak terpisah dari pimpinan perang politis, ekonomis, psychologis, dan sebagainja. Perang itu adalah satu usaha dari satu bangsa untuk mentjapai satu tudjuan jang njata, jakni me-

ngalahkan musuh. Siasat perang itu pada hakekatnja adalah satn. sinsat militer. siasat politik. siasat nsvchologis, sedangkan siasEt ekonomis, semuanja adalah segi-segi dari jang satu itu djuga. Karena itu tiadalah siasat militer jang terpisah sendiri, tiadalah siasat politik jang terpisah sendiri, tiadalah siasa't psychologis jang temisah sendiri dan tiadalah siasat sosialekonomis jang terpisah sendiri. Untuk dapat mevvudjudkan hal demikian perluIah suatu pimpinan jang total pula, jang m enurut pengalaman-pengalaman sedjarah, harus berada da lam satu tangan. Dimasa dahulukala radjalah jang memegang pimpinan semesta itu. Tapi dalam perang dunia jang baru lalu kita lihatlah pelbagai ketatanegarran mewudjudkan hal demikian pula. Perang rakjat semesta Russia dipimpin oleh M arsekal J.V. Staiin selaku perdana menteri, merangkap pnmimpin parta’, merangkap panglima tertinggi. Nazi Djerman menjelenggarekan perang rakjat semestanja dengan pim pinan semesta Adolf Hitler, selaku kepala pem erintah, p'mivnan partai dan panglima tertine®i. Pim p;nan demikian di InggerLs dipegang oleh Winston Chur* chill selaku perdana menteri, merangkap m enteri Perlahnnan iang de fakto diadi panglima tertinggi dan ketua gabungan kepala2 staf. Perang Amerika dipjmp n oleh F.D. Boo-evelt selaku presiden-perdana menteri merangkap panglima tertinggi, jang langsung memimpin kepala-kepala staf. Mereka adalah sekaligus pemimpin politik, pem'mpin m iliter, dan se.erusnja. Mereka tidak hanja setjara simbolis mernimpin perang rakjat semesta. melainkan riil dan aktif Dengan deirrkian dapatlah mereka mengkoordinir dan menjruukan segala sektor peperangan militer-pohtik-psychologis-sosial-ekonomis, buat m entiapa. tudjuan perang. Dan dengan demik;an S a duahsme dalam pimpinan dapat ditjegah. Undang 2 Dasar Republik jang asli fnvr»irinr«o el 1915) djuga mencntukan d e J d k f a n d m a n a d S '

an Presjden-Perdana M onteri-P angltoaT ^ in^ S:

pusatkan dalam satu tangan. Keadaan bahaja, jang menentukan hidup atau matinja negara, memaksakan ketotalan jang sedemikian, dan meminta supaja pimpinan perang itu bukan tjuma konstitusionil dan eimbolis. melainkan adalah riil dan aktif selaku pim pinan politik-militer-psychologis-sosial-ekonomis. Dan setiap kali negara kita berada dalam bahaja, dimana parlemen masih dapat bersidang, seperti dalam menghadapi peristiwa 3 Diuli dan peristiwa Madiun. mpka parlemen menjerahkan kekuasaan penuh kepada Ke pala Negara. Lazimlah bangsa berbuat demikian, memusatkan se?ala pimp'nan pado putjuk pimpinan jang tertinggi, ajika bahaja sedang mengantjam* hidup atau matinja negara. Demikianlah terdjadi pemusatan total dalam suatu peperangan jang biasa, dimana putjuk p'tmpinan nasional mas;lh dapat berhubungan langsung dengan daerah-daerahnja dan tentara-tentaranja. Dalam perang gerilja, dalam daerah-daerah jang diduduki oleh musuh, atau kalau seluruh wilajah diduduki oleh musuh karena telah petjah perlawanan jang teratur, maka desentralisasi pimpinan harus dilakukan. Perang gerilja dilakukan setjara regional. Perang rakjat semesta dilakukan setjara regional, hanja diarahkan dan dikoordinir oleh pimpinan nasio nal („Pokok2 Gerilja”, Kol. A. H. Nasution). Maka tepat sekali utjapan Presiden kita ditahun 1947 ketika Belanda memutar-balikkan ..Linggardjati” dan mengantjam dengan perang, bahwa beliau akan memimpin sendiri gerilja rakjat jang maha hebat. ’’Total People Defense adalah tak terpisah dari pada sistim kita fighting democracy”, kata menteri Amir dahulu. „01eh karena itu usaha2 Kementerian Pertahanan tidak boleh dipandang terlalu bersifat politis”. (Sidang BPKNIP pada achir 1947). Akan tetapi harus kita akui, bahwa pemerintah dewaso itu tidak tjukup konsekwen menjelenggarakannja, dengan membahas terasnja sedalam-dalam-

nja. K arena itu pada achirnja sistim ketentaraan kita jang ada itu harus dirobah pula. Organisasi didalam seharusnja m engikuti kebutuhan perang itu setjara hakiki, bukan setjara hukum sadja. K arena siasat kabinet2 kita sedjak kabinet Sukar no sampai kabinet-kabinet Sjahrir, Amir dan seterusnja senantiasa m engutam akan diplomasi, dan dengan demikian m em entingkan segi-segi juridis, m aka berbitjaralah badan-badan perdjoangan: „Pem erintah berdiplomasi, rakjat bertem pur. Tentara berdiplomasi dan barisan rakjat m enggem pur”. Berita-berita pertem puran dewasa itu adalah selalu m enjebut „barisan rakiat” bertem pur di Anu, dan tidak disebut „tentara”. Karena siasat diplomasi itulah pula, katanja, harus tetap ada lasjkar-lasjkar. Inilah pula djalan fikiran Djenderal Mustopo dalam kegiatannja m em bantu pembentukan Biro Perdjoangan dalam panitia besar reorganisasi tahun 1946. Bahkan seorang pemimpin lasjkar berkata : T entara resm i m ungkin pada suatu waktu berkapitulasi, akan tetapi ra k ja t akan terus berdjoang! Hal jang aneh ini diakibatkan oleh siasat perdjo angan negara dewasa itu jang menekankan segi-segi diplomasi dan hukum internasional. Pada hakekatnja tjara-tjara itu adalah seperti tjara burung onta jang menimbulkan banjak kesulitan dan kegagalan. Seharusnja „perang rakjat semesta” dan ’’fight ing democracy” itu m enjesuaikan siasat, organisasi dan pimpinan perdjoangan setjara objektif m enuru: tugas-tugas jang dihadapi, dengan pimpinan perang jang satu dan tegas seperti jang diteladankan oleh ncgara-negara jang berperang dimasa jang lalu, dan dengan siasat perdjoangan jang satu dan bulat se tjara semesta atas dasar mem pertahankan proklamasi, untuk mana faktor2 politik dan strategis pada taraf2 pertam a lebih kuat pada pihak kita dari pada musuh. Organisasi angkatan bersendjata kita jang bersifat dualistis, jaitu sebagian bertindak sebagai ten-

tara resmi jang berdiplomasi, dan jang lainnja seba gai tentara tidak resmi jang bertempur, adalah tidak tepat. Seharusnja hanja ada satu organisasi bersen djata jang mendjadi penuntun dan pelopor perlawanan rak jat bersendjata dibawah pimpinan satu markas besar. Setjara objektif harus diadakan susunan unsur-unsur sebagai berikut: a. tentara garis kesatu jang berisi pasukanpasukan regulair; b. tentara garis kedua jang berisi pasukanterritorial, daerah demi daerah ; c. organisasi partisan rakjat jang bergerilja desa demi desa, distrik demi distrik dan kota demi kota; d. pertahanan sipil dalam arti jang se-luas2nja untuk mendjamin tegaknja de fakto R.I. Pendeknja, sekali lagi, hanja satu sistim dengan satu pimpinan. Pimpinan itu harus didesentralisir berhubung sulitnja perhubungan, baik karena keadaan geografis maupun karena kekurangan alat-alat teknis. Satuan2 itu harus dapat bertempur baik setjara „tentara” (regulair) maupun setjara gerilja rakjat, tiap kali tergantung kepada masing2 keadaan jang memaksakannja. Pikiran ini telah pernah diadjukan kepada markas besar dalam tahun 1946, akan tetapi hal ini tidak mungkin diperhatikan sepenuhnja oleh atasan jang bertanggung-djawab karena petjah-belahnja kekuas^ an dipusat, antara markas besar, menteri, DPN, Biro Perdjoangan, Dewan Kelasjkaran Pusat, dan scbagainja. Karena kepahitan praktek pertahanan rakjat itu maka atas desakan-desakan pihak tentara dan dacrah-daerah dibuatlah Peraturan Lasjkar dan Barisan, Peraturan Pertahanan Rakjat, dan lain-lain, jang merupakan hasil usaha maximum dalam konstellasi politik dewasa itu.

Maklumat Menteri Pertalianan Oktober 1946 • Koordinasi Perdjoangan * U ntuk m enjelenggarakan koordinasi dan pemusatan pimpinan perdjoangan Menteri Pertahanan menetapican sebagai berikuc : K esatu : a. Dipusat didirikan Dewan Kelasjkaran Pusat jang dipimpin oleh pimpinan umum Biro Per djoangan P usat dan terdiri dari ketua putjuk pimpinan lasjkar-lasjkar jang kekuatannja sekurang-kurangnja satu resimen. b. D idaerah-daerah didirikan Dewan Kelasjkaran Daerah jang dipimpin oleh pemimpin Biro Per djoangan o aeran uan tercliri dari ketua-ketua Lasjkar - lasjkar Perdjoangan Daerah, jang kekuatannja sekurang-lcurangnja satu kompi. c. Ditiap-tiap fro nt jang dianggap penting didi rikan m arkas pertem puran jang diketuai oleh opsir tertinggi ditem pat itu dan pemimpin Bi ro Perdjoangan ditem pat itu sebagai wakilnja serta dibantu oleh suatu staf jang terdiri dari opsir ten tara dan pemimpin lasjkar sebanjak diperlukan. Kedua : U ntuk memimpin dan m engurus seluruh perdjo angan jang ditudjukan kepada daerah Indonesia lu ar D jaw a dan Sum atera sehingga dapat dibentu k dasar untuk ketentaraan negara (darat, laut dan u dara), didirikan Dewan K elasjkaran Seberan g jang dipimpin oleh pemimpin umum iro Perdjoangan P usat dan terdiri dari ketlfa^ e^ putjuk pim pinan lasjk ar Kalimantan, lawesi, lasjk ar M aluku dan lasjkar un a J • K etiga: a. Dewan K elasjk aran Daerah tunduk lcepada pim pinan Dewan K elasjkaran P usat.

b. Dewan Kelasjkaran Pusat, Dewan Kelasjkaran beberang dan m arkas pertempuran tunduk kapada pemlmpin Dewan Militer. Keempat : Dewan Kelasjkaran Daerah, Dewan Kelasjkaran beberang dan markas pertempuran jang mengenai .p anubagian l£SJkarBiro diketuai °leh Kementer.'an i ertaiianan Perdjoangan. ^menjatukan n L dt WaSaidmitU kedalam ,piha'k kelasJ' k aranhanja belumbaru ber-edla tentara, ber• beJ k^°ri masi- Suara lan? terbanjak menurut lin ping^ TikR ijn .13 W1 perdjoangan tersendiri disamKedua :

Peraturan Lasjkar dan Barlsan

Pasal 1 (1) Jang dimaksudkan dengan Lasjkar dalam per aturan ini ialah organisasi rakjat, jang bsrsifat militer diluar tentara dan jang mendapat pengesahan dari Menteri Pertahanan. (2) Sjarat-sjarat untuk mendapat pengesjahan, jang dimaksudkan dalam pasal ini ajat (1) ia lah : a. djumlah anggota sesuatu organisasi rakjat dibatasi menurut aturan, jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan atas pertimbangan Dewan Kelasjkaran Pusat dan Dewan Ke lasjkaran Seberang dengan mengingat kekuatan dan djumlah sendjata api jang ada padanja. b. kekuatan sesuatu organisasi rakjat daerah keresidenan sedikit-dikitnja 200 orang. c. diasramakan, disusun serta diatur setjara ketentaraan.

Pasal 2 (1) Beaja untuk keperluan Lasjkar dibajar oleh pemerintah. (2) Lasjkar harus tunduk kepada pimpinan, jang ditundjuk oleh pemerintah. Pasal 4 Dalam hal kewadjiban dan hak Lasjkar dipersamakan dengan tentara. Pasal 5 (1) Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 4, tiap-tiap lasjkar berada dibawah pimpinan organisasinja masing-masing dan bo leh memakai tanda-tanda dan pandji-pandjinja sendiri. Pasal 6 Tiap-tiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan, jang berusia 16 tahun keatas dan 50 th. kebawah dapat diwadjibkan turut serta mempertahankan Tanah Air didalam Barisan Tjadangan, jang selandjutnja disini dengan singkat disebut „Barisan” Pasal 7 Barisan jang dimaksudkan dalam pasal 6 berkewa,djiban melakukan pekerdjaan jang bersifat militer seperti tersebut dibawah in i: a. Melatih diri dalam hal kemiliteran. b. Memberantas m ata-m ata musuh. c. Membinasakan tentara pajung musuh. d. Membantu pendjagaan bahaja udara. e. Membantu pendjagaan kota, desa dan perusahaan-perusahaan jang penting . f. Membantu pengungsian, dapur perdjoangan dan Palang Merah. g. Membantu tentara atau lasjkar, bilamana dibutuhkan.

h. Membantu usaha pemerintah lain-lainnja untuk kepentingan pertahanan dan pembangunan. (1) (2)

(3) • (1)

Pasal 9 Barisan dipimpin dan diurus oleh Biro Perdjo angan. Untuk mendjalankan apa jang ditentukan da lam pasal ini ajat (1) dengan mengingat keada an dan keperluan, Biro Perdjoangan mengadakan bagian : a. Inspektorat Pusat. b. Inspektorat Barisan untuk tiap-tiap keresidenan, jang selandjutnja disini dengan singkat disebut Inspektorat Daerah. Menurut keperluan, Inspektorat Daerah mempuniai tenaga dikabupaten, assistenan dan kelurahan atau di daerah jang sama dengan itu. Pasal 10 Anggota Barisan ditundjuk oleh Inspektorat Daerah tjabang kelurahan dengan pertimbang an kepala desa.

Pasal 11 (1) Kepala Inspektorat Pusat dan Inspektorat Daerah berhak menundjuk orang untuk: a. diangkat oleh Menteri Pertahanan mendja di opsir tjadangan; b. dilatih diasrama Republik Indonesia untuk didjadikan opsir tjadangan. Pendjelasan Sebagaimana telah lama dinanti-nantikan, diumumkanlah pada tanggal 4 Oktober 1946 suatu peraturan jang bermaksud mengatur kelasjkaran dan barisan. Dari peraturan ini nampak dengan djelas bahwa mulai saat itu diadakan pemusatan tenaga jang sesuai dengan tuntutan badan-badan perdjoangan.

Dengan peraturan ini maka akan dapatlah terlaksana aengan tjara rasionil mobilisasi tenaga raKjat jang sungguh-sungguh dibutuhkan pada masa jang genting ini. Kalau Belanda akan menjerang kita dengan tjara teratur, maka wadjiblah kita menangkis serangan itu setjara teratur pula. Hal ini harus diinsjafi benar-benar oleh segenap rakjat kita jang ingin turut mempertahankan kemerdekaan tanah air dan ideologi negara kita. Menurut peraturan Dewan Pertahanan Negara no. 19 ini dengan tegas diadjukan satu prinsip bah wa ,,barang siapa berdjoang setjara ketentaraan un tuk kepentingan negara harus dibeajai oleh peme rintah.'' Ini berarti, bahwa badan-badan perdjoangan dikemudian hari akan bisa memusatkan segala tenaganja untuk perdjoangan sadja, sedangkan tentang hal administrasinja akan diatur oleh pemerintah. Akan tetapi untuk mendapat susunan jang teratur harus dipenuhi dahulu beberapa sjarat jang didalam peraturan Dewan Pertahanan Negara no. 19 ini dite- • taplcai’ dalam pasal 1. Menurut pasal tersebut, suatu organisasi rakjat jang bersifat militer diluar tentara bisa dianggap sebagai suatu lasjkar. apabila menda pat pengesalian dari Menteri Pertahanan. Urntuk mendapat pengesahau itu, organisasi tersebut harus memenuhi 3 sjarat, jaitu : 1. Ia harus mempunjai anggota tertentu jang besarnja dibatasi menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. 2. Ia mempunjai kekuatan untuk daerah keresidenan sedikit-dikitnja 200 orang. 3. Ia diasramakan, disusun serta diatur setjara ketentaraan. Peraturan jang ditetapkan oleh M rnteri Pertahanan tadi ditetankan menurut kehendak belia-.i sendiri szdja, tetapi atas pertimbangan Dewan Kelasjkaran Pusat dan Dewan Kelasjkaran Seberang jang nanti akan dibentuk sehingga didalam hal ini badan-badan

Bail an-’ Perdjuangan Bersendjata lahir dimana2 d»n ber. tekad satu ja ’ni mempertahankan scmbojan „SEKALI INERDEKA TETAP IV1ERDEKA”

perdjoangan masih mempunjai hak untuk mengemukakan pendapat dan keinginannja. Alcan tetapi didalam pasal 1 tersebut tadi sudah ditentukan suatu prinsip jang harus dipakai untuk menentukan berapakah besarnja suatu lasjkar itu. Prinsip itu ialah : Djumlah anggota sesuatu organisasi rakjat ditetapkan dengan ukuran „kekuatan dan djumlah sendjata api jang ada padanja”. Ini berarti, bahwa djumlah sendjata api jang ada pada badan-tadan perdjoangan itu adalah sjarat mutlak untuk menentukan djumlah anggotanja dan oleh karenanja djuga untuk menentukan besarnja beaja jang akan diberikan oleh pemerintah kepadanja. Dengan keterangan ini maka djelaslah sekarang hubungannja peraturan tentang pendaftaran sendjata api dengan peraturan tentang lasjkar dan barisan ini. Suatu prinsip penting ditetapkan didalam pasal 2 ajat (2) jaitu: „Lasjkar harus tunduk kepada pimpin an jang ditundjuk oleh pemerintah”. Ketentuan ini tidak perlu diterangkan dengan pandjang lebar, oleh karena saudara3 pembatja tentu sudah mengerti dijuga, bahwa pembulatan tenaga itu mengharuskan, bahwa pimpinan terletak pada satu tangan, jaitu pemerintah. Prinsip ini harus kita pegang teguh, apabila kita akan mengadakan pertahanan jang bulat (total) la gi teratur, sebagaimana dinjatakan pula pada permulaan dari peraturan Dewan Pertahanan Negara no. 19 ini. Maka dari itu kita mengerti maksud iang sebenarnja, kalau didalam pasal 4 ditetapkan bahwa „dalam hal kewadjiban dan hak lasjkar dipersamakan dengan tentara”. Akan tetapi saudara2 tak usah chawatir, bahwa sifat kelasjkaran itu akan lenjap dengan sekaiigua, karena didalam pasal 5 ditentukan bahwa tiap-tiap lasjkar berada dibawah pimpinan organisasinja ma-

sing-masing dan boleh memakai tanda-tanda dan pan t^ji-pandjinja sendiri, meskipun h&l jang demikian itu tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 4 tadi. Malahan m enurut pasal 5 itu tanda-tanda dan pandji-pandji suatu lasjkar jang sudah disjahkan oleh Menteri pertahanan akan diperlindungi, sehingga tidak ditiru atau dipakai oleh orang a^tau organisasi lain. Sekarang tentulah akan timbul pertanjaan bagaimana nasib organisasi rak jat jang tidak memenuhi sjarat tadi dan oleh karenanja tidak disjahkan se bagai lasjkar ? Pun didalam hal ini saudara-saudara tidak perlu chawatir, sebab menurut pasal 3 organisasi rak jat jang demikian itu dapat dimasukkan kedalam saiah satu lasjkar, atau dengan lambat laun bisa mendjelma mendjadi barisan. Apakah barisan itu ? Pertanjaan ini didjawab oleh pasal 6 dari peraturan Dewan Pertahanan Negara ini, jang menentukan, bahwa tiap-tiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan jang berusia 16 tahun keatas dan 50 tahtm kebawah dapat diwadjibkan tu ru t serta mempertanankan tanah air didalam barisan tjadangan. De ngan singkat barisan tjadangan itu disebut barisan. Djadi m enurut pasal itu organisasi rak jat jang tidak bisa memenuhi sjarat-sjarat tadi toch bisa tu ru t terus mempertshankan tanah air, meskipun de ngan tjara jang lain. Djanganlah dikira, bahwa tja ra jang lain itu adalah tjara jang kalah pentingnja dengan tjara jang dilakukan oleh lasjkar. Hal ini terbukti dari pasal 7 jang menentukan kewadjiban ba gi barisan, jaitu melakukan pekerdjaan jang bersifat m iliter seperti tersebut dibawah ini : a. Melatih diri didalam hal kemiliteran. b. M emberantas m ata-m ata musuh. c. Membinasakan tentara pajung musuh. d. Membantu pendjagaan bahaja udara. e. Membantu pendjagaan kota, desa dan perusahaan jang penting.

f. g. h.

Membantu pengungsian, dapur perdjoangan N dan Palang Merah. Membantu tentara atau lasjkar, bilamana dibutuhkan. Membantu usaha pemerintah lainnja untuk kepentingan pertahanan dan pembangunan. Dari daftar kewadjiban-kewadjiban diatas ini teranglah, bahwa pekerdjaan barisan penting sekali. Lain daripada itu dengan adanja barisan ini akan terwudjudlah dengan lebih njata kebulatan antara garis depan dengan garis belakang. Pun dari pasal 7 tadi dapat diambil kesimpulan, bahwa baik tenaga Iaki-laki maupun tenaga wanita akan diorganisir setjara besar-besaran dan rasionalistis. Pun didalam hal ini prinsip pembulatan tenaga akan terwudjudkan. Maka dari itu dalam pasal 9 ditentukan, bahwa ,.barisan dipimpin dan diurus oleh Biro Per djoangan”, djadi ini berarti pula bahwa pimpinan di dalam satu tangan. Didalam peraturan ini Biro Perdjoangan dengan bantuan Dewan Pertahanan Daerah diserahi kewadjiban untuk melaksanakan segala sesuatu jang te lah ditentukan didalam peraturan Dewan Pertahan an Negara no. 19 ini (lihat pasal 2). Supaja pekerdjaan jang berat itu bisa didjalankan dengan lantjar, maka Biro Perdjoangan diwadjibkan mengadakan 2 bagian jaitu : 1. Inspektorat Pusat. 2. Inspektorat Daerah ditiap-tiap keresidenan. Lain dari pada itu, Inspektorat Daerah bisa mengangkat pegawai-pegawai jang mewakilinja dikabupaten, asistenan dan kelurahan atau didaerah jang sama dengan itu (lihat pasal 9). Perlu diterangkan disini bahwa Inspektorat Pusat dan Inspektorat Daerah berhak menundjuk orang untuk : 1. diangkat oleh Menteri Pertahanan mendjadi opsir tjadangan,

2. dilatih diasram a Republik Indonesia untuk didjadikan opsir tjadangan. Adapun opsir tjadangan ini perlu diadakan untuk melatih barisan didalam hal kewadjiban-kewadjiban jang ditentukan didalam pasal 7 tadi. Akan tetapi didalam penundjukan Inspektorat Pusat dan Insnektorat Daerah tadi, diindahkan djuga prinsip demokrasi jang memberi hak kepada orang jang berkeberatan atas penundjukan tadi untuk mengemukakan keberatannja kepada kepala Inspektorat Pusat (pasal I I ajat 3). Sekarang timbullah pertanjaan tentang hal bagaimanakah kalau peraturan-perturan itu tidak diindah kan? Pada azasnja segala Undang-undang negara itu harus ditaati oleh tiap-tiap warga negara dan ka lau ad ei orang atau badan jang tidak mau mengindahkannja, diadakanlah penuntutan berdasarkan atas pasal 13 dari peraturan ini, jang m engatur tentang hukuman, jang mungkin didjatuhkan oleh hakim ke pada mereka jang tidak mau taat itu. Mudah-mudahan pasal 13 itu tidak perlu dipergunakan, karena rakjat kita umumnja dan badan-badan perdjoangan chususnja telah insjaf, bahwa kegentinga r pada masa sekarang ini menghendaki „pertahanan jang bulat (total) lagi teratu r’' .................................. Melihat pelbagai aturan ini, m aka ternjata titik berat diletakkan pada segi-segi politis dan psycho logis dan bukan pada segi-segi militer, jang. setjara objektif seharusnja djadi dasar bekerdja bagi kita. Dari sudut militer memang telah tam pak adanja pembagian tugas-tugas dalam pertahanan, darim ana timbul pelbagai m atjam dan djumlah organisasL Tugas-tugas jang diperlukan itu sudah didjelaskan diatas tadi. Akan tetapi buat m asa itu soal ini diatasi oleii hal-hal politis-psychologis, jaitu bahwa lasjkar-lasjk ar adalah kebanjakan m erupakan pasukan dari partai-partai politik, jang tetap ingin bebas dan au-

tonoom dalam mengatur „tentaranja”, baik karena pertimbangan politis (jaitu mengingat kepentingan partai-partai politik itu sendiri) maupun mengingat soal „diplomasi sambil bertempur". Menteri Pertahanan membiarkan hal-hal itu tetap berada ditangan orgamsasi-organisasi rakjat, jaitu bahwa mereka mengatur sendiri organisasinja, mengangkat sendiri pendjabat-pendjabatnja dan me reka tetap mempunjai organisasi „nasional”nja jang berpusat pada departemen pembelaan (defensi) daripada partai atau gerakan pemuda jang bersangkutan. Menteri Pertahanan menentukan tjara penggunaan taktis barisan-barisan bersendjata sebagai alat pemerintah, membantu pembiajaannja dan bermaksud hendak membatasi djumlah perorangannja hingga seimbang dengan persendjataannja. Adalah m uajur bagi pemermtan dewasa itu bahwa sebagian besar daripada badan-badan bersendjata itu - dilihat dari kekuatan sendjatanja - adalah organisasi-organisasi jang mendjadi pengikut-pengikut dari partaipartai pemerintah sendiri, seperti Pesindo dan Lasjkar R akjat jang mempunjai organisasi dan persendjataan jang lcuat disemua daerah. Sjarat-sjarat jang ditetapkan pemerintah pada umumnja tidak dilaksanakan dengan tepat, dan pemimpm-pemimpin lasjkar sering mengadjukan daftar-daftar jang fiktif, dan memang tak mungkin pu la pemuda-pemuda itu diasramakan semuanja ka rena kekurangan pemondokan-pemondokan. Olen karena djumlah lasjkar-lasjkar jang terdaftar djaun lebih banjak daripada tentara sendiri, maka biaja jang dikeluarkan besar pula. Oleh karena, seperti disebutkan tadi, jang diutamakan adalah segi-segi politis, maka tjara komandopun tidak bersifat militer pula, akan tetapi melalui dewan-dewan. Dari dewan militer kepada Dewan Kelasjkaran Pusat, dari sini ke Dewan Kelasikaran Daerah dan dari sini ke „dewan” markas pertempuran.

Sudah tentu tjara-tjara demikian, jang memang tju* kup dem okratis itu, tak mungkin dipergunakan da lam pertem puran-pertem puran jang sungguh-sungguh , dimana adalah sjarat m utlak adanja kesatuan komando. Untuk satu tugas diadakan bermatjam -m atjam organisasi, jang dapat diperintah melalui dewan-dewan. Padahal untuk tiap tugas seharusnja hanja ada satu m atjam organisasi dan tiap organisasi itu seharusnja hanja mempunjai satu atasan. Sedangkan dewan-dewan itu adalah perwakilan kepentingan-kepentingan dan bukan penghimpunan pelbagai keachlian jang perlu bersatu-padu untuk kesempurnaan tindakan seluruhnja. Dengan demiki an soal ketentaraan ini telah dipolitisir belaka, baik dalam hal organisasi maupun dalam hal mempergunakannja. Maka komandan jang baik dalam hal ini ialah komandan jang berbakat diplomat dan b u k a D komandan seperti jang lazim dikenal. W alaupun demikian, haruslah kita akui bahwa hasil-hasil tersebut sudah lumajan mengingat sengitnja pergolakan politik didalam negeri, jang dengan sendirinja membawa serta badan-badan perdjoangan itu terJibat didalamnja. Djika dilihat aturan-aturan dan praktek2 kelasjkar an, maka tentara plus ktsjkar ini sebenarnja diuntukkan buat tugas garis kesatu dan bedua dalam organi sasi tentara jang lazim. Untuk perang gerilja rak jat serta pertahanan sipil diadakan bansan-barisan jang mendjadi suatu tentara jang keliga jong terdiri atas sepasukan pemuda-pemuda ditiap desa. Barisan ini disebut djuga tjadangan untuk tentara dan lasjkar, akan tetapi dasar pengabdiannja bukanlah ke-suka-relaan seperti TRI dan lasjkar, melainkan kewadjiban-militer, pendeknja milisi, walaupun penundjukkan anggota-anggota barisan itu didasarkan atas wadjib-sipil uma.1 6 -5 0 tahun.

Dengan demikian sebenarnja sudah diadakan mili*i dimasa itu dan sudah dibuat sefc. opsir tjadangan] jang bernama „Asrama Republik Indonesia”. Pemerintah mempunjai kekuasaan dan pengaruh jang kuat atas tentara kedua (lasjkar-lasjkar) dan tentara ketiga (barisan-barisan) ini, karena pimpinanpimpinan resmi dari kedua ketentaraan itu l.k. 80 % dipegang oleh orang-orang dari partai pemerintah (c.q. Menteri Pertahanan). Mengenai kelasjkaran, pimpinan Biro Perdjongau Pusat dan koordinator-koordinator dipropinsi serta kepala dikeresidenan, adalah dipegang terutama oleh pemuda-pemuda dari golongan partai pemerintah (Sajap Kiri). Kepala-kepala biro itu merangkap pula djadi ketua-ketua Dewan Kelasjkaran Pusat dan daerahdaerah. Organisasi ini berada langsung dibawah Men teri Pertahanan, dan tidak dibawahi oleh melainkan sedjadjcr dengan MBT jaitu berada dibawah Dewan Mi liter jang diketuai oleh Panglima Tertinggi. Begitulah pula inspektorat-inspektorat barisan dari desa kekatjamatan, terus kekabupaten, kekeresidenan dan sampai dipusat adalah terutam a dipegang oleh pengikut-pengikut partai pemerintah dengan pimpinan tertinggi dipegang oleh pemimpin Biro Per djoangan Pusat jang langsung berada dibawah penntah Menteri Pertahanan. Oleh sebab itu partai-partai opposisi sangat menentang sistim ini dan pernah hal mi mengakibatkan terlontarnja kritik-kritik jang pedas didalam BPKNIP. Maka dengan demikian Kementerian Pertahanan se-olah2 adalah departemen jang terpenting dinegara RI, jang terpaksa meminta lk 80% dari anggaran belandja negara. Pada hakekatnja pelaksanaan ke wadjiban bekerdja itu oleh dewan Pertahanan Negara dikuasakan kepada Biro Perdjoangan dengan inspektorat-inspektoratnja. Dalam peraturan DPN no. 13 ini antara lain ditetapkan:

Pasal 2 Tiap-tiap penduduk baik laki-laki maupun perempuan jang berusia 16 tahun keatas dan 50 tahun kcbawah, dapat diwadjibkan mendjalankan pekerdjaan untuk kepsntingan pertahanan dan pembangunan ne gara, jang dimaksudkan dalam pasal 1. Pasal 6 (1) Hanja atas perintah Dewan Pertahanan Negara atau badan jang ditundjuk atau Dewan Per tahanan Daerah, seseorang jang termasuk dalam pasal 2 dapat ditundjuk mendjalankau pekerdjaan untuk kepentingan pertahanan daa pembangunan negara. (2) Rilamana dinandang perlu. atas perintah Dewan Pertahanan Negara atau badan jang ditundjuknja atau Dewan Pertahanan Daerah, se-orang pedjabat pekerdjaan jang termuat dalam pasal 1 dapat dipindahkan baik kelain djawalan, kantor, perusahaan atau badan maupun kelain tempat. (3) Dewan Pertahanan Negara atau badan jang ditundjuknja atau Dewan Daerah berhak pula menetapkan, bahwa orang jang ditundjuk diharuskan membawa dan memp^rsnjnakan alafcalat pekerdjaan kepunjaan sendiri untuk men djalankan pekerdjaan jang diwadjibkan kepadanja. Dan dalam peraturan barisan, oleh DPN dikuasakan kepada inspektorat-inspektorat daerah untuk menundjuk anggota-anggota barisan berdasarkan poraturan kewadiiban bekerdja tsb. diatas. Dan pelaksanaan seluruh ..Peraturan Lasiknr daa Barisan” ini diserahkan kepada Biro Perdjoangan me nurut pasal 12 dari peraturan DPN tersebut. Orgaisasi badan pertahanan RI ini adalah sangat musjkil, akan tetapi dapat dimengerti diika kita pikirkan pergolakan politik kepartaian didalam negerl.

Ketiga,

Peraturan Daerah Militer untuk Pelaksanaan Cease-fire :

Menimbang: bahwa untuk kepentingan negara pa da dewasa ini perlu mengadakan batas-batas Daerah Militer jang tentu, dalam daerah mana kepada pimpinan daerah itu harus diberikan kekuasaan istimewa terhadap pasukan-pasukan angkatan perang, lasjkarlasjkar dan penduduk jang berada didalamnja; Pasal 1 (1) Untuk kepentingan pertahanan negara Panglima Besar Angkatan Perang, setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Kelasjkaran Pusat dan Dewan Pertahanan Daerah jang bersangkutan, dapat menundjuk sesuatu daerah ssbagai daerah militer, dimana berlaku pei-aturan ini. Pasal 2 Panglima Besar Angkatan Perang menundjuk seorang opsir angkatan perang sebagai komandan Daerah Militer (selandjutnja disebut komandan) un tuk tiap Daerah Militer dan sebagai wakilnja seorang pemimpin lasjkar jang diusulkan oleh Dewan Kelasjkaran Daerah jang bersangkutan. Pasal 3 Didalam Daerah Militer pegawai-pegawai peme rintah dan polisi berada dibawah perintah koman dan dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mendjaga keamanan dan ketenteraman. Pasal 4 Didalam Daerah Militer semua pasukan angkatan perang (termasuk polisi tentara/polisi tentara laut)

serta lasjkar-lasjkar dan barisan-barisan berada di bawah perintah komandan. Pasal 5 (1) Untuk kepentingan pertahanan komandan berhak menahan seorang jang berada didalam Da erah Militer selama-lamanja 15 hari. I

...................................................................................

Pasal 6 Didalam Daerah Militer komandan dapat mengeluarkan peraturan untuk mengawasi, membatasi atau melarang : a. membikin sendjata api, mesiu, alat peledak , b. memasukkan atau mengeluarkan sendjata api, mesiu, alat peledak ; c. mengangkut sendjata api, mesiu, alat peledak; d. mempunjai sendjata api, mesiu, alat peledak , e. mempergunakan sendjata api, mesiu, alat p&f. memperdagangkan sendjata api, mesiu, alat pe ledak. Pasal 7 Komandan berhak mengatur, mengawasi, mem batasi atau melarang pemasukan dan pengeluarau barang-barang ke dan dari Daerah Militer. Pasal 8 Didalam Daerah Militer komandan berhak menga tur, mengawasi, membatasi atau melarang lalu lintas didarat, diudara atau diatas air. Pasal 9 Komandan berhak mengatur, mengawasi, membat&si atau melarang orang-orang untuk masuk atau keluar ke dan dari Daerah Militer atau untuk tinggal didalam Daerah Militer. Pasal 10 Semua orang jang tinggal didalam Daerah Militei wadjib memberikan bantuan atau keterangan-keterangan jang diminta oleh komandan. I

g c

I& Ic

*

Pendjelcsan Umum. Maksud peraturan ini ialah menetapkan beberapa daerah, jang dinamakan Daerah Militer, dimana un tuk kepentingan pertahanan negara dan untuk mendjaga keamanan dan ketenteraman, beberapa keku asaan diberikan kepada seorang opsir angkatan pe rang jang diberi nama Komandan Daerah Militer, da lam peraturan ini disebut dengan singkat komandan. Peraturan ini diadakan berhubung dengan adanja garis demarkasi (demarkasielijn) dan perdjandjian dengan Belanda untuk menghentikan tembak-menembak dan perkelahian disekitar garis demarkasi itu. Daerah Militer akan diadakan, dimana ada garlu demancasi aan batas-batasnja terdiri (pertama) atas garis demarkasi sendiri dian (kediua) batas-batas laianja jang akan ditentukan oleh Panglima Besar Angkalan Perang. Kekuasaan-kekuasaan jang sebelum peraturan ini ditetapkan, dipegang oleh Dewan Pertaharan Da erah atau djawatan-djawatan, dengan sengadja di dalam Daerah Militer itu diberikan kepada seorang militer, oleh karena peraturan-peraturan jang berhubungan dengan adanja garis demarkasi itu terutama mengenai soal-soal kemiliteran. Militerlah instansi jang paling tinggi jang bertanggung djawab atas segala kedjadian-kedjadian dalam daerah ter sebut. Karena akibat tindakan-tindakan jang diambil oleh komandan kerap kali akan ada hubungannja dengan kewadjiban pamong pradja misalnja, maka sebaikbaiknja sebelum komandan membikin peraturan jang mempunjai akibat-akibat jang mungkin timbul kare na peraturan itu, didengar lebih dahulu pendapat djawatan-djawatan jang bersangkutan dan pamong pradja.

r

Keempat,

Peraturan Pertahanan Rakjat : Menimbang, bahwa : a. untuk kepentingan pembelaan negara tibalah saatnja untuk menjelenggarakan pertahanan rakjat dengan memperguiiakan segala tenaga jang ada pada kita, dibawah satu pimpinan; b. berhubung dengan sifat perdjoangan pada ma sa sekarang ini satu pimpinan itu harus diletakkan dalam tangan Tentara Nasional Indo nesia ; . c. untuk dapat menggerakkan tenaga jang tidak bersifat militer dengan tjepat dan setjara effektif, maka perlu ditundjuk satu instansi pemerintahan jang dengan penuh pertanggungan-djawab mengatur dan mengusahakan segala tindakan pertahanan sipil, jang dipandang per lu dan dikehendaki oleh pimpinan tentara. Menetapkan : Pertama: Pertahanan rakjat jang total berada di bawah satu pimpinan jaitu Tentara Nasional In donesia dengan hak untuk mempergunakan segala tenaga baik jang bersifat ketentaraan maupun jang tidak. Kedua: Segala usaha pertahanan sipil didaerah dilakukan dan dikoordinir oleh Dewan Pertahanan Daerah ; pimpinan Tentara Nasional Indonesia jang bersangkutan memberi pstundiuk kepada De wan Pertahanan Daerah tentang usaha pertahanan sipil jang diperlukan. Ketiga: Dewan Pertahanan mengatur dan mengu sahakan dengan segera tindakan-tindakan jang dimaksud dalam ajat „kedua”. Keempat: Dewan Pertahanan Daerah mengadakan koordinasi antara djawatan-djawatan dan kantorkantor dari berbagai-bagai kementerian jang ber-

h. Membantu usaha pemerintah lain-lainnja untuk kepentingan pertahanan dan pembangunan. (1) (2)

(3) (1)

.

Pasal 9 Barisan dipimpin dan diurus oleh Biro Perdioangan. Untuk mendjalankan apa jang ditentukan da lam pasal ini ajat (1) dengan mengingat keada an dan keperluan, Biro Perdjoangan mengadakan bagian : a. Inspektorat Pusat. b. Inspektorat Barisan untuk tiap-tiap keresidenan, jang selandjutnja disini dengan singkat disebut Inspektorat Daerah. Menurut keperluan, Inspektorat Daerah mempunjai tenaga dikabupaten, assistenan dan kelurahan atau didaereh jang sama dengan itu. Pasal 10 Anggota Barisan ditundjuk oleh Inspektorat Daerah tjabang kelurahan dengan pertimbang an kepala desa.

Pasal 11 (1) Kepala Inspektorat Pusat dan Inspektorat Da erah berhak menundjuik orang u ntuk: a. diangkat oleh Menteri Pertahanan mendja di opsir tjadangan; b. dilatih diasrama Republik Indonesia untuk didjadikan opsir tjadangan. Pendjelasan Sebagaimana telah lama dinanti-nantikan, diumumkanlah pada tanggal 4 Oktober 1946 suatu peraturan jang bermaksud mengatur kelasjkaran dan barisan. Dari peraturan ini nampak dengan djelas bahwa raulai saat itu diadakan pemusatan tenaga jang sesuai dengan tuntutan badan-badan perdjoangan.

Karena djawatan-djawatan dan kantor-kantor didaerah djuga mendapat instruksi dari masing2 ke menterian dan akan mendapat pula instruksi dari pimpinan tentara (dengan melewati DPD), maka un tuk mentjegah terdjadinja kekatjauan atau pertentangan dalam perintah-perintah jang diterimanja, DPD harus mengadakan koordinasi antara djawatana dan kantor-kantor jang bersangkutan. Dalam hal mi harus dipakai sebagai pedoman isi dan maksud per aturan Presiden no. 3 tahun 1946 dengan pendjelasannja dalam instruksi DPN no. 5 tertanggal 22 Nopember 1946. Supaja djangan ada salah paham, disini hanu ditegaskan, bahwa penetapan DPD no. 85 ini tida* bermaksud mengadakan diktatur militer. Dari fasalpenetapan tersebut djelaslah, bahwa jang dimaksud ialah koordinasi antara militer dan sipil. Dalam pada itu sebaliknja harus diinsjafi benar, bahwa pimpinan pertahanan rakjat jang total ini diletakkan dalam satu tangan, jaitu Tentara Nasional Indonesia. Ini berarti bahwa didalam hal pertahanan, petundjuk-petundjuk dari Tentara Nasional Indone sia itu harus diturut (dilaksanaikan)”............................... Peraturan-peraturan tsb. belum dapat mendjamin akan tertjapainja suatu pimpinan dan organisasi jang objektif sesuai dengan kebutuhan. Sebab pihak kepartaian dan golongan-golongan politik masih diberi hak turut menentukan setjara langsung segala kebidjaksanaan, lagi pula lasjkar2 pada umumnja masih sadja merupakan tentara dari partai-partai, ada jang setjara langsung atau resmi, ada jang setjara tidak resmi. Djadi pendeknja, selama soal-soal politik ke partaian itu masih sadja djadi faktor jang diikutsertakan, maka pertimbangan-pertimbangan jang objek tif sukar mendapat tempat jang selajaknja.

sing-masing dan boleh memakai tanda-tanda dan pan dji-pandjinja sendiri, meskipun hal jang demikian itu tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 4 tadi. Malahan menurut pasal 5 itu tanda-tanda dan pandji-pandji suatu lasjkar jang sudah disiahkan oleh Menteri pertahanan akan diperlindungi, sehingga tidak ditiru atau dipakai oleh orang atau organisasi lain. Sekarang tentulah akan timbul pertanjaan bagaimana nasib organisasi rakjat jang tidak memenuui sjarat tadi dan oleh karenanja tidak disjahkan se bagai lasjkar ? Pun didalam hal ini saudara-saudara tidak perlu chawatir, sebab menurut pasal 3 organisasi rak.iat jang demikian itu dapat dimasukkan kedalam satu lasjkar, atau dengan lambat laun bisa mendjelma mendjadi barisan. Apakah barisan itu ? Pertanjaan ini didjawab oleh pasal 6 dari peraturan Dewan Pertahanan Negara ini, jang menentukan, bahwa tiap-tiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan jang berusia 16 tahun keatas dan 50 ta hun kebawah dapat diwadjibkan turut serta mempertahankan tanah air didalam barisan tjadangan. De ngan singkat barisan tjadangan itu disebut barisan. Djadi menurut pasal itu organisasi rakjat jang tidak bisa memenuhi sjarat-sjarat tadi toch bisa tu rut terus mempertchankan tanah air, meskipun de ngan tjara jang lain. Djanganlah dikira, bahwa tja ra jang lain itu adalah tjara jang kalah pentingnja dengan tjara jang dilakukan oleh lasjkar. Hal ini terbukti dari pasal 7 jang menentukan kewadjiban bagi barisan, jaitu melakukan pekerdjaan jang bersi fat militer seperti tersebut dibawah ini : a. Melatih diri didalarn hal kemiliteran. b. Memberantas mata-mata musuh. c. Membinasakan tentara pajung musuh. d. Membantu pendjagaan bahaja udara. e. Membantu pendjagaan kota, desa dan perusahaan jang penting.

f. g. h.

Membantu pengungsian, dapur perdjoangan dan Palang Merah. Membantu tentara atau lasjkar, bilamana dibutuhkan. Membantu usaha pemerintah lainnja untuk ke• pentingan pertahanan dan pembangunan. Dari daftar kewadjiban-kewadjiban diatas ini teranglah, bahwa pekerdjaan barisan penting sekali. Lain daripada itu dengan adanja barisan ini akan terwudjudlah dengan lebih njata kebulatan antara garis depan dengan garis belakang. Pun dari pasal 7 tadi dapat diambil kesimpulan, bahwa baik tenaga laki-laki maupun tenaga wanita akan diorganisir setjara besar-besaran dan rasionalistis. Pun dida lam hal ini prinsip pembulatan tenaga akan terwudjudkan. Maka dari itu dalam pasal 9 ditentukan, bahwa „barisan dipimpin dan diurus oleh Biro Per djoangan”, djadi ini berarti pula bahwa pimpinan di dalam satu tangan. Didalam peraturan ini Biro Perdjoangan dengan bantuan Dewan Pertahanan Daerah diserahi kewa djiban untuk melaksanakan segala sesuatu jang te lah ditentukan didalam peraturan Dewan Pertahan an Negara no. 19 ini (lihat pasal 2). Supaja pekerdjaan jang berat itu bisa didjalankan dengan lantjar, maka Biro Perdjoangan diwadjibkan mengadakan 2 bagian jaitu : 1. Inspektorat Pusat. 2. Inspektorat Daerah ditiap-tiap keresidenan. Lain dari pada itu, Inspektorat Daerah bisa mengangkat pegawai-pegawai jang mewakilinja dikabupaten, asistenan dan kelurahan atau didaerah jang sama dengan itu (lihat pasal 9). Perlu diterangkan disini bahwa Inspektorat Pusat dan Inspektorat Daerah berhak menundjuk orang untuk : 1. diangkat oleh Menteri Pertahanan mendjadi opsir tjadangan,

2. dilatih diasrama Republik Indonesia untuk didjadikan opsir tjadangan. Adapun opsir tjadangan ini perlu diadakan untuk melatih barisan didalam hal kewadjiban-kewadjiban jang ditentukan didalam pasal 7 tadi. Akan tetapi didalam penundjukan Inspektorat Pusat dan Inspektorat Daerah tadi, diindahkan djuga prinsip demokrasi jang memberi hak kepada orang jang berkeberatan atas penundjukan tadi untuk mengemukakan keberatannja kepada kepala Inspektorat Pusat (pasal 11 ajat 3). Sekarang timbullah pertanjaan tentang hal bagaimanakah kalau peraturan-perturan itu tidak diindah kan ? Pada azasnja segala Undang-undang negara itu harus ditaati oleh tiap-tiap warga negara dan ka lau ada orang atau badan jang tidak mau mengindahkannja, diadakanlah penuntutan berdasarkan atas pasal 13 dari peraturan ini, jang mengatur tentang hukuman jang mungkin didjatuhkan oleh hakim ke pada mereka jang tidak mau taat itu. Mudah-mudahan pasal 13 itu .tidak perlu dipergunakan, karena rakjat kita umumnja dan badan-badan perdjoangan chususnja tolah insjaf, bahwa kegentingan pada masa sekarang ini menghendaki „pertahanan jang bulat (total) lagi teratur’' ................................ Melihat pelbagai aturan ini, maka ternjata titik berat diletakkan pada segi-segi politis dan psychologis dan bukan pada segi-segi militer, jang setjara objektif seharusnja djadi dasar bekerdja bagi kita. Dari sudut militer memang telah tampak adanja pembagian tugas-tugas dalam pertahanan, darimana timbul pelbagai matjam dan djumlah organisasi Tugas-tugas jang diperlukan itu sudah didjelaskaa diatas tadi. Akan tetapi buat masa itu soal ini diatasi oleii hal-hal politis-psychologis, jaitu bahwa lasjkar-lasjkar adalah kebanjakan merupakan pasukan dari partai-partai politik, jang tetap ingin bebas dan au-

tonoom dalam mengatur „tentaranja”, baik karena pertimbangan politis (jaitu mengingat kepentingan partai-partai politik itu sendiri) maupun mengingat soal „diplomasi sambil bertempur”. Menteri Pertahanan membiarkan hal-hal itu tetap berada ditangan orgamsasi-orgamsasi rakjat, jaitu bahwa mereka mengatur sendiri orgamsasmja, mengangkat sendiri pendjabat-pendjabatnja dan me reka tetap mempunjai organisasi „nasional”nja jang berpusat pada departemen pembelaan (defensi) daripada partai atau gerakan pemuda jang bersangkutan. Menteri Pertahanan menentukan tjara penggunaan taktis barisan-barisan bersendjata sebagai alat pemerintah, membantu pembiaiaannja dan bermaksud hendak membatasi djumlah psrorangannja hingga seimbang dengan persendjataannja. Adalah muajur bagi pemermtan dewasa itu bahwa sebagian besar daripada badan-badan bersendjata itu - dilihat dari kekuatan sendjatanja - adalah organisasi-organisasi jang mendjadi pengikut-pengikut dari partaipartai pemerintah sendiri, seperti Pesindo dan Lasj kar Rakjat jang mempunjai organisasi dan porsendjataan jang kuat disemua daerah. Sjarat-sjarat jang ditetapkan pemerintah pada umumnja tidak dilaksanakan dengan tepat, dan pemimpm-pemimpm lasjkar sering mengadjukan dai'tar-daftar jang fiktif, dan memang tak mungkin pu la pemuda-pemuda itu diasramakan semuanja ka rena kekurangan pemondokan-pemondokan. Olen karena djumlah lasjkar-lasjkar jang terdaftar djaua lebih banjak daripada tentara sendiri, maka biaja jang dikeluarkan besar pula. Oleh karena, seperti disebutkan tadi, jang diutamakan adalah segi-segi politis, maka tjara komandopun tidak bersifat militer pula, akan tetapi melalui dewan-dewan. Dari dewan militer kepada Dewan Kelasjkaran Pusat, dari sini ke Dewan Kelasikarau Daerah dan dari sini ke „dewan” markas pertempuran.

Sudah tentu tjara-tjara demikian, jang memang tjukup demokratis itu, tak mungkin dipergunakan da lam pertempuran-pertempuran jang sungguh-sungguh , dimana adalah sjarat mutlak adanja kesatuan komando. Untuk satu tugas diadakan bermatjam-matjam organisasi, jang dapat diperintah melalui dewan-dewan. Padahal untuk tiap tugas seharusnja hanja ada satu matjam organisasi dan tiap organisasi itu seharusnja hanja mempunjai satu atasan. Sedangkan dewan-dewan itu adalah perwakilan kepentingan-kepentingan dan bukan penghimpunan pelbagai keachlian jang perlu bersatu-padu untuk kesempurnaan tindakan seluruhnja. Dengan demiki an soal ketentaraan ini telah dipolitisir belaka, baik dalam hal organisasi maupun dalam hal mempergunakannja. Maka komandan jang baik dalam hal ini ialah komandan jang berbakat diplomat dan bukau komandan seperti jang lazim dikenal. Walaupun demikian, haruslah kita akui bahwa hasil-hasil tersebut sudah lumajan mengingat sengilnja pergolakan politik didalam negeri, jang dengan sendirinja membawa serta badan-badan perdjoangan itu terlibat didalamnja. Djika dilihat aturan-aturan dan praktek2 kelasjkar an, maka tentara plus lasjkar ini sebenarnja diuntukkan buat tugas garis kesatu dan kedua dalam organi sasi tentara jang lazim. Untuk perang gerilja rakjat serta pertahanan sipii diadakan barisan-barisan jang mendjadi suatu tentara jang ketiga jang terdiri atas sepasukan pemuda-pemuda ditiap desa. Barisan ini disebut djuga tjadangan untuk tentara dan lasjkar, akan tetapi dasar pengabdiannja bukanlah ke-suka-relaan seperti TRI dan lasjkar, melainkan kewadjiban-militer, pendeknja milisi, walaupun penundjukkan anggota-anggota barisan itu didasarkan atas wadjib-sipil umur 16-50 tahun.

Dengan demikian sebenarnja sudah diadakan milisi dimasa itu dan sudah dibuat sek. opsir tjadanganl jang bernama „Asrama Republik Indonesia”. Pemerintah mempunjai kekuasaan dan pengaruh jang kuat atas tentara kedua (lasjkar-lasjkar) dan tentara ketiga (barisan-barisan) ini, karena pimpinanpimpinan resmi dari kedua ketentaraan itu l.k. 80 % dipegang oleh orang-orang dari partai pemerintah (c.q. Menteri Pertahanan). Mengenai kelasjkaran, pimpinan Biro Perdjongau Pusat dan koordinator-koordinator dipropinsi serta kepala dikeresidenan, adalah dipegang terutama oleh pemuda-pemuda dan goiongan partai pemerintah (Sajap Kiri). Kepala-kepala biro itu merangkap pula djadi ketua-ketua Dewan Kelasjkaran Pusat dan daerahdaerah. Organisasi ini berada langsung dibawah Men teri Pertahanan, dan tidak dibawahi oleh melainkan ssdjadjar dengan MBT jaitu berada-dibawah Dewan Mi liter jang diketuai oleh Panglima Tertinggi. Begitulah pula inspektorat-inspektorat barisan dari desa kekatjamatan, terus kekabupaten, kekeresidenan dan sampai dipusat adalah terutama dipegang oleh pengikut-pengikut partai pemerintah dengan pimpinan tertinggi dipegang oleh pemimpin Biro Per djoangan Pusat jang langsung berada dibawah permtah Menteri Pertahanan. Oleh sebab itu partai-partai opposisi sangat raenentang sistim ini dan pernah hal mi mengakibatkan terlontarnja kritik-kritik jang pedas didalam BPKNIP. Maka dengan demikian Kementerian Pertahanan se-olah2 adalah departemen jang terpenting dinegara RI, jang terpaksa meminta lk 80% dari anggaran belandja negara. Pada hakekatnja pelaksanaan kewadjiban bekerdja itu oleh dewan Pertahanan Negara dikuasakan kepada Biro Perdjoangan dengan inspektorat-inspektoratnja. Dalam peraturan DPN no. 13 ini antara lain ditetapkan:

Pasal 2 Tiap-tiap penduduk baik laki-laki maupun pereropuan jang berusia 16 tahun keatas dan 50 tahun kebawah, dapat diwadjibkan mendjalankan pekerdjaan untuk kepentingan pertahanan dan pembangunan ne gara, jang dimaksudkan dalam pasal 1. Pasal 6 (1) Hanja atas perintah Dewan Pertahanan Negara atau badan jang ditundjuk atau Dewan Per tahanan Daerah, seseorang jang termasuk dalam pasal 2 dapat ditundjuk mendjalankan pekerdjaan untuk kepentingan pertahanan daa pembangunan negara. (2) Rilamana dipandang perlu. atas perintph rw ân Pertahanan Negara atau badan jang ditundjuknja atau Dewan Pertahanan Daerah, se-orang pedjabat pekerdjaan jang termuat dalam pasal 1 dapat dipindahkan baik kelain djawatan, kantor, perusahaan atau badan maupun kelain tempat. (3) Dewan Pertahanan Negara atau badan jang ditundjuknja atau Dewan Daerah berhak pula menetapkan, bahwa orang jang ditundjuk diharuskan membawa dan mempersrunaknn alatalat pekerdjaan kepunjaan sendiri untuk men djalankan pekerdjaan jang diwadjibkan kepadanja. Dan dalam peraturan barisan, oleh DPN dikuasakan kepada inspektorat-inspektorat daerah untuk menundjuk anggota-anggota barisan berdasarkan peratnran kewadiiban bekerdja tsb. diatas. Dan pelaksanaan seluruh ..Peraturan T.asiknr dan Barisan” ini diserahkan kepada Biro Perdjoangan me nurut pasal 12 dari peraturan DPN tersebut. Orgaisasi badan pertahanan RI ini adalah sangat musjkil, akan tetapi dapat dimengerti diika kita pikirkan pergolakan politik kepartaian didalam negeri.

Ketiga,

Peraturan Daerah Militer untuk Pelaksanaan Cease-fire :

Menimbang: bahwa untuk kepentingan negara pa da dewasa ini perlu mengadakan batas-batas Daerah Militer jang tentu, dalam daerah mana kepada pimpinan daerah itu harus diberikan kekuasaan istimewa terhadap pasukan-pasukan angkatan perang, lasjkarlasjkar dan penduduk jang berada didalamnja; Pasal 1 (1) Untuk kepentingan pertahanan negara Pang lima Besar Angkatan Perang, setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Kelasjkaran Pusat dan Dewan Pertahanan Daerah jang bersangkutan, dapat menundjuk sesuatu daerah sebagai daerah militer, dimana berlaku pexaturan ini. Pasal 2 Panglima Besar Angkatan Perang menundjuk georang opsir angkatan perang sebagai komandan Daerah Militer (selandjutnja disebut komandan) un tuk tiap Daerah Militer dan sebagai wakilnja seorang pemimpin lasjkar jang diusulkan oleh Dewan Kelasj karan Daerah jang bersangkutan. Pasal 3 Didalam Daerah Militer pegawai-pegawai peme rintah dan polisi berada dibawah perintah koman dan dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mendjaga keamanan dan ketenteraman. Pasal 4 Didalam Daerah Militer semua pasukan angkatan perang (termasuk polisi tentara/polisi tentara laut)

serta lasjkar-lasjkar dan barisan-barisan berada dibawah perintah komandan. Pasal 5 (1) Untuk kepentingan pertahanan komandan berhak menahan seorang jang berada didalam Da erah Militer selama-laroanja 15 hari. Pasal 6 Didalam Daerah Militer komandan dapat mengeluarkan peraturan untuk mengawasi, membatasi atau melarang : a. membikin sendjata api, mesiu, alat peledak ; b. memasukkan atau mengeluarkan sendjata api, mesiu, alat peledak ; c. mengangkut sendjata api, mesiu, alat peledak; d. mempunjai sendjata api, mesiu, alat peledak , e. mempergunakan sendjata api, mesiu, alat pe ledak : f. memperdagangkan sendjata api, mesiu, alat pe ledak. Pasal 7 Komandan berhak mengatur, mengawasi, mem batasi atau melarang pemasukan dan pengeluaran barang-barang ke dan dari Daerah Militer. Pasal 8 Didalam Daerah Militer komandan berhak menga tur, mengawasi, membatasi atau melarang lalu lintas didarat, diudara atau diatas air. Pasal 9 Komandan berhak mengatur, mengawasi, memba tasi atau melarang orang-orang untuk masuk atau keluar ke dan dari Daerah Militer atau untuk tinggal didalam Daerah Militer. Pasal 10 Semua orang jang tinggal didalam Daerah Militei wadjib memberikan bantuan atau keterangan-keterangan jang diminta oleh komandan.

Peudjelesan Umum. Maksud peraturan ini ialah menetapkan beberapa daerah, jang dinamakan Daerah Militer, dimana un tuk kepentingan pertahanan negara dan untuk mendjaga keamanan dan ketenteraman, beberapa kekuasaan diberikan kepada seorang opsir angkatan pe rang jang diberi nama Komandan Daerah Militer, da lam peraturan ini disebut dengan singkat komandan. Peraturan ini diadakan berhubung dengan adanja garis demarkasi (demarkasielijn) dan perdjandjian dengan Belanda untuk menghentikan tembak-menembak dan perkelahian disekitar garis demarkasi itu. Daerah Militer akan diadakan, dimana ada gark> demancasi dan batas-batasnja terdiri (pertama) atas garis demarkasi sendiri diam (kediua) batas-batas lainnja jang akan ditentukan oleh Panglima Besar Angkalan Perang. Kekuasaan-kekuasaan jang sebeliun peraturan ini ditetapkan, dipegang oleh Dewan Pertahanan Da erah atau djawatan-djawatan, dengan sengadja di dalam Daerah Militer itu diberikan kepada seorang militer, oleh karena peraturan-peraturan jang berhubungan dengan adanja garis demarkasi itu teru tama mengenai soal-soal kemiliteran. Militerlah instansi jang paling tinggi jang bertanggung djawab atas segala kedjadian-kedjadian dalam daerah tersebut. Karena akibat tindakan-tindakan jang diambil oleh komandan kerap kali akan ada hubungannja dengan kewadjiban pamong pradja misalnja, maka sebaikbaiknja sebelum komandan membikin peraturan jang mempunjai akibat-akibat jang mungkin timbul kare na peraturan itu, didengar lebih dahulu pendap.it djawatan-djawatan jang bersangkutan dan pamong pradja.

Keempat, Peraturan Pertahanan Rakjat : Menimbang, bahwa : a. untuk kepentingan pembelaan negara tibalah saatnja untuk menjelenggarakan pertahanan rakjat dengan memperguuakan segala tenaga jang ada pada kita, dibawah satu pimpinan; b. berhubung dengan sifat perdjoangan pada masa sekarang ini satu pimpinan itu harus diletakkan dalam tangan Tentara Nasional Indo nesia ; c. untuk dapat menggerakkan tenaga jang tidak bersifat militer dengan tjepat dan setjara effektif, maka perlu ditundjuk satu instansi pemerintahan jang dengan penuh pertanggungan-djawab mengatur dan mengusahakan segala tindakan pertahanan sipil, jang dipandang per lu dan dikehendaki oleh pimpinan tentara. Menetapkan : Pertama: Pertahanan rakjat jang total berada di bawah satu pimpinan jaitu Tentara Nasional In donesia dengan hak untuk mempergunakan segala tenaga baik jang bersifat ketentaraan maupun jang tidak. Kedua: Segala usaha pertahanan sipil didaerah dilakukan dan dikoordinir oleh Dewan Pertahanan Daerah ; pimpinan Tentara Nasional Indonesia jang bersangkutan memberi petundiuk kepada De wan Pertahanan Daerah tentang usaha pertahanan sipil jang diperlukan. Ketiga: Dewan Pertahanan mengatur dan mengu sahakan dengan segera tindakan-tindakan jang diunaksud dalam ajat „kedua”. Keempat: Dewan Pertahanan Daerah mengadakan koordinasi antara djawatan-djawatan dan kantorkantor dari berbagai-bagai kementerian jang ber-

ada didaerah itu dengan berpedoman pada instruksi jang telah diberikan kepada djawatan-djawatan dan kantor-kantor itu oleh kementeriannja masing-masing dan pula dengan mengingat apa jang dimak sudkan dalam peraturan Presiden no. 3 tahun 1946 dengan pendjelasannja termuat dalam instruksi Dewan Pertahanan Negara no. 5 tertanggal 22 Nopember 1946. Keenam : ........................................................ c. pimpinan Tentara Nasional Indonesia baik dipusat maupun didaerah memberikan perintahnja kepada djawatan-djawatan atau kantorkantor sipil atau kepada rakjat tidak setjara langsung, tetapi selalu meliwati Dewan Perta hanan Negara atau Dewan Pertahanan Daerah. Pendjelasan Umum Perdjoangan kita pada umumnja dalam menghadapi serangan musuh pada saat ini telah tiba dalam suatu fase, sehingga segala tenaga jang ada, baik jang bersifat militer maupun jang bersifat sipil, haruslah dilcerahkan sesempurna-sempurnanja dan ditempatkan dibawah satu pimpinan. Demikianlah pendapat Gabungan Angkatan Perang jang dimuat da lam suatu nota jang telah disetudjui pula oleh kabinet dalam rapatnja pada permulaan bulan Juni 1947. Berhubung dengan sifat perdjoangan pada maea ini, maka pimpinan tersebut diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia, baik dipusat maupun didaerah. Apabila dipandangnja perlu, maka pimpinan ten tara didaerah berhak memberi instruksi-instrukoi jang tidak bersifat militer kepada djawatan-djawatan atau kantor-kantor jang bersangkutan; instruksi itu harus disampaikan kepada Dewan Pertahanan Da erah jang akan mengatur dan mengusahakan de ngan segera segala tindakan-tindakan jang perlu.

Karena djawatan-djawatan dan kantor-kantor didaerah djuga mendapat instruksi dari masing2 ke menterian dan akan mendapat pula instruksi dari pimpinan tentara (dengan melewati DPD), maka un tuk mentjegah terdjadinja kekatjauan atau pertentangan dalam perintah-perintah jang diterimanja., DPD harus mengadakan koordinasi antara djawatan* dan kantor-kantor jang bersangkutan. Dalam hal mi harus dipakai sebagai pedoman isi dan maksud per aturan Presiden no. 3 tahun 1946 dengan pendjelasannja dalam instruksi DPN no. 5 tertanggal 22 Nopember 1946. Supaja djangan ada salah paham, disini haru* ditegaskan, bahwa penetapan DPD no. 85 ini tidax bermaksud mengadakan diktatur militer. Dari fasal2 penetapan tersebut djelaslah, bahwa jang dimaksud ialah koordinasi antara militer dan sipil. Dalam pada itu sebaliknja harus diinsjafi benar, bahwa pimpinan pertahanan rakjat jang total ini diletakkan dalam satu tangan, jaitu Tentara Nasional Indonesia. Ini berarti bahwa didalam hal pertahanan, petimdjuk-petundjuk dari Tentara Nasional Indone sia itu harus diturut (dilaksanaikan)”............................... Peraturan-peraturan tsb. belum dapat mendjamin akan tertjapainja suatu pimpinan dan organisasi jang objektif sesuai dengan kebutuhan. Sebab pihak kepartaian dan golongan-golongan politik masih diberi halt turut menentukan setjara langsung segala kebidjaksanaan, lagi pula lasjkar2 pada umumnja masih sadja merupakan tentara dari partai-partai, ada jang setjara langsung atau resmi, ada jang setjara tidak resmi. Djadi pendeknja, selama soal-soal politik ke partaian itu masih sadja djadi faktor jang diikutsertakan, maka pertimbangan-pertimbangan jang objek tif sukar mendapat tempat jang selajaknja.

2

.

Pertentangan antara poliiik dan strategi

!Tl)ibagian sebelum ini telah diuraikan peristiwa2 pertentangan antara politik dan militer, antara pertimbangan-pertimbangan politisjuridis dengan pertimbangan-pertimbangan strategis. Pertentangan itu kita ketemukan antara SukarnoHatta-Sjahrir-Amir Sjarifuddin sebagai pemerintah disatu pihak dengan Tan Malaka dkk. dari Persatuan Perdjoangan dilain pihak. Baik kita simpulkan lagi pernjataan-pernjataan pemerintah. Kabinet R.I. pertama jang telah menganut „djalan diplomasi”, telah mengumumkan pernjataan sbb. fseperti dimuat dalam harian Berita Indonesia tgl. 29 September 1945, no. 2) : Politik Republik Indonesia Kami para pemimpin sadar benar, bahwa tanggung djawab kepada tanah air, bangsa dan sedjarah, kami pikul sepenuh-penuhnja. Kami sama sekali lidak mendjalankan „politik sandiwara”, akan tetapi adalah menurut pikiran dan menurut hati nurani ka mi. Kami sedia berhadapan dengan Mahkamah Sedja rah jang akan mendjatuhkan keputusan benar atau tidaknja politik jang kami djalankan kini. Politik jang diambil oleh Republik Indonesia ha rus dihadapkan kepada dunia internasional. Sekarang jang pertama diperlukan ialah : Diplomasi! Tapi pula didalam mendjalankan diplomasi jang mendjadi tuTNI II 4

aq

lang-punggung ialah kekuatan batin serta materiil dan segenap bangsa. Tidak ada satu negara bisa masuk kedalam gelanggang iritemasional hanja dengan diplomasi sadja, tetapi dibelakangnja - bahkan jang mesti mendjadi dasar - ialah adanja suatu tenaga kekuatan.................................................... Pertentangan politik dengan militer terasa diwaktu tahun 1946 bagian kedua, ketika pasukan-pasukan kita jang mengepung kota-kota pendudukan melakukan blokkade makanan, sehingga musuh jang berada didalamnja menderita sampai mendekati tingkatan kelaparan. Sedangkan pihak pimpinan politik R.I. mengadakan persetudjuan dengan Sekutu untuk pendjualan bahan-bahan makanan bagi kota-kota itu, sehingga Panglima Besar Sudirman mengeluarkan interview-interview jang menjatakan ,,membei’i makan kepada musuh jang sedang menjerang kita”. Akan tetapi pemerintah meneruskan maksud-maksud politiknja. Setelah „peristiwa 3 Djuli terselesaikan, maka pemerintah dengan sungguh-sungguh memulai perundingan-perundingan cease-fire. Perundingan permulaan ditingkatan politik menghasilkan komunike bersama : 1. Tentang gerakan militer dari kedua pihak. Beberapa opsir TRI akan dikirimkan ke Dja karta untuk membitjarakan „technische deta ils” dengan markas besar Serikat. Lord Killoarn sanggup membitjarakan hal ini dengan pihak jang bersangkutan. 2. Tentang pengangkutan Apwi Sjv.hrir sanggup mendjamin terlaksananja dan 3 orang opsir TRI selekas mungkin akan dikirim untuk mem bitjarakan dengan pihak Inggeris. 3. Tentang perhubungan kita dengan bangsa In dia dan Tionghoa Sjahrir menjatakan tetap akan melindungi sepenuhnja penduduk bangsa India dan Tionghoa di Indonesia. Pemerintah RI menjusun delegasi-delegasi militer RI untuk perundingan-perundingan cease-fire, jang

diketuai oleh Djenderal Major Sudibyo dan beranggotakan Kolonel Simatupang, Komodor Suriadarma, Kolonel Simbolon dan Kolonel Tjokronegoro. Mereka membawa instruksi Menteri Pertahanan setjara tertulis : (1) gentjatan sendjata untuk seluruh Indonesia baik didarat, dilaut maupun diudara. (2) penghentian pemasukan tentara Serikat dan atau Belanda ke Indonesia selama gentjatan perang berlaku. (3) djaminan dari Serikat, bahwa tidak ada penjerahan sendjata oleh Serikat kepada pihak Belanda, baik setjara langsung maupun se tjara tidak langsung. (4) penjingkiran orang-orang Djepang, baik mili ter maupun sipil, dari S'elurah Indonesia. (5) pembukaan dan kebebasan memakai segala djalan lalu lintas baik didarat, dilaut maupun diudara. Delegasi Inggeris-Belanda dipimpin oleh Djenderal Major Formann dengan anggauta-anggautanja Djenderal Major Buurman van Vreeden dan Brigadir Djenderal Louder. RI menghendaki cease-fire dalam arti jang seluas-luasnja, sehingga dengan penghentian pertem* puran itu terbuka pula perhubungan ekonomi sepenuhnja. Sebaliknja Serikat menghendaki cease-fire dalam arti jang terbatas kepada menghentikan tembak-menembak digaris-garis perbatasan agar dapat berlangsung psrundingan politik jang harus menjelesaikan masalah-masalah jang lainnja. Mereka tju*na memerlukan ketenteraman pada perbatasan kotakota pendudukan, dan penghentian blokkade bahan *nakanan, sambil tentara India ditarik mundur dan tentara Belanda tiap minggu ber-ribu-ribu kc Indone sia untuk mengoper semua kedudukan-kedudukan Serikat itu.

Sedang perundingan berlangsung tibalah rombongan pertama Divisi „7 Desember” di Priok jang kemudian disusul oleh Ik. 80.000 tentara Belanda lainnja. Selama itu mereka perlukan keamanan, sehingga perundingan gentjatan sendjata dalam arti jang terbatas itu sangat mereka perlukan, karena posisi mereka akan sangat terdjepit dan berbahaja djika TRI melakukan serangan sekaligus dan serentak di-mana*. Pada sementara itu sikap pasukan2 mereka dipinggir-pinggir kota adalah defensif aktil' untuk terus mengikat dan mengganggu kita, sambil aksi marine Belanda dilaut semangkin hebat untuk membiokir Djawa-Sumatera dan mengisolir pulau-pulau Seberang.

.

Pada taraf itu Belanda sedang mempasifisir pu lau-pulau jang luas ini, sehingga ketjuali di Bali, Ka limantan Selatan dan Sulawesi Selatan, perlawanan
memokokkan perdjoangan nasional pada diplomasi, maka cease-fire itu dipaksakan dan dalam hal ini dapatlah kita benarkan pendirian R.I. jang menuntut penghentian permusuhan dalam arti jang se-luas-nja. Akan tetapi perundingan ini buntu, dan tinggal djadi persoalan bagaimana pimpinan R.I. meneruskan ichtiar atau dasar garis strategi jang ada itu. Perundingan kembali ketingkat politik. Berhadapanlah wakil-wakil Serikat (Lord Killearn, Wright, Djenderal Major Formann) dan wakil-wakil Belanda (Schermerhom, Idenburg, Letnan Djenderal Spoor, Kapten ter zee Willinge; dengan wakil-wakil R.'l. (Sjahrilr, Dr. Sudarsono, Djenderal Major Sudibjo, Kolonel Simbolon dan Letnan Kolonel Kartawirana) pada tanggal 9 Oktober 1946. Karena pengertian para politisi dikedua belah pi hak sudah sama. jaitu segera mengadakan cease fire agar perundingan politik dapat berdj'alan dengan lantjar, maka 5 hari kemudian sudah tertjapai per setudjuan pokok. Dalam perundingan gentjatan sen djata ini R.I. diwakili oleh para kepala staf (Letnan Djenderal Urip Sumohardjo, Komodor Suriadarma, dan Laksamana Pardi). Hasil itu dimaklumkan dengan komunike tanggal 14 Oktober : Pemusjawaratan telah menerima laporan panitia gentjatan sendjata dengan bulat dan dengan bulat menjetudjui bahwa mulai hari ini telah ada gentjatan sendjata (perhentian permusuhan) antara pasukanpasukan Serikat dan Indonesia. Gentjatan sendjata ini akan berdasarkan pada resolusi pertama dari panitia gentjatan sendjata. Tjara mendjalankan gen tjatan sendjata itu dengan sebenarnja akan mendjadi kewadjiban dari panitia ketjil technis dengan pim pinan komisi gentjatan sendjata bersama sebagai kedua-duanja dinjatakan dibawah.

Resolusi Pcrlama: Delegasi Belanda, delegasi Indonesia dan wakilvvakil Inggeris dengan bulat menjetudjui bahwa su atu gentjatan sendjata akan ditetapkan dengan dasar menetapkan kcdudukan dan keseimbangan mi liter dari pasukan-pasukan Serikat dan Indonesia. Angka-angka djumlah pasukan-pasukan Serikat dan Indonesia akan dipertukarkan dan diterima baik olefo sekalian jang bersangkutan. Resolusi kcdua: Delegasi Belanda, delegasi Indonesia dan wakil-wakil Inggeris dengan bulat menjetudjui mendirikan satu komisi gentjatan sendjata bersama tingkat tinggi imtuk menilik pelaksanaan technis dari gentjatan sendjata sebagai disetudjui dalam resolusi itu. Komisi gentjatan sendjata bersama akan diberi sjarat-sjarat petundjuk sebagai berikut : ,.Komisi akan memperhatikan dan mengambil putusan tentang sesuatu kesukaran jang mungkin timbul dalam mendjalankan gentjatan sendjata atau se suatu keluhan tentang pelanggaran gentjatan sen djata”. Setelah tanggal 30 Nopember 1946 pada waktu pasukan-pasukan Inggeris jang terachir sudah ditarik dari „Hindia Timur Belanda”, anggota-anggota Ing geris dengan sendirinja mengundurkan diri dari ko misi gentjatan sendjata bersama. Pada waktu terbit perselisihan sebelum 30 Nopember 1946 antara anggota komisi gentjatan sendjata bersama jang tidak sanggup mereka selesaikan dengan djalan lain, seka lian anggota akan tunduk pada putusan ketua. Pada waktu perselisihan paham itu terdjadi setclali tanggal 30 Nopember, komisi akan menjerahkan soal tersebut pada pemimpin tertinggi pasukan-pa sukan Inggeris di AsiaTenggara dan tunduk pada putusannja.

Resolusi ketfga: Delegasi Belanda, delegasi Indonesia dan wakilwakil Inggeris dengan bulat menjetudjui bahwa gen tjatan sendjata bersama akan mendirikan satu panitia ketjil technls dengan susunan, sjarat-sjarat ten tang petundjuk dan kewadjiban dimuatkan dalam surat jang dilampirkan. Keterangan bersama: Panitia gentjatan sendjata seterusnja mengumumkan keterangan bersama oleh delegasi-delegasi Belan da dan Indonesia sebagai berikut: >rK arena kedua belah pihak menghendaki gentjatan sendjata sebagai langkah pertama untuk penjelesaian dengan damai dari pertikaian politik sekarang ini, teranglah bahwa kekuatan militer sekarang pada ke dua belah pihak mesti diperhatikan sebagai satu maximum jang akan dikurangkan djika gentjatan sendjata itu sendiri berhasil dan keadaan politik men djadi djernih. Kenjataan bahwa sedjumlah besar dari tentara ..Hindia Belanda” terdiri dari wadjib-tentara (milisi) jang telah lama dikerahkan mendjadi alasan seterus nja mempertjepat penjelesaian demikian setjara da mai, serta memungkinkan lepas kerahan (demobilisasi) mereka itu. Hal inipun mengurangkan beban jang harus dipikul oleh negeri untuk membiajai kekuatan pasukan pasukan Indonesia, termasuk pasukan-pasukan tidak teratur, jang ada sekarang. Kedua pihak akan memberi tahukan satu pada jang lain tentang peraturan-peratuan jang diperhatikan dan diambil tentang hal ini. Komisi gentjatan sen djata bersama berhak untuk memberikan petundjuknja dalam soal ini”.

Sjarat-sjarat petundjuk untuk panitia ketjil technis. Keadaan susunannja : 1) Panitia ketjil akan terdiri dari kepala-kepala staf tentara Inggeris, Belonda dan Indonesia, dalam tiap-tiap hal terdiri tidak lebih dari tiga orang opsir. Ketua dari pada komite ketjil ini adalah 'kepala staf tentara Serikat dii Indonesia (dalam hal ini ialah Letnan Djenderal Mansergh). 2) Panitia ketjil akan berapat setjepat mungkin un tuk : a. mengadakan perhentian pertempuran (cease fire) dan kedudukan pasti (stand-fast) se tjepat mungkin; b. merentjanakan intruksi- jang luas dengan mana pemimpin2 militer didaerah dan pemimpin-pemimpin pusat angkatan laut dan udara (Serikat dan Indonesia) akan mendasarkan perintah gentjatan sendjatanja sampai sedalam-dalamnja. Peraturan2 ini) akan meliputi petundjuik2 seperti berik ut: I. tjara-tjara untuk mengurangi kemungkinan pertikaian bersendjata, II. penilikam gerakan orang-orang dan pasukan2 persediaan melalui d'aerah-daerah dan perbatasan-perbatasan, III. peraturan mendirikan badan perwasitan ditempat-tempat untuk meirreriksa dan menjelesaikan bentrokan ketjil-ketjil. IV. pemakaian pesawat diudara dan laut. * c. membentuk satu tjara dengan mana setjepat mungkin pemimpm-pemimpin pasukan dapat memirita bantuan tentang sesuatu kesulitan jang berhubungan, atau jang dianggap pelanggaran dari pada gentjatan sendjata kepada panitia bersama tingkat tinggi untuk perwasitan dan penjelesaian. d. mengangkat wakil-wakil buat pembitjaraanpembitjaraan setempat-setempat dan menge-

luarkan instruksi-instruksi berhubungan de ngan waktu dan tempat didalam tiap-tiap dacrah; dan mengatur pertemuan-pertemuan dari wakil-wakil angkatan laut dan udara di Dja karta, e. memperhatikan segala soal jang dikemukakan oleh komite ketjil. Paaa malamnja pukul 2i.uu Panglima Besar Su dirman, Spoor dan Mansergh masing-masing membatjakan komunike bersama tentang gentjatan pe rang didepan radio. Untuk TRI berbunji : ,,Kairu, PajigMma besar TRI, memberitahukan ke pada tjaudara-sa udara sekalian, bahwa dalam ptrundingan lengkap antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda jang dilangsungkan ini hari di Dja karta jang diketuai oleh Lord Killearn, telah diputuskan bahwa : a. Gentjatan sendjata antara tentara Serikat dan tentara Indonesia akan dimulai setjepat mung kin bilamana dapat diselenggarakan. b. Perintah lebih landjut tentang soal ini akan diberikan kepada saudara2 setjepat mungkin. c. Dalam waktu ini segala sesuatu harap diusahakan untuk mentjegah pertempuran”. Gentjatan ini didasarkan atas status quo politik militer,jang harus dipertahankan sampai tertjapai penjelesaian pertikaian politik. Untuk itu dipertahan kan keadiaan pemerintahan sipil kita jang ada dikotateota garis-garis pemisah de faikto disekeliling kolakota pendudukan dan kekuatan tentara masing-ma sing. Untuk malaksanakannja, dibentuk panitia-panitia setempat di Medan (Kolonel H.SAtompul-Djenderal Ma jor Scholten), Padang (Kolonel Ismail Lengah-Kolonel Sluyter), Palembang (Kolonel Simbolon-Koloncl Mollinger.) Djakarta Barat (Let. Kolonel Djojorukmantoro-Kolonel Kuilemberg). Djakarta Timur (Let. Kolonel Suroto Kunto-Djenderal Major Diirst Rritt), Bogor (Letnan Kolonel Kawil'arang - Kolonel Thom

son), Tjiandjur (Letnsn Kolonel Daan Jahja - Koloael van Guiik), Bandung U tara (Let. Kolonel U m ar Bachsan - Kolonel Meiyer), Bandung Selatan (Ko lonel Hidajat - Djenderal Major de Waal), Sem arang (Kolonel bunarto - Kolonel van Langen), Surabaja (Djenderal M ajor Sungkono - Djenderal M ajor de Bruyne). Diadakan pula panitia-panitia sipil untuk m engatur pemerintahan sipil dikota-kota pendudukan. berhubung Inggeris akan menjerahkannja kepada Belanda Tanggal 17 Oktcber Presiden dan PM Sjahrir memberikan pendjelasan-pendjelasan di Jogja kepada pemimpin-pemimpin politik, lasjkar-lasjkar, organisasiorganisasi perdjoangan, sosial, vvanita, pemuda, dan sebagainja. Mereka menjatakan bahwa segala sesuatu jang mengenai perundingan gentjatan perang itu merupakan suatu tindakan jang ditudjukan untuk mentjiptakan suasana politik jang segar guna memulai perundingan diplomasi. Dengan demikian m aka diharapkan djanganlah. hal itu menimbulkan keragu-ragiian. H . A. Salim djelaskan antara lain : ..............Gen tjatan perang jang kita hadapi w aktu ini semata-mata terbit dari pada kehendak pihak politik, bukan sobagai hadjat keperluan berhubungan dengan halhal jang telah lalu melainkan sebagai pendahuluan untuk maksud perundingan jang lagi hendak dilangsungkan. Oleh karena itu perundingan pertam a kali jang dilangsungkan dalam kalangan pimpinan-pimpinan tentara sadja dari kedua pihak jang berliadapan, terpaksa mesti tidak berhasil, Dan berhasilnja kemudian dalam perundingan an tara badan-badan utusan itu, m enetapkan keputusaa mengadakan gentjatan sendjata sebagai hadjat po litik jang ltarus dilangsungkan oleh tentara kedaa belah pihak untuk kepentingan politik n e g a ra ..........." Disemua tem pat gagallah perundingan setempat untuk menetapkan garis demarkasi dan pelaksanaao

truce, ketjuali di Palembang, dimana Simbolon - Mollinger segera mentjapai persetudjuan berikut : 1. Bahwa tentara Belanda telah setudju tak akan memperluas atau meUwati batas daerah jang te lah diserahkan kepadanja oleh tentara Inggeris dan akan memelihara status quo (keadaan se karang). 2. Bahwa pihak Indonesia setudju akan memelihara status quo dan akan mengadakan pengawasan bersama atas corridor (perbatasan) jang memisahkan daerah Republik Indonesia dan daerah jang diduduki Belanda. - 3. Apabila terdjadi insiden, pihak Indonesia dan Belanda tak akan melakukan sesuatu tindakan sebelum soal itu dimadjukan kepada komite ber sama urusan sipil (Palembang sub komite). 4. Bahwa pihak Indonesia setudju untuk terus memberi batu-bara kepada Belanda di Kertapati, asal sadja : a. Belanda membajar dengan uang jang dapat diterima oleh pihak Indonesia; b. pinak Belanda menjediakan beras 100 ton tiap bulan. 5. Bahwa pihak Indonesia setudju akan torus mendjalankan air dan penerangan listrik di Palem bang dan akan terus memberi air dan penerangan listrik kepada daerah-daerah jang diduduki Be landa. 0. Bahwa pihak Indonesia setudju akan terus melever daging dan sajur-sajuran jang segar kepa da penduduk militer dan sipil Belanda, asal sa dja pembajarannja dilakukan dengan uang jang dapat diterima oleh pihak Indonesia. Deadlock di Medan diachiri oleh tjampur-tangan Menteri Gani. Pertempuran-pertempuran semangikin reda djuga.......... dan pendaratan pasukan-pasunan Belanda jang baru berlangsung semangkin pesat da lam kota-kota jang terlindung itu.

Baik dibatja laporan Lord Killearn, jang dapat ki ta ikuti dalam ,,Rahasia dan Akibat Linggardjati ’ (A.S. H arahap ) ............Tentang kepatuhan bangsa Indonesia kepada pemimpinnja antara lain-lain Lord Killeam menerangkan didalam salah satu dokumen rahasianja : ........... we were very anxiously waiting for sudden explosion from the Indonesian batteries. If some one behind the Republican batteries pull the trig ger of their guns, it means a terrible slaughter. The river would be full of floating Dutch corpses... Atau Indonesianja : ................kami sangat ketjemasan, kalau-kalau de ngan tiba-tiba meriam-meriam Indonesia memuntahkan pelurunja. Djikalau ada seorang dibelakang meriam-meriam Republik itu menarik pelatuk sen djata apinja, maka akan terdjadilah suatu pembunuhan-massa jang hebat. Sungai itu akan penu de ngan m ajat-m ajat Belanda jang terapung-apung..... Laporan ini dikirimkan Lord Killearn ke London setelah tentara Belanda - atas m ufakat dengan Repulik - menempuh sungai Musi menudju Palembang un tuk menggantikan tentara Inggeris-India jang menduduki kota itu. Atas djasa-djasa Lord Killearn djugalah maka tentara Belanda ini masuk dengan aman ke Palembang. Hanja kota Palembang jang dikuasai Sekutu dikala itu, sedang Sungai Musi dikuasai oleh TKR. Lord Killleam telah dapat menggerakkan peminv prn TKR untuk memerintankan anaK buahnja disepandjang sungai itu supaja djangan menembalc kapalkapal pengangkut Belanda jang akan lalu disaua mengangkut tentaranja kekota minjak di Sumatera Selatan itu. Mr. Amir Sjarifuddin, jang pada waktu itu mendjadi Menteri Pertahanan, berangkat ke Pa lembang dengan stafnja untuk mendjamin keselamatan perdjalanan tentara Belanda tsb. Dan .................... tentara jang dibiarkan lalu itu, kemudian melakukan aksi militer kolonial disana jang

menjehaibkan banjiak bangsa Indonesia jang mejidjad* korban keganasannja. Kesempatan masuknja tentara Belanda ke Palem bang ini adalah hasil dari siasat Lord Killearn dan terlalu pertjajanja pemerintah Republik kepada orang asing jang bersendjata. Kemenangan Lord Killearn dalam diplomasi ini berarti suatu kem..nangan besar pula bagi Belanda dan sudah teritu me reka menganggap ini sebagai suatu djasa Lord Kil learn untuk kepentingan niat Belanda divvaktu itu. Mereka selamat berdjalan dimuka mulut meriani Republik jang sebenarnja dapat diletupkan untuk memenuhi Sungai Musi dengan m ajat-m ajat tentara jang bemiat mendjadjah ....................”. Disemua tempat, perundingan mengenai penetapan garis demarkasi telah mentjapai djalan buntu. Pi hak kita mempertahankan pos-pos jang ada devvasa itu, tapi Belanda menuntut semua daerah jang ia anggap dapat ditjapai oleh patrolinja, bahkan ia tuntut batas-batas jang besifat geografis untuk keamanan posisinja, sedangkan Panglima Besar kita tetap membela teguh status quo. Politik memaksakan cease-fire. Pemimpin-pemimpin politik dari ketiga pihak tanggal 4 Nopember 1946 menginstruksikan ketiga panglima besar masingMasing agar terus sadja memerintahkan ..cease-fire dan stand fast”, dan kalau perlu wakil-wakil dari pusat akan datang didaerah-daerah untuk memberikan perintah-perintah dengan langsung. Pengumuman ini dianggap disana-sini sebagai su atu cease-fire dan stand fast jang sesungguhnja. Ka rena itu terdjadilah penembakan* oleh Belanda difront Bandung Timur, berhubung pasukan kita te lah ber-„stand fast” dipos-pos jang tidak diakui oleh Belanda, jang meminta korban jang banjak dari kita, sehingga Panglima Besar terpaksa mengutjapkan pidato radio sb b :

■ •'••■■H P ? d \

«

" n

/

u

L

ST

t/

“

^

n

m

e

n

f a

S

P e ra ^ u ra t mana benar sangat membahajakai. perdjoangan kemerdekaan kita jang telah memuntiak ini Pada saat ini m asalah gentjatan perang mend £ d i salah satu m asalah jang sangat hangatnja d>seluruh dunia terutam a dikalangan m asjarakat In donesia jang sedang m em perdjoangkan membel, m em pertahankan kem erdekaan negennja. Maka Dttar Z s u h serta kaki tangannja berusaha sekuatta a ta ja untuk m engatjaukan urat-sjaraf dan pikiran kitadengan d jalan m enjiarkan m atjam -m atiam ben to serta keterangan tentang m asalah gentjatan pe^ d

a

n

K1"fal ini dapat dinjatakan dengan adanja matjammatj-am instroksi jang tidak sama jang disiarkan dan dikirimkan dari Djakarta kepada para penumpin pasukan pertem puran. Pegang tegufo pendirian kita bersam a. Tetap berhiati-hati dan w aspada! Pengalaman dan peladjaran mulai djaman nenek mojang, kita telah tjukup dan wadjib kita djadikan pedoman untuk bekaJ perdjoangan seterusnja ! Berhubung matjeyri-matjain kedjadian jang menjebabkan banjak penderataan aan pengorbanan jang kita alami bersam a, m aka kami sebagai anggota panitia tertinggi gentjatan perang jang seharusnja tu ru t bertanggung-djaw ab tentang adanja pembitjaraan dan keputusan dari tiap-tiap sidang panitia tertinggi gentjatan perang (Joint Truce Commission) m erasa wadjib untuk m em berikan pendjelasan tentang pengumuman kom unike bersam a gentjatan perang tanggal 14 Oktober dan tanggal 4 Nop ember jang telah menimbulkan kegelisahan berhubung salah paham, jang disebabkan oleh matjam -m atjam instruksi dan siaran jang tidak sama itu. _ Adapun sari daripada komunike bersam a gentjat an perang tanggal 14 Oktober dan 4 Nopember ada lah sebagai berikut:

1. Komunike bersama tanggal 14 Oktober itu ha nja berwudjud suatu pemberian tahu belaka, bahwa telah diadakan persetudjuan tentang prinsip akan mengadakan gentjatan perang. Bilamana perintah resmi pemberhentian tembak-menembak dapat dikeluarkan, masih akan disusulkan; dengan lain kata, masih akan dirundingkan. 2. Komunike bersam a tanggal 4 Nopember itu berw udjud: a. periingatan supaja sektor komandan5 memperhalikan komunike tanggal 14 Okber.

b. pemberian tahu bahwa selekas mungkin akan dikeluarkan perintah oleh ketiga panglima tentara (Indonesia - Inggeris Belanda). Untuk mendjalankan setjepat mungkin pember hentian tembak-menembak, hal jang mengenai wak tu keluarnja perintah ini masih sedang dirundingkan. Demikian pula tentang kemungkinan akan dikirimnja beberapa opsir dan atau utusan ketiap-tiap medan pertempuran. P ertjaja dan jakinlah, bahwa sampai pada saat ini ketiga panglima tentara belum menanda-tangara suatu perdjandjian bilamana keluarnja perintah pem berhentian tembak-menembak. ..Ingatlah anak-anaku dan saudara-saudara sekalian ........................” Tanggal 7 Nopember 1946 disiarkan pula dari Dja karta garis-garis teknis dari persetudjuan 4 Noperaber 1946. Bagi pihalc militer - jang harus tunduk kepada po litik - maka sebenarnja tak ada djalan lain daripada melaksanakan cease-fire selekas mungkin. Sebab, djika suasana setengah berdiplomasi, botengah bertempur dan setengah ber-cease-fire ini dibiarkan berlarut-larut, m aka R.I. akan tetap rugx,

sebab dalam hal demikian kita harus selalu terus bersiap-siap, tak sempat mengkonsolidir diri, dan selalu menghadapi insiden-msiden setem pat dan sesektor. Djustru dalam pertikaian-pertikaian setempat dan sesektor inilah musuh beruntung, karena peralatan, organisasi dan posisi mereka dikota djauh lebih baik daripada kita. Siasat „mentjiptakan insiden-insiden setempat’' itu djelas menguntungkan musuh. Logis hanja siasat ,,bertempur serentak dan sekaligus dimana-mana” jang menguntungkan kita dan djustru merugikan musuh, karena mereka seaang mendaratkan pasukan-pasukannja dan menduduki kota. Tapi karena hal ini dilarang oleh pihak pimpin an politik, maka terpaksa kita segera ber-cease-fire dengan sungguh-siingguh, tanpa menetek-bengekkan lagi soal 1 kilometer madju atau mundur dalam h?.l penetapan garis demarkasi, walaupun ini kiranja taktis penting sekali. , Peristiwa-peristiwa membenarkan pendapat ini. De ngan gagalnja pelaksanaan persetudjuan-persetudjuan gentjatan sendjata 14 Oktober dan 4 Nopember, Be landa meminta lebih banjak konsesi lagi. Setelah perudingan setempat gagal, dengan setjara sefihak me reka mentjiptakan sendiri suasana setengah cease fire setengah bertempur dan menetapkan garis de markasi sendiri dengan kekerasan. . Dapat dipahami bahwa pihak kita makin m erasa djengkel, sehingga perundingan-perundingan setem pat tetep buntu. Tetapi perundingan-perundingan politik sudah landjut sekali. RI menerima federasi dan Unie serta membatasi diri kepada Djawa-Sumatera. hingga Belanda bersedia mengakui de fakto Republik Indonesia di Djawa-Sumatera jang akan djadi negara bagian dalam NIS sebagai negara jang berdaulat pa ling lambat tanggal 1 Djanuari 1949. Ill mengorbanUan proklamasi dan Uonstitusinja. Sedangkan menu rut amanat Panglima Tertinggi „Politik Tentara adalah Undang-undang Dasar”.(Ditiap-tiap asram a dan

markas tersurat amanat Panglima Tertinggi: „Politik Tentara ialah Undang-undang Dasar.......”) . Sementara itu Tentara Belanda terus membandjii ke Indonesia. Divisi ke I hampir selesai berangkat, divisi ke II dan ke III dalam mobilisasi dan latihan. Demi kepentingan politik, maka kita korbankanlah posisi militer kita di Kalimantan Sclatau, Sulawesi Selatan dan Bali. Kaum gerilja kita disana tidak boleli lagi memakai nama III dan TNI, dan kita diperintahkaji menerima garis-garis demarkasi tuntutan Belanda, jang pada uinumnja telah mereka laksanakan de ngan kekerasan berhubung dengan posisi pasukanpasukan kita jang bersikap defensif belaka dan bertindak setjara lokal tanpa pimpinan pusat. Oleh pihak politik telah disetudjui untuk menolong kekurangan beras dikota-kota pendudukan dan menghentikan blokkade air terhadap Surabaja. Sebuah re ■ 9olusi telah disetudjui pula tentang penjerahan ke kuasaan Serikat (Amacab) kepada Belanda didjawatan-djawatan dimana terdapat pengawasan dari dan koordinasi serta hubungan dengan Serikat. Kepolisian akan diserahkan setjara demikian pula. Tg. 21 Nopember putjuk pimpinan C.P.(Polisi Sipil) di D jakarta telah diserahkan oleh Brigadir Mitchel dan Kapten Bank kepada Kepala Komisaris C.P. Be landa, Noordhoorn dan Ijsbeart. Dengan sendirinja CP Indonesia harus tunduk ke pada perintah CP Belanda. Zakaria, kepala CP Indonesia ingin tetap bebas, karena mereka toch tidak akan mau menuruti perin tah CP Belanda, sungguhpun mereka sanggup bekerdja bersama-sama. Tertjapai pula persetudjuan keuangan pada tang gal 19 Nopember 1946: „Berdasarkan atas pengetahuan, bahwa pemerin tah Hindia Belanda semata-mata mengakui sebagai alat pembajaran jang sjah uang jang dikeluarkan olehnja, maka oleh karenanja, dan begitu djuga bah

wa pemerintah RI hanja mengakui demikian uang jang dikeluarkannja atau oleh karenanja, maka me nunggu tertjapainja persetudjuan pasti dalam lapangan politik, telah mengambil persetudjuan seba gai berikut : 1. Didalam daerah-daerah jang diduduki Sekutu da Djawa dan Sumatera dan didalam daerah-daerah jang dinamakar^ daerah peminggiran (randgebieden), .iang berada dibawah pengawasan pemeriintah Republik Indonesia, terhadap mereka jang mempunjai uang RI dan atau uang Hindia Belanda, tidak akan diadakan peraturan hukuman dan/atau aikan dituntiut. 2. Didalam daerah tersebut dalam pasal 1, tidak boleh diadakan paksaan untuk menerima mata uang masing-masing. B erarti: perdagangan pasar didalam daeran-daerah itu, bebas. Kedua pemerintah akan berusaha untuk melenjapkan segala jang merupakan antjaman. 3. Kedua belah pihak dengan segera akan mengam bil tindakan untuk memudahkan pengar.gkutan bahan-bahan makanan dan lain-lain barang keluar dan kedalam daerah masing-masing untuk membuka kesempatan antara kedua pemerintah, mengadakan penukaran besar-besaran (dari ba han-bahan makanan dan bahan-bahan lain dari daerah jang satu, dengan tekstil dan barang-barang lain dari daerah jang lain)”. Panitia-panitia setempat kita tetap menolak garis demarkasi Belanda. Pasukan-pasukan Belanda sud»h berhasil menduduki Surabaja. Semarang, Ban dung, Palembang, Padang dan Medan dan memperoleh djawatan-djawatan pemerintah sipilnja. Di Bogor, Palembang, Padang dan Medan mereka menghapuskan pula djawatan-djawatan RI, bahkan melakukan penangkapan-penangkapan. dan tidak memperkenankan lagi adanja pemerintah RI dikota-kota pen-

dudukan, walaupun status quo didjamin oleh persotudjuan cease-fire jang masih terkatung-katung itu. Dapatlah dimengerti pidato pada hari Natal 1946 oleh Djenderal Sudirman, Djenderal Spoor dan Laksamana Pinke. Panglima Besair TRI berseru: „........... Tidak tjukup pula kita hadapi dengan perundingan atau de ngan protes belaka. Kenjataan harus dan mesti kita hadapi dengan k eniataan!.................................................................. Bilamana kita mendjalankan kesanggupan itu ? Djawabnia: Sekarang inilah saatnja mendjalan kan kesanggupan itu.” Maka keKuatan dari pihak jang pro maupun jang kontra, jang resmi, jang setengah resmi, jang tidak resmi, dipersatukan dibawah satu komando menghadapi tentara Belanda. Semangat garis belakang dan muka harus dihidupkan kembali. Dan tindakan ini tidak merugikan negara kita didalam arus politik dewasa itu. Tindakan ini telah ditimbang semasak-masaknja. Pemerintah pusat RI sudah tjukup sabar, besar keinginannja menjelesaikan soal-soal itu dengan djalan damai, djalan berunding. Tetapi achir-aehir ini Belanda makin sewenangwenang melanggar perdjandjian, sehingga menimbulkan korban jang tidak sedikit, dan dalam pada itu pemerintah tetap berusaha terus menempuh dja lan damai dan perundingan. Tentang sikap kita terhadap tindakan kedjam ten tara Belanda diselunih medan pertempuran jang menjebabkan djatuhnja beratus-ratus korban itu, Panglima Besar menegaskan, bahwa satu-satunja sikap ialah memberantasnja dengan segala kekuatan kita. Tiap-tiap kesabaran ada batasnja ! Maka, disamping usaha perundingan pihak pemerintah, sekarang tibalah .saatnja bagi seluruh rak jat Indonesia untuk menundjukkan kekuatannja. Ini bukan berarti hanja mengadakan persiapan

sadja, tetapi segala persiapan kekuatan jang telah ada harus segera kita pergunakan. Segala persiapan kekuatan harus kita kerahkan, supaja tindakan membabi-buta Belanda itu tidak dapat meradjalela. Dalam pada itu Panglima Besar memperingatkan, bahwa dalam mengerahkan segala kekuatan menghadapi agressi Belanda, djanganlah kita lalaikan usaha digaris belakang diseluruh lapangan. „Instruksi kami jalah: 1. Berdjoang terus. Djangan gontjang dan bimbang m enghadapi tindakan tentara Belanda serta kaki-tangannja. 2. Kuatkan persatuan kita dan eratkan kerdja' bersama antara semua kekuatan jang ada dinegara kita. 3. Kerahkan tenaga kelasjkaran sebanjak-banjaknja ketempat medan perdjoangan jang telah ditentukan. 4. Kirimkan sebanjak-banjaknja alat2 sendjata dan keperluan-keperluan lainnja kemedan pertempuran. 5. Berdjoanglah dengan teratur. Djangan sekalikali bertindak sendiri-sendiri. 6. Tetap teguh-kuat-hati-hati dan waspada”. Beliau menutup pidatonja dengan komando jang njaring: „Sifci£«ap! ........................ Mad'ju djalan ! Merdeka! ..........................” Dipihalc lawan Djenderal Spoor membalas : „Kita tidak merampok dan tidak pula melakukan antjaman-antjaman, tetapi mentjiptakan keamanan dan memberikan perlindungan. Kita tidak pula membunuh dan melukai, tetapi hanja mempertahankan keadilan dan kemanusiaan”. Panglima angkatan laut Belanda menambahkan: „Perundingan tentang gentjatan sendjata sekarang temjata merupakan „sinar jang menjesatkan” (dwaallicht) belaka. Bermula kita mengira bahwa dida-

lam suasana jang penuh kegelapan ini, kita akan mendapat obor jang terang dari tertjapainja perundrngan truce itu. Pengharapan kita ini ternjata hampa belaka . Agitasi perang berkobar kembali. Badan-badan perdjoangan jang kontra ..Linggardjati” membentuk divisi „17 Augustus” sebagai imbalan atas divisi „7 Desember” Belanda. Status quo mendjadi chajal ! Sikap tentara Inggeris adalah sesuai dengan kedudukannja sebagai tentara pendudukan sementara. Ia membatasi diri kepada tindakan-tindakan defensif dan pengawalan sadja. Tetapi tentara Belanda bersikap agresif, jaitu menjia.pkan pangkalan-pangkalan jang tjukup aman dan tjukup luas untuk melantjarkan tindakan-Lindalcan offensif dimasa jang akan datang. Pada tuntutan Belanda itu kelihatan, bahwa ia bukan tjuma meminta batas-batas jang geografis seperti sungaisungai, melainkan ia rebut bruggehoofden di seberang-seberang kali itu dan ia betulkan djembatandjembatan besar di bruggehoofd itu, seperti di Tangerang, Bekasi, Dajeuhkolot, dan lain-lain tempat. Maka tertjapailah persetudjuan Linggardjati, hingga soal cease-fire dipaksakan dengan keras oleh kalangan politik. Belanda berpendapat dan bersikap seolah-olah cease-fire sudah berlaku sedjak adanja persetudjuan-persetudjuan 4 dan 9 Nopember. Pang lima Besar TRI berpendapat sebaliknja dan tetap memperingatkan kita, bahwa belum ada perintah cease-fire. Pemarafan ruaiskah „Linggardjati” membaikar pertentangan pro dan kontra antara partai-partai pe merintah dan opposisi, antara lain dalam rapat-rapat dan interview-interview. Presiden dan Wakil Presiden membela ,.Linggardjati” dalam rapat-rapat umum. Presiden berkeliling berpropaganda. Tanggal 20 beliau menerangkan di Tjiamis didepan pemimpin-pemimpin partai perdjoangan. tentara dan sipil. bahwa beliau sebagai kepala negara bertanggung

djawab sepenuh-penulmja atas isi rentjana perdjandjian Indonesia-Belanda, karena beliau memang memengikuti dengan seksaraa tiap langkah dalam perun dingan itu. „Saja setudju dengan isi rentjana perdjandjian tadi, tapi djika seandainja KNI Pusat sebagai Ba dan Perwakilan Rakjat kelak menolak perdjandjian tadi, saja sebagai liamba rakjat akan tunduk kepada keputusan kedaulatan rakjat jang saja tjintai itu”, demikian kata Presiden. Banjak perbantahan mengenai soal „Uni jang di kepalai oleh radja Belanda” itu. „Sajap Kiri” meodjeiaskan, bahwa Uni itu adalah tidak mengurangi kedaulatan kita dan tiada hubungannja dengan rijksverband. Dalam rapat raksasa di Garut pada tanggal 18 No pember Presiden mengupas semua artikel „Linggardjati”. Dengan tegas beliau njatakan, bahwa kita tak perlu ragu-ragu, karena ,,radja Belanda saraa sekali tidak menjinggung kedaulatan Republik In donesia. Dan tidak ada satu artikelpun jang akan raerobohkan Pemerintah Republik Indonesia”. Pada tanggal 4 D;,-sember 1946 Wakil Presiden mengadjukan pembelaan atas naskah tsb. : ..................Dengan adanja adempauze itu kita da pat berhubungan dengan luar negeri, mengadakan verdrag dengan negeri lain dalam dunia ekononu, jang dewasa ini sangat kita butuhkan, untuk menembus blokkade ekonomi jang diadakan oleh Belanda terhadap kita. Kita dapat mengirim diuta keluar neg e ri........................ ” Karena kesengitan pertentangan maka Panglima Besar Sudirman mengeluarkan order harian : 1. Djangan gontjang dan bimbang mendengar atau membatja pengumumnn dan siaran pro paganda jang mengenaQ rentjana persetudjuan Indonesia-Belanda. 2. Djangan sekali-kali memikirkan diterima atau tidaknja oleh Badan Perwakilan Rakjat, ka-

rena itu bukan kewadjiban tentara Republik Indonesia. 3. Kewadjiban TRI sebagai tulang-punggung ne gara sehm anja harus tetap memperkuat dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatao negara. 4. Perbaikilah dan eratkanlah kerdja-bersama dengan semua kekuatan jang ada. 5. Djalan terus *nenurut segala instruksi jang te lah diberikan . 6. Djangan bertindak sendiri-sendiri dan tunggulah komando. 7. Faham kan d*- ingatlah serta tepatilah sumpah anggota-anggota pimpinan tentara jang dilantik sendiri oleh kepada negara pada tgL 25 Mei 1946 di Jogja. 8. Berdjoang terus sampai maksud kemerdekaan dan kesatuan negara Republik Indonesia tertjapai. 9. Teruskanlah am anat ini kepada semua pradjurit dengan penuh kebidjaksanaan. Tersiarlah kabar-kabar bahwa pihak opposisi, te rutam a „Benteng Republik Indonesia” dan ..Lasjkar R akjat Djawa B arat” akan mengadakan suatu coup. Leluasalah perang psychologi musuh meradjalela dalam suasana perpetjahan RI itu. Terdjadilah pel bagai clash, seperti insiden pentjulikan Major Suroto Kunto di Krawang, dimana agen-agen rahasia mu suh memforsir clash antara TRI dan Lasjkar Rak jat masing-masing sebagai tenaga bersendjata dari pemerintah dan opposisi. Papan-papan pengumuman dan dinding-dinding dikota itu penuh dengan tjatjimakian terhadap pimpinan negara. Tapi Belanda meneruskan siasatnja dan mulailah perang tafsiran mengenai ,,Linggardjati” antara RI dengan Belanda. RI berpegang pada isi jang tertulis daripada naskah, tapi perlemen Belanda mengikat naskah dengan mosi Romme van der goes van Naters, bahwa perlemen menerima naskah dengan sja-

rat, bahwa pemerintah Belanda ..terikat pada memorio van toelichting dari komisi djenderal dan de ngan tidak mengurangi sedikitpun ketorangan pe merintah tanggal 10 Desember 1946 dan tambahannju pada tanggal 19 Desember 1946”. Interprestasi Belanda ini merobah samasekali semangat perdjandjian ,.Linggardjati”. Kepertjajaaaai kita kepada Belanda tambah merosot. Kabinet Sjahrir mengumumkan tanggal 13 Januan 1947 : ..Berdasarkan keputusan Dewan Menteri dalam sidangnja di Linggardjati tanggal 22/23 Nopember 46, maka Dewan Menteri dalam sidangnja 13 Januari' 47 di Jogjakarta memutuskan, bahwa delegasi pemerintah Republik Indonesia tetap dikuasakan menandatangani persetudjuan Linggardjati, jaitu dengan semata-mata berdasarkan pasal-pasalnja seperti tersebut didalam naskah jang telah diparaf tanggal 15 Nopember 1946, dengan pendjelasan-pendjelasan didalam notulen dan surat-m enjurat jang resmi dengan pihak delegasi pemerintah Belanda, dan tddak terikat oleh pemibitjaraan atau pengumuman-pengumumar diluar perhubungan jang res mi antara kedua delegasi didalam atau diluar negeri”. Presiden Sukarno merobah susunan KNIP sedern^kian, sehingga perbandingan djumlah anggauta-anggautania mendjamin pengesahan ..Linggardjati”. Djumlah anggaxita ditambah dengan 232 orang lagi. Penainbahan ini terutama dengan anggauta-anggauta dari golongan-golongan jang menjokong pemerintafli, antara fl,ain diadakan golongan-golongan baru seperti buruh dan tani dari ..Saijap Kiri”, sehingga Peraturan Presdiden no. 6 ini adalah memperkuat ,.kaum kirii’ dalam dalam parlemen sementara, jang berarti mempergiaimipang ..Linggardjati”, Menurut Peraturan Presiden no. 6 itu susunan KNIP jang baru adalah sbb: Masjumi mendapat 60 kursi, PNI 45, Partai Sosi-

aiis 35, PBI 35, PKI 35, Parkindo 8, PKRI 4, Sumatera tambah 39 mendjadi 50, Kalimantan 12 dahul.< 4, Sulawesi 15 dahulu 5, Maluku 7 dahulu 5, dan seterusnja. Sedang dari pihak buruh dan tani jang dahulu belum mempunjai wakil, maka kini masing-masing mendapat 40 kursi. Masjumi-PNI terus beraksi dan menuduh pengeluaran Peraturan itu sebagai tjara jang litjik untuk menggoalkan naskah „Linggardjati”. Mereka menu duh bahwa Presiden telah mengambil tindakan diktatorial dan melanggar demolcrasi, padahal — menu rut pendapat mereka — beliau adalah seorang Presi den konstitusionil dan kedudukannja hanja merupakan simbol belaka. Pihak Sosiahs-Kominis membela tindakan Presi den itu, karena mereka menganggap hal itu sepenuhnja berada dalam kekuasaan Presiden. Kata me reka Presiden kita tidaklah hanja berfungsi simbolis dan konstitusionil belaka seperti Presiden Prantjis, dsb............ Masjumi mengusulkan agar diadakan tjara jang hiar-parlementer, jaJcni supaja diadakan peTtemuan in ta ra pemerintah Sajap Kiri dan Benteng Repu blik untuk menindjau soal dekrit no. 6 dan soal interpretasi Jonkman jang terkenal tentang maksud „Linggardjati”. Masjumi memutuskan akan tetap menolak dekrit no. 6. BPKNTP menerima usul membatalkan dekrit Presiden no. 6 itu. Dengan ini timbullah keadaan krisis. Dalam hubungan ini Wakil Presiden mengeluarkan „antjam an” dimuka sidang, bahwa djika Pre siden dan Wakil Presiden tidak dipertjajai lagi, lebih baik ditjarikan Presiden dan Wakil Presiden lain. Pertentangan telah meluas kepada badan-badan bersendjata. Lasjkar R akjat Djawa B arat menentang naskah. Sebaliknja Dewan Kelasjkaran Pusat dan Seberang, jang dipimpin oleh Djenderal Major Djokosujono, mengirim kaw at kepada Presiden:

,,Atas nama seluruh kelasjkaran jang tergabung dalam Dewan Kelasjkaran Pusat terdiri atas lasj kar Hisbullah, Lasjkar Sabilillah, Lasjkar Pesindo, Lasjkar Pemberontak, Lasjkar Buruh, Lasjkar Banteng serta Dewan Kelasjkaran Seberang terdiri atas Lasjkar Kalimantan, Lasjkar Sulawesi, Lasjkar Maluku, Lasjkar Sunda Ketjil bersama ini mengutjapkan sju’k ur kepada Presiden dengan diterimanja Per aturan Presiden no.6 oleh sidang KNIP, hingga nega ra terhindar dari bahaja perpetjahan. Kami seluruimja menjatakan taat dan sanggup mendjalankan segala perintah Presiden”. Sementara itu Belanda meneruskan siasatnja. Terdjadi tuduhan-tuduhan jang tak habis-habisnja antara kedua belah pihak. Bahkan Belanda memulai perluasan daerah di Bogor, Palembang, dan lain-lain tempat. Mereka menghantjurkan sisa-sisa pemerintalian sipil RI dikota-kota. Bahkan mereka de ngan terang-terangan memulai offensifnja dan mexebut Knan, Siaoardjo, kemudian Modjokerto, sehingga dari keresidenan Surabaja hanja tinggal kabupaten Djombang sadja lagi jang masih berada ditangan kita. Belanda melantjarkan offensif miiiter dan politik. Merek^ berinitiatif melakukan aksi-aksi lokal, di mana mereka senantiasa memperoleh kemenangan. Sebaliknja kita tertekan oleh ..Linggardjati” dan cease-fire. Suasana terkatung-katung ini menguntungkan Belanda untuk melakukan aksi lokalnja dan menghambat kita untuk melakukan aksi total serentak. Belanda membentuk NIT, kemudian Daerah Istimewa Kalimantan Barat, sebagai lawan politik bagi RI. Politik non-koperasi sudah runtuh didaerah-daerah Malino, dan Westerling merampungkan ichtiar itu dengan peristiwa „pembunuhan 40.000 djiwa” di Sulawesi Selatan jang terkenal itu. Djadi offensif politik dan militer Belanda memuntjak dalam peri ode ini, lebih membubung daripadi

kapanpun sebelumnja. Cease-fire dan „Linggardj>»ti’* mengamankan timbang-terima Inggeris kepada Belanda, mengamankan pendaratan berpuluh-pulwh ribu tentara Belanda, mengamankan pembentukan negara-negara NIT dan lain-lain, membuka djalan bagi aksi-aksi W esterling di Sulawesi Selatan, dan lain-lain daerah jang setjara resmi dilepaskan oleh RI, sehingga Belanda hanja merasa berhadapan de ngan „pengatjau liar” sadja. Maka hantjurlah induk tenaga resimen Sunda Ketjil dan gugur pulalah komandannja Let. Kol. Ngurah Rai. Hal ini merupakan pukulan jang terhebat bagi pihak kita selama perdjoangan rakjat di Bah. Perang pasifikasi menghebat di Kalimantan, Sula wesi dan Sunda Ketjil (Nusa-Tenggara). Dengan hasil-hasil diplomasinja Belanda „menjelesaikan" sendiri daerah-daerah Seberang. Pertentangan-pertentangan mulai berkobar diantara pedjoang-pedjoang Seberang. Menurut lahirnja, djika para pedjoang itu meneruskan perlawanannja, mereka berarti melanggar ,,Linggardjati”. Sedangkan menurut batinnja pedjoang-pedjoang revolusi itu toch tidak menjetudjui „Linggardjati”. Republik kini seolah-olah telah berbalik 180 deradjat. „Boneka-boneka dan penghianat-penghianat” jang telah menjeberang kepada pihak musuh achirnja diakui djuga. Presiden NIT Sukavvati, ketua parlemen NIT Tadjuddin Noor, kepala daerah istimevva Kalimantan B arat Sultan Hamid dan sebagainja, ki ni mendapat pengakuan dari Republik. Hasil-hasil Malino dan Den Pasar jang terkutuk itu, diakui pula. Naskah ,,Linggardjati” itu ternjata merupakan diploma bagi kaum kolaborator, dan merupakan hukuman bagi kaum pedjoang jang konsekwen. Belanda tentu memanfaatkan suasana ini sepenuhnja. Gerakan militer diperhebat akan menghabiskan sisa-sisa gerilja. Gerakan politik-psychologij diperhebat pula. Pemuka-pemuka jang masih bersikap non-koperatif, dibudjuk atau diantjam, sehing-

ga semakin banjak jang bersedia menerima kenjataan-kenjataan politik dewasa itu. Dan sjukurlah ada pcmuda-pemuda, seperti Hasan Basri di K ali mantan, Tantra di Bali, Kapten Lodewijk di Irian, dan lain-lain jang tidak menggantungkan perdjoangannja pada ,,Linggardjati” setjara juridis-form il, melainkan meneruskan aksinja dipedalaman. M ereka ini tidak hendak berhenti bergerilja, sebelum kem er dekaan penuh tertjapai, betapapun pemimpin-pemimpin negaranja berkali-kali mengalah terhadap tuntutan-tuntutan musuh pendjadjah. Oleh karena itu perlawanan rak jat di Seberang tafc pernah padam. Patriot-patriot sedjati berhim pun sekeliling perwira-perwira jang gagah perwira itu dan meneruskan perang gerilja, jang takkan dapat dibasrmi oleh kekuatan sendjata musuh, karena ia b erak ar dalam ideologi rakjat jang terbanjak. Letnan Kolonel Hasan Basri dari „Gerakan Rahasia Divisi_IV AL.RI” telah gagal mengadakan persatuan komando untuk semua gerakan dibawah tanah dalam pertem uan r a hasia tanggal 17/18 Desember di Tabihi, K andangan, karena masih terdapat saling rebutan pengaruh. Oleh sebab itu, dalam menghadapi aksi-aksi pem bersihan musuh, jang setelah persetudjuan ,,Linggardjati” te r tjapai makin giat dilantjarkan, tenaga perdjoangan kita amat lemah. Hasan Basri melatih kader di H arujan. Tem pat inilah salah satu sasaran musuh jang terpenting dalam kampanje ,,Linggardjati” ini. Banjak penduduk jang dianiaja dan menderita. Hasan Basri dapat meloloskan dM kehutanan dilembah. Haniungan, 60 kilome ter dari Kandangan. Kaum gerilja terpaksa m entjari persem bunjian digunung-gunung dan hutan-hutan, djauh dari kampung-kampung karena rak jat ditimpa oleh perasaan takut dan satu kepada jang lain saling tjuriga-mentjurigai. Akan tetapi di Djawa-Sumatera terus berkobar

insiden-insiden, karena TNI berpegang pada instruksi Panglima Besar untuk tetap mempertahankan setiap djengkal daerah kita, sedangkan perintah resmi un tuk cease-fire belum lagi dikeluarkan. Maka walaupun terdapat perbedaan tafsiran jang prinsipiil antara Indonesia dan Belanda mengenai naskah itu, pihak politik kita tetap memaksakan penandatanganannja dengan segera. Akan tetapi pihak Belanda lebih dulu m enuntut pengakuan ,,garis demarkasi” serta order cease-fire jang tegas dari pihak Republik. Dan walaupun pertempuran-pertempuran dengan patroli Belanda digaris-garis demarkasi makin sering terdjadi, serta dengan penjerbuan2nja di Bogor, Palembang, Krian dan Sidoardjo Belanda te lah njata-njata m elanggar cease-fire sctjara prinsipiil, namun pada tg. 12 Pebruari 1947 Presiden Su karno toch mengeluarkan djuga perintah cease-fire: Panglima, Tertinggi Republik Indonesia. Mengingat: a. bahwa sedjak tanggal 14 Oktober telah dimaiclumkan keadaan gentjatan sendjata ,.state of truce”, b. bahwa oleh Panglima Besar Tentara, berdasar kan persetudjuan jang tertjapai di D jakarta antara pihak Indonesia dan Sekutu, telah diiberikan perintah untuk menghindarkan segala pertikaian bersendjata; c. bahwa diantara delegasi Indonesia dan komisi djenderal pada tanggal 24 D januari 1947 telah ter tjapai persetudjuan tentang pelaksanaan gentjatan sendjata itu dan penetapan garis demarkasi. M emerintahkan: Kepada seluruh Angkatan D arat, Angkatan Laut dan Angkatan U dara Republik Indonesia, seluruh Lasjkar dan Barisan. a). Sedjak tanggal 15 buHan Pebruairi 1947 djam 24.00 segala penembakan harus dihentikan. b). Sementara menunggu perintah jang segera akan diberikan oleh Panglima Besar tentang peneta pan garis demarkasi dan hal-hal jang bersangkutan

dengan itu, maka semua pasukan supaja tinggal
3. Tentara

N a s io n a l

Indonesia. u engan memperhatlkan uraian* aebelumnja, maka dapatlah dibajangkan betapa musjkil dan penuh komphkasi organisasi pertahanan kita, sehingga sulit untuk mengaturnja, apalagi untuk ciempergunakannja, berhubung sulit diketemukan satu instansi jang tjukup berkekuasaan menurut hu kum dan tjukup berpengaruh m enurut kepribadianja. Dalam hal pimpinan ini terdapat dualisme. Menurut Undang-undang D asar asli, maka Presiden adalal' Panglima Tertinggi pula sehingga sepenuhnja memegang kekuasan tertinggi atas APRI. Akan Letapi sedjak pengambilan kekuasan oleh KNIP tanggal 16-17 Oktober 1945, m aka kekuasan itu diserahkan kepada Menteri Pertahanan, akan tetapi Panglima Tertinggi tetap ada dan de fakto meneruskan posisinja jang lama, sehingga de fakto Panglima Besar be rada langsung dibawah Panglima Tertinggi. Demikian kenjataan jang berbeda dari keputusan KNIP, jaug telah muntjul dari pembantu pemerintah mendjadi pemegang kekuasaan legislatif jang bertindak sepenuhnja sebagai MPR (term asuk DPR) sementara De fakto ada pimpinan dari Menteri Pertahanan serta Markas Besar, dan sebagai pertemuan dari due garis piimipinan ini ialah Panglima Tertinggi dtengan Dewan Militer RI jang terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pertahanan. Panglima Besar, KSU Tentara, Panglima AL dan AU.

Disamping itu ada pula Dewan Pertahanan Negara jang terdiri atas perdana Menteri, Menteri Pertahanan, betoerapa orang menteri lain, Panglima Besar dan watrifl-wakil organisasi perdjoangan (Masjkur, Suimarsono dan Sardjono). Badan 1m memegang kekuasan hukum perang. De fakto sehari-liari Dewan ini dipirapin oleh „dwi-tunggal” Menteri Amir dan sekretaris Dewan Mr. Ali Sastroamidjojo. Dengan demikian ada puntjak-puntjak jang berupa Panglima Tertinggi, Menteri Pertahanan, Dewan Mi liter dan Dewan Pertahanan Negara, jang dewasa itu belum dapat diatur kedudukannja masing-masing sebagaimana mestinja. Djelas bahwa disini terdapat dualisme sistim negara jaitu antara kabinet presidentih'H imenurut Unidang-undang Dasar dan kEibinet parlementer m enurut BPKNIP. Oleh karena itu sulitlah menemukan tem pat initiatif jang tjukup kompetent dan berwibawa untuk me mulai sesuatu usaha jang meliputi seantero perta hanan. Panglima Besar membawahi panglima2 divisi, djadi sebenarnja ia adalah panglima Angkatan Darat. Pula ia membawahi panglima-panglima AL dan AU, sehdngga ia sepenirimja mendjadi Panglima Besar APRI Akau tetapi badan-badan administrasi (pemeliharaan) dari tiap angkatan berada dibawah pimpinan Menteri Pertahanan jang masing-masing dikepalai oleh seorang direktur-djenderal, jang tidak mempunjai hubungan hierarchie dengan Panglima Besar sehingga dalam hal pimpinan pertempuran P.B. APRJ itu tak mungkin bertindak sepenuh wibawanja. Dilapangan Angkatan Laut malah terdapat pertentangan antara direktur-djenderal dan panglima. Pula direk tur-djenderal mempunjai pasukan-pasukan, berupa divisi tentara laut dan divisi polisi tentara laut. S etjara resmi dan de fakto Menteri menguasai atau membawahi pimpinan-pimpinan jang tertinggi dari tentara laut, lasjkar-lasjkar dan barisan-barisan, m?sing-masing melalui direktur-djenderal AL, pemimpin

Biro Perdjoangan jang merangkap diadi ketua De wan Kelasjkaran Pusat serta Dewan Kelasjkaran Sebciiuiy (jang lerairi atas pemimpin-penuuipm organisasi-organisasi kelasjkaran); pemimpin Biro Per djoangan ini menguasai pula Inspektorat pusat dari barisan- jang berisi tjadangan serta perlawanan rak jat plus pertahanan sipil. Djadi dalam hal komponen-komponen tenaga per tahanan, hierarchinja adalah sbb.: 1. TRI (divisi-divisi TRI, TRI Angkatan Udara, korps-korps armada AL) dibawahi oleh Pang lima Besar. Dibawah PB ABRI foerdiri KSU Urip Sumohardjo sebagai pomegang pimpinan staf Umuim Tentara, Panglima Angkatan Laut Laksamana Nazir dengan Kepala Stafnja Laiksamana Pardi, Panglima merangkap Kepala Staf Angkatan Udara Suriiadarma. 2. LasjKar-iasjKar, jang dalam hal organisasi dipimpin oleh partai-partai jang bersangkutan, tapi taktis dan administratif diperintah oieh Men teri Pertahanan melalui Djenderal Major Djokosujono, Pemimpin Biro Perdjoangan Pusat, me rangkap ketua Dewan Kelasjkaran Pusat dan Seberang. Lasjkar-lasjkar mempunjai tugas dan posisi jang sama dengan TRI dalam hal perta hanan, hanja TRI adalah kepunjaan negara dan lasjkar adalah kepunjaan partai-partai. Sebagai pimpinan taktis-operasionil diadakan djawatandjawatan administrasi jang paralo! dengan jang ada dari direksi angkatan darat di KementerianPertahanan. 3. Barisan Tjadangan, jang djuga bertugas dalarc perang partisan, sebagai pengawal territorial ser ta dalam pertahanan sipil, jang dikuasai oleh Menteri Pertahanan melalui Inspektorat Pusat jang diketuai oleh Djenderal Major Djokosujono. 4. Divisi-divisi Tentara Laut, divisi Polisi Tentara Laut dan divisi Polisi Tentara jang diperintah oleh Menteri Pertahanan melalui Direksi AL TNI II 6.

81

(Laksamana Atmadji), dan Panglima Divisi P.T Djenderal Major Santoso. (Jang terachir adalab taktis dibawah Panglima Besar dan justitiom l dibawah Djaksa Agung). Polisi Tentara L asjk ar diperintah oleh Pemimpin Biro Perdjoangan Pugat. 5. Korps opsir-opsir politik jang bertugas meme lihara ideologi dipimpin oleh Kepala Staf Pepolit Letnan Djenderal Sukono Djojopratiknjo, jang berada dibawah perintah Menteri Pertahanan. (Pendjaibat ini merangkap djadi Sekretaris D jen deral Kementerian Perbaiianan dan anggota MaUkamah Tentara Agung). , Pengurasan didaeran-auerah tidaklah berdasarkan keperluan technis militer, chususnja pertem puran, melainkan terutama menurut tekanan segi-segi po litik dan administratif. Misalnja di Djawa B arat nang menghadapi front Djakarta, Bogor, Tjiandjur, B an dung ada 2 divisi TRI (divisi I dan II), ada 5 Dewap Pertahanan Daerah (keresidenen), ada 5 Dewan Kelasikamn d^npran 5 Biro Perdioansran Daerah, 1 re gimen PoCisi Tentara, 1 divisi Tentara Laut jang mem punjai 2 orang panglima, dsb. jang semuanja tidak mempunjai satu komando diatasnja untuk tugas per tahanan didaerah tsb.. karena masing-masing mem punjai atasannja sendiri-sendiri jang berhubungan lantrsung di Jogiakarta. Betapapun baik mutu masing-masing komponen tadi, namun tidaklah mungkin dipergunakan dengan Bornpstinin. karena tiada inst.n.r<si nbui inn?* bsrfcompetemi umt.uk rer?npiaa.k terdrjadi' pertikai an-nertika ian, jang tenpaksa diselesa;kan menurut porbanrti n p a n ?*an Vecekuatan setcmmt, karena tak ada suatu ata?an jang 6ama, ketijuali Panglima Tertinggi jang konstitut’onil itu. Demikian misalnja untuk dapat melaksanakan putusan kabinet akan mengatur perdjalanan kereta api Tjikampclc-Djakarta, perlulah surat dari Pangli-

ma Tertinggi kepada TRI dan badan-badan perdjo angan ditront D jakarta Timur. Maka Menteri Pertahanan tidak buta kepada keadaan jang musjkil itu. Setelah dikonsolidirnja Kementerian Pertahanan dengan ketiga direksi angkatannia. dengan Biro Perdjoangan, Pepolit, dll., maka pada bulan Mei 1947 beliau berperuiapat sudah tiba watktunja untuk menjatuikan semua foomponen tadi ke dalam satu organisasi jang bernama Tentara Nasional Indonesia, jaitu seperti jang ditjita-tjitakan oleh pemuda-pemuda pedjoang bersendjata pada sekitar saat proklamasi, dan mennruh urusnn p?rtahanan dan ketentaraan sepenuhnja dibawah kekuasaannia. Tgl. 5 Mei 1947 dikeluarkanlah dekrit Presiden/ Panglima Tertinggi (menurut kebiasaan. djika tak cda instansi ianor dianp'srap tiukim berwihown. maka dikeluarkanlah deknt Pre"idon. jang scbenarnia se tjara resmi tak dikenol oleh hukum kenegaraan de wasa itu): Mengingat : ...................................................................... Meninvbang: ............................................................................

Bahwa pada saat ini sudah tiba waktunia untuk mempersatukan lasjkar dan tentara dalam satu organisasi Tentara Nasional Indonesia; Setelah mendengar : 1). pertimbangan Menteri Pertahanan; 2). pertimbangan Panglima Besar Angkatan Pe rang; 3). pertimbangan Dewan Kelasjkaran Pusat dan Seberang. Memutuskan: Pertama : Dalam waktu jang sesingkat-singkatnja mempersatuan Tentara Republiik Indonesia dan Laajkarlasjkar mendjadi-satu organisasi Tentara;

Kedua :

Menjeralhkan pelaksanaannja kepada suatu panitia, jang Kami Ketuai seiium uan seiandjutnja terdiri dari :

2. Wk ketua I : Wk. Presiden Wk ketua EE : Menteri Pertahanan 4. VVk ketua III : Panglima Besar. Anggota-anggota : 1. Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara, 2. Direktur Djenderal Angkatan Darat. H. Pangnxna ivugKautii JLaut. 4. Direktur Djenderal Angkatan Laut, 5. Panglima Angkatan Udara. 6. Kepala Staf Pendidikan Politik Tentara. 7. P.O. Biro Perdjoangan Pusat. 8. Panglima Div. HI Tentara Republik Indonesia. 9. Kepala Staf Umum Markas Besar A ngkatao Laut. 10. Pemimpin Barisan Hisbullah. 11. Pemimpin Barisan Pesindo. 12. Pemimpin Barisan Lasjkar Rakjat. 13. Pemimpin Barisan Banteng. 14. Pemimpin Barisan Pemberontak. 15. J.M. Menteri Negara Wikana. 16. Ketua Badan Pekerdja Kongres Pemuda, Sumarsono. 18. Pemimpin TRI Peladjar. Menteri Pertahanan sudah siap dengan konsep-kousepnja, jaitu: Untuk sementara akan terus ada ke empat komponen: TRI, Lasjkar-lasjkar, TLRI dan barisan-barisan dengan masing-masing m arkas besam ja. Jang dipentingkan sementara ialah lasjkarlasjkar, untuk disusun dalam kesatuan-kesatuau jang bersendjatakan 1 : 3. Pada umumnja ditiap da erah diperkenankan ada 1 resimen dari tiap partai, misalnja di Surakarta: 1 resimen Barisan Pemberontak RI, 1 resimen Barisan Banteng RI, dst. Diatas resimen-resimen itu diadakan 1 brigade jang ber3.

dlri disamping divisi TRI. Tinggal taraf berikutnja jaitu untuk kelak menggabungkan divisi TRI dengan brigade lasjkar. Lusektor-sektor pertempuran sudah lazim diada kan penggabungau komanuo dengan penundjukan seorang pemimpin lasjkar sebagai wakil komandan. Pada umumnja kerdja-sama duront itu beriiasil ba ik akan tetapi dibelakangnja penjatuan itu sulit diwudjudkan, terutam a disebabkan oleh karena pemilik lasjkar-lasjkar itu adalah partai-partai atau golongan-golongan politik, jang tidak rela menjeraii kan pasukannja begitu sadja kepada pemerintah, apalagi karena lasjkar-lasjkar ini dengan sendirinja mendjadi pelopor ideoiogi jang dianutnja itu, sehingga djuga tu rut aktif dalam pergolakan politik da lam negeri. Untuk mengatasi itu perlulah pribadi-pribadi jan^ non-partai seperti Presiden, Wakil Presiden dan Panglima Besar, jang pada umumnja didukung oleh eemua aliran dalam Ki. Apa jang tidak mungkin ditjapai melalui tata-negara, dapat djuga aiselesaikan oleh pribadi-pribadi tersebut. Maka dapatlah dimengerti, bahwa persatuan jang didekritkan itu belum dapat mentjiptakan kesatuan, melainkan baru melahirkan taraf federasi sadja dan pimpinan tertinggi mendjadi suatu perwakilan dari semua komponen-komponen tentara dan kelasj karan itu. Dengan pelaksanaan maksud-maksud Menteri Per tahanan itu djelas kiranja, bahwa akan ada pengurangan tenaga, karena djumlah orang harus sebanding dengan djumlah sendjata jang ada. Karena itu direntjanakan usaha-usaha demobilisasi dan penampungannja. Setelah panitia bekerdja beberapa minggu, dapat lah dikeluarkan penetapan Presiden tgl. 7 Djuni 1947. (Diantara 21 anggauta tjuma 3 jang beroposisi, jakni Hisbullah, Banteng dan Pemberontak, sehingga rapat-rapat berdjalan lan tjar):

Mengingat : Putusan Panitia Pcmbentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; Menimbang : Bahwa pada saat ini telah tiba waktunja untuk meresmikan berdirinja Tentara Nasional Indone sia; Menetapkan : 1. Mulai tanggal 3 Djuni 1947 kami sjahkan de ngan resmi berdirinja Tentara Nasional In donesia. 2. Segenap anggota Angkatan Perang jang ada sekarang dan segenap anggota.Lasjkar jang bersendjata, baik jang sudah atau jang tidak bergabung didalam Biro Perdjoangan, mulal saat ini dimasukkan serentak kedalam Ten tara Nasional Indonesia. 3. Pimpinan Tertinggi dari Tentara Nasional In donesia dipegang oleh: Putjuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia jang terdiri dari: 1. Kepala : Panglima Besar Angkatan Pe~ rang. 2. Anggota : Letnan Djenderal Urip Sumoh^rrHo.

3. Anggota : Laksamana Muda Nazir 4. Anggota : Komodor Muda S. Suriadarma. 5. Anggota : Sutomo. 6. Anggota : Ir. Sakirman. 7. Anggota : Djokosujono. 4. Putjuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia mendjalankan tugas kewadjiban jang mengenai siasat dan organisasi Tentara Nasional In donesia. Kclama proses psnjempurnaan Ten tara Nasional Indonesia sedang berdjalan. 5. Semua satuan-sntuan Angkatan Perang dan satuan-âtuan Lasjkar jan^ mulai hari tanggal

penetapan ini mendjelma mendjadi satuan Teutara Nasional Indonesia, diwadjibkan taat cLm tunduk pada segala perintah dan instruksi jang dikeluarkan oleh Putjuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia. Kiranja nama T. N. I. dapat memuaskan alirandalam lasjkar-lasjkar, jang tetap berpendirian bukan sebagai alat negara melainkan sebagai alat rakjat, alat revolusi, ,,alat bangsa”. Nama TR (epublik) I tetap diangarap sebagai sebutan buat ,.alat negara”, tapi nama TN C&sional) I terasa sebagai alat „ibangs a ' Indonesia. Akan tetapi buat sementara dekrit-dekrit mi hanji berarti perobahan nama belaka, karena l L/o bulan kemudian mulailah agressi Belanda I. Dan agressi ini membuktikan betapa rendahnja nilai organisasi kita dewasa itu, walaupun ceanangat anaK buan setjara individual adalan tmggi. Hpmontara itu eontiatan sendjata dan ,.Linggar djati” banjak 9edtilkitnja sudah melemahkan keduditkan Republik, dan melemahkan seirrangat perlawanan. Kalimantan dan Indonesia Timur dilepiskan dengan resmi. Hal imi menga'ki'batkan tenpetjahnja perlawanan rakjat aktii didaeran tersebut. Koiiaborator-kollabcrator m erasa dirinja telah diampuni dan diakui oleh Republik. Kota-kota besar di Djawa dan Sumatera dilepaskan pula dengan resmi sebagai kota-kota pen • duduk^n B^lnnda. Perdrjandjian-pardjandjian itu beraxti menguatkan penermiaan rak jat Indonesia terhadap tindaKan-tindakan Belanda didaerah-daerah tersebut. Sebagian dari rak jat dan pemimpin-pemimpin mulai memperhitungkan akan datangnia masa damai dan keadaau ..normal”. Dengan demikian timbullah penjia-niiaan terhadap persiapan perang. Lagipula persetudjuanpfrsr'tudiiian tsb. mernbawa perpetiphan intern iang besar antara pihak-pihnk iang setudiu dengan iang tidak. Pihak jang setodju terus mempropagandakan pendirian mereka. Pihak jang tidak setudju banjak

jang meneruskan perlawanan terhadap pemerintah. Timbullah provokasi-provokasi jang luas terhadap Sukamo-Hatta-Sjahrir-Amir dikalangan partai-par tai politik dan badan-badan perdjoangan. Sebuta.nsebutan untuk mereka sebagai penghianat, pendjual bangsa, dsb. am at banjak dilontarkan. R akjat Indo nesia, lebih-lebih para pemimpinnja, mendjadi tam bah terpetjah-belah. Kedudukan tentara makin terdjepit diantera posisi sebagai alat negara dan sebagai alat perdjoangan rakjat. Disatu pihak musuh merperkuat diri untuk mempersiapkan serangannja. Dilain pihak kita makiu mendjadi lemah dan terpetjah-belah. Pendeknja suasana jang paling baik buat musuh, dan jang paling djelek buat kita. Tentara dan badan-badan perdjoangan pada namanja sadja dipersatukan mendjadi Tentara Nasional Indonesia, tapi pada sesungguhnja masih terus berlaku keadaan jang lama. Persiapan pertahanan rakjat desa dipegang oleh organisasi jang terpisah jaitu Inspektorat Biro Perdjoangan. jans berada disamping komando tentara dan disamping Dewan Kelasjkaran Daeraii. Pada tingkatan jang sama ada pula i^cv/un PertnVmnnn Daerah ssbagai badan legislatif dnlr>m arti dilingkimgan per-undang2an darurat atau „SOB”, jang anggota-nja terutama terdiri at:is orang2 partai. Sementara itu partai-partai dan badan-badan perdjo angan terus menjelenggarakan perdjoangan sendirisendiri dengan markas-markas dan bagian-bagian pembelaannia s°ndiri pula. Persiapan. pimpinan dan organisasi hanjalah tersalur via badan-badan jang terpisah-pisah tsb. Dalaim prakteknja banjiaik terdjadi pertikaian, ttadia koordlimasi, malaih banjak kek^tiauan. Komandio satu tangan, sifat jang mu7,ak perlu buat tiap pimpinan pertahanan dan ketentaraan, tiaffa diatom sebagai keiharusan. Banjak persiapan-persiapan jang terbengkalai. Per aiapan porang geirilja jang setveiu^nja, belum lebih daripada mcngouar-ngoDarKan semangat perlawanan

sadja, belum lagi tentang perantjangan-perantjangan dan soal-soal pelaksanaannja. Persiapan-persiapau tentang pemerintahan, tentang pengikut sertaan Lcnaga rakjat, serta dalam hal penggunaan bahan-bahan dan sumber-sumber kekajaan negara, masih mengalami peraturan-peraturan dan instruksi-intruksi jang bersimpang-siur. Sedangkan sementara itu dj Djawa telah tersedia tiga divisi Belanda untuk menje rang, dan di Sumatera tiga brigade, semua dengan sendjata serba lengkap dan modern untuk menghadapi tentara dan lasikar-lasjkar kita jang hanja bermodal semangat belaka. Untuk sekedar mendjadi pegangan berupa garisgaris umum mengenai tugas dan tanggung-djawab, maka disusunlah ..Nota Panglima Besar”. Pprtp-an resmi diaturlah desentralisasi komando. Muntjullah daerah^daeroh pertahanan autonom jang diberi nafna „wehrkreise”. Sebutan ini diambil dari istilah militer Djerman, sesuai dengan lektur militer jang kita miliki pada waktu itu jang hampir terbatas kepada buku-buku Djerman dari sebelum perang. Sementara itu Belanda mulai mengadiukan tuntutan-tuntutan jang ultimatif, antara lain supaja TNI mundur dari gari-garis demarkasi. Dalam kegentingan sedemikian. ditengah-tengah perpetjahan-perpetiahan politik didalam negeri, kita mempersiapkan garis-garis perlawanan kita dan garis-garis pemundurannia. umumnja seperti dalam perang jang biasa, oleh karena tiara-tjara perang gerilja masih belum kita resnpi. Kita mempersiapkan rentiann-rentiana b"mi-hanorus. Kita menunggu kode Panglima Besar „IbM Pertiwi Memanggil”, sebagai isjarat bahwa Belanda telah melangear persetudiuan gentjatan sendiata dan Linsrerardiat.i. Pendeknia bahwa dengan resmi perang telah berkobar lagi, buat pertama ka li setiara besar-bpsaran. Tanggal 21 Djuli 1947 djam 02.00 kita mendengar pidato Perdana Menteri Beel dari Nederland. Hal iru bagi saja adalah suatu pegangan bahwa Belanda

akan segera menjerang. Perintah terus dikirim kopada semua brigade jang berada dibawah tanggungdjawab saja. Em pat lima djam kemudian, sekitar pukul 06.00 - 07.00, serangan udara jang pertama dilakukan atas kota Tasikmalaja, ibu kota sementara Djawa Barat, jang segera disusul dengan serangan-serangan laimnja terh,sdap maricas, rumah-rumab dan asrama-asrama kita. Sementara itu garis demar kasi masuiklah berita-berita pertama, bahwa musuh pida kl djam 00.00, dji-di sebelum pidato PM Belanda, telah menjerang kediudmkan-kedudukan Jdta. Dari tempat lain dilaporkan kedjaidian-kedjadian jâng seruipa jang telah, dilakukan p:da hcri sebelfcrmja djax* 23.00. Kemudilan datanglelh seruan „Ibu Pertiwi Memanggil’’ dari Panglima Besar Sudixman. Dari Medan Belanda menjerang keseluruh Sumatera Timur, ketjuali Asahan, dengan brigade Z; dari Padang kesekitarnja dengan brigade U; dari Pa lembang kehulu dengan brigade Y ; dari Djakarta, Bogor dan Bandung keseluruh Djawa B arat dengan divisi „B” Knil serta divisi I „7 Desember” („C”) KI.; dari Semarang keseluruh keresidenan plus Pekalongan di Djawa Tengah dengan brigade T; dan dari Su rabaja ke Oosthoek dengan divisi „A”, tjampuran brigade X Knil dengan brigade marinir. Sebenarnja djumlah tentara penjerbu itu diauh lebih ketiil daripada djumlah brigade-brigade dari lasjkarlasikar kita, jang di Diawa sadia dewasa itu sudah berdiumlah selusin lebih. Diumlah brigade Belinda (brigade Inggeris) adalah 1 di Sum ater a Utara, di Somatefra Tengafo, 1 di Suimatera Sei1aîan, 6 di Djawa Barat. 1 di Diawa Tengah dan 2 di Djawa Timur. Mari icita_ ikuti dengan singkat dralarmja perterapuran di Djawa. Barat, dimana terdjadi operasi mu suh iang terbesar. Kota-kota sepandjang haxi didntangi berturut oleh pesawat-pesawat pembunu Belando, iang menembakJ markas-markas dan asroma-asrama. Ssmua alat lalu-

lintas, jang bergerak didjalan raja, terus-menerus mendjadi sasaran tembakan udara. Perhubungan banjak terputus, gerakan2 disiang hari sangat terbafas, pemburu-pemburu musuh bercachta sesuka-sukanja diudtvra dengan tiada perLowanan dari pesawat maiupuD sendjata penangkis kita, jang hanja terbatas kepada m itraljur-m itraljur belaka. Timbullah suasana terkedjut, suasana ketakutan, suasana kekatjauan. Serangan Belanda jang mendadak itu memang memperoleh hasil-hasil. Mereka menerobos garisgaris pertahanan kita tempo-tempo lebih tjepat dari dugaan kita semula. Untuk pertam a kalinja itulah TNI mengalami serangan lawan jang modern. Keku atan TNI dengan organisasinja jang sederhana, latihan dan peralatannja jang serba kurang, tidak bi~ sa menghambat pukulan-pukulan musuh jang men dadak, jang dipelopori oleh pasukan-pasukan berlapis badja dlan pasukan3 gerak-tjepat mereka. GeraKan musuh ternjata telan dirantjang dan diper8iapkan djauh sebelumnja dengan tehti. Surat-surat, peta-peta dan gambar-gambar udara jang diatuh ditangan kita, menggambarkan ketelitian mereka jang kadang-kadang lebm daripada pengetanuan kita sendiri tentang keadaan kita. Tidak banjak penghambatan jang bisa kita lakukan, ketjuali sekedar tembakan-tembakan infanteri disana-sini dari samping, dan rintangan-rintangan djalan serta pengrusakan djem batan - djem batan dan tikungan - tikungan djalan. Bahkan semuanja itu dengan tjepat dibetulkan kembali oleh pasukan-pasukan geni mereka, de ngan alat-alatnja jang lengkap dan serba modern, jang kebanjakan dari kita sendiri belum pernah molihatnja, apalagi mengenalnja. Effek pukulan mendadak, effek pasukan-pasukan gerak-tjepat jang mendampingi gerakan pasukanpasukan lapis badja, effek serangan udara sepandjang hari, semuanja itu pada tingkat pertam a me-

mang banjak monimbuiLkan demoral isasi, Icbih-lebih bagi ralijuc biasa.. R entjana-rentjana operasi, jang sedjak mulanja lelah kita persiapkan, um um nja tidak lagi sesuai de ngan keadaan. Semua pertahanan jang liniair dengan sekedar perkubuan-perkubuan jang sederhana, pertjum a belaka. A rah-arah pemunduran jang dirantjang semula, umumnja tidak tjotjok pula. Banjak diantaranja jang m enuruti arah gerakan musuh, seolah-olah seperti dalam perang antara dua tentara jang setaraf dan setanding. MMka soal jang terpenting pada tingkatan demiki an ialah mengatur pemunduran-pemunduran untuk menjelamatkan pasukan-pasukan, mengatur pengungsien penduduk dan djawatan-djawatan sipil, serta membumi-hangus, supaja musuh hanja menemui kekosongan dan kerusakan-kerusakan dikota-kota jang mereka duduki. ^ Pemunduran pasukan-pasukan tersebut banjak terdjadi setjara tjerai-berai. Sermgkali komandankomandan tidak mengetahui, dimana bawahannja berada. Dalam tempo jang singkat djalan-djalan ra ja sudah tak dapat dipergunakan lagi. Maka bagj TNI hanja tinggal djalan-djalan kampung dan djalan-djalan setapak jang melintesi terrein-terrein pedalaman sadja lagi jang masin dapat dipergunaKiiU. Suatu kenjataan ialah, bahwa pasukan-pasukan atau rombongan-rombongan, malah perseorangan-perseorangan jang terpetjah-belah itu, semuanja menudjj kedaerah-daerah asalnja, kedaerah-daerah pangkaiannja. Demikian pula para komandannja. Bapak mentjari anak, enakpun mentjari bapak. Dengan makin djelasnja kedudukan komandankomandan, maka achirnja kesatuan-kesatuannjapun berangsur-angsur mulai terkum pul kembali. Berangsur-angsur terdapatlah kembali gambaran kedudukan pasukan-pasukan. K urir-kunr mulai beraksi lagi, dan kontak-kontak antara pasukan jang satu dan jang lainnjapun mulai tersusun pula. Dengan berangsur-

angsur dapatlali diatur kembali daerah-daerah tanggung-djawab untuk brigade-brigade dan bataljonbataljon. Masing-masing daerah pertahanan dibatasi oleh djalan-djalan raja iang telah dikuasai musuh, dan sasaran2nja ialalh lalu-lintas musuh dian kotakota jang mereka dudulti. Tern.iata bahwa tentara musuh jang modern itu bukanlah lawan jang selanding bagi bataljon2 kita jang kuiang latihan dan tjuma bersendjata 1 : 4. Nama TNI merosot, karena tak mampa menahan serangan musuh. Panik terd.iadi dipelbagai tempat. Betul tanggal 4 Agustus keluar perintah ceasa-fire Sukarno-Spoor, akan tetapi segera bemudian tentara Belanda di Djawa B arat meneruskan serbuannja dari Tjirebon ke Tasikmalaja dan dari Bandimg ke Garut. MenjusuJl serbuan-serbuan dari Sukabumi ks Sukcinagara dan pada achir Oktober mereka menjelesaikan sksinia dengan serbuan besar-besaran dari darat, laut dan udara untuk menduduki kota-kota distrik dipantai Selatan. Keadaan kita adalah gelap, karena tak ada lagi kemuugKinan untuK munuur. Tanggal 20 Nopember 1947 pimpinan pertahanan divisi ISiliwangi berapat di Taradju (Tasikmalaja), tapi belum dapat merumuskan bagaitonana wudjud sebonarnja dari „Pertananan ituKjat Total" seperti j a n g didengung-dengungkan oleh para pemimpin itu. Meskipun demikian kesatuan-kesatuan kita telah dapat membuk* tikan, bahwa bagaimanapun beratnja pukulan-pukulan jang mereka derita, mereka tetap dapat bersatu kembali dengan utuh. Ada beberapa bataljon jang berhasil mengundurkan diri dari Kerawang kc Priangan dengan menjusupi posisi-posisi musuh, bahkan seluruh resimen Sadikin berhasil menjusup kem bali dari Priangan Timur kedaerah Djakarta. „ Maka dari peristiwa-peristiwa itu kami jakin, bah wa T.N.I. dapat bergerak kemana-mana, dan bersama-sama alat-alat sipil dapat berkantong dimanamana, sehingga paling banjak musuh hanja dapat

menduduki kota-kota dan djalan-djalan raja sadja, jang terus-menerus mendapat tekanan-tekanan dar segala arah. Sesungguhnjalah pemimpin-pemimpin militer kita itu sebelumnja belum pernah mendapat didikan dan latihan jang wadjar. Kita harus melatih dan mendidik diri dalam praktek tanpa guru lain daripada pengalaman dengan beoimodal kemauan dan pikiran eenat. Kita ticiak memiliki buku-buku atau tulisan's dari luar negeri jang bisa dipergunakan. (Saja seadiri setjara kebetulan mendapat sebuah buku dari teman di Singapura tentang pengalaman Brigadir Djenderal Wingate, jang am at membantu bagi pemikiran-pemikiran saja, sehingga kemudian istilah Wingate mendjadi istilah jang lazim dalam T.N.I.). Pada awalnja semua p-asukan berusaha untuk mundur kedaerah-daerah pejpiiflungan, umumnja disebelah Selatan garis Bogor-uanduug-Tjirebon. Maka pasukan-pasukan jang berasal dari dataran utara berangsur-angsur aipci’Uitankan supaja kembali dengaa tjara infiltrasi kedaerah-daerah utara untuk membangun daerah-daerah pertahanan ditempatnja maaing-masing. Dengan demikian tertjiptalah kantongkantong E.I. jang dikeiilingi oleh kedudukan-kedudukan musuh. Maka berangsur-angsur musuh memulai gerakangerakan pembersihan dari pangkalan-pangkalan me reka kedaerah-daerah sekelilingnja. Patroli-patroli musuh jang aktif dan intensif mendjeladjah kedesadesa pedalaman, datang dari arah-arah jang tnk selalu terduga, dan biasanja pada malam hari. Pertecipuran-pertem puran jang dulunja tjum a dikenal oleh kota-kota, berangsur-angsur mulai dikenal pula oleh pinggir-pinggir kota dan achirnja djuga oleh desadesa jang terletak djauh dipedalaman. Setelali beberapa lama berada dalam keadaan terpukul lahir-batin, terdesak kedaerah-daerah peda laman dan gunung-gunung, maka diinsjafilah bebera-

pa hal pokok jang mendjadi modal siasat untuk seterusnja: 1. Kesatuan-kesatuan kita tidak hantjur dan tidak dapat dihantjurkan. Berangsur-angsur semua ter* himpun kembali dibawah pimpinan komandannja masing-masing. 2. Kita lepaskan sistim pertahanan liniair jang biasa, dan sebagai gantinja kita buat kantong-kantong pertahanan. Dalam kantong-kantong itu kita teruskan kekuasaan de fakto R. I. beserta alat-’ pemerintahannja. Rakjatpun mengungsi pula kekantong-kantong tersebut. 3. Pasukan2 dikembalikan kedaerah-daerah asalnja, mula-mula atas prakarsa sendiri-sendiri, lamballaun dengan tuntunan jang teratur dari atas. 4. Gerakan- pembersihan musuh terhadap kantongkantong kita, dapat kita atasi dengan tjara „kutjing-kutjingan”. Musuh datang, kita menghambur menghilang. Musuh pergi, kita berhimpun kembali. 5. Berangsur-angsur kita dapat menggerakan pasukan-pasukan untuk kembali dan bergerilja dipinggir-pinggir kota dan djalan-djalan raja, se hingga achirnja seolah-olah musuhlah jang berkantong ditengah-tengah daerah kita. 6. Semangat perlawanan dan pengorbanan rakjat, dibawah pimpinan lurah-lurah dan pamong desa serta kiai-kiainja, ternjata sangat besar. Disitulah kita ketemukan pemimpin-pemimpin dan bapak-bapak rakjat jang sebenarnja. Semangat merdeka mendalam sampai kegunung-gunung dan ladang-ladang. 7. Dari pengalaman praktek dengan ber-angsur kita dapat memiliki taktik gerilja jang selajaknja. Mundur-menghilang, kalau musuh menje rang. Muntjul menjerang dimana-mana, djika ada bagian-bagian musuh jang lemah. 8. Dengan berangsur-angsur tersusunlah bermatjam-matjam organisasi perlawanan rakjat, jang

berorganisasi pada tingkat-tingkat ketjamatan dan desa2 sebagai kesatuan-kesatuan pemerintajan jang berdjalan dengan teratur, dan jang lang sung berhubungan dengan rakjat. 9. Dengan putusnja hubungan keuangan dan perbekalan dari pusat, maka ber-sama2 dengan peme rintah sipil, pihak mihter harus mengusahakan sendiri kebutuhan-kebutuhannja dengan usa&a masing-masing didesa-desa. Maka dengan berangsur-angsur pelbagai peristiwa diteliti dan dibahas serta diperdalam, dan diwudjudkan mendjadi pedoman-pedoman perdjoangan. Lambat laun kantonfj-kantong itu kita himpun dan s»sun menidoadi distrik-distrik militer dimana perwira* territorial beserca ram ong rra d ja melakt»-n-iiau pemerintahan gerilja. Dan disinilah pangkalan pasu kan-pasukan gerilja kita. Seolah-olah Republik2 k*> tjil jang berdiri sendiri. Perintah menghentikan permusuhan dari Dewan Keamanan, jan^ diwudjudkan mendjadi parintali Panglima-panglima tertinggi dari kedua belah pihak, tic&aklah merobah keadiaan pertempuran sediikitpun. Belanda meneruskan gerakan-gerakannja. Daerah Djawa Barat terselatan sampai saat itu belum diind.iak oleh Belanda. Akan tetapi mereka meneruskan gerskannja kepantai Selatan dengan mengikuti dja< lan-djalan raja. Aksi2 pamiberesihannja semakin intensif, karena mereka mengalami kenjataan bahwa TNI ternjata masih tetep adia, hanja terdesiik mundur kekantong-kantong dan belum terbinasakan. KekussaaD mereka hanja berlaku di'kota-kota dan dkljalandjalan besar sadja. Memang tak bisa mengadakan gentjatan sendjata dalam perang gerilja, jang tidak mengenal garis depan dan garis belakang, jang kantong-kantongnja mendjadi besar atau ketjil, menurut keadaan operasi-operasi. Tentara anti-gerilja masuk maka kantong mendjadi berkerut. Ia pergi, mpka kantong mengembung lagi. Tidaklah mungkin ada suatu batas, suatu garis demarkasi, untuk memisahkan da-

erah -daerah kekuasan kedua belah pihak. Hanja kedjurusan Jogja mereka tjiptakan „garis van Mook jang ditetapkan setjara sefihak. Lagi pula suatu gen tjatan sendjata memerlukan perantaraan dan pengawasan pihak ketiga, jang pada waktu itu djelas tak ada . Dan Belanda tidak m erasa dirinja sedang melakukan suatu peperangan atau sedapg memerangi pihak lain. Mereka, katanja, hanja melakukan ,,ak3i polisionil” sebagai,,pemerintah jang sjah dulam usaha memaaamkan suatu pemberontakan didalam negeri walaupun untuk itu mereka telah menggeraikkan 150. 000 tentaranja jang modern. Awal Desember di Djawa Barat saja keluarkan instruksi-instruksi untuk: 1 segera membentuk kantongkantong jang m erata kembali disemua distrik dan untuk itu pasukan-pasukan disebarkan dan dikembalikan kepada daerah-daerah asalnja, 2, membentuk organisasi katong-lcantong gerilja sebagai pemerintah militer, jang dinamai KDM dan kader desa. Tiap-tiap kantong harus menegakkan terus de fakto RI setjai a gerilja. Untuk membuka djalan kepada hergroeporing jang baru itu dipernitahkanlah adanja „serangan um um ' jang bertaraf-tarcf, mulai tanggal 17-1-1948. Kurirbergerak kepelbagai djurusan. Kesatuan-kesatuan jang telah mentiapai pangkalan penjerangan itu sibuk mempersiapkan rentjana-rentjana serangan setempat dan penjusupan kem'bali kedaerah--daerah jang telah ditinggalkan sekeliling kota-kota beaar dan d]alandjalan raja. Gerakan baru itu membawa suasana kogcmbiraati kembali, setelah sekian lama menderita tekanan batin karena m undur terus dari kota sampai kegununggunung jang terpentjil. Dalam keadaan itu dapatlah dilaporkan kepada MBT, jang dewasa itu mengirim Kapten Dartojo se bagai kurir istimewa, bahwa perlawanan sedang dikonsolidir dan persiapan-persiapan gerakan telah

sampai kepada taraf penjusunan kembali kedekat garis-garis 21 - 1 - 1947, jaitu garis demarkasi lama. Oleh sebab itu bukan sadja garis demarkasi Van Mook harus ditolak, melainkan djuga garis demarkasi menurut status-quo tanggal 4-8-1947 ketika perintah cease-fire Sukarno-Spoor keluar, tak dapat diterima lagi. Berangsur-angsur dilaksanakanlah pengluasan kantong-kantong1, supaja m erata memenuhi seluruh wilajah tanggung-djawab. Pasukan-pasukan dikirim melintasi dan menjusupi kedudukan-kedudukan mu suh kedaerah-daerah jang masih kosong, terutanu disebelah U tara. Beberapa bataljon dipindahkan dari pegummgan-pegunungan Selatan kedataran Utara, suatu perdjalanan jang memakan tempo bermingguminggu. Telah dimulai pula mengadakan perwiraperwira territorial untuk mendjadi penghubung de ngan alat-alat sipil dan m asjarakat. Dimulailah suatu rentjana djangka lama, jaitu de ngan berangsur-angsur, dibelakang pasukan-pasukan, memperluas kantong-kantong kesemua djurusan, bahkan djuga kepinggir-pinggir kota-kota besar jang diduduki musuh. R akjat desa masih setia kepada Re publik, jang perlu ialah m engatur dan menjusunnja. Dengan demikian makin lama makin sempurnalah pelaksanaau siasat buat melelahkan musuh, mengikatnja dimana-mana, m em aksanja mendjadi tersebar berhamburan disegala tem pat, dan membuat mere ka mendjadi immobil. Hal ini memaksa mereka puli untuk mempergunakan puluhan bahkan ratusan detasemen dan pos-pos pendjagaan, praktis ditiap ketjiamatan, ditiap kompleks onderneming dan sepandjang djalan-djalan raja. Divisi-divisinja jang mo dern mendjadi tidak effektif lagi. Jang lebih perlu bagi mereka adalah ratusan pos dan detasemen polisionil. Oleh karena itu maka kesatuan-kesatuan ba taljon infanteri mereka terpaksa dipetjah-petjah, malahan demikian djuga halnja dengan kesatuan-kesatuan sendjata infanteri berat, kesatuan artileri dai)

avaleri mei’eka. Sebab jang mereka hadapi hanjala.n gas pengawalan infanteri dan tugas kepolisian. justru kekuatan-kekuatan jang demikianlah jang bisa ditandingi oleh pasukan-pasukan kita, jang liaMerupakan pasukan-pasukan infanteri jang amat sederhana. Dan jang demikian adalah tudjuan siasat perang gerilja rakjat. Perkembangan militer kita, jang sebagai hasil da ri pukulan musuh jang mendadak mula-mula keadaannja mentjemaskan, berangsur-angsur mulai meiidjadi baik kembali. Daerah-daerah perkantongan ki ta semakin m erata dan meluas, bahkan melebihi keadaan pada saat keluarnja perintah penghentiaii permusuhan. Dengan berangsur-angsur pasukan-pa sukan kita telah bergerak kembali mendekati garisgaris demarkasi dari sebelum penjerbuan Belanda, dan itulah semua kantong-kantong kita jang mengambil kedudukan diantara pos-pos dan detasemendetasemen Belanda jang tersebar dimana-mana. Dalam perkembangan-perkembangan tsb. terasalah sjarat-sjarat pimpinan jang diperlukan oleh gerilja rakjat. Dan dalam perang gerilja ini jang banjak cLgerakkan umumnja adalah pasukan-pasukan ketji1, sebesar satu peleton atau maxsimum satu kompi, Iagipula kantong-kantong itu, sedjauh jang dapat diselenggarakan langsung sebagai satu kesatuan, um umnja paling besar hanja sampai melingkupi daerah onder-distrik sadja. Maka komandan-komandan dari kesatuan jang lebih besar tidak langsung menggerak kan seluruh kesatuannja, dan tugas jang paling penting bagi mereka adalah membahas keadaan terusmenerus, m engatur pembagian pasukan-pasukan de ngan sebaik-baiknja, m erantjangkan koordinasi pel bagai operasi-operasi ketjil, mengawasinja, mengusahakan perbaikan-perbaikan, memberikan terus instruksi-intruksi kerdja, dsb. Pimpinan pada tiap kantong harus memiliki autonomi jang sebesar-besarnja. Mereka harus mempunjai wewenang untuk merant jang, mengawasi dan mengkoordinir semua pe-

kerdjaan. Merekalah jg. merumuskan pedoman kerdja dan doktrine-doktrine perang gerilja rakjat jan£ harus diresapltan kedalam sanubari tiap bawahan se hingga mendjadi darah dagingnja. Perlu ditetapkan garis-garis perang gerilja jang umum jang disesuaikan dengan keadaan tem pat dan waktu jang chusus, jang memberikan perumusanperumusan jang chusus pula untuk pedoman pelaksanaanja. Sistim komando dan perhubungan masih harus di sesuaikan dengan perkembangan-perkembang'an supaja terdapat djamman bahwa dimana-mana terasa adanja pimpinan, dan bahwa instruksi-instruksi setiara pariodik terus men*alir keb'iwnh dan terus-menerus datang dari tawah. Terlalu sering terdiadi bahwa komandan-komnndan lupa kepada selu ruh kesatuannja dan daerah tanggung-dpwcnnja, dan mereka terlalu b.mlak memu’Vitkan fikiraniiia kepada kesatuan dan daerah jang berada dekat kepadanja sadja, jaitu jang langsung dipimpinnja. Sedangkan sehanicnja ialah bahwa setko kesatuan dan territorium, dimanapun letaknia, meras^kan tctap adanja hubungan jang mesra dengan pimpinannja. Maka komandan jang turlalu menecap pada suatu tempat atau terlalu sering bsrkeliling (terlalu mobil), sulit dapat memenuhi keperluan demikian. Ia harua dapat ditjapai setiap waktu, walaupun tem patnja tak diketahui. Djadi, porlulah suatu komando jang mempunjai pos-pos penghubung dan rombongan-rombongan jang mobil, jang selalu mempunjai kontak lan^sung dengan bawahan-bawahannja. Scsungguhnjalah ternjata dan terasa bahwa pangrima gerija itu kedudukannja bukanlah hanja sebagai panglima dari sebuah kesatuan jang langsung memimpin operasi sadia, melainkan diugra horns b°rtindak sebagai pemimpin, pendidik dan penilik dalam ar ti kata jang lebih luas. Desentralisasi jang sangat luas itu memang mengakibatkan banjak kesempatan bagi pemimpin setem-

pat untuk bersikap dan bertindak sendiri-sendirL Maka dalam hal demikian moril dan disiplin tentara perlu mendapat pengawasan jang lebih seksama. Djika desentralisasi ini dipergunakan sebaik-bailuija untuk kepentingan perdjoangan, m aka ia akan mombawa manfaat jang sebesar-besarnjn. Akan tetapi djika kesempatan-kesempatan jang dibukakan oien aesentralisasi itu disalah-gunakan setiara tak bertanggungdjawab, maka ia akan mombahajakan djzilannja perdjuangan itu sendiri. Dalam suasana demikian mudahlah timbul kekeliruan-kekeliruan. Hubungan-hubungan jang kurang terpel hara memudahkan pula bertjabulnja provokasiprovokasi dan fitnah-fitnahan. Sudiah tentu musuhpun mempergunakan kesem patan mi sebaik-baiknja. Demikianlah pada saat-saat pertam a itu kita alami kekatjauan pikiran jang am at menguntungkan mu suh. TerbentuMah berita bahwa komandan Anu sudah dah m enjerah atau menjeborang, perwira Anu sudah mondar-mandir naik jeep dikota pendudukan, bataljon Anu dan Anu sudah menjerah, dan pelbagai maIjam lagi. Dari ibu-kota tersiar kabar, bahwa Pang lima Besar telah berkapitulasi, sehingga dibeberapa territorium berlaku instruksi untuk menangkapi orang2 jang datang dari pihak Panglima Besar. Petjah pula kabar bahw a pimpinan tentara katanja telah diganti oleh M arkas Besar. Seorang komandan menundiukan ,.radiogram dari Panglima Besar”, ber isi nerintah buat m enjerah sadja kepada musuh. Tak heraidah djika banjak pula perriuka-pemuka rakjat sendiri, jang kemudian dii'kuti oleh raikjatnja, jang turut m eniebarkan geJombang-gelombang pa rang „urat sjaraf” itu. Ada komandan-komandan jang menganggap bahwa dilain-lain tem pat perlawanan telah habis, sehingga m ereka m erasa tinggal sendirian sebatang-kara. Keketjewaan dan pessimisme moliputi hati mereka. Dalam suasana demikian kedudukan pimpinan sangatlah sulitnja. Akan tetapi tiap perang urat-sja-

raf jang berlawanan dengan kcbenaran itu, achirnja akan dikalahkan djua oleh kebenaran. Alangkan "em biranja bawahan-bawahan, apabila mereka menerima maklumat atau instruksi jang datang lang sung dari atasan-atasannja. Mereka merasa senang, dan semangat perdjuangan mereka bertambah bcsar, djika dan setelah mereka mendapat kesempatan bertemu muka dan mendengar pendjelasan-pendjeIasan dari utusan-utusan jang dikirim oleh atasanatasan mereka. T erlebih-lebih djika atasan mereka itu sendirilah jang datang menemui mereka. Sektor perang psychologis dan propaganda merupakan bagian jang am at penting dari perang ge rilja , rakjat, tidak kurang pentingnja dari pertempuran aktif dimedan laga. Apalagi dalam Keadaan seperti jang kita alami pada saat itu, dimana hubungan-hubungan antara tempat jang satu terputus dari jang lain, dalam perdjoangan jang tak mengenai batas waktu pula. Chusus dinegara kita, jang rakjatnja masih m enderita kekurangan pengertian dan pengetahuan, kekurangan kesadaran akan ukuranukuran proporsi persoalan dan peristiwa, dengan demikian. rasa objektivitetnja masih kurang pula, ma ka bibit-bibit perang urat-sjaraf itu mendapat bumi jang subur. Terlalu banjak ketjelakaan-ketjelakaan dan kerugian-kerugian dalam perdjuangan kita, jang disebabkan oleh perang psychologis itu sadja. DjatL terbuktilah bahwa m asjarakat jang tingkat ketjerdasannja masih belum tjukup tinggi, dapat' merupakan ikan-ikan jang djinak bagi umpan propaganda dan m assa-agitasi. Dengan m elandjutnja perang gerilja, tertjapailali suatu perimbangan jang stabil dengan operasi-ope rasi musuh. Siasat dan taktik perang gerilja rakjat semakin disadari dan semakin dimanfaatkan. Doktrine-doktrine dirumuskan dan dipeladjari. Effekeffok jang menguntungkan musuh dari pukulan-pukulan m ereka jang mendadak dan mengedjutkan itu, jang pada m ulanja menggelisahkan dan mematahkan

semangat pedjoang- kita, kini telah lcnjap. Maka fikiran dapatlah diarahkan kepada penjerapurnaan perdjoangan, dan membangun dasar-dasar dan sjarat-sjarat buat mendjamin kesanggupan perlawanan jang lama. Peristiwa-peristiwa insidentil sudah tidak lagi banjak mengganggu fikiran. Usaha-usaha dalam sektor perlawanan militer ada lah berupa penjederhanaan susunan-susunan dan menjesuaikannja kepada tugas gerilja jang sebenarnja, memusatkan daja tem pur taktis kepada susunan-su sunan kesatuan ketjil, jang m erupakan tenaga penggempur dari gerilja. Dan usaha-usaha lainnja adalah, membentuk susunan-susunan territorial jang bertugas memelihara kantong-kantong, gabungan kan tong-kantong, organisasi-organisasi perlawanan desa, onder-distrik dan distrik; menjesuaikan susunan pem erintahan sipil dengan adanja perkantongan, me ngadakan desentralisasi sampai kebawah sekali, mentjari usaha bilat m enjelenggarakan pengadilan, ba dan-badan kepolisian, penerangan, kesehatan, pengadjaran, keuangan dan lain-lain pada badan autonomi jang meliputi kantong-kantong atau gabungan-gabungannja; m engatur perimbangan kekuasaan a n tara pihak m iliter dan sipil; m enjalurkan tenaga-tenaga pimpinan kedaerah-daerah asalnja atau keda erah-daerah dim ana m ereka mempunjai pengaruh. Ini sem uanja m erupakan suatu usaha jang man* luas. M aka dalam suasana demikian sangatlah menjedihkan dan m engetjewakan adanja peraturan-peraturan, undang-undang dan susunan- ketata-pradjaan jang tidak sesuai buat meladeni keadaan perang ge rilja, dan tidak adanja peraturan-peraturan atau undang-undang untuk dasar mengadakan peraturanperaturan dan susunan jang dibutuhkan oleh perang gerilja. Timbullah pertikaian antara kebutuhan praktis dengan ketata-hukum an, jang kadang-kadang me • i*upakan pertikaian antara pihak m iliter dan pihak sipil. B iasanja menanglah pihak jang kuat, akan te-

tapi p.'frak jang knlah tidak selalu menerima kekalahannja begitu sadja, melainkan meneruskan perlawanannja setjara pasif. Sudah tentu keadaan begini sangat merugikan perdjoangan. Misalnja sadja dilapangan pengadilan. Dalam kea daan darurat seperti itu, tjara-tjara kehakiman dui kepolisian jang lazim sudah tentu tak dapat dilaksanakan setjara effektif lagi. Maka pengadilan menurut prosedur jang ..normal” tak mungkm berlaku. Oleh karena itu tak heran djika sering terdjadi tindakan-tindakan penghukuman jang tidak berdasarkan hukum, jang mengakibatkan timbulnja pers> lisihan-perselisihan jang tak habis-habisnja. Demi kian pula dilapangan-lapangan lainnja. Memang umumnja segala sesuatu sebelumnja ti dak dipersiapkan setjara resmi, atau djika ada, pe.siapan itu sering tidak tjotjok dengan keperluan janto niata Dan pendjabat-pendjabat jang bertanggungdiawab tiadalah pula diberi wewenang jang sjah buat menjesuaikan segala sesuatunja kepada keadaan Dalam pada itu di Jogja ternjata tiada pengertian jang sebcnarnja tentang vvudjud perang gerilja jan selalu diamanatkan oleh pemimpin-pemimpm itu. PcTaturan-peraturan tentang pengadilan dan kepolisian dimasa perang, jang diadakan dewasa itu oleh menterinn didasnrkan atas keadaan perang jang biasa t>Dlaka, misalnja seperti peraturan2 tentang peng adilan tentara, sbb.: Presiden Republik Indonesia Menimbang: bahwa dianggap perlu menjesuaikan djalannja Pengadilan Tentara (dalam arti luas) dengan keadaan perang (ba haja perang) sekarang ini ; M emutuskan: Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1 (1) Buat sem entara maka tiap-tiap Pengadilan Negeri untuk daerah hukumnja merangkap mendjadi Pengadilan Tentara Luar Biasa jang selandjutnja disebut Mahkamah Tentara Seme> tara. (4) Untuk sem entara daerah hukum Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Luar Biasa diperketjil sehingga meliputi seluruh daernh hu kum Pengadilan Negeri sadja jang diketuai oleh ketuu Maftkaman rentara atau Ketua M a h kam ah Tentara Luar Biasa itu. (1) U ntuk sem entara maka tiap-tiap Kedjaksaaa Pengadilan Negeri merangkap mendjadi Kedjaksaan Tentara untuk melajani djuga perkara-perkara jang termasuk lcekuasaan PengAdilan Tentara. Suatu Pengadilan Tentara bersidang ditempat kertudukanmja, ketjuali djikaJau berhubung denpan keadran negara atas ketetapan ketuanja, adang itu ha rus diadakan ditempat lain didalam daerah hubungan masing-masing. ......... Suatu Pengadilan Tentara dapat mengaffii perkara dntem sidang jang terdin dan Ketua Dja Tentara Agung atau Djaksa Tentara dan Pamtera. Diaksa Tentara Agung atau Djaksa Tentara boleh membawa si terdakwa kehadapan pengadilan dengan tidak usah memperhatikan a tja ,i („formaUteit” ) apapun djuga. .........peiietapan Dewan Pertahanan Negara No. 112.

Menimbang: bahwa untuk kepentingan pertahanan dianggap perlu memasukan sebagian polisi negara dalam usaha ketentaraan dengan tidak mengurangi kekuatan jang minimum untuk tetap mendjalankan kewadjiban mendjamin keamanan dan ketertiban umum, jang mendjadi sjaratterpenting untuk mendjamin kekuatai tentara digaris muka. Menetapkan peraturan sebagai berikut: Instruksi tentang Militerisasi Polisi Negara Pasal 1 Polisi negara mulai tanggal 1 Agustus 1947 dinuliterisir. Pimpinan tentara jang bersangkutan sesudah meudengar Dewan Pertahanan Daerah dan kepala jang bersangkutan, dapat menetapkan kewadjiban keteataraan bagi polisi didaerah.

Pasukan-pasukan ini tetap mendjadi kesatuan jang pasti dipimpin oleh kader polisi, jang taktis berada dibawah komando dari tentara jang bersangkutan. Sesudah ada instruksi-instruksi „pefrtaihanan rakjat semesta” dan persiapan-persiapan ,,serangan umum” maka selama bulan-bulan Desember-Djanuari (1947/ 48) pasukan-pasukan kita di Djawa B arat telah mu lai bergiat untuk memulai aksi-aksi jang pertama. Semangat perdjoangan terus memuntjak. Akan teta pi pada mendjelang puntjak kegiatan itu, pesawatpesawat udara Belanda menjebarkan pamflet-pamflet dari Recomba Djawa Barat, Hilman Djajadiningrat, jang a.i. berbunji sbb.:

,.Rakjat Djawa Barat” Tembak-menembak telah dihentikan dan pertempuiran beriganti dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban .........................bahwa dilarang sekali menapunjai, menguasai, membuat, mempergunakan, moraasulkan dan membawa : sendjata 'api, otoat senapan, mesiu, sendjata tadjam dan semua alat-alat peledak, aeperti bom-bom, randjau dan granat tangan. Barang siapa m elanggar larangan ini, dapat dihukum oleh pengadilan dengan hukuman pendjara 10 tahun, malah dalam beberapa hal, hukuman mad ’ atau pendjara seum ur hidup .........................................■ Dipos saja (Kol. A.H. Nasution, sebagai Panglima Divisi I Siliwangi) telah tiba dari djawatan penerangan, berita-berita mengenai persetudjuan „Renville,” dan antara lain djuga pidato dari Panglima Tertinggi: ................... Meskipun pendjandjian penghentian permusuhan buat m asa ini seakan-akan merugikan Re publik, dihari kemudian ia akan membuka kemungkinan-kemungkinan jang menguntungkan pada Re publik. D jika kita dapat mentjapai tjita-tjita kita dengan djalan damai, buat apa kita harus berperang? .....................NIS jang merdeka dan berdaulat kini akan dapat tertjapai, sedangkan daerah-daerah Republik jang kini diduduki, akan kembali kepada Republik lagi. Oleh karena kini terdapat djaminan, bahwa t]1ta-tjita kita akan dapat diwudjudkan dengan mela^ lui diialan damai. maika pemefintah Republik berani menerima perdjandjian itu .................... P ara pemimpin pemerintah kita mendengung-dengungkan semboj’a n „from the bullet to the bunot’’, m enurut apa jang sebelumnja telah diandjurkan ole waki’l Amerika, Franlk Groham. . Sedjak semula telah kita sadan bahwa pemunpinnegara senantiasa m engutamakan djalan diplomas: sebagai tja ra untuk menjelesaikan perdjoangan, ka rena tidak tmerasa jakin bahwa djalan lain akan leWh sempuma. Akan tetapi s e d ja k tgl. 21 - 7 - 1947, apalagi sedjak tanggal 4 - 8 - 1947, harapan akan

jang demikian itu kiranja tak mungkin terpenuhi la gi. Meskipun demikian, djalan fikiran jang menguasai para politisi kita diibu-kota Jogjakarta, tetap tak berobah. Untuk menjam'but perundingan jang akan d:
daerah jang baru direbut dimulainja membentuk „pervvakilan‘- rak jat” sebagai persiapan untuk mendirikan negara-negara baru. Pemerintah RI m erasa tjem as dan terus mendesak kepada KTN (Komisi Tiga Negara) supaja cease fire segera dilaksanakan dan perundingan segera dimulai. Sebaliknja Belanda m erasa bahwa ia kuat daa dapat m enggertak terus, hingga ia me-ngulur- waktu Badja. Achirnja pada tgl. 28 Nopember 1947 pemerintah RI m engadjukan nota jang berisi keluh-kesah dan rasa tjem as akan kehantjuran djika cease-fire tidak segera dilaksanakan. Belanda insjaf, bahwa ia dapat memaksakan kehendaknja, karena ia m erasa kuat dan mampu menjerbu Jogja. A chirnja pada tanggal 9 - 1 - 1948 B<j landa m engadjukan ultimatum jang terdiri atas 12 pasal jang harus didjawab oleh RI dalam tempo o i hari. Maka KTN-pun tak dapat lagi mempertahankun resolusi Dewan Keamanan dan usul-usul KTN sendiri. Untuk m entjegah berlandjutnja peperangan, mak3 KTN, terutam a wakil A.S., mendesak kepada R.I. agar menerima sadja ultimaltum Belanda tsb., dengan di* tambah 6 pasal dari KTN sendiri, untuk memungkinkan penjelesaian politik setjara integral dikemudian hari. Batas waktu ultimatum diperpandjang. P ara pemimpin R.I. — Sukarno, H atta, ojahrir,

Amir Sjarifudin, H.A. Salim, Djend. Sudirman, menteri-menteri pemimpin2 partai, dan lain-lainnja —mendengarkan pendjelasan2 jang diberikan wakil A.S. Frank Graham di Kaliurang. Dan achirnja pemennlah R.I mengambil keputusan untuk berpegang kepada pendjelasan-pendjelasan Graham, dengon gciâ'înn’a jang terkenal ’’you are what you are”, guna raendja-

min pos'si RI kelak. Djadi p em erin ta h kita menerima tuntutan Belanda, jang pada pokoknja menjerahkan daerah-daerah jang luas kepada Belanda (antara lain 2/o dari Dja-

wa), dan penarikan mundur TNI jang sedang bergerilja, jang telah dapat membuutukan operasi-operasi pembersilhan musuh. Tanggal 17 Djanuari' malam oleh Djenderal Sudirman dan Djenderal Spoor diumumkan instrulcsis cease fire. Itulah berarti bahwa TNI harus mundur ke jogja jang sudah berada dalam kepungan jang rapat dan antjaman serbuan musuh. Dari berita-berita pers dan radio — terutama djuga atas usaha-usaha Major (tituler) Palindih dari K.b „Antara” — jang dapat kami tangkap didaerah gerilja setj&ra terbatas, dajpatfah kami ikuti suasana di Jogja, dan dari padanja kami mendapat kesan bahwa para politisi kita di Jogja tetap masih lebih pertjaja kepada penjelesaian setjara diplomasi daripada se tjara „pertahanan rakjat total”. Pada tgl. 28-11-1947 R.I. mengeluarkan memoran dum jang menggambarkan rasa terdjepit dan tertjekik. Berita-berita dari sidang B.P. KNIP menggambarkaii ketidak-puasan terhadap TNI, dan kritik-krilik jaDg pedas dilontarkan kealamatnja. Berita2 dari Jogja ini mendengung^dengungkan perundingan-perundingan diplomasi dan desakan-desakan rasionalisasi TNT. Demikianlah kami tangkap risalah sbb.: Menteri Muda Pertahanan Arudji Kartawinati memperkuat pemandangan-pemandangan para an£gota dan menjanggupi akan melcksanakan mosi (rasionalisasi) itu „naar de letter en geest”. 25-12-1947: Menteri Dr. Leimena membawa usulusul KTN ke Jogja. R.I. menerima usul-usul tsb., tapi Belanda menolak. 2-1-1948: Dikeluarkan Penetapan Presiden no. V 1948 tertanggal 2-1-1948: Untuk djabatan Kep. Staf Umum dan Wakil KSU APRI (kemudian KSAP dan WKSAP) pada Kementerian Pertahanan, diangkal Komodor Suriadarm a dan Kolonel T.B. Simatupang dengan kewadjiban, disamping melaksanakan rentja-

Salah satu tahap dalam rangkalan Politik Nasional tcrm a. suk tlidalamnja Politik Militer, dim ana Paiiglima Besar Anrkatan Perang: harus mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak (Cease fire Order) dalam ranejka Renville.

na siasat umum Angkatan Perang, menjusun koor dinasi sebaik-baiknja diantara Kem. Pertahanan dan Angkatan Perang dan diantara bagian-bagian, baik jang lama maupun jang baru dibentuk, pada Kemen terian Pertahanan, serta merentjanakan susunan ba ru Kementerian Pertahanan. Sedangkan djabatan Djenderal Sudirman dibatasi hingga mendjadi Panglima Besar Angkatan Perang Mobil sadja, jaitu sebagai Panglima Pertempuran. Staf Umum APRI pada Kementerian Pertahanan ini merupakan staf pusat jang merantjaijg dan me njusun organisasi APRI dalam keseluruhannja, s-jdangkan Markas Besar Pertempuran hanja merupa kan putjuk pimpinan taktis operasionii Angkatan Perang Mobil. 9-1: Ultimatum Belanda supaja RI menerima „ga~ ris van Mook” dalam tempo 3 hari. 15^1: R.I. menerima ultimatum Belanda dengan tambahan 6 pasal dari KTN. Masjumi menolak dan menarik menteri^menterinja dari kabinet. 17-1: „Renville” ditanda-tangani. 19-1: Delegasi R.I. menjampaikan pengakuan R.I kepada N.I.T., dan niengundang sebuah misi dari NIT untuk datang ke Jogja. 27-1: Fresiden Sukarno menanda-tangaiu dekrit. jang memerintahkan rasionalisasi dalam TNT. 28-1: Kabinet Amir bubar. 29-1: H atta berhasil membentuk kabinet baru.tanpa „sajap kiri”. I 2 - 2 -1948 : Pemerintah R.I. mengumumkan pengampunan kepada pegawai-pegawai jang telah melanggar sumpah djabatan R.I. dengan masuk dinas Be linda. Kemudian menjusul idzin bagi para pegawai jang masih setia kepada R.I., untuk bekerdja pada dinas Belanda. 6-2: Diumumkan pengangkatan K.S. dan W.K.S. APRI, Suriadarma dan Simatupang.

9-2: Presiden mengeluarkan order jang ditudjukan chusus kepada pasukan-pasukan Hisbullah dan Sabilillah (jang umumnja menolak ,,Renville”) supaja me reka mentaati perintah2 Panglima Tertinggi, berda sarkan kenjataan bahwa pemerintah telah menerima persetudjuan „Renville”. Order itu djuga ditanda-tangani oleh Menteri-menteri Dr. Sukiman dan K.H. Masjkur, dan Pemimpin Hisbullah K.H. Zainul Arifin. 1 jl-2: *Djenderal riudirnian menjambut pasukau ..Sihwangi” jang ptrlania-tam a tiba di Jogja. 18-2: Panglima divisi dan koniandan-komandau brigade Sihwangi melaporican diri kepada Panglima Besar. Tidak terlukis dengan kata-kata betapa pahitnj*i dulcatjita jang meliputi daerah-daerah gerilja, teruta ma Djawa Barat. TNI harus menarik diri pada saat sem angat dan kesibukannja. sedang meningkat. Ha rus ditinggalkannja daerah- dan rakjatnja jang telah borsatu dengan dia dala/tn pendieritaan. Ia harus meninggalkau keluarganja tanpa ketentuan ditengah-tengah kekuasaan musuhnja. Banjak anakbuah jang melemparkan uniformnja dengan sakit hati. Banjak pula jang meminta berhenti, bahkan add jang sstjara en bloc sebanjak satu bataljon penuh. Saja sendiri tak dapat mengambil keputusan untuk berangkat ssbelum kurir jang dikirim oleh Wakil Panglima Divisi Kolonel Hidajat dari Tasikm alaji (beliau telah berada lebih dulu dikota tsb.)tiba ditem pat saia dengan membawa kepastian bahwa pasukanpasukan kita sudah siap sedia dengan kamp-kamp pengungsiannja, dan sebelum delegasi R.I. di Djakar ta. den.o-nn nsrantnraan FM-inda, lanp-snng mengirimIcan p2frwiir>2Hp€5rwira tingginjta membawa instruksiinstraksi. _ Semontara itu Recomta Djawa Barat menjebarkan maklujnat-maiklimiat jang bersifat mengantjam, dan Su dan dapat c in ia r c ip K .u i u a u v w Beuuiua u k h .ii melantjarkan gerakan-gerakan pembersihannja dengan le bih ganas dan lebih hebat.

Pada tgL 9 Februari 1948 Gubemur Sewaka menge* Republik itu menunggu dan tetap tinggal dalam kedudukannja malsing-masing sekarang dan meneruskan kewadjoiaarmja sebagai pegawai Republik sampai ada persetudjuan dengan Belanda ........... ” Tapi persetu djuan itu tak kundjung datang. Pegawai-pegawai sipil jang telah berdjoang dengaa setia kini tak punja pegangan lagi. Mereka tak dapac memahami maklumat pemerintah jang memberikai* pengampunan kepada pegawai-pegawai „jang menjeberang jang djustru oleh karena perbuatannja itu mereka, terutam a pegawai-pegawai jang terkenal se bagai „7 December-regenten,” telah mendapat pangkat-pangkat jang tinggi dari Belanda. Pamong de.sa dan rakjat merasa lebih bingung lagi, karena mere ka tidak tahu lagi pemerintah mana jang harus me reka turut. Mulai saat itu lunturlah kewibawaan pemeritah pusat di Djawa Barat. Rakjat merasa luka hati, jang akibat2-nja terus berkembang semakin hebat. Betapa pula pahitnja penderitaan jang bakal menimpa TNI kemudian ketika, sebagai akibat dari g’agalnja suatu diplomasi, mereka harus kembali ketempat asalnja. Dan jang lebih berat adalah akibat jang harus diderita oleh rakjat didaerah ini, jang bertahun-tahun kemudian masih merasakannja dalam bentuk gangguan-gangguan keamanan jang berlarut-larut. Dapatlah dipahami bahwa pimpinan politik diibukota, jang masih berada dalam suasana jang lebih ..normali ’ itu, tidiak menjadari keadaan dan kebutuhan3 f g "er narnJa didaerah perkantongan geriljarakJa • alahan ada beberapa anggauta delegasi jang menganggap bahwa TNI telah banjak hantjur dan nggal hanja beberapa bataljon sadja lagi, dan \ h 1 .aJjena mereka berkejakirtan bahwa tidai:bUa Pemerintah membiarkan mereka dj,iai Korban penjembelihan jang kedjam oleh musuh jang djauh lebih kuat. Anggapan ini diperkuat lagi luarkan instruksi: ......... hendaklah pegawail-pejawai

oleh tjeritera-tjeritera jang dibawa oleh p elanan' jang datang diibu-kota, jang, untuk raendjaga namanja, sudah tentu menggambarkan suasana dengan pesimisme jang dilebih-Iebihkan.

Oleh karena itu, dengan melalui gunung-gunung dan hutan-hutan belukar, dikiriralah utusan-utusan untuk mendjelaskan keadaan jang sebenarnja a.i meminta putusan-putusan jang diperlukan. Dilaporkan kepada orang-orang di Jogja, bahwa situasx aidaerah gerUja tjukup baik dan m e n g a n d u n g penuh harapan, dan oleh karena itu disarankan kepada mcreka supaja tidak lagi menerima cease-fire, garis demarkasi, dsb. Tapi, lebih dari enam bulan kemudian aa -anfdah dari pemerintah perintah untuk menghentikan perla wanan dan untuk „berhidjrah” memnggalkan kanTong Lntong. Inilah saat jang gelap dan m e n g a n d u n g penuh kesedihan bagi para p e n g h u m ratusan kantong kantong Republik, sebab dengan demikian mereka harus menjerahkan daerah-daerah kepada musuh de ngan porasaan dan kejakinan bahwa dengan tjara bagaimanapun, ketjuali dengan diplomasi, musuh toch tak kan berhasil memporolehnja. Djadi para pedjoang gerilja kita itu harus berpisah dengan keluarga-keluarga jang ditinggalkan digunung-gunung dengan tiada jang mendjaga dan memeliharanja, atau menjuruh mereka masuk kekota-kota pendudukan dengan mendapat penghinaan dan kesengsaraan, atau membawa mereka turut ser ta berhidjrah jang sudah tentu berarti penderitaan dalam bentuk jang lain pula. Mereka harus meninggalkan pegawai-pegawai sipil gerilja jang telah berbakti kepada Republik dengan setia dan dengan sepenuh djiwanja, dan membiarkan mereka berada dalam kedudukan tanpa pegangan. Mereka hams meninggalkan rakjat djelata, jang dalam perang ge rilja jang lnlu telah bersatu padu dengan mereka hingga serupa koluarga sadja.

Keteguhan DisipliA Nasional dan Kepertjajaan kepada Pemimpins merupakan Dasar mendjalankan segala ^sesuatu jang diperintahkan kepailanja „HIDJRAH .

TimbuUah suatu perlawanan batin antara kesadaran bernegara/bertentara dengan perasaan dan kejakinan pribadi. Tapi achirnja kita toch harus memilih jang pertam a, dengan pengertian bahwa kita harus tunduk kepada siasat umum jang didasarkan atas kepentingan jang lebih luas, jaitu siasat jang tentu lebih diketahui oleh pimpinan tertinggi nega ra. Akan tetapi disamping itu adalah pula selajaknja kita memberikan keleluasaan kepada anggautaanggauta TNI untuk, sesuai dengan kejakinan pribadinja, meninggalkan dinas ketentaraan. Sebagai tentara, bagaimanapun beratnja, kita hanjalah mendjalankan keputusan pimpinan terting gi negara. Kesadaran bernegara/bertentara dan kesadaran akan keutuhan organisasi serta terpeliharanja disiplin, memaksa kita untuk menjanggupi melaksanakan perintah-perintah tsb. Adanja dugaan-dugaan bahwa kantong-kantong itu sengadja dikurbankan karena hendak menjelamatkan pusat Republik Indonesia, Jogjakarta, tidaklah dapat dihindarkan. Pegawai-pegawai, pendjabat-pendjabat dan pomimpin-pemimpin jang ditinggalkan achirnja terpaksa memilih satu diantara tisra djalan: meneruskan per djoangan dengan suatu gerakan, diluar Republik, masuk kekota mendjadi pegawai atau warga-nognra pendudukan, atau masuk kedalam tawanan Belnnda. Perdjoangan rakjat memang tidak berhenti sampai disitu. Tempat kosong jang ditinggalkan Republilc ki ni diisi oleh gerakan Darul Islam, sesudah pimpinan Masjuimi, GPU dan Sabilillah menjatakan tekadinja untuk bersama-sama berdjoang terus didaerah iang ditinggalkan itu. Gerakan ini melakukan perlawanannja dengan fanatisme keagamaan. Sementara itu pihak Belanda telah tjukup banjak mienawan pemimpin-pemimpin dan pegawai-pegawai Republik untuk didjadikan alat buat mendirikan negara Pasundan jang akan didjadikan pengisi lowo

ngan jang ditinggaUsan oleh Republik. Sebagian be sar kalangan pegawai dan orang-orang terpeladjar, atas dasar perkenan umum dari Republik, menjumbangkan tenaganja kepada pihak federal. Maka tiadalah lagi tempat dikantong-kantong untuk mereka jang ingin berdjoang sebagai Republiken Darul Islam telah mengisi tempat-tempat itu. Dan siapa jang tidak turut kepadanja, dianggapnja musuh. Oleh karena itu mereka jang tidak setudju dengan gcrakan ini, dalam usaha untuk menghindarimja, banjak jang terdjebak kedalam tangan Belanda. Ada jang bersedia mendjadi pegawai federal dan meladeni ne gara baru, dan ada jang tetap menolak bekerdja saina dengan Belanda, seperti perwira-perwira .divisi jang ditinggalkan jaitu rombongan Sutoko-Djerman c.s., jang achirnja terpaksa harus masuk intorniran. Pembesar-pembesar sipil tertinggi seperti gubemur dan residen-residen dikirim kedaerah Republik. Semangjait kemeirdeka|an dan perlawanan terbukti sudan sungat meresap kedalam tubuh rakjat, selling .ga dengan perginja tentara dan kekuasaan Repu blik, gerakan-gerakan perlawanan tetap mereka laiidjutkan, mula-mula dengan tjara pasif, tapi kemu dian dengan berangsur-angsur meningkat kembali ketaraf gerilja aktif. Susunan-susunan dan pedoman pedoanan jang ditinggalkan oleh TNI diteruskannja. Demikian pula sabotase-sabotase terhadap lalulintas terus berdjalan. Dalam taraf perdjoangan jang kemudian ini, penderitaan rakjat melebihi masa-masa sebelumnja. Garis pemisah antara kawan dan lawan jang dulu ma sih njata, kini sudah kabur atau hilang samasekali. Tindakan-tindakan anti-gerilja dari Belanda jang bertambah keras, ternjata hanja merupakan usaha merampungkan pasifikasi dilapangan militernja sadja. Pemimpin-pemimpin, orang-orang terpeladjar dan pe gawai-pegawai sudah sama-sama pergi kekota atai. ke Jogja, namun demikian rakjat didesa -desa jang lerpentjil tetap menjalakan api perlawanan membelr.

kemerdekaan. „Ilakjat jang terlunak dimuka buuu'’ ini membuktikan, bahwa semangat perlawanan me reka tidak mendjadi padam oleh pasifikasi selama geuerasi-generasi jang terachir. Tapi rupanja hal ini masih tetap kurang dihargai oleh pemerintah jang, terutam a pada saat-saat menghadapi „ Renville” dan sesudiahnja, lebih menggamtungkan nasib RI kepada tjara diplomasi. Dasar kekuatan gerilja ialah sikap non-koperasi da ri rakjat terbanjak, dan diatas itu para pegawai dan pemimpin-pemimpin politik memegang peran jang penting. Kenjataan ini dapat kita saksikan dari runtuhnja kekuatan gerilja kita di Sulawesi Selatan, setelah para pemimpin nasionalis setempat (seper ti Tadjudin Noor, Arnold Monoimtu, dll.) melepaskan sikap non-koperasinja dan turut serta kekonperensi Den Pasar, serta setelah tertawannja pemimpin2 jang konsekwen seperti Ratulangi, Lanto Daeng Pa sewang, Latumahina, Radja Luwu, Radja Bone, dll Sebagai akibat dari ,.Renville” dan politik ,,from the bullet to the ballot” pemerintah terpaksa menge luarkan maklumat seperti dibawah ini: Pengumuman Pemerintah tahun 1948 No. 2 1. Meujusuli pengumuman pemerintah no.l tahun 194S tentang kedudukan pegawai-pegawai Repub, lik, baikpun jang masih memegang djabatan, maupun jang telah meninggalkan djabatannja ka rena peperangan, didaerah-d£erah pendudukan Belanda, maka dengan ini pemerintah Republik hendak menegaskan sikapnja terhadap pegawai pegawai Republik jang sekarang telah masuk bekerdja dialam dljabatan-dflabatan pemerintah daerah pendudukan Belanda. 2. Sebenarnja pegawai itu telah berbuat salah, melanggar sumpahnja kepada pemerintah Repub lik. 3. Tetapi pemerintah Republik mengerti bahwa ke-

banjakan dari pegawai-pegawai itu memuggalkan djabatan Republik dan masuk djabatan pemerintah daerah pendudukan Belanda oleh ka rena terpaksa oleh tekanan ekonomi dan tidak sekali-Jkali bermaksud akan memusuhi Republik.

4. Uerdasarkan ata s jan g terseb u t diatas itu malta pem erintah Republik sudi m em beri ampun kepad'i pegawai-pegawai jang telah berbuat salah itu dan tidak berkeberatan pegaw ai-pegaw ai itu uaras bekerdja kepada pem erintah daerah pendudukan Belanda.

5. Terhadap pegawai-pegawai jang sampai seka rang masih setia kepada Republik, pemerintah tidak akan melupakan djasa-djasanja dan keteguhan mereka memegang tinggi tjita-tjita Repu blik. 6. Seperti telah diumumkan didalam pengumuman pemerintah no.l tahun 1948, pemerintah Republik akan merundingkan kedudukan mereka dengan pihak Belanda. Ditetapkan di'Jogjakarta pada tanggal 2 Pebruaxi 1948 Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad H atta. Pengumuman Pem erintah tahun 1948 no. 3 Berhubung dengan sudah ditanda-tanganinja per* setudjuan Renville maka pemerintah Republik tidak berkeberatan, djika pegawai-pegawai Republik dan orang-orang Republik umumnja ikut dalam konpereusi-konperensi atau pemilihan-pemilihan, baik untuk memilih dan untuk dipilih jang diadakan oleh peme rintah daerah pendudukan Belanda, sebagai wakil rakjat. Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 2 Pebruari 1948 Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta.

Pada dasarnja maklumat-maklumat mi bersifal menghapus garis pemisah antara patriot dan pengchianat, jang dalam setiap peperangan dan revolus* djustru harus ditentukan setjara tegas. Dan sebagai akibat daripada ini, maka seringlah terdjadi peristiwa-peristiwa jang menjedihkan jang berkembang te rus sehingga mempersulit perdjoangan rakjat. Misalnja seperti apa jang terdjadi didaerah „Malino”. RI telak mengaikui NIT dengan resmi. Miaika ka um pedjoang disitu petjah menajadi dua golongan, jang satu mengambil sikap disipliner dan menaati keputusan-keputusan pemerintah, sedang golongan jang satu lagi tetap pada pendirian hendak menempuh djalan revolusi bersendjata. Di Sunda Ketjil (sekarang Nusa-Tenggara) misalnja, atas usaha golongan pertama, terdjadi upatjjira-upatjara penjerahan M.B.O. (Markas Besar Oemoem), dan Dewan Perdjoangan R.I.-S.K. mengumumlcan, bahwa pedjoang-pedjoang gerilja jang tidak menjerah, tidak akan diakui lagi sebagai pedjoang, dengan alasan tiaak taat kepa da pem entah dari Jogja. Akan tetapi pedjoang-pe joang jang disipliner itu sendiri kemudian djustru mengalami perlakuan-perlakuan jang memedihkan hati. perlutjutan, penangkapan, penghukuman, bahkan pembunuhan-pembunuhan oleh pemerintah setempa nangr telah diakui itu. . Panglima H asan Basri di Kalimantan djuga menghadapi pengalaman jang serupa. Ia mengeluarkan maklumat sbb. : , ,. T. a. bahwa divisi IV terpaksa linggal tetap di Ka lim antan dengan tidak hidjrah lcedaerah R publik, karena: . 1) perhubungan dan pengangkutan jang suk& r *

2) tidak adanja kontak dengan pihak Beb. supaja dalam gentjatan sendjata ini pihak

Belanda menjerahkan kota Barabai guna ditempati oleh pos kontak divisi IV ;

c. bahwa divisi IV tidak mengadakan serangan ataupun gangguan apa2 terhadap pasukan. pasukan Belanda, dan hanja akan bertindak untuk mempertahankan diri.

Pengumuman itu dibalas Belanda dengan suatu panggilan supaja semua komplotan jang dipimpm oleh Hasan Basri, menjerah kepada ..pemerintah jang sjah” dengan membawa pakaian dan sendjuta, dar. dengan tjaro mengangkat kedua belah lengan. Ke. mudian dari pada itu „akan dipeptimbangkan meringankan hukuman terhadap kedjahatan pemberontakan jang telah mereka lakukan”. Dalam pidiato 17 Agustus 1948 Panglima Tertinggi sendiri menjatakan perasaan luka hatinja setjara tepal dengan kalimat-kalimat sbb.: „Alangkah beratnja bagi kita menerima usul itu. Karena dengan menerimanja itu, kita melepaskan ke dudukan jang sangat strategis, dari kedudukan ma na pasukan-pasukan gerilja kita jang gagah berani itu, tidak berhenti-henti, zonder memberi ampun dan zonder memberi respijt dapat senantiasa mengantjam, mengharselir gerakan-gerakan tentara Belan da dan djalan-djalan perhubungannja. Dari djurusan jang strategis itu, pasukan-pasukan gerilja kita da pat melemahkan gerakan tentara Belanda, kalau ten tara Belanda itu mengadakan „doorstoot” ke Jog jakarta. Haruslah kita melepaskan posisi kita jang me nguntungkan itu? Menerima? Menolak? Rasa keadilan menentang kepada menerima, rasa ksatria jang merasa belum kalah berdiri tegak untuk menolaknja. Rasa harga diri, rasa kehormatan, rasa pertanggungan-djawab kepada rakjat jang daerahnja diduduki Belanda, rasa sedia berdjoang mati-matian untuk tjia-tjita, meski dalam hutan dan rimba sekalipun, dan meski buat berpuluh-puluh tahun pula-perhi tS S S ~ semua, semua ini memberontak dalam kalbu kita, menentang kepada „raenerima,\

I etapi pemerintah. dalam mempertimbangkan dja-

120

ton jang sebaik-baiknja untuk menjelesaikan soal Indonesia, seluruhnja, sekali lagi: seluruhnja, pemerintah berpendirian bahwa selama ada djalan damai untuk mentjapai tudjuan bangsa kita, kita harus mengutarakan djalan damai itu menghindarkan pe rang. Djikalau daerah jang diduduki oleh Belanda itu dapat dikembalikan kepada Republik dengan plebisit, djalan itulah harus ditempuh .............. Kita semua dapat merasakan, betapa lukanja hati anak-anak kita jang berada didalam „kantong-kantong itu, waktu mendengar putusan pemerintahnja Kedudukan jang sangat strategis digunung-gunung, dihutan-hutan, didjorok-djorok jang mengantjam, dari mana dengan semangat pahlawan jang gilang gemilang dapat meneruskan perang gerilja berbu lan-bulan, ja bertahun-tahun, dengan bantuan rak jat sepenuhnja, kedudukan jang sebaik itu akan dilepaskan begitu sadja dengan tak ada tukarannja jang njata menurut siasat militer? Alangkah sedihnja perasaan anak-anak kita itu. Tetapi djiwa militer mereka jang murni itu, djiwa jang mendjundjung tinggi 'kepada disiplin, djiwa sami’na wua atha’na djiwa gilang-gemilang itu taat kepada keputusan pe merintahnja ! ...................." Untuk kesekian kalinja dikorbankan posisi militer kita untuk membuka djalan bagi diplomasi. Ternjata bahwa pelbagai persiapan kita dimasa sebelum clash itu, baik dilapangan militer-technis maupun dilapangan politik dan perundang-undangan. tidak memadai, karena umumnja dibuat berdasarlcan keadaan perang jang biasa dan atau karena pikiran para pembuatnja terlalu banjak berpangkal pada per timbangan-timbangan politis dan juridis. Setelah kita mengalami pelbagai kegagalan dan kebuntuan, maka dengan terlambat barulah kita mentjari-tjari dan mengharapkan pimpinan, akan tetapi jang ditjari itupun tak kundjung datang, dan kini jang berada didaerah-daerah gerilja itu terkandas

.kepada keputusan-keputusan atau peraturan-peratur an jang telah terlandjur diadakan sebelumnja. . Sistim kita jang musjkil sekali ialah bahwa segala 'sesuatu harus dibawa kemuka dewan, karena tiacU seorangpun penanggung-djawab militer maupun si pil jang diberi kekuasaan penuh sebanjak jang dl~ perlukannja. Sedangkan dalam suasana seperti itu tak mungkin lagi para anggauta dewan dikumpulkan, sehingga tak mungkin pula bisa diharapkan diambilnja tindakan-tindakan dengan segera. Begitu pula peraturan-peraturan kehakiman jang baru ternjata tak dikirim kekantong-kantong gerilja, dan djikapun sampai, maka toch tak kan ada manfaatnja, karena misalnja dilapangan pengadilan, kita sudah tidak mempunjai hakim-hakim dan djaksa djaksa lagi. Tak dapat disingkirkan kesan, bahwa pelbagai per siapan dipusat itu terlalu sedikit pihak militer turut pegang peranan, dan terlalu banjak diatur oleh ahli hukum dan politisi.

f

1. Reorgariisasi & Rasiona— lisasL M endjelang bulan Pebruari 1948 dihidjrahkanlah 35.000 TNI dari kantong2 di Dja wa kedaerah Republik, jang disusul kemudian oleh beratus-ratus ribu pengungsi sipil jang meningkat sampai lebih dari sedjuta. Dengan politik ,.Renville” ini maka ekonomis dan strategis Belanda akan dapal mentjapai posisi jang kuat. Mereka akan dapat pula menguasai beberapa suku bangsa, seperti Pasundan, Madura dan Djawa Timur (Oosthoek), jang akan dibulatkannja mendjadi „negara-negara bagianfederal untuk memperketjil dan mengepung Republik dalam arti politik. M enurut siasat politiknja, mereka bermaksud menguasai — setjara politis —■dua-pertiga dari seluruh wilajah serta penduduk Indonesia, se hingga Republik jang de fakto masih ada, tinggal mendjadi „minoritet” jang terpentjil ditengah-tengan perserikatan negara-negara menurut apa jang me reka rantjangkan. Dan hasil politis jang mereka p e j oleh dari siasat ini ternjata bahkan dalam beberapa hal melebihi, djerih-lelah usaha m ereka. D ik u asain ja pula sem ua k o ta 2 besar, pusat-pusat produksi dan perdagangan, daerah penghasil beraa serta pelabuhan-pelabuhan besar untuk perdagang an keluar. D aerah perkebunan dan daerah-daerah m injak dan tim ah, jan g m endjadi kepentingan utam a bagi m odal B elanda, sebagian terpenting terletak di-

dearah-daerah jang baru direbutnja seperti Djawa Barat, Oosthoek di Djawa Timur, Daerah Delta Bran tas, Sumatera Timur, Palembang, Bangka, Belitung. Maka blokade ekonomi terhadap Republik untul: seterusnja mendjadi lebih sempurna. Keadaan eko nomi Republik sedemikiati gawatnja, sehingga akai, sangat memperlemah daja perlawanannja untuh djangka pandjang. Djelaslah bahwa kedudukan Repnblik jang demikian ini tak bisa dipertahankan lama-lama, dan hanja dapat diterima sebagad keadaan darurat jang bersifat sementara. Mungkin Belanda bermaksud memberikan pukulan terachir untuk membinasakan Republik sebagai ne gara , mungkin Republik harus bangkit kembali mengadakan serangan dan pemberontakan jang umum dan luas, atau mungkin pula R.I. akan petjah dari dalam. Strategis adalah merupakan kemenangan. besar bagi Belanda, bahwa (berkat „Renvile”) daerah Republik telah mendjadi tamat ketjil d'an berada dalam kepungian wilajah2 federalinja. Pusat2 Republik di Dj&wa, antara lain ibukota sendiri, mendjadi dekiat dari pangkalan3 penjerangan Betlandia. Tinggal ha nja beberapa kantong gerilja jang masih menjimpar banjak tenaganja, jang d'engan djalan politik hexidak dipaksakannja pula kepada Republik supaja di kosongkan. Djalan politik jang ditempuh Belanda hanjalah meimpakan alat untuk melengkapkan hasil-hasil aksi militer mereka. Kedudukan strategisnja jang baru dan kuat itu adalah sendjata penekan mereka ter hadap Republik supaja dengan mudah memenuhi tuntutan-tuntutan mereka jang makin lama makin ber sifat ultimatif itu, dan mereka sadar akan kekuatan dan kelebihannja ini. Kiranja inilah saat-saat jang terhina dalam sedjarah Republik kita. Hanja keteguhan disiplin nasional dan kepertjajaan terhadap pribadi pemimpin-pemimpin kitalah jang mendjamin

penerimaan tentara dan rakjat atas garia-garis labidjaksanaan politik jang ditempuh oleh pemerintah pada waktu itu. Kedudukan Republik telah djauh le bih merosot dari pada saat-saat ultimatum Belanda mendjelang tg. 21 Djuli 1947, jang didjadikan alasaa oleh mereka untuk melantjarkan aksi militernja jang pertama. Untuk menjelenggarakan penghidjrahan tersebut tadi, maka dibentuklah Panitia Hidjrah dengan Penetapan Presiden no. 4 th. 1948 tg. 6 Pebruari: Panitia ini telah bekerdja dengan giat dan umum nja tjukup memuaskan bagi pradjurit- jang datang Di-daerah- didirikan tjabang-, dimana pegawai2 dan pemuda2 rakjat bekerdja sama untuk mentjabut memondokkan dan menghibux korban2 ..Renville” tsb. Hanja pemondokkan memang sulit sekali didaerah RI a la „Renville” jang sangat mendjadi sempit dan penuh sesak itu. Dari Divisi Siliwangi sendiri jang dihidjrahkan, dengan angkutan Belanda dan dengan djalan kaki melalui gunung-, berdjumlah 1. k- 22.000 orang, jang berarti lebih dari kekuatan divisi pada waktu petjahnja agresi Belanda pertama. Dari djumlah itu selebihnja telah berhenti, hilang atau meneruskan perdjoangan sebagai rakjat biasa di-gunung-, diantaranja banjak jang menggabungkan diri kepada pasukan-pasukan Hisbullah-Sabilillah sebagai orga nisasi bersendjata terbesar jang meneruskan perdjo angan diluar ,.Renville”. Pasukan tersebut pada wak lu itu berpusat diperbatasan Madjalengka-Tasikmalaja dan dipimpin oleh Kamran. Setelah ditunggu-tunggu dan tidak muntjul untuk hidjrah dalam batas waiktu jang telah ditetapkan, ternjata kemudian bahwa Bataljon 22 (Major Sugiharto) didaerah Tjililin meneruskan perdjoangan setjara kompak dengan kemauan sendiri. Didaerah Djakarta diteruskanlah pemerintah sipil

Republik dengan pimpinan Moh. Sjafei dan Oja Su mantri, anggota-anggota DPD Djakarta dari Ma ffjumi, dan kemudian jang tersebut pertama, atas keputusan rakjat jang bergerilja, diangkat mendjadi residen militer jang berdjoang terus dalam tugas sampai achir clash kedua. Sebagian besar dari pasukan Hisbullah-Sabilillah Djakarta, terutama Bataljon Surjakantjana (Resi men 7) dari Kapten Tabrani, meneruskan perlawanannja pula. Demikian djuga halnja dengan kesatuan-kesatuan jang berada dibawah pimpinan Letnan Kolo nel Wahidin Nasution, Kepala Biro Perdjoangan Dja karta. Tenaga-tenaga mereka berangsur-angsur di perkuat oleh rombongan-rombongan pelarian dari ex Lasjkar Rakjat jang pada tg. 21 Djuli 1947 turut menjerbn bersama tentara Belanda. tapi jang kemudian berontak 'kembali melawan Belanda. Djuga Resimen Perdjoangftn di Bogor meneruskan aksinja dengan pimpinan Wakil Komandan Wahidin Nnsutipn, setelah Kepala-Biro Perdjongan Walujo me njerah kepada Belanda sebelumnja. Dan banjak lagi rombongan-rombongan jang terus melandjutkan perdjoangan bersendjata, seperti Tjetje Snbrala dkk., Achmad Sungkawzi dkk., dan rombongan-rom bongan Overste Sumantri (S.P. 88) jang sampai beraksi kedalam kota Djakarta dengan penggranatanpenggranatannja, dsb. Berangsur-angsur mengalir pula rombongan-rom bongan d:ei Jogja dan Solo, jaitu anggota-anggo ta ..Siliwangi” jang telah „didemobilisir". Dengan demikian perang gerilja terus berkobar, sehingga Belanda terpaksa mengadakan operasi-opcrasi besar-besaran, seperti umpamanja peristiwa Gunung Sjawal (Gunung Tjupu), jaitu operasi un tuk membasmi pasukan-pasukan Hisbullah jang tak mengenal kompromi itu. Berkali-kali koran-koran Belanda memuat berita-berita tentang kegiatan-kcgiatan ,.Overste” Sumantri didaerah Punvakarta

serta penggulingan-penggulingan kereta-api antara P urw akarta-Padalarang.

Begitu pula didaerah Pekalongan-Banjumas, rombongan-rombongan pedjoang rakjat seperti Hisbul lah, rombongan Amir Fatah dll., menjusup kembali kedaerah - daerah „ pendudukan ” dan berangsurangsur mulai mengobarkan kembali kegiatan-kegiatan gerilja didaerah-daerah perbatasan ini. Jang terachir adalah Bataljon Rukman jang dengan selengkapnja bertolak dari Solo menjusup ke Tjirebon, jaitu sebagai akibat dari terdjadinja suatu peristiwa penjerbuan dari beberapa pasukan setempat ter hadap pasukannja di Tasikmadu (Solo). Dalam hal peristiwa tersebut kita tak dapat menahan keinginan mereka untuk kembali kedaerah gerilja asalnja, dengan kejakinan jang sungguh dapat dipahanu bahwa mereka lebih suka berperang melavvan Be landa atas tanggung-djawab sendiri, daripada menempuh djalan perang saudara. Kita rasakan sendiri suasana jang semakin genting pada waktu itu, dimana tentara hidjrah mengalami pukulan-pukulan psychologis berupa agitasi-agitasi jang dilantjarkan Oleh pihak opposisi jang menu duh mereka seba gai tukang pukul” dari pemerintah (Hatta) Pasukan2 hidjrah ini telah menundjukkan ketaata rn ia kepada pem erintah Am ir Sjarifuddin dengan k ep itu h a n n ja untuk berhidjrah sebagai akibat dan persetudjuan ..Renville", dan kem udian hendak menundiukkan ketaatan nja pula kepada pemerintah iang m enggantikannja jang didukung oleh palU ipartai ia n g dulu beroposisi kepada pem erintah Anrn. P a r a perw ira jan g sederhaua tidak dapat lag. meIg lk u ti k e a d a i in i jan g politis adalah lo g ^ e b m g -

Kas S r pe ra n g “ a ..t o a di Solo'petjah. m aka ham-

September 1948 akan menghadapl keoudafli^n jang berlainan. Seperti telah diketahui, beberapa hari sebelum pemberontakan komunis itu petjah, di Solo sudah terdja di serangan-serangan oleh kesatuan-kesatuan setempat atas pasukan-paaukan hidjrah, sehingga Pang lima Besar memutuskan — buat melokalisir perseng ketaan — agar semua pasukan Siliwangi sementara tinggal ditempat untuk kemudian meninggalkan da erah Solo. Tapi keputusan terachir ini tidak sampai diperintahkan, karena pihak perwira2 pasukan hidjrah tidak dapat menanggung-djawab sekiranja hal demikian akan mengakibatkan mengalirnja seluruh divisi kem bali ke Djawa Barat sehingga pertempuran dengan Belanda tak dapat lagi dihindarkan. Dan meletusnja peristiwa Madiun jang terdjadi beberapa hari kemu dian dengan sendirinja menutup persoalan tersebut, setelah Presiden Sukarno memerintahkan pembasmian pemberontak-pemberontak jang hendak merobohkan negara itu. Peristiwas diatas jang mendjadi buntut daripada soal „hidjrah’' sebagai akibat dari persetudjuan „Renville”, tjukup menggambarkan kegentingan keadaan dalam negeri dewasa itu. Demikianlah maka setelah cease-fire berlaku, meletuslah perang psychologi jang maha hebat jang menggontjangkan sendi-sendi kenegaraan — kekeruhan jang bersumbu pada perten tangan antara pihak pemeritah dan opposisi atau artara „sajap kanan” dan „sajap kiri”. Dalam suasana demikianiah dimuilaa pelaksanaan mosi rasionalisasi Baharudin dari „sajlap kiri” jang te lah diterima oleh BPKNIP pada tg. 20 Desember 1947 jaitu 2 bulan sebelum pasukan hidjrah tiba di Djawa Tengah.

Suasana persatuan jang dulu ditjiptakan oleh agresi Belanda kini berobah mendjadi suasana perpetjah-

an antara „sajap kri” (jang tergabung dalam F.D.R.) dan ”Sajap kanan”, jang pada gilirannja memetjahbelah rak jat dan badan-badan bersendjata pula. Namun kabinet H atta tetap memegang teguh pro gram 4 pasalnja jang berdasarkan atas akibat-akibat ,,Renville , jaiitu : Bemnding atas dasar ,,Renville” Îempertjepat pembentukan N.I.S. (Negara Indone sia Serikat), Rasionalisasi dan Rekontruksi. Berhubung pentingnja rasionaliaaisi-rekonstruksi, cnususnja dilapangan angkatan perang, maka masa ilu sering disebut masa rasionalisasi-rekonsLruksi. Setelah mosi nasionalisasi diterima oleh BPKNIP, kabinet Amir sendiri sudah menjusun rentjana polaksanaannja berupa persiapan undang-undang or ganisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang dan rentjana perobahan organisasi dan pendjabat-pendjabat pimpinan TNI. Pengusul-pengusul mosi tersebut, Z. Baharudin dkk., mengambil bagian jang penting pula dalam persiapan-persiapan ini, dengan mendapat bantuan jang besar dari perkumpulan-perTcumpulan perwira dewasa itu seperti Judhagaroa (Suriadarma. Simatupans:, dll.) dan perwira- aliran muda (Sudarsono Rahardjodikromo dbk.'i. Sebelum „Renville” ditanda-tangani — tanggal 17 Djanuari 1948 — persiapan-persiapan tersebut telah mentjapai taraf jang landjut sekali. Rantjangan su sunan baru Kementerian Pertahanan dan putjuk pim pinan Angkatan Perang sudah siap pada bulan Desember 1947. Sesuai dengan mosi, Menteri Pertahan an mendapat kekuasaan penuh atas Pertahanan dan Angkatan Perang. Tanggal 27 Desember 1947 kabinet Amir telah menjiapkan perintah pelaksanaan mosi tersebut berupa dekrit Presiden/Panglima Tertinggi jang ditandatangani pada hari itu, dengan maksud supaja susun an APRI ,.dapat mentjotjokan dengan ketuhannn dan kewadjiban jang sesuai dengan tingkat perdjoangan sekarang” — jaitu ,,Renville".

Ada dua hal jang mendjadi pokok pikiran para perantjang undang-undang tersebut pada waktu itu. Pertama, organisasi dan kekuatan TNI harus diperketjil dan disederhanakan, jaitu supaja lebih ef ficient sesuai dengan keadaan dan posisi R.I. pada masa itu. Selain karena geografis daerah R.I. telah mendjadi semakm sempit, penderitaan sosial dan ekonomis djuga mendjadi faktor jang penting. Negara dan masjarakat sudah Male mungkto lagi t o memibBja, terus l.k. 350.000 orang tentaranja (TNI, TLRI, dll.; ditambah 470.000 orang (di Djawa sadja) lasjkar-: Biro Perdjoangan. Kedua, dalam menghadapi pembentukan N.I.S., di mana kelak kita harus ,,bersaing” dengan perwiraperwira jang diwariskan oleh Belanda maka kita haruslah pula mengadjukan tokoh-tokoh pimpman angkatan perang jang, terutama dalam hal ketjskapan teknis, dianggap representatif. Sudah tentu bahan-bahan pertimbangan merek.i ini didasarkan atas politik „Renville”. Menteri Muda Pertahanan dari kabinet Amir, Anidii Kartawinata, telah menjatakan djandjmja d|depan sidang B.P.K.N.I.P. tanggal 20 Desember 194,, bahwa pemerintah akan melaksanakan mosi Baharudin setjara ”naar de letter en naar de geest . Rupanja kabinet Hatta sendiri terus mengoper djandji ini pula, oleh karena itu penggantian kabinet jang ter djadi 2 hari kemudian setelah dekrit itu keluar, ti dak menghambat pelaksanaan mosi tsb. Pada tanggal 2 Djanuari 1948 telah keluar pula r

Penetapan Presiden no. 1/1948 i Presiden itepublik Indonesia. ' • Setelah mendengar pertimbangan Menteri Perta hanan : ;

Menimbang ; a. bahwa dengan diadakannja susunan baru d;Jaiu Pusat Pimpinan Angkatan Perang Republik In donesia, jailtu „Staf Umum Angkatan Feranp” dalam Kementerian Pertahanan, jang merupakan staf pusat perantjang dan penjusun Angkatan Perang seluiuhnja, dan „ Markas Besar Pertempuran”, jang merupakan putjuk pimpinan taktiyopesrasionil Angkatan Perang Mobil, maka putpk pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan Staf G:>bungan Angkatan Perang harus dibubarkan ; b. bahwa untuk menjelenggarakan rentjana siasat umum A ngkatan Perang perlu ditundjuk oran^ orang jang untuk-sem entara waktu dapat diwa djibkan m endjalankan djabatan kepala Staf Urnum dan wakil kepala Staf Umum Angkatan Pe rang di Kementerian Pertahanan ; c. bahwa' perlu ditundjuk seorang pendjabat Pang lima Besar Angkatan Perang Mobil ; d. bahwa perlu dengan segera diangkat anggotaanggota M arkas Besar Pertempuran, agar te tap terpelihara kelangsungan pimpinan takti? operasionil Angkatan Perang. Memutuskan:

M enetapkan sebagai berikut: P ertam a: Membubarkan a. Putjuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia b. Staf Gabungan Angkatan Perang; dengan pem jataan terima kasih dan penghargaan kepada bekas anggota-anggota kedua ba dan Angkatan Perang itu atas djasa-djasan ja terhadap negara. Kedua: M engangkat untuk sementara waktu pen djabat: ; * a. K e p a l a Staf Umum Angkatan Perang; b. Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Perang; di Kementerian Pertahanan, ber-turut2:

a> Komodor Udara Suriadarma; b) Kolonel T.B. Simatupang; dengan kewadjiban disamping melaksanakaii reatjana siasat umura Angkatan Perang, mcnju.sun koordinasi scbaik-baiknja diantara: 1) Kemenlerian Pertahanan dan Angkatan Perang; 2) Bagian‘- Kementerian Pertahanan, baik ja.ii? telah lama maupun jang baru dibentuk; (lai/merentjanakan susunan baru Kementerian Pertahanan. Ketiga. llengangkat mendjadi : P-inglima Besar Angkatan Perang Mobil Djenderal Sudirman. IIfomp!»(. Mengangkat mendjadi : '.ii^gota Staf Markas Besar Pertempuran parlii ijabatan sebagai disebutkan dimuka namanja maûui -masing, orang- berikut: a. Kuprua Staf Kolonel S. Tjokronegoro, b W.ikv Xepala Staf Lt. Kol. A. LatiC, c. Kcp.ito Bagian I (Mil. Intelligence) Lt. Kol. Susatijo • (1. Kepala Bagian 11 (Siasat) Kol. S. Tjokronegoro; ■c. Kc|i H i Bagian III (Personalia) Lt. Kol. Bustami, f. Kc>p > i Bagian IV (Perlengkapan) Major Prabo wo dengmi tjatatan bahwa pengangkatan wakil- Angkatnn iTifara dan Tentara Laut akan 'menjusul. Kelima: Kepuhi;;.s.r. ini nuilai berlaku pada hari bulan ditotapicruirf i?. Ditetapkan di Jogjakarta, pada tanggal 2 Januari 1948 ’“residen Republik Indonesia Sukarno.

Penetapan Presiden ini menimbulkan râlisi jang hangat dikalangan pimpinan AP jang lama. Belum lagi KSU Urip Siunohardjo dibebaskan dan 1ugasnja, telah diangkat pula KSU AP jang baru, SunadarmaSunatupang. Djenderal Urip bertanja, bagaimana pcsisi beli'au untuk selandjutnja. Sebenani>? de fakto beliau sudah non-aktif, jaitu setelah menâdjukan permintaan untuk mengundurkan diri kaitna tidak setudju dengan „Renville”, jang menurut pendapatlvja dengan hal in i pem erintah telah mena/.i;ii terlalu m urah kek uatan kita.

Demikian pula Djenderal Sudirman mengatakan ti dak mengerti kepada siapa beliau seterusnja harus bertanggung diawab, karena kesimpulan jang beliau tarik dari penetapan baru tersebut ialah bahwa KSU AP itu berada diatasnja, jang menurut rangka senioritet jang berlaku pada waktu itu sebenarnja adalah djanggal. Demikianlah Djenderal2 Sudirman dan U;ip meng hadap ke-istana. Rentjana jang telah disiapân oleh ka binet Amir mengenai reorganisasi-rasionalisasi serta mutasi-mutasi dalam pimpinan tertinggi angkatan pcrang R.I. itu ternjata tidak dirundingkan lebih duh’ dengan mereka setjara selajaknja, dan tenujata ke dua tokoh TNT ini tidak pula sepenuhnja menjetudjui rentjana tersebut. oieh karena itu, belum seminggu kemudiEH terpaksalan Presiden mengeluarkan maklumat p^merinLili no. 1 1948: Pemerintah sangat imenjesali tersiarnja daiam surat kabar dan radio suatu penetapan Presiden RI no 1'1948 jang mengenai susunan baru dari pada pimpi nan angkatan perang RI. Memang pada tgl. 2-1-1948 Presiden menanda-tangani penetapan no. 1/1948, tapi pengumumannja ditunda sampai ada ketetapan tentang kedudukan bare bagi pimpinan lama jang tidak sedikit djasanja da lam hal membangunkan tentara sedjak dari BKR t

. unp.ii ko TNI dan dalam memimpin perdjoangan tentara kita dalam perang jbl ini. Dengan memindah(can pimpinan tentara dan mengadakan rasionalisasi daripada tentara dengan dasar, satu tentara, satu komando, Pemeintah bermaksud pula untuk mempergunakan pengetahuan dan pengalaman opsir- tua dengan sebaik-baiknja untuk kemadjuan tentara Na tional Indonesia”. Peanorintah clan seksi Pertahanan BPKNIP menjaLrikan penjesalan atas tjara pengumuman itu dikelu arkan jang dianggap kurang tepat. Sejogjanja dit
K.H.Zainul Arifin, pemimpin Hisbullah dan anggota seksi Pcrtahanjan BPKNIP, menjatakan dalam siaang bahwa rasionalisasi TNI itu sungguh-sungguh dikehendaki oleh rakjat karena itu ia mengandjurkan ..upaja pemerintah tidak ragu2 melakaanakannja, a :an tetapi disamping itu tetap bertindak bidjaksana. Demikian pula diandjurfkan supalja tjara pemindjukan pundjabat2 baru itu tidak dilakukan seperti jang pernah tc-rdjadi dengan Penetapan Presiden no. 1, melainkan dengan dja3ian pemilihan oleh sebuah pamtia, agar su. t>aja dapat dihindarkan pemilihan jang berat sebeli;th hanja dari satu aliran sadja. Sebenarnjalali harus diaikui, bahwa pendjabat- jang baru itu terutama Lerdiri dari perwira-perwira jang tergolong kedalam ..Judhagama” dan apa jang disebut „perwira-penvira aliran muidia”. Pada tg. 14 Pebruari 1948, dihadapan sidang BF rf.NIP, Wakil Presiden memberikan uraian sbb.: Rasionalisasi adalah salah satu pokok program pe merintah. Pemerintah bermaksud mengadakan perbaiican dalam susunan aiejgara dan alat negara serta mentjapai sedikit perimbangan antara pendapatan dan belaud ja negara. Bahwa pendapatan negeri tidak da pat raeniicup ongkos hidup negara, hal ini tidak mengherankan. Tetapi djarak antara kelebdhan pengelu-

aran belandja dengan pendapatan negara dapat dikurangkan dengan mengadakan rasionalisasi jang tepat, dengan memindahkan tenaga dari pekerdjaan jang tidak produktif selama ini kepada jang produktif.

Rasionalisasi tidak hanja mengenai pemindahan te naga dari usaha jang tidak produktif keusaha jang produktif. tapi djuga memperbaiki effektifnia susuan bentuk tata-aisaha dan administrasi negara. Se lama ini penempatan tenaga tidak terbagi sama rata, kadang-kadang berat diputjuk. Rasionalisasi ini, istimewa terhadap angkatan perang, harus dilakukan dengan tegas dan njata, karena disinilah banjak terdapat pemakaian tenaga jang ti dak lagi produktif untuk masa datang. Kalau tidak, kita akan mengalami inflasi jang sebesar-besarnja jang menjusahkan hidup rakjat. Bahwa keadaan ini sangat mendesak ternjata Badan Pekerdja sendiri menerima mosi Baharudin untuk membaharui dan mengeffektifkan bentuk dan susunan tentara kita. Mosi Baharudin akan diselenggarakan oleh pemcrintah dengan berpedoman kepada tjita2 : satu ten tara, satu komando dalam bentuk dan susunan jang effektif. Pem erintah akan menjiapkan dasar-dasar ui'ituic mendjadikan tentara kita djadi tentara milisi. Tenta ra milisi lebih baik dari pada tentara gadjian, karena milisi menanam rasa kewadjiban untuk mempertahankan tanah air. Tentara tetap mendjadi kern-kader Segala tindakan menudju rasionalisasi tidak boleh menimbulkan pengangguran jang pada dasarnja merugikan m asjarakat. Bagi tiap2 tenaga jang dikeluarkan dari djabatan karena b e rle b ih jw u s dibangunkan sumber usaha baru j a n g membenkan pen^ hidupan jang lajak baginja. Demikian pula keduduk an seluruh anggauta angkatan perang akjm didjamm samipai dapat ditentukan status mereka. Rasionahsad j £ £ k ita tu d ju ialah penjempurnaan dan pembangunaii jang meringankan beban m asjarakat serta mengurangkan penderitaan rakjat .

Dengan sendirinja BP KN1P menjatakan persetudjuannja atas rentjana Hatta tersebut, karena mtmang dari BP KNIP-lah datangnja desakan keras ke djurusan ini. Tg. 18 Pebruari 1948 tiba di Jogjakarta rombongan saja dari Djawa Barat, kemudian melaporkan diri kcpada Wakil Presiden/Menteri Pertahanan, Panglima Besar dan KSU lama serta KSU baru. Saja njatakai kegirangan saja atas maksud pemerintah untuk mengadakan perobahan organisasi pada APRI, karena pengalaman gerilja selama 7 bulan itu telah tjukup membuktikan pelbagai kekurangan jang ada pada kita jang menundjukkan pula bagaimana wudjud jang sebenarnja dari pertahanan rakjat kita itu. Seperti jang diuraikan oleh KSU lama dan baru, ternjata memang sebelumnja telah direntjanakan un tuk menempatkan saja sebagai wakil Panglima Be sar APRI. Saja telah diminta untuk merumuskan pengalamlan-pengalaman saja guna didjadikan 'bahan reorganisasi. Sementara itu BP KNIP sedang mempersiapkan pula rentjana Undang-undang Baharudin mengenai susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Pe rang. Saja telah menduga lebih dulu, bahwa rentjana undang-undang ini hanja akan mengatur susunan-susunan teratas pada kementerian dan territoriumSedangkan sari-sari pengalaman jang kami bawa dari kantong-kantong hanjalah berupa saran mengenai su sunan pasukan dan daerah-daerah perlawanan, chususnja mengenai bataljon-bataljon dan distrik-distrE. militer. Mengenai susunan jang sedang dirantjang oleli undang-undang itu saja andjurkan, agar ditjontoh sadja organisasi tentara Inggeris dengan adanja tiga badan atau staf dibawah Panglima Besar, jaitu staf umum, kwartier-meester-djenderal dan adjudan-djenderal. Tapi ternjata bahwa konsep undang-undang tersebut sudah berada dalam taraf penjelesaian ter-

achii pada BP KNIP, sehingga tak ada gunanja lagi untuk memberikan pemandangan-pemandangan. Lain dari pada itu saja berpendapat bahwa sebenariija kita belum perlu mempunjai KSAP, KSAD, KSAL dan KSAU, oleh karena hal itu tidak praktils mengingat bahwa AP kit,a baru mempunjai pasukan- infanteri ra dja dan jang kita hadapi adalah perang. gerilja pula. Ambillah sebagai Tjontoh Pilipina. Kebetulan pada waktu itu saja memperoleh sebuah madjalah jang memuat susunan putjuk pimpinan Ang katan Perang Pilipina. DTTillpina PBAP atau KSAP itu praktis merangkap djaibatan Panglima AD, karena selain imembawahi Panglima- AL dan AU, dia djuga langsung imemibawiahi Panglima2 territorium. Memang AL dan AU Pilipina masih ketjil, tapi djika dibandingkan dengjan Indonesia pada waktu itu, toch masih djauih lebih besar.

Memang harus diakui bahwa kita pada waktu itu masih dihinggapi penjakit gemar membuat organisasi-organisasi jang ,,konvensionil” jang tidak disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan jang njata. Dan disamping itu tak djarang pula soal- perorangan dan politik kepartaian mendjadi faktorjang mempengaruhi bangunan sesuatu organisasi. Pada th. 194S TNI kita menentang adanja susunan KSAP - KSAD - KSAL - KSAU dan PBAP karen.kita anggap tidak riil. Angkatan Perang kita praktij hanja terdiri dari A.D. belaka jang tersusun atas bataljon-bataljon territorial jang amat bersahadja. Divisi-divisi AD, dan armada-armada AL dan AU itu ketjuali dalam chajalan, tak mungkin terwudjud senjata-njatanja. Oleh karena itu bagi kita lebih tepa' lah susunan jang diadakan pada th. 1945. pada saat saat sesudah proklamasi, dimana putjuk pimpinan organisasi pertahanan kita terdiri atas seorang Men* ten Pertahanan (dengan staf Kementerian jang ketjil) plus suatu Markas Besar dengan seorang Pang lima Besar A.P. merangkap Panglima Besar A.D., jang membawahi panglima-panglima territorium A.D. serta Panglima A.L. dan Panglima A.U.

Tetapi susunan jang riil dan sederhana ini, jang djustru sesuai dengan keperluan kita pada ketika itu, kemudian mengalami perobahan-perobahan, terpengaruh oleh fikiran-fikiran hendak mentjontoh segaIa-sesuatunja dari negara-negara jang telah madju, umumnja negara-negara Barat. (Pada masa-masa menghadapi agresi Belanda ke-2 pemerintah terpaksa melaksanakan kembali susunan pimpinan setjara th. 1945 tersebut). Kita mulai membuat staf gabungan jang terdiri dari Djenderal Urip, Laksamana Pardi dari Komodor Suriadarma, meskipun tak ada tenaga tempur ga bungan. Malahan pada th. 1948 kita adakan gabung an kepala-kepala staf, lengkap dengan KSAP, KSAD, KSAL dan KSAU-nja, meskipun kenjataannja potensiil ketiga angkatan itu tidak sedjadjar. Djuga buat masa datang jang dekat ini, dimana kita sedang menghadapi pembentukan N.I.S., saja tetap berpendapat bahwa susunan putjuk pimpinan APRI kita sebaiknja adalah seperti jang saja sarankan itu. Untuk lebih djelasnja, baiklah kita baha.: persoalan pertahanan kita dengan lebih luas. Djika jang kita perhatikan hanjalah peta Indo nesia jang hampir seluas Eropah itu, serta (hanja; mengingat faktor geografis jang dimilikinja, maka terasalah betapa sukamja mempertahankan tanan air kita ini setjara keseluruhannja. Ruangan geogra fis jang luas dengan pulau-pulau jang berserakan itu adalah suatu tantangan jang berat buat membina suatu pertahanan jang tjukup rapat dan erat jang bisa mendjamin keamanan setiap tempat. Maka dari kenjataan ini timbulah kesimpulan: Pertama, perlulah suatu tenaga (terutama angkatan udara) jang ampuh untuk melakukan tugas pengintaian jang sedjauh-djauhnja dan seintensif-intensifnja disekeliling Nusantara ini, supaja setiap kedatangan musuh penjerbu dapat segera diketahui. Musuh penjerang itu harus sudah dapat dihantjurkan sebelum mereka mendjedjakkan kakinja disini, malahan djika perlu

negara agresor itu sendiri kita serbu atau kita lumpuhkan jaitu a.i. dengan pemboman dari udara. Ke dua. djika toch m usuh dapat mendjedj akkan kakinja ditanan kita, m aka jang dapat kita hadapkan ditiap wilajah hanjalah perlaw anan lokal jang sederhana. N usantara jang luas ini tak dapat diandalkan kepada persiapan-persiapan pertahanan jang tjukup melingkupi keseluruhan wilajahnja. Maka untuk melajani serbuan itu perlulah suatu angkatan penggempur jang sangat mobil, jang dapat dipuikulikan kepada sipenjerbu itu dim ana sad ja m ereka berada, jaitu suatu angkat an gabungan jang m odern jang dengan bantuan pertahanan lokal m ampu m enghantjurkan musuh. Dem ikianlah kesimpulan-kesimpulan jang paling mudah ditarik, djika kita sekedar menghadapi peta tanah air k ita; dan konsep dasar-dasar pertahanan jang demikianlah 'jang memang paling sering diadjukan orang. Akan tetapi buat 10 a 15 tahun jang pertam a (apalagi selama masa „perdjoangan Jogja”), bahkan mungkin untuk m asa jang lebih lama lagi, kita be lum akan m am pu m elaksanakan pertahanan jang de mikian Dalam djangka wtaiktu 10 a 15 tahun jang ini kem am puan k ita akan terbatas kepada pertahanan jang sederhana didarat, jaitu pertahanan regional, walau pun dengan suatu tenaga mobil tjadangan (jang sa ngat terb atas pula). K ita tak usah gusar bahwa hal demikian berarti membuka rahasia akan kekipangankekurangan kita, sebab para achli militer asing toch dapat m em buat analisa-’-nja sendiri Djadi sosl titik b erat pada pertahanan m aritim (dengan alasan bahwa N usantara ini adalah negara m aritim ), soal angkatan udara strategis, dsb., adalah soal-soal jang baru dapat kita lajani pada beberapa puluh tahun dimuka. Realitet daripada keadaan pada suatu waktu, harus djadi pangkal pekerdjaan kita untuk waktu itu. Akan tetapi, sebagai rakjat jang ,,t]lnta damai, tapi lebih tjin ta kem erdekaan”, kita tidaklah perlu merasa ketjew a atas ketinggalan kita itu. Kita masih mempunjai djalan lain untuk membina pertahanan

negara kita setjara lumajan buat masa 10 a 15 lahun tsb., soalnja tinggal kemauan jang sungguhsungguh dan kerdja keras.

Djika kita tak mampu mempertahankan suatu da erah daripada pendudukan musuh, tak mampu mem pertahankan semua kota dian djalan2 perhuibungan dari perebutan olefli musuih. penjerang, maka kita terpaksa harus menempuh perang gerilja, jaitu perang gerilja setjara semesta dengan seluruh bangsa dan tanah air. Dan sudah tentu kita tak kan dapat mempertahan kan suatu daerah sepenuhnja, djika pada kita tak tersedia suatu tentara jang regulair, jang terorganisir dengan baik dan tjukup modern, atau setidaktidaknja jang setara dengan lawan. Dan kapankah kita dapat menghadapkan tentara jang demikian? Hal ini tergantung kepada kemampuan kita untuk mendidik tenaga dan untuk membeli atau memperoleh peralatan-peralatan jang diperlukan. Untuk mendidik tenaga-tenaga seperlunja pada angkatan darat, diperlukan waktu 5 sampai 10 tahun, itupun, pada taraf pertama, dengan bantuan tenagaasing untuk melengkapkan instruktur-instruktur dan inti staf serta djawatan-djawatan. Bagi angkatan udara diperlukan waktu jang lebih lama lagi, dai. angkatan darat jang regulair tak kan berarti apatanpa angkatan udara jang sekedarnja. Lebih-Iebih angkatan laut memerlukan waktu jang lebih lama lagi untuk menjusun suatu inti teknis seperlunja. Ini semua baru ditindjau terutama dari sudut personalianja. Djika keadaan mendegak, dengan tindakan2 darurat dan setelah semua sjarat dipenuhi, djangkawaktu tsb. sudah tentu dapat dipersingkat. Dalam hal materiil beserta pemeliharaannja, djangka waktu jang diperlukan kiranja tidaklah terlalu berbeda. artinja, djika soal pembeliannja dari neger1 lain tidak turut kita persoalkan disini. Sebab soal materiil ini terutama tergantung pada kemampuan

finansiil dan situasi politik jang mungkinkan kita perolehnja dari negara-negara jang membuatnja. Dan djika tak ada suatu negarapun jang bersedia hendak mendjual sendjatanja kepada kita, maka sudah tentu persoalannja lebih sulit lagi. Segi ini belum per nah difikirkan setjara mendalam atau diusahakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah kita jang manapun. Maka karena itu, dapatlah didjadikan pegangan, bahwa untuk m asa-m asa pertam a dari kelahiran Rcpuhlik kita ini kita masih akan memerlnkan perapu gerilja, atau lebih tepat lag!, perang rakjat jang ter atur, sebagai pokok kebidjaksanaan ctalam politik pertahanan kita. Untuk suatu djangka waktu tertentu perang gerilja itu akan merupakan doktrin per lawanan kita. dan kemudian pada taraf-taraf berikutnja, sedjalan dengan pertumbuhan tentara kil-i kearah modernisasi, deradjat urgensi perang gerilja itu akan makin berkurang sampai tiba saatnja kita momipunjai tentara regulair jang sebenarnja. Untuk sekedar djadi pegangan, taruhlah bahwa dalam w aktu 10 tahun jang pertama kita masih ha rus mempergunakan perang gerilja semesta sebagai thema perlawanan kita, jang berarti bahwa titik berat dari kegiatan lapangan berada didaratan, jang sudah tentu berarti pula bahwa angkatan darat, se perti dimasa-masa jang lalu, mendjadi inti dan jang memegang peranan utama. Tetapi banjak pemimpinpolitik jang sedjak semula selalu mengandjuikan su paja inti pertahanan kita hendaknja tidak terletak pada angkatan darat, melainkan katanja kita haru-. mengutamakan kekuatan pada angkatan laut dan udara. Dalam gagasan mereka ini terkandung alasanalasan geografis dan kenjataan historis bahwa nenek mojang kita dulupun adalah pelauL-pelaut jang terkemuka didunia ........... ............................................. Sesun ggu h n jalah m em ang pada achirnja k ita kelak harus m endjadi b an gsa jan g bisa m engandalkan pertahanan n egaranja pada ,,m aritim pow er jan g am-

puh, mengingat kenjataan bahwa tanah air kita toci; merupakan negara maritim, negara kepulauan jang terletak dipersimpangan dua benua dan dua samudera. Akan tetapi tingkatan jang demikian djelas tak kan tertjapai dalam masa 10 - 15 tahun jang perta ma, dan kelirulah djika dalam masa itu kita telah menitik beratkan pertahanan negara pada angkatan laut. Pada azaznja hal ini tidak berbeda dengan persoalan jang kita hadapi waktu menjusun T.K.R. dulu. Pada taraf itu kita tak punja angkatan perang gabungan, belum ada dan belum perlu adanja operasigabungan, sehingga tak perlu pula adanja staf-staf gabungan. Oleh karena itu tidaklah realistis memben tuk suatu susunan jang baru akan diperlukan 1 0 3 2 0 tahun kemudian. Setjara relatif „volume” persoalan jang dihadapi oleh Kementerian Pertahanan sampai waktu itu boleh dikatakan masih sama dengan keadaan disekitar permulaan revolusi. Pihak-pihak jang menentang pendapat2 diatas me ngadjukan alasan bahwa kita sedang menghadapi pembentukan N.I.S., dan kita harus memiliki tenagatenaga inti pimpinan jang bermutu untuk dapat menempati posisi jang kuat dalam angkatan perang fe deral jang akan dibentuk itu. Kata mereka, kekuatan perdjoangan R.I. terletak dalam hal bahwa kita djus tru memiliki pemimpin-pemimpin dan achli-achli jang terbanjak. Demikianlah sekedar tjatatan mengenai fikiran-' 1 jang timbul pada masa-masa menghadapi rasionalisasi-rekontruksi 1948 dan menghadapi pembentukkan N.I.S. Bahkan sedjak pembentukan TKR ditahun 1945, .saja sendiri dan beberapa teman jang sefaham tetap menganut idea rasionalisasi, jaitu dalam arti effisiensi, dengan pembentukan pasukan-pasukan jang se derhana jansr disesuaikan den?an fungsi perang *crilja, pemakaian pangkat-pangkat jang rendah, ke-

tjakapan tekrus, dsb. Sebagaimana telah sering disebutkan dalam bab-bab jang terdahulu, memang kita mudafh tergoda oleh ,,kebanggaan” untuik membuat organisasi-organisasi jang besar jang tak sesruai dengan keperluan jang njata. Kementerian, marka^m arkas besar, m arkas-m arkas divisi kita mempunju' tenaga jang berdjum lah 5 sampai 10 kali dari keku atan dan keperluan jang sewadjarnja. Namun toch kita tetap berkehih-kesah bahwa kita menderita kekurangan pimpinan, kekurangan tenaga administrasi. dan sebagainja. Seperti telah diuraikan, konsep undang-undang me ngenai susunan baru Kementerian Pertahanan dai: Staf A ngkatan Perang itu telah berada ditangan B.F. KNIP. Akan tetapi konsep itu hanja mengatur susuc an pada tingkatan-tingkatan teratas, oleh karena itulah m aka rentjana-rentjana kami jang kami ba wa hidjrah itu, jang djustru berisi susunan-susunan pada tingkat terendah, kiranja dapat terus kami adjukan djuga. M aka demikianlah, atas permmtaan KSU baru, sa ja rum uskan pengalaman-pengalaman perang gerilja ** M a m kejakinan akan petjali satu penjerbuan Be landa jang besar-’an, kita bergiat mempersiapkan dm untuk peristiw a bentjana jang kedua. Pel ad jar an da. clash ke ^ adaU h. Belanda ^ mungkin ditahan, paw banjak hanja dapat diperlambat dengan S g tm a n serta bumi hangus, untuk memperfteh waktu dan ruangan jang sebanjak mungS f akan mengungsikan pasukan-pasukan. alat-alat , pegawai-pegawai dan rakjat kekan2 S k “ S a Pn a n ' S ' perang gerilja jang Si,,*,, "ih-k »<""«>* ' “’•twdan < ta *lain pihak dapat menegakkan de fakto Bepublil. S m art! militer dan sipil dikantong-kantong jang sebanjak mungkin.

Sjarat-sjaratnja :

a. pimpinan jang totaliter dalam tangan lurah, kdm, kmd. daerah gupernur militer dan panglima pulau (DPN dan DPD harus ditiadakan). b. politik non-koperasi dan non-kontak jang tegas. c. reorganisasi TNI untuk 3 matjam tugas : (1) bataljon-bataljon mobil, lk. 1 bataljon ditiap keresidenan, untuk tugas tugas menjerang (bersendjata 1:1) (2) bataljon-bataljon territorial, lk. 1 bataljon ditiap kabupaten untuk per lawanan jang statis (bersendjata 1: 3 a 5). (3) kader-kader territorial mulai kadei desa, kodm, kdm, dst keatas. <J. „Meng-Wingate-kan” pasukan-pasukan ki ta kedaerah-daerah federal di Djaw'i eln.susnja dan di Seberang umumnja. Pasuk an-pasukan asal Djawa Barat, Basuki, Ka limantan, dsb. disusiw untuk tugas-tugas iitu. KSU lama jang pada waktu itu sedang mewakili Panglima Besar jang sedang beristirahat di Tawangmanga, menjetudjui djalan pikiran itu dan beliau djuga menjatakan persetudjuannja atas pengangbatan saja sebagai Wakil Panglima Besar. Untuk djabatan itu, kata beliau, sedjak mulanja memang beli au telah mengadjukan a.i. nama-nama saja dan Djen deral Major G.P.H. Djatikusumo sebagai tjalon-tjalon. Akan tetapi beliau meminta perhatian saja un tuk berlaku hati-hati dalam suasana politik jang keruh dewasa itu. Tanggal 27 Pebruari diumumkan Penetapan Pre siden no. 9/1948 : Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertahanan

Menimbang . bahwa berhubung dengan pemben tukan kabinet jang baru, perlu ditindjau lagi Penetapan Presiden no. 1, tahun 1948, sehingga Penetapan Presiden itu perlu ditarik kembali, dan ditetapkan Penetapan Presiden jang baru ; Menimbang : bahwa perlu diadakan susunan baru dalam pusat pimpinan Angkatan Pe rang Republik Indonesia, jaitu : A. Staf U^num Anprk^t°Ti p-r-oncdalam Kementerian Pertahanan jang merupakan staf pusat perantjang dan Denjusun Angkat an perang seluruhnja, dan B. M arkas Besar Angkatan Psrang Mobil, jang merupakan putjuK pimpinan taktis-operasionil AngKatan Perang Mobil, sehingga putjuk pimpinan Tentara Nasi onal Indonesia dan Staf Gabung an Angkatan Perang harus dibubarkan. Menimbang : bahwa untuk menjelenggarakan rentjana Siasat Umum Angkatan Pe rang perlu ditundjuk orang-orang jang untuk sementara waktu dapat diwadjibkan mendjalankan djabatan kepala Staf Umum Angkatan Pe rang di Kementerian Pertahanan; Menimbang : b ahw a 'perlu ditundjuk pula orangorang untuk mendjabat Panglima Besar Angkatan Perang Mobil dan Wakil Panglima Besar Angkatan Pe rang Mobil ; Menimbang : dsb............................................................. M e m u t u s k a n :

Menetapkan sebagai berikut:

Menarik kembali Penetapan Preside:! Pertama no. 1 tahun 1948. : Memfoulbarkan „Putjuk Pimpinan Tenta Kedua ra Nasional Indonesia” dan Staf Ang katan Perang, dengan utjapan terima lcasih dan penghargaan kepada bekas anggota-anggota dua badan Angkatan Perang itu atas djasa-djasanja terhadap negara; • A. M embentuk Staf Umum Angkatan Ketiga Perang dalam Kementerian Per tahanan ;

B. Mengangangkat untuk sementara waktu m endjabat :

1. Kepala Staf Umum Angkatan Perang dalam Kementerian Pertahanan:

Komodore Udara Suriadarma , 2 Wakil Kepala Staf Umum Ang katan Perang dalam Kemente rian Pertahanan: Kolonel T.B. Simatupang; dengan kewadjiban disamping mclaksanakan rentjana siasat Umuin Angkatan Perang, menjusun kootdinasi sebaik-baiknja diantara: 1. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang; 2. Bagian2 Kementrian Perta hanan, baik jang telah lama maupun jang baru dibentuk: dan merentjanakan susunan baru Kementerian Pertahanan. ; A. Membentuk Markas Besar Angkat Keempat an Perang Mobil: E. Mengangkat mendjadi: 1. Panglima Besar Angkatan Perang mobil: Djenderal Sudirman;

2. Wakil Panglima Besar Ang katan Perang mobil: Djenderal Major A.H. Nasution. KelLma: Memperbantukan untuk sementara waktu kepada Menteri Pertahanan semua opsir dari Putjuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan dari Staf Gabungan Angkatan Perang jang belum dapat tugas kewadjiban dalam susunan baru dari pusat pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia ini, sebelum mereka masing-masing diberi tugas kewadjiban barn. Keenam : Penetapan ini mulai berlaku pada hari bulan ditetapkan. Sekitar waktu itu sudah pula diterima oleh BP KNIP usul rentjana undang-undang Baharuddin jang pada 5 Mei ditanda-tangani oleh Presiden Su karno : Menimbang : bahwa atas dasar tingkatan penjususunan negara dewasa ini dianggap perlu mengadakan peraturan tentang organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang Republik Indo nesia : Mengingat : Keputusan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat no.95/BP3/47.U tgl. 19 Desember 1947 tentang mosi Baharuddin cs berhubung dengan rantjangan mengenai reorganisasi dan ra sionalisasi dalam Kementerian Perlahanan dan Angkatan Perang; Pasal 1 1. Kementerian Pertahanan berkewadjiban menjelenggarakan pertahanan Negara dalam arti janj; seluas-luasnja.

Untuk melaksanakan kewadjiban tersebut pachi ajat 1, Kementerian Pertahanan menjelenggarakan Angkatan Perang Negara Republik Indone sia jang terbentuk dari Angkatan Darat, Ang katan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 2 Menteri Pertahanan memimpin Kementerian Per tahanan. Pasal 3 Untuk melantjarkan djalan pimpinan tersebut dalam pasal 2, Menteri Pertahanan dibantu oleh: a. Kabinet,M enteri Pertahanan; b. Staf Angkatan Perang; c. Staf Tata-Usaha, terdiri atas bahagian Intendans. bahagian Personalia dan Wadjib Tentara (dienstplicht), bahagian Intelligence Service, bahagian Pendidikan dan Latihan, bahagian Kesehatan dan bahagian Perhubungan dengan Masjarakat. Kabinet Menteri terbentuk dari ; a. Sekretaris Djenderal ; b. Kepala Staf Angkatan Perang dengan 3 orang anggotanja : c. Kepala-kepala bahagian, tersebut pada ajat 1, huruf c. Pasal 4 Kabinet Menteri Pertahanan bersidang dibawah pimpinan Menteri Pertahanan untuk memperembukkan segala soal^ pokok jang mengenai Ang katan Perang seluruhnja. Rentjana selandjutnja atas soal2 jang telah diputuskan dalam Kabinet Menteri Pertahanan diserahkan melaksanakannja kepada Staf Angka tan Perang dan bagian-bagian sebagai tersebut dalam pasal 3 ajat 1 huruf c.

1. 2.

3. 1.

2. 1. 2. 3.

Pasal 5 Sekretaris Djenderal anemegang pimpinan Sekretariat Menteri Pertahanan dan bertindak selaku Sekretaris dalam Kabinet Menteri Pertahanan. Sekretaris Djenderal melalkukan koordinasi antara bi-hugian-bahagian tersebut dalam pasal 3, ajat 1 huruf c, dan mendjadi perantara administratis antara bagian2 tahadi dengan Menteri Pfirtahanan. Pada Sekertaris Djenderal diperbantukan djawatan Tata-KuKum................................................... Pasal 6 Staf Angkatan Perang dipimpin oleh seorang Ke pala Su-i A ngkatan êr.uig jang dibantu oieu 3 orang anggota staf, terdiri atas: a. Kepala Staf Angkatan Darat; b. Kepala Staf Angkatan Laut; c. Kepala Staf Angkatan Udara. Kepala Staf Angkatan Perang selandjutnja dibantu oleh Sekretariat Staf Angkatan Perang. Pasal 7. Staf Angkatan Perang memegang pimpinan or ganisasi Angkatan Perang. Supaja organisasi Angkatan perang dapat beruja»an au.g
4. Segaia sesuatu jang mengenai angkalannja, a.kerdjakan masing-masing oleh: a. Staf Angkatan Darat; b. Staf Angkatan Laut;

c. Staf Angkatan Udara.

1.

1.

2.

1.

Pasal 9. Untuk melaksanakan tugas kewadjibannja, se bagai tersebut dalam pasal 7, ajat -1 Kepala Staf Angkatan Darat dibantu oleh: a. Sekretariat Angkatan Darat; b. Staf Umum Angkatan Darat; ' c. Staf Chusus Angkatan Darat. ■ > Pasal 10. Staf Umum Angkatan Darat terdiri atas: a. Bahagian Siasat Perang; b. Bahagian Staf Umum I ; c. Bahagian Staf Umum II; d. Bahagian Staf Umum III; e. Bahagian Staf Umum IV. Bahagian Siasat Perang Angkatan Darat mem bantu Kepala Staf Angkatan Darat menentukar. siasat1perang Angkatan Darat: Kepala bahagian ini merangkap Kepala Staf Umum Angkatan Darat. Pa;->al 11. Staf Chusus Angkatan Darat terdiri atas: a. Bahagian Topografi; b. Bahagian Intendans; e. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan; d. Bahagian Pegawai; e. Inspektorat Sendjata (Wapens); f. dan lain-lain jang dirasa perlu.

Pasal 23. I. Bahagian Perhubungan dengan Masjarakat menjelenggarakan segala sesuatu jang perlu untuk mempererat perhubungan Angkatan Perang de ngan rakjat, supaja tertjapai saling mengerti antara rakjat hinggai kedesa-desa dengan anggota-anggota Angkatan Perang. Pasal 25 1. Pada Staf Angkatan Perang selandjutnja diper-

bantukan Markas Besar Polisi Militer. Pasal 29 1. Waktu ada peperaAgan, Panglima Besar Angsatan Perang diangkat oleh Presiden atas pentjalonan Menteri Pertahanan, sesudah mendengar andjuran-andjuran dari Staf Angkatan Perang. Pasal 30. Panglima Besar Angkatan Perang menerima petundiuk dan perintah dari Menteri Pertahanan jang mengenai soal-soal pokok strategi jang sebelumnja dipererabukkan oleh Menteri Pertahanan dengan fetal Angkatan Perang. Pasal 31. 1. Panglima Besar Angkatan Perang dalam mela kukan kewadjibannja, berkuasa atas seluruh kesatuan-kesatuan Perang (combat units) dari:ketiga- Angkatan, jang pengerahannja telah diperintahkan oleh Menteri Pertahanan. 2 Panglima Besar Angkatan Perang mengepalai Markas Besar Angkatan Pcrang Mobil ^bergt; rak) dengan dibantu seperlunja oleh Staf- Umum ketiga Angkatan. Pasal 32 Panglim a Besar Angkatan Perang bertanggung d/w ab sepennhnja a ta s pimpinan perangnja kepada Monteri Pertahanan.

' Pasal 33 1. Angkatan Darat terbentuk oleh . a. Barisan Infanteri ; b. Barisan Artileri ; c. Barisan K avaleri ;

d. Barisan Geni. 2. Angkatan Darat terbagi atas komando-komando territorial jang mempunjai kesatuan-kesatuan jang administratif dan technis berada dibawah komandonja, dalam suatu daerah jang tertentu. Pasal 34 1. Angkatan Laut terbentuk oleh : a. Armada ; b. Tentara Laut. 2. Angkatan Laut dibagi atas komando-komando distrik jang mempunjai kesatuan-kesatuan, jang administratif dan technis berada dibawal\ komandonja, dalam suatu daerah jang tertentu. Pasal 35 1. Angkatan Udara terbentuk oleh : a. Pasukan-pasukan Udara ; b. Komando Tentara Pajung ; c. Pasukan-pasukan Pertahanan Pangkalan. 2. Angkatan Udara dibagi atas komando-komando distrik jang mempunjai kesatuan-kesatuan, jang administratif dan technis berada dibawah koman donja, dalam suatu daerah jang tertentu. Dengan reorganisasi setjara demikian, maka kekuasaan militer tertinggi dipusatkan dalam tangan KSAP, jang mempunjai kekuasaan besar pula. Parr kepala staf masing-masing angkatan adalah pembartu daripada KSAP ini. Pada mulanja direntjanakan agar Panglima Besar djuga herad® dibawah komando KSAP, akan tetapi mengingat soal2 pribadi dewasa itu, iUaka PBAP Iviobil berani langsung dibawah Men teri Pertahanan. Maka kekuasaan menteri inipun be sar, djika dibandingkan dengan negara-negara lain, dimana PBAP — terutama dalam masa perang — berdiri sedjadjar dengan Menteri atau langsung be-

lada dibawah komando Panglima Tertinggi. Tak dapat dihilangkan kesan bahwa penjusunan rentjana reorganisasi ini tidak bebas dari pengaruh politik dan soal-soal pribadi. Undang-undang ini te lah disiapkan sedjak masa Menteri Amir Sjarifudin. tetapi setelah kabinet Hatta berkuasa, maka pelakf>anaann}a ditentang oleh oposisi „Sajap Kiri” jang dulu mendukung kebidjaksanaan politik jang sama, sedangkan pengusul mosinja sendiri, jaitu Zainal Baharudin, termasuk kedalam golongan ,,Sajap Kiri’’ Untuk sementara djabatan KSAP, KSAU dan Se kretaris Djenderal Kementerian Pertahanan dirangkap oleh Komodor Suriadarma, jang telah diangkat menurut Penetapan Presiden tertanggal 2 Djanuari 1948 (semasa kabinet Amir). Dengan pemusatan fungsi-fungsi seperti ini, dapatlah pula ia memusatkan usahanja pada reorganisasi Kementerian dar. Angkatan Perang seluruhnja. Segera menjusul pengangkatan Djenderal Major G.P.H. Djatikusumo mendjadi K.S.A.D. dan Kolonel Subiakto mendjadi K.S.A.L. KSAD mengambil alih tanggung-djawab KSU Letnan Djenderal Urip Sumohardjo dan Direktur Djenderal A.D. Djenderal Major Sudibjo. KSAL menerima pula fungsi-fungsi Direktur Djenderal A.L. dari Laksamana Atmadji dan Staf A.L. dari Laksamana M. Pardi. Maka mulailah kini timbul ekor-ekornja berupa kesulitan-kesulitan baru jang disebabkan oleh pertentangan politik antara pihak pemerintah dan opposisi, dan oleh soal-soal psychologis jang berketjamuk dikalangan TNI sendiri. Dapatlah difahami bahwa dalam peleburan pelbabagai badan kedalam satu organisasi itu terdapat banjak kesulitan. Staf A.D. harus memegang pula MBT lama, Direksi Djenderal AD Kementerian Per tahanan, Biro Perdjoangan dan putjuk pimpinan tentara laut jang lama. Divisi-divisi TRI lama, brigade-brigade lasjkar dan divisi-divisi TLRI dilebur

kedalam AD, atau dengan kata lain didjadikan in fanteri.

Kita belum lagi sempat menjelesaikan soal-soal objektip karena terganggu oleh persoalan-persoalan subjektif jang sedemiki,an ruwetnja, sehingga pengaruh pribadi Presiden/Panglima Tertinggi, Wa kil P r e s i d e n /Perdana Menteri/Menteri Pertahanan dan PBAP Mobil serta KSAP tidak tjukup lagi mengatasinja Pelibagai rapat ketentaraan diadakan, pelbaâi desas-desus surat-surat kaleng, provokaai, dsb semakin banjak disebarkan, pendeknja, njala pe rang urat sjaraf semakin berkobar-kobar. Sasanransasarau jang paling Derat adalan Waldl Presiden, KSAP dan Wakil PBAP (penulis) sendiri. Diantara surat2 kaleng jang sampai distaf saja (penulis) banjak iang b e r i s i tuduhan-tuduhan batiwa kami adalah agen-agen Nica dan bahwa perobahan-perobahan iang baru diadakan itu adalah tiada lain merupakan persiapan untuk membentuk tentara federal dan diselenggarakan atas perintah Djenderal Spoor, dsb. Dalam salah suatu rapat jang saja pimpin sendiri, seorang letnan kolonel tidak lagi menjebut perobahan itu sebagai reorganisasi-rasionalisasi sebagaimana lazimnja, tapi lebih su'ka menjebutnjai ,,rentjan3 pembentukan tentara federal”. Di Blitar terdjadi demonstrasi oleh bagian-bagian TNI, terutama bekas lasjkar, jang menolak pengangkatan W. PBAP. Da lam salah satu rapat TLR1, dengan tjara jang provokatif pemimpinnja mengatakan bahwa djumlah divisi-divisi akan dikurangi mendjadi empat, dan KSAP Suriadarma akan memimpin 4 divisi jang te lah disaring itu, sedangkan Djenderal Sudirman (katanja) hanja akan mendapat sisa-sisanja jang tak bersendjata. Karena kurang mengenal suasana di Djawa Tengah dan Timur, dan chususnja diibukota Jogjakar ta, maka dalam waktu satu bulan setibanja diibukota, Panglima Divisi Siliwangi beserta pasukan-pa-

sukan hidjrahnja telah terlibat dalam kekeruhan-kekeruhan dan agitasi jang mengatjaukan fikiran. Bah kan dalam pasukan hidjrah sendiri telah timbul op posisi diam-diam jang dipimpin oleh seorang koman dan 'brigade. „Pemimpin opposisi” ini langsung menghadap Panglima Besar diluar pengetahuan Panglima Divisiiyja dan menjampaikan kesan-kesan jang mempersulit kedudukan atasannja. Rasionalisasi-reorganisasi ini dapat dibagi atas ana lapangan. Mengenai kementerian dan pimpinan tertinggi, atau dengan kata lain mengenai pelaksanaan ,,Undang-undang Baharudin”, dins ah akan olel: KSAP Suriadarma, dan mengenai pasukan-pasukan serta daerah-daerah perlawanan (pendeknja menge nai persiapan menghadapi agresi Belanda) diselenggarakan oleh W. PBAP. Mengenai bidang jang pertam a itu timbul reaksireaksi hebat dalam rapat-rapat antara panglima-panglima1 divisi, TLRI, ALRI - lamia, MBPT, Biro Per djoangan. dsb. jang berkali-kali dilangsungkan di bawah pimpinan PBAP. Pada awal bulan M aret 1948. rapat itu membitjarakan kabar-kabar intellegence jang sampai pada PiiAP, bahwa pemerintali akan mengadakan persetudjuan dengan Belanda untuk membentuk tentara federal dengan pimpinan Belanda. Rapat para djen deral jang diadakan pada tgl. 8 M aret 1948 di MBT (sambil memperingati runtuhnja tentara kolonial Belanda pada tgl. 8 M aret 1945) dengan suara bulat memutuskan akan menolak setiap rentjana jang hendak melanggar kedaulatan TNI, dan rapat itu memberikan kepertjajaan penuh kepada PBAP untuk mengurus soal ini kepada pemerintah. (Dalam ra pat-rapat seperti itu KSAP dan W. KSAP selalu lidak hadir). Sebenarnja pada sebelumnja Pak Dirman sendiri telah menemui Wakil Presiden, jang menjatakan bahwa belialu sendiri tidak mengetahui tentang „ren-

tjana teirâra federal” tersebut, karena perundinân-peruniingan dengan Belanda sadjapun belum la gi dimu'ai. Pad? tgl. 8 Maret itu pula Panglima Besar menghadap Presiden untuk mengadjukan soal-soal ketentaraar. dewasa itu dan beliau mendapat kesanggupan dari Panglima Tertinggi untuk membentuk sebuah punitia chusus jang diketuai oleh PBAP sendiri buat melaksanafcan reorganisasi. Rapat para djendeial tetap menjerahkan kepertjajaan kepada PBAP unl.uk mengadjukan anggauta-anggauta panitia ter sebut kepada Presiden. Panglima Besar menundjuk 3 orang djenderal jang dianggap mewakili ketiga aliran jang ada dalam TNI pada masa itu jaitu Djen deral Major Susalit jang dianggap mewakili golongan-golongan ex-Peta dan lasjkar, Djenderal Major Suwardi jang dianggap mevvaJkili golongan ex-Kni! dan penulis sendiri sebagai wakil golongan perwiraperwira angkatan muda. Pada bulan itu djuga telah mulai diadakan rapalrapat. Pertama-tama diputuskan bahwa Undang-undang Baharudin itu tidak dapat diterima karena mcnimbulkan dualisme pimpinan antara PBAP darr KSAP, jang masing- merupakan pimpinan tertinggi dan masing-masing berdiri langsung dibawah Menteri. Akan tetapi oleh karena undang-undang itu telah disjahkan sehingga kita tak dapat lagi menolaknja, maka Djenderal Sudirman dan seorang anggauta jang lain mengusulkan supaja ditjari penjeiesaian lain de ngan mengatur kedudukan-kedudukan personalianja. Dalam hal ini timbul pendapat bahwa sejogjanja Pak Dirmanlah jang mendjabat KSAP, tapi oleh karena negara sedang berada dalam keadaan perang, mak i dengan sendirinja beliau mendjadi PBAP pula, scdangkan wakilnja mendjadi pendjabat KSAP. Djenderal Sudirman bermaksud mentjalonkan Djenderal Major Susalit untuk djabatan Kepala Staf dalam MBAP-nja. Sedangkan saja mengusulkan agar

diadakan peraturan tafsiran undang-undang jang menetapkan KSAP Suriadarma otomatis mendjadi Kepala Staf dari PBAP. Dengan demikian maka PB "'P tak perlu mendjabat KSAP pula, dan diharapkan dualisme mendjadi hilang. Karena perbintjangan ten tang persoalan ini ternjata mendjadi seret, maka Pak Dirman terpaksa meminta tjara penjelesaian 'iang lain. Kemudian Panglima Besar meminta saja untuk êngisi nama-nama dalam kotak-kotak organisasi iang akan didjadikan dasar pembitjaraan seterus’'ia. Dalam rentjana ini saja pertahankan pendjabat'iang sudah diresmikan. ^BAP terus mengadakan perundingarr-perundingan dengan pelbagai golongan dalam TNT. Dan perundingin-perundingan itu belum selesai, ketika bulan April "•948 saja diutus untuk menjertai perdjalanan Wakil ^residen ke Sumatera. Maksud perdjalanan kami a.i. jalah untuk meneruskan instruksi- rasionalisasi-re'irganisasi kesana, dan kesempatan ini djuga kami pergunakan untuk membitjarakan mutasi-mutasi Denting berhubung dengan adanja permintaan de ngan radiogram dari Panglima Territorium Sumalera, agar supaja Divisi Siliwangi menjerahkan Kolo nel Hidajat dan Letnan Kolonel A.E. Kawilarang untuk mengisl kebutuhan akan tenaga-tenaga pimpinan dalam komando Sumatera. Di Sumatera diadakan rapat-rapat dibawah pimpinan Wakil Presiden, dimana beliau memberikan pendjelasan- tentang mosi rasionalisasi Baharudin serta tentang undang-undang Baharudin mengenai su sunan Kementerian Pertahanan dan putjuk pimpinan APRI. Selain daripada itu Wakil Presiden memberi kan pendjelasan- pula tentang pertimbangan- jang telah diambil oleh pemerintah bahwa sebagai akibat daripada persetudjuan kita atas ,.Renville”, maka. tak ada djalan lain bagi pemerintah untuk menga dakan rasionalisasi jang sedalam-dalamnja. Dalam rapat-rapat itu W. PBAP memberikan pendjelasan-

teknis dan tjara-tjara pelaksanaannja daripada keputusan-keputusan B.P. KNIP tentang reorganisasi itu. Berhubung mosi Baharudin telah menetapkan prosedur jang chusus dan tersendiri untuk Sumatera, maka dengan bantuan staf komando Sumatera, saja susun instruksi2 untuk pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi dipulau tersebut. Dalam instruksi ini saja bahas kemungkinan_pcrang di Sumatera jang,menurut perhitungan bisa mengakibatkan timbulnja 4 wilajah operasi jang sedikit banjak akan mendjadi autonoom, jaitu Sumatera Selatan, Sumaitera Tengah, Tapanuli-Sumatera Timur dan Atjeh. Oleh karena itu maka dalam in.struksi tersebut saja tetapkan pula agar territorium Sumatera dibagi atas 4 sub-territorium (atau „wehrkreise”, istilah jang mulai populer pada saat itu un tuk menjebut „daerah pertahanan jangr autonoom”). dimana pada trap2 sub-ter. tsb. ditempatkan masing* 1 brigade infanteri jang terdliri dari beberapa bataljon mobil, dengan 1 bataljon territorial ditiap kabupalen, jang disebarkan. Keadaan di Sumatera pada waktu itu adalah: Di visi VIII di Sumatera Selatan, Divisi IX di Sumatera Tengah, Divisi X di Atjeh-Sumatera Timur dan be berapa brigade jang berdiri sendiri-sendiri. Daud Beureuh, seorang guru agama jang berpengaruh be sar, telah diangkat mendjadi Gubemur Militer Atjeh. dan Gindo Siregar, seorang anggauta Badan Pekeraja KNI Sumatera, mendjadi Gubemur Militer Tapanuli _ Sumatera Timur. Pada piihatk Belanda ada Brigade- Y, U, dan Z: Brigade Y menduduki karesidenan Palembang ketjuali distrik-distrik perbatasan Lampung, Bengkulu dan Djambi'(ada divisi kita diLiibuklinggau). Brigade U Knil menduduki Padang dan sekitarnja, dan Brigade Z menduduki Sumatera Timur ketjuali distrik-distrik paling Selatan jang terkenal sebagai daerah „Aslab”. Satu'pasukan koman do territorial Belanda jang berpusat di Tandjunj

Pinang menduduki kepulauan Bangka-Belitung-Riau jang telah „difasi£isir” dan didjadilkan federal Ba Bi-Ri. Permintaan bantuan tenaga dari ..Siliwangi” disanggupi. Jang akan ddMrim adalah Let. Kol. Kawilarang dan Let-Kol. Daan Jahja, Karena Kol. Hidajat direntjanakan iaikan diberi djabatan U. KSAP atau Panglima Divisi IV (gabungan ,.Siliwangi” dan lasjkar-lasjfcar Seberang). Rentjana-rentjana jang kami susun itu ternjata mendapat sambutan dingin sadja dari panglima2 jang berkuasa di Sumatera. Djenderal Major Suhardjo sen diri m engatakan bahwa TNI disana belum boleh diperlakukan sebagai „staatsleger” melainkan baru besifiat „volk
Staf Territorial, akan tetapi pendjabat inipun la!, pernah menduduki posnja jang baru itu. Soal-soal iketentaraan di Sumatera tak kurang pc- . liknja dari pada di Djawa. Dengan sifat ..volksleger" ' itu pada hakekatnja tiap-tiap kesatuan dan daerah berdaulat sendiri-sendiri dan m alahan achirnja terpaksa r a e n t j e t a k w angnja sendiri-sendiri pula. Sekembali kami ke Jogja, saja lihat Pangliirxti Be nar masih sibuk dengan pertemuan-perteinuannjd untuk m endapat persesuaian dalam hal penempalân pelbagai djabatan tinggi. Konsep jang telah dibuat oleh W. PBAP atas perintah PBAP un'cuk didjadi kan dasar pem bitjaraan, rupanja telaZi mengalami p e r o b a h a n - p e r o b a h a n disana-sini. Akan tetapi soai ini masih tetap ada pada beliau. / Sebagaimana telah disebutkan, £»aja telah diberi tugas chusus untuk m em ikirkan pelaksanaan reor
merantjangkan hendak mengeffisiensikan persendjataan lasjkar dengan perbandingan 1 : 3 ) , dan korps kader-kader territorial jang memimpin perlawanan serta pertahanan rakjat didesa-desa, KODM-KODM, KDM-KDM, dst. Mula-mula soal jang tersebut pada ad. 1 diatas, jaitu soal pembagian 2 djenis pasukan masingmusing untuK luguts Dertenipur diuueiaii ’’Kemuio’’ dan untuk tugas memasuki daerah pendudukan, mendapat tentangan besar dari pelbagai pihak. Bebera pa orang panglima divisi meminta supaja Divisi Siliwangi dipetjah-petjah dan dibagi-bagikau kepada divisi-divisi lain jang masih punja daerah. Usaha un tuk mempertahankan keutulian Divisi Siliwangi dan mengkonsolidirnja sebagai suatu kesatuan jang ber sifat reserve umum, oleh pihak lasjkar-lasjkar dan kaum politisi tertentu seringkali ditafsirkan sebagai suatu siasat untuk mendjadikan divisi tersebut seba gai alat pemerintah buat memukul kesatuan-kesatuian jang tidak taat, atau jang tidak bersedia „dilebur kelak kedalam tentara federal”. Betapa pertikaian politik dalam negeri telah memperlibatkan soalsoal militer ini mendjadi balian pertentangan antara pihak pemerintah dengan pihak opposisi. Oleh kalangan opposisi Siliwangi sering ditjemoohkan dengan nama „gendarmeri”, suatu perkataan ]ang panng cnoeniji oxon raKjat aewasa n u D t r u u bung usul-usul Belanda mengenai „gendarmeri bersama”. Atas usul Menteri Kemakmuran Sjafrudin, Men teri Pertahanan meminta agar Divisi Siliwangi menemipatikan beberapa paisuikannja dipabnk-pabrik guiu. rial ini dapat dipanami bernubung kurangnja kontrol pemerintah atas sumber biaja jang pentin^ ini, sehingga terdjadi banjak pentjurian-pentjurian. Akan tetapi peristiwa inipun lalu dipergunakan pula oleh pihak opposisi untuk menambah semangatn ja dalaim mengoforal kata-kata tjemoohan ..gendavmen", „agen imperialis”, „tukang pukul Hatta”, dll. jang

lebih santer lagi. Dari pihak pimpinan divisi sudah lama ada desakan kepada pemerintah agar supaja tentara hidjrah itu mendapat pemondokan-pemondokan jang luma* jan, karena sebagian besar dari mereka pada waktu itu setjara darurat masih ditempatkan dikomplek.kompleks pasar, dsb. sehingga mengganggu kese»>iatan dan moril pasukan. Tambahan lagi keluarga-keluarga pradjurit mulai mengalir pula uari Djawa Ba rat, dan tiadalah lagi tempat jang lajak bisa disediakan untuk menampung mereka jang djumlahnja berpuluh-puluh ribu itu. Maka adanja permintaan dari pemerintah untuk menempatkan pasukan-pasukan Siliwangi dipabrikpabrik gula itu kami sanggupi dengan sjarat agar pihak perkebunan negara bersedia pula menjediakan tempat-tempat jang lajak bagi para pradjurit beserta keluarga mereka. Pihak perkebunan menjanggupi sjarat ini, akan tetapi terganggu oleh makin memuntjaknja agitasi jang dilantjarkan kealamat Divisi Si liwangi, maka hanja sebagian ketjil sadja dari ren tjana tsb. jang dapat dilaksanakan. Soal ,,gu!a” tsb., jang sebetuinja dimaksudkan un tuk pengamanan proauksi, terutama usana-usana kemungkinan eksport, telah diprovokasikan serta dikatjaukan pula dengan soal reorganisasi tentara. Jaitu terutama dalam hubungan dengan rentjana sa ja untuk mengatur pembagian tugas perang rakjat, dengan mengadakan pasukan-pasukan mobil, pasuk an-pasukan territorial dan kader-kader territorial. Katanja rentjana saja tsb. dimaksudkan untuk „memetjah-belah TNI buat melitjinkan djalan bagi ren tjana Spoor”. Memang pada waktu itu Djenderal Spoor sedang giat menjusun pasukan-pasukan fede ral jang disebut Veiligheidsbataljon (V.B.). Sudah tentu djawatan rahasia musuh mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknja. Kekeliruan-kekdiruan dan salalh faham jang mudah terdjadi dikalangan kita, adalah bahan bakar jang pahng baik bu-

rat api agitasi musuh jang dipergunakan untuk mengobarkan perang saudara antara kita sama kita. Permainan serupa ini tak asing lagi bagi kita. Ingatlah peristiwa Krawang jang dramatis itu, jang dimulai oleh hilangnja Major Suroto Kunto dan Ma jor Sofjan. Kemudian menjusullah serentetan insiden-insiden. Salah satu pihak dari Badan Perdjoang an melepaskan tembakan-tembakan'kearah pasukan dari Resimen Sadikin di Tambun. Tak dapat dihindarkan, perang saudara meletus djuga dan berlangsung k.l. seminggu lamanja, jaitu pada bulan Maret 1947. Sebagian besar dari pasukan-pasukan lasjkar menjingkirkan diri dan terperosok kedalam perangkap Belanda. Musuhpun menampungnja, dan kemu dian mereka jang terperosok ini, dengan maksud hendak membalas dendam, turut menjerbu kedae rah Republik pada tgl. 21 Djuli 1947. Demikianlah peristiwa itu terdjadi. Bukti-bukti tentang adanja tjampur-tangan mu suh dalam pelbagai peristiwa bentrokan sesama ki ta, tak terlalu sulit untuk ditundjukkan. Kakitangankakitangan musuh aktif sekali dalam melantjarkan gangguan-gangguan atas pelaksanaan program pe merintah. Seorang anggauta TNI jang tertawan didaerah Djawa Timur dilepaskan kembali oleh dinas rahasia Belandia, dengan dititipi „pesan-pesan untuk Djende ral Major IMasution" oieh seorang opsir Belanda jang mengaku sebagai sahabat karib saja. Perwira jang; dibebaskan itu melaporkan pesan tersebut kepada seorang kolonel TNI, jang pada gilirannja, untung sadja, meneruskan kabar itu pula kepada saja. Tidak diarang, pihak-pihak iang menentaner rentjana pemerintah „ntas pertimbangan-pertimbangan jang berdiri sendiri”, mendapat bahan-bahan berupa ..dokumen-dokumen rahasia'” jang died'arkan oleh sesuatu tangan jang gelap. Kaum politisi dan ten tara kita, dan m asjarakat kita umumnja, ternjata belum mempunjai pengertian jang tjukup tentang

peran perang psychologis dengan pelbagai taktiknja. Demikianlah sekedar gambaran mengenai pergolakan politik militer jang telah mendjadikan soal reorganisasi sebagai sasaran. Sesungguhnja tubuh R.I. kita telah berlubang-lubang oleh peluru-peluru sendjata psychologis ini. Djawat an-djawatan pemerintah dan badan-badan bersendja ta kita telah diinfiltrir demikian luasnja. Bahkan. menurut dokumen-dokumen Lord Killearn, infiltrasi musuh itu telah sampai kedalam lingkungan kabi net Dan pada clash II dapat kita saksikan dari dekat, bahwa banj'aflc idiantara ,/bapak-bapak pemim pin", bekas pegawai-pegawai tinggi Kementerian Per tahanan, bahkan mereka jang tadinja merupakan tokoh-tokoh utama dari djawatan-djawatan rahasia MBT, turut dengan resmi dalam badan-badan keten taraan musuh. Keluarga saja ditawan oleh seorang bekas perwira S.U. I MBT jang ternjata telah djadi anggauta I.V.G. Seorang hakim Belanda ada lah bekas pemimpin Sajap Kiri jang terkemuka. Se orang pembesar djawatan rahasia Kementerian Per tahanan sendiri ternjata bukan sadja bekas pegawai djawatan rahasia Belanda, melainkan kemudian bekerrtia pula kembali untuk pihak musuh. Kelak kemudian clash II banjaJc membuka tabir teuuaig poiiusi-politisi, pendjauat-pendjabat serta perwira-perwira jang Iemah pendirian dan bermuku dua, dan jang selama itu bermain sandiwara sebagai pribadi-pribadi jang paling ekstrim dalam membela revolusi. Djadi ternjata bahwa sebelum musuh melantjarkan serangan militernja, sesungguhnja mere ka telah lebih dulu menduduki beberapa pos-pos penting kita. Demikianlah bagian rahasia dari Wehrkrcise DI (Jogjakarta) pada waktu itu telah dapat membuat daftar jang tjukup luas perilial kakitangan-kakitangan Belanda dan ■ pemimpin-pemimpin jang te lah mentjari kontak dengan pihak musuh, atau jang berdiri dengan masing-masing kakinja berpidjalc pa da kedua tepi jang berseberangan, seraja monunggu V64 v

saatnja pihak mana jang akan muntjul sebagai pcraenang terachir. Tapi toch banjak diantara mereka itu jang sekarang masih mendjadi „pemimpin” dan pembesar-pembesar didalam pemerintahan kita. Rekan Kol. Gatot Subroto mendapat laporan-laporan dan pernjataan-pernjataan jang bersifat tuduhan bahwa Djenderal Major Nasution adalah seorang agen Nica. Laporan-laporan itu membandjir sedemikian banjaknja sehingga ia sendiri mulai bimbang mengenai diri saja, dan kemudian menghadap salah seorang kepertjajaan pribadinja dalam pemcrintahan, jaitu Wakil Presiden Bung Hatta, untuk menanjakan hal itu. Pengumuman Belanda bahwa Komodor Suriadarma „diberhentikan dengan resmi dari dinas militer Knil ’ merupakan bahan provokasi jang luas pula, sehingga salah seorang anggauta delegasi kita sudah benarmenganggap dia berada dipihak Belanda. Ketika sa lah seorang tawanan K.L. disatu brigade diminta diserahkan kepada pusat, komandan brigade itu terus membuat kesimpulan berdasarkan tafsiran sendiri bahwa ,.tawanan Belanda itu diminta oleh pusat oleh karena dia adalah sahabat Kol. Simatupang ........... ........... ” Hasutan-hasutan terhadap tentara hidjrah telah demikian hebatnja sehingga pemberitaan korankoran opposisi mengenai divisi ini seolah-olah telah merupakan ..komunike perang” sadja. Lama-kelamaan segala orang jang berbahasa Sunda merasakan sikap dan tindakan permusuhan dari masjarakat so kitarnja jang telah kena ratjun provokasi. Didaerah Kediri terdiadi penawanan-penawanan atas beberapa perwira ..Siliwangi”, antara lain adjudan Panglim i Divisi sendiri. Segera setelah kedatangan Muso, djadi sebelum timbulnja agitasi-agitasi ini, Muso, Suripno dan AmL’ Sjarifudin telah tiga kali memanggil seorang perwira ,.Siliwangi” jang sedjak semula telah mendjadi pengawal Panglima Divisi. Perwira tsb., jang memang mempunjai hubungan baik sekali dengan Mr. Amir,

diminta untuk mendjadi perantara buat membudjuk Panglima Divisi Siliwangi (penulis sendiri) supaja mau bergabung dengan mereka, tapi ichtiar ini gagal. Segala tawaran dan budjukan tidak berhasil. Tanpa tjukup kita sadari, sebenarnja telah dimulai persiapan-persiapan perebutan kekuasaan oleh pi hak opposisi,, jang baru tersingkap taibirnja pada waktu meletusnja pemberontakan Madiun. Bagian jang ditugaskan kepada W. PBAP, jaitu reorganisasi dan rasionalisasi pasukan-pasukan dan daeraft-daerah, sebagian dapat berdjalan terus. Baik disini diuraikan pokok2 reorganisasi jang te lah saja rantjangan itu jang kemudian diumumkan pada tgl. 25 Maret 1948 sebagai „Instruksi Panglima Besaa* tentang Rekonstruksi Kesatuan-kesatuan Mobil dan Territorial” (Perintah Harian No. 37). Untuk mempertahankan daerah ..Renville”, sesuai dengan keadaan geografis dan perhitungan maksud2 musuh, diadakan tiga „divisi” territorial jang ma sing-masing meliputi daerah-daerah Djawa Tengali sebelah Barat, Djawa Tengah sebelaih Timur (masingmasing dibatasi oleh Merapi-Merbabu), dan sisa Djawa Timur jang masih dikuasai R. I. 1. Divisi I: terbentuk dari Divisi-divisi II (lama), III (lama), brigade2 kelasjkaran dan kesatuan? TLRI didaerah itu. Tjalon panglima divisi adalah Diend. Major Susalit, Panglima Divisi m (lama), dan Kol. Bambang Sugeng, Kepala Staf Divisi II (lama). Markasnja berkedudukan di Magelang, daerah administrasinja meliputi: Kedu, Jogja karta dan sisa Banjumas jang masih dikuasai R.I. Divisi ini terdiri dari 3 brigade. Brigade I disediakan untuk tugas chusus jaitu menjusup kem bali kedaerah Pekalongan dan bagian Banjumas jang diduduki Belanda. 2. Divisi II : terbentuk dari Divisi IV (lama), Resimen Pati (Sunandar) dari Divisi V (lama),brigade-brigade Lasjkar dan TLRI didaerah tsb. Tjalon panglima sementara itu masih belum da-

pat ditentukan. Pusatnja berkedudukan di Solo dan daerah2 tanggung-djawaibiuja: Solo, sisa Semarang, dan Pati. Satu brigade jang terdiri da ri pasukan-pasukan jang berasal dari daerah Semarang ditugaskan untuk menjusup kembali kesisa Semarang jang diduduki Belanda. 3. Divisi III : terbentuk dari sisa Divisi V (lama) dan Divisi-divisi VI dan VII (lama) serta brigade brigade kelasjkaran dan TLRI. Tjalon-tjalon panglima: Kol. Bambang Supeno dlan Djend. JHajur Sungkono. Dari Divisi VI (lama) diambil satu brigade jang ditugaskan untuk menjusup kembali kedaerah Surabaja, sedangkan Divisi VII (lama), dengan dua brigadenja jang berasal dari daerah-daerah Malang dan Besuki, harus menjusup kembali seluruhnja ke-daerali2 tsb. 4. Kemudian Divisi Siliwangi mendjadi satu bagian jang autonoom dalam „Kesatuan Reserve Umum” jang berpusat di Solo. Divisi terbaigi dalam b brigade : 2 brigade untuk diselundupkan ma sing-masing kedaerah D.iawa Barat Utara (Dja karta — Purwakarta — Tjirebon) dan Djawa Ba rat Selatan (Bogor — Priangan), dan 1 brigade, jang tenaga-tenagania terutam a diambil dari Resimen „Perdjoangan” (gabungan dari pasukanpasukan Hisbullah, Pesindo, Banteng dan BPRI) dibangun chusus untuk didjadikan kesatuan ter* ritorial. Kedalam KRU ini sementara, setjara administra te, dimasukkan pula (kesatuan-kesatuan lasjkar Se berang. Ada pelbagai matjam organisasi demikian untuk pelbagai daerah. Maka kesemuanja direntjanakan hendak dihimpun mendjadi 1 brigade jang un tuk masing-masing daerah mempunjai rombongan komando dan tenaga-tenaga territorial sendiri, jaitu untuk Kalimantan dengan pimpinan Major Firmansjah, untuk Sulawesi dipimpin oleh Major Kahar Muzakar, untuk Maluku dipimpin oleh Major Pupela atau Major Pelaupessy, dan untuk Sunda Ketjil, pimpin-

annja masih akan ditentukan. Bekas gubemur-gubernur dari daerah-daerah jang bersangkutan telah saja undang dan saja minta su paja mereka turut aktif dalam pimpinan usaha ini, ka* rena perdjoangan kita tidak hanja merupakan per djoangan bersendjata sadja. Masih banjak salah paham dan purbasangka jang tidak wadjar berhubung dengan penjelesaian lasj kar-lasjkar Seberang ini. Djend. Major Dr. Mustopo mengumpulkan pemimpin-pemimpin Dewan Kelasjkaran Seberang dari Kementerian Pertahanan. Pada mulanja mereka, jang fikirannja telah dipengaruhi oleh serba prasangka mengenai diri saja, telah de ngan mentah-mentah menolak segala usaha untuk diberikan pendjelasan-pendjelasan dari pihak saja tentang reorganisasi tsb. Kemudian, dengan setjara „serobotan”, Djend. Major Mustopo membawa gaja kedalam tempat sidang. Tanpa menjadari bahwa sebelumnja telah terdjadi perbintjangan jang sengit mengenai tentang rentjana-rentjana saja, maka dengan tenang dihadapan sidang itu saja utarakan pertibangan2 saja dalam menghadapi agressi musuh j.a.d. Saja djelaskan, bahwa seluruh kepulauan Indonesia harus kita djadikan sa tu medan perang gerilja. Oleh karena itu pasukanpasukan Seberang jang ada di Djawa harus disiapkan untuk menjusup kembali kepulau-pulau Sebe rang. Satuan-satuan penjusupan itu tidak bisa be rupa bataljon-bataljon atau resimen-resimen, melainkan harus merupakan rombongan-rombongan komando jang ketjil jang diperlengkapi dengan tenaga-tenaga territorial. Untuk tiap daerah di Seberang, di Djawa dipersiapkan rombongan tersendiri jang terdiri atas pemuda-pemuda jang berasal dari dae rah itu. Setelah mendapat pendjelasan tsb., sikap mereka mulai 'berobah, sebab sebenarnja anereka sendiri pada azasnja setudju dengan rentjana jang positif ini. Maka terus saja tekankan bahwa kita hanja tinggal me-

reorganisir sadja lasjkar-lasjkar jang telah ada un tuk mentjapai effisiensi jang sebesar-besarnja, dan bahwa kita telah membuang banjak waktu oleh persaingan-persaingan diantara pimpinan, sampai ke pada perebutan posisi, dsb. Saja katakan pula bah wa para (bekas) gubernur pulau-pulau Sebcrang harus diikut-sertakan dalam usaha ini...................... (Ternjata kemudian, setelah petjah clash II, banjak diantara anggauta-anggauta pimpinan organisasiorganisasi diatas jang menggabungkan diri kepad;. musuh). Demikian pula pelbagai organisasi polisi tentara seperti PT, PTL (Polisi Tentara Laut) dan PL (Po lisi Lasjkar) dilebur mendjadi satu dengan nama Po lisi Militer dan dipimpin oleh Kol. Gatot Subroto jang terkenal ketegasannja dalam hal tindakan-tindakan ketertiban. Untuk melaksanakan pembinaan perlawanan rak jat dan pertahanan sipil dalam arti jang seluas-luasnja, ditiap keresidenan diadiakan komando sub-territorium, jang membawahi komando-koinando distrik militer dikabupaten dan kemudian komando-ko mando onderdistrik militer (KODM) diketjamatanketjamatan. Setelah sedjumlah pasukan dan resimen-resimen lama diambil guna pembentukan 2 @ 3 brigade ditiap divisi jang bersendjata 1 :1 untuk tugas garis kesatu, sisa-sisa dari resimen-resimen tsb. dipetjah mendjadi bataljon-bataljon territorial jang bersendjata 1 : 3 @ 5. Tiap kabupaten mempu njai satu bataljon territorial jang anggauta-anggautanja terutama terdiri atas pemuda-pemuda jang berasal dari kabupaten itu. Bataljon ini berada dibawah perintah KDM. Rentjana tsb. masih tetap dikelirukan oleh prasangka-prasangka. Para panglima divisi bahkan berlomba-lomba untuk membentuk brigade-brigade se* banjak-banjaknja. Menurut instruksi saja, hanja diperlukan 1 bataljon mobil untuk tiap keresidenan, akan tetapi mereka membentuk 3 — 4 'brigade. Dan

lasjkar2 memeiksakan diri membentuk pula 1 — 2 bri gade ditiap daerah divisi. Untuk kota Solo sadja TLRI menuntut dibentuknja satu brigade. Mereka tidak menginsjafi atau tidak mau menginsjafi maksud-maksud pembagian tugas pertahanan jang effisien seperti jang mendjadi pangkai pikiraa dari reorganisasi dan rasionalisasi ini. Dan karena kurangnja penerusan penerangan kebawah, terlebih pula karena hebatnja provokasi, maka rentjana-rentjana ini telah diprasangka sebagai „rentjiana Spoor” untuk memetjah belah TNI mendjadi ’’tentara kelas satu" (bataljon-bataljon mobil), dan „tentara kela3 kamibing” (bataljon-bata’jon territorial) jang terdiri dari „samipah-sampah rasionalisasi”. Maka dari itu timbullah terlalu banjak ,.bataljonbataljon mobil", karena tiap komandan ingm menda pat status „kelas satu”, meskipun persendjataannja hanja berbanding 1 : 3 baiikan kurang. bedangkan selebihnja tinggal bataljon-bataljon territorial jang djumlahnja terlalu sedikit sehingga tak tjukup 1 bataljon untuk tiap KDM (kabupaten) seperti menu rut rentjana. Dengan demikian achirnja kaburlah pcrbedaan antara bataljon mobil dan bataljon terri torial, dan kabur pulaiah soal pelaksanaan pembdgian tugas jang objektif. Sebenarnja sjarat-sjarat jang saja tetapkan ma sih rendah djika dibandingkan dengan sjarat-sjarat pada ’’Peraturan Lasjkar dan Barisan” dulu jang te lah diputuskan oleh Menteri Amir Sjarifudin. Djuga saja rantjangkan untuk mengadakan ke tertiban dalam corps perwira jang pada waktu itu tidak mempunjai satu registrasi jang sama. Misalnja i-iom soal pengangkatan opsir-opsir masih terdapat kekatjauan. Ada perwira jang diangkat oleh Presi den, ada jang diangkat oleh Menteri Pertahanan. atau Panglima Besar, atau KSU. Dan ada pula jang di angkat oleh Pimpinan Biro Perdjoangan atau oleh Panglima Divisi. Tak sediikit pula orang-orang jang mengenakan pangkat opsir atas perhitungan sendiri

Misalnja djika dibentuk satu bataljon, m aka dengan automatis komandannja mengenakan pangkat ma jor, komandan kompinja djadi kapten, dsb. Saja adjukan satu rentjana penertiban jang me ngatur djumlah pangkat-pangkat jang disesuaikan dengan organisasi jang njata. Surat-surat pengangkatan para perwira akan diperbaharui, jaitu nantinja akan ditanda-tangani semua oleh Presiden, dan kemudian akan diadakan pelantikan dan penjumpahan resmi setjara kollektif. Untuk menentukan tjiri-tjiri lahiriah dari perobahan ini saja kemukakan pula usul untuk mengadakan perobahan tanda pangkat dan uniform. Maka Djenderal Major Purbonegoro ditundjuk untuk merantjangkan tanda pangkat dan peraturan pakaian seragam baru untuk TNI. Dalam hal ini ia sering bertukar pikiran dengan Presiden jang menaruh miknat sangat besar atas soal-soal uniform dan distinktif tentara kita. S'Mnndiutnia Panglima Bes^r mengangkat 4 orang ..gedelegeerde PBAP” jang diberi tugas sebagsd form ateur untuk pelaksanaan reorganisasi, jaitu : 1. Untuk Djawa Timur, Djenderal Major Dr. Mustopo. dewasa itu panglima territorium Diawa Timur. 2. Untuk Djawa Tengah sebelah Timur Let. Kol. Abimanju. dewasa itu komandan salah satu brigade Divisi Siliwangi, jang sebagai bekas adjudan PBAP banjak sedikitnja mengenai persoalan-persoalan intern didaerah ini. 3. Untuk Djawa Tengah sebelah Barat, Djenderal Major Sudibjo, dewasa itu D irektur Djenderal Tentara. 4. Untuk KRU (pasukan-pasukan hidjrah dan lasjkar-lasjkar Seberang), Djenderal Major A.H. Nasution, dewasa itu W. PBAP dan (ma- • sih) Panglima Divisi Siliwangi. Maka sedjak itu saja membatasi pekerdjaan pada KRU tsb. sadja, karena tiap gedelegeerde harus ber-

tanggung-djawab kepa'da PBAP. Dalam melaporkan hasil-hasil pekerdjaannja para formateur pada umumnja membawa djuga daftar tjalon-tjalon pendjabat dalam organisasi j.a.d. Sementara itu PBAP sendiri sedang repot dengan persoalan-persoalan reorganisasi Kementerian Per tahanan dan MBT, jang dewasa itu beliau sendiri turut serta mengurusnja. Soal KSAP tetap sulit. Sebagaimana pernah disebutkan, dalam salah satu ra pat pimpinan tentara pernah diadjukan satu usul agar supaja djabatan KSAP autom atis dipegang oleh W. PBAP, oleh karena KSAP. dalam masa pe rang seperti waktu itu, harus berfungsi sebagai PBAP pula. Djenderal Sudirman setudju dengan konsep ini dan tetap m empertahankannja. Setelah diadakan perundingan-perundingan dengan para bekas opsir Knil, beliau mengadjukan saran kepfada saja agsr untuk satu dua bulan ,.kursi jang ke dua ” (djabatan W. PBAP jang merangkap sebagai KSAP) itu diduduki dulu oleh Let. Djen. Urip Sumohardjo, dan kemudian diserahkan kepada penulis. Soal kursi itu makin mendjadi hangat. Banjak suara diantara panglima-panglima TNI jang menghendaki agar KSAP Suriadarma kembali ke AURI, dan sebagai gantinja saja djadi KSAP. Hal ini telah berkali-kali dikemukakan oleh PBAP kepada saja, tapi saja menolak, pertam a karena pertimbangan-pertimbangan kolegial terhadap Suriadarma, kedua ka rena saja sendiri m erasa kurang tepat menduduki kursi di Kementerian, dan achirnja karena saja telah dibebani tanggung-djawab dan kepertjajaan mengenai reorganisasi pasukan-pasukan m enurut konsepkonsep saja sendiri. Dan djika toch Suriadarm a terpaksa djuga harus diganti. maka buat penggantinja saja adjukan Kolonel Hidajat, jang oleh rekan-rekannja sendiri telah diakui sebagai tenaga staf jang danat diandalkan. Tapi rupanja Djenderal Sudirman bermaksud mengangkat Djend. Major Susalit dari Divisi m djadi

Kepala Staf Operatif dan Djend. Major Santoso, K e pala P.T., djadi Kepala Staf Territorial pada Mar kas Besar. Ternjata soal personalialah achirnja jang mempertadjam pertentangan dalam menjelesaikan masalah reorganisasi ini. Dalam pada itu, pada tgl. 1 Mei 1948, saja dipanggii Presiden untuk menghadap keistana, dimana sa ja mendapat keterangan-keterangan jang lebih luas tentang perkembangan-perkembangan itu. Presiden telah beberapa kali mengadakan perundingan-peruiv dingan dengan Djenderal Sudirman tentang djabatan KSAP dan W. PBAP ini, dan achirnja mereka memihh penjelesaian dengan keputusan hendak memutasikan saja dari W. PBAP kekursi KSAD. Akan te tapi, dengan alasan-alasan seperti jang telah saja djelaskan dimuka, saja tetap mendesak agar supaja saja djangan dulu digeserkan. Menteri Pertahanan sendiri sudah mulai djengkel karena persoalan mengenai pengangkatan pendjabat-pendjabat tinggi itu tak kundjung beres, sedang waktu sudah lewat V2 tahun sedjak BP KNIP mene rima mosi Baharudin. Maka beliau setjara langsung meminta pendapat-pendapat saja tentang segala sesuatunja. Saja serahkanlah konsep serta daftar-daf • tar jang telah saja buat bersam a Sekretaris PBAP tiga bulan sebelumnja, jaitu konsep jang disusun atas perintah PBAP buat djadi bahan dasar pembitjaraan-pembitjaraan beliau dengan pelbagai golongan. Serta dengan itu saja sampaikan pula daftar-daftar jang telah masuk dari para gedelegeerde PBAP. Maka Menteri Pertahanan mengambil kepu tusan untuk melaksanakan konsep saja. Dengan demikian pemerintah hendak mengachiri pergolakan jang berlarut-larut itu. K.l. seminggu kemudian diumumkan melalui radio penetapan Presiden, slab.:

Penetapan Presiden Tahnn 1948 No.14 Menimbang : tjara pelaksanaan jang sebaik-baiknja dari Undang-undang No. 3 tahun 1948 tentang organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang; Mengingat : a. Maklumat Wakil Presiden-Menteri Pertahanan a.i. No.9; b. Instruksi Panglima Besar tentang rekonstruksi kesatuan2 mobil dan territorial tgl. 25 Maret 1948; c. Instruksi Wakil Presiden-Menteri Pertahanan a.i. tentang rekonstruksi/rasionalisasi Angk. Pe rang di Sumatera. ' Mexnutuskan: Menetapkan sebagai berikut: 1. Mulai tgl. 15 Mei 1948 susunan Kementerian Per tahanan terdiri atas staf-staf dan bagian-bagian termaktub dalam undang-undang no. 3 thn. 1943. Kesatuan mobil dan territorial tersusun dalam Komando Djawa dan Komando Sumatera, terdiri atas divisi dan subterritorial. Dengan ini dihapuskan semua susunan staf atau kesatuan diluar susunan termaksud diatas. 2. a. Mulai tgl. 15 Mei 1948 ditetapkan pendjabatpendjabat di Kementerian Pertahanan dan pada pimpinan kesatuan-kesatuan mobil dan territorial sebagai termaktub dalam lampiran I dan II. Penetapan-penetapan lain akan menjusul. b. Segala penjerahan-penerimaan ke wad jib an, badan dan inventaris menurut susunan baru harus selesai paling lambat tgl. 1 Juni 1948. c. Sambil menunggu penetapan gadji baru, te tap berlaku gadji jang sekarang.

Kepala-kepala staf di K em enterian P ertahanan dan Panglim a kesatuan-kesatuan mobil dan te r ritorial segera m enjelesaikan rekonstruksi/rasionalisasi staf atau kesatuannja m enurut organi sasi dan iorm asi baru dan m elengkapkan per sonalia seperlunja. Paling lam bat tgl. 1 Juni 1948 oleh m ereka harus telah dim adjukan laporan ke pada M enteri P ertahanan dan usul penetapan pangkat-pangkat opsir-opsir dalam dinas aktif dan opsir-opsir reserve jang akan keluar dinas ak tif dari sta f atau kesatuan jang ditanggungdjaw abnja. Sebagai pedoman umum untuk pang kat-p an g k at jang tiada m em punjai kepastian ac tin g rank, supaja diturunkan satu pangkat dari ja n g sekarang, tetapi dengan m engingat faktorfa k to r lain untuk m entjapai keseimbangan. Men te ri P ertahanan segera m engadakan selectionboard iang akan m enentukan pangkat-pangkat effektif seterusnja. D itetapkan, bahw a selam a keadaan bahaja Staf U m um A ngkatan D arat m asuk Staf Panglim a B esar A ngkatan Perang. D itetapkan m ulai tgl. 10 Mei 1948: a. Kolonel D r. M ustopo djadi anggota gedelegeerde A ngkatan P erang bersam a panitia jan g diketuai Dr. Gunawan pada Kemente rian Pem bangunan dan Pem uda untuk usaha-usaha penam pungan anggota2 A ngkatan P eran g jan g keluar dari dinas aktif. b. L etnan Kolonel S. Tjokronegoro m endjadi ketua Panitia P erentjana Peraturan-peraturan Angkatan Perang, jang anggota-anggotan ja akan ditetapkan oleh K epala S tat AJigk atan D arat. c. P an itia penjelenggaraan latihan kilat untuk opsir-opsir dan untuk bataljon-bataljon pendidikan terdiri a ta s kepala pendidikan dan latihan sebagai ketua dan L etnan Kolonel

Tjokronegoro, Kolonel Susalit dan Kolonel Djokosujono sebagai anggota. Menteri Pertahanan mengadakan tanda-tanda (distinctieven) baru jang mulai berlaku bulan Mei 1948 dan peraturan uniform jang mulai berlaku bulan Juni 1948. Idem kemudian peraturan tentang alat sendjata dan kendaraan jang termasuk Angkatan Perang. D itjatat bahwa divisi I terdiri atas kesatuan-kesatuan Angkatan Darat, Lasjkar dan TLRI da lam daerah divisi II dan III lama, divisi II idem daerah divisi V, VI dan VII lama, brigade I berdiri sendiri langsung dibawah putjuk pimpinan Angkatan Perang idem daerah Banten, dan Bri gade II berdiri sendiri langsung dibawah putjuk pimpinan Angkatan Perang idem daerah divisi IV lama. Dengan ini dihapuskan semua kesatuan-kesatu an atau organisasi jang diluar susunan staf-staf baru dan kesatuan2 mobil dan territorial. Ditetapkan di Jogjakarta pada tgl. 4 Mei 1948 Presiden Republik Indonesia Sukarno

5, Reorganisasi

dan

Rasionalisasi (2) I P enetapan Presiden No. 14 itu disambut umum dengan gembira. Anggota-anggota Seksi Pertahanan BP KNIP menjataikan kepuasannja, bahwa pelaksanaan mosinja achirnja dimulai djuga. Surat-surat kabar ibu kota seperti Nasional dan Ke daulatan Rakjat menjambut dengan penuh harapan. Panglima besar mengeluarkan perintah-perintah pelaksanaan, a.i. mengenai timbang terima antara pendjabat-pendjabat lama dengan pendjabat-pendjaat baru. Direntjanakan untuk dimulai dulu timbang terim a antara pendjabat-pendjabat didaerah-daerah jang kemudian diaohiri dengan pelantikan-pelantikan dipusat. Panglima Besar sendiri berkenan menjaksikan upatjara-upatjara tsb.. jane dimnlni di Magelang, dimana panglima-panglima Divisi II dan III (la ma) menjerahkan brigade-brigadenja kepada pangli ma (Divisi I) baru Kol. Bambang Sugeng. Disaksikan oleh W. PBAP, di Jogjakarta berlangsung timfcang terima pimpinan Polisi Militer dari Kol. Santoso kepada Kol. Gatot Subroto. Kemudian, diihadiri oleh Panglima Besar Sudirman, di Solo dilangsungkan timbang terima komando atas pasukan-pasukan Kesatuan Reserve Umum, dari Panglima Di visi Siliwangi (penulis sendiri) kepada Kol. Dr. Mustofjo. Di Tjepu Kol. Bambang Supeno menerima ko mando Divisi V jang mendjadi brigade baru dari Di visi III (baru).

Tinggal pelaksanaan tim bang terim a di Kediri an tara Panglima Divisi VI (lama) dengan Panglima Di visi ID (baru) Kol. Bambang Supeno, serta di So lo, dimana belum dapat ditentukan wudjud jang pasti daripada reorganisasi, ketjuali bahwa Divisi IV (lama) mendjadi brigade sendiri jang nantinja akan digabungkan dengan Resimen Sunandar dari Divisi V (lama), brigade2 TLRI dan pasukan-pasukan liasjkar setempat, mendjadi Divisi II (baru). Telah direntjanakan untuk menutup upatjara2 itu dengan pelantikan pendjabat-pendjabat tertinggi di Jogjakarta dengan dihadiri oleh Menteri Pertahanan sendiri. Akan tetapi sem entara itu timbul kesulitan-kesulitan. Selain karena adanja pertikaian-pertikaian ber dasarkan factor2 politis dan psikologis seperti jang telah sering saja sebutkan, harus diakui djuga ada nja kekurangan kebidjaksanaan pada kita dipusat Kabut kekeliruan faham serta provokasi „rentjana Spoor” belum hilang. Memang tak kurang-kurang pula hebatnja ichtiar-ichtiar pihak Belanda, lewat delegasinja dimedja perundingan, dalam menuntut bubarnja TNI. Disamping itu ditem pat lain mereka terns bergiat mendirikan negara-negara bonekanja. Guna lebih memahami persoalan2 ini, perlu diuraikan disini rentjana-rentjana Belanda sendiri dibidang militer. Baiklah kam i ingatkan kembali memoran dum Djenderal Spoor jang ditudjukan kepada Per dana Menteri Belanda dan diumumkan pada sebelum agresi 21 Djuli 1947. Memorandum itu berisi pokok2 konsep pelaksanaan persetudjuan Linggardjati dilapangan militer. TNI disebutnja sebagai ketentaraan jang kurang teratur, kurang terlatih, berm utu rendah, jang anta ra lain dipimpin oleh „bekas opsir-opsir Knil jang tak tjak ap ”. Tapi katanja, dari TNI bisa disaring tenaga-tenaga jang dapat dipaikai dalaim tentara fe

deral. Baik diingat bahwa dalam pengertian rak jat kita dewasa itu kata „federal” sam a aitin ja dengan „Nica” atau „kolonial”. Dalam memorandumnja itu Djend. Spoor menun djuk kepada kesulitan likwidasi TNI dan tentang banjaknja djenderal-djenderal TNI jang tak dapat lagi dipakai ketjuali untuk djabatan2 adtministratif. Menurut konsepsi mereka tentara federal itu akan berfungsi sebagai tentara territorial sadja. D^sam.ping itu Djenderal Spoor masih memerlukan su atu „Angkatan Perang Unie” jang disebutnja seba gai ,,Angkatan Perang Keradjaan” untuk tugas mo bil setjara modern di Indonesia, dibawah pimpinan Seorang Djenderal Keradjaan (Belanda) jang mem bawahi Menteri Pertahanan NIS setjara de fakto. Konsep demikian ini serupa dengan konsep Djepang jang terkenal itu, waktu mereka hendak „memberikan kemerdekaan” kepada bangsa Indonesia, de ngan membentuk panitia persiapan Sukarno-Hatta pada pertengahan tahun 1945. „Peta” akan didja dikan tentara kebangsaan jang bertugas pendjagaan territorial, disamping tentara K eradjaan Djepang (term asuk Heiho) jang mobil. Masih dalam clash kesatu Belanda telah giat menjusun persiapan-persiapan untuk pembentukan tentara-tentara federal jang sebagai bagian dari tentara Hindia Belanda, merupakan tentara polisi bagi negara* bagian masing-masing. Pangkal daripada ini dapat kita ketemukan dalam* keputusan konperensi Pedjambon antara pemerintah Belanda (P.M. Beel, M enteri-menteri Jonkman, Neher, Drees, van Mook) dengan wakil-wakil NIT, NST, Kalimantan Barat, Komite Indonesia Serikat (Rd. Hilman Djajiadiningrat), dll. pacha1tgl. 6 Djanuari 1948r jang berbunji sb b .: 1. Membentuk suatu pemeritah sem entara untuk menjelenggarakan Perserikatan N egara Indo nesia jang berdaulat;

2. M engatur pemberian kuasa kepada pemerintah sementara itu untuk menggunakan ‘pasukanpasukan jang berada di Indonesia sebagai alat pemerintah untuk mendjamin keamanan dalam negeri; 3. Mengubah Undang-undang D asar negeri Be landa. P atut diingat bahwa sebelum Hidjrah, djadi sebe lum dibentuknja negara Pasundan, Belanda menjebarkan surat-surat selebaran jang berbunji demikian* N egara Djawa B arat harus Aiman, Tenteram dan Sentosa Oleh karena itu : Pem erintah akan mewudjudkan keadaan itu dengau djalan membentuk: Pasukan Pengawal (Negara-Le- , g e r); jaitu sebualh pasukan tentara untuk Negara Djawa Barat. Pemuda-pemuda jang berhasrat ingin ikut mewudjudkan keamanan, ketenteram an dan kesentosaan tanah airnja, serta mempunjai m inat pada soal keten taraan, harus selekas mungkin m endaftarkan dirinja masing-masing, kepada T jam at atau Wedana ditempatnia masing-masing. Ditempnt. itu r ’pwka n]
Pendidikan para tjalon mengambil tempo em pat bu lan lam anja; sesudah dua bulan akan dilakukan pemilihan untuk pendidikan kopral, kemudian pemilihan untuk pangkat sersan. Pendidikan inipun dua bulan lam anja. Untuk pangkat-pangkat lain dapat di lakukan pemilihan diantara tjalon-tjalon. Tjalon-tjalon opsir harus beridjazah Mulo atau HBS 3 tahun. Didalam negara-negara bagian dan negara-negara jang akan dibentuk, dengan sebenarnja orang berkejakinan bahw a orang setjepat mungkin harus mem punjai alat-alat sendiri untuk memelihara keamanan dan ketenteram an. Bilamana pentjulikan, pembunuhan, sabotase, penampokan disb. berserionplharadj alela, m aka pembangunan dalam hal perekonomian dan kesosialan tak mungkin dikerdjakan, demikian pula znasjarakat jang sentosa tak mungkin berkembang. Bataljon2 terutaima disusun dan dididik untuk kewadjibkan pemeliharaan keamanan didaerah-daerab negara-negara. B a ta ljo n 2 tadi bukan berupa bagian dari polisi, me lainkan berupa kesatuan-kesatuan m iliter, jang akan mengoper kewadjiban polisionil dari tentara Belanda setjara berangsur-angsur. Perorangan untuk bataljon2 keam anan akan disediakan oleh negara-negara bagian sendiri, begitu dju ga pem bajarannja. Didikan untuk sem entara dibatasi pada disiplin mi liter, berbaris, memakai sendjata, mengawal, bertempur berkenaan dengan kewadjiban polisionil dari tentara; gerak badan akan dipentingkan. Telah dimulai dengan didikan dari kader untuk ba taljon -bataljon keam anan tadi, kader m ana terdiri dari rekrut-rekrut jang terpilih. Disamping itu akan disusun opsir-opsir praktek, kepada siapa nanti diberikan peladjaran setjara teoritis. Djika djumlah pasukan-pasukan sudah tjukup dinegara-negara bagian, untuk menerima kewadjiban pemeliharaan keam anan dan ketenteram an, m aka pasukan-pasukan tentara Belanda akan, m engundurkan

diri kedalam tangsi-tangsi, dari mana mereka djika perlu dapat memberi bantuan kepada bataljon-bataljon. keamanan. tadi. . Perondaan biasa dan operasi memburu pasukanpasukan pengatjau jang masih membahajakan sesu atu daerah, djadi umumnja perlindungan atas djiwa dan harta didesa-desa, akan mendjadi kewadjiban bataljon keamanan. Pada permulaannja bataljon-bataljon keamanan tak kan dapat bertugas sendiri berhubung organisa si, persendjataan dan didikannja jang sederhana, se hingga harus bersandar dengan sangat kepada ten tara Belanda selaku alat pemerintah jang tertinggi, akan tetapi setindak demi setindak bataljon-bataljon akan mendjadi alat pemerintah jang tertinggi dari negara-negara, jang diperbantukan kepada pemerin tah d'aerah-daerah tsb., tetapi sifatnja aikan tetap militer-polisionil (reserse, penangkapan2, dsb., jang la zim mendjadi kewadiiban badan-badan kepolisian). Untuk memberi sifat nasional kedaerahan maka bataljon-bataljon keamanan tadi, jang achirnja akan mendjadi bataljon-bataljon territorial, akan meneri ma pradjurit-pradjurit dengan tjara kort-verband sampai nanti m asanja tiba akan diubah dengan tjara rrilisi. Bataljon-bataljon territorial itu pada achirnja akan menerima tugas garis kedua dalam pertahanan nasional. Demiklanlah uraian jang mereka umumkan ber hubung dengan pembentukan V.B. tsb. Dengan tidak menunggu-nunggu hasil perundingan dengan R.I., jang dipimpin oleh KTN, Belanda telah mulai menjusun veiligheids-bataljons di Sumatera Timur. Sumatera B arat, Sumatera Selatan, Pasundan, Djawa Timur, Madui^ dan dareah-diaerah lainnja. Bahkan pada tgl. 9 Maret 1948 oleh Dr. H. J. van Mook telah dilantik apa jang mereka namakan „Peraerintah Federal Peralihan” dengan Kolonel Surio Santosot sebagai Sekretaris Negara urusan Keamanan Da-

lam Negeri, D jenderal C.H. Spoor sebagai Panglim a A ngkatan P erang dan Laksam ana Pinke Panglim a A ngkatan L aut. T ugas S ekretaris N egara urusan Keam anan Dalam N egeri ini m eliputi koordinasi dari segala badan ke kuasaan polisionil, serta m em persiapkan Departem en P ertahanan pada m asa depan. A nak-anak TN I jang tertaw an ditaw ari untuk men djadi opsir VB itu. A kan tetapi sebahagian terbesar dari anak-anak k ita itu tetap pada pendirian patriotism enja, ketjuali beberapa gelintir jang mem ang lebih m em entingkan kedudukan daripada negara, se hingga bersedia m asuk dinas Belanda untuk memerangi Republik dengan TNI-nja. D jadi pihak Belanda telah m enjusun persiapanpersiapan selengkapnja dengan m enjediakan tenaga-tenaga pim pinannja sekali, sehingga, m enurut ren tjana m ereka, pihak Republik tinggal menanti „penam pungannja” sadja. Dan dalam perundingan-perundingan m iliter dengan R.I. m ereka sudah dengan tegas m enuntut bubarnja T.N.I., jang dimasa peralihan, adanja ten tara kita ini, m ereka anggap seba gai bertentangan dengan ,,Renville”, dalam^ mana R.I. m engakui kedaulatan Belanda sepenuhnja, wa laupun wakil A.S. F ran k G raham telah memberikan djam inan "you are w hat you are”, jang oleh para politisi k ita telah didjadikan pegangan tafsiran. M enjinggung kem bali soal reorganisasi T. N .1., m aka m enjusullah pula kesulitan-kesulitan lain. Panglim a Divisi III (baru) Kol. Bam bang Supeno hanja berhasil m engoper 1 brigade dari Divisi V (la ma) dan 2 brigade dari Divisi V II (lam a), sedangkan tim bang terim a jang m enurut ren tjana akan dilangsungkan di Kediri, jaitu penjerahan Divisi VI (lama) dlairi Djend. Major Sungkono, tidak dapat diilaksanakan, oleh karena pihak pim pinan Divisi VI belum ber sedia m elakukannja. A tas hal ini Kol. B am bang Supe no m enghadap kepada Panglim a B esar jang pads

waktu itu telah berada di Madiun tapi tidak meneruskan perdjalanannja ke Kediri. Maka Djenderal Sudirman mengirim kawat kepada semua pangliima lama dlan pendjabat-pendjabat militer penting lainnja, m enjatakan bahwa keadaan menghadapi musuh mendjadi sangat genting dan supaja pelaksanaan rentjana-rentjana reorganisasi dan m utasi dihentikan untuk sem entara waktu. Upatjara-upatjara pelantikan dipusatpun mendjadi gagal karena Panglima Besar tidak datang pada waktunja diibu-lkota dan masih berada di Madiun. Kolonel Dr. Mustopo, gedelegeerde PBAP untuk Djawa Timur, dan Kol. Bam bang Supeno, tidak ber hasil dengan permohononnja kepada Panglima Besar untuk meneruskan tim bang terim a di Djawa Timur. Achirnja Kol. Bambang Supeno m inta berhenti dari tugasnja dan kemudian untuk sem entara ditempatkan sebagai perwira diperbantukan di MBAP. Maki semua timbang terim a jang sudah terdjadipun de ngan sendirinja mendjadi batal, ketjuali antara pendjabat-pendjabat lama dan baru jang dengan kerelaannja masing-masing bersedia meneruskannja. Divisi IV di Solo m engadakan parade untuk sesu atu perajaan dan mengundang Presiden dan pembesar-pembesar tinggi lainnja untuk menjaksikannja. Kemudian terdiadi pula demonstrasi dari badan-badan bersendjata di Solo jang menolak Penetapan Pre siden No. 14. Pelantiikan-pelantikan dipusat diundurkan. Dan atas dorongan Ketua BP KNIP Mr. A saat serta Ke tua Seksi Pertahanan Z. Baharudin, di&dakanlah suhasil dari suatu pertem uan diistana jang berlangsung dalam suasana jang hangat antara Presiden, Wakil Presiden/Perdana M enteri/M enteri Pertahanan, Panglima Besar, Kolonel G atot Subroto dan Kolonel Mustopo, diambillah keputusan, bahwa hanja Djen deral Sudirman jang akan dilantik menurut keten-

<

Panglima Besar, Djendral Soedimian, m engutjapkan Surapah Pimpinan Tentara -dihaUapan Presiden R.I. di Istana Negara D jokjakarta.

tuan-ketentuan baru itu, 6edangklan penetapan-penetapan lainnja akan ditindjau kembali. Rentjana rasionalisasi-reorganisasi itu ternjata tak dapat didjalankan, ketjuali dengan CPM serta divisidivisi (lama) II, III, V dan VII, dimana para Panglimanja telah melaksanakan dan merampungkan percoalannja dengan timbang-timbang terima tsb. tadi.-Kem atjetan terdjaidi dengan dlvisi-divisi (lama) IV dan VI serta pada putjuk pimpinan dipusat. Dengan demikian pelbagai kedjengkelan ditudjudjukan kepada beberapa pendjabat baru dipusat, an tara lain penulis sendiri jang ditjap sebaglai „arsitek rasionalaaasi”, bahkan sebagai „pelopor rentjana Spoor”. Ketua Seksi Pertahanan KNIP menundjukkan ke pada saja betapa hebatnja agitasi itu, dan menjarankan agar supaja saja sendiri mengadjukan permohonan untuk diturunkan pangkat. Maka sajia tulis surat permohonan kepada Menteri Pertahanan dan Pang lima Besar suipaja — untuk kedua kaliinja — pangkat sfaja diturunkan mendjadi kolonel, dan sekailigus dju ga minta dibebaskan dari djabatan WPBAP. (Sedjak pelantikan tahun 1946 pangkat saja dinaikkan men djadi djenderal major, tapi pada achir tahun itu saja menummkan pangkat sendiri kembali mendjadi kokmel, untuk memberi teltedan dalam usaha rasionalisasi jang pertama, sediaingkan kemudian pada bulan pebruari 1948, dengan Penetapan Presiden No. 9, diangkat kembali mendjadi djenderal major). Sebelum ada keputusan, saja terus siadja mengenaikan pangkat ko lonel. ... Dengan peristiwa-peristiwa jang terachir ini, maka dalam tangan Panglima Besar Angkatan Perang Mo bil sendiri kini tergenggam tugas untuk mengatur dan m elaksanakan reorganisasi-rekonstruksi, chususnja mengenai penundjukan pendjabat-pendjabat didalam Angkatan Darat. Tindakan-tindakan permulaan beliau jang pokok ialah menindjau kembali Instruksi Panglima Besar

tgl 25 Maret 1948 tentang pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi serta Penetapan Presiden No. 14. dengan pelaksanaan2 sbb.: 1). Pembentukan divisi-di visi baru dibatalkan. Divisi2 lama diteruskan dengan nama komando pertempuran, dibawah pimpinan panglima-panglima jang lama, ketjuaili divisi VII, dimana Kol. Bambang Supeno talk bersedia kembali lagi kesitu. 2). Djabatan WPBAP ditiad'akan, dan penulis diang kat mendjadi Kepala Staf Operatif MBAP, lazim disebut Kepala Staf Panglima Besar; diberi tugas menjusun dan mempersiapkan perintah operasi untuk menghadapi kemungkinan agressi kedute. 3). Perobahan3 lain, diantaranja : Kol. Susalit mendjadi Panglima Per tempuran dan mengoper kembali pimpinan Divisi III (lama), Kolonel Santoso mendjadi Kepala Staf Terri torial Djawa. Kol. Bambang Supeno tidak lagi men djadi Panglima Divisi, dsb. ' Sebagai kepala staf saja diperintahkan untuk menjusun Perintah Siasat No. 1 jang terkenal itu, de ngan menggunaikan komando-komando pertempuran dan stat-suil pertahanan jang baru, dan djuga oerdasarkan pengalaman-pengalaman jang saja peroleh selama djadi panglima di Djawa Barat. Panglima Besar sadar akan kesuiitan menjelenggarakan reorganisasi begitu sadja. Para panglima dan perwira masih perlu diinsjafkan betapa genungnja keadaan berhubung makin panasnja antjaman agressi musuh, dan bahwa soal ini harus didjadikaa prioritet pertam a diatas segala urusan lainnja, sehingga perlu segera disiapkan perintah operasi jang tepat, jang pada gilirannja memerlukan pula perobahan-perobahan pada organisasi. Adalah keistimewaan Panglima Besar kita untuk menjusun langkahlangkah tindakan sedemikian rupa, agar para bawahan lebih dulu disadarkan akan kegentingan suasana, sehingga segala fikiran harus diarahkan kembali ke pada soal-soal pertempuran, dan tindakan-tindakan lain dapat diperintahkan satu persatu berturut-turut kemudian.

Demikianlah saja mendapat pengalaman-pengalaman jang pahit, akan tetapi tak kurang berharga, selama 6 bulan berketjimpung dipusat perkembangan politik di Jogjakarta. Hanja dengan sekedar pengalaman sebagai seorang panglima termuda, dengan maksud menghadapi masalah persiapan pertahanan dengan lebih dekat berhubung dengan agresi Belan da j.a.d., djadinja malah saja kesasar masuk kedalam sarang pergulatan politik diibu-kota. Berkalikali saja berselisih paham dan berbeda sikap dengan PBAP. Berkali-kali saja bertindak seolah-olah seba gai kurir belaka antara Presiden, Wakil Presiden, PBAP dan KSAP, bahkan djuga dengan Seksi Per tahanan BP KNIP. Achirnja saja bisa menjesuaikan diri dengan Djenderal Sudirman dan bahkan kemudi an mendapat kepertjajaan penuh dari beliau untuk mengatur siasat buat menghadapi kemungkian agres si kedua. Pokok isi Perintah Siasat No. 1 itu adalah (berlaku daerah demi daerah): a. Tidak akan melakukan pertahanan jang Uniair; b. Tugas memperlambat kemadjuan serbuan musuh serta pengungsian total (semua pegawai, dsb.), serta bumi-hangus total; c. Tugas membentuik kantong2 ditiap onderdistrik militer jang mempunjai pemeritahan gerilja (disehut „wehrkreise”) jang totaliter dan mempunjai pusat dibeberapa kompleks pegrmungan; d. Tugas pasukan-pasukan jang berasal dari „daerah federal” untuk ber-„wingate” (menjusup kembali kedaerah asalnja) dan membentuk kan tong-kantong, sehingga seluruh pulau Djawa akan mendjadi satu medan perang gerilia jang besar. ■Didjelaskan dalam l-ampirannja, 'bahwa, berdasar kan pengalaman Divisi Siliwangi dengan clash pertama di Dj'awa B arat: 1. Penjerbuan Belanda tak mungkin ditahan, paling banjak hanja dapat diperlambat dengan gangguan serta bumi-hangus, untuk memperoleh wak-

tu dan ruang sebanjak mungkin buat pengungsian pasukan-pasukan, alat-alat, pegawai-pegawai dan rakjat umumnja kekantong-kantong pedalaman. 2. Pokok perlawanan ialah perang gerilja, jang disatu pihak bersifat agressif terhadap musun, dan dilain pihak bersifat konstruktif dapat menegakkan kekuasaan de fakto Republik, dalam arti mi liter maupun sipil, diselbanjak mungkin kantong. Sjarat2 nja: a. Pimpinan jang totaliter dial'am tangan lurah, kodim. (komando distrik militer, komandan daerah, gubernur militer dan panglima pulau (DPN aan DPD harus ditiadakan); b. politik non-koperasi dan non-kontak jang tegas; c. reorganisasi TNI untuk 3 matjam tugas: (1). bataljon mobil, lebih kurang 1 bataljon di tiap keresidenan, untuk tugas2 menjerang, bersendjata 1 : 1 ; (2) bataljon-bataljon territorial, lebih kurang 1. bataljon ditiap kabupaten untuk perla wanan statis bersendjata 1 : 3 a 5 ; (3) kader-kader territorial, mulai kader des?, kodm, kdm dan seterusnja. d. „me-wingate-kan” pasukan-pasukan kita kedaerah-daerah federal, baik di Djawa (chususnja), maupun di Seberang. Pasukan-pasukan asal Dja wa Barat, Besuki, Kalimantan, dsb. disusun untuk tugas-tugas itu. Dalam hal rentjana-rentjana operasi itu PBAP te lah menjerahkan segala sesuatunja dengan penuh2 kepada kebidjaksanaan saja. Dengan demikian rentjana saja untuk menjusun organisasi perlawanan territorial pada hakekatnja dapat dilaksanakan. Maka pertama-tama, soal tjara-tjara perang geril ja rakjat jang disesuaikan dengan keadaan kita dewasa itu, perlu difikirkan dan diselami dengan sungguh-sungguh. Untuk itu kita perlu merobah lebih du-

lu alam fikiran jang masih berlaku dikalangan pim pinan tentara kita umumnja. Didaerah-daerah jang tidak pernah mendapat serangan Belanda, masih terdapat tjara2 persiapan pertahanan seperti jang djuga dulu dilakukan oleh territorium kami di Djawa Ba rat pada sebelum agresi kesatu. Jaitu, masih ada nja rantjangan garis-garis pertahanan jang berlapislapis dari semua djurusan menudju kepusat Repi;blik; tjara-tjara jang masih memperhitungkan mempergunakan djalan-djalan raja kebelakang; hampir tiada pengertian tentang perkantongan-perkantongan. Dapat pula dipahami djika beberapa pihak berpendapat, bahwa djustru karena kuatnja pertahanan m erekalah maka Belanda tak sampai menerobos ke daerah-daerah mereka. Pikiran perlu disesuaikan dengan keadaan jang njata. Musuh akan segera menerobos meJialui dj&lan-djalan raja untuk menduduki semua kota-kota pemusatan jang penting. Dalam hal ini tak adalah kemampuan pada kita buat menahannja. Untuk pertahanan frontal, organisasi dan peralatan tentara kita tiada berarti apa-apa. Dalam se rangan demikian, pasukan-pasukan kita akan menghadapi kolonne-kolonne musuh jang bersifat geraktjepat, jang dibantu dan dilindungi oleh pesawat-pesaw at udara serta sendjata-sendjata bantuan jang modern, seperti pasukan berlapis badja dan artilleri. Geninja mampu memperbaiki segera djalan-djalan dan djembatan-djembatan jang kita rusaikkan don ki ta pasangi rintangan-rintangan. Jang kita perlukan hanjalah sekedar pengetahuan akan kpdatangan musuh pada waktunja. Untuk se kedar memperlambat kemadjuannja sepandjang dja lan dengan memasang rintangan-rintangan dan se kedar tembakan-tembakan gangguan disana-sini da ri samping, sementara kita memiliki s^kednr waktu untuk membumi-hangus kota-kota (supaja sukar da pat dipergunakan musuh untuk tudiuan-tudjuan po litik dan ekonominja, dan untuk didiami mereka se-

terusnja) untuk mengungsikan rakjfat umuunnja dan alat-alat sipil ke-onderdistrik-onderdistrik militer buat melaksanakan tugas seterusnja dengan setjara main „kutjing-kutjingan”, dan sebagai sekedar peluang waktu buat mcngundurkan kesatuan-kesatuan dan peralatan-peralatan kita dengan selamat ke-daerah-daerah pangkalan gerilja di-distrik-distrik pedalaman, dsb. Sesudah Belanda menduduki kota-kota, mereka akan mulai melakukan operasi2 pembersihan dan patroli-paitnoJi jang intensif disekitarnja, dan kemu dian mentjoba puia melakukannja discrik demi distrik dan sektor demi sektor. Untuk ini mereka memerlukan banjak detasemen pendjagaan dengan berantingkan pos-pos pendjagaan, sebagai djaringan labah-labah untuk merungkupi seluruh wilajah. Dari pangkalan-pangkalan tersebut keluarlah patroh2 anti-gerilja dan aksi2 pembersihan besar-besaran. Tudjuannja adalah mentjari pasukan-pasukan kita un tuk dibinasakan, mentjari pendjabat-pendjabat p?~ merintahan untuk ditawan dan dibudjuk supaja suka bekerdja pada mereka, menghalau rakjat kembali kepinggir djalan dan kekota-kota guna langkah2 pasifikasi dan rehabilitasi. Djika usaha-usaha mereka dilapangan politik, militer, ekonomi dan sosial ini berhasil, maka rentjana penjerbuan mereka itu boleh dikatakan mentjapai tudjuannja. Segera didirikannja sebuah negara bagian federal, dan perkebunan-perkebunan serta perusahaan-perusahaan kapitalis besar lainnja mulai bekerdja kembali sebagai dasar ekonomi kolonial. TNI dan polisi Repuiblik akan dipaksa terdesak kekedudukan sebagai pengatjaupengatjau jang mengganggu keamanan dan kesedjahteraan tjiptaan Belanda. Pemimpin-pemimpin po litik akan mereka pantjing untuk pada gilirannja di djadikan umpan pantjingan sebagai perantara buat menguasai rakjat. Dalam hubungan dengan analisa tsb diatas maka kita menghadapi dua tugas jang kita sebut pada wak-

tu itu sebagai tugas ..mobil” dan tugas ..territorial1' Jang pertam a adalah untuk melaksanakan penghambatan-pengha)rJbatan terhadap musuh jang madju sepandjang djalan raja, kemudian mendjadi tenaga penggempur sebagai bataljon, kompi atau peleton ter hadap sasaran- musuh jang lemah seperti konvooi, pos-pos jang terpentjil, patroli2 djarak djauh, atau untuk m engatjaukan kota pendudukan, membumihangus pabrik2 musuh, dsb. Sedangkan jang kedua ialah mengadakan pendjagaan kabupaten demi kabu paten dan kemudian bersebar djadi inti2 gerakan gcrilja rakjat di-bagian2 daerah jang lebih ketjil, se perti distrik dan onderan (ketjam atan). Dari sinilah timbulnja usul untuk mereorganisir bataljon-bataljon infanteri mendjadi beberapa ragam jaitu bataljon mo bil dan bataljon territorial. Untuk bataljon mobil diambil tenaga-tenaga jang terpilih kccangkasannja dan dipersendjatai dengan perbandingan 1 :1, artinjn satu putjuk sendjata untuk setiap orang. Sclebihnja disusun kedalam bataljon-bataljon territorial dengan persendjataan antara 1:3 dan 1:5, jang didislokir dikabupaten-kabupaten. . Ketjuali itu direntjanakan pula tugas ketiga jang meminta organisasi tersendiri, jakni tugas „perlawanan rak jat” jang regional. Tugas ketiga uu bersiiat pendjagaan keamanan desa, umpamanja mengerahkan kebutuhan-kebutuhan perang seperti tenaga bantuan. pemondokan, makanan, angkutan dsb. untuk pasukanpasukan, mendiampingi pamongpradja dalam melak sanakan pemerintahan gerilja dalam kantong-kan^ tong, mengawasi dan mengkoordinir lurah-lurah, men djadi penghubung antara tentara dan alat-alat sipil serta rakjat umumnja, pendeknja apa jang disebut sehagai „mengatur pemerintahan gerilja”. Untuk hal rni.diperlukan perwira2 territorial jang akan bertugas sebagai komandan2 distrik militer, onderdistrik militer, dsb. dan djuga kader-kader territorial desa. Tugas ini akan membuat tiap pelosok tanah air mendjadi tem pat jang tak aman bagi tentara dan pe-

meritah pendudukan, dimana rakjat akan selalu se tjara de fakto mendukung kewibawaan pemerintah Republik. Oleh karena itu maka pemerintah sipil perlu menge nai tugasnja dengan baik, supaja pada saat meninggalkan kota, pemerintah gerilja dalam kantong-kautong dapat terus bekerdja dengan lantjar sedemikian sehingga kekuasan de fakto Republik benar-benar terwudjud dengan njata. Demikian pula perlu ditjegah agar supaja rakjat tidak akan mengadakan hubungan dengan musuh. Mereka harus disadarkan se hingga enggan tinggal didaerah pendudukan dan menolak bekerdja pada atau diperintah oleh organisasi musuh. Untuk kesempurnaan politik non-konerasi jang tegas ini, maka tentulah kita lebih dulu perlu menjediakan perundang-undangan, peraturan2 serta instruksi-instruksi jang tjotjok iang bisa mendiamin kelantjarkan kerdja dan terpelihanja tata-tertib. Pasuikan-pasukan hidjrah harus tetap berada dalam kesatuannja untuk benmara kembali kedlaerah asalnja. Lasjkar-lasjkar Seberang harus bersiap-sedia untuk kelnk diinfiltrasikan kedaerah-daerah asalnja di Kalimantan, Sulawesi dan Sunda Ketjil (Nusa-Tenggara). Pikiran-pikiran seperti itu telah pem ah diadjukan kepada Menteri. Panglima Besar dan para pemimpin lainnja. Tapi usaha-us£'ha untuk merealisirnja bertumbuh dengan pelbagai kesulitan dan ternjata mengorbankan waktu jang banjak pula. Achirnja rentjana ..Rasionalisasi dan Rekonstruksi” jang terkenal itu toch diiaksanakan djuga oleh pemerintah. Wiliajah jang mendjadi ketjil, peaidapatan dan produksi jang makin merosot, biaja-biaja jang membubung, apparat-apparat perdjoangan jang makin gembung dan kekurangan bahan makanan serta barang import jang makin gawat, telah mendorong pemerin tah unt.nk merasionalisir segala organisasi negara su paja ditjapai effisiensi jang setinggi-tingginja. Kita perlu membangun kemlbali tenaga pertahanan dan

tenaga prodirksi dengan berangsur-angsur. Hal ini susah untuik dibantah oleih siapapun jang suika berfikir setjara djudjur. Akan tetapi dalam pelaksanaannja, seperti jang te lah berulang-ulang kami katakan, kita segera terlibat kedalam pertentangan - pertentangan kepentingaii partai, golongan dan perseorangan. Barangkali inilah suatu hal jang lumrah dalam tiap masa gelora rcvolusi, jang biasanja hanja dapat diatasi oleh suatu pimpinan jang kuat dan berwibawa. Kalau tidiak, maka revolusi itu sendiri akan meluntjur kedjurang anarchi jang penuh dengan chaos, dan jang pada aehirnj? akan sampai ketaraf penutup berupa kegagalan total! Demikianlah, disamping kesulitan-kesulitan sehan • hari iang terdapat diantara kita sendiri, bergahung pula kesulitan-kesulitan jang datang dari luar. Poli tis, Belanda makin offensif, dengan didirikannja negara-negara bam seperti Sumatera Timur, SumaterSelatan, Kalimantan Barat, Pasundan, Djawa Timur, dan Madura. Belanda ingin supaja kedaulatannja jang baru ditjapainja itu diakui oleh Republik, bahkan achim ia menuntut pembubaran Republik. Sementa ra itu blokade ekonominja semakm rapat. Masih sulit pula mempersatukan pelbagai markas besiair jang ada sebagaimana dikehendialci oloh Undangundang baharudin. Menurut undang-undang tsb. Mar kas Besar Angkatan Perang jang lama mendjadi M.B.A.P. — Mobil, atau sebagai pusat komando pasu kan dilapangjan. Pembagian kekuasaan seperti jang diafcur oleh umdang-undang itu ternjajta sujcar untuk diperaktekkan, oleh karena, dapat dimaklumi, sedjarah Derdioangan kita telah membina suatu posisi jang k u at dan berdiri sendiri bagi Markas Besar serta Panglim a Besarnja, c. q. Pak Dirman. Sampai saat itu setjara de fakto masih berdiri markas-m arkas besar gaja lama. Pada pokoknja tentara d a rat kita terdiri atas TNI (ex — TRI), brigade-brigade kelasjkaran, Angkiatan Laut R.I., (!) Tentara La u t K.I., Polisi Tentara, Pohsi Tentara Laut dan PoliTNI II 13

193

si Lasjkar. Masing-masing dengan markas besarnja sendiri, masing-masing praktis beroperasi sebagai ' angkatan darat jang sama-sama bertempur didarat, masing-masing berdiri langsung'dibawah Panglima Besar, seolah-olah sebagai „setjara pribadi”, tanpa m enjangkut-paut m arkas besarnja. ■ Tak dapat disangkal, M arkas Besar A.P. seharusnja merupakan hanja satu-satunja pimpinan operasionil, dengan hanja sebuah organisasi tentara pula. Akan hal ini prinsipil semua pihak setudju. Tapi pa da kenjataannja semua pihak berusaha hendak te tap mempertahankan kepribadiannj a sen'diri- sebanjak mungkin, dan tetap memperdjoangkan kepemimpinannja sendiri atas sebanjak mungkin pasukan2nja sendiri pula sebanjaik jang dapat dipertahankannja. Dalam keadaan demikian dari' segala pihak diperlukan pengorbanan perasaan dan kepentingan diri jang sempit. Akan tetapi, dengan tidak hendak memukul-i atakan semuanja, keichlasan demikian susah untuk diharapkan terlalu optimistis. Bahkan d jikapun sudah ada satu keputusan jang diambil ber dasarkan persetudjuan semua pihak, pada kemudi an harinja toch dapat timbul tafsiran-tafsiran jang beriiada hendak mempertahankan kedudukan semula. Sudah tentu soal-soal politik tersangkut didalamnja. Sebab, siapa dapat menjangkal, disamping kenjataan bahwa nnsukan-pasukan bersendipta itu terlachir dari kan(dungan partai-partai politik, bahwa soal perdjoangan bersendjata kita itu tidfak bersifat politis. Achirnja tertjiptalah, meskipun baru pada bentuknja dan belum sampai pada isinja, satu markas besar. Atas usul penulis, Djawa dibagi dalam tiga da erah pertahanan atau territorium, jaitu territoriumterritorium Barat, Tengah dan Timur, sebagai pangkalan untuk mempersiapkan pimpinan perang gerilja. Mulailah tertjipta dua saluran organisasi, jaitu apa jang diisebut sebagai bagian „pertempuran” dan ba-

gian ..territorial”. Maka disinilah pula mulai terasa bahwa pesiapan-persiapan perang gerilja jang sebenarnja dapat dimulai dengan kesungguhan. Kedalam markas besar baru itu harus kita tarik tenaga-tenaga terkemuka dari Biro Perdjuangan, RI, dsb. hingga tertjapai satu persatuan. Pada tase pertama ini staf jang saja pimpin baru sematamata merupakan suaitu ..dewan perwakilan”. Dalam pembentukan markas besar tersebut terasa sekali tentangan-tentangan. Tentangan2 ini tidaM'aih berdiri senairi, melainkan berhubungan dengan partai-parpolitik jang berdiri diudjung kendali, sebagaimana kemudian dapat dibuktikan dari surat-surat jang k*jîketemukan pada penggerebegan2 dimasa peristiwa Anggauta-anggauta markas besar ini hanja bebe rapa kali sadja pernah berkumpul, jaitu untuk memenuhi panggilan kami. Pada prakteknja jang tetap duduk dengan sepenuh fungsinja hanjalah Panglima Besar, penulis sendiri sebagai kepala staf dan sebuah sekretariat dibawah pimpinan Kapten (sekarang Major Djenderal) Suprapto. Akan tetapi sementa ra itu, dalam batas-batas kemungkinan, kami usahakan djuga untuk meluaskan pengertian tentang tugas-tugas perang gerilja jang akan datang. Pedoman-pedoman gerilja disusun dengan berangsurangsur dan kursus-kursus diadakan. ..Perintaih Siasat No. 1” d'ari Panglima Besar berisi aturan-aturan pembagian tugas dan tanggungdjawab bagi panglima-panglima territorium, brigade-brigade dan sub-territorium, jaitu misalnja urut an langkah-langkah dalam menghadapi serangan (memperlambat madjunja musuh, membentuk wehrkreise, melaksanakan apa jang disebut berwingate *, *)

W ingate: gerakan2 ke-daerah2 pendudukan jang dilakukan oleh pasukan2 jang pada waktu persetudjuan Renville dihidjrahkan dari daerah tersebut; berasal dari nama seorang djen deral Inggeris, Wingate, jang dalam perang dunia II memimpin gerakan2 militer seperti demikian sampai djauh dibelakang garis pertahanan musuhnja di Burma.

dan sebagainja). beoaganuana terdjadi umumnja dalam tiap ten tara revolusi, hal sematjam demikian itu senantiasa harus melalui perbintjangan jang sengit dalam rapat2 jojjg oesar, Denman keauaan seperti itu, kerahabiaan sangat suiit mendjaganja, sehingga dalam surat-menjuracpun segala sesuatunja harus dibatasi benar. Tjara kerdja tentara revolusi ini sudah tentu tak da pat dipahami oleh seorang outsider, atau seorang militer professional jang menindjaunja semata-mata dari sudut militer teknis. Banjak rentjana-rentjana operasi dan organisasi jang dimusjawarahkan lebih dulu, bukan sadja karena hendak mengumpulkan bahan-bahan dan buah fikiran, melainkan bahkan terutama untuk mentjapai kata sepakat. Kadang-kadang pertimbangan subjektif mengatasi pertimbangan objektif. Masalah-masalah teknis militer tidak selamanja diselesaikan setjara militer pu la, melainkan tak djarang semata-mata dinilai dari sudut politik atau psydhologi. Dengan alasan-alasan jang chusus mengingat keadaan istimewa, hal-hal jang seperti itu kadang-kadang memang perlu ditempul-, Demi mendjaga persatuan dan guna mentjegah supaja tentara kita tidak tergelintjir kearah geriljaisme jang berbahaja misalnja, segi-segi militer teknis sewaktu-waktu memang perlu dikorbankan. Akan tetapi dengan alasan itu tidak berarti bahwa kita samasekali harus meninggalkan pertimbanganpertimbangan objektif. Tiap kegagalan dari masamasa jang sudah lewat, harus senantiasa didjadikan bahan peladjaran supaja pada kemudian harinja kita tidak mengulangi kesalahan jang sama untuk kesekian kalinja. Umum diketahui bahwa banjak diantara pimpin an tentara kita jang belum pernah mendapat pendidikan militer jang lajak, sehingga belum biasa berfikir menurut logika militer jang lazim. Hal ini da pat dimaklumi mengingat keadaan jang luar biasa tadi, dsb., akan tetapi dengan itupun tidak'berarti

\

bahwa kita samasekali harus mengabaikan pendi dikan kexniliteran. Sebagai langkah pertaima, diibawah pimpinan Panglima Besar sendiri, mulailah diadakan latihan bersama di Magelang, jang kita naanakan „reuni”. Komandan-komanaan brigade, sub-territorium dan lain-lainnja berkumpul untiik bersama-sama mendengancau pandangan-pandangan dan membahas persoalan-persoalan, serta untuk saling mengenal pula antara rekan jang satu dengan jang lainnja. Sajang sekali langkah jang baik ini tak dapat diteruskan, oleh karena terganggu oleh timbulnja peristiwa baru jang mengantjam kemerdekaan dan dalam, jaitu pemberontakan PKI-Muso. Sebagian tentara de ngan kaum politisi jang tergabung kedalam FDR (Front Demokrasi Rakjat — PKI) mengadakan perebutan kekuasaan. Banjak pendjabat-pendjabat res mi Republik jang ditawan, disingkirkan atau dibunuh, ketjuali jang mau menerima susunan baru jang dipaksakan oleh pihak pemberontak. Dengan berangsur-angsur achiniija tertjapailah hasil-hasil reorganisasi dikalangan pimpinan militer dipusat. Reorganisasi Kementerian dilaksanakan di bawah pimpinan KSAP Komodor Suriadarma, dibantu oleh wakil-wakilnja Kolonel Hidajat dan Kolonel T.B. Simatupang. Reorganisasi pasukan-pasukan dan m arkas besar diatur oleh Djenderal Sudirman, dalam m ana saja sebagai wakilnja dengan sendirinja turut mengambil bagian jang penting. Setelah melalui banjak pertengkaran jansr sengil, m aka ditdtapkan bahwa tugas djabatan KSAP se m entara dipegang oleh Wakil I, jaitu Kolonel Hidajat, jang kemudian pada achirnja dirangkap oleh Pang lima Besar sendiri. Dan saja bertindak sebagai Ke pala Staf Operatif pada MBAP. Untuk menghimpun semua tenaga pimpinan dan untuk menentukan garis-garis kebidjaksanaan per tahanan dan angkatan perang, atas usul Komodor Suriadarma, dibentuklah Dewan Siasat Militer R. I.,

jang diketuai oleh Presiden/Panglima Tertinggi, de ngan anggota-anggotanja Wakil Presiden/Perdana Menteri/Menteri Pertahanan, Panglima Besar, Wakil KSAP, KSU (Kep. Staf Uimum), MBAP, KSAD, KSAU dan KSAL. Buat seterusnja badan ini pada achirnja djuga mendjadi tempat penjelesaian pelbagai persoalan jang kita hadapi dalam arti jang lebih luas. Sedjak saat itu, persoalan-persoaian jang genting mengenai reorganisasi Kementerian Pertahanan, boleh dikatakan mulai reda. Bolehlah saja akui bahwa persoalan mengenai Un dang-undang No. 3 dan semua persoalan tentang re organisasi pada putjuk pimpinan militer, bagi saja tidaklah merupakan intinja masaalah. Dan achirnja dapat saja pahami pula, bahwa semua soal jang kita sibukkan itu ternjata lebih banjak menjeret pertimbangan-pertimbangan politis dan ketata-negaraan, daripada langsung menjinggung pokok persoalannja, jakni soal bagaimana rentjana perdjoangan kita se terusnja, jang mana sebenarnja harus mendjadi ke pentingan pokok. Pemerintah telah mengumumkan maksudnja untuk mengailakan rasionalisasi dan rekonstrusi guna membuat tenaga perdjoangan kita mendjadi lebih effisien. Kemudian saja membawa konsep-konsep untuk meng hadapi agressi Belanda jang kedua, berdasarkan pengalaman-pengalaman saja sebagai panghma divisi di Djawa Barat. Kedua maksud ini, jang tak dapat dipisah-pisahkan, sebenarnja tidak tersinggung oleh undang-undang reorganisasi jang sering kita sebutsebutkan itu. Dengan reorganisasi kementerian tja ra lainpun, maksud-maksud tadi tetap bisa diselesaikan, ikarena hal-ihal ini pada pokoknja dengan sendirinjai meliputi pula persoalan rasionalisasi dan reorgani sasi pasukan-pasukan dan daerah-daerah. Untuk memperdalam pengertian-pengertian ten tang tjara perlawanan rakjat jang akan kita laksanakan dikemudian hari. saja tulis sebuah brosur jang disebarkan kep'elosok-pelosok, jang kemudian men-

P e la k s a n a a n D o k tr in P e ra n g R a k ja t S e m e s ta p a d a P eran g K e m e r d e k a a n ke seb ag ai p e lo p o r p e la tih .

II T.N.I.

djadi pegangan para pemimpin gerilja militer dan sipil di Djawa. Brosur itu, jang saja beri djudul Pcrtahanan Desa, berisi petundjuk-petundjuk sbb. Menjelengarakan Pertahanan R akjat Total. Bagi kita kaum perdjoangan seharusnjalah menjiapkan diri untuk menghadapi agressi Belanda jang ke-2. Betul persetudjuan Renville telah ada dengan gentjatan sendjatanja. Betul sedang ditjari pertjelesaaan politik. Betul amanat Presiden : „From the bul let to the ballot”. Akan tetapi bagi kita djelas dengan niata posisi Republik strateeis telah tprkenmifr bp. laka, tinggal 1/ 3 dari bermula, jang dilingkari oleh daerah-daerah federal. Djantung Republik tidak djauh lagi dari kedudukan-kedudukan Belanda. Sem entara kita menghadapi kemungkinan serangan jang kedua ini, kita diserang oleh perang fikiran jang hendak merobohkan kita dari dal aim. Sulit untuk raenundjuk siapa-siapa jang menggerakkan perang fikiran itu. Akan tetapi jang njaba ialah, bahwa jang menggerakkan itu tentulah musuh Republik, dan bahwa kita sesungguhnja sangat gampang dihinggapi oleh perang fikiran. Perpetjaihan-perpetjahan semangkin hebat, antara sajap kin dan sajiap kanan, pemimpin-pemimpin. tuduh-menuduh didepan umum. Pengaruhnja mendalam sampai kepada Angkatan Perang kita. Walau bagaimanapun kita harus menjiapkan diri untuk kemungkinan serangan Belanda jang kedua, jang pasti akan ia laksanakan, djikalau ia tak dapat mentjapai tudjuanrtja dengan djalan perundingan. Keduduikan militernja sudah kuat sokaili terhadap kita. Serangannja jang pertam a telah memberikan ba njak pengalaman bagi kita, terutam a didaerah-daerah dim ana kita harus berkantong-kantong. Kekuatan m usuh jang serba lengkap dan modern, tiadalah bisa k ita hadapi setjara perang biasa, setjara liniair seper ti jang biasa dipeladjari oleh pasukan-pasukan kita.

Kita tidak mempunjai peralatai; untuk menandingi musuh dalam pertempuran-pertempru'an jang terbuika. Musuh akan dapat menerobos kemana-mana, menduduki semua kota-kota dan menguasai djalan-djalan perhubungan. Akan tetapi kita telah mendapat peladiaran Musuh paling seditotnja tidak dapat menghantjurkan kita. Lihatlah 35.000 tentara kita keluar dari kantong2 didaerah-daerah pendudiukan Belanda. Mu suh claptait kita kepung dan kita ganggu. Ke
angan. Mereka ini akan mendjadi ra k ja t djadjahan Belanda. Dikalangan pemimpin-pemiraptnj dan kaum terpeJiadjar, jang tidak bisa menderita, aikan banjak jang segera masuk kedaerah-daerah pendudukan hJelanda, karena disana lebih aman, karena disana tju kup keperluian hidup. Mereka mulai kembali kekotakota pendudukan, dan berangsur-angsur m ereka akan berkollaborasi dengan musuh. Lam bat laun mereka bersedia mendjadi pegawai Nica, m enjusun dewandewan perwakilan rakjat dan achirnja membentuk negara-negara boneka. Merekalah penghianai>penghianat perdjoangan kemerdekaan kita, penghianatpenghianat jang terbesar dan paling berbahiaja. K arena itu perlulah dari berm ula diatur susunan territorial kita, jang berupakan komando-komardo distrik militer, komando-komando onderdisLi'ik mi liter dan kader-kader territorial desa. Mereka ini d1'tugaskan mempersiapkan tindakan-tindakan di)apangan sipil. Djika musuh menjerbu, m aka perlulah ra k ja t diungsikan dengan teratu r ketempat-tem pat j'ang tersebar dan tersedia, supaja djangan sampai dipergunakan oleh musuh, jang haus sekali kepada ra k ja t untuk diperintah. Penting sekali untuk mengungsikan pendjabat-pendjabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin, karena mereka ini sangat dibutu hkan oleh musuh untuk didjadikan perantara buat m enguasai rakjat. Pula mengungsikan semua peralatan jang penting untuk memimdukkan perdjoang an. Tiada boleh barang-barang ditinggalkan sedemikian, sehingga dapat dimanfaatkan oleh musuh. Setelaih musuh menduduki suatu tempat, maka me reka akan berangsur-angsur mempatroli kesekiâmia. Mula-mula untuk membersihkan pasukan-pasukan kita. T etapi achirnja untuk mengembalikan suasana dam ai jang biasa. Diusahakanlah menunidjuk pamongpradja dan pamong-desa jang baru, haJau jang kuma tidak bersedia. Diusahakan pula membulka kantor-kan tor. membuka pasar-pasar, sekolah-sekolah, warung w arung, dan sebagainja. Kehausan rak jat kepada ba-

rang-barang import, sebagai akibat blokkade selama ini, akan dipergunakan buat menarik rakjat kemba li kekota-kota. Pensiunan, jang sedjak zaman Djepang tiada dapat bajaran lagi, akan didjamin kemba li hak-haknja. Dengan melalui orang-orang tua jang terdjebak masuk kota, diusakanlah menarik kembali anakânaknja jang masih berdjoang 'di-gunung2. Banjak tipu-muslihiat jangi dapat dipergunakan oleh musuh. Karena itu perlulah suatu pemerintalh militer jang tetap dirasakan oleh raikjat. Pemerintah militer ini dipegang oleh pendjabat-pendjabat territorial dari tentara. Pemerintah sipil dimasukkan kedalamnja. Dapatlah dengan demikian diatur supaja kekuasaan de fakto RI terhadap rakjat tetap tegak. Alat-alal negara tetaplah utuh, karena diungsi-ungsikan, kalau datang patroli musuh. Mereka selalu main ku* tjing-kutjingan dengan patroli musuh. Mereka haruslah tetap mobil dalam daerahnja, supaja di-manadapat didjumpai oleh penduduk. Mereka tetap dapat memimpin rakjatnja dan tetap dapat menghukura mereka jang mengchianati perdjoangan negara. Me reka terus mengadakan penerangan, mengurus pembajaran padjak, dan sebagainja. Pekerdjaan-pekerdjaan pemerintahan, seperti pengadjaran, kesehatan, sosial, dan sebagainja, diusahakan berdjalan setjara darurat. Perdagangan diusahakan terus melalui pasar-pasar jang berpindah-pindah. Uang 0,RI harus tetap satu-satunja jang berlaku. Uang Belanda haruslah dibasmi. Dengan bantuan kader-kader terri torial dapatlah dilaksanakan pemerintahan gerilja dalam kantong-kantong. setjara kutiing-kutiingan. Tudiuan jang pokok ialah supaja tidak mungkin te gak pemerintahan Nica, supaja rak jat hanja menge nai pemerintahan RI sadja. Ini berarti rak jat tak mau lagi didjadjah. Dalam pelaksanaan pemerintahan negara sedemikian, maka kesatuan daerah jang kompak dan dapat langsung dipimpin ialah desa. Karena itu pemimpin

desa, jaitu lurah-lurah, adalah sendi pemeliharaan pemerintahan RI. Lurah-lurah ini adalah masih satu-satunja pemimpin ditengah-tengah rakjat, jang tetap ditaati oleh rakjat. Dan memang lurah inilah pilihan rak jat sendiri, jang ia kenal dari dekat, jang mengenai seluk-beluk persoalan desa. Lurah-lurah ini haruslah diperlindungi dan dihormati. Anggotaanggota jang diperbantukan dalam desa, seperti kader-kader territorial, haruslah sepenuhnja berada dibawah kekuasaan pak lurah. Lurah harus memegang sendiri kekuasaan pemerintahan militer. Diatas lurah maka tjamatlah satu-sabunja tingkatan jang bisa tetap setjara utuh menguasai daerannja. Onderdistrik harus dipelihara sebagai bagian pe m erintahan jang utuh. Untuk itu perlu KODM se bagai pemegang pemerintahan militer. Tingkatan' diatasnja tiada mungkin lagi melakukan pemerintah an sepenuh-penuhnja, sehingga hanja mendjadi peran tara, pengawas dan perantjang. KODM dengau tjam at harus memimpin dan mengfknordinir pekt-tdjaan-pekerdjaan lurah, karena onderdistrik2 adalah kantong-kantong pemerintahan kita. KODM. tjamat, lurah-lurah dan pamong-pamong serta kader-kader desa harus dapat berkutjing-kutjingan terhadap mu suh, kalau musuh datang berpatroli. Kalau musuh pergi, m aka pemerintahan didjalankan terus. U ntuk dapat menghidupkan kantong-kantonsr de fakto, m aka siasat tentara haruslah diatur sedemikian, supaja terdjamin pelaksanaan pemerintahan. T entara berpangkalan pada kantong-kantong. Ten ta ra harus menjebar keseluruh pulau dari Banten sam pai ke Besuki. Dalam tiap-tiap onderan harus di bentuk kantong RI dengan alat-alat kekuasaan RI. Kalau perlu diangkat pendjabat-pendjabat baru untuk melenerkapkannia. Karena tentara seolah-olah ..berw ingate” ke Barat, ke U tara dan ke Timur, maka tersusunlah pertahanan gerilja jang tersebar setjara nierata diseluruh pulaiu. Tentara perlu dibagi mend jadi dua imatjam sesuai dengan tugasnja, jakni jang bertu-

gas territorial dan j)ang bertugas mdbil. Jang territorial diusahaikan 1 komipi sampai 1 bataljon per KDM (kabupaten). Tugasnja adalah melindungi kantong- RI itu setjara gerilja, baik terlhadap serangan dari dalam, maupun dari luar. Kesatuan2 ini mendjamin adanja perlawanan jang permanen ditiap pelosok bersamasama dengan rakjat. Kesatuan-kesatuan ini haruslah mengenal betul daerah dan rakjatnja. Kita sedang menjusun bataljon-bataljon territorial ini di bawah komando komandan-komandan sub-territorium. Dimaksud kelak supaja bataljon-bataljon ter ritorial ini mendjadi pusat latihan bagi pemuda-pemuda didalam tiap kabupaten, untuk dilatih dalam tugas-tugas pendjagaan dan tugas-tugas gerilja ditiap-tiap onderan dan kelurahan. Dengan demikian dapatlah terlaksana kesatuan-kesatuan tentara rak jat untuk perlawanan rakjat total. Bataljon-bataljon territorial ini tiada perlu mempunjai persendjataan jang lengkap. Sampai kini tjukup diambil pegangan bahwa persendjataannja kira-kira 1 : 3, sesuai de ngan peraturan jang berlaku untuk kelasjkaran2 dulu. Banjak jang keliru menerima adanja bataljon2 ter ritorial ini. Dikiranja sebagai pembentukan tentara kedua, atau sebagai penampungan bagi orang-orang jang telah dirasionalisasi, atau sebagai pemetjah-belahan TNI kita. Memang diaipat sadja terdjaidi demikian, j?atu djika tiada pengertian tentang perlunja tugas territorM ; Kalau tiada pengertian akan banjaknja kesulitan-kesulitan nanti dalam pelaksanaannja. Dizaman pendudukan Djepangpun telah ada dua matjam tugas. Tugas territorial setjara daerah demi daerah diserahkannja kepada daidan'- Peta. Tugas mobil menggempur diserahkannja kepada Rikugun sendiri. Dengan demikian terdiaminlah, bahwa Rikugun tidak ter-pentjar2 terpetjah-belah, sehingga mendjadi tenaga-tenaga jang tjukup kompak dan bersifat geraktjepat buat menggempur musuh dimana sadja diperlukan. Kementerian Pertahanan telah menentukan ada204

nja bataljon-bataljon mobil disamping bataljon2 ter ritorial. Bataljon-bataljon ini diperlukan bersendjata 1 :1. Tugasnja bukanlah territorial, melainkan mobil, jakni untuik dapat raenjerang kedudukan3, "kesaituan2 jang terpentju dan periiubungan-pernubungan dari musuh. Tugasnja adalah offensif, menjerang. Jang territorial bertugas defensif, mempertahankan. Tidak perlu' sebenarnja disusun banjak-banjak kesatuan ini. Djika ada satu bataljon jang mobil dalam tiap sub-territorium sudahlah lumajan. Sambil kesatuan-? territorial dan barisan-barisan perlawanan rakjat mengikat dan mengganggu musuh onderdistrik deini onderdistrik, sehingga kekuatan musuh terpaku dimana-mana, terpentjar-pentjar sebagai bewakingsdetachementen, sebagai detasemen-detasemen keptBfiian dan sebagai patroli-patroli ketjil, maka kesa tuan-kesatuan mobil akan memperoleh kesempatau buat menggempur dan menghantjurkan detasemen2 musuh jang terpentjil, patroli-patrolinja jang ketjil, dan perhubungan-perhubungannja. Dengan kesatuan kesatuan ini dapatlah kita „ber-wingate” mengadakan raids terhadap daerah-daerah jang sudah dipasifisir oleh musuh. Dibelakansmja meniusullah kaderkader territorial dan kemudian disusunlah pamong pradia dan pamong desa Republik kembali. sehinsrsa daerah2 federal ber-angsur2 dapat dixebut kembali, dan kekuasaan federal didesak semangkin djauh kembali kek^tn-kota besar. Maka setiap kelurahan, setiap onderan, pend^kn ja setiap pelosok dari seantero pulau, mendjadi sa tu medan perang gerilja jang tak kundjung padam, jan g mengganggu dan mengikat kekuatan-kekuatan m usuh sebanjak beribu-ribu detasemen, jang melelahkan dan menghabiskan tenaga dan nafas musuh terus-menerus, sambil bataljon-bataljon mobil kita berangsur-angsur memperkuat diri dan menghantam musuh jang semangkin kehabisan nafas, sambil alat2 sipil dan territorial kita menstabilisir kantong-kan tong dan menghantam musuh, politis, sosial, ekono-

mis dan psychologis. Achimja musuh hanja menda pat dua djalan, jakni mengirim pasukan-pasukan terus-menerus untuk mempertahankan diri, dan untuk ini djelas tiada tjukup tenaga orang dan tenaga uangnja, atau meninggalkan sebagian dari daerah-daerah jang telah didudukinja. Dapajtlah ia tinggalkan bebe rapa daenaih atau ia pusatkan tenaga-nja di-kota2 sadja. Tapi dengan demikian berartilah ia mundur dalam siasatnja, walaupun dalam taktiknja ia tempo-temp© masih menjerang, berhubung peralatannja lebih sempuma dan serba tjukup. Dengan demikian ini berar ti, bahwa ia tiadalaih dapat lagi madju setjara militer. Tinggal baginja mentjoba dengan djalan politik dan ekonomi. Karena itulah teramat penting susurtan-susunan territorial dan susunan-susunan sipil dalam kantongkantong, jang tiada memberi tem pat dan waktu kepa da siasat-siasat politik dan ekonomi musuh. Rakjat harus mengungsi dari pusat-pusat pendudukan mu suh, rakjat harus berkutjing-kutjingan dalam kantong-kantong kelurahan dan onderan. Tiap usaha konomi musuh harus digagalkan, pasar-pasarnja ha rus dibasmi, uangnja harus diharamkan, pusat-pusa-t perekonomiannja harus diganggu terus, lalu-lintasnj.i harus diganggu sampai putus. Pegawai-pegawai dan pemuka-pemuka rakjat jang berpengaruh harus didjaga djangan sampai tinggal dikota-kota, atau pulang kekota-kota, karena dengan demikian mereka akan ditawan atau dipergunakan untuk mengchianati siasat perdjoangan rakjat total. Karena itu kaderkader territorial harus mendjaga dan merawati me reka, supaja djangan sampai menjeberang kepada musuh. Satu kali perang kemerdekaan setjara pertahanac rakjat total mulai, maka tidaklah mungkin ada komprominja, seperti telah diamanatkan oleh Panglima Tertinggi kita. Karena itulah perlu diinsjafi betul-betul oleh ko206

mandanjkomandan ktilta, bahwa pekerdjaan2 territori al bukanlah bersifat nomor dua dan kurang pentingnja. Malah dalam aksi kesatu telah tjukup kita alami, bahwa tugas territorial mendjadi tugas pokok, se dangkan tugas kesatuan-kesatuan penggempur hanjalah sebagai alat perkakas daripada tugas-tugas territorial, serta jang mendjadi pelopor dan pelindungnja, supaja bisalah kader-kader territorial bekerdja dengan selamat. Sampai sekarang ini masih terlalu banjak kekeliruan antara jang disebut terrial dan mobil. Untuk keselamatan perdjoangan kita jang akan dating, 'haruslalh soal ini dapat diselesaikan. Suatu sektor perang jang teram at penting ialah perang psychologis, perang fikiran dan perang uraf,sjaraf. Um umnja kita sangat gampang m cndbdi s?.saran 'dari padanja. Kita terlalu gampang kena provokasi, terlalu gampang kehru pengertian, dan sebagainja. K ita terlalu banjak petjah-belah dau kena de sas-desus. Dalam hal ini musuh ternjata lebih rapi organisasi dan siasatnja. Dengan perang fikiran itu dapatlah diadu-dombakannja pemimpin ini denga-i pemimpin itu, divisi ini dengan divisi itu, tentara de ngan lasjkar, partai dengan partai, golongan dengan golongan, sehingga negara dan tentara ambruk dari dalam, atau paling sedikitnja terus petjah-belah dan bertjakar-tjakaran, sehingga gampanglah musuh mengalahkan kita. Suatu djalan untuk mengatasi ini ialah, supaja'djangan terlalu tjepat pertjaja kepada apa sadja, supaja dari atasan via organisasi ada penerangan jang terusmenen^s, ada kontak jang terus-menerus. Kalau ada hal-hal jang rasanja tiada biasa, teruslah tjari kon tak, tanjakan dan rundingkanlah. Lebih-lebih. kalau kita telah berada dalam kantong-kantong gerilja kelak, m aka provokasi2 dan desas-desus akan semangkin banjak dan semangkin hebat, sehingga si A mengira bahwa si B telah mendjadi agen Nica dan sebaliknja. Dalam hal demikian maka masing2 mentjurigai jang lain, atau masing2 berpikir, bahwa tjuma

ia sendiri jang masih berdjoang, sehingga ia putus harapan, karena merasa sebatang kara dalam segala matjam penderitaan. Alangkah kuat batinnja, djika ia tahu bahwa dimana-manapun perdjoangan terus menghebat, dan bahwa ada sallng mempertjajai. Barulah terasa bagaimana pentingnja untuk mengatur tjara perhubungan dan penerangan jang rapi, walau pun setjara kaki-beranting. 1 Tiap komando perlu mengadakan pos2 perhubung an, jang seperti djaring meliputi seluruh daerah1 nja. Pos2 tersebut haruslah dapat menjembunjikan diri terhadap musuh, dan setjara ber-kutjingJan menjelamatkan diri terhadap patroli dan penggrebegan musuh. Pos2 itu terus kontak kepada instansi- mili ter dan sipil. Antara pos2 ini terus ada kurir atau pemimpin jang berdjalan. Dengan melalui pos2 ini bagian penerangan kita teruslah kelak meneruskan berita2 perdjoangan dan amanat2 kepada kelurahan2 dan onderan- untuk diumumkan pada papan2 pe nerangan, raoat2, atau sebagai koran- gerilja. Perhubungan dan penerangan demikian perlu sekali un tuk mendjamin l.eutuhan dan kebulatan negara ma upun tentara. Tidaklah pada tem patnja disini untuk menguraikan technik2nja mengenai perhubungan, angkutan, perbekaian, perlengkapan, pembiajaan, kesphatan, penerangan, dan sebagainja. Hanjalah perlu diingat lebih duiu, bahwa tjara5 jang seperti sekarang tiadalah sesuai lagi, dan harus lah disesuaikan kepada tjara2 ber-kantong2 dan berkutjing2an, dan tjara2 bahwa tiap daerah mulai ke lurahan keatasnja, masing2 mengusahakan segala sesuatunja sedapat mungkin dengan tenaga dan harta sendiri2. Automatis kelurahan dan onderdistrik mi liter haruslah mendjadi kenjataan. Lurah dan Tjamat adalah dasar2 negara kita, adalah pemimpin dan penggerak rakjat kita dalam perdjoangan gerilja jang kita hadapi nanti. Kerahkanlah semua tenaga jang berpengaruh dalam suatu badan apapun untuk mcmperkuat dan membantu sendi2 negara, apalagi dalam masa perdjoangan rakjat jang kita hadapi

Jokinkarta. Augustus 1948 MARKAS BESAR APRI Kepala Staf Operatif Kolonel A.H. Nasution Sungguhpun dalam melaksanakan rasionalisasi atau pada hakekatnja penjederhanaan itu, kita meng. hadapi seribu-satu matjam kepelikan, tetapi dikalangan perwira2 muda terdapat enthusiasme dan kegembiraan jang besar. Sudah lazim bahwa dalam hal tindakan2 jang radikal senantiasa terdapat banjak penentang dan banjak pula jang menjokongnja. Maka dengan rasionalisasi itu toanjaklah bintang2 laksam ana dan djenderal jang rontok. Hanja tinggallah sadja kesan pada para ,,korban” 'bahwa sajalah biangkeladi dari „pembersihan” bintang2 ini. Dalam pelaksanaannja banjaklah terdjadi tawarm enawar. Banjak komandanjang menawar kesatu an jang lebih tinggi dari pada kemampuan jang adi padanja. Mereka mengadjukan daftar2 anggauta jang berdjum lah besar dengan daftar- persendjataan jang fiktif. Orang jang hanja patut memperoleh „toewijzing” bataljon lantas menawar „kartu brigade” atau dengan k ata lain, mereka jang hanja berhak atas pangkat m ajor menawar pangkat letnan kolonel. Suatu pihak menjampaikan daftar dari 17.000 ang gota dan untuk sebanjak itutah mereka selama ini m emperoleh biaja, akan tetapi setelah kemudian diperiksa dengan teliti maka ternjata bahwa djumlah iang sebenarnja hanja 3.000 orang. Sudah tentu de ngan djalan itu banjaklah wang negara jang diboroskan untuk keuntungan perseorangan atau suatu golongan tertentu, dengan tiada sedikitpun manfaatnja bagi negara. Lebih sulit lagi menghadapi seorang komandan jang mengaku bahwa didaerah pendudukan ia mempunjai beribu2 anak buah, walaupun disana tidak terdjadi sesuatu pertempuran. Dan djika toch ada

terdjadi sesuatu maka bermuntjulanlah komandanjang mengaku bahwa peristiwa itu adalah hasil kerdja anak- buahnja. Djadinja mereka tak lain hanjalah tukang tjatut perdjoangan dengan menipu rakjat dan negara. Kami memerlukan waktu jang lama sekali buat perundingan'" dengan Djenderal Major Djokosujono cs. Demikian pula kami iama berunding dengan Laksamana Atmadji cs. jang menguasai 4 divisi tentara laut dengan daftar jang memuat 80.000 orang anggauta. Menurut pertimbangan taktis, tiap keresidenaii direntjanakan untuk hanja mempunjai satu kesatuan berupa brigade, jang mendjadi induk organisasi dari bataljon2 penggempur. Atas dasar inilah saja men desak agar supaja kesatuan2 kelasjkaran dilebur kedalam brigade2 jang telah ada dengan pemasukan setjara satu demi satu bataljon. Pimpinannja diatur demikian : djika sebelum penggabungan, kesatuan TRI lebih besar dari pada kesatuan2 lasjkar, maka komandan TRI-lah jang mendjadi komandan brigade, dan demikian sebaliknja. Tetapi pihak kelasjkaran tak dapat menerima usul ini. Maka achirnja Pang lima Besar memutuskan bahwa mereka akan dimasukkan sebagai brigade2 tersendiri kedalam divisi1 TNI iang akan dibentuk. Lasjkar2 Seberang merupakan suatu djalinan dari pelbagai kesuutan jang lain pula. Karena suasananja telah dipengaruhi oleh provokasi, maka sulit sekali bagi saja untuk berhubungan dengan lasjkar2 Seberang. jane: terdiri atas divisi2 Kris dan Pattimura, kesatuan- Kalimantan, Sulawesi Selatan, Bali, Lombok dan Timor. Dikalangan mereka sendiri terdapat banjak perpetjahan, dan kadang-’ djuga perebutan pimpinan. Buat sementara pasukan2 itu keseluruhannja kami beri nama KRTJ X. Seperti telah saja uraikan saja telah meminta bantuan kepada para gubemur Seberang, Dr. Ratulangi (Sulawesi), Mr. Latuharhary (Maluku) dan Mr. Ktut

Pwlja (Sunda-Ketjil), untuk mengumpulkan pemukelasjkaran dari daerah2 mereka. Pada pertemoan jang pertam a jang djuga dikundjungi oleh para ^ b e rn u r jang bersangkutan, perwira penghubung ^ u A JanS ditempauKan paaa kantor saja, aim. ivapten Usman Djafar, menganggap perlu melutjuti semua teman jang hadir ditempat piket, untuk menjegah hal- jang tidak diingini pada saat pembitjara ^ suasana jang se-panas2nja. .ada fase pertam a saja harus memberikan konsesi dengan menjetudjui pembentukan satu brigade untuk masing- daerah, dan kemudian mereka bersedia bergabung mendjadi satu brigade dibawah pimpman Letnan Kolonel Lembong atau "Let. Kol. Warrouw. Tapi, karena telah diprovokasi bahwa katanja Lembong mempunjai bagian dalam aksi Belanda di Sulawesi Selatan dll., dan karena in pernah turui dalam tentara Sekutu menjerbu ke Pilipina dan ke mudian datang di Sulnwpsi dpnwnn Knil, maka Lem bong „djatuh”. Dan Letnan Kolonel Wamraw men djadi komandan brigade. Setelah dalam rapat jang pertama saja djelaslcan bahwa rentjana kami ialah hendak menjusun tenaga m ereka untuk diinfiltrasikan setjara luas nanti ke Seberang pada saat petjahnja perang, dan hendak mendjadikan mereka sebagai modal dalam penjusunan tentara kelak di-daerah2 tersebut. m aka pim pinan kelasjkaran Seberang mulai menundjukkan pengertiannja dan bahkan kemudian memberikan bantuannja sebanjak mungkin. Adalah pula meru pakan kesulitan besar bagi kami, bahwa dikalangan mereka sendiri terdanat perselisihan2, terutama. kare na kadang2 ada lebih dari satu golongan pimpinan jang mengalku „paling kompetent”. Dan sajang setoali, waktu peperangan petjah kembali, penjelesaian pem -' bentukan brigade Seberang atau Brigade 16 ini, be lum‘ sampai kepada hasil iang kami tjita2kan. Peleburan brigade2 kelasjkaran kedalam divisi2 TNI di Djawapun tetap sulit, dan pada waktu perang

petjah, soalnja belum dapat djuga diselesaikan. Se perti telah kami sebutkan, pelaksanaan peleburan ini didelegasikan kepada apa jang disebut para „gedelegeerdo” Panglima Besar, jaitu Djenderal Major Dr. Mustopo untuk Djawa Timur, Letnan Kolonei Abimanju untuk daerah Solo - Pati - Semarang dan Djenderal Major Sudibyo untuk Jogja - Kedu - Banju. mas. Peleburan TLRI dari Laksamana Atmadji dan Dienderal Major Katamhadi mendapat banjak kesu-karan terutama didaerah Solo. Untuk daerah terse but mereka tetap menuntut dua brigade tersendin iang masing2 dipimpin oleh Kolonel Jadau dan Kolonel Sujoto. Achirnja, djuga oleh karena ada desakan dari Panglima Divisi Istimewa aim. Kolonel Sutarto, Markas Besar terpaksa menjetudjuinja sadja, walaumasih merasa sangsi akan kekuatan persendjataannja. Tugas lain jang dipikulkan kepundak saja ialah mempersatukan sekian banjak pasukan2 peladjar lama masa agressi Belanda jang pertama. Sebegitu jang telah didirikan dengan idzin Markas Besar sedjaun pasukan- mi umumnja bertempur sebagai pa sukan2 infanteri biasa berdampingan dengan bata ljon2 tentara kita. Saja merasa sajang sekali bahwa tenasra2 peladjar itu dipergunakan setjara demikian sadja. Saja anggap peladjar2 pedjoang sebagai tjalonpemimpin jang potensiil, jang dalam masa peranj diperlukan untuk melakukan tugas2 istimewa, seper ti dalam staf, djawatan dan organisasi pertahanan rakjat. Mereka dapat disusun dalam satu corps tersendiri sebagai tjadangan perwira2 untuk tugas2 is timewa tadi. Telah kami alami sendiri di Djawa Barat. betapa kurangnja tenaga2 terpeladjar turut dalam pimpinan kantong2 distrilc dan onderdistrik militer. Untuk memenuhi hasratnja akan perdjoangan dan untuk memuaskan naluri patriotismenja. dapat kita pahami; pomuda2 terpeladjar ini lebih suka langsung

memanggul senapan dan bertem pur sdbagai pradjurit infanteri sadja. Pada waktu itu ada Korps Peladjar serta Korps Mahasiswa di Jogjakarta, Tentara Peladjar di Solo, TRIP (TRI Peladjar) dan TGP (Tentara Geni Pcuidjar) di Djawa Timur, serta Tentara Peladjar jang dihidjrahkan dari Djawa Barat. Sebagai1gabungan dari semuanja, dengan resmi saja bentuk Brigade 17, jang aikan di-petjah2 kedalam detasemen2 untuk tiap daerah petempuran. Usaha2 inipun menghadapi banjak kesukaran, dan ketika agressi kedua datang, soalnja belum djugT dapat diselesaikan. Pemuda2 peladjar terpenal sangat dinamis dan tidak mudah menjesuaikan diri dengan ketentaraan. TP Major Achmadi dan TRIP dari M ajor Ism an, terkenal dengan disiplin militernja jang teguh sekali. O rganisasi2 ini telah pula diinfiltrir oleh aliranpolitik jang sudah tentu sangat logis bagi partai2 jang sadar bahwa kesatuan2 peladjar itu menjimpan potensi jang tinggi. Saja sendiri diprovosir katanja hendak m em peralat tenaga2 peladjar buat maksudsendiri. Dalam menghadapi pelbagai rupa siasat dari golongan2 politik jang lebih berani dan lebih „,achli” dalam perm ainan serupa ini, umumnja kita terdesaxi kekedudukan defensif belaka, atau bahkan kalah. Oleh karena itu pada achirnja Brigade 17 jang baru k ita bentuk ini tinggal hanja pada namanja sadi,v. d an kom andannja, Letnan Kolonel Sudarto. kemudi an m inta dibebaskan dari tugasnja. Berat sekali bigin ja menghadapi intrige3 politik jang diselundupkac kedalam organisasi ini. Perang gerilja jang akan d a ta n g membuktikan, betapa besar keperluan kita a k an tenaga2 terpeladjar untuk melantjarkan roda territo rial dari perlawanan rakjat. D ipusat sendiri masih ada kesulitan dalam usaha gai golongan, terutama djawatan2, penjelidikan persendjataan dan perlengkapan. Beberapa kali ter-

paksa dipergunakan sedikit kekerasan. Kolonel Hidajat ditugaskan mempersatukan dan merasionalisir badan3 penjelidik jang berdjumlah banjak sekali, dan Letnan Kolonel Suprajogi, sebagai Kepala Intendans, mengatur peleburan djawiaitan2 plerlengkapan dan persendjataan. Sementara itu Kolonel Gatot Subroto, panglima Corps Polisi Militer jang barj, berhasil melebur polisi tentara, polisi ten ter a laut dan polisi kelasjkaran mendjadi satu corps polisi militer. Memang telah sering terdjadi insiden ka rena banjaknja matjam kepolisian, jang sering kali bersaingan atau bertentangan. Po'knk2 jang diniatakan setjara resmi sebagai alasan oleh mereka jang berkeberatan atas reorganisasi ini, adalah aj. sebagai berikut. Banjak jang menganggap belum waktunja mengadakan reorganisasi, djustru pada saat kita sedang menghadapi antjaman Belanda. Pada waktunja per djoangan bersendjata sudah selesai, katanja, barulan reorganisasi dapat mulai diselenggarakan. Padahal, untuk mcnjelamatkan pertahanan, djustru dalam waktu perang kita memerlukan reorgani sasi. Sering saja kemukakan bahwa panglima2 dimedan perang senantiasa mengadakan reorganisasi, oleh karena berobah-robahnja tugas jang dihadapi. Ada pula jang mengukur kekuatan perang kita atas dasar djumlah orangnja. Mereka berkeberatan atas pengurangan djumlah tentara pada saat meng hadapi antjaman Belanda. Atas dasar pengalaman, saja tetap berpendapat bahwa lebih diperlukan kwaEtet dari pada lcwantitet. Jang kita perlukan ialah bataljon5* -penggempur jang tjukup persendjataannja; seieumnja adaian pasuKan-' jang cumaniaatKan un tuk tugas2 territorial, jang dalam keadaan serba kekurangan seperti pada waktu itu, tidak terlalu memerlukan sendjata. Sebagian lainnja berpendapat bahwa pemberhentian ang-gaufa1* tentara pada saat seperti itu, sosial, ekonomis dan psychologis, tak dapat dipertanggung-

djawabkan. Dallam alasan ini ada pula Inti kebenaraimja. n aru s diakui, memang kita kurang memiliki kemampuan dalam mengorganisir projek2 penampungan, dan hal2 lainnja sematjam itu. Achirnia ada pula dikemuknkan plnson2 borVmbung dengan pertimbangan mengenai penilaian atas djasa" Disamping kenjataan memang terdapat banjak pcnjelewengan dalam pelaksanaannja, dengan reorganisasi itu banjak orang jang m erasa dibikin sakit hati, karena menganggap bahwa djasa2nja jang lalu kurang dihargai. Akan tetapi, saja kira, hal jang paling menjulitkan pprsoalan sebenarnia adalah terlibatm'a n a i tai2 politik dengan golongan2 jang ada dalam ketcrtaraan. Sudah tentu mereka merasa amat berkepontingan untuk „mengatur” perasaan dan sikap dari golongan2 tersebut. Djangan dilupalkan sifat „amateurisme” dari ten ta ra kiua, atau se-tidak^nja adanja perasaan demikian pada sebagian besar kalangan dalam tentara kita. Sesungguhnjalah tentara kita boleh dikatakan ter bentuk dengan serta merta, sebagai saluran bagi h a sra t perdjoangan bersendjata guna membela ke m erdekaan, dan sama sekali bukan sebagai tentara upahan. Adalah keistimewaan tentara gerilja pula, bahw a ia bertem pur dengan didjiwai oleh sesuatu ideologi, jang merupakan aspek azasi bagi pertahanan ra k ja t total. Djadi perdjoangannja djuga mengandung sifat2 militer, politis, ekonomis dan psychologis sekahgus; sifat2 jang memang djauh kurang diperlu k an dalam ketentaraan modern dengan corps2 dan divisi2nja. H anja sajang sekali pertarungan keparta ia n itu djustru tidak membawa penjaluran ideologia ja n g baik basri hakekat perang gerilja jang sebenarnja. Dan sifat „amateurisme” tadi sering pula menjebabkan, bahwa soal- jang chusus mihuer dihadapi se-m ata2 seperti soal politik, dengan tidak di-pisah-k an sebagaimana seharusnja.

Maka karena itu kaburlah masalah2 pertahanan ini dalam kabut persoalan politik dalam negeri, chususnja pohtik kepartaian jang menjangkut kepentingan golongan dan perseorangan. Baik di Djawa maupun di Sumatera, pelaksanaan jang seksama dan sesuai dengan rentjana2 semula, ternjata tidaklah mungkin. Rentjana buat periodc sesudah „Renville”, jang pada mulanja hendak dimanfaatkan guna mempersiapkan diri jang se-bulat2nja dalam menghadapi penjei'buan jang akan datang. boleh dikatakan 90% gagal. Terlalu banjak tempo dan tenaga jang dipergunakan untuk menjelesaikaii perselisihan2 dan mendjernihkan kekeliruan-. Akan tetapi meskipun begitu toch ada djuga hasil fundamentil jang kita tjapai, jaitu bahwa telah ada ketetapan2 dari pemerintah tentang peniatuan dan peniederhanaan seluruh ketentaraan serta penjesuaiannja dengan tugas2 jang akan datang, sehingga ting gal menunggu kesempatan jang baik sadja untuw pen ielenggaraann ja. Dallam suasana „Renvi!lle” itu, dapatlah difahami tulisan Tan Malaka dalam kata pengantar „Gerpolek” nja jang dikeluarkan bulan Mei 1948, a.i. sebagai berikut : „Sudah kepinggir kita terdesak! Sempitlah konon sisa ruaiigan uagi Kiua dalaui nai poUUK, ekonomi, keuangan dan kemiliteran. Inilah hasilnja lebih daripada dua tahun berunding! Lenjaplah sudah persatuan rakjat untuk menentang kapitalisme-imperialisme! Lepaslah sebagian besar dueran Indonesia kebawah keKuasaan mubuii. Kembalilah sebagian besar bangsa Indonesia kebawan pemerasan-tindasan Belanda. Berdirilah pelbagai negara ooneka dalam daeran Indonesia, jang boien diadu-dombakan satu dengan jang lainnja! Katjaubalaulah perekonomian dan keuangan dalam daerah Repulblik Indonesia. Achimja, tetapi tak kurang pula pentingnja, ternjatalah pula tentara Republik oleh tindakan Itekonstruksi dan Rasionalisasi, jang dalam

hakekatnja m enukar tentara Republik mendjadi ten tara kolonial : Satu tentara terpisah dari rakjal, diongkosi oleh rak jat untuk menindas rakjat itu sendiri”. D item pat lain ia menulis : »>•••••••••,;............... Revolusi Indonesia bukanlah revolusi nasi,onal sejmata?, seperti ditjiptakan oleh be berapa gelintir orang Indonesia, jang maksudnja tjum a membela atau merebut kursi buat dirinja sa dja, dan bersiap-sedia m enjerahkan semua sumber pentjah arian jang terpenting kepada semuanja bang sa asing, baik m usuh atau sahabat. Revolusi Indonesia mau tak mau terpaksa mengam bil tindakan ekonomi dan sosial serentak de ng an tindakan m erebut dan membela kemerdekaan 100% . Revolusi kemerdekaan Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan dfbungkusi dengan revolusi na sional sadja. Perang kemerdekaan Indonesia harus diisl dengan djam inan sosial dan ekonomi................. B aru apabila para wakil rakjat jang dipilih oleh r a k ja t Indonesia sendiri atas pemilihan jang demok ra tis (umum, langsung dan rahasia), baru apabila p a ra w akil ra k ja t jang sesungguhnia itu memegang ppm erintahan Indonesia, disamping lebih kur£.»ng 6 0 ^ kebon, pabrik. tambang. pengane:kutan dan bank m odern berada ditansran rak iat Indonesia, barulah - notional ada artinja dan ada diaminann ja, bagi Murba Indonesia ....................” (Gerpolek, hal! 14. 15). P a tu t m endapat perhatian dari para pedjoang g e rilja k ita adalah uraian Tan Malaka dibawah ini te n tan g perang naikjat, jaitu pokok2 jang) sering didjaidiikan buimbu pidato oleh para pemimpin dan p e rw ira kita. < ................................ Perang kemerdeikaan Indonesia tia d a akan berharga sepeserpun bagi kaum Murba, k a la u hasilnja tjum a menukar pemerintah asing de n g a n pem erintah Putera Bumi; kalau tjum a menukar

pemerintahnja orang kulit putih dengan pemerintah orang berkulit tjoklat. Pemerintah orang berkulit tjoklat akan langsung atau tidak langsung, tjepat atau lambat mendjadi pemerintah boneka, kalau 100% kebon, pabrik, tambang, pengangkutan dan bank berada ditangan asing, seperti dizaman Hindia Belanda. Perang kemerdekaan Indonesia baru berhasil, ka lau sehabis perang djuga (bukan kelak kemudian hari!) 100% para pomimpin negara langsung dipilih dan bisa diperhentikan oleh rak jat Indonesia. Dan kalau disamping pemerintah jang 100% Indonesia itu sekurangnja 60% kebon, pabrik, tambang, pe ngangkutan, bank dan lain2nja dimiliki, dikuasai, diurus dan dikerdjakan oleh negara dan Murba In donesia ......................................... Bukan nanti, melainkan sekarang djuga! Ini berarti bahwa tak seorangpun anggota tentara atau polisi Belanda boleh tinggal dibagian mana sadja di Indonesia! Ini pula berarti, bahwa semua harta benda musuh harus disita, dibeslag, diambil oper, zonder diganti kerugian. Pensitaan itu adalah tjotjok dengan hukum perang jang sudah diakui oleh dunia Internasional........................................... Tetapi dalam hal persendjataanpun kita djauh daripada harus berpangku tangan sadja. Insjaflah bahwa kita dari tingkat lasjkar bambu runtjing su dah sampai ketingkat tentara jang bersendjata bedil. tommy-gun, mitraljur, mortir, meriam dan pesawat udara. Sembarang pradjurit dapat m entjeriterakan pengalamannja menghadapi tank dan pesawat terbang, ialah dua sendjata jang menjebabkan kelebihan ten tara Belanda pada perdjoangan didarat dan udara. (Perang laut adaJah faktor atau perkara jang penting sekali untuk kita. Tetapi dalam perang kemer dekaan ini perang laut itu bukanlah faktor jang terachir bagi kita! Artinja itu, kalau k â dapat menang didarat zonder menang dilaut, Bolanda akan

terpaksa djuga meninggalkan Indonesia! Belanda tidak akan bisa hidup dengan air laut kita sadja!) Kembali kita kepada tank dan pesawat tad i! Tank biasanja dibiarkan sadja oleh pradjurit kita mondarmandir didjalan raja. Tetapi tank tjum a sanggup menyuasai djalan raja sadia. Itupun kalau tinda berdjumpakan bar'ang peledak atau torpedo berdjiwa. Sebentar sadja sipengemudi tank mengeluarkan kepalanja keluar tank buat m entjari makanan atau air minum, m aka pada saat itu pula dia akan disambut oleh pelor atau udjungnja bambu-runtjing. Tak sedikit tank jang rusak atau direbut oleh pradjurit kita. Insjaflah bahwa semuania sendjata kita itu adalah sendjata jang direbut dari tangannja musuh. Pesaw at biasanja terbang tinggi. Dalam hal itu sang pradjurit bisa meniarap ditanah tiada mendapat gangguan. Sekiranja pesawat itu terbang rendah sang p rad jurit segera mempergunakan m itraljur sa dja, ialah kalau dia tiada mempunjai alat penangkis serangan udara. Distasiunnja, ditanah, pesawat itu selalu berada dalam bahaja kebakaran dan kemusnahan oleh barisan terpendam! Pemdeknja pradjurit jang berpengalaman tiada m enganggap tank dan pesawat itu sebagai kelebihan m utlaknja tentara Belanda. Kelebihan dalam kedua sendjata itu dapat diatasi dengan kelebihan jang ada pada pradjurit dan rak jat Indonesia dalam sekurangn ja lim a perkara seperti tersebut diatas. Kesimpulan : M engingat kelebihan kita dalam beberapa perkara jang penting tertentu dan kekurangan kita pula dialam beberapa perkara jang lain, maka timbullah pertanjaan dihati kita, jaknii: Siasat apakah jang terbaik buat kita untuk memperoleh kemerdekaan 100% itu ? M engingat pula, bunwa lebin kurang 70U.U0U mil persegi ruangan daratan Indonesia dan 4.500.000 mil persegi tanah dan air Indonesia dengan gunung,

hutan dan rmtxa-rajamja, ima'ka mustahil seribu

Kan muscahil aKan uapai direDut serta dipertahankan oleh 150.000 tentara Belanda itu, asal sadja 70 djuta rak jat itu tetap menolak pendjadjahac dan pradjuritnja terus menerus menjerang, maka kita berani memutuskan, bahwa siasat jang terbaik buat kita ialah : Kalau kita terpaksa, kita buat se mentara waktu akan menjerahkan sebagian daerah kita untuk memelihara pradjurit dan sendjata. Di samping itu kita akan mempergunakan tempo untuk memperlemah musuh dan memperkuat diri kita de ngan persatuan jang kokoh dalam politik, siasat perang dan perekonomian, jang semuanja didas&rkan atas perdjoangan rakjat: iakni: Perang seluruh rak■jat disemua kepulauan Indonesia terus-menerus. Tak ada tem pat dan tempo buat membangun dan beristirahat bagi Belanda. Perang rakiat. ialah perang dalam semua lapangan hidup. ialah dalam perkara : 1. kepradjuritan, 2. politik, 3. ekonomi, dan lain2n i a ........................ Crr«rnnlok hal. 33. 34. 35, 36). Mengenai perang gerilja diuraikannja sbb,: „ApakaJi dasar prang gerilja itu ? Dasamja ialah : Madju untuk menghantjurkan mu suh dan mundur supaja djangan dihantjurkan oleh musuh. Memang ini dasar semua peperangan! Tetapi pe rang gerilja jang terdiri dari sedikit pradjurit dan bersendjata sederhana sadja, mentjamkan dasar ma dju mundur itu dengan sekaligus! Madju - mundui didjalankan setjara sekaligus p u la !................................ ............................ Taktik itu terutam a : 1. Lakukanlah serangan pura-pura! 2. Djangan bertem pur dilapangan terbuka. 3. Mundurlah kalau diserang oleh pasukan jang kuat. 4. Kepung dan hantjurkanlah pasukan musuh jang ketjil.

5. 6. 7. 8.

Pantjinglah musuh kedalam perangkap. Terkamlah musuh dengan sekonjong-konjong. Pusatltan tenaga keurat-nadi musuh! Sambarlah dengan tjepat-hebat seperti kilatpetir ! Menghilanglah dengan tjepat tak kelihatar seperti topan! ......................... Banjak sekali tipu jang dapat didasarkan kepada kepentingan hidup serdadu musuh. Serdadu musuh jang lapar boleh dipantjing masuk perangkap oleh seorang-dua gerilja jang pura- mcngangkut bahan makanan seperti sajur, padi, ajam, kerbau dan lain2nja didepan musuh. Atau seorangdua gerilja berpakaian wanita bisa melenggang2 di depan m ata serdadu musuh! Serdadu musuh jang kelaparan dalam se-gala2 itu dapat dilutjuti dan disingkirkan disekitar perangkap jang sudah disiapkan lebih dahulu! P erang gerilja di Tiongkok jang berlaku puluhan tah u n lam anja itu, serta sedjarah perang kita sendiri, sudah memberikan bukti jang se-djelas2nja bahwa ta k tik gerilja itu bisa mendapatkan sendjata apd sad ja dari musuh, walaupun sang gerilja tjum a berm odalkan sendjata bambu runtjing sadja. .......................... Pasukan gerilja jang terdiri dari limapuluh orang, bersendjatakan karaben bersama satu dua m ortir atau m itraljur, sanggup mendapatkan basil jang mengagumkan. Satuan gerilja jang terdiri d ari lima puluh orang itu, haruslah didjadikan pa sukan pelopor untuk memimpin lasjkar rakjat jang lim a sampai sepuluh kali sebesar itu, jang bersendja takan bambu runtjing, golok dan granat. Gabungan' lasjkar ' gerilja raikjat, jang terdiri dari tigaratus sam pai enamratus orang itu adalah pasukan militer jang dahsjat buat menghantjurkan konvoi (kiriman) dan pos musuh jang terpentjar serta buat merampas gudang persendjataan musuh. Lasjkar gerilja sebesar itu, apabila bisa bergerak tjepat (sekarang

dia terdengar menjerbu disini, besok disana, tjepat datang dan tjepat hilang, hampir tiada kelihatau) adalah sangat membingungkan, menggelisahkan dan menakutkan musuh, seolah-olah musuh berada dipinggir kawah gunung: Tak tahu kapan ditimpa mara bahaja ..................................................................... Satu daerah sadja, ialah Atjeh dibela oleh sang gerilja jang bersendjatakan rentjong sadja, sucjah tak dapat seluruhnja ditaklukkan oleh Belanda selama hampir empat puluh tahun. Apalagi Indonesia, kalau dipertahankan oleh se luruh rakjat, dengan sendjata jang djauh lebih lengkap, sambil mempergunakan semua siasat perang, jang dipusatkan kepada siasnt. gerilja itu! ........... (Gorpolek, hal. 40, 41, 42, 43). Tentang sistim ketentaraan kita, Tan Malaka mengandjurkan demikian : 1. Tentara dan Lasjkar: Tentara jang mendjadi idaman kita, ialah Tentara Rakjat. Tentara rakiat. ialah tentara jane: terdiri dari rak jat, jang berdjoang untuk kepentingan dan tjitr*1 rakjat. Dalam masa revolusi, maka kewadjiban tentara rakjat jalah mendjalankan proprogram politik rakjat Murba. Dalam masa revolusi Itu, tentara rakjat adalah tentara revolusioner jaitu tentara jang berpolitik revolusioner. Pimpinan, latihan, pensendjataan, organi sasi, administrasi dan siasat perang tentara rakjat dvselenggarakan oleh pemerintah rakjat pula. Peme rintah rakjat itu adalah suatu pemerintah jang berkemauan dan berpolitik tjotjok dengan kemauan dan berpolitik rakjat jang berevolusi. Laajkar gerilja, ialah lasjkar rakjat djuga. Tetapi lasjkar gerilja mengutamakan taktik perang gerilja dan terdiri dari satuan ketjil atau gabungan dari beberapa satuan ketjil. Lasjkar gerilja bisa menjamar sebagai petani atau buruh. Tetapi sanggup pula menjerbu setjepat kilat dan hilang leniap seperti angftn kembali ketengah Murba pekerdja. Lasjkar ge

rilja membantu tentara rakjat dikedua sajap atau dibelakang front musuh, mengatjau-balaukan pos, konvooi, perlengkapan dan persiapan musuh. Lasjkar gcrilja didmkan atas inisiatif rakjat Murba, serta dibeIandjai oleh rakjat. uim ana tentara rakjat tak ada, m aka tentara ge rilja boleh mengambil pimpinan sendiri atas segala-galanja. Dalam hal ini lasjkar gerilja boleh mem bentuk pemimpin dan meneprnhkan lasikar rakiat setjara besarân atas dasar taktik gerilja dan dengan lasjkar gerilja sebagai pelopor, L asjkar gerilja dapat aiterim a mendjadi bagian dari pada tentara rakjat. Demikian pula tentara rakjat boleh mengutamakan taktik gerilja setjara besar-besaran. T entara rakjat, lasjkar rak jat atau lasjkar gerilja, bukanlah tentara federal atau tentara apa sadja jang dibentuk oleh kerdja-sam a dengan Belanda. Opsir KNIL atau KMA dalam seluruhnja revolusi ini belum pernah menundjukkan mitialif, ketjakapar dan keulungan lebih daripada opsir bentukan Dje pang dalam tiga atau enam bulan. Boleh dikatakan ham pir seluruhnja tentara, lasjkar dan barisan rakjac janec bprdjasa dalam revolusi ini. adalah hasil initiatif atau usaha rakjat/pemuda. Didikan serta latihan kader opsir tjap KNIL dan KMA akan memakan ongkos terlampau besar, j'ang tiada dapat dipikui rakj'at j'ang sudah miskin itu. Bagaimana didikan dan latihan kader opsir Republik sesudah merdeka 100%, kelak akan ditentukan oleh filsafat politii; dan sifatnj'a Republik Indonesia, serta oleh kemadjuan industri Indonesia pula. Ini adalah urusan rakjat Indonesia semata-mata. B ukannja urusan Belanda, ataupun urusan iang bo leh ditjampuri oleh Belanda. Dalam perang dvnia jang tara di Indonesia dengan nama tentara federal atau keulungan dalam kemiliteran. Kita tak boleh mengizinkan Belanda kembali ikut serta membentuk ten ta ra di Indonesia dengan nama tentara federal ata>i

dengan nama apa sadja. Semua matjam tentara jang dibentuk Belanda itu akan bersifat kolonial. Tentara federal itu akan berarti satu tentara jang terpisah dari rakjat atas ongkosnja rakjat, buat menindas rakjat itu sendiri. Mempertjajakan 70 djuta rakjat kita kembali kepada tentara jang dibentuk oleh tukang warung Belanda berarti memantjing kembalinja malapetaka, seperti pada tanggal 8 Maret 1942 ! 2.

Susunan Lasjkar Gerilja.

Sebenarnja lasjkar gerilja tak memandang kela-s (golongan) diantara rakjat Indonesia. Anak ningrat, anak saudagar, anak buruh atau anak tarn bolen mendjadi anggauta lasjKar gerilja atau memimpin satu pasukan gerilja. Asal sadja dia menganut ponlik dan program kemerdekaan 100%. Jang mendjadi ukuran terachir baginja ialah kedjudjuran dalam politik kemerdekaan itu, ketjakapan bertempur atau memimpin............................................................................. Saling mengerti dan saling merasa itulah pangkalnja usaha tolong-menolong. Dan sifat sulca tolong-menolong itulah pula djiwanja sesuatu susunan (organi sasi) apa lagi satu susunan untuk bertempur. Begitu pula buat melantjarkan pimpinan serta komando pertempuran, maka sebaiknjalah pula para opsir itu dipilih dari masing:>golongan: pasukan buruh dipim-( pin oleh opsir buruh, pasukan tani oleh opsir tani, djembel kota oleh intellek djembel dan sebagainja, disekitar masing-. Sudahlah tentu opsir dari golongan apapun djuga, asal djudjur dan setia kepada pasukannja boleh mendjadi opsir. Supaja boleh ditjotjokkan dengan keadaan jang sudah ada disekitar kita sekarang, maka pandangan hidup dan haluan politikpun boleh pula dipakai seba gai ukuran. Lasjkar dan barisan sekarang mengam bil dasar keagamaan, dan haluan politik kebangsaan atau kemurbaan. Kita kenal lcetabahan lasjkar His bullah, jang bersandar pada keagamaan itu. Kita kenal pula pada kekuatan barisan Banteng, serta ke-

tangkasan barisan Pemberontak, Lasjkar Rakjat dau sebagainja, jang bersandar kepada politik kebaugsaan atau kemurbaan. iSemuanja ini tiada mendjadi halangan untuk mem bentuk lasjkar gerilja atau menggabungkan bebe rapa laajKur jang aua. Jau g terpenung uuai sesuaiu l&sjKar gerilja ialah taktiknja berdjoang dan tjarunja menggabungkan dirinja dengan masjarakat sekitaiuja. Ringkasnja lasjkar gerilja boleh disusun menurut pekerdjaan (golongan) dan boleh pula menurut pandangan hidup dan haluan politik (keagamaan, kebangsaan atau kemurbaan-keproletaran). 3. Tempatnja gerilja Dalam pertempuran jang dilakukan didalam da erah Republik, maka lasjkar gerilja seharusnja dan sedapatnja kerdja sama dengan pimpinan tentara Re publik jang berdjoang. Lasjkar gerilja membantu tentara resmi disemua tem pat jang ditundjukkan oleh tentara resmi revolusioner. Dalam hal ini maka lasjkar gerilja melakukan pekerdjaan disajap kiri atau sajap kanan musuh atau dibelakang frontnja musuh itu. Tetapi lasjkar gerilja harus memegang teguh pendiriannja, jakni kemerdekaan 100%. Dia akan menoruskp.n perrHnaneann-^ fprbuka atau t^rtutup, sehingga kemerdekaan 100% itu tertjapai. Dalam ke adaan „gentjatan sendjata” maka dia terus berpedom an kepada kemerdekaan 100%. Dia akan mau berhenti kalau kemerdekaan 100% terdjamin. Dan dia akan terus berdjuang.terbuka atau tertutup, ialah m enurut kekuatannja, kalau „gentjatan sendiata” itu tiada berarti pengakuan kemerdekaan 100%, ia lah kemerdekaan dalam hal politik, ekonomi, urusan luar ne°eri, kemiliteran dan keuangan buat selnruhnia Indonesia. Berhubung dengan haluan politiknja itu maka organisasi lasjkar gerilja terlepas dari pa-

da organisasi tentara resmi, atas dasar: Berpisali menjusun dan bersatu menggempur ! Didaerah pendudukan Belanda dan didaerah atau dipegunungan jang terkepung oleh tentara musuh, maha laskar gerilja adaliah sumber dari segala-galanja. Dalam nal mi lasjkar gerilja akan memimpui pertempuran, politik, sosial dan perekonomian rak jat. Disinilah lasjkar rakjat menjandarkan taktik gerilja itu kepada politik dan ekonomi............................ (Gerpolek, 62, 63, 64, 65). Dengan djuga mengutip gagasan2 Tan Malaka se perti diatas, maka djelaslah bahwa dalam sama-sama mentjari djalan atau konsep perlawanan rakjat itu, djustru dalam suasana pergolakan politik jang gawat dan bersifat pantja muka atau kompleks, terbenamlah persoalan pertahanan jang pokok, sehingga tidak djelas lagi pangkal dan udjungnja. Sjukurlah bahwa achirnja toch tertjapai penjelesaian. Seperti telah ditundjukkan, maka karena kekeliruan paham, penjusunan pelbagai organisasi dari TRI gaja lama untuk disesuaikan dengan tugas2 operasi, banjak membawa effek jang merugikan. Banjak ter djadi pelaksanaan jang tidak objektif karena terdo rong oleh sentimen, sehingga menimbulkan ketjemburuan dan iri hati pada pihak jang merasa dianak tirikan. Suasana demikian sudah tentu merupakan tanah jang subur bagi provokasi. Djadi tindakan2 rasionalisasi itu oleh kalangan2 jang tidak mendapat tempat dalam bataljon2 mobil („kelas satu”) memang kadang2 diartikan sebagai pengingkaran atas djasa2 perseorangan mereka, „ se hingga mereka didepak” kedalam kesatuan2 „kelas dua” atau diperhentikan. Sudah tentu dalam keadaan darurat seperti itu, dalam keadaan kurane biaia dan kurangnja kemampuan organisasi, dan koordihxsi, pemberhentian serta penampungannja tidak bisa di selesaikan dan diselenggarakan dengan sangat memuaskan. Sudah dapat diduga akan terdjadinja pem-

berhentian jang tidak lajak, jang oleh pihak bersangkutan bisa dirasakan sebagai ,,habis manis sepah dibuang”. D jasa memang berhak atas penghargaan, hanja dalam hal diatas penghargaan itu semala-m ata diartikan menetap berdinas dalam ketenta raan dengan dibiajai oleh rak jat dan negara. Pada pendapat saja, asalkan reorganisasi dilaksa nakan dengan seksama, pemberhentian- itu sebenarnja tidaklah perlu. Oleh karena itu kita perlu meneliti djumlah orang2 jang sebenam ja dari semua kesa tuan ex-TRT dan ex-Lasjkar. M aka dengan bantuan Kepala Intendans Let. Kol. Suprajogi, kita adakan steek-proeven, pemeriksaan jang teliti disana-sini. T ernjata kebanjalcan angka2 dalam daftar pem biajaan diauh lebih tinggi dari pada jang seperlunja. Banjak pendjabat jang didjuluki meeeters (artinja tu ru t m akan), jang dibontjengkan'pada_dinas peraw atan tentara. Maka tab mengherahkan djika tenaga jang terdapat dalam sektor* pertahanan djum lahnja berlipat ganda dari kekuatan TNI jang sebenam ja. Sebuah komisi pemeriksa jang beranggautakan orang2 terkem uka, diantaranja Gubernur Djawa Ba ra t M. Sewaka, sering mengalami sendiri kenjataan bahw a seorang komandan kesatuan tidak dapat membuktikan sampai dimana riilnja djumlah angka2 jang terdap at dalam daftar pembiajaan pasukannja. Oleh karena itu dengan dirapikannja organisasi dan adm inistrasi sadiapun, sebenam ja 90% dari tudtjuan sudah boleh dikatakan tertjapai, dan bebe rapa nol dari angka2 pembiajaan akan hilang. Setiap patriot pasti akan menangis menghadapi kenjataan, betapa perdjoangan kita telah dikorupsikan ‘oleh orang- jang berkedok seperti ..pedjoang”. A k a n 'te tap i disamping itupun, dengan tiada mengetahui duduk perkara jang sebenamja, orang sudah melantjarkan provokasi-, bahwa dengan reorganisasi itu akan diperhentikan ratusan ribu pedjoang jang ber-

djasa, katanja, sebagai ,,habis manis sepah dibuang”. Dalam keadaan demikian sesungguhnjalah banjak terdjadi pemberlientian jang memilukan hati. Dan Divisi Siliwangi sendiri banjak anggota2 jang pulan^ dengan berdjalan kaki ke- Djawa Barat. Kami jang duduk pada kursi pimpinan tentara sudah tentu me rasa sedih pula sebab merasa tidak mampu mangatur penjelenggaraan dengan sempurna. Pemerintah telah menjerahkan tugas chusus un tuk menjelenggarakan penampungan akibat rasiona lisasi ini kepada Kementerian urusan Pembangunan dan Pemuda, dengan menterinja pemuda Supeno dai\ sekretaris djenderalnja Harun. Dalam Penetapan P^merintah tahun 1948 no. 2 tgl. 22 Maret ditetapkan ketentuan3 sbb.: L Terhitung mulai tanggal 1 April 1948 diserahkan kepada Menteri Pembangunan dan Pemuda penje lenggaraan urusan2 mengenai: a. pemberian pekerdjaan (werkverschaffing); b. transmigrasi; c. pendidikan tenaga muda dalam suatu vak; d. penempatan tenaga akibat rasionalisasi. n. Semua kekuasaan dan kewadjiban mengenai uru san sebagai termaksud dalam pasal I dari Penctapan ini, pindah dari Menteri Perburuhan dan So sial kepada Menteri Pembangunan dan Pemuda. Kementorian ini meniusun Penetapan Presiden tahun 1948 iu>. 3 jang berbunji: Bab. I

Umum

Pasal 1. Untuk keperluan penjelesaian rasionalisasi Ang katan Perang, maka para anggota tentara jang diberhenlikan dari djabatannja karena rasionalisa&i itu dibagi atas :

a. mereka jang dikembalikan ke-desa2 (selandjutnja disebut golongan a ) ; b. mereka jang dipekerdjaan di-peru sahaan2 jang diselenggarakan oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda (selandjutnja disebut golongan b); c. mereka jang dipekerdjakan di-perusahaan2 lain jg. diselenggarakan oleh sub-Territorial Komando, perusahaan-perusahaan mana tidak boleh mendjad* tanggungan Kementerian Pertahanan (selandjut nja disebut golongan c ) ; d. mereka jang tidak termasuk golongan a, b dan c (selandjutnja disebut golongan d). Pasal 3. (1) Kepada masing2 dari golongan a dan d pada wak tu diberhentikan, diberikan tundiangan sekaligus dan untuk satu kali sadja sebesar 6 (enam) k a li djumlah gadji pokok sebelumnja dengan pemb? tasan, se-kuxan?!nija Rp. 300,— (tiea ratus rupiah) dan se-banjnk!nja Rp. 1500,— (limabelas ratus) rupiah). Pasal 4. U ntuk mempekerdjakan mereka termasuk golo ngan b atau golongan c, maka Kementrian Pemba ngunan dan Pemuda atau Sub-Territorial Komando m endapat dari Kementrian Pertahanan selama 6 (enam ) bulan, sebulannja untuk tiap2 orang jang dipekerdiakan itu uang sedjumlah 1 (satu) kali gadji pokoknia dengan pembatasan se-kurang2nja Rp. 50,— (lima puluh rupiah) diitombah dengan djaminan m akanan sesuai dengan djatah pradjurit atau uang seharga djatah tersebut. Bab II Pengembalian kedesa Pasal 5. Djum lah kekuatan dari golongan a ditetapkan un tu k m asing2 desa rata2 10 orang.

Pasal 6. '(IV Komandan Sub-Territorial, Kepala Daerah dan Kepala Kemakmuran Daerah di-tiap- keresiden an merundingkan, segera setelah menerima peraturan ini, tjara menjelesaikan pengembalian belcas tentara kedesa, seperti jang dimaksud dalam peraturan ini.

Pasal 7. (lfM ereka tersebut dalam pasal 6 menetapkan djum lah bekas anggota2 Angkatan Perang jang akan dikembalikan ke-desa2 jang letaknja dalam kere sidenan jang bersangkutan. (2 )'Djumlah tsb. dalam ajat (1) ini diambilkan dari mereka jang diberhentikan dari djabatannja ka rena rasionalisasi Angkatan Perang. Pasal 8. (1)" Komandan Sub-Territorial menundjuk dari anta ra bekas anggota2 Angkatan Perang tsb. dalam pasal 7 ajat (1) untuk dikembalikan ke-desa1 (2) Dalam hal ini, diusahakan agar masing2 bekas tentara jang bersangkutan dikembalikan ata 3 dasar sukarela dan kedesa asalnja. Pasal 10. Bekas anggota2 tentara jang akan dikembalikan kedesa itu dikumpulkan dipusat kabupaten atau di lain tempat. Kepada mereka diberikan surat ketcrangan menurut tjontoh terlampir, disertai pendjelasan-pendjelasan seperlunja dari pihak tentara dan pamong pradja. Pasal 11. (1) Bekas anggota2 tentara jang dikembalikan kede sa menurut peraturan ini mendiadi anggota masjanakat desa, toetjakapan jang telaih mereka peroleh selama didalai.i ketentaraan dapat diperguna-

kan oleh m asjarakat tersebut' untuk pendjagaan keamanan, pamberantasan m ata2 musuh, perta hanan rakjat, pendjagaan bahaja udara, penerangan, pemberantasan buta huruf dan lain sebagainja. (2) Kepada mereka diberikan tuntunan oleh bupati dan pendjabat2 pamong pradja lainnja, dibantu oleh Komandan Distrik Militer. Pasal 12. Oleh Panitia Pengembalian Tenaga jang diada kan di-tiap2 disterik militer (kabupaten) diselenggarakan daftar2 jang mengenai keterangan2 tentang diri, tempat tinggal, pemindahan dan lain2 dari niasing3 bekas tentara jang dikembalikan kedesa. Pasal 13. Se-lambat2nja satu minggu setelah menerima peraturan ini dari kepala staf Territorial Djawa, m aka m ereka tsb. dalam ajat (1) pasal 6 dan 7 dia tas m elaporkan kepada pusat (bagi Komandan SubT erritorial kepada Kepala Staf Angkatan D arat dan loepada Kementerian Dalam Negeri dan bag? Kepala Kem akm uran Daerah kepada Kementerian Kemakrauran) rentjana2 termaksud dalam pasal 6, dengan m em beritahukan djumlah jang dimaksud dalam pa sal 7. Bab III Penem patan tenaga bekas tentara di-perusahaan2 dan lain2 jang diselenggarakan oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Pasal 15. Oleh Komandan Sub-Territorial ditundjuk dari an tara bekas anggota2 tentara dikeresidenan jang diperhentikan dan ajabatannja karena rasionalisasi Ang katan Perang, untuk dipekerdjakan di-perusahaandan lain2 jang diselengarakan oleh Kementerian Pem bangunan dan Pemuda.

Pasal 16. (1) Jang ditundjuk menurut pasal 15 diatas harui melaporkan diri kepada Komandan Sub-Territo rial dengan perantaraan bekas komandan resimennja. (2) Komandan Sub-Territorial selandjutnja dalam waktu se-singkat2-nja memberi laporan kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda, Kepa la Staf Angkatan Darat dan Kepala Territorial Djawa dan menjerahkan mereka jang akan dipekerdjakan itu kepada bagian2 Kementerian Pem bangunan dan Pemuda didaerahnja jang diserahi urusan ini. Bab IV Penempatan tenaga bekas tentara di-perusahaan* dan lain2 jang diselenggarakan oleh Sub-Territorial Komando Pasal 19. Oleh Komandan Sub-Territorial ditundjuk dari antara bekas anggota2 dikeresidenan jang diberhentikan dari djabatannja karena rasionalisasi Angkatan Perang, untuk dipekerdjakan di-perusahaan2 dan lain2 jang diselenggarakan oleh Sub-Territorial Ko mando sendiri.

Pasal 21. Guna penjelenggaraan perusahaan2 dan lain2 termaksud dalam bab IV ini, maka Sub-Territorial Komandn monfinisahakan bantuan se-luas2nia baik dari djawatan2 loin maupun dari pihak partikelir. Satu samu lam tidalc boien Dertentangan dengan maksud rasionalisasi Angkatan Perang. Tapi rentjana jang bagus ini tak dapat dilaksanakan, dan ketika 5 bulan kemudian Belanda melan-

tjarkan agrersinija jang kcdaa kali, rasionalisasi jang kita ribut--kan itu se-olah2 telah meninggalkan luka2 pada tubuh Republik dan pada hati orang2 jang ber sangkutan. Dan Menteri Supeno sendiri gugur seba gai kusuma bangsa sebelum tugasnja sclesaj, scclarig pembantunja jang terpenting kemudian mendjadi pegawrri kehakiman Belanda. Sebagai kesimpulan kemudian harus diakui, bah wa. rasionalisasi dan rekonstruksi tsb., bagaimana baikpun maksudnja, tidak mendapat tjukup dukung*n dan pengamanan politis, sehingga hanja dilaksa nakan dengan setengah2 dan telah mendjadi bahan a tja ra pergolakan politik setjara amat merugikan. 13. Reorganisais dan Rasionalisasi (III) p ada tanggal 14 September 1948, ketika reuni perwirripexwiira menengah di Mc>~i'Iang dibawah pimpinan Djenderal Sudirman masih berlangsung, Kepala Staf Pertahanan Djawa Tengah melaporkan bahwa di Solo telah terdjadi penjerangan terhadap suatu pasukan Sihwangi oleh pasukan-pasu kan dari Komando Pertempuran „Panembahan Senopati”. Segera Panglima Besar mengambil tidakan* untuk melokalisir pertikaian dan memerintahkan su paja tidak ada satupun pasukan Siliwangi jang me ninggalkan tempat, artinja agar supaja pasukan2 Siliwangi jang lain djangan membantu rekan-rekannja jang mendapat serangan itu. Segera pula diperintahkan konsinjasi umum atas segala pasukan di Dja wa Tengah. Sesungguhnjalah telah terdjadi penjerangan atas bataljon Rukman dari Sihwangi oleh beberapa pasu kan setempat di Tasikmadu (Solo). Major Rukman telah diperintahkan oleh komandan KRU supaja membela diri, akan tetapi guna menghindarkan ter djadinja clash jang lebih luas antara kita sama kita maka telah diperintahkan pub agar bataljon2 Siliwangi lainnja djangan bergerak. Pada achirnja para penjerang itupun mundur djuga. Major Rukman tali

dapat lagi menahan hati anak2 buahnja. „Lebih baik pulang ke Djawa Barat dari pada berperang saudara”, katanja. Maka dengan inisiatif sendirii dan de ngan tjara kelompok denu kelompok mereka menjusup kembali kedaerah Tjirebon. Dikota Solo sendiri pada tanggal 14 September itu telah terdjadi suatu serangan oleh beberapa bataljon pasukan setempat terhadap asrama tentara Sili wangi, jang pada saat itu sedang ditempati olen satu peleton pasukan pengawal markas brigade Sadikin. Setelah berlangsung tembak-menembak bebera pa saat lamanja, para penjerang achimja dapat dihalaukan dengan mengangkuti sedjumlah korban pa da pihak mereka dari pekarangan asrama. Panglima Besar Sudirman pergi sendiri ke Solo untuk menjelesaikan pertikaian. Beliau berpendapai, sesudah mendengar laporan2 dari pihak Komando Pertempuran „Panembahan Senopati”, bahwa satu* nja djalan penjeiesaian ialah agar pihak Siliwangi, jaitu Brigade Sadikin dengan 4 bataljonnja, keluar dari daerah Solo dan dipindahkan kefront. Beberapa pertemuan dengan Let. Kol. Sadikin sendiri tidak membawa sesuatu keputusan, karena komandan bri gade ini telah menjatakan dengan tegas, bahwa pada pihaknja tak pernah ada sesuatu niatan untuk me lakukan tindakan apa djuapun ketjuali membela diri aflas sesuatu senangan dan untuk ina telah beliau djandjikan djaminan sepenuhnja. Penulis sendiri merasa berkeberatan atas penje iesaian jang digariskan oleh Pak Dirman itu, setelah diingat betapa perasaan jang hidup didalam kalbu anak2 buah kita. Mereka akan merasa diusir dari Solo, sedangkan sebelumnja mereka diperintahkaji berhidjrah dari Djawa B arat dengan perasaan jang luka terhadap pemerintah. Seolah-olah semua tempat tertutup bagi mereka. Setelah meniadari perasaan perasaan jang terdapat dikalangan bataljon Rukmaii sebolunxnia. maka saia berpendapat bahwa diika Panglima Besar meneruskan perintah tsb., seluruh

Divisi Siliwangi akan memaksakan diri untuk puiang ke Diawa Barat dencran melintasi garis demarkasi. Dan djika hal ini terdjadi1, maka cease-fire tak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan penjerbuan Belan da ke Jogia akan segera terdjadi, sedangkan kita beluDi lagi berada pada tingkat persiapan perang jang njata. Disamping itu kemudian harinja kita pasti akan menghadapi kesulitan dalam meminta kepatuhan terhadap pemerintah pusat dari Divisi Siliwangi, sete lah xnenderita dua kali pengusiran jang sangat melukakan hati, jaitu hidirah dari kantong2 di Diawa Ba rat karena pensetudjuan Renville, dan kemudian dari daerah Solo karena agitasi dan provokasi, jang sebenam ja adalah merupakan salah satu rangkaian usaha perlawanan dari pihak oposdisi terhadap pemerintah R.I. Sebenarnja bagian intelligence dari Divisi Siliwa ngi sebelumnja telah mendapat keterangan2 tentang akan adanja gerakan-gerakan jang bersifat melawan pemerintah. Didaerah Solo terdjadi perlutjutan atas Mobrig oleh TRRI sehingga timbul kesulitan hehat. Wakil Presiden/Menteri Pertahanan memerintahkan Panglima Besar dan Djaksa Agung untuk mengambil tindakan guna mendjamin keamanan alat2 negara. Akan tetapi dalam suasana bentrokan bersendjata seperti itu, perintah tsb. sukar dapat dilaksanakan sepenuhnja, melainkan hanja sekedar dapat menghindarkan terulangnja peristiwa. Oleh bagian in'tellegence dapat dilkuti perkembangan2 jang sama cU-cempat- lainnja di Djawa dan di Sumatera. Komando Sumatera m entjatat terdjadinja beberapa pertempuran antara tentara dengan ex-lasjkar. Tak lama kemudian kita mendapat laporan tentang perlutjutan2 dan penangkapan2 atau pemetjatan tentara di Sumatera Barat, Tapanuli dan Atjeh, jang terutama dilakukan dengan mempergunakan tenaga2 ex-lasjkar. Dan setelah menjelidiki tokoh2 jang tersangkut didalamnja, timbullah ketju-

rigaan bahwa antara satu dan lain insiden itu ada nuuungannja. i^purau- dan analisa diatas ternjata. menghubuugKan peristiwa^ tersebut dengan keritjuhau puUUK jang menggawat pacta saat- ,.djustru" (. 0 ipinn jjuca tJuripno dan sekretaris kedutaan „buparto” (jang kemudian ternjata dialah Muso) tiba di Jogja dari Praha pada awal bulan Mei 1948. Telah pernah saja tjeriterakan pengalaman seorang kapten ..Siliwangi” jang setjara pribadi dekat kepada Mr. Amir Sjarifudin. jang dibudjuk untuk menarik Panglima Divisi Siliwangi (pada waktu itu penulis sendiri) agar bekerdja-sama dengan pihak mereka „guna menjelamatkan perdjoangan”. Untuk itu me reka djandjikan suatu kedudukan jang penting dalain ..pemerintah j.a.d.” Sedjak semula saja sendiri mem punjai hubungan pribadi jang erat dengan Bung Amir selama beliau memangku djabatan Menteri Perta hanan. (Tjatatan: Ketika diadakan penggeledahan pada tgl. 19 September 1948, setelah keluar perintah Pre siden untuk bertindak terhadap P.K.I., seorang perwira TNI dapat menemukan sebuah dokumen dari lemari dikamar bekas Menteri Pertahanan Amir Sjarifudiin. Do’am dokumen itu termuat pokok2 rentjana aksi, dan dapat diketemukan daftar perhitungan me reka tentang divisi2 dan panglima2 mana jang mereka anggap berada dipihak pemberontak, divisi2 mana jang bersikap netral, serta pasukan2 mana pula jang mereka perhitungkan bakal tetap setia kepada pe merintah. Tentara hidjrah sudah tentu mereka masukkan kedalam golongan jang terachir ini. Fungsi dan rentetan peristiwa2 di Solo djuga ada rantjangannja dalam dokumen tsb.). Suasana jang hangat meningkat mendjadi panas dengan terdjadinja pemogokan2, dan makin memuntjaknja agitasi terhadap sebagian dari tentara jang mereka anggap termasuk golongan jang setia ke pada pemerintah Hatta.

Pada suatu rapat umum di Jogja Muso menun tut supaja perundingan dengan Belanda distop d a n supaja K.l. segera mengadakan pertukaran duta de ngan Kusia. Atas andjuran Muso, partai jang tergabung dalam F.D.R. (PKI, Pai'tai Sosialis, PBI dan Pesindo) dan djuga BTI (Barisan Tani Indoiicria) serta berturut-turut melakukan „zelfkoreksi”. Dalam pengumuman SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indone sia) tentang zelfkoreksi itu dinjatakan &:uwa poiilk berunding dengan Belanda dan persetudjuan atas Linggardjati dan Renvillle adalah keliru (semasa ka binet Amir itu. Sekarang mereka menolak pereetuitu). Karena itu sekarang mereka menolak persetu djuan2 tsb. dan menolak tiap2 tindakan politik kompromis dengan pendjadjah. Kemudian pada rap at raksasa itu Muso menerangkan, bahwa djika petjah perang antara Amerika Serikat dengan Sovjet Rusia, m aka Indonesia tidak akan mungkin tinggal netral. Berhubung dengan makin m eruntjingnja situasi di Solo, Djenderal Sudirman mengeluarkan dagorder (perintah harian) jang m enjatakan bahwa APRI ada lah alat negara dan pendjamin kedaulatan negara, maka serangan terhadap alat negara akan dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan negara. Tanergal 16 September diadakan rapat dirumah Pak Dirman antara beliau sendiri dengan penulis dan Komandan C.P.M. Kolonel Gatot Subroto. Kami memutuskan bahwa satu-satunja dialan untuk menjelesaikan pertikaian2 di Solo ialah menempatkan iangan besi disitu. Malam itu din era kami menghad^n kepada Presiden. rmna mpnp^di’ikon nrn« Kol. Gatot Subroto diangkat mendjadi Gubernur Mi liter Surakarta iang berkuasa atas segala alat2 ne gara dan berhak sepenuhnja untiik mendjalankan tup'as-tugas Dewan Pertahanan Negara. Tanp'sral 17 diumumkan bahwa daomh Solo be rada dalam keadaan bahaja dan Kol. Gatot Subroto

mulai mendjalankan tugasnja, dengan tetap merangkap djabatan Komandan C.P.M. untuk seluruh In donesia. Tindakannja iang pertama-tama ialah usaha.* untuk menguasai keadaan. Sementara itu brigade Sadikin menduduki kota Solo, sedangkan pasukan* Ko mando Perempuran „Panembahan Senopati” berada diluar kota. Pada tgl 18 September 1948 terdjadi perebutan kekuasaan di Madiun oleh bagian2 TNI jang berasal dari Biro Perdjoangan. Pemimpin2 TNI jang sjah, seperti Kepala Staf Pertahanan Djawa Timur, perwira-perwira Staf, Komandan Sub-territorium, Koman dan C.P.M., dll. ditangkapi atau dibunuh. Mereka mengangkat Gubernur Militer, Komando Militer Da erah dan Residen jang baru jang berasal dari partai2 FDR. Gerakan2 mereka meluas dari Madiun ke Patjitan, Wonogiri, Tjepu, Blora, Pati dan Purwodadi, jai tu daerah.2 iang: sediak mulania didudnki oleh baeian bagian jang berada dibawah komando Brigade 29 (exBiro Perdjuangan) dan pasukan2 dari) Komando Per tempuran „Panembahan Senopati”. Pada tgl 18 itu Panglima Besar sedang berada di Magelang. Dan penulis sebagai Kepala Stafnja, jang berada diibu-kota, mendapat berita pertam a tentang coup itu dari Menteri Pendidikan Mr. Ali Sastroamidjojo. Beliau sendiri datang kerumah, dan mengadjak penulis untuk segera menghadap Presiden diistana dimana sudah hadir Menteri Sultan Hamengku Buwono. Setelah berunding, oleh Presiden saja ditugaskan m erantjang sebuah instruksi dari Peme rintah kepada Panglima Besar untuk mengambil tindakan-tindakan guna menjelamatkan negara. Pada lewat tengah malam kabinet bersidang dan Presiden menandatangani instruksi tsb. jang diserahkan ke pada Panglima Besar, jang pada gilirannja seterusnja memerintalikan pelaksanaannja kepada saja.

Pada malam itu djuga saja adakan rapat dengan komandan2 brigade jang ada di Jogja, komandan C.

T.N.I. setjar-a phisik mrmpersingkai berlangsungnja „Tra. pedi Nasional”. Pemberontakan PKJ UM8.

P.M. dan komandan K.M.K: (Komando Militer Ko ta), mengenai operasi dan tindakan- polisionil jang perlu diambil untuk daerah Jokiakarta. Untuk mentjegah agar lawan tidak sempat mendahului kita, maKa saja tetapkan agar supaja segala persiapan un tuk mengambil tindakan2 sudah siap sebelum djam 07.00. Pada djam 7 pagi itu'. dis^rbu oleh Letnan Kotanel Suharto sekarang Matfor Djenderal), saja datang melaporkan segala sesuatunja kepada Panglima Be sar jang pada waktu itu sedang sakit. Tak lawa kemudjan Pak Dirman terpalksa masuk sumah saki't dan menjerahkan operasi sepenuhnja kepada peavulis sebDgai Kepala Stafnja. Guna menguasai keadaan di Djawa Timur. Ko lonel Sungkono diangkat mendjadi Panglima Perta hanan Djawa Timur. Ia berhasil menjelesaikan persoalan mengenai sisa2 Brigade 29, TLRI dan lain2, jang memihak kepada kaum pemberontak. Presiden Sukarno dengan resmi memaklunikan adanja pemberontakan P.K.I. di Madiun, memerintahkan p^mbasmian pemberontak dan meniuruh rak jat mem|ilih antara Sukarno-Hatta dan Muso-Amir Persawat2 AURI menjebarkan amanat2 Presiden di daerah2 jang dikuasai P.K.I. Rpntinna operasi disusun. dan pelaksanaannja ditugaskan kepada masing2 panglima jang bertangguns: djawab. Operasi pokok ialah merebut dan membprsihkan Madiun oleh brigade Sadikin dari arah Barat dan brigade Surachmat dari sebelah Timur, Bri gade Kusno Utomo ditugaskan membersihkan Sura karta Utara, Purwodadi dan Pati, dan bataljon Nasulii membereskan Surakarta Selatan. Dan ber-angsur2 pasukan-pasukan Panembahan Senopati diturut-sertakan pula dalam operasi ini. Sesuai dengan rentjana, dalam tempo dua minggu brigade Sadikin sudah memasuki kota Madiun dengan batalinn Sambas sebasrai pelonornja. Tak lama kemu dian tibalah dikota itu pasukan dari Djawa Timur jang dipimpin oleh Major Jonosewojo. Bataljon Ach-

mad Wiranatakusumah bergerak ke Patjitan, batal jon Daeng ke Tjepu dan bataljon” Lucas, Sentot Iskandardinata dan Dharsono melaicukan pemDersihan didaerah Madiun dimana Letnan Kolonel Sadikin mendjadi Komandan Militer Daerah. Bataljon2 Kosasih dan Kemal Idris meneruskan aksi ke Purwodadi dan Pati, dan dua bulan kemudian sesudah pemberontakan, berhasil menawan pemimpin2 tertinggi pemoerontak dengan mentjegat induk kolonne me reka. Dengan terdjadinja peristiwa Madiun, maka se tjara njata sebenarnja telah terdjadi pula rasionali sasi dan reorganisasi TNI dalam arti mental dan fisik. Saja ditugaskan untuk merampungkan rentjana- dan poratnran2 reorganisasi-rasionalisasi jg. berkenaan dengan fasal2 operasii dan pemerintahan gerilja. TgL 20 September 1948 BP KNIP telah memberikan kekua saan penuh untuk selama tiga bulan kepada Presiden. Dengan adanja kesempatan ini, organisasi-organisaai DPN dan DPD bêrta oeraturan-r>erat"rannia iang rasanja djustru tidak sesuai untuk kelantjaran perang gerilja seperti jang sudah-sudah, dapat kita singkirkan. Dikalangan tentara dapat pula dilakukan hergroepering atau penggolongan kembali dengan lebih effisien. Maka dimulailah pembentukan kembah divisidivisi jang pada bulan Mei dulu gagal. Kekuasaan penuh jang dipegang Presiden itupun memberi djalan untuk membereskan sebagian beisar daripada persiapan-persiapan dalam menghadapi agresi Belanda jang kedua. Akan tetapi dilain pihak perlu disesalkan, bahwa karena adanja pemberontakan itu, l.k. seperempat dari kekuatan T.N.I., artinja dari kedua be lah pihak, sudah boleh dikatakan hantjur. Tindakan-tindakan pertama ialah pembasmiau pemberontak, kemudian daripada itu keluarlah berturut-turut pelbagai Peraturan Pemerintah, jaitu. No. 24: Peraturan tentang Militerisasi Djawatan Perhubungan, No. 25: Peraturan Tanda Hutang Ne

gara, No. 26: Peraturan Pemerintah tentang Mempertjepat Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Keadaan Bahaja, No. 27: Peraturan tentang Kedjahatan- dalam Keadaan Bahaja jang Dapat Dihuxitm dengan llukuir. an Mati, No. 28 : Peraturan Miiiterisasi Djavvatan Listrik dan Gas, No. 31: Peraturan tentang Pembenan Tundjangan kepada Djanda seria anak Piatu Bekas Pensiunan Militer dahulu, No. 32: Peraturan tentang Miiiterisasi Djawatan Djalan-djalan dari Kementrian Pekerdjaan Umum, No. 36: Peraturan Pemerintah tentang Miiiterisasi Djawatan Angkutan Motor Re publik Indonesia, No. 39: Peraturan Pemerintah ten tang Pemberantasan Pernjataan Setudju dgn. Perbuatan Raum Pemberontak, No. 40: Peraturan Pe merintah tentang Melepaskan Orang2 Hukuman untuk Memberi Tempat kepada Orang2 Tahanan atau Hukuman jang Ditahan atau Dihukum Berhubung dengan Pemberontakan Madiun, No. 46: Peraturan tentang Larangan terhadap Penjimpanan Minjak Bensin, No. 47: Peraturan tentang Miiiterisasi Sebagian dari Djawatan Pekerdjaan Umum jang menge nai Urusan Djalan2, Gas, Listrik dan Air Minum pada Daerah2 Otonoom, Daerah Istimewa Jokjakarta dan Kabupaten2 dalam Keresidenan Surakarta, No. 48: Peraturan Pemerintah tentang Pengluasan ,,Berlakunja Peraturan Pidana/Disiplin Tentara” dan Kekuasaan Pengadilan Tentara, No. 50: Peraturan Peme rintah tentang Miiiterisasi Beberapa Perusahaan Di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan, No. 52: Peraturan Pemerintah tentang Miiiterisasi Perusahaan-perusahaan Pertjetakan jang Berada Dibawah Pengawasan Pemerintah, No. 53: Peraturan Peme rintah tentang Urusan Tawanan dan Tahanan Politik/ Tentara iang Bersangkutan dengan Peristiwa Madi un, No. 55: Peraturan Pemerintah tentang Milterisasi Perusahaan Tambang Minjak Negara. No. 56: Pera turan Pemerintah. tentang Miiiterisasi Badan Penjclenggara Perusahaan Gula Negara dan Pabrik2 Gula jang Diurusnja, No. 57: Peraturan tentang Militeri-

sasi Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia, No. 58: Peraturan Pemerintah tentang Miiiterisasi Badan Textil Negara dengan Perusahaannja, No. 59: PeraturanPemerintah tentang Miiiterisasi Djawatan Kehutanan dan No. 74: Peraturan Pemerintah ten tang Perobahan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang „Susunan dan Kekuasaan Pengadilan, Kedjaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan' Sebuah peraturan jang amat penting guna penêmpurnaan perahanan rakjat serta perang gerilja j.a.d. ialah Peraturan Pemerintah No. 33, jakni Per aturan tentang Pemerintahan Militers di^daerah- di Djawa, jang perlu dimua't disini selengkapnja : Bab I Tentang Pemerintahan Gubernur Militer Pasal 1 (1) Djika perlu berhubung dengan keadaan, Pre siden berhak menjatakan suatu daerah seba gai daerah militer istimewa dalam mana dia dakan pemerintahan militer. (2) Kekuasaan pemerintahan tersebut dalam ajat (1) pasal ini berada ditangan seorang gubernur militer jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 2 (1) Dengan tidak mengurangkan apa jang mendja di tugasnja jang mengenai ketentaraan, guber nur militer tersebut dalam pasal 1 ajat (2) berkewadjiban mendjaga keselamatan negara, keaman dan ketertiban umum dalam daerahnjs masing-masing. (2) Dalam mendjalankan tugas termaksud dalam ajat (1) pasal ini, gubernur militer berhak mengambi.l tindacan-tindakan termasuk. mengadakan peraturan- jang dianggap perlu. (3) Peraturan-peraturan, perintah-perintah dan la

in sebagainja dari gubernur militer tidak boleh bertentangan dengan: a. Undang-undang dan peraturan-peraturan la in jang kekuasaannja sama dengan undang’ ; b. Instruksi- dari pimpinan, baik militer maupun sipil, jang diperatas. Pasal 3 Gubernur militer dalam lapangan kemiliteran bei tanggung djawab kepada Panglima Besar dan pa da umumnja kepada Presiden, Wakil Presiden. Pasal 4 Kepada gubernur militer dapat diperbantukan penasehat-penasehat jang anggota2 nja diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul gubernur mili ter jang bersangkutan. Pasal 5 (1) Dengan tidak mengurangi hak kekuasaan gu bernur militer, maka dalam mengambil semua tindakan jang tidak mengenai ketentaraan gu bernur militer diwadjikan minta advies kepada kepala daerah tertinggi jang bersangkutan. (2) Dalam mengambil tindakan untuk menjelamalkan negara dan untuk mendjaga keamanan dan ketertiban umum, semua intansi pemerintahan baik sipil maupun militer berada dibawah perin tah gubernur militer. (3) Untuk melaksanakan apa jang term uat dalam pasal 2 ajat (1) gubernur militer berkuasa mempergunakan instansi2 pemerintahan termaksud dalam ajat (2) pasal ini sepenuhnja dengan tidak diperbolehkan membentuk alal pemerintahan baru atau merubah susunan pemerintahwi jang telah ada. (4) Pemerintah2 itu harus melalui kepala daerah tertinggi jang bersangkutan.

Bab II Tentang Pemerintahan Komandan Sub-Territorium Pasal 6 (1) Di-tiap2 keresidenan di Djawa diadakan peme rintahan militer. (2) Kekuasaan pemerintahan tersebut dalam ajat (1) pasal ini berada ditangan komandan subterritorium jang bersangkutan. (3) Komandan sub-territorium bertanggung djawab dalam tugasnja jang ditetapkan dalam pera turan ini kepada dan menerima perintah dari gubernur militer jang bersangkutan. Pasal 7 (1) Dengan tidak mengurangkan apa jang mendja di tugasnja jang mengenai ketentaraan, koman dan sub-territorium tersebut dalam pasal 6 ajat (2) berkewadjiban mendjaga keselamatan ne-gara, keamanan dan ke'tertiban umum dalam daerahnja masing2. (2) Dalam mendjalankan tugas termaksud dalam ajat (1) pasal ini komandan sub-territorium berhak mengambil tilndakai-tindakan, termasuk suk mengadakan peraturan-peraturan jang di anggap perlu. (3) Peraturan2, perintah2 dan lain sebagainja dari komandan sub-territorium tidak boleh bertentangan dengan: a. Undang-undang dan peraturan lain jang kekekuasaannja sama dengan undang-undang ; b. Peraturan pemerintah; c. Peraturan2 dari gubernur militer jang ber sangkutan; d. Instruksi2 dari pimpinan, baik militer mau pun sipil, jang diperatas. Bab III Tentang Pongumunian Peraturan Gubernur Militer/ Komandan Sub-Territorium.

Pasal 10 (1) Peraturan2 gubernur militer atau komandan sub-territorium berlaku pada hari diumumkan. (2) Pengumuman termaksud dalam ajat (1) pasal ini dilakukan dengan penempelan peraturan itu diatas papan pengumuman dimuka tem pat gu bernur militer/komandan sub territorium berkantor, selandjutnja pengumuman itu sedapatdapatnja disiarkan dengan perantaraan surat kabar, radio atau alat2 penjiaran laimijr<. Bab IV Tentang Hukuman Pasal 11 (1) Hukuman jang se-tinggif’nja jang dapat ditetapkan oleh gubernur militer atau komandan sub-territorium untuk pelanggaran peraturan ini ialah : a. lima tahun hukuman pendjara ; b. tiga bulan hukuman kurungan; c. Rp. 10.000.- hukuman denda. (2) Barang2 jang langsung bersangkutan dengan pelanggaran termaksud dalam pasal ini ajat (1) dapat dirampas. (3) Penetapan hukuman term uat dalam ajat (1' dan (2) dari pasal ini tidak mengurangi hak pihak militer untuk mengambil tindakan dengan kekerasan sendjata djika dianggap perlu pada seketika itu. Bab V Tentang hal3 lain Pasal 12 Selama berlakunja peraturan ini, m aka kekua saan Dewan Pertahanan Negara dan Dewan P erta hanan Daerah dihentikan. Bab VI Tentang mulai berlakunja peraturan

Pasal 13 (1) Hukuman jang se-tinggi-nja jang dapat ditetapkan Perauran ini mulai berlaku pada tgl. 28 September 1948. Dengan ini dimaksud, agar kelak dapat dibuat peraturan-peraturan guna membantu kelantjaran pemerintah gerilja djika petjah lagi perang. Dalam perang gerilja jang pertama telah kita rasakan ba gaimana sulitnja melaksanakan pertahanan rakjat semesta, disebabkan oleh karena tak adanja satu instansi atau pendjabat jang berkompetensi penuh un tuk mengambil tindakan-tindakan kebidjaksanaan perang. Sedangkan peraturan-peraturan jang ada hanja tjotjok untuk suasana damai, jang hanja mem beri kesempatan kepada pihak militer untuk memin ta bantuan kepada instansi-instansi lain. Kami berpendapat bahwa dalam masa perang kepada pihak militer harus diberikan kelengkapan2 semaksimal mungkin, berupa alat-alat, tenaga dan ke kuasaan jang perlu guna mendjalankan tugas sepenuhnja sesuai dengan keperluan perang. Suasana pe rang, apalagi suasana gerilja, tak memberikan kesempatan untuk membuang-buang waktu dengan sidang-sidang, koordinasi-koordinasi, rapat-rapat dan sebangsanja, melainkan jang perlu adalah kekuasaan bertindak dalam satu tangan jang bertanggung djawab penuh. Dari peraturan Pemerintah No. 70 dapat kami kutipkan ketentuan-ketentuan sbb.: ,.Instruksi jang dikeluarkan oleh Dewan Pertahanan Negara ber-sama2 dengan Panglima Besar pada tgl. 20 Nopember 1947 tentang Pertahanan Rakjat tidak berlaku lagi, untuk daerah2 di Djawa. Dengan tidak mengurangi tugasnja jang termuat dalam peraturan-peraturan lain, komandan sub-territorium menjusun kembali Pertahanan Rakjat me nurut instruksi markas besar Angkatan Perang tgl. 8 Nopember 1948 dan instruksi2 lain jang akan dikeluarkannja.

Dalam menjelenggarakan Pertahanan Rakjat, residen, kepala daerah istimewa Jogjakarta, bupati dan tjam at masing- berada dibawah perintah ko mandan sub-territorium, komandan distrik militer clan komandan onderdistrik militer jang bersangkutan. Dalam mendjalankan peraturan ini juncto Peratur an Pemerintah no. 30 tgl. 28 September 1948, maka kekuasaan Dewan Pertahanan Negara dipegang oleh Presiden, sedangkan sekretariat Dewan Pertahanan Negara diperbantukan kepada Sekretariat Negara.” Dengan keluarnja peraturan diatas, maka ditjabutlah konsep dan peraturan2 tentang Pertahanan Rakjat jang dibuat oleh pemerintah dan Markas Be sar sebelum clash pertama. Sekarang semua pimpi nan pertahanan rakjat diserahkan kepada pihak mi liter, dan pimpinan atas lapangan pertahanan sipii dalam arti jang se-luas2 nja, dipegang oleh pamongpradja. Memang perang rakjat semesta itu bukan sem ata2 perang militer, melainkan djuga perang politik, ekonomi, sosial dan psychologis. Pimpinan pelaksanaannja tidak bisa'diserahkan kepada dewan2 jang tak mungkin bersidang dan jang selaku harus mengambil kata mufakat, melainkan harus berada didalam satu tangan. Tapi pimpinan itu djuga tak dapat sentralistis. Perang gerilja harus desentral; perang gerilja bergolak hitung desa dan distrik, dimana KMD‘KDM2, KODM2, lurah serta pager desa memegang peranan total. Akan tetapi pimpinan tsb. haruslah mendapat dukungan jang tjukup dari m asjarakat, jaitu harus di atur dengan melalui lembanga2 tertentu jang bersi fat membantu. * Dapat kami ingatkan pengalaman dulu pada ma sa djawatan2 sipiH setempat samasekali berada diluar tjampurtangan kepala2 daerah. Pada waktu itu kita lihat pelbagai instansi didaerah jang sama-sama merasa „berkompentensi” setjara berdampingau:

panglima, residen, D. P. D .,Dewan Kelasjkaran Dae rah, Inspektorat Biro Perdjoangan dan TNI Masjarakat. Peranan pokok dalam perang gerilja dipegang oleh rakjat. Maka itu mereka harus tetap merasakan adanja kedaulatan de fakto R. I . , dengan tetap adanja pe merintah gerilja jang teratur dan berwibawa. Pada waktu itu saja sebarkanlah 1). Brosur Perta hanan Desa, dan 2). Instruksi Panglima Besar tgl. 9 Nopember 1948 (sering djuga disebut tgl. 8 Nopem ber, hari disetudjuinja instruksi tsb. oleh kabinet). Brosur jang pertama dimaksud untuk djadi pegangan komandan-komandan kesatuan ketjil, KODM, tjam at dan lurah, akan tetapi ketika agressi kedua petjah, brosur-brosur itu umumnja baru sampai ditangan para bupati. Instruksi jang kedua adalah sebagai supplemen dari Perintah Siasat No. 1, tertanggal 1 Mei 1943, dimana sudah diatur tugas-tugas untuk tiap-tiap da erah dan tiap pasukan, mulai dari tugas aksi vertragcnd atau wingatc, kemudian tugas membentuk wehrkreise sampai kepada tugas pertahanan rakjat dan perang gerilja dalam arti jang seluas-luasnja. Instruksi tgl 9 Nopember jang telah disjahkan oleh kabinet itu djuga memuat petundjuk-petundjuk jang lebih terperintji mengenai pelaksanaan wehrkreise. Misalnja term uat petundjuk-petundjuk bagi tentara, penduduk sipil dan rak jat umumnja tentang tugas dan kewadjiban masing-masing djika musuh menjerang, djika musuh menduduki tesmpat mereka, atau djika ada patroli dari satu pasukan musuh, dsb. Dipe rintahkan agar supaja sekalian pendjabat dan sebanjak mungkin peduduk tidak mengadakan hubungan dalam rupa apapun dengan pihak tentara musuh atau instansi pendudukan. Inilah sebagai dasar dariDaria po litik non-koperasi dan non-kontak jang konsekwen. Dengan demikilan garis pemisah antara patriot dan pengchian/at dipertegas pula. Pada saat itu penulis, atas nama Panglima Besar

berkesempatan mengemukakan pokok-’ kebidjaksa naan militer dihadapan sidang kerdja gabungan seksi luar negeri dan pertahanan BP KNIP jang diketuai oleh Iskandar Tedjasukmana. A ntara lain saja tejro c-Vi r);

* Tak mungkin kita mempertahankan kota2 dan djalan2 raja, jang dapat diduduki musuh dalam tempo beberapa minggu. * Perlu pengungsian total guna menjebarkan tenaga ke-distrik2 untuk membina pertahanan kantong-' setjara dulu. * Pokok perlawanan kita adalah perang gerilja. * Berhubung dengan penggunaannja bagi penjele saian pemberontakan Madiun, banjak tentara kita jang keadaannja masih terpentjar, tilada terkonsolidir pada tempat2 jang seharusnja, sehingga untuk persiapan moighadapi perang j.ad. masih kv a perlukan banjak xsaha dan waktu. Pada tgl. 11 Nopember berkumpullah dimarkassa ja para komandan, gubernur, dan residen, untuk men dapat pendjelasan tentang tjara perlawanan j. a. d. Pada tgl. 11 Nopember itu djuga Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng mengadakan rapat dengan semua komandan daerah militer bawahannja untuk menjampaikan instruksi2 jang amat penting mengenai pokok2 pertahanan bagi masing2 daerah tanggung djawabnja. Sementara itu Markas Besar telah mengirimkan surat2 kepada semua panglima, jang menjatakan bahwa menurut pemilaian putjuk pimpinan tentara djalan diplomasi akan menemui kegagalan, dan se tiap waktu kita dapat mengharapkan serbuan Be landa. Oleh karena ibu-kota terletak didaerah Divisi III maka kepada divisi tsb. diberikan instruksi2 chusus. KSAU telah mempersiapkan landasan Gading untuk dipergunakan sebagai tempat penerbangan buat me* ngungsikan Kepala Negara, diika keadaan darurat memerlukan tjara demikian. KMK Jogja telah mem-

persiapkan satu pos darurat dikeraton untuk dipergunakan Presiden, dari mana beliau kemudian akaa diungsikan setjara diam-diam ke Samigaluh, jang telah. dipersiapkan sebagai pos luar kota jang per tama. Dalam pada itu pemerintah sendiri belum lagi menentukan tem pat kedudukan dalam keadaan pe rang bagi Kepala Negara. Untuk mengurus perentjanaan pemindahan Pang lima Besar keluar kota telah dikirim seorang kolo nel ke Djawa Timur. Perwira- Markas Besar telah saja bagi atas beberapa rombongan komando. Tiap rombongan akan mewakili PTTD (Panglima Tentara dan Territorium Djawa, jaitu penulis sendiri) disatu kompleks daerah, dimana mereka bertanggung-djawab atas kelantjaran djalannja instruksi2 dan laporan-laporan, serta penjelenggaraan dinas lturir jang teratur antara penulis dengan daerah- tersebut. Untuk melatih ketjepatan bersiaga, berkumpul dan berangkat, serta mengatur apa jang harus dibawa, ditinggalkan atau dimusnahkan djika Jogja mendapat seragam langsung, telah kami rdakan beberapa latihan di Markas Besar. Soal mengatur rentjana2 persiapan boleh dikatakan berdjalan tjukup lantjar. Akan tetapi, oleh ka rena masih belum terkonsolidirnja beberapa pasukan jang terasa sebagai luka-luka jang belum sembuh da ri „ketjelakaan” Madiun, pelaksanaan rentjana2 tsb. oleh pasukan2 dan daerah2 belum dapat didjaJankan dengan pesat. Tapi kami siapkanlah djuga segala sesuatu jang lebih dulu dapat segera disiapkan. Pada medio Desember 1948 Divisi Siliwangi mulai dibebaskan dari semua tugas keamanan, supaja dapat bersiap-siap dengan sebaik-baiknja untuk menjusup ke Djawa Barat. Pada awal Desember pihak intelligence kita telah dapat melaporkan adanja gerakan2 persiapan jang luas dipihak Belanda. Oleh sebab itu, dengan memperhitungkan kemungkinan pendadakan aksi dimana inisiatif sepenuhnja ada pada tangan musuh, maka

diperintahkanlah kepada para panglima untuk mu lai merusakkan djalan- jang menudju kedjurusan gans demarkasi, mengungsikan barang- jang pen ding, memulai persiapan bumi hangus, menempatkan pasukan2 pada kedudukan2 jang telah direntjanakan, menentukan tempat- bagi kedudukan markas" rahasia, dan persiapan2 lainnja jang perlu agar su paja tenaga- gerilja kita dapat diungsikan setjara utuh ke-kantong2 jang telah direntjanakan. Supaja tidak mempersulit djalannja perundingan politik, segala kesibukan itu kita selubungi dengan badju ,.Latihan Umum”. Dengan manoeuvre ini bagi pihak tentara dan pemerintah sipil praktis berlaku keada an perang jang sesungguhnja. Dalam salah satu rapat staf, Letnan Kolonel Dr. Pratignjo telah mengusulkan agar supaja maksud ,,menjelenggarakan latihan” ini diumumkan djuga. Untuk memelihara kerahasiaan jang sempurna, usul itu saja tolak. Namun kemudian, cleh satu dan la in hal, pengumuman demikian toch achirnja dikelu arkan djuga oleh instansi lain. Menurut rentjana, latihan tsb. akan dimulai pada tgl 19 Desember didaerah Djawa Tengah. Rupanja adanja laUhan ini digunakan pula oleh musuh untuk memulai serangannja, sebagaimana dapat dibuktikan kemudian. Ada satu soal lagi jang perlu dibereskan, jaitu memperbaiki hubungan antara Markas Besar dengan territorium Djawa Timur. Untuk itu Panglima Be sar mengeluarkan perintah tgl 15 Desember 1948 buat saja, agar saja mengundjungi Djawa Timur dengan satu rombongan perwira2 jang terkemuka. Kami berangkat dengan K. L. B. (kereta api luar biasa) tgl. 17 Desember pagi. Pada sore itu djuga diadakan rapat dengan semua komandan militer di Djawa Timur untuk memberikan pendjelasan tentang rentjana pertahanan kita. Pada malam harinja, dalam resepsi jang diadakan oleh

Gubernur Militer Kolonel Sungkono, ada kesempalan bagi saja jang saja pergunakan untuk memberi kan pesan bahwa ,,agressi kedua pasti akan datang, hanja saatnja sadja jang belum lagi dapat kita pastikan; mungkin terdjadi besok, mungkin lusa, mung kin sebelum atau pula sesudah pembentukan pemerin tah interim oleh Belanda”. Pada pidato radio tgl. 16 Desember malam Presi den Sukarno menjatakan bahwa beliau akan melawat ke India, dan perdjalanan beliau ini adalah untuk memperhebat dan memperluas perdjoangan kita dibidang politik. Disatu pihak peristiwa Madiun dapat dianggap se bagai suatu tragedi nasional jang patut disesalkan. Pertama-tama ia merupakan satu bentrokan antara saudara sebangsa, bentrokan jang melelahkan, djustru pada saat segala tenaga sedang kita perlukan un tuk menghadapi Belanda pendjadjah. Kedua, dengan adanja peristiwa itu, setjara kw antitatif tanah air telah kehilangan banjak putera2 nja dari kedua belah pihak. Potensi kita telah berkurang dengan 25 @ 30%. Dilain pihak peristiwa Madiun se- olah2 telah me rupakan suatu penjaringan alamiah. Beberapa kesulitan intern jang dulu rasanja tak kundjung terselesaikan, sekarang mendjadi selesai. Pemberontakan Madiun telah mempersatukan segala potensi jang ma sih tinggal, mendjadi satu kebulatan tenaga jang le bih kompak. Se-olah2 telah terdjadi suatu operasi jang berbahaja akan tetapi dapat menjembuhkan penjakit jang berat. * Pemerintah sekarang dapat mengachiri segala matjam dualisme dalam pimpinan dan organisasi. Ma ka dihapuskanlah brigade- Perdjoangan dari Djokosujono, TLRI-nja Laksamana Atmadji, TNI Masjaraicat Ir. Sukirman dan Pepoliit-nja Sukono-Winojo. Djuga organisasi2 lainnja jang merupakan badanbajangan bagi TNI, jang didjadikan tem pat2 persa-

rangan oleh FDR, dengan resmi dihapuskan oleh pemerintah. Dengan demikian dapat ditjiptakan satu pimpinan dan satu organisasi angkatan perang jang bebas dan tarikan aliran politik manapun. Dan lebih penting la gi: dapatlah kini ditentukan satu sadja konsepsi per tahanan rak jat jang mendjadi pegangan semua pihak. Bagi saja sendiri reorganisasi itu, sepandjang jang achiirnja dilaksanakan, djuga memang kurang memuaskan, karena paktor2 politis dan psychologis telah mongaburkan maksud2 aslinja. Menurut konsepsi jang saja adjukan, untuk Djawa tjukup dibentuk beberapa brigade sebagai induk or ganisasi dari beberapa bataljon penggempur, dan untuk selebihnja barulah disusun ber-puluh2 bataljon territorial, sebagai inti/ dari perlawanan rakjat kabu paten demi kabupaten. Maksud ini dikandaskan oleh perlombaan diantarr* teman2 untuk membentuk sebanjak mungkih „bataljon2 penggempur”. Mula-mula saja rentjanakan satu bataljon peng gempur untuk tiap kresidenan dan 1 kompi cq batal jon territorial untuk tiap kabupaten (seperti jang te lah mendjadi dasar reorganisasi untuk Divisi Siliwa ngi). Tapi ojatanjja sekarang terdapat 15 brigade exTRI dengan masing2 terdiri dari 3 a 4 bataljon peng gempur. Sedangkan djumlah bataljon2 territorial sedikit sekali dan sekaliannja praktis tanpa sendjata. Padahal perbandingan djumlah menurut rentjana semula adalah 1 bataljon mobil berbanding 3 a 5 ba taljon territorial, dengan perbandingan kekuatan sen djata masing2 1 : 1 dan 1 : 3 a 5. Kenjataan2 ini tent a sadja sangat mengetjewakan, karena akan mengakibatkan kesulitan2 dalam clash j.a.d. Setelah kota Madiun diduduki oleh bataljon Sam bas, Dewan Siasat Militer sering bersidang untuk m em bitjarakan soal2 penjelesaian pemberontakan. Kesempatan ini sering kami pergunakan untuk de ngan berangsur-angsur mengemukakan persoalan

mengenai peraturan2 dan penetapan-penetapan buat penjempurnaan pertahanan rakjat. Ada djuga rekandari Kementerian jang mengadjukan saran-saran perbaikan mengenai susunan putjuk pimpinan. Satu soal jang amat sulit memetjahkannja ialah mengenai tempat kedudukan pimpinan negara kelalc pada masa perang. Menurut pengalaman dengan clasn kesatu, ruang bergerak bagi Presiden terlalu sempit sehingga gampang tertawan oleh musuh, ketjuali djika dapat menjamar setjara sempurna sebagai rakjat biasa. Kantong2 di Djawa ketjil sekali, umum nja hanja mempunjai garis tengah beberapa djam berdjalan. Untuk Kepala Negara memimpin perang, penulis dengan Komodor Suriadarma mengadjukan pedalaman Atjeh sebagai tempat kedudukan strategis, dengan alasan2: 1. Di Sumatera kantong2 bisa lebih luas daripada di Djawa, dengan garis tengah beberapa hari bahkan beberapa minggu perdjalanan, dan de ngan kedudukan jang sangat sulit didatangi mu suh. Keberatannja ialah soal fasilitet. Djuga ada keberatan psychologis baigi rak jat di Djawa. Pulau Djawa, dengan penduduknja jang lebih padat dan banjak, jang sudah biasa didjadlkan tempat kedudukan pimpinan, akan merasakan suatu kehilangan jang berat bila putjuk pimpinan peme rintahan tidak berada ditengah-tengah mereka. 2. Kemungkinan bagi serangan Belanda di Suma tera lebih ketjil. Disana hanja ada 3 brigade ten tara Belanda. Lagipula, setjara politis dan ekonomis, bagi kepentingan musuh Atjeh tidak me rupakan sasaran urgensi nomor satu. Tapi Ko lonel Simatupang berpendapat, bahwa djika B> landa telah selesai ..dengan urusanja” di Djawa. mereka kemudian akan mengkonsentrir tenaganja di Sumatera. 3. Dari Atjeh hubungan keluar negeri dengan pesawat2 Catalina kita lebih mudah. Pada waktu

itu kita telah mempunjai hubungan penerbangau sipil antara Atjeli dan Burma, jang dipimpin ole4i Major Udara Wiweko. Kerdjasama dengan markas besar tentara Burma dalam hal ini baik sekali. Persoalan ini tetap terkatung-katung dan tidak pernah diputuskan. Hanja kemudian dari Djawa dilrimkan tenaga- ke Sumatera untuk memperkuai pimpinan perdjoangan disana, seperti rombongan Menteri Kemakmuran Sjafrudin Prawiranegara, rombongan Kolonel Hidajat untuk Angkatan Daral dan rombongan Kolonel Subjakto untuk Angkatan Laut AURI mengadakan perwakilan jang kuat di bumatera dibawah pimpinan Komodor Muda Sujono. Kemudian kami mendapat kabar, bahwa Presiden akan berangkat ke India, jang berarti rentjana lain daripada jang telah dipersoalkan diatas. Rentjana mipun gagal oleh serangan Belanda pada saat keberangkatan itu, setelah Presiden mengadakan pidato selamat tinggal melalui radio Jogjakarta. Pimpinan pusat telah disederhanakan dengan menunda pelaksanaan undang-undang Baliarudin, jaitu dengan setjara darurat mengangkat Djenderal Sudirman mendjadi Panglima Besar dan KSAP sekaligus. Dibawah beliau langsung diadakan dua pang lima, satu untuk Djawa (jang disebut PTTD atau Panglima Tentara & Territorium Djawa) dan satu di Sumatera (PTTS, Panglima Tentara & Territori um Sum atera); masing- didjabat oleh penulis sendiri dan Kolonel Hidajat. Lama sebelumnja kita m entjari tokoh jang tjukup populer untuk pimpinan pertahanan di Djawa, seba gai medan pokok bagi Republik. Tapi karena tidak mendapat persesuaian, maka pimpinan tsb. diserahkan kepada saja dengan tetap merangkap sebagai Kepala Staf Umum. Kolonel Bam bang Supeno, jang telah lama diperbantukan kepada saja, ditetapkan se bagai Kepala Staf Territorium Djawa, dengan Let. Kol. Sukanda Bratamenggala sebagai wakilnja. De-

ngan adanja PBAP sendiri di Djawa, moril kita me rasa tjukup kuat. Untuk djabatan Wakil Kepala Staf Umum telah saja rantjangkan Letnan Kolonel Staf Umum telah saja rantjangan Letnan Kolonel Abdul Lotif jang pada waktu itu mendjabat komandan militer ibu-kota. Tapi karena perwira ini sedang ditjalonkan pula untuk mendjabat panglikna divisi, maka pilihan saia itupun tak dapat segera direalisir. Kolonel Hidajat mengoper komando Sumatera da ri tangan Djenderal Major Suhardjo Hardjowardojo, dan menjebarkan rombongannja sbb.: Letnan Kolo nel Askari ke Atjeh, Major Akil ke Riau. Letnan Ko lonel A. E. Kawilarang ke Tapanuli dan Major S. Tjakradipura ke Sumatera Barat. Di Djawa disusun 4 divisi, jakni Divisi I dipimpin oleh Kolonel Sungkono dengan markasnja di Kediri, Divisi II dengan komandannja Kolonel Gatot Subroto, markasnja di Solo, Divisi III dipimpin oleh Kol. Bam bang Sugeng dengan pusat komandonja di Magelang, dan Divisi IV „Siliwangi” dibawah komando pendjabat panglima Letnan Kolonel Daan Jahja jang ma sih merangkap djabatan Kepala Staf Divisi, markas nja di Solo. Berhubung dengan aktivitetnja dalam peristiwa Madiun, brigade2 Biro Perdjoangan dan T. L. R. I., jang pada masa reorganisasi sangat sulit diselesaikan, kini sudah dihapuskan semuanja. Dengan de mikian persiapan-persiapan pertahanan ditiap dae rah propinsi mendjadi lebih lantjar, sehingga ditiap daerah militer tjuma ada satu komando brigade, se bagai pimpinan operasi, jang merangkap sebagai komando territorial. Divisi Sungkono meimpunjai 6 brigade, Brigade i Let. Kol. Mohammad Sudirman, Brigade 2 Let. Kol. Surachmat. Brigade 3 Let. Kol. Srudji, Brigade 4 Let. Kol. Sudjono; masing-masing komandan brigade merangkap sebagai komandan militer atau bakal ko mandan militer sesudah „Wingate’\ berturut-turut

untuk Bodjonegoro, Kediri, Besuki dan Malang. Di samping itu ada Brigade Let. Kol. K retarto untuk ourabaja dan Brigade ”As” Major Suwido jang berugas mendjaga djalan raja Modjokerto — Madiun. Keorganisasi dalam divisi ini belum selesai. Divisi Gatot Subroto mempunjai 2 brigade, jaitu Brigade 5 Let. Kol. Slamet Rijadi dan Brigade 6 Let. £ 0 1 . budiarto, jang masing-masing memegang daerali fcoio dan Semarang-Pati. Disebelah itu ada 4 subterritorium : Madiun dengan komandannja Letnan Kolonel Marjadi, Surakarta dengan Let. Kol. Mursito, Semarang Let. Kol. Dr. Abdul Azis Saleh dan subtem torm m Pati dengan komandannja Let. Kol. Gunawan. Reorganisasi dalam divisi ini baru sadia di mulai. Divisi Bambang Sugeng telah selesai dengan reorganisasinja dan mengadakan tiga daerah pertahanan jang masing-masing dipimpin oleh komandan bri gade, jakni Let. Kol. Bachrun, Brigade 8, untuk da erah Banjumas-Pekalongan, Major Achmad Jani, dcci Brigade 9, untuk daerah Kedu Utara-Semarang Barat, Let. Kol. Suharto, Brigade 10, untuk daerah Jogjakarta dan Kedu Selatan, kemudian Let. Kol Sarbini memimpin seluruh daerah Kedu. Divisi Siliwangi mempunjai 4 brigade, jaitu Bri gade 12 Let. Kol. Kusno Utomo, jang akan mendu duki daerah Bogor dan Priangan Selatan, ketjual daerah paling timur (Territorium Timur) jang akan diduduki oleh Brigade 14, Let. Kol. Eddy Sukardi, kemudian Brigade 13 jang dipimpin oleh Let. Kol. Sadikin jang akan menguasai daerah Tjirebon-Sumedang-Djakarta, serta Brigode 15 darii Let. Kol. Dr. Erie Sudewo jang tetap berada didaerah Banten. Brigade 16 jang merupakan gabungan dari lasjkarlasjkar Seberang dan Brigade 17 Tentara Peladjar, berada langsung dibawah komando Panglima Tenta ra dan Territorium Djawa. M enurut rentjana, diika saatnja peperangan telah petjah, pasukan-pasuka» ini akan dibagi-bagikan kepada masing-masing divisi.

Sampai saat itu sebetulnja registrasi bataljon-bataljon territorial belum selesai seluruhnja Masih kami kosongkan dua nomor brigade, jaitu nomor 7 dan 11, jang diperuntukan buat pasukan-pasukan jang ter bentuk dari sisa-sisa brigade kelasjkaran jang ber sedia menjatakan kesetiannja kembali kepada pemerintah Republik. Para panglima divisi dengan sendirinja merangkap mendjadi gubernur militer. Hal ini sudah sedjak lama kita perdjoangkan. Sebab menurut pendapat kita, perdjoangan rakjat total, jaitu perdjoangan gerilja dalam arti jang seluas-luasnja, tidak terbatas hanja dalam soal bertempur dilapangan semata-mata, me lainkan meliputi segi-segi politik, ekonomis dan psy chologis, jang semuanja harus dirangkumkan dalam satu siasat perdjoangan jang bulat. Perang gerilja kita djuga harus dilaksanakan dalam bentuk desentral jang seluas-luasnja. Totalitet dalam hal pemerintahan pada waktu perang, tidak boleh hanja terbatas pada putjuk pimpinan sadja, seperti lazimnja djuga dinegara-negara lain jang sedang menempuh peperangan, akan tetapi dengan konsekwen harus djuga didesentralisir atau diteruskan sam pai kepada tingkatan2 pimpinan paling'bawah. Tinggal satu kesulitan lagi, jaitu mengenai gubernur-gubernur sipil, jang dalam perundang-undangan Republik belum mempunjai kedudukan jang kongkril, dan dalam praktek hanja berkedudukan sebagai pe gawai pamongpradja jang tertua didaerah. Dengan Menteri Dalam Negeri a.i. Dr. Sukiman Wirjosandjojo telah saja adakan persetudjuan jang menetapkan, bahwa dalam masa perang, fungsi gubermir sipil untuk sementara ditiadakan, dan orongnja ditem patkan dalam staf gubernur militer sebagai penasehat urusan sipil. Djuga dengan Kepala Polisi Suniarto teleh saja adakan pemfoitjaraan2 untuk menentukan posisi djawatan kepolisian dalam hubungan pemerintah an gerilja jang totnliter. Hasil dari semua pembitja-

an ini baru merupakan fase permulaan clori penjele saian seluruh persoalannja. Demikian pula Djaksa Agung Mr. Husein Tirtawinata telah memberikan kesanggupan untuk me ngatur posisi kedjaksaan dalam pemerintahan ge rilja rakjat, supaja ada sebanjak mungkin bimbingan hukum bagi setiap tindakan ketertiban dari koman dan- militer. Selama masa penjelesaian peniberontakiin telah timbul kesulitan mengenai mahkamahmiliter, jang menurut aturan resminja seharusnja ditangkap oleh mahkamah- sipil. Para komandan militer setempat terpaksa mengadakan mahkamahdarurat dilapangan jang menjelenggarakan peradilan setjara kilat. Walaupun kebidjaksanaan begini praktis telah berdjalan, serta pula telah saja legalisir atas nama Panglima Besar, namun Wakil Presides sebenarnja tak menjetudjuinja. Djaksa Agung sen diri telah menjerahkan segala sesuatunja kepada kebidjaksanaan komandan militer didaerah pertem puran, dimana pendjabat2 sipil setempat tak mungkin lagi diharapkan bisa mendjalankan fungsinja. Demikianlah, pada medio Desember 1948 — ke tika Belanda telah memutuskan D Day — kita sen diri telah tiba pada taraf : 1. Segi militer dari penjelesaian peristiKva Madi un, telah diselesaikan, tinggal sadja penjelesaion dari segi politis, juridis, dll. kelandj'utan pe rampungannja. 2. Divisi I dan III telah selesai dengan reorgani sasi serta langkah2 pertam a persiapan perangnja, hanja Divisi II (Solo) dan IV (Siliwangi) serta pasukan2 Seberang, masih ter-pentjardalam keadaan lelah. 3. Perintah2 dan instruksi2 tentang tjara per tahanan rakjat dan militer j.a.d. sudah dikeluarkan, disebarkan dan didjelaskan, walau pun belum merata benar. LAMPIRAN IV : No. 24 : Miiiterisasi D jawatan Perhubungan

Pasal 1. Djawatan kereta api dan djawatan pos, telegrap dan telepon, mulai tanggal 21 September 1948 diawasi oleh Angkatan Perang (di-militerisir). Pasal 2. Pimpinan dan pegawai djawatan beserta segala alat2 dalam menjelenggarakan pekerdjaan seharihari tetap ada dibawah kekuasaan Menteri Perhu bungan . " Pasal 3. Pegawai2 harus tetap bekerdja dan bagi mereka berlaku disiplin dan hukum ketentaraan. Pasal 4. Pemimpin kesatuan tentara jang ditempatkan dibagian kantor stasiun jang dianggap perlu berhak memerintahkan mengawasi segala sesuatu jang ber sangkutan dengan keamanan dan pertahanan dengan tidak langsung tjampur-tangan dalam pekerdjaan djawatan. No. 25 : Peraturan Tanda Hutang Negara. Pasal 1. (1) Pada tanggal 21 September 1948 dikeluarkan surat2 tanda hutang Negara. (2) Sewa modal ditetapkan sebesar enam prosen setahun dan akan dibajar pada waktu penagihan. Pasal 2. Djumlah semua surat hutang Negara jang dike luarkan tidak boleh melebihi seratus djuta rupiah. Pasal 3. Hak untuk menuntut pembajaran lenjap setahun setelah dapat ditagih. Peraturan ini dimuat dalam surat tanda hutang Negara.

No. 26 : Peraturan Pemerintah tentang Memuertje-

pat Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Ke adaan Baliaja.

Pasal 1. Batas 1 tahun hukuman pendjara dimaksudkan pada pasal 335 Herzien Inlandsch Reglement dalam keadaan bahaja tidak diadakan untuk pemeriksaan perkara pidana pada pengadilan Negeri dan pengadilan Tentara dalam tingkatan pertama. No. 27 : Peraturan Tentang Kedjahalan* Dalam Ke adaan Bahaja Jang Dapat Dihukum Dengan Hukuman Mati. ■ — Pasal 1. Barang siapa dalam keadaan bahaja melarikan ?alnâng t temp,a t kediamannja atau tempat ting, gabija sementara, dengan maksud dengan melawan hukum menempatkan orang itu dibawah kekuasaannja atau dibawah kekuasaan orang lain, dihukum karena pentjulikan dengan hukuman mati atau di hukum pendjara seumur hidup atau hukuman pen djara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 2. Pentiurian dalam keadaan bahaja jang didahului disertai atau diikuti kekerasan atau antjaman kekerasan kepada orang, dilakukan dengan maksud untuk menjiapkan atau memudahkan pentiurian itu, atau supaja ada kesempatan bagi dirinja sendiri atau bagi kawannja jang ikut serta melakukan kediahatan itu, untuk melarikan diri atau supaja ada ketentuan, bahwa barang janer ditjuri itu tetap ada padan ja atau pada kawannja, dihukum denean hukuman mati atau hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara paling lama dua puluh tahun*. Pasal 3. Barang siapa dalam keadaan bahaja, deifgan mak sud hendak menguntungkan diri sendiri atau oran^ lain dengan melawan hukum, memaksa oran? de*

ngan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan, supaja orang itu memberikan barang jang seluruhnja atau sebagainja merupakan kepunjaan orang itu sen diri atau orang lain, atau supaja orang itu membuac utang atau menghapuskan piutang, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 4. Barang siapa dengan sengadja dan dengan melawan hukum dalam keadaan bahaja menghantjurkan, memsak atau membuat sehingga tak dapat dipakai, pabrik, setasiun kereta api, djalan kereta api, djalan, djembatan, banguman tilgrap-tilpun, listrdtk dan gas, pemantjar radio, bangunan untuk membendung, membagi atau membuang air, dihukum dengan hu kuman mati atau hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara paling lama dua puluh tahun. No. 32 : Peraturan tentang Militerisasi Djawatan Djalan2 dari Kementerian Pekerdjaan Umum. Pasal 1. Djawatan Djalan2 mulai tanggal 28 September 1948 diavvasi oleh Angkatan Perang (dimiliterisir). Pasal 2. Pimpinan dan pegawai djawatan beserta segala alat2 untuk menjelenggarakan pekerdjaan se-hari; ada dibawah kekuasaan Menteri Pekerdjaan Umum. Pasal 3. Pegawai2 dari djawatan, mulai dari pekerdja regu djalan keatas, harus tetap bekerdja dan bagi mereka borlaku disiplin da'n hukum ketentaraan. Pasal 4. Pimpinan tertinggi dari kesatuan tentara dalam suatu daerah djika perlu berhak memerintahkan dan

menguasai segala sesuatu jang bersangkutan denga;: keamanan dan pertahanan dengan tidak langsung tiai-’V"' toT1ornn dalam pekerdjaan djawatan setelah pemimpin tertinggi dari djawatan dalam daerah itu diberi tahu. No. 39 : Peraturan Pemerintah Pentang Pembcrantasan Pernjataan Setudju dengan Perbuatan Kaum Pemberontak.

Pasal 1. Barang siapa dalam keadaan bahaja dengan perkataan, tulisan atau perbuatan menjatakan setudju dengan perbuatan kaum pemberontak, jang dengai. kekerasan telah berusaha merebut kekuasaan pe merintahan, dihukum dengan hukuman pendjara pa ling lama sepuluh tahun. Pasal 2. Perbuatan jang dimaksudkan dalam pasal 1 dianggap sebagai kedjahatan. Pasal 3. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan. No. 40 : Peraturan Pemerintah tentang Melepaskan Orang- Hukuman untuk Memberikan Tempat Kepada Orang2 Tahanan atau Hukumaw jang Ditaban atau Dihukum Berhubung de ngan Pemberontakan Madiun. Pasal 1. Apabila diperlukan untuk menempatkan orangtahanan atau hukuman jang ditahan atau dihukum berhubung dengan pemberontakan Madiun, maka kepala rumah pendjara dapat mengeluarkan dari rumah pendjara orang hukuman, jang sisa waktu hukumannja tidak lebih dari 3 bulan, dan tidak lebih daripada separo dari waktu hukumannja.

No. 48 : Peraturan Pemerintah tentang Pengluasait ”Bcrlalumja Peraturan Pidana/Dsiplin Ten tara” dan Pengluasan Pengadilan Tentara. Pasal 1. Atas semua pegawai jang bekcrdja dalam perusahaan/badan vital jang oleh Presiden dinjatakan di bawah pengawasan Angkatan Perang (dimiliterisir), maka berlaku djuga segala peraturan pidana/disiplin tentara. Pendjolasan Umiun : Dengan peraturan ini diadakan ketentuan umum jang sesuai dengan kehendak pemerintah dalam di ”militerisir”nja suatu perusahaan/badan vital. Dalam peraturan pemerintah tentang militerisasi djawatan atau badan vital selalu dinjatakan bahwa bagi pega wai-pegawai jang bersangkutan berlaku disiplin dan hukum ketentaraan. Hal ini diartikan oleh pemerintah sebagai psngluasan !’berlakunja peraturan pidana/disiplin tentara dan kekuasaan Pengadilan Tentara” djuga. No. 50: Peraturan Pemerintah tentang Militerisasi Beberapa Perusaliaan didalam Lingkungan Kementerian Keuangan. Pasal 1. Badan Pertjetakan Negara (Lodji Ketjil - Jogja karta) jang digunakan oleh Kementerian Keuangan, Perusahaan Cliche (Setjodiningratan - Jogjakarta) dan Pertjetakan Kanten (Ponorogo), mulai 21 Oktober 1948 diawasi oleh Angkatan Peran^ (di-militerisir). & No. 53 : Peraturan Pemerintah tentang Urusan Tawanan dan Tahanan Politik/Tentara jan? Bersangkutan dengan Pevistiwa Madi.jn. Pasal 1. (1) Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan tawanan dan tahanan politik ialah mereka jang

(2)

(1)

(2)

(1) (2) (3) (1)

ditawan atau ditahaii karena tersangka telah turut ambil bagian dalam pemberontakan Muso-Amir Sjarifuddin cs. melawan. pemerintah Republik Indonesia. Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan tawanan dan tahanan tentara ialah anggota ten tara atau bekas anggota T.N.I. jang ditawan ditahan karena njrsangka telah turut am bil bagian dalam pemberontakan tersebut pada ajat (1). Pasal 2. Untuk mengasingkan atau melindungi mereka jang termaksud dalam pasal 1 sebelum perk-aranja diperiksa dan diputus oleh hakim, maka dibeberapa tem pat diadakan tem pat pengasi ngan tawanan dan tahanan politik/tentcca (selandjutnja disebut tem pat pengasingan). Bagi tawanan dan tahanan politik/tentara jang dianggap oleh pihak kedjaksaan jang bersang kutan dapat membahajakan ketertibar. umum ditundjuk rumah pendjara sebagai tem pat peng asingan. Pasal 3. Tempat2 pengasingan jang ada didaerah Jogja karta, Kedu dan Banjumas termasuk urusan umum („algemeen beheer” ) gubernur militer Jogjakarta, Kedu dan Banjumas. Tempat2 pengasingan jang ada didaerah SoloSemarang, Pati dan Madiun termasuk urusan umum gubernur militer Solo-Semarang, Pati dan Madiun. Tempat2 pengasingan jang ada didaerah Kediri, Bodjonegoro, Malang dan Surabaja termasuk urusan umum gubernur militer Djawa Timur. Pasal 4. Urusan tersebut dalam pasal 3 dipusatkan selandjutnja di Kedjaksaan Tentara Agung (Pu sat Urusan Tawanan dan Tahanan Politik / Tentara). /

(2) Untuk menjelenggarakan pekerdjaan tersebutj dalam ajat (1) pasal ini, maka oleh Menteri Pertahanan diperbantukan beberapa orang per wira menengah kepada Djaksa Agung. (3) Perwira2 menengah seperti dimaksud pada ajat (2) pasal ini mengerdjakan tugasnja atas perintah Djaksa Tentara Acting. Pasal 5. (1) Pusat Urusan Tawanan dan Tahanan politik/ tentara mengurus antara lain : a. pembelandjaan dan segala pengeluaran me ngenai urusan tawanan dan tahanan politik/tentara; b. pertanggungan djawab ("verantwoording") tentang keuangan jang dipergunakan oleh gubernur militer untuk urusan tawanan/ tahanan politik tentara; c. pelaporan2 jang diterima dari gubernur2 militer tentang urusan tawanan/tahanan politik/tentara; d. hal-hal lain jang dianggap perlu. Pasal 6. (1) Tempat-tempat pengasingan tersebut dalam pa sal 2 ajat (1) disedenggarakan oleh gubernur2 militer (atau jang dikuasakan olehnja) dengan bantuan dari pihak pamong pradja, polisi dan instansi2 lain didaerah. (2) Tempat2 pengasingan tersebut diurus dan dikepalai oleh seorang komandan kamp jang dibantu oleh beberapa orang perwira, bintar.i dan pradjurit, serta dibantu pula oleh beberapa orang pegawai rumah pendjara dan pohsi. (3) Kepada komandan kamp diperbantukan sepasukan pengawal guna mendjaga keamanan dan ketertiban. (4) Perbantuan tersebut pada ajat (2) dan (3) di seienggarakan oleh gubernur militer jang bei’sangkutan.

Pasal 7. (1) Peraturan2 bagi tem pat pengasingan (kampreglementen) ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh pusat urusan tawanan/tahanan politik/tentara. (2) Dimana dianggap perlu tiap komandan kamn atau gubernur militer dapat mengadakan pera turan-peraturan untuk tem pat pengasingan, jang bersifat sementara. No. 74: Peraturan Pemerintah tentang Perobahati Peraturan Pemerintah no. 37 taliun 1948 tentang „Susunan dan Kekuasaan Pengadil an/Kedjaksaan dalam Lingkungan Peradil an Ketentaraan” Pend jelasan: 1. Dalam usaha penjelesaian perkara2 pemberotakan P.K.I. Muso-Amir cs., terasa benar kesulitan2 disebabkan peraturan tentang kekuasaan Penga dilan Tentara (Peraturan Pemerintah no. 37 ta hun 1948) tidak memuat suatu pasal seperti pa sal 4 dari Undang2 no. 7 tahun 1946 jang bunjinja sebagai berikut: „Pengadilan Tentara mengadili pula perkara-perkara kedjahatan jang dilakukan oleh siapapun djuga djikalau kedjahatan2 terse but termasuk titel I atau titel II buku dua dari Kitab Undang2 Hukum Pidana dan dila kukan dalam lingkungan jang dinjatakan d a lam keadaan bahaja berdasarkan pasal 12 Ûndang2 Dasar” Terbukti bahwa dalam peristiwa pemberontakan tersebut tersangkut orang2 preman dan anggota* tentara sebagai satu gerombolan dalam hubungau jang erat. Antara lain karena golongan tentara padat dewasr< ini tidak merupakan satu golongan jang terpisah dalam m asjarakat kita, pun karena maksud/ tudjuan („opzet”) pemberontakan term aksud meli-

puti tentara dan sipil sebagai satu front terhadap pe merintah, sehingga pada umumnja batas2 antara anasir2 pemberontakan biasa dan anasir2 ketentaraan dalam pemberontakan tersebut sukar ditetap kan dengan pasti. Lagi pula hubungan pihak tentara dan pihak sipil dalam pemberontakan itu menjukarkan penjelesaian perkara selandjutnja, dc’.am penjelesaian mana — ber dasarkan Peraturan Pemerintah no. 37 tahun 1945 —harus dipergunakan pemisahan („splitsing”). __ Dengan diadakan pasal seperti pasal 4 Undang1 no. 7 tahun 1946 maka kesulitan2 iang berkenaan de ngan pemisahan taddJ dapat dihindarkan. Ternjata bahwa hal jang sebelum peristiwa Madiun dst. dirasakan sebagai tii-uan belaka dari peraturan* zaman Hindia Belanda (jaitu pasal 4 Undang2 no. 7 tahun 1946), sungguh mempunjai arti jang prakti3 guna penjelesaian perkara2 pemberontakan seperti pemberontakan P.K.I. Muso-Amir cs. Bunji teks pasal baru itu (pasal 3a) sesunguhnju lebih luas dari pada pasal 4 Undang2 no.7 tahun 1946 dan lebih sesuai dengan pasal 3 sub 1 dari ,,Bepalingen betreffende de recht,smacht van den militairen reahter in Ned-Indie (Stbl 1934 no. 173). Dengan demikian maka ketentuan2 jang berbunji: a. ,.berupa perbuatan jang terantjam oleh K.U. H.P.T., djika dilakukan oleh seorang preman, tidak merupakan detik” dan b. „atas beberapa perbuatan terantjam oleh kedua Kitab Undang-’ Hukum2 Pidana, djika dilaku kan oleh seorang ipreman, tildak dapat dipergunaikan antjaman dalam K.U.H.P.T. jang pada umumnja lebih. berat dari pa!da antjaman dalam K.U.H.P.” ditiadakan. 2. Dalam memahamkan djumlah perwira menengah' tinggi pada Angkatan Perang kita maka sudah terbajang kekurangan tenaga untuk dapat melajani pasal 19 ajat 4, 5 dan 6 dan pasal 23 ajat

2 Peraturan Pem erintah no. 37 tahun 1948. Harus diingat pula bahwa Mahkamah Ten ter a praktis adalah pengadilan se-hari2nja (»de dagelijksche rechter”) bagi perwira tinggi ( term asuk mereka jang tersebut dalam pasal30) terhadap siapa sukar didapatnja opsir2 jang berkedudukan militer lebih tinggi daripada me reka, untuk diangkat sebagai hakim opsir. Pun pasal 23 ajat 2 sukar didjalankan untuk keperluan jang tertjantum dalam pasal 30. Maka terhadap Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung, pemerintah terpaksa melepaskan azas bahwa seorang opsir tidak boleh memutus atau ikut memutus perkara opsir jang lebih tinggi pangkat atau ranglisnja. Sedjak berlakunja Peraturan Pemerintah ini, maka sidang pengadilam-pengadilan tersebut ha nja terikat kepada ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 ajat 3 berhubung dengan pasal 14 ajat 5 (untuk Mahkamah Tentara Tinggi) dan pasal 23 ajat 1 berhubung dengan pasal 22 ajat 2 (untuk Mahkamah Tentara Agung). Keadaan demikian itu tidak berarti bahwa dalam memilih perwira untuk diangkat mendjadi hakim opsir, pun da lam melajani suatu perkara dengan para hakim opsir Mahkamah Tentara Tinggi/Agung jang tersedia, sama sekali tidak diindahkan azas tersebutt Sedapat-dapat akan dipenuhi azas tersebut, meskipun sesuatu tidak merupakan keharusan seperti dalam suasana Mahkamah Tentara bagi pengadilan mana azas itu masih berlaku sepenuhnja. 3. Perobahan pasal 30 ajat 1 (lama) Peraturan Pe merintah no. 37 tahun 1948 diadakan karena dihari belakangan ini ditiadakan djabatan jang dimaksud oleh ajat 1 sub 5 s/d sub 9 pasal tsb. Jang dimaksud dengan djabatan Panglima Divisi

sebagaiinana termaktub dalam pasal III huruf f, ialah Panglima Divisi menurut penetapan Menteri Pertahan an 'tgl. 5 Nopember 1948, djadi bukan Panglima Di visi menurut susunan lama atau jang sederadjat de ngan itu seperti misalnja Panglima Angkatan Lau Republik Indonesia. Jang penting sekali bagi' kita da lam hal mempersiapkan rentjana pertahanan rakja serta perang gerilja jang akan datang ialah peraturan Pe merjntah No. 33 dan 70.

Penetapan Presiden No. 1 thn 1948. 1. Membentuk Panitia „Hidjrah” jang susunannja sbb.: Ketua Arudji Kartawinata Kem. Pertah. Wk. Ketua I Djend. Maj. Ir, Sukirman T N I . bg M asj. Wk. Ketuo II I. Moh. Siradj. Kem. Dim. Neg. Ketua Sekretaris Dr. Hutagalung Kem. Pertah. Wk. Ket. Sekt. Maij. Hardjono Angg. Panitia 1st. Angg.- Sekretariat Sekretariat PP PNI - Anggota1. Supandi Kem. Perhub. „ Sosial 2. Surjadi „ Pek. Umum 3. Sutarjo „ Kemakmuran 4. Ir. Harjono „ Persed. Makanan 5. Sukandi Rakjat „ Kesehatan 6. Dr. Sumakno „ Keuangan 7. Mardjono „ Penerangan 8. Muhadi „ Pertahanan 9. Dr. Hutagalung 10. Djend. Mnj. Sutomo Djavv. Perl. AP 11. Djend. Maj. Wijono Pepolit 12. Dr. Djokosalamun Insp. Keseh. Tent. 13. Djend. Maj. Sudibyo Dir. Djend. AD Kem. Pertah. bg Sos. 14. H. Kartasasmita Kem. P.P. & K, 15. Suroso 16. Kol. Dachlan Djambek Wk. Ko Sumatera idem 17. Kol. Simbolon Penasihat: 1. Maj. Suprajogi Div. I 2 Kapt. Sutorman Panitia pi and. MaJ- Santoso Kepolisian b. Maj; Katamsi Djaw. V 5. Kol. Suprapto MBPTL 6. Kol. Abdurachman Dilv. VIO 7. Sanityo MBPT 8. Maj. Harjono Div. II

2. Mengangkat Djend. Maj. Sudibyo mendjadi inspektur djenderal dari Panitia Hidjrah tsb. diatas dengan ketentuan bahwa untuk mendjolankan tu gas kewadjiban ini, stafnja diperbantukan kepadanja. Susunan badan adalah sbb.: Ketua, Sutardjo (Kem. Pek. UPerumahan mum). Ketua, H. Kartasasmita i.Kep, Djavv. Penerimaan Sosial Kem. Pertah.). Wk. Ketua, Moh. Anwar (Djaw. Sos. Kem. Pertah.). Pemeriksaan Ketua, Kol. Abdurachman vTCep. Intell. Kem. Pertah.). Wk. Ketua, Kol. Dr. Sutjipto (Kep. Intell. MBT). Kesehatan Ketua, Dr. Salamun (Inspektur Keseh. Tent.). Perl./Perbek. Ketua, Djend. Maj. Sutomo (DPAD) Wk. Ketua, Sukardi (PPBM). Keuangan Ketua, Dr. Hutagalung (Kem. Per tah.). Peng'angkutan Ketua, Supandi (Kem. Perhubung an). Hiburan Ketua, Djend. Maj. Wijono (Pepolit). Wk. Ketua, Kol. Sudarmo (TNI b« Masj.). Keamanan : Ketua, Djend. Maj. Santoso (MBPT) Urusan Umum : Ketua, I. Moh. Siradj (Kem. Dim Negeri).

HasuUon* ftbdu\ Haris

TatvgSa\

1

\i

»AM A«»*nU*M

m'

10

A )k

728/2010 355.0991 Nas t ’entara nasional Indonesia: Nasution? Abdul Hans

Perpustakaan U!

01

0-090

TENT AKA NASIONAL INDONESIA

Recommend Documents