TATA LOKA VOLUME 15 NOMOR 2, MEI 2013, BIRO PENERBIT PLANOLOGI UNDIP. Memahami Transformasi Urban di Asia: Belajar dari Kasus Jakarta

TATA LOKA VOLUME 15 NOMOR 2, MEI 2013, 102-115 © 2013 BIRO PENERBIT PLANOLOGI UNDIP

T A T A L O K A

Memahami Transformasi Urban di Asia: Belajar dari Kasus Jakarta Understanding Urban Transformation in Asia: Case Study of Jakarta

Jo Santoso1 Diterima:19 Oktober 2012

Disetujui: 19 Maret 2013

Abstrak: Urbanisasi adalah bukan sebuah fenomena baru sama sekali, tetapi urbanisasi yang mendunia seperti yang sekarang sedang berlangsung dilihat dari dimensinya, percepatannya dan kompleksitasnya tidak bisa dibandingkan dengan yang kita kenal sebelumnya. Di banyak negara Asia orang percaya bahwa menjadikan kota sebagai sebuah mesin pertumbuhan ekonomi (Economic Growth Maschine) merupakan cara satu-satunya mengatasi masalah kecepatan urbanisasi. Tren ini telah mendorong kota-kota menjauhi diri dari fungsi utama mereka sebagai human habitat yang dibangun berdasarkan koeksistensi diantara kelompok sosial yang hidup disitu. Salah satu faktor yang beresiko memperburuk situasi sosial bila terjadi krisis ekonomi adalah kenyataan bahwa berbareng dengan intensifikasi hubungan dengan ekonomi global jalinan sosial di antara penduduk kota sendiri semakin melemah. Dalam tulisan ini penulis membahas tiga proses yang menjadi pendorong utama terjadinya proses restrukturisasi kota yaitu komodifikasi, privatisasi dan komersialisasi. Akibat perkembangan tersebut adalah bahwa fungsi kota sebagai institusi sosial semakin terabaikan dan kesenjangan sosial semakin dalam.

Kata kunci: Urbanisasi, ekonomi, social Abstract: Urbanization is not a new phenomenon anymore, yet the ongoing worldwide urbanization now, seen from its dimension, acceleration, and complexity, is incomparable to the previous one. In many Asian countries, most people believe that creating a city as an economic growth machine is the only way to overcome the problem of urbanization development. This trend has pushed the cities away from their primary function as a human habitat which is built based on the coexistence among social groups that live there. One of the factors which likely aggravates the social situation, if the economic crisis happens, is the weakened social relation among the society due to the occurrence of global economic. In this paper discusses the three processes which serve as a catalyst to the process of city restructuring that are commodification, privatization and commercialization. The result of the development is that the city functions as a social institution is increasingly ignored and worsens the social inequality. Keyword: urbanization, economic, social

Center of Metropolitan Study CENTROPOLIS, Tarumanegara University, Jakarta Jl. Letjen. S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat 11440 1

Korespondensi : [email protected]

102

103

Memahami Tranformasi Urban di Asia

Pendahuluan Beberapa bagian dari tulisan ini berasal dari sebuah paparan yang dibuat dalam rangka International Symposium on Global Cities And the World Economic Crisis yang diorganisir oleh Peking University Shenzhen Graduate - School of Urban Environmental Science, bekerjasama dengan Department of Geography University of Minnesota dan Department of Geography National University of Singapore, di Shenzhen, China, January 4-8, 2010. Paparan tersebut diatas yang lebih berkarakter visual telah kami rubah menjadi versi tulisan dan isinya kami perkaya dengan beberapa hal yang terkait dengan pendapat bahwa kota sekarang ini sudah berubah sedemikian jauh sehingga sebenarnya telah kehilangan hakekat utamanya sebagai institusi sosial. Dengan mengambil kota Jakarta sebagai studi kasus dalam artikel ini penulis mencoba membuka beberapa perspektif baru mengenai bagaimana Planer dan Arsitek bisa menyikapi terjadinya perkembangan tersebut. Walaupun urbanisasi adalah bukan sebuah fenomena baru sama sekali, tetapi urbanisasi yang mendunia seperti yang sekarang sedang berlangsung dilihat dari dimensinya, percepatannya dan kompleksitasnya tidak bisa dibandingkan dengan yang kita kenal sebelumnya. Di banyak negara Asia orang percaya bahwa menjadikan kota sebagai sebuah mesin pertumbuhan ekonomi (Economic Growth Maschine) merupakan cara satusatunya mengatasi masalah kecepatan urbanisasi. Saat ini, kota-kota di negara-negara berkembang Asia semakin banyak yang dijadikan obyek dari agenda pertumbuhan ekonomi. Tren pengembangan telah mendorong kota-kota menjauhi diri dari fungsi utama mereka sebagai human habitat yang dibangun berdasarkan koexistensi diantara kelompok sosial yang hidup disitu (Fannstein,S.,1990). Menurut penulis proses ini terjadi karena arah dan kendali pengembangan kota sekarang ini sangat dipengaruhi oleh kelompok kekuatan yang bukan berasal dari penghuni kota itu sendiri. Masalah terdalam yang di depan mata adalah bahwa kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana meng-antisipasi berbagai risiko yang sulit diprediksi bila sebuah pengembangan ekonomi secara sepihak berorientasi pada ekonomi global. Salah satu dari faktor risiko yang semakin besar yang dihadapi Jakarta datang dari integrasi ekonomi kota yang semakin kuat dengan ekonomi global. Risiko semacam ini bukan sesuatu yang teoretis tetapi akibat buruknya di masa lalu telah berkali-kali menghantam kota Jakarta. Kota ini telah mengalami tiga keterpurukan ekonomi dalam 80 tahun terakhir yaitu pada tahun 1930, 1965 dan 1998, yang disebabkan oleh ketergantungan ekonomi kota Jakarta terhadap ekonomi dunia. Keterpurukan yang pertama adalah bersamaan dengan krisis ekonomi dunia 1930. Krisis ekonomi dunia ini telah menghancurkan ekspor komoditi Indonesia sebesar 80% yang merupakan basis dari kemakmuran kota-kota kolonial pada waktu itu. Yang kedua terjadi pada jaman “konfrontasi” dengan Amerika Serikat/Kerajaan Inggris 1963-1965. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara Barat telah memicu terjadinya hyperinflasi sebesar 650% p.a. yang akhirnya menggoyang stabilitas politik seluruh republik. Sedangkan krisis ekonomi terakhir yang disebabkan oleh Asian Monetary Krisis 1997 mengakhiri periode pertumbuhan ekonomi selama hampir 30 tahun secara tragis. Kota Jakarta pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan minus 14%, hampir keseluruhan kegiatan sektor perumahan dan konstruktsi lumpuh total, dan ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Dari uraian penulis diatas jelaslah bahwa dalam strategi pengembangan kota Jakarta ke depan kita harus mencoba meng-antisipasi datangnya krisis ekonomi yang disebabkan oleh kejadian-kejadian pada tingkat global yang berdampak buruk bagi ekonomi kota Jakarta. Salah satu faktor yang beresiko memperburuk situasi sosial bila terjadi krisis ekonomi adalah kenyataan bahwa berbareng dengan intensifikasi hubungan dengan ekonomi global jalinan sosial di antara penduduk kota sendiri semakin melemah. Arah pengembangan kota TATA LOKA - VOLUME 15 NOMOR 2 - MEI 2013

104

Santoso

secara sepihak didorong untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan akibat bahwa fungsi kota sebagai institusi sosial semakin terabaikan dan kesenjangan sosial semakin dalam.

Karakter fisikal dan Kultural Kota Jakarta dan Akar Historisnya. Kompleksitas Struktur Fisik Kota Jakarta Kota Jakarta yang biasa disebut Daerah Khusus Ibukota mempunyai area 657 Km2 sedangkan daerah Metropolitannya Jabodetabek luasnya sekitar 3000Km2. Pada malam hari penduduk Jakarta adalah sekitar 9 Juta jiwa sedang pada siang hari bertambah 3 juta komuter menjadi 12 Juta. “Urban fabric” Jakarta mempunyai karakter yang terdiri dari kombinasi tipe land-use dari yang paling tradisional, konvensional sampai pada tipe yang hybrid. Di tengah kota terdapat superblok modern berskala besar, beberapanya dengan luas lantai lebih dari 1,0 juta M2. Gedung-gedung raksasa itu berlokasi berhadap-hadapan dengan kamung-kampung dengan bangunan. 1-2 lantai. Skyline dari CBD (Central Business District) kota terdiri dari ratusan pencakar langit. Menara-menara ini berlokasi bersebelahan dengan berbagai permukiman campuran yang terkadang diselingi oleh pasar kaget disepanjang jalan atau bazar makanan, yang buka sampai malam hari. Di area semi-urban bersaebelahan dengan lapangan udara internasional kita temukan pabrik-pabrik modern bersebelahan dengan perumahan landed yang kebanyakan disubsidi diantara petak-petak sawah dan permukiman dengan bangunan vernakular-tradisional. Permukiman semi-urban ini adalah penyedia tempat berteduh bagi mayoritas dari para pekerja industri. Tidak jauh dari situ kita temui kawasan industri skala besar bersebelahan dengan proyek kota baru berikon lapangan golf 18-holes, dengan menara kantor dan pusat belanja. Karakter fisik seperti ini tidak boleh dimengerti hanya sebagai kesalahan dari pengembangan tapi merupakan hasil dari sebuah proses historis yang rumit. Secara umum Jakarta memang merupakan sebuah produk yang secara fisikal dan kultural mempunyai campuran yang unik dari elemen-elemen urban yang berasal dari berbagai periode. Marilah kita tinjau ulang dari mana semua ciri-ciri tersebut berasal.

Warisan Zaman Prakolonial Sejak awal didirikan pada Abad ke-16 Jakarta sudah mempunyai karakter kosmopolitan. Di samping penduduk “lokal” orang Sunda, Jawa, Malayu dan Bugis, kotakota di sepanjang pesisir Jawa selalu berpenghuni sejumlah besar dari pedagang asing, berbagai kelompok etnis dari negeri Cina dan India, orang Persia, orang Jepang, orang Arab, bahkan orang Jahudi dan Armenia (De Houtman, C., 1915). Pada periode prakolonial permukiman kota terdiri dai berbagai kawasan perumahan yang masing-masing dihuni oleh kelompok etnik tertentu. Sistem kultural yang kompleks yang kita jumpai hari ini tercipta dari berbagai permukiman yang mempunyai cara hidup dan kultur yang berbeda-beda. Pada periode akhir kolonial diversifikasi dari berbagai jenis elemen urban masih hadir tetapi seringkali sudah bercampur dan terintegrasi satu sama lain. Toko-toko modern orang Eropa, rumah-toko (shophouses)orang Tionghoa dan India dan pasar tradisional-lokal merupakan elemen-elemen yang selalu hadir berdampingan pada setiap pusat perdagangan kota yang didirikan oleh Belanda.(Karsten,Th.1930/Santoso,J,2011) Pengembangan kota yang berbasis multikultural inilah yang menjadikan Jakarta sebuah contoh kasus sebuah proses urbanisasi yang kompleks yang menarik untuk dipelajari. Di satu pihak Jakarta menunjukkan keterbukaan terhadap globalisasi tetapi dilain pihak mampu mengembangkan urbanitas dengan ciri lokal yang kuat. Sampai pada saat ini paling tidak ada tiga elemen urban yang berasal dari periode prakolonial yang

TATA LOKA - VOLUME 15 NOMOR 2 - MEI 2013

105


masih hadir sebagai bagian dari kota Jakarta sekarang yaitu Jalan, Pasar dan Kampung (Santoso, 2011). Ketiga elemen urban tradisional ini sebagian dalam kondisi terdesak, sebagian dalam kondisi konflik dengan elemen yang lain tetapi sebagian berhasil memposisikan diri dengan cukup mapan.

Era Nation Building dari Soekarno Setelah Indonesia merdeka Jakarta menjadi lokasi proyek Nation Building dari presiden Soekarno (Ricklefs,M.C., 1991). Menurut visi dia Jakarta harus dikembangkan menjadi ibukota modern dari sebuah bangsa yang baru lahir, bangsa Indonesia( Hering,B., 2001). Soekarno memimpin disusunnya Masterplan Jakarta 1965-1985, yang merupakan dasar dari pengembangan Jakarta sebagai metropolis yang modern. Struktur dasar dari kota metropolitan ini diletakkan sebagai lapisan baru diatas kota yang ada. Pada periode sesudah itu proyek-proyek perumahan yang dikembangkan setelah 1968 seperti Pejompongan, Tanjung Duren, Pulo Mas dst. masih mengacu pada kerangka dari Masterplan tersebut. Selain itu proyek-proyek perumahan yang didirikan antara 1950 sampai awal 1970-an umumnya masih mengacu kepada konsep pengembangan yang mengintegrasikan berbagai lapisan sosial dan etnik. Obyek-obyek Jakarta Barunya Sukarno memang tersebar di seluruh Jakarta tetapi yang utama berada di sepanjang jalan Thamrin-Soedirman, seperti “Hotel Indonesia” sebagai hotel bertaraf Internasional yang pertama, Kompleks Olahraga berstandard olimpiade “Gelora Bung Karno” di Senayan, menara perkantoran pertama yang tahan gempa “Wisma Nusantara”, department store Sarinah, Tugu Monumen Nasional dan Mesjid Istiqlal. Sejumlah monumen berkarakter kepahlawanan didirikan tersebar di jalanjalan utama Jakarta 2(dua) yang terpenting berada di akses Thamrin-Sudirman, Tugu Selamat Datang di Bunderan Hotel Indonesia dan patung “Pemuda” di mulut Selatan jalan Sudirman. Pada akhir era kepemimpinan Soekarno, Kota Jakarta telah berhasil mengokohkan identitas barunya sebagai ibukota modern dari sebuah bangsa baru, Indonesia, tanpa harus menghancurkan bagian-bagian kota yang diwarisi dari era Batavia yang kolonial. Seperti kita tahu doktrin Nasakom (Nasional – Agama – Komunisme) dari Soekarno telah mengalami kegagalan dan pada akhir era kepemimpinannya Indonesia telah menjadi salah satu korban dari “cold war” antara kubu Barat yang kapitalis dan kubu Timur yang sosialistis. (Kahin, A.R., /Kahin, G.McT., 1995). Politik Indonesia yang bebas aktif dan tidak disukai Barat karena anti kapitalisme dan imperialisme mengalami kegagalan total karena tidak berhasil di restrukturisasi. Ekonomi nasional, ekonomi kota-kota di Indonesia dan anggaran belanja negara khususnya masih tetap sangat tergantung dari ekspor bahan mentah ke negara-negara Barat. Jadi ekonomi kota Jakarta menjadi terpuruk akibat blokade perdagangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris Raya. Perkembangan ekonomi domestik tidak berhasil menutup penurunan ekonomi yang berorientasi pada ekspor.

Doktrin Stabilitas dari Soeharto: Kota sebagai Growth Maschine Yang dimaksud sebagai mesin dalam istilah City as a Growth Maschine adalah kota dijadikan instrumen untuk memacu pertumbuhan ekonomi (Andrew, E.G., Wilson J, Wilson D,(Eds.)1999; Cox, K., R.,1999). Dalam 30 tahun dari resim Soeharto (1968-1998), dunia menjadi saksi bagaimana Jakarta mengorbankan kodisinya sebagai sebuah tempat yang livable demi pertumbuhan ekonomi. Dalam periode “Orde baru” ini resim militer yang otoriter memegang kontrol terhadap kota-kota di Indonesia. Hal ini dilegitimasi dengan argumen bahwa stabilitas politik adalah sebuah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi.


106

Santoso

Sesuai dengan ideologi pembangunan yang berlaku waktu itu (Schwarz, A.,1994) pemerintah memfasilitasi modal asing untuk masuk dan secara umum mendorong proses privatisasi ekonomi. Di urban area terjadi transformasi kepemilikan tanah dimana lot-lot tanah perumahan yang kecil-kecil di gabung-gabung menjadi sebuah lota besar. Lot-lot besar ini kemudian dikembangkan untuk fungsi komersial. Mulai tahun 1980-an akhir perusahaan real-estate mulai membebaskan tanah secara besar-besaran di pinggiran kota. Mulai tahun 1990an terutama setelah akibat krisis moneter 1998 mulai teratasi diatas lokasi-lokasi strategis itu dibangunlah superblok yang semakin lama semakin besar dimensinya. Konversi dari tanah perumahan menjadi komersial terjadi terutama di Jakarta Pusat dan ini menyebabkan terjadinya penurunan jumlah penduduk di pusat kota karena stok rumahpun menurun. Sebagai ilustrasi, Kecamatan-kecamatan Gambir dan Tanah Abang antara 1980 -2000 kehilangan 40% dari penduduknya dari 1,4 juta jiwa hingga tinggal 0,9 juta. Sementara itu di daerah pinggiran Jakarta para pengembang terus berlomba - lomba mengalih fungsikan tanah pertanian menjadi perumahan atau kawasan industri skala besar. Semua proyek-proyek skala besar ini sepertinya berdiri sendiri-sendiri sehingga menciptakan urban sprawl. Sebenarnya tendensi urban sprawl sudah dimulai ketika Pemerintah Indonesia memperkenalkan program kepemilikan rumah melalui kredit perumahan (Morgage). Untuk mereka yang tidak mampu membeli dari pasar maka sebagian diberikan subsidi melalui BTN dan sebagain dicoba ditampung di proyek-proyek skala besar yng dibangun oleh Perumnas. Kebijakan pembangunan perumahan yang terpilah-pilah tersebut menghasilkan pembangunan perumahan yang tersegmentasi dan menyebar kesegala arah kota. Setiap pengembang hanya membangun untuk segmen pasar tertentu dan setelah beberapa tahun Developer mencari tanah ditempat lain, karena ditempat yang lama sudah terlalu mahal. Ketika Krisis Keuangan Asia 1998 menerpa Indonesia terbukti bahwa baik sistem perumahan yang dibangun oleh swasta tanpa subsidi maupun yang bersubsidi tidak mampu mengatasi dampak krisis tersebut. Bukan saja para pengembang menjadi bankrut dan hanya sekitar 20% masih aktif, tapi juga BTN lumpuh karena sekitar 40% dari nasabahnya tidak bisa membayar.

Tiga Pola Transformasi Global: Komodifikasi, Komersialisasi dan Privatisasi Komodifikasi Yang dimaksud dengan komodifikasi adalah proses transformasi berbagai bagian dari kehidupan sosial menjadi bagian dari kegiatan komersial. Mass media dan berbagai moda promosi dalam setiap kesempatan yang tersedia tidak berhenti-hentinya mendorong, membujuk sampai menteror penduduk kota kearah peningkatan kegiatan konsumtif Mereka (Miles/Miles, 2004), yang sebagai salah satu akibatnya adalah berkurangnya kegiatan sosial. Semakin banyak kegiatan kultural dan sosial dikeluarkan dari kegiatan sehari-hari, dijadikan komoditi dan akhirnya diintegrasikan sebagai bagian dari mekanisme kegiatan komersial. Contoh yang tepat untuk proses komodifikasi adalah kegiatan olahraga yang mulanya amatir, kemudian dijadikan kegiatan profesi dan pertunjukkannya dijual sebagai bagian dari industri hiburan. Hal sama terjadi juga dengan kegiatan menari, menyanyi, dan kegiatan sosial-kultural lainnya. Akibat dari proses komodifikasi ini adalah menurunnya kegiatan sosial yang biasanya dilakukan sendiri antara tetangga, antara anggota famili atau oleh kelompok-kelompok sosial lainnya, seperti kegiatan extra kurikuler di sekolah atau di universitas. Hal itu dibarengi dengan meningkatnya kegiatan komersil menonton TV, pertujukan, dan lainnya. Orangtua mengurangi waktu bermain TATA LOKA - VOLUME 15 NOMOR 2 - MEI 2013

107


dengan anak-anaknya dan mengirim anak-anak mereka ke Gamecenter yang ada di setiap Shopping Mall. Keluarga mengurangi acara masak dirumah tapi lebih sering pergi makan diluar. Proses komodifikasi yang terjadi tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa bertambahnya jumlah kelompok masyarakat kelas menengah yang mempunyai disposal income artinya kelebihan penghasilan yang bisa di konsumsi. Pada saat ini diperkirakan bahwa di kota-kota di Indonesia terdapat 80 juta orang yang termasuk kelas menengah. Hingga 2030 diperkirakan akan terdapat 90 juta tambahan konsumen baru dengan penghasilan U$ 3600/p.a. dan hampir semuanya adalah penduduk kota.(Bisnis Indonesia, 29-9-2012, Ini Ekonomi Kepulauan Bung). Pergeseran aktifitas kultural dan sosial dari kehidupan kekeluargaan, kehidupan bertetangga di permukiman dan kelompok-kelompok sosial lainnya menjadi bagian dari kegiatan konsumsi dengan sendirinya membawa perubahan radikal bagi struktur ruang fisik kota. Menyolok untuk dilihat adalah munculnya berbagai elemen urban yang dulunya tidak pernah begitu dominan baik dalam dimensi maupun secara arsitektur kota, misalnya pusat perbelanjaan, begitu juga sekolah, universitas, rumah sakit milik swasta, dan terutama tempat-tempat yang menawarkan jenis baru hiburan dalam segala variasi dan dimensi yang dalam terminologi baru disebut “Lifestylecenter” ataupun dalam bentukbentuk lama sebagai pusat-pusat kuliner yang merupakan pengelompokan restauran dan cafe-cafe untuk berbagai segmen pengunjung.

Privatisasi Pelayanan Urban Yang dimaksud dengan privatisasi disini adalah proses pengambil alihan fungsifungsi yang sebelumnya dijalankan oleh institusi publik oleh institusi milik swasta. Motivasi awal pengambilalihan ini sebenarnya bukan karena mereka ingin mengambil untung, karena kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang kurang mendatangkan keuntungan. Latar belakang utama adalah karena para anggota kelas menengah tidak merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh institusi publik. Munculnya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik merupakan akibat langsung dari proses globalisasi, tanpa dipaksakan melalui reglementasi pihak pemerintah. Dimulai dari banyak dari para anggota kelas sosial menengah dan atas sewaktu berkunjung atau kuliah di negeri melihat dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas, lalu membandingkannya dengan apa yang mereka dapatkan di Jakarta. Informasi ini juga menyebar diantara sanak saudara dan teman-teman. Seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi mereka maka keinginan untuk mendapatkan kualitas pelayanan lebih baik di bidang kesehatan, pendidikan, dst. menjadi semakin kuat. Jadi proses privatisasi pelayanan urban pada awalnya tidak berhubungan langsung dengan proses komersialisasi. Bahwa pada akhirnya banyak institusi pelayanan urban seperti rumah sakit yang dikelola oleh swasta menjadi sangat komersial menurut penulis merupakan sebuah dampak negatif. Keinginan para pengunjung atau pemakai untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik oleh sementara pengelola sekolah, universitas atau rumah sakit disalah gunakan untuk mencari keuntungan bisnis. Dengan privatisasi terjadi melemahnya institusi publik secara relatif karena munculnya sektor swasta tetapi melemahnya fungsi institusi sebagai pelaksana mandat sosial masyarakat. Proses Privatisasi dalam bentuk swastanisasi yang dilakukan oleh pemerintah setelah terjadinya krisis 1998 adalah karena pemerintah membutuhkan uang untuk membayar hutang negara sehingga terpaksa menjual perusahaan-perusahaan milik negara swastanisasi perusahaan air minum PAM Jaya.


108

Santoso

Komersialisasi Yang dimaksud dengan istilah komersialisasi sebenarnya adalah bahwa kegiatankegiatan yang sebenarnya tidak boleh dikomersialkan artinya dijadikan instrumen mencari keuntungan semata. Misalnya sebuah yayasan yang sebenarnya merupakan bentuk usaha non-profit sebagai pengelola sebuah universitas misalnya disalahgunakan oleh para pengurusnya untuk mendapatkan keuntungan materi secara pribadi. Begitu pula pemerintah DKI-Jakarta melakukan komersialisasi asset-asset milik Daerah, berarti milik publik yang seharusnya dipakai untuk mensejahterakan masyarakat banyak dikomersialisasi. Misalnya Jakarta Propetindo atau PD Pasar Jaya mengkomersialisasi asset-asset nya yang sebenarnya milik publik dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Istilah komersialisasi adalah suatu pengertian dimana telah terjadi penyimpangan yang dilakukan pengelola atau pemilik dari sebuah institusi swasta atau pemerintah dimana misi utama dari pendirian institusi itu dilupakan dan digantikan dengan misi mencari keuntungan materi, baik untuk institusi itu sendiri maupun untuk memperkaya diri oleh anggota pengurusnya. Jadi sebenarnya privatisasi dari pelayanan publik tidak otomatis menjadikan institusi itu komersial. Komersialisasi terjadi kalau pihak pemilik atau pengelola institusi mengabaikan misi spsial mereka dan menggantinya dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi. Pada aspek perubahan fungsi ruang kota komersialisasi berarti pengalihan fungsi area kota dari hunian atau fungsi non-komersial lainnya menjadi area komersial. Proses alih fungsi lahan dari hunian menjadi komersial di Jakarta terutama berlangsung di area-area strategis di tengah kota. Hal ini mengakibatkan penduduk lama ter-marginalisasi dan harus pindah kedaerah pinggiran kota.

Rangkuman: Proses komodifikasi merubah pola hidup dari kegiatan berorientasi sosial menjadi kegiatan konsumtif. Proses komodifikasi berdampak memperlemah bahkan menghancurkan jalinan dan interaksi sosial diantara kelompok sosial urban. Hubungan antara tetangga, antara anggota kelompok sosial bahkan antara anggota dari sebuah keluarga mengalami degradasi. Dilain pihak kegiatan dan perilaku konsumtif berkembang pesat dan mempertajam perbedaan antar kelas sosial. Jadi dampak komodifikasi secara sosial cukup signifikan dan secara arsitektur kota hal ini termanifestasi dengan berkembangnya bangunan-bangunan yang berfungsi konsumtif seperti mal dan pusat belanja. Proses privatisasi dimulai dengan privatisasi pelayanan publik ketika kelas menengah merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan mendirikan sendiri unit-unit pelayanan publik dengan kualitas yang lebih baik. Sedangkan dengan komersialisasi adalah proses yang terjadi sebagai akibat semakin dominannya kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan semata. Pada banyak hal proses privatisasi mengawali terjadinya proses komersialisasi, dimana privatisasi terjadi karena di motivasi oleh maksud-maksud mencari profit. Keinginan mendapat pelayanan yang lebih baik oleh anggota kelas sosial menengah lalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Jadi komersialisasi sering merupakan dampak dari tren privatisasi tersebut. Tapi sebenarnya tren komersialisasi bisa saja terjadi walaupun tidak terjadi subtitusi institusi publik tersebut oleh pihak swasta. Dalam kasus ini kita biasa memakai istilah swastanisasi, misalnya Pemerintah DKI mengkomersialisasikan asset publik yaitu ketika melakukan swastanisasi PAM Jaya, tanah-tanah publik yang dikelola oleh PD Pasar Jaya atau Jakarta Propetindo.


109


Menurut penulis terjadinya diskrepansi yang semakin dalam antara kelompok sosial adalah merupakan sebuah akibat dari ketiga proses diatas. Tetapi hal yang lebih penting untuk di antisipasi adalah bahwa telah terjadi perubahan mendasar dari konsep kota sebagai institusi sosial sebagai akibat dari proses globalisasi.

Jakarta Sekarang: A globalized Consuming City Jakarta sekarang adalah sebuah kota yang mengalami proses globalisasi dengan ciri khas konsumtif yang kuat (Miles,M.,/Miles,S., 2004). Peran sektor swasta yang semakin dominan dalam perkembangan kota, melemahnya sektor publik mengiringi dan mempercepat proses globalisasi di Jakarta. telah menyebabkan terjadinya restrukturisasi kota Jakarta secara menyeluruh. Dalam bukunya Globalizing Cities Marcuse dan van Kempen menyebutkan paling tidak ada 6 (enam) proses restrukturisasi yang terjadi pada sebuah kota yang terkena proses globalisasi (Marcuse/van Kempen 2000; Friedman, J.,2002): Yang pertama adalah terjadinya formasi yang mereka sebut sebagai “Citadels” als “protected enclaves” diduduki dan dikontrol oleh para representative sebuah lapisan sosial kelas atas yang dinamis dan terintegrasi di dalam sistem kerja ekonomi global. Yang kedua adalah proses Gentrifikation pada area kota tertentu oleh para profesional, konsultan dan manajer dan pengusaha yang jasa dan produknya terkait erat dengan kebutuhan perusahaanperusahaan kelompok pertama. Yang ketiga adalah expansi dari perumahan di daerah suburban yang mayoritas dihuni oleh kelas menengah dengan anak yang tidak mampu membeli rumah atau apartemen di tengah kota. Yang keempat adalah meluasnya kawasan permukiman yang sebagian kualitas lingkungan yang rendah, dipadati oleh bedeng dan pondok dengan harga sewa yang relatif mahal. Penghuninya adalah pegawai kantor rendahan, karyawan perusahan-perusahaan kecil atau para pekerja yang dibayar rendah. Yang kelima adalah berbagai bentuk dari permukiman dibawah standard yang dihuni oleh penduduk miskin, seringkali tersegregrasi secara etnik.Yang keenam adalah permukiman kumuh semacam Gettho yang terisolasi dari kota dihuni oleh pendatang yang untuk waktu terbenam di kemiskinan. Dari keenam proses yang diuraikan oleh Marcuse/van Kempen, maka yang betul-betul terjadi di Jakarta adalah proses 1 sampai 3. Tetapi terkait dengan proses keempat, di kebanyakan kota-kota lama Asia seperti Jakarta, Manila atau Bangkok, proses meluasnya kawasan permukiman yang menyediakan penyewaan atap adalah kawasan perkampungan tradisional dengan jenis bangunan vernakular yang kemudian dimodifikasi dan dikembangkan menjadi rumah sewa. Terutama kampung-kampung lama yang berada disekitar CBD (Central Business District) seperti Thamrin-Sudirman-Kuningan. Sebagian kampung lama yang terletak agak kepinggiran kota seperti Tanah Tinggi, Galur, Kampung Sawah di Timur, Tambora, Tanah Sereal, di Barat atau Penjaringan di utara kota mengalami proses pemadatan yang tinggi. Kepadatan yang tinggi ini menyebabkan terjadinya kekumuhan ini adalah kepadatan yang tinggi sedang lainnya disebabkan oleh kurangnya fasilitas pelayanan urban terutama karena letak permukiman ini di daerah semi-rural jauh dari pusat kota. Proses kelima dan keenam yaitu berbagai permukiman kumuh hampir bisa kita jumpai diseluruh sudut kota. Tetapi jenis kekumuhan ini di Jakarta lebih disebabkan karena status permukiman tersebut yang tidak legal. Sehingga tangan pemerintah tidak bisa sampai kesana, biasanya permukiman liar atau setengah liar itu dihuni oleh mereka yang miskin atau mereka yang berstatus migran tunggal artinya tanpa membawa keluarga. Mereka mencari tempat tinggal yang semurah mungkin karena ingin mengirim uang sebanyak mungkin ke keluarga mereka di desa. Mereka tidak bersedia membayar lebih dan karena itu pemilik unit sewa juga tidak mau meningkatkan kualitasnya. Walaupun di beberapa tempat di Jakarta aspek etnis mempunyai peran tertentu tetapi pada umumnya di Jakarta tidak terdapat segregrasi etnis yang menyolok. TATA LOKA - VOLUME 15 NOMOR 2 - MEI 2013

110

Santoso

Kebanyakan permukiman kumuh didirikan secara apa adanya di lahan-lahan dengan status tidak legal, seperti di sepanjang bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, di muara-muara sungai dan tempat-tempat dimana masalah kepemilikan tanahnya tidak jelas. Salah satu indikasi lain dari perubahan struktural adalah menghilangnya beberapa kampung lama dari tempat-tempat yang strategis di tengah kota. Umumnya diatas lahan yang dulunya permukiman penduduk itu didirikan bangunan komersial terutama perkantoran, hotel dan apartemen dan retail. Proses komersialisasi dalam skala besar yang terjadi di tengah kota telah memperlemah posisi sosial-politis dari para pengusaha kelas menengah. Karena harga tanah di tengah kota menjadi begitu mahal maka mereka tidak mampu menyewa atau memiliki rumah toko. Terutama setelah Krisis Ekonomi Asia 1998 posisi pengusaha kelas menengah semakin rawan dengan pertambahan luas lantai dari pusat belanja yang psat. Antara 1998 sampai 2010 luas lantai pusat belanja di Jakarta naik sampai 4 (empat) kali lipat dari 1,3 juta M2 menjadi sekitar 5,0 juta M2. Sebagian dari kelas menengah menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan kemandirian mereka dan mau menjadi subsistem dari bisnis pengusaha besar pemilik pusat belanja. Sebagian dari mereka memutuskan untuk menjadikan rumah mereka sendiri sebagai tempat usaha, sebagian mencoba menyewa rumah-rumah di kawasan permukiman dengan lebar jalan yang cukup besar dan menjadikan itu lokasi untuk buka usaha. Sebagian lain menjual rumah mereka dan pindah ke salah satu kota baru di daerah suburban. Dengan demikian Jakarta Pusat telah kehilangan sebagian dari lapisan sosial yang berharga, pencipta lapangan kerja yang handal, yaitu kelas pengusaha menengah/menengah bawah. Proses komersialisasi ruang kota tidak berhenti pada terdesaknya kelas menengah dari tempat-tempat strategis atau degradasi posisi mandiri mereka menjadi subsistem dari pengusaha besar tetapi melahirkan kesenjangan antara kelompok sosial yang terintegrasi dalam kekuatan sosial-politik yang dominan dan yang tidak. Yang pertama adalah yang ikut menentukan apa yang terjadi dengan Jakarta sedangkan anggota kelompok kedua hanya berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, tanpa mempunyai kemungkinan untuk mempengaruhinya.

Rusaknya Kota Jakarta sebagai Institusi Sosial Pengertian kota sebagai institusi sosial hampir sama lama seperti peradaban kota itu sendiri. Paling lambat pada masa hidup Plato, yang dengan ceritanya mengenai sebuah kota-negara yang bernama Atlantis yang merupakan manifestasi fisik dari sebuah kota yang ideal. Kamudian pernyataan Aristoteles yang mengatakan bahwa “Kota terdiri dari manusia yang berbeda, Manusia yang sama tidak bisa membentuk kota”. Dengan demikian Aristoteles mendefinisikan karakter utama sebuah kota sebagai sebuah komunitas demiana berbagai jenis manusia membentuk sebuah kebersamaan. Tidak ada kota bisa terbentuk tanpa keinginan bersama penghuninya untuk membangun sebuah human co-existence. Disusul oleh Shakespear yang menyamakan kota itu dengan masyarakatnya (The People is the City) gleichsetzt. “Kota itu adalah sebuah Teater” kata Sang Bengawan Kota Lewis Mumford, “dan yang lainnya – seni, politik, Pendidikan, Usaha ada hanya untuk mendukung berlangsungnya “social drama” (..) yang lebih mencengangkan adalah bahwa Kota adalah sebuah panggung yang dirancang secara sangat baik, membuat penampilan para seniman dan aktor lebih intensive dan mendukung mereka memainkan lakon mereka(Mumford 1938). Mumford melancarkan kritik terhadap kondisi dari peradaban urban, yang semasa dia hidup sudah mulai hilang kemampuannya untuk memainkan dialog dramatisnya, “seperti sebuah gedung teater yang mau memainkan pertunjukkan terakhir yang mematikan.” (Mumford 1938, in:Wheeler, S.M., Beatley,T.(Ed.), 2004,).


111


Menurut Mumford di Kota saat ini (Mumford 1938) tidak ada lagi dialog antara kelompok sosial, karena segala sesuatunya ditentukan oleh sekelompok orang tertentu dan kelompok lainnya tidak bisa ikut menentukan masa depan kota.Dalam kaitan dengan hubungan antara lokal dan global maka jelas yang dominan adalah kekuatan yang berorientasi global dan transformasi kota berjalan ke satu arah tanpa memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang berorientasi lokal untuk melaksanakan interpretasi mereka mengenai masa depan depan. Proses ini akhirnya menyebabkan kota terbagi menjadi dua kelas sosial yang berbeda. Yang pertama yang berhasil memenuhi norma-norma global sedang yang kedua tidak. Globalisasi di Jakarta membelah kota menjadi disatu pihak sekelompok kecil elit kota yang merupakan aliansi antara pengusaha, politisi, pejabat negara dan teknokrat, yang menguasai asset kota, termasuk asset yang menjadi milik publik dan pengelolaannya dipercayakan kepada pemerintah. Tren komersialisasi menghancurkan semua nilai-nilai dasar hidup bersama antara sesama (human coexistence) dan kota dijadikan ladang perburuan diantara mereka untuk memperkaya diri dan mendapat kekuasaan. Mereka yang jumlahnya hanya segelintir inilah yang menentukan apa yang terjadi dengan kota Jakarta (Soya, E.W., 2010). Bukan tanpa legitimasi! Sebuah kerangka ideologi baru diciptakan sebagai pembenaran untuk melakukan semua ini: Pertumbuhan ekonomi dan pasar bebas, yang menurut para penganutnya akan membawa kemakmuran yang maximal bagi semua orang (Harvey, D., 1989,1993). Pada kenyataannya yang terjadi adalah diskrepansi antara kaya dan miskin yang semakin dalam, degradasi sosial-politik kelas menengah urban menjadi subsistem dari Kapital besar, ketidakadilan yang menyolok antara mereka yang menguasai asset dan modal dengan yang tidak mempunyai akses, ketidakadilan antara mereka yang tergantung pada pelayanan kesehatan atau pendidikan dari institusi publik yang kelas dua dan mereka yang mendapatkan pelayanan kelas dunia dari institusi yang dikelola oleh swasta Khusus di Jakarta kondisi lingkungan yang semakin buruk sebagai akibat dari pelanggaran semua pemikiran rasional dan pengetahuan dasar demi mendapatkan keuntungan sebesarbesarnya(Fannstein, S. ,2005). Proses Modernisasi adalah sebuah fenomena yang sangat komplex, pada setiap tahapan perkembangannya dia mempunyai bentuk yang berbeda (Simone, A., M., 2012). Proses industrialisasi pada abad ke-19 sempat menyebabkan terjadinya dampak yang mengerikan bagi kota-kota di negara Barat sebagai institusi sosial. Tetapi sebuah gerakan pembaharuan sosial yang dipimpin oleh kaum sosialis dan komunis pada akhir abad ke-19 telah berhasil mengembalikan karakter sosial kota dan melakukan proses restrukturisasi institusi sosial kota. Sekarang ini kota sedang menghadapi masalah yang lebih besar. Modernisasi kota bukan lagi dipacu oleh industrialisasi tapi kota-kota proses modernisasi kota dikendalikan oleh sebuah system ekonomi yang terglobalisasi. Para pelaksananya menjadikan kota-kota sebagai obyek dari agenda mereka. Sesuai dengan kepentingan mereka maka kota di restrukturisasi untuk dijadikan bagian dari sistem ekonomi global mereka. Kota Jakarta telah di lepaskan dari fungsi historisnya sebagai tempat humanen Coextistence dan di fungsikan sebagai sebuah Growth Maschine (Andrew, E.G., Wilson J, Wilson D,(Eds.)1999; Cox, K., R.,1999). Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa nasib kota seperti Jakarta lebih banyak ditentukan oleh mereka yang tidak tinggal di kota ini dan kehidupan mereka tidak berakar di lingkungan urban-kultur kota Jakarta. Kenyataan ini akan mempersulit terbentuknya konsensus baru karena interes orang-orang ini akan berbeda dengan penduduk kota itu sendiri (Healy, P., 1996,). Proses restrukturisasi yang terjadi saat ini ditentukan dari kekuatan politik dan ekonomi yang berada di luar kota Jakarta. Seringkali pemerintah kota dan pemerintah nasional menyerah begitu saja terhadap tekanan dari luar ini dan


112

Santoso

mengabaikan kepentingan penduduk kota. Obyek-obyek yang berkaitan dengan norma dan standard global seperti airport, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dst. diberi prioritas tinggi dan hal-hal yang menjadi kepentingan penduduk kota seperti transportasi publik atau kerusakan lingkungan dibiarkan terpuruk. Proses ini secara sosial membelah Jakarta menjadi dua kelompok sosial yang secara kepentingan berdiri berseberangan. Kalau hal ini dibiarkan kita hanya akan menunggu waktu kapan kesenjangan sosial ini melampaui batasbatas toleransi politis dan etis dan memasuki fase terjadinya konflik terbuka.

Redefinisi Kota Sebagai Institusi Sosial: Mulai dari mana? Pentingnya Mengembangkan Karakter Lokal Dari uraian kita melihat bagaimana proses globalisasi melumpuhkan sendi-sendi dasar kehidupan kota Jakarta sebagai institusi sosial. Tapi kita juga tahu bahwa proses ini terjadi dalam kerangka proses global yang dikawal oleh sebuah kekuatan yang amat perkasa, yang kedudukannya berada di luar kota, sehingga perkembangan kota dalam hal ini menjadi bagian dari sebuah skenario besar dari sistem global yang superior. Dilain pihak kita tahu bahwa kita tidak bisa mendiamkan kerusakan kota sebagai sistem sosial terus berlanjut. Kehadiran kekuatan global di Jakarta tidak memungkinkan kita merekonstruksi sistem sosial yang lama. Karena kalau mau kita harus mengusir kekuatan global dari Jakarta, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Jadi untuk meredefinisi Jakarta sebagai sebuah institusi sosial yang baru kita harus menemukan cara untuk mengadaptasi proses global dan sekaligus mengembangkan sistem sosial yang diperlukan bagi kehidupan sebuah kota. Dalam bagian akhir tulisan ini secara singkat penulis ingin mendiskusikan pentingnya untuk kota mengembangkan karakter urban yang spesifik dan mendudukannya dalam konstelasi tertentu dengan bagian kota yang telah terglobalisasi. Dalam buku The Fifth Layer penulis mengidentifikasi tiga buah urban elemen yang berasal dari periode prakolonial yang bisa dijadikan model awal untuk mengembangkan alternatif budaya kota berdasarkan interaksi sosial antara kelompok sosial penghuni kota Yaitu Budaya Jalan (The Street), Pasar (The Market) dan Kampung urban (The Kampongs) Berikut ini penulis akan mendiskusikan bagaimana salah satu dari 3 elemen tradisional itu yaitu kampung urban, bisa dijadikan model awal untuk mengembangkan interaksi sosial di kota seperti Jakarta.

Kampung Urban Sebagai Tempat Belajar Berkota Dalam buku saya The Fifth Layer of Jakarta (Santoso,J.,2011) saya coba menunjukkan bahwa kampung urban di Jakarta itu adalah salah satu dari tiga elemen kota tradisional yang memiliki ketahanan historis. Keberadaan kehidupan jalan(the streetlife), Pasar (the Market) dan kampung urban (the urban kampong) memungkinkan terpeliharanya elemen sosial-kultural yang bersifat lokal selama beratus-ratus tahun. Ketika pada akhir Abad ke-19 / awal Abad ke-20 ketika ekonomi koloni memasuki jaman keemasannya, jumlah orang Eropah di kota-kota di Indonesia bertambah dengan cepat. Kebanyakan dari mereka sudah menganggap Hindia-Belanda sebagai tanah air mereka dan bermaksud menetap disitu. Jadi salah satu tujuan melakukan modernisasi kota adalah untuk mengakomodasi kebutuhan mereka akan kualitas kehidupan urban yang tinggi.


113


Kemakmuran kota juga menyababkan penduduk lokal menjadi bertambah. Pada jaman itu administrasi kota menjalankan sistem admistrasi yang dualistis, dan kota dibagi menjadi 2 macam area (Furnivall, J.S., 2010,). Yang pertama adalah area yang pembangunannya direncanakan oleh pemerintah kota dan disebut bebouwde kom (built-up area). Sedangkan area yang dihuni oleh penduduk lokal dikatagorikan sebagai nietbebouwde kom (un-built area) dan tidak berada dibawah administrasi koa (gemeente) melainkan dibawah sistem pemerintahan lokal dengan Bupati sebagai kepala administrasinya. Sampai sekarang dapat dibuktikan dengan mudah bahwa yang disebut niet bebouwde kom hampir identis dengan daerah yang sampai sekarang kita sebut kampong(Karsten, Th.,1930). Kalau di dalam area bebouwde-kom tpemerintah kolonial mengakui adanya property right (kepemilikan atau penguasaan) tanah oleh korporasi atau perorangan, maka di luar area bebouwde-kom (niet bebouwde kom) tpemerintah kolonial menerapkan sistem yang berasal dari jaman kerajaan Jawa yaitu sistem landpacht. Landpacht adalah sebuah sistem yang berbasis pada hak untuk menggunakan tanah (Nutzungsrecht) yang sewaktu-waktu bisa tidak diperpanjang. Sejak jaman kolonial fungsi urban kampung bukan saja berfungsi sebagai tempat tinggal dari penduduk lokal. Kampung urban di Jakarta berkembang sebagai kotanya orang indonesia dengan ciri khas utamanya yaitu terintegrasinya bekerja dan hunian menjadi satu kesatuan. Selain itu urban Kampung berfungsi juga mempertahankan hubungan antara kota dengan hinterlandnya. Jadi keberadaan kampung urban memberi kesempatan untuk berkembangnya ekonomi lokal yang berhubungan dengan hinterland. Sekaligus Kampung urban menjadi tempat dari alamat pertama yang dicari oleh para migran (Tunas, D., 2008,). Ada beberapa hal yang menjadi penyebab penting yang terkait dengan kemampuan kampung urban untuk bertahan sampai sekarang. Yang terpenting adalah karena para penguasa kota selama berabad-abad baik pada sebelum maupun sesudah kemerdekaan tidak begitu tertarik untuk mengadakan perubahan yang mendasar di kampung-kampung urban. Kondisi di kampung-kampung urban hanya menjadi perhatian sejauh itu mengganggu agenda transformasi mereka, atau kalau memang dirasakan perlu untuk keberlangsungan agenda mereka. Begitulah Kampongverbettering di tahun 1920an dilaksanakan karena pemerintah takut bahwa kampung-kampung padat itu menjadi sumber penyebaran penyakit menular. Pada jaman Soeharto KIP dianggap perlu untuk di integrasikan kedalam sistem ekonomi kota dan keamanan kota dengan cara membuat kampung menjadi “terbuka”. Karena itu KIP pada era Soeharto menjadi bagian dari program IUIDP (Integrated Urban Infrastructure Development Program), yang hasilnya banyak dipuji-puji oleh dunia (Santoso 2011). Terkait dengan hal diatas Kampung sejak pada jaman kolonial juga menjadi tempat para migran belajar untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan di tempat baru mereka. Kampung adalah tempat mereka belajar hidup berkota. Disini mereka belajar hidup bersama dengan orang dari daerah yang berbeda, dari etnis dan agama yang berbeda, dan belajar membentuk konsensus. Dan secara bersama mereka belajar memperingan beban hidup dan belajar secara bersama mengatasi masalah yang mereka hadapi. Lebih jauh kampung urban merupakan tempat penduduknya mengembangkan aktivitas ekonomi mereka. Aktivitas skala kecil ini sangat penting bukan saja sebagai penyedia tempat kerja pertama bagi para migran tetapi memberi kampung urban peran yang nyata dalam mengatasi migrasi maupun pengangguran. Kita bisa menarik kesimpulan kampung adalah tempat para migran berusaha mengadaptasi diri dan belajar hidup berkota. Dalam proses menjadi penduduk urban itu para migran di kampung belajar untuk hidup bersama dan berkolaborasi dengan migran lain dengan latar belakang etnis, agama dankultural yang berbeda. Dan hal ini sangat penting karena di area lain di dalam kota


114

Santoso

proses interaksi sosial dan coexistence antara kelompok sosial sudah tidak berlangsung lagi. Sampai dimana embryo-embryo yang masih ada di kampung-kampung urban di Jakarta bisa kita jadikan model awal untuk merestrukturisasi jejaring sosial kota yang sudah rusak, hal Ini merupakan tantangan bagi kota seperti Jakarta.

Daftar Pustaka Andrew, E.G., Wilson J, Wilson D,(Eds.), 1999, The Urban Growth Machine: Critical Perspectives Two Decades Later, Albany, NY: State University of New York. Cox, K., R., 1999, Ideology and the growth Coalition, in The Urban Growth Machine:

Critical Perspectives Two Decades Later, Andrew, E.G., Wilson J, Wilson D,(Ed.) pp. 21-36, Albany, NY: State University of New York. Crysler, C.G., Cairns, S., Heynen, H.(Eds.),2012, The SAGE Handbook of Architectural Theory, SAGE. De Houtman, C., 1915, De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie, Onder C. De Houtman 1595-1597, „S Gravenshage. Fannstein, S.S.,1990, The Changing World Economy and Urban Restructuring, in: Judd, D., Parkinson, M., (Eds), Leadership and Urban Regeneration, Sage, pp.31-47 Fainsten, S.S., Campbell,(Eds.),2005, Readings in Planning Theory,Blackwell. _________ 2006, Readings in Urban Theory,Blackwell. Friedman, J., 2002, The Prospect of Cities, University Minnesota Pres. Furnivall, J.S., 2010, Netherlands-India, A Study of Plural Economy, Cambridge University Press. Harvey, D., 1989, The Condition of Post-Modernity, Blackwell.1993, Social Justice, Postmodernism and the City, in: International Journal of Urban and Regional Reseacrh 16, p.588-601, Blackwell. Healy, P., 1996, The Communicative Turn in Planning Theory and its Implication for Spatial Strategy Formation, in: Fannstein,S.S., Campbell, 2005, pp.237-258. _______ 2006. Introduction: Technigenesis and inventive city. In: Healy,P., Bruysn, G.(Eds.).Designing the Urban, Rotterdam. Hering,B., 2001, Soekarno, Architect of A Nation 1901-1970, Amsterdam. Kahin, A.R., /Kahin, G.McT., 1995, Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia, The new Press. Karsten, Th., 1930, Stedebouw, in: 25 Jaaren Decentralisatie in Nederlandsch – Indie: 1905 – 1930, Weltevreden. Marcuse, P., Van Kempen, R.,2000, Globalizing City – A New Spatial Order. Miles,M.,/Miles,S.,2004, Consuming Cities, Palgrave MacMillan. Mumford, L,1938, Cities and the Crisis of Civilization, in:Wheeler, S.M., Beatley,T.(Ed.), 2004, Reader The sust.Urban Development, p18-22. 1938, What is a City, in: The

City Reader, Ricklefs,M.C., 1991, A History of Modern Indonesia Since c.1300, Standford University Press. Santoso, J., 2005, Neighborhood and Quarter in Developing Asian City: The Case of Indonesian Cities. TRIALOG 85, Darmstadt p.32-37 _________. 2007, Rethinking The Concept of Sustainable Urban Development: The Case of Greater Jakarta, in: Rosemann,J./Bekkering H., (Editor), Perma City, Delft. _________. 2009, Notes Regarding Indonesia‟s Urban Future: The Case of Greater Jakarta, Discussion materials for Indonesia‟s Urban Future: Directing Urban Change, University British Columbia – Vancouver March 4-6, 2009. __________ 2011, The Fifth Layer of Jakarta, Centropolis.


115


Schwarz, A., 1994, A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s, Westviews Pres. Read, S., 2007, How do we begin to understand local places in a global world, in: Rosemann, J., pp 235-238. Simone, A., M.2012, Introduction: Enacting Modernity, in: Crysler, C.G., Cairns,S.,Heynen,H.,(Eds) 2012, The SAGE Handbook of Architectural Theory,p.201-212. Soya, E.W., 2010, Seeking Spatial Justice, University of Minnesota Press. Tunas, D., 2008, The Spatial Economy in the Urban Informal Settlement, International Forum on Urbanism. Wheeler, S.M., Beatley, T. (Ed.), 2004, Reader The sust.Urban Development, Routledge.


TATA LOKA VOLUME 15 NOMOR 2, MEI 2013, BIRO PENERBIT PLANOLOGI UNDIP. Memahami Transformasi Urban di Asia: Belajar dari Kasus Jakarta

Recommend Documents