SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 6. Peraturan....................

-26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139). Dengan Peresetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten . 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Keatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Perangkat Desa adalah unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang melaksanakan teknis pelayanan dan/atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. 10. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan daerah ini didasarkan penyaringan oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat 11. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia. 12. Calon Terpilih..........

-312. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan 13. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dari Perangkat Desa, Tokoh-tokoh masyarakat dan PNS tingkat Kecamatan dan Kabupaten. 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 15. Pemilih adalah penduduk yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya. 16. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal Calon dari warga masyarakat setempat. 17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan dari bakal calon. 18. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menaruh simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa. BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA Bagian Pertama Pemerintahan Desa Pasal 2 Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD Pasal 3 (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. Bagian Kedua Kepala Desa Paragraf 1 Tugas ,Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa Pasal 4 (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten harus disertai pembiayaan dan apabila tidak disertai pembiayaan Pemerintah Desa dapat menolaknya (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang ; a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ; b. mengajukan rancangan Peraturan Desa ; c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ; d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ; e. membina..................

-4e. membina kehidupan masyarakat desa ; f. membina perekonomian desa ; g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ; h. mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan ; dan i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ; d. melaksanakan kehidupan demokrasi ; e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ; g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ; i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ; j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ; k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ; l. mengembangkan pendapatan masyarakat di desa ; m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. (4) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. (5) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. (6) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumunan atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. (8) Laporan...................

-5(8) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD. Paragraf 2 Larangan Bagi Kepala Desa Pasal 6 Kepala Desa dilarang ; a. menjadi pengurus partai politik ; b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan ; c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ; d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah ; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; g. menyalahgunakan wewenang; dan h. melanggar sumpah/janji jabatan. Paragraf 3 Pemberhentian Kepala Desa Pasal 7 (1) Kepala Desa berhenti, karena : a. meninggal dunia ; b. permintaan sendiri ; c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturutturut selama 6 (enam) bulan ; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ; e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau f. melanggar larangan bagi Kepala Desa. (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. Pasal 8....................

-6Pasal 8 (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 9 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 10 (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan. Pasal 11 Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 12 Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 13 (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati. (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ; b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari. Pasal 14 (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka untuk menjalankan tugas wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa adalah Sekretaris Desa. (2) Apabila.......................

-7(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 4 Masa Jabatan Pasal 15 Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Paragraf 5 Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasal 16 (1) Proses Pengangkatan Penjabat Kepala Desa : a

Calon Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan dapat berasal dari Perangkat desa yang bersangkutan, Tokoh Masyarakat ataupun PNS yang berada dalam lingkungan Desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan ;

b Bupati menetapkan Keputusan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ; c

Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa dimaksud 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Pelantikan ;

d Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Tugas dan Wewenang Penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala Desa yang Definitif. (3) Tugas Pokok Penjabat Kepala Desa menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Khusus Kepala Desa yang diberhentikan karena kasus maka Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Bagian Ketiga Perangkat Desa Pasal 17 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. sekretariat desa ; b. pelaksana teknis lapangan yaitu urusan pamong tani desa dan urusan keamanan atau sebutan lain ; c. unsur kewilayahan yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa dengan nama Kepala Dusun atau sebutan lain ; d. Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. (4) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Camat . (5) Bagan Susunan.................

-8(5) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini. Pasal 18 (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (3) Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 Larangan bagi Perangkat Desa : a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat ; b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan melakukan perbuatan lainnya yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Perangkat Desa. BAB III PEMILIHAN DAN PENGESAHAN KEPALA DESA Bagian Pertama Proses Pemilihan Kepala Desa Pasal 20 (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Pasal 21 (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan (ditentukan dalam tata tertib). Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 22 Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.

Bagian Ketiga......................

-9Bagian Ketiga Susunan Panitia Pemilihan Pasal 23 (1) Susunan kepanitiaan pemilihan Kepala Desa, tediri dari : a

Ketua ;

b Sekretaris ; dan c

Anggota.

(2) Jumlah kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Susunan kepanitiaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. Sekretaris Desa sebagai Ketua merangkap Anggota ; b. Kaur Pemerintahan sebagai Sekretaris merangkap Anggota ; c. 1 (satu) Orang Kepala Dusun sebagai Anggota ; d. 2 (dua) Orang Tokoh masyarakat sebagai anggota ; e. 2 (dua) Orang Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagai Anggota. Bagian Keempat Penanggung Jawab Pemilihan Pasal 24 (1) Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD (2) BPD menetapkan Panitia Pemilihan dengan Surat Keputusan BPD (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melakukan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Bagian Kelima Tugas Panitia Pemilihan Pasal 25 Panitia Pemilihan mempuyai tugas : a. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan petunjuk BPD; b. menerima pendaftaran bakal calon dan persyaratan ; c. melaksanakan pendaftaran pemilih ; d. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ; e. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan ; f. membuat berita acara pemilihan. Pasal 26 Apabila diantara anggota Panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon atau berhalangan, keanggotaanya diganti dan dimusyawarahkan kembali, penggantian dimaksud tetap mempedomani ketentuan atau unsur dari keanggotaan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa. Bagian Keenam..................

- 10 Bagian Keenam Biaya Pemilihan Kepala Desa Pasal 27 (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan. (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa dan bantuan Pemerintah Daerah. Bagian Ketujuh Hak Memilih dan Dipilih Pasal 28 Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang : a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ; b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin ; c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Pasal 29 (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ; c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 dan / atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat ; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ; f. sehat jasmani dan rohani ; g. berkelakuan baik ; h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ; i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ; k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; l. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak pernah terputus-putus kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan ; m. memahami adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.

(2) Pegawai Negeri....................

- 11 (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri yang terpilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (4) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayar oleh instansi induknya dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan diberikan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedelapan Penjaringan dan Penyaringan Pasal 30 (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan. (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. (3) Penjaringan dan penyaringan bakal calon didasarkan ketentuan jumlah bakal calon sekurangkurangnya 2 (dua) orang ditetapkan dengan berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa oleh panitia. Pasal 31 (1) Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 30, bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya dikumpulkan oleh ketua panitia pemilihan. (2) Ketua panitia pemilihan menetapkan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon. (3) Berita Acara penetapan calon dilampiri dengan : a b c d

e f g h i j k l

surat pernyataan kesediaan menjadi calon ; surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ; surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ; bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang ; surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; surat keterangan sehat dari dokter pemerintah ; surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian ; daftar riwayat hidup ; salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu ; akte kelahiran/surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ; pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. Pasal 32......................

- 12 Pasal 32 (1) Setelah melalui penyaringan, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad sedikit-dikitnya 2 (dua) orang. (2) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan hasil penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD, dan melaporkan waktu pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa. Pasal 33 Panitia dalam menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat memanggil Bakal Calon untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa. Pasal 34 (1) Calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri. (2) Apabila Calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal. (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih. (4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), berlaku untuk calon yang lebih dari 2 (dua) orang, (dalam arti jika terjadi pengunduran diri salah satu calon tidak menimbulkan calon tunggal) dan bila terjadi pengunduran diantara calon yang menimbulkan calon tunggal, maka pemilihan ditunda sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Pasal 35 Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. . Bagian Kesembilan Kampanye Pasal 36 Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan Pasal 37 (1) Kampanye dapat dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lama 7 (tujuh) hari, dan sesudahnya selama 3 (tiga) hari merupakan masa tenang sebelum pemilihan dilaksanakan. (2) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram dan tertib. (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tidak dibenarkan dalam bentuk : a. pawai atau arak-arakan ; b. pemberian uang, barang dan fasilitas lain. (4) Pelaksanaan kampanye oleh masing-masing calon, tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panitia Pemilihan. Bagian Kesepuluh..................

- 13 Bagian Kesepuluh Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 38 (1) 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan. (2) Setiap warga desa yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan. (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan. (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus berada ditempat pemungutan suara (TPS). (5) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon. (6) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun. Pasal 39 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan: a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia ; b. surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ; c. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan; d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ; e. alat pencoblosan di dalam bilik suara. (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan Daerah ini. (3) Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi peserta pemilu Pasal 40 (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau setempel panitia pemilihan . (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci dipegang oleh ketua panitia pemilihan. Pasal 41 (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir. (2) Sebelum pemilih diberikan surat suara, harus menunjukkan KTP atau identitas lain kepada panitia pemilih untuk dicocokan dengan surat panggilan. (3) Setelah.............

- 14 (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau yang rusak kepada panitia. Pasal 42 (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilih. (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilih. (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara dalam keadaan terlipat. (5) Kotak suara ditempatkan diluar bilik suara dalam lingkungan tempat pemungutan suara (TPS). Pasal 43 (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk : a. menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ; b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur. (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara. (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara. Pasal 44 Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan kesepakatan Calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan. Pasal 45 Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah mata pilih, luas wilayah dan jarak jangkau oleh pemilih. Bagian Kesebelas Pelaksanaan Perhitungan Suara Pasal 46 (1) Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara. (2) Perhitungan suara berjalan terus maka pemilihan dianggap sah. Pasal 47 (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara yang masuk, dengan disaksikan oleh Calon dan pemilih yang hadir. (2) Setiap...................

- 15 (2) Setiap lembar surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis ditempat terbuka, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir. Pasal 48 (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila: a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ; b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara ; c. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ; d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ; e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ; f. mencoblos diluar garis tanda gambar yang disediakan. (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga. (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia pemilih dengan calon atau saksi maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat. Pasal 49 (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan. (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara yang telah ditentukan belum tercapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan suara, dapat diundurkan paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum ditentukan ½ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan. (3) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara yang telah diundurkan 3 jam juga belum tercapai quorum ½ (setengah) dari jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemilihan diulang kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara dilakukan. (4) Pengunduran waktu pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam quorum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan. Pasal 50 Para Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai hak memilih dengan wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya . Pasal 51 (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan Pasal 52.....................

- 16 Pasal 52 (1) Apabila Calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 51 ayat (1), lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah yang sama maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang. (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara yang sama, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penandatangan Berita Acara Pemilihan. (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka panitia membuka kembali pendaftaran ulang untuk menjaring dan menyaring Calon Kepala Desa. Bagian Keduabelas Penetapan Calon Terpilih Pasal 53 (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan, menyusun, dan menandatangani berita acara pemilihan. (2) Berita Cara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Para Calon Kepala Desa. (3) Apabila Ketua Panitia berhalangan, dapat didelegasikan kepada Sekretaris Panitia Pemilihan. (4) Ketua Panitia mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih. Pasal 54 (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang masa jabatannya selama-lamanya 2 (dua) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas. (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) belum cukup, Camat mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati. Pasal 55 Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri. Pasal 56 Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan dalam Jabatan Struktural atau fungsional Bagian Keenam belas Pengesahan dan Pelantikan Pasal 57 (1) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih (Definitif). (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari BPD. Pasal 58...................

- 17 Pasal 58 (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati. (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat. (3) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. (4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan. (5) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur. (6) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas. (7) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut : ” Demi Allah (tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bagian Pertama Sekretaris Desa Pasal 59 (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu : a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ; b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ; c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran ; d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan dibidang perencanan ; c. memahami sosial budaya masyarakat setempat ; dan f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati. . Bagian Kedua Perangkat Desa Lainnya Pasal 60 (1) Perangkat Desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari Penduduk Desa. (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 61.....................

- 18 Pasal 61 (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

b setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ; c

berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), atau sederajat Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;

d sehat jasmani dan rohani ; e

berkelakuan baik, jujur, adil cerdas dan berwibawa ;

f

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;

g tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; h mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ; i

bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa ;

l. penduduk desa setempat ; j

memahami adat-istiadat yang berlaku di Desa yang bersangkutan.

(2) Pegawai Negeri Aktif dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan dinonaktifkan dari Jabatan Organik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasal 62 (1) Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa yang berprestasi mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya. (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di desa yang bersangkutan. Pasal 63 (1) Perangkat Desa yang disangka atau tersangka dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa dapat menunjuk Penjabat Perangkat Desa dari Perangkat Desa yang ada. (4) Penyelidikan atau penahanan terhadap Perangkat Desa yang tersangka telah melakukan tindak pidana dilakukan oleh aparat penyidik atau penegak hukum setelah diberitahukan kepada Kepala Desa. (5) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, maka Kepala Desa dapat segera mencabut pemberhentian sementara dan mengaktifkannya kembali. (6) Apabila..................

- 19 (6) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama, sedangkan upaya banding tersebut belum selesai, Kepala Desa dapat memberhentikan secara Definitif. (7) Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan kepentingan negara, daerah dan desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 64 (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah satu Perangkat Desa yang lainnya ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Perangkat Desa secara rangkap, kecuali untuk Kepala Dusun harus dirangkap oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab. (2) Apabila Perangkat Desa tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau karena sebab-sebab lainnya, maka Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa dimaksud. Pasal 65 Perangkat Desa diberhentikan : a. meninggal dunia ; b. atas permintaan sendiri ; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ; d. berakhirnya Masa Jabatan dan telah diangkat Perangkat Desa yang baru ; e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. BAB V HUBUNGAN KERJA Pasal 66 Dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pasal 67 Kepala Desa memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga lainnya baik kepada masyarakat maupun lembaga pemerintah baik di desa maupun di instansi pemerintah lainnya sebagai berikut : e. Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa ; Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawatan Desa merupakan hubungan kemitraan dan tidak saling menjatuhkan. f. Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan hubungan kerja sama dan saling membutuhkan. g. Pemerintah....................

- 20 g. Pemerintah Desa dengan Warga Masyarakat Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan warga masyarakat adalah hubungan pelayanan. h. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya adalah merupakan hubungan kerja sama dengan satu tujuan. i. Pemerintah Desa dengan Instansi Pemerintah Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Instansi Pemerintah merupakan hubungan koordinasi. j. Kepala Desa dengan BPD. Hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa merupakan hubungan kemitraan k. Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Hubungan kerja Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan hubungan kerja sama dan saling membutuhkan l. Kepala Desa dengan Perangkat Desa Hubungan Kepala Desa dengan Perangkat Desa merupakan hubungan tugas antara atasan dengan bawahan. m. Perangkat Desa dengan Warga Masyarakat Hubungan kerja Perangkat Desa dengan Warga Masyarakat merupakan hubungan pelayanan n. Perangkat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Hubungan kerja antara Perangkat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan hubungan kerja sama. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 68 (1) Bagi para aparat pemerintah desa apabila akan bepergian yang sifatnya pribadi keluar daerah Provinsi Jambi harus mendapat izin dari Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BAB VII KETENTUAN SANKSI Pasal 69 (1) Apabila Calon Kepala Desa terbukti melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (3) huruf (a), Maka Panitia Pemilihan membubarkan arak-arakan dimaksud. (2) Apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (3) huruf (b) yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa terpilih maupun orang lain atas perintah/persetujuan Calon Kepala Desa terpilih maka terhadap Calon Kepala Desa yang terpilih dinyatakan gugur dan pemilihan Kepala Desa dibatalkan.

BAB VIII.........................

- 21 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 70 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 8) ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 8) ; c. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 8) ; dan d. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 5). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 71 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Ditetapkan di Muara Bulian Pada tanggal 14 Agustus 2006 BUPATI BATANG HARI, Dto. SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian Pada tanggal 14 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI Dto. SALIM JUFRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2006 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd JULIANDO NAINGGOLAN, SH. NIP. 19750709 200012 1 002

- 22 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR

7

TAHUN 2006

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA I.

PENJELASAN UMUM Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu yang mengatur Tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Bahwa Sistem penjaringan dan penyaringan dalam seleksi Calon Kepala Desa yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Batang Hari tanpa mengurangi Aspek Demokrasi dan Proses Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga pengaturan kembali Organisasi Pemerintahan Desa guna mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat desa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Pemerintahan Desa sesuai UndangUndang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bodang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. Ayat (2).......................

- 23 Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif” adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa. Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Yang dimaksud dengan “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” adalah apabila merugikan keuangan negara, daerah dan desa. Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i....................

- 24 Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Huruf k Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa. Huruf l Cukup Jelas Huruf m Cukup Jelas Huruf n Cukup Jelas Huruf o Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah Laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada serta tugastugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten. Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa. Yang dimaksud dengan “menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima. Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Yang dimaksud dengan pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan. Ayat (8) Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

akhir

masa

jabatan”

adalah

laporan

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Pasal 6..................

- 25 Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan / atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Huruf c Cukup Jelas Huruf d Pernyataan/melanggar sumpah / janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)....................

- 26 Ayat (3) Pemberhentian secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi. Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa definitif. Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29....................

- 27 Pasal 29 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf b Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf c Cukup Jelas Hutuf d Yang dimaksud dengan “ SLTP sederajat “ adalah SMP, MTs dan Paket B. Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak. Huruf k Cukup Jelas Huruf l Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4)....................

- 28 Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah pajabat pembina kepegawaian. Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Huruf k Cukup Jelas Huruf l Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34.................

- 29 Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Cukup Jelas Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54...................

- 30 Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Cukup Jelas Pasal 58 Cukup Jelas Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60 Cukup Jelas Pasal 61 Cukup Jelas Pasal 62 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Kondite” adalah bahwa perangkat desa dimaksud dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selama masa jabatannya telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjukan prilaku yang baik dan jujur. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 63 Cukup Jelas Pasal 64 Cukup Jelas Pasal 65 Cukup Jelas Pasal 66 Cukup Jelas Pasal 67 Cukup Jelas Pasal 68 Cukup Jelas Pasal 69 Cukup Jelas Pasal 70 Cukup Jelas Pasal 71 Cukup Jelas

- 31 LAMPIRAN I : PERATURAN KABUPATEN BATANG HARI NOMOR TANGGAL

: :

DAERAH TAHUN 2006 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KEPALA DESA (NAMA LAIN)

BPD POTO

POTO

NAMA

NAMA

SEKDES (NAMA LAIN) UT (NAMA LAIN)

POTO

NAMA

POTO

UT (NAMA LAIN)

POTO

NAMA

UP (NAMA LAIN)

POTO

KADUS (NAMA LAIN)

POTO

NAMA

KADUS (NAMA LAIN)

POTO

NAMA

NAMA

UP (NAMA LAIN)

NAMA

POTO

NAMA

UP (NAMA LAIN)

POTO

KADUS (NAMA LAIN)

POTO

NAMA

Keterangan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN SEPERTI

SEKRETARIS DESA ATAU NAMA LAIN SEPERTI

: - DEPATI - RIO - LURAH - NGEBI

- PENGHULU - KEPALA KAMPUNG - DLL. MENURUT ADAT

: - JURU TULIS - KEPALA TATA USAHA

URUSAN TEHNIS JUMLAHNYA DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN ATAU NAMA LAIN SEPERTI : - KAUR PAMONG TANI - KAUR KEAMANAN URUSAN PELAYANAN JUMLAHNYA DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN ATAU NAMA LAIN SEPERTI : - KAUR PEMBANGUNAN - KAUR ADMINISTRASI - KAUR PERTANAHAN KEPALA DUSUN JUMLAHNYA DISESUAIKAN DENGAN KONDISI WILAYAH PEDESAAN ATAU NAMA LAIN SEPERTI : - MANGKU MISALNYA “MANGKU OLAK” = KEPALA DUSUN OLAK - DLL MENURUT ADAT = GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI

BUPATI BATANG HARI,

SYAHIRSAH. SY

NAMA

- 32 LAMPIRAN II

: PERATURAN DAERAH BATANG HARI NOMOR : TANGGAL :

KABUPATEN TAHUN 2006 2006

TANDA GAMBAR DAN TANDA PILIHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

:

KECAMATAN

:

KABUPATEN

:

1

2

3

4

5

TANDA PILIHAN

TANDA PILIHAN

TANDA PILIHAN

TANDA PILIHAN

TANDA PILIHAN

DESA .......................................................................... PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ............. KECAMATAN ....................., DESA ......................

K E T U A,

SEKRETARIS

______________________

______________________

BUPATI BATANG HARI,

SYAHIRSAH. SY