Studi Implementasi Program Kabupaten Layak Anak Studi di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Oleh : Tri Raharjo 14010110120092 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269 Website : www.fisip.undip.ac.id Email :
[email protected]
ABSTRAC In the district pemalang , is limited government policy to unite the issue of the right to development planning in the district , and not teritegrasinya the right to protection of children in the development district or city. The child is worthy of the district government policy which aims to collect pemalang government resources , the community , the family in the form of policy , institutional , the program and development activities aimed at fulfilling the right the right of children To uncover the problems the problems and research purposes , researchers used a type of research evaluation .Data analysis by evaluation is descriptive .The purpose of this research is to find program evaluation district worthy of children in district pemalang and evaluate factors driving and inhibitors of the district worthy of this kid .The data collection techniques that the author of use in this research is an interview and the study of literature . The results of research shows that the government district pemalang to toward pemalang worthy of children is pembentukkan task force team district worthy of the son of one of them is pembentukkan forum children become a bridge between the government with the village community .In its implementations policy based on research is considered good enough to see the implementation of variables in this policy .A factor that impedes from the program is a lack of coordination of a unit of local government work with the village children which results in lack of socialization of the forum of the child to existing community in village.
Keyword: Deserving child district , the implementation of policy , forum child
A. Pendahuluan Penduduk dalam kategori anak, yaitu penduduk dengan usia kurang dari 18 tahun merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai masalah sosial. Kerentanan ini muncul akibat kondisi alamiah mereka yang masih lemah, baik secara psikis maupun secara fisik dalam menilai suatu kondisi yang tersaji dalam dinamika kehidupan yang mereka jalani. Di dalam keluarga banyak terjadi pergeseran nilai-nilai kekeluargaan yang menyebabkan pemenuhan hak anak dalam bidang pengasuhan tidak dapat dilaksanakan.Selain keluarga, pemerintah juga berhak memberikan fasilitas-fasilitas pendukung perkembangan dan pertumbuhan
anak.Peraturan
dari
pemerintah
yang
mengatur
mengenai
perlindungan anak berperan penting terhadap perkembangan anak. Di kabupaten pemalang, masih terbatasnya kebijakan pemerintah untuk menyatukan isu hak ke dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota, serta belum teritegrasinya hak perlindungan anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota. Selain itu ada beberapa alasan lain yang belum terpenuhi dalam pertumbuhan dan perlindungan hak-hak anak di dalam rangka pembangunan daerah Pemalang yang meliputi : 1) Belum adanya peraturan perundangan-undangan dan kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Perlu adanya suatu
kebijakan yang mengatur mengenai hak dan perlindungan anak supaya anak bisa dilindungi secara hukum oleh pemerintah setempat. 2) Belum adanya lembaga terkait yang bertugas melindungi dan memberikan hak-hak anak. Perlu adanya lembaga khusus yang berperan penting dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan ruang luas terhadap tumbuh kembang anak. 3) Belum adanya sumber daya manusia terlatih yang mampu memberikan perkembangan anak dan hak-hak anak. Selain keluarga, masyarakat luas juga berperan penting dalam melindungi dan memberikan hak-hak anak. Banyak dari masyarakat saat ini bersikap skeptic, individual dan tidak toleran. Lebih lanjut warga menjadi semakin permisif dengan berbagai hal yang menyangkut nilai-nilai yang selama ini tidak layak bagi anak. Kerentanan sosial juga berawal dari semakin longgarnya nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya sosial dari para orang tua dan masyarakat terhadap berbagai kebiasaan yang selama ini tidak layak dihadapi anak. Pengaruh lingkungan sosial yang permisif ini sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perlindungan anak. Akibatnya, warga masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama lebih didasarkan kepentingan dan bukan tumbuh sebagaimana yang selama ini hidup dalam sebuah komunitas masyarakat. 4) Kurangnya fasilitas pendukung kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak yang bisa diakses semua anak. Fasilitas pendukung ini dapat berupa tempat bermain anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan anak dibidang motorik. Anak perlu kegiatan non formal
diluar sekolah untuk meningkatkan kreatifitas anak. Selain itu, anak melalui kegiatan aktif dapat melakukan banyak sosialisasi terhadap teman sebayanya yang mempunyai manfaat meningkatkan kecerdasan anak dibidang bahasa dan komunikasi. Berkaca pada kondisi tersebut pemerintah Pemalang menilai perlu adanya sebuah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak agar mendukung tumbuh kembang anak secara baik dan sesuai porsi yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga dikembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan tersebut menjadi penting karena membantu Pemerintah pemalang dalam membuat kebijakan,program, dan peraturan yang mengatur mengenai hak anak . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program kabupaten layak anak di kabupaten pemalang dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam program kabupaten layak anak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi menurut Edward III yang menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (communications), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources), sikap dan komitment dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposition), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic strucuture). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian evaluasi dengan melihat adanya data kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Pemalang
Jawa tengah dengan mengambil data melalui data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa data dilapangan. B. PEMBAHASAN Menurut Perbup Pemalang Nomor 17 Tahun 2014, Kabupaten Layak Anak adalah strategi pembangunan kabupaten,kecamatan,desa atau kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan serta masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Perencanaan program Kabupaten Layak Anak di Pemalang dimulai dengan tahap perencanaan. Pada tahap ini, pemerintah kabupaten pemalang mulai mencanangkan untuk menuju Pemalang Layak Anak dengan berkomitmen menjalankan program Kabupaten Layak Anak. atas program Kabupaten Layak Anak di Pemalang.Tahap selanjutnya dalam pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak adalah pembentukkan tim gugus tugas KLA dan SK advokasi KLA dalam rangka mengefektifitaskan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan yang ditandai dengan dibentuknya Forum Advokasi Anak atau biasa dikenal dengan forum anak . Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.
1. Implementasi program A. Komunikasi Pelaksanaan program Kabupaten Kabupaten Layak Anak di Pemalang dijalankan melalui tim gugus tugas KLA yaitu Bappeda sebagai ketua pelaksana dan bertanggung jawab dalam kegiatan forum anak ditingkat desa. Untuk menuju pemalang layak anak, dibentukah forum anak ditingkat desa yang mempunyai peran sebagai penyalur aspirasi anak anak kedalam masyarakat khususnya ditingkat masing masing di desa. Keberadaan Forum anak desa diharapkan dapat berjalan dengan sesuai harapan pemerintah
Forum anak desa mempunyai
struktur dan fungsinya masing masing. Akan tetapi,keberadaan forum anak desa masih belum maksimal fungsi dan peranannya. Dari pihak pemerintah melalui tim gugus tugas KLA yaitu BAPPEDA, belum ada pertemusn intensif yang diadakan dari pihak bappeda kepada seluruh Forum anak desa diseluruh kabupaten Pemalang. 1
Transmisi Peran yang jelas dalam proses tranmisi oleh Ketua gugus tugas KLA BAPPEDA pemalang, akan membuat keberadaan forum anak dapat diterima dalam masyarakat dan ikut berperan aktif dalam kegiatan dimasyarakat khususnya terkait dengan hak hak anak.
Peranan BAPPEDA pemalang kepada pertemuan forum anak desa dimana dalam sosialasi terdapat aspek penting dalam tugas tugasnya dinas tersebut sebagai fasilitator untuk mengetahui kendala kendala yang ada dalam forum anak ditiap desa dan memberikan kebutuhan tambahan terhadap forum anak ditiap desa. Dari data dilapangan, diperoleh empat kali pertemuan dalam satu tahun yang diadakan oleh Bappeda Pemalang dengan Forum Anak desa. Sosialisasi Bappeda pemalang dengan Forum anak desa beserta pendamping belum maksimal dan merata sehingga komunikasi yang kurang baik akan menimbulkan implementasi kebijjakan yang dibuat oleh pemda Kab. Pemalang tidak akan berjalan dengan maksimal meskipun terdapat niatan yang baik dari Forum anak desa di Kabupaten Pemalang. 2
Kejelasan BAPPEDA Kabupaten pemalang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaannya.ini dikarenakan tugas dan fungsinya sebagai ketua tim gugus tugas KLA di kabupaten pemalang. untuk kejelasan informasi dalam setiap pemberian kebijakan kurang begitu jelas karena kurangnya koordinasi dan pertemuan yang dilakukan Bappeda pemalang, dari kurangnya kejelasan informasi tersebut kami selaku pendamping forum anak Desa Ujung Gede memiliki
permasalahan teknis seperti tugas dan fungsi dari masing masing anggota forum anak Ujung Gede. kejelasan dalam penyampaian kebijakan yang ada kurang berjalan dengan maksimal. 3
Konsistensi Konsistensi komunikasi kebijakan yang berasal dari Bappeda Pemalang dan Forum anak pada kenyatannya masih belum berjalan dengan baik mengenai Kebijakaan Kabupaten Layak Anak yang akan berdampak pada pengurus dan anggota forum anak dimasing masing desa di pemalang serta peranannya yang berada dalam lingkungan tingkat desa. Ketidaktahuan masyarakat akan keberadaan forum anak desa ini dikarenakan belum lancarnya komunikasi yang dilakukan oleh Bappeda selaku ketua tim gugus tugas KLA terhadap masing masing anggota forum anak desa di tiap desa yang ada di Pemalang.
B. Sumber Daya Sumber daya yang dimaksudkan dalam teori Edward III adalah sumberdaya staff sebagai pelaksana kebijakan, dana atau finansial, wewenang dan fasilitas. Begitu juga dengan kebijakan pemalang menuju kabupaten layak anak.
1
Sumber daya Manusia Peran Bappeda sebagai ketua tim gugus tugas KLA selain sebagai pelaksana kebijakan KLA Pemalang juga bertugas untuk menyediakan
sumberdaya
manusia
terlatih
dalam
KHA.
Sumberdaya manusia tersebut diharapkan mampu menerapkan hak hak anak kedalam proses kebijakan. Adapun jumlah SDM yang mengikuti dalam pelatihan konvensi hak anak antara lain dari tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum. Staff yang sudah terlatih dalam KHA kurang begitu memiliki kepekaan dalam menanggapi masalah yang dirasakan oleh Anggota dan pendamping forum anak desa di pemalang. Masih dibutuhkan tenaga kerja terlatih lagi yang memiliki kemampuan
dalam
mengatasi
masalah
yang
ada
dalam
implementasi kebijakan 2
Wewenang Terkait masalah wewenangan program Kabupaten Layak Anak
di
pemalang,pemerintah
kabupaten
pemalang
telah
mengeluarkan peraturan melalui keputusan bupati pemalang nomor 411/253/Tahun
2011
berisi
tentang
susunan
keanggotaan
sekertariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak kabupaten pemalang. Berikut susunan keanggotaannya:
Susunan Keanggotaan Sekertariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pemalang No 1 2 3 4 5
6
Kedudukan Dalam Dinas Kepala Bappeda Pemalang Kabid. Pemsosbud bappeda pemalang Kasusbid PP dan sosbud Bapermas KB Pemalang Kasubid sosbud Bappeda Pemalang Pelaksana bappeda pemalang (Nurhayati, SE dan kusumantingtyas, SE) Pelaksana pada Bapermas pemalang (M. Tarom,SE dan Herlin pribadi ana,S.Ip)
Kedudukan sekertariat KLA Ketua Sekertaris Anggota Anggota Anggota
Anggota
C. Disposisi Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai Kabupaten Layak Anak ini diperlukanlah sebuah komitmen yang tinggi serta kejujuran dan sikap yang baik dalam melaksanakan kebijakan ini. 1. Komitmen pelaksana Dalam
perkembangannya,komitmen
dimulai
dari
pencanangan pemalang dalam menjalankan kabupaten layak anak ini yang dibacakan langsung oleh bupati Pemalang pada tanggal 11 mei 2012 yang selanjutnya dibentuk perda perbup dan pemantapan gugus tugas kla dan forum advokasi. Selanjutnya muncul komitmen dari beberapa pihak yang mendukung dari program KLA ini.
2. Kejujuran pelaksana Memiliki sikap jujur tidaklah mudah karena sikap setiap indivividu bebeda-beda dan berkaitan mengenai hati nurani, seperti yang diungkapkan oleh kabid sosbud bappeda Pemalang Soal kejujuran kami berusaha mengatakan apa adanya, seperti apa yang kami laksanakan dan kami kerjakan. Khususnya saya, saya tidak memiliki keinginan mengambil uang yang bukan milik saya. Kami bekerja untuk negara untuk memajukan Kab. pemalang khususnya, dalam kebijakan ini kami hanya ingin memajukan pemalang dalam pemenuhan hak anak, memberikan fasilitas pendukung pada anak D. Struktur Birokrasi Dalam hal ini kebijakan akan dilihat dari dua variable struktur birokrasi yaitu Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan, Pemisahan dalam Pelaksanaan Kebijakan dan Hubungan antar SKPD. 1.
Petunjuk pelaksana kebijakan
Adapun dalam pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan petunjuk atau regulasi : a) Konvensi Hak Anak (KHA) majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 november 1989 b) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak c) Keputusan presiden nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA)
d) Peraturan Menteri PP dan PA nomor 3 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan e) Peraturan Menteri PP dan PA nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak f) Peraturan Menteri PP dan PA nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator kabupaten KLA g) Peraturan Menteri PP dan PA nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/kota Layak anak h) Peraturan Menteri PP dan PA nomor 14 tahun 2011 tentang panduan Evaluasi kabupaten/kota layak anak i) Keputusan Bupati pemalang no. 188.4/160.A/ Tahun 2011 tentang pembentukan forum anak kabupaten pemalang j)
Keputusan Bupati pemalang no. 411.4/ Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak kabupaten Pemalang
k) Peraturan Bupati no.17 tahun 2011 tentang Kabupaten Layak Anak
2.
Jenjang manajeril yang jelas Adanya suatu pertanggung jawaban yang jelas dapat menjadi suatu kontrol atau pengawasan dalam menjalankan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten pemalang, sehingga dalam dalam laporannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dalam proses berjalannya kebijakan terdapat masalah maka harus ada yang bertanggung jawab.
Dengan hirarki yang jelas tersebut akan lebih menegaskan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas masing-masing 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang memiliki berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan ini. Adapaun Faktor Pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut : Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dari berbagai temuan serta informasi yang ditemui dilapangn mengenai fakor pendukung Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang adalah: 1
Adanya komitmen Bupati dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah tentang pemenuhan hak-hak anak yaitu melalui dana atau penganggaran terhadap kegiatan baik fisik maupun non fisik dan Adanya Peraturan Perundang-undangan Kebijakan untuk Hak Anak.
2
Tersedia sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan lembaga dalam menangani upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak:
3
Penilaian dan pelatihan terhadap tim Gugus tugas KLA.
4
Keterlibatan forum anak desa dan organisasi kemasyarakatan dalam Implementasi Kabupaten Layak Anak, Adanya jumlah
kelompok anak termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten, kecamatan dan desa berperan
dalam proses perencanaan,
pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Pemalang. Pemerintah dan lembaganya Kabupaten Pemalang tidak bekerja sendirian, karena adanya pemangku kewajiban yang lainnya juga memiliki peranan dan kewajiban yang bersesuaian untuk mewujudkan implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak ini Setelah melihat berbagai faktor pendukung diatas, terdapat beberapa faktor penghambat dalam Implentasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang dari berbagai informasi dan temuan yang ada di lapangan sebagai berikut : 1
Belum dipahaminya tentang hak-hak anak/Kabupaten Layak Anak oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah
2
Kurang komitmennya Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pemalang sebagai Kabupaten Layak Anak,
3
Belum terkoordinasinya program-program yang menuju Kabupaten Layak Anak di masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
4
Kurangnya dukungan politis dan sikap pemangku kewajiban atau aktor-aktor implementasi: Dukungan politis dan sikap pemangku kewajiban yang kurang menyebabkan terhambatnya implementasi pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Pemalang. bahwa harus
adanya respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi ke-maunnya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 5
Kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi KLA
6
Kurangnya dana berkelanjutan khususnya untuk dana penguatan fasilitas Forum Anak ditiap Desa.
3. Usaha-Usaha
Yang
Dilakukan
Untuk
Mengatasi
Hambatan-
hambatan Dalam Implementasi Program Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pemalang Berdasarkan informasi terkait hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang sikap-sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai Pelaksana Kebijakan sebagai Berikut ; 1.
Dilakukannya evaluasi dalam jangka waktu tiga bulan sekali oleh SKPD terkait dan tim gugus tugas KLA
2.
Sosialisasi terhadap masyarakat dan keluarga khususnya yang berada di desa desa yang dilakukan oleh forum anak desa
3.
Dimasukannya Forum Anak desa dalam setiap musrenbang-des yang berada ditiap-tiap forum anak yang sudah dibentuk
4.
Forum anak desa ikut berperan dalam masyarakat terkait pembangunan desa, lingkungan bermain anak, masalah yang
dihadapi anak, pencatatan anak yang belum mempunyai akta kelahiran 5.
Dilakukannya sosialisasi dari SKPD terkait beserta tim gugus tugas KLA kepada Forum Anak desa yang sudah dibentuk mengenai peran forum anak desa, sosialisasi kepada masyarakat desa, sosialisasi mengenai pemenuhan hak anak
6.
Adanya dukungan dari ormas,LSM, dan para pemuka agama menegenai sosialisasi pemahaman pemenuhan hak anak dalam rangka mewujudkan pemalang menuju Kabipaten Layak Anak
Dimasukkannya anggaran pemenuhan hak anak Kabupaten Layak Anak dalam APBD pemalang tahun 2014 C. PENUTUP 1 Kesimpulan 1
Strategi pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dimulai dengan tahap perencanaan pemerintah kabupaten Pemalang mencanangkan menuju Pemalang Layak Anak ditandai dengan pembacaan Komitmen Bupati Pemalang H.M Junaedi SH,MM dan mengeluarkan peraturan bupati Pemalang No.17 tahun 2014 tentang Kabupaten Layak Anak yang digunakan sebagai dasar hukum atas program Kabupaten Layak Anak di Pemalang. Tahap selanjutnya tahap pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak ditandai dengan pembentukkan tim gugus tugas KLA dan SK advokasi KLA dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak.
2
Secara umum Implementasi Program Kabupaten Layak Anak berjalan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya komunikasi yang kurang baik antara pemerintah dengan tim gugus tugas KLA. Dari segi sumber daya manusia dapat dikatakan baik dengan melihat adanya susunan keanggotaan tim gugus tugas KLA yang sudah terlatih dalam konvensi hak anak. Dari segi disposisi dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari komitmen
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam
mewujudkan Kabupaten layak anak yang difokuskan pada penguatan gugus tugas KLA. Dari struktur birokrasi dapat dikatakan Cukup Baik dengan adanya petunjuk pelaksanaan kebijakan yang jelas serta adanya Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai pedoman pelaksanaan kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang. 3
Faktor yang mendukung program kabupaten layak anak di Pemalang adalah adanya komitmen Bupati dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah tentang pemenuhan hak-hak anak melalui penganggaran terhadap kegiatan baik fisik maupun non fisik dantersedia sumber daya manusia dan kesiapan lembaga dalam menangani upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
4
Faktor pendukung lain adalah adanya Forum Anak Desa yang berfungsi sebagai
jembatan
antara
pemerintah
dan
masyarakat
khususnya
masyarakat ditingkat desa. Forum Anak Desa berperan aktif dalam pemenuhan hak-hak anak di desa dan ikut serta berperan dalam pembangunan masyarakat khusunya perlindungan hak-hak anak.
5
Faktor yang menghambat program Kabupaten layak anak di Pemalang adalahSatuan Kerja Pemerintah Daerah belum mengerti tentang hak-hak anak atau Kabupaten Layak Anak dan kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi Kabupaten Layak anak.
6
Faktor penghambat yang selanjutnya adalah komunikasi antara pemerintah dan Forum Anak Desa yang bersifat insidentil dan hanya memberikan bantuan berupa pembinaan dan sosialisasi tentang Kabupaten Layak Anak.
7
Faktor penghambat lain adalah kurangnya dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terhadap peningkatan Fasilitas pendukung Forum Anak Desa.
8
Usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada program kabupaten layak anak di Pemalang adalah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan keluarga khususnya yang berada ditingkat desa yang dilakukan oleh forum anak desa.
2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi langkah-langkah
yang
mungkin
diambil
guna
mencapai
keberhasilan
implementasi program Kabupaten Layak Anak di Pemalang. Rekomendasi langkah-langkah yang mungkin diambil sebagai berikut : 1
Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala antara SKPD terkait dengan masyarakat khususnya keluarga yang berada di desa terhadap pemahaman program pemerintah Kabupaten Layak anak guna menuju Pemalang layak anak.
2
Pemerintah perlu memberikan dukungan penuh berupa dana kepada Forum Anak Desa guna meningkatkan Fasilitas dan sosialisasi yang dilakukan oleh Forum Anak Desa kepada masyarakat ditingkat desa.
3
Sosialisasi pemahaman hak hak anak kabupaten layak anak terhadap SKPD terkait selaku tim gugus tugas KLA.
4
Pihak pemerintah harus terus memberikan kebijakan-kebijakan untuk melindungi dan memberikan hak hak anak baik dalam program pendidikan maupun sosial masyarakat. Daftar Pustaka
Ahmad , Abu , 1982 , Sosiologi Pendidikan , Surabaya , PT Bina Ilmu. Emzir , 2010 , Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data , Jakarta , PT. Raja Gravindo Persada. Hosio J.E. , 2007. Kebijakan Publik dan Desentralisai, Yogyakarta : Laksabang Ikbar, yanuar, 2012, Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Bandung : PT. Refika Aditama Iskandar , 2009 , Metode Penelitian Kualitatif , Jakarta , GP Press. Namawi , Hadari , 1983 , Perundang-Undangan Pendidikan , Jakarta , Ghalia Indonesia. Nugroho Dwidjowijoto, riant , 2003 , Kebijakan Publik Untuk NegaraNegara Berkembang , Jakarta , PT Elex Media Komputindo Subarsono, agus , 2012 , Analisis kebijakan Publik Konsep, teori dan Aplikasi , Yogyakarta , Pustaka Pelajar. Suharto. Edi, 2008, Analisis Kebijakan Publik, Bandung : ALFABETA. Sujiono , YN , 2009 , Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini , Jakarta , PT Macanan Jaya Cemerlang. William Dunn , 1999 , Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta , Gadjah Mada Press.
Winarno. Budi, 2008, Kebijakan Publik “Teori dan Proses”, Yogyakarta : MedPress.
Referensi lain _ _
_ _ _
http://www.pemalangkab.go.id/humas/2401/unicef-berdayakan-paudberbasis-masyarakat-untuk-percepat-kabupaten-pemalang-layak-anak/ (164-2013) http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=1622:kegiatan-sosialisasi-pengembangan-kabupatenkotalayak-anak-di-tingkat-provinsi-kalimantantimur&catid=50:info&Itemid=83 (16-4-2013) http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2706 (16-4-2013) http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=33527 (16-4-2013) http://odishalahuddin.wordpress.com/2012/03/01/permeneg-pp-pa-nomor12-tahun-2011-tentang-indikator-kabupatenkota-layak-anak/ (1-1-2013)
