STRATEGI MEMBURU SEJUTA KEPESERTAAN

VOLUME 03 l TAHUN 2014

JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA By

FIGUR

JURUS LINO BENAHI SOFTWARE PELABUHAN BPJS ANDA KANTOR CABANG SALEMBA

TERUS TINGKATKAN LAYANAN PRIMA WISDOM

BUDAYA ORGANISASI UNGGUL

STRATEGI MEMB URU SEJUTA KEPESE RTAAN

@BPJSTKinfo

BPJS Ketenagakerjaan Call Center: 500910

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BRIDGE 03-OKE-koreksi.indd 1

BRIDGE VOLUME 03


1

a

04/09/2014 1:42:38

2 2 BRIDGE 03-OKE-koreksi.indd 2

BRIDGE VOLUME 03 03 BRIDGE VOLUME

Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja

www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id

04/09/2014 1:42:39

Halo

[ [email protected] ]

SAHABAT BPJS KETENAGAKERJAAN

R Elvyn G Masassya Direktur Utama



amadhan baru saja ki ta lewati dan masih da lam keceriaan dan kebaha gia an Idul Fitri, kami meng haturkan “Selamat Idul Fitri Idul Fitri 1435 H. Mohon Maaf Lahir dan Bathin”. Ucapan tersebut hadir dengan ke ikhlasan hati. Yaitu Berani menutup mata terhadap masa lalu, berani menutup dengki pada masa kini dan berani mem buka hati untuk masa depan. Ketiganya, kami yakini sebagai suatu esensi untuk dapat saling memaafkan dalam rang ka menjaga silaturahmi kepada sesama. Semua makhluk di dunia men dam bakan kesejahteraan. Kesejahteraan da lam arti yang paling sederhana ada lah terpenuhinya kebutuhan dasar: san dang, pangan dan papan, ketika sa kit bisa berobat, dan saat tua tidak terlunta-lunta. Pemenuhan kebutuhan tersebut oleh sebagian masyarakat kita, masih merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan. Kebutuhan dasar mungkin dapat dipenuhi, tetapi ketika sakit dan menjalani kehidupan di usia tua, tidak jarang tidak diperoleh solusinya. Kesadaran masyarakat akan ada nya perlindungan jaminan sosial sebagai solusi atas risiko-risiko sosial ekonomi ketika sakit, mengalami kecelakaan kerja, menjalani hari tua dan meninggalkan keluarga karena meninggal dunia, masih kurang. Kurangnya kesadaran itu, terutama berada pada masyarakat yang ber gerak di sektor informal. Padahal sudah ada perlindungan jaminan sosial

yang disiapkan Pemerintah, yang pelak sanaannya dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sosialisasi atas jaminan sosial terse but menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Badan Penyelenggara. Oleh karena itu, dalam edisi kali ini akan disajikan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Bukan Penerima Upah atau yang dikenal dengan Pekerja Informal. Jumlah pekerja informal saat ini, lebih besar dua kali lipat dibandingkan pekerja formal (penerima upah). Na mun demikian, jumlah yang saat ini ter daftar masih relatif kecil. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Ke te nagakerjaan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan pe kerja informal. Ra sa nya bukanlah suatu kemustahilan untuk memperluas jumlah kepesertaan dan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada kelompok pekerja informal ini. Pada saat ini BPJS Ketenagakerjaan berada dalam proses untuk beroperasi penuh (full operations) pada tahun 2015. Pada saat itu, Pemerintah meng a manahkan kepada kami untuk mem berikan pelayanan secara penuh kepada peserta. Selain itu juga di amanahkan untuk memberikan per lin dungan lebih luas lagi kepada para pekerja. Jika pada tahun-tahun sebelumnya fokus pada Pekerja formal lebih besar, pada tahun ini dan masa yang akan datang pekerja informal akan mendapatkan perhatian yang berimbang. Selamat membaca l

BRIDGE VOLUME 03

3

04/09/2014 1:42:40

DAFTAR ISI BRIDGE 3

HALO “Bukanlah suatu kemustahilan untuk memperluas jumlah kepesertaan dan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada kelompok pekerja informal ini.”

23

Seberang Sistem Jaminan Sosial China

Investment

28

PT JAMSOSTEK

BPJS

Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Dasar

Survey

21

Brand Equity PT Jamsostek Pra Transformasi Menjadi BJS Ketenagakerjaan

Pelangi

39

FERRY SALIM Tidak Cukup Personal Branding

Manfaat

19

Sosial Media BPJS Ketenagakerjaan

Main Report

8

Strategi Memburu

Sejuta Kepesertaan di Sektor Informal

RINA GUNAWAN Kepuasan Klien Segalanya

@BPJSTKInfo

6

PP No. 86 Tahun 2013 Sanksi Tidak Mendaftar Program Jaminan Sosial

VOLUME 03 l TAHUN 2014

Publisher: Direksi BPJS Ketenagakerjaan Editor in Chief: Kuswahyudi l Managing Editor: Isnaldi Muhd, Dini l Editor: Harri Kuswanda, Suwilwan Rahmat, Maria Emmy Maharjati, Aryanto, Brian Radiastra, M. Kurniawan, Adyan Suseno, Ahmad Jauhari l Reporters: Sensagita Trisna Putri l Designer: Ian Hartato l Photographer: Afrianto

JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA

Alamat Redaksi: Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Indonesia 12930, website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id Cover : Pekerja Informal Ilustrasi : Pedagang Keliling Sumber : Wordpress.com

4


BRIDGE VOLUME 03

Redaksi menerima sumbangan tulisan maupun foto kegiatan di unit-unit kerja untuk dimuat di rubrik-rubrik MAJALAH BRIDGE. Semua naskah rubrik-rubrik di atas maksimal 5000 karakter dan dilampiri foto diri penulis. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan yang pantas.


04/09/2014 1:42:44

@BPJSTKinfo

Pamong Di Banten Peduli Terhadap Pekerja Informal TIDAK pernah terlintas di benak pekerja kecil hidupnya bakal dilindungi oleh asuransi. Para pekerja informal di wilayah Propinsi Banten bakal menerima bantuan program jaminan sosial ketenagakerjaan dari Pemda dengan mengalokasikan Rp 4.9 miliar, untuk 30 ribu para pencari nafkah utama dari keluarga sangat miskin. Mereka diikursertakan sebagai peserta tiga program jaminan sosial tenaga kerja.

Rano Karno, Plt Gubernur Banten

H

AL ini dikemukakan Plt Gubernur Banten Rano Karno dihadapan para pe kerja informal, disaksikan Direktur Pelayanan dan Pengaduan BPJS Ketenagakerjaan Ahm ad Riadi, da lam acara pelun curan Asuransi Kesejahteraan Sosial (AKS) Daerah Propinsi Banten, akhir Juli lalu (27/7). Janji si Dul panggilan akrab Plt Gubernur Ra no di torehkan da



lam bentuk penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pe merintah Provinsi Ban ten Dengan BPJS Kete nagakerjaan Kanwil Ban ten Tentang Pelaksanaan Prog ram Jaminan Sosial Ke tenagakerjaan di Cilegon Banten. Menurut Rano dalam sambutan nya, secara umum bantuan ini sebagai upaya meningkatkan kese jahteraan sosial bagi warga kurang mampu, memperbaiki kualitas sum berdaya

manusia serta mengubah perilaku hidup warga kurang mampu di Banten. Tahun ini Banten memberikan ban tuan 30 ribu kepada Kelompok Pe nyandang Masalah Kesejahteraan So sial (PMKS) pekerja Informal un tuk ikut kedalam program BPJS Ke tenagakerjaan. “Secara bertahap dan berkelanjutan program ini akan di berikan sesuai dengan kemampuan APBD. Tahun depan akan diberikan kepada 49 ribu pekerja Informal,” ucap Rano kepada media. Pemerintah provinsi Banten me nya takan komitmen dan terus fokus da lam mewujudkan kesejahteraan ma syarakat. Bantuan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diikutkan ada lah program Jaminan Kecelakaan Ker ja dan Jaminan Kematian, kedua program tersebut diharapkan mam pu meningkatkan taraf hidup kese jah teraan sosial, agar mereka dapat hidup layak dan mampu berfungsi secara sosial. Program Asuransi Kesejahteraan Sosial diberikan kepada pekerja infor mal khususnya para pencari nafkah utama dari keluarga miskin – yang dikategorikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tersebar di enam kabupaten / kota, yakni Pandeglang, Lebak, Serang, Kota Serang, Cilegon dan Tangerang Selatan. n

BRIDGE VOLUME 03

5

04/09/2014 1:42:44

@BPJSTKinfo

PP No. 86 Tahun 2013

Sanksi Tidak Mendaftar Program Jaminan Sosial Satu triwulan lagi, tepatnya 1 Januari 2015, batas waktu perusahaan Nasional (PMDN), penanam modal asing (PMA), maupun pekerja informal untuk ikut serta dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

S

UDAH berulangkali pe me rintah mensosialisasikan kebijakan ini kepada ma sya rakat luas. Jika ti dak dipatuhi, pemerin tah menyiapkan sanksi bagi pem beri kerja selain penyelenggara negara, dan perseorangan yang tidak mendaftarkan pekerja dan keluarganya pada program ini. Ancaman pemberian sanksi itu tertuang pada Peraturan Peme rintah Nomor 86 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 De sember 2013. Kebijakan Presiden tersebut di tin daklanjuti oleh Kemen teri an Tenaga Kerja, dengan menerbitkan surat edaran No: SE1/III/Men/2014 mengenai pengawasan penyelenggaraan prog ram jaminan sosial pada Badan Penye lenggara Jaminan Sosial (BPJS). Surat Edaran ini dimaksudkan un tuk memberi petunjuk kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang

6


BRIDGE VOLUME 03

kete nagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mengenai pe ngawasan penyelenggaraan BPJS, meliputi tujuh (7) langkah yang harus dilakukan. Khusus poin ke enam, mengenai pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, yang terkait PP No 86 Tahun 2013. Adapun pengawasan yang di maksud terhadap pengoperasian/ pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pengawas ke te nagakerjaan di tingkat propinsi mau pun kabupaten/kota, dapat me la kukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja selain Penyelenggara Negara, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan dan perundangan. Diberlakukannya sanksi itu agar program SJSN bisa terlaksana dengan baik, menjangkau kepesertaan se cara luas dan berkesinambungan sehingga seluruh penduduk dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

PP ini secara tegas mewajibkan pemberi kerja selain Penyelenggara Negara untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepa da BPJS secara bertahap sesuai de ngan program jaminan sosial yang diikutinya, dan memberikan da ta diri nya dan pekerjanya berikut ang gota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar. Selain itu, juga setiap orang se lain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan per undang-undangan wajib mendaftar kan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, dan memberikan data dirinya dan anggota keluiarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Pemberi kerja selain penyeleng gara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan, yang tidak mendaftarkan dirinya, pekerjanya dan keluarganya kepada BPJS, atau tidak memberikan


04/09/2014 1:42:45

data secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif. “Sanksi administratif dapat beru pa: a. Teguran tertulis; b. Denda; dan/ atau c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu,” bunyi Pasal 5 Ayat (2) PP tersebut. Pengenaan sanksi teguran tertulis yang dikenakan BPJS seba gaimana dimaksud diberikan paling banyak 1 kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja. Adapun sanksi denda diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Besarnya denda sebesar 0,1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Sanksi tidak mendapatkan pe la yanan publik dilakukan oleh pe me rintah, pemerintah daerah pro vinsi, atau pemerintah daerah ka bupaten/ kota atas permintaan BPJS. Sanksi tidak mendapatkan pela



yanan publik kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meli puti: a. Perizinan terkait usaha; b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing; d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun sanksi tidak menda pat kan pelayanan publik kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran meliputi: a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Surat Izin Mengemudi (IMB); c. Ser tifikat Tanah; d. Paspor; dan e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). “Pengenaan sanksi kepada pem beri kerja selain penyelenggara ne ga ra, pekerja dan penerima ban tuan iuran dilakukan berdasarkan penga wasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan jaminan sosial,” bunyi Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 itu. Pengawasan dan pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dilakukan oleh BPJS terhadap: a. Kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk mendaftarkan dirinya dan peker janya sebagai peserta BPJS, dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluar ganya secara lengkap dan benar; b. Kepatuhan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan pe nerima bantuan iuran untuk men daftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta ke pada BPJS, dan memberikan data dirinya dan anggota keluar ga nya secara lengkap dan benar kepada BPJS. “Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dapat di la kukan oleh BPJS berdasarkan penga duan dari masyarakat dan pekerja,” bunyi Pasal 13 Ayat (4) PP No. 86/2013 ini. Jadi, segeralah mendaftarkann diri anda dan usaha anda ke BPJS. n

BRIDGE VOLUME 03

7

04/09/2014 1:42:45

Main Report

STRATEGI MEMBURU SEJUTA KEPESERTAAN DI SEKTOR INFORMAL Sebuah target program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebanyak sejuta peserta pekerja informal, untuk tahun 2014, tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan jumlah pekerja informal di Indonesia, tetapi bila dilihat capaiannya tahun lalu, sepertinya menetapkan target setinggi bintang di langit. Target tersebut optimis dapat terpenuhi, apa alasannya?

8


BRIDGE VOLUME 03


04/09/2014 1:42:48

S

EBUAH kampanye budaya gotong royong Indonesia digelar Direksi BPJS Kete nagakerjaan. Lima Di rek tur ha dir di tengah ribuan para pedagang textile dan garment dalam acara pembukaan channel alternatif Payment Point Online Bank (PPOB) yang ber lang sung di Blok B, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. “Outlet ini merupakan cara prak tis menjaring para tenaga kerja informal ikut serta menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga me reka akan terlindungi dari terjadinya risiko-risiko sosial yang menimpa mereka,” kata Direktur Kepesertaan Junaedi usai simulasi pendaftaran dan pembayaran iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan secara online, pada 21 Agustus 2014 lalu. Pembukaan gerai langsung di Pasar Grosir Textile dan Garment ter besar di Asia Tenggara itu, di mak sudkan sebagai salah satu stra regi pemasaran ’jemput bola’ dari BPJS Ketenagakerjaan di dalam upa ya mengejar target kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal sebanyak 1000.000 peserta baru, untuk tahun 2014. Target yang kecil, bila dibanding kan dengan jumlah pekerja informal atau tenaga kerja bukan penerima upah yang ada di Negeri ini, yang jumlahnya mencapai 74 juta orang – jauh melebihi jumlah pekerja formal yang ada sekitar 43 juta orang. Namun, bila dilihat dari kemampuan BPJS Ketenagakerjaan menggaet para pekerja informal sampai akhir semester pertama tahun 2014, yang mencapai sekitar 180 ribu orang, tentunya target yang ditetapkan –



seperti setinggi bintang di langit. Masalahnya, apa mungkin tar get bisa terpenuhi? Kepala Divisi Perluasan Kepesertaan E. Ilyas Lubis menyatakan optimis, karena penambahan peserta Program Jaminan Sosial bagi PBPU terus me ning kat pesat. Triwulan terakhir ra ta-rata perbulan jumlah peserta baru meningkat mencapai 30-35 persen. Dan, sisanya triwulan ke de pan, prediksi Ilyas Lubis, akan ter jadi percepatan penambahan ke pesertaan Jaminnan Sosial Pe kerja Bukan Penerima Upah. Pasalnya, jelasnya lagi, ada ber bagai strategi yang dilakukan untuk menggaet tenaga kerja informal, antara lain, gencarnya so sialisasi Jaminan Sosial bagi pekerja mandiri – bukan penerima upah, terus menjalin kerjasama dengan institusi pemeritah dan pihak swasta yang saling menguntungkan. Mulai dari tingkat Kementerian – dengan Kemenkokesra, Kemnakertrans, Kem sos, Kemkop & UKM, Kementerian Hukum dan HAM, Kemkeu, dan sejumlah institui pemerintah lainnya. Juga upaya men jalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I dan II – Kab/Kota, dan sejumlah BUMN Perbankan. ”Bisa dalam bentuk bantuan alokasi dana langsung bagi pekerja informal, bisa juga dalam bentuk law enforcement,” jelas Ilyas Lubis lagi

Sinergi Berbuah Manis Sinergi itu kini mulai berbuah manis, ungkap Ilyas Lubis, seper ti Pemda Purwakarta telah mengalo kasikan dana bantuan dari APBD untuk pekerja informal, setidaknya sudah ada 80.000 pekerja informal di sana yang terdaftar sebagai peserta

Jaminan Sosial. Diikuti oleh Pemprov Banten, juga mengalokasikan dana kepesertaan Jaminan Sosial dari APBD untuk 30.000 pekerja informal –khusus pekerja utama dari keluarga miskin. Dan Plt Gubernur Banten Rano Karno berjanji akan menambah jumlah alokasi dana APBD untuk kepesertaan Jaminan Sosial bagi 49.000 pekerja informal. Di luar Jawa, Misalnya, Pemprov Medan juga memliki rencana me nga lokasikan sebagian dana bantuan sosial untuk kepesertaan Jaminan Sosial bagi 10.000 pekerja informal, pada tahun 2015. Tentunya kepedulian terhadap pekerja informal oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/ Kabupaten itu, bisa menjadi inspirasi dan memotivasi Pemprov maupun Pemkab lainnya di seluruh Indonesia. Jika ini terjadi tentunya target sejuta peserta Prog ram Jamsos PBPU baru, pada tahun 2014, akan tercapai. Selain bermitra dengan pemda, BPJS Ketenagakerjaan menjalin ker ja sama dengan perusahaan ne gara, salah satunya, dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), untuk menggaet para tenaga kerja dengan mengupayakan berbagai cara un tuk meningkatkan kesejahteraan peserta salah satunya food benefit. Dengan membangun minimarket dengan nama Gerai BPJS TK. Gerai BPJS TK ini merupakan proyek percontohan pertama dan bertempat di Menara Jamsostek dengan beberapa pertim bangan. “Saat ini di Menara Jamsostek telah memiliki lebih 100 tenant dengan jumlah pekerja sekitar tujuh ribu, gerai serupa akan berkembang ke berbagai tempat lainnya,” ujar Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi

BRIDGE VOLUME 03

9

04/09/2014 1:42:48

Main Report dalam peluncuran Gerai BPJS TK di Gedung Menara Jamsostek, Jakarta, medio Agustus lalu. Peserta aktif dapat membeli kebutuhan bahan pokok makanan dengan harga khusus di gerai ini. Cukup menunjukkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan e-KTP, mereka dapat berbe lanja di gerai ini dengan diskon khusus sampai 20 persen untuk Gula, Beras, Minyak Goreng serta Daging Sapi. Di Gerai ini tersedia fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 24 jam, makan di tempat, pojok pameran, jaringan internet (free WIFI), pembelian pulsa telepon dan listrik. Gerai ini, jelas Jeffry lagi, akan dibangun di daerah yang ti dak jauh dari tempat tinggal pekerja sehingga memberikan rasa nyaman dan ketenangan da lam bekerja. “Tahun ini kami beren cana membuat empat sampai lima gerai.

Support dari Stake Holder Demikian pula, support dari Kementerian untuk tenaga kerja informal. Salah satunya dari Ke menterian Tenaga Kerja dan Trans migrasi (Kemenakertrans), telah menyalurkan dana subsidi sebesar 4,8 miliar untuk menyertakan 10.000 pekerja informal, sebagai peserta jaminan sosial BPJS Ke te nagakerjaan, untuk tahun 2014. Subsidi tersebut, untuk tiga program, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Ke sehatan (JK). ”Pemerintah akan membayar subsidi iuran itu sebesar Rp 60.000/orang selama delapan bulan,” jelas Sekretaris Ditjen PHI

10


BRIDGE VOLUME 03

dan Jamsos Kemnakertrans Iskan dar Maula kepada pers, beberapa waktu lalu. Pemberian subsidi itu, menu rut Iskandar Maula, dimaksudkan agar pekerja informal juga bisa menjadi peserta BPJS Ketena gakerjaan, sehingga tercakup da lam perlindungan jaminan so sial. Pemerintah berharap para peserta yang menerima bantuan iuran tersebut tetap meneruskan kepesertaannya di program BPJS Ketenagakerjaan. Dari catatan Kemenakertrans saat ini ada sekitar 1,2 juta tenaga pekerja informal yang menjadi peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Keanggotaan itu dimulai sejak Program Jam sos tek digulirkan pada tahun 2006. Hanya saja, setelah jam sostek berubah menjadi BPJS Ke tenagakerjaan, para pekerja in formal yang masih aktif hanya tinggal 500 ribu orang. Selebihnya mengundurkan diri karena tidak mampu membayar iuran. Karena itu, lewat program ini, pemerintah berupaya agar para

pekerja yang mengundurkan diri itu bisa menjadi anggota kembali. Untuk saat ini pemerintah baru mem berikan bantuan kepada pekerja informal di enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Jateng, Ja tim, Gorontalo, NTT dan Sulteng. Sedangkan Kementerian lain seperti Kementerian Sosial dan juga Kementerian Koperasi dan UKM, juga secara periodik menyalurkan bantuan iuran ke pesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja in formal. Sebagaimana diakui Ilyas Lubis jumlahnya relatif ti dak besar, tetapi supportnya sangat membantu kinerja BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa menggaet sebanyak-banyaknya tenaga kerja bukan penerima upah sebagai peserta Jaminan Sosial. Demikian halnya perhatian dan dukungan dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), de ngan memberikan saran-sa ran serta masukan untuk mem perkuat kelembagaan BPJS


04/09/2014 1:42:49

mendatang seluruh tenaga kerja mendapat perlindungan jaminan sosial yang memadai – himgga tercapainya suatu perlindungan uni versal bagi para pekerja.

Setengah Hati Menggaet Pekerja Informal

Agung Laksono (kiri), Menko Kesra

Pada tahun 2018 diprediksi akan mencapai jumlah tenaga kerja sebanyak 124,4 juta tenaga kerja. “Karenanya, diperlukan pekerjaan yang baik, lapangan kerja produktif, hak-hak pekerja terlindungi, dan perlindungan sosial yang memadai.” Ketenagakerjaan. Agar pada batas waktu pelaksanaan selu ruh program jaminan sosial ketenagakerjaan, pada tanggal 1 Juli 2015, semua lini sudah siap. Untuk memperkuat lembaga, saran Menko Kesra Agung Laksono, perlu melakukan penguatan dari sisi kepesertaan, pelayanan, penguatan database dan teknologi informasi, investasi, keuangan, SDM, dan Good Governance yang dilengkap dengan peraturan teknis dan sosialisasi yang menyeluruh. Saat ini, pasar kerja Indonesia terdiri atas 35% pekerja formal dan 65% pekerja informal. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2013, diprediksi pada tahun 2014 akan terdapat market sektor formal dan informal sebanyak 118,4 juta tenaga kerja. Pada tahun 2018 diprediksi akan mencapai jumlah tenaga kerja sebanyak 124,4 juta tenaga kerja. “Karenanya, diperlukan pekerjaan



yang baik, lapangan ker ja produktif, hak-hak pekerja terlin dungi, dan perlindungan sosial yang memadai,” jelas Agung Laksono Sementara UMP di Indonesia mengalami peningkatan rata-ra ta tahunan sebesar 15,64%. Ke d epan pertumbuhan rata-rata upah diperkirakan di atas nilai 10% sehingga dapat meningkatkan jumlah kepesertaan dan mencapai market share dengan 80% pada 2018. Sesuai dengan target kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja for mal sebanyak 35 juta pekerja, pada tahun 2018. Tidak demikian halnya, dengan pekerja informal – pekerja bukan penerima upah, pada tahun 2018, target kepesertaan jaminan sosial, sekitar 5 juta pekerja, sekitar 7% dari perkiraan jumlah pekerja informal. Menko Kesra Agung Laksono, optimis target itu bakal terpenuhi dan bukan hal yang mustahil di masa

Sudah seharusnya pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja, baik para pekerja formal maupun informal. Adanya ketimpangan jumlah pekerja for mal (35%) dibandingkan pekerja informal (65%) dari total julah pekerja – berdasarkan data BPS, penilaian Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, sebagai salah satu bentuk kegagalan pe me rintah dalam membangun lapa ngan kerja nasional, sehingga terja di peningkatan jumlah pekerja informal. “Para pekerja informal termasuk pemangku kepentingan dalam pem bangunan perekonomian Nasional. Karena itu pemerintah perlu mem perhatikan keberadaan pekerja in formal melalui perlindungan jaminan sosial,” kata Timboel. Selama ini pekerja informal, pe nilaian Koordinator LSM Kete na gakerjaan itu, belum banyak tersentuh jaminan sosial. Peraturan perundangundangan lama yang berkaitan dengan jaminan sosial, seperti UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ungkapnya lagi belum mengakomodir kepesertaan pekerja informal. Padahal, jaminan sosial bagi pekerja informal dan keluarganya sangat penting karena mampu memberi rasa aman dan tenang dalam bekerja. Dengan adanya perundang-un dangan baru UU SJSN dan BPJS serta Peraturan Men teri Tenaga Ker ja dan Transmigrasi No 24 Tahun

BRIDGE VOLUME 03

11

04/09/2014 1:42:50

Main Report 2005 tentang Pedoman Penye lenggaraan Program Jaminan So sial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja seperti, Timboel berharap, kepedulian pemerintah terhadap para pekerja sektor in formal akan lebih baik dengan memberikan perlindungan sosial kepada mereka “Tapi sayang, pemerintah be lum fokus melibatkan pekerja in formal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Koor dinator BPJS Watch itu. Timboel paham mengapa BPJS Ketenagakerjaan setengah hati mengajak para pekerja informal sebagai peserta jaminan sosial. Salah satu penyebab yaitu terkait keterbatasan dan ketidakpastian pendapatan peker ja informal. Sehingga kerap putus di tengah jalan – tidak melanjutkan kepesertaan. Tapi bagi Timboel hal itu mestinya tidak menghambat kepesertaan pekerja informal da lam BPJS, bahkan pemerintah mestinya mengulurkan bantuan. Salah satu caranya yaitu men subsidi iuran jaminan sosial untuk pekerja informal.

Mengadopsi Praktik Peduli Pekerja Informal Pentolan LSM Jaminan So sial Ketenagakerjaan itu sangat apreciate terhadap subsidi iuran bagi pekerja informal itu te lah dipraktekkan oleh pemerintah daerah Purwakarta. Yaitu me ngikutsertakan pekerja informal sebagai peserta Jaminan Pemeli haraan Kesehatan (JPK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Ke celakaan Kerja (JKK). Demikian pula Pemprov Banten, yang

12


BRIDGE VOLUME 03

mem biayai kepesertaan 30 ribu pekerja informal. ”Praktik itu seharusnya da pat diadopsi pemerintah pusat dengan cara menerbitkan regu lasi. Sehingga seluruh Pemda didorong untuk membiayai bebe rapa program Jamsos untuk pe kerja informal,” ungkapnya k e pada media. Sedangkan dalam regulasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JK) BPJS Ketenagakerjaan, su dah seharusnya pemerintah me masukan ketentuan terkait kepe sertaan bagi pekerja informal. Selain itu, Timboel juga berharap pemerintah mema sukkan klausul penerapan So cial Protrection Floor (SPF) yang diterbitkan ILO. Klausul itu merupakan salah satu syarat se belum Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 diberlakukan. Penerapan klausul itu penilaiannya sangat penting dalam rangka melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara ASEAN. Baik mereka yang bekerja di sektor formal atau informal. “Banyak pekerja migran kita yang berstatus pekerja formal maupun pekerja informal di Malaysia, Hongkong dan Singapura. Hal ini untuk menutupi kelemahan SJSN dan BPJS yang tidak meng-cover pekerja migran Indonesia di luar negeri, sementara pekerja asing yang minimal bekerja 6 bulan di Indo nesia berhak atas jaminan sosial di Indonesia. Dari pantauannya, Timboel menilai selama ini pemerintah ku rang memperhatikan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja mi

gran Indonesia. Oleh karenanya penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dapat dijadikan mo mentum pemerintah untuk serius melindungi pekerja migran In donesia lewat jaminan sosial.

Langkah Awal Menggapai Universal Coverage Tentunya, untuk bisa meme nuhi target kepesertaan jaminan sosial yang terus meningkat – se tiap kurun waktu tertentu hingga mencapai suatu kondisi per lin dungan universal untuk se luruh tenaga kerja Nasional, bukan pekerjaan yang mudah dan instan, sebagaimana mudahnya penilaian Koordinator BPJS Watch, karena memenuhi universal coverage akan memakan waktu dan disertai kerja keras beberapa de kade ke depan. Sebagaimana disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenaga kerjaan Elvyn G Masassya da lam sambutannya, saat upa ca ra peringatan HUT RI 17 Agus tus 2014 lalu, bahwa BPJS Kete na gakerjaan sekarang sedang ber usaha keras bertransformasi dan mempersiapkan diri untuk beroperasi penuh agar dapat melayani seca ra penuh kepada pesertanya se ba gaimana yang diamanahkan pemerintah. “Agar semangat kepahlawan an diimplementasikan di lembaga ini dengan cara menjalani tugas dan tanggung jawab dengan in tegritas, profesionalisme, etika, totalitas, sepenuh hati, melayani, menjaga rahasia lembaga dan menjalankan semuanya dengan ikhlas, tanpa pamrih,” himbau Elvyn G Masassya dalam sambut annya.


04/09/2014 1:42:51

Selain etos kerja yang baik dan kerja keras, untuk bisa memenuhi terget ke pe sertaan jaminan sosial BPJS Kete nagakerjaan bagi para pekerja – baik formal maupun informal, yang telah ditetapkan, seluruh kar yawan BPJS Ketenagakerjaan harus mematuhi arahan dari manajemen sesuai grand strategy yang telah disusun. Selain pekerjaan yang bersifat rutin, ada 13 grand directions, yang harus dicapai dalam rangka persiapan full operations, meliputi: Integrated program and Basic walfare, Total Benefit Through BPJS Incorporated, New Service Culture berbasis Prima, Human Capital berbasis Performance, Suistainable Culture Change, Smart Financial Management, Risk Based Audit dan Self System Control, Comprehensive Risk Management System, New Business Prosess, New Platform IT, Easyness Ac cess, pertumbuhan kepesertaan Agresif, dan New Branding BPJS Ketenagakerjaan. “Saya meyakini bahwa ke 13 grand directions tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan akan menjadi landasan yang kokoh ketika BPJS Ketenagakerjaan beroperasional penuh,” ujar Elvyn. Semua bisa dipenuhi dengan upaya pencapaian yang benar dan optimal, asalkan dilandasi semangat bekerja sebagai team work, open mind dalam menghadapi gagasan baru, memiliki passion dalam mengerjakan pekerjaan, action atau bertindak cepat, dan memiliki rasa memiliki. Langkah awal, yang dilakukan Elvyn G Masassya disambut positif oleh Anggota DPR Komisi IX Rie ke Diah Pitaloka – yang mem bi da ngi Ketenagakerjaan. Hanya saja, menurut Rieke, BPJS Ketenagakerjaan yang dipercaya seba gai penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja nasional, ha rus fokus di dalam transformasi dari PT Jamsostek ke BPJS Ke tenagakerjaan



Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi X

BPJS Ketenagakerjaan yang dipercaya sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja nasional, harus fokus di dalam transformasi dari PT Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan yang harus siap operasional pada Juli 2015. yang harus siap operasional melayani kepesertaan para pekerja formal maupun in formal, pada Juli 2015. Dengan melepas bisnis lainnya – yang tidak terkait dengan pelayanan jaminan sosial nasional. Rieke juga menyayangkan wak tu jatuh tempo diterbitkannya peraturan pelaksana BPJS Kete na gakerjaan, sudah terlampaui, te tapi sampai sekarang pemerintah masih terus berdalih aturan turunan tersebut masih diproses dalam tahap sinkronisasi dan harmonisasi. Untuk peraturan pelaksana BPJS Ketenagakerjaan, antara lain: RPP Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan RPP Pengelolaan Aset BPJS. Ada satu event penting, yang

bisa menjadi momentum pemerin tah un tuk serius melindungi para pe kerja Indonesia lewat jaminan so sial, imbuhnya, yaitu pemberlakuan penetapan Komunitas ASEAN 2015. Akan ada liberalisasi tenaga kerja. Pekerja dan buruh di Indonesia harus mendapat perlindungan yang cukup sebelum memasuki era Komunitas ASEAN pada 2015, karena pekerja asing akan ikut bersaing di dalam negeri. n

BRIDGE VOLUME 03

13

04/09/2014 1:42:52

Main Report

Perlidungan Sosial Bagi Pekerja Asia Pasifik Tiga dekade terakhir merupakan cermin keberhasilan para pekerja di Asia Timur-Pasifik. Jutaan penduduk telah terangkat dari kemiskinan dan negara-negara yang satu generasi sebelumnya tergolong miskin kini telah mengintegrasikan dirinya ke dalam rantai nilai global – suatu prestasi yang melebihi kawasan lain mana pun di dunia.

N

AMUN, kemajuan kita dalam perlindungan sosial belum berhasil mengimbangi kema juan dalam penciptaan lapangan kerja. Lebih dari setengah jumlah

14


BRIDGE VOLUME 03

pekerja di berbagai negara be kerja dalam sektor informal, tan pa ditunjang oleh peraturan ketenagakerjaan maupun kebi jakan perlindungan sosial. Hal ini berarti manfaat-manfaat men

dasar, seperti fasilitas kesehatan dan sejumlah jaminan bagi peker ja dan mereka yang tidak bekerja, praktis tidak terjangkau oleh demikian banyak penduduk yang sebenarnya telah bekerja keras.


04/09/2014 1:42:55

Agar kawasan Asia Timur-Pasifik dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan kesejahteraan bersamanya, sudah seharusnya para penentu kebijakan di kawasan ini memper timbangkan penerapan kebijakan sosial agar manfaatnya dapat di nikmati oleh seluruh tenaga kerja, apapun bentuk pekerjaan yang me reka miliki dan di manapun mereka bekerja. Paket-paket sederhana yang didanai secara nasional dan di tu jukan bagi penduduk tidak be kerja, seperti yang diterapkan di Thailand, Vietnam, China, dan In donesia akan dapat dinikmati oleh para pekerja informal juga. Model jaminan sosial baru tersebut sedikit banyak akan membantu menutup kesenjangan kebijakan yang ada, yang kini masih mengesampingkan para pekerja informal. Mereka terpaksa mengambil pekerjaan yang tidak memiliki perlindungan, tidak tercakup dalam peraturan, dan tidak terkena pajak Selain itu, dari data ILO me nunjukkan bahwa lebih dari 30 persen penduduk berusia 15-24 tahun di Asia Timur-Pasifik tidak memiliki pekerjaan tetap maupun tidak mengenyam pendidikan atau pelatihan. Pengabaian mere ka tentunya akan dapat me nyulut kebencian, dan kekerasan. Bila di kombinasikan dengan pening katan kesenjangan pendapatan an tara mereka yang memiliki kon trak kerja resmi dan mereka yang tidak – maka negara-negara ini mungkin akan dihadapkan pada potensi gejolak sosial. Mengapa kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat In donesia tidak tersertakan dalam jaminan sosial? Akar masalahnya ada lah kombinasi dari dua hal: kebijakan yang relatif ketat di atas kertas dan tidak adanya penegakan hukum



secara tegas, yang mendorong semakin banyak tenaga kerja ke sektor informal. Sebagai contoh, beberapa ke bijakan, seperti sistem pemba yaran pesangon yang tinggi, tun tutan kenaikan upah secara pe riodik, ekonomi biaya tinggi, akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Para pemilik mo dal cenderung tidak tertarik membuka usaha baru bila menge ta hui sejumlah kewajiban yang kiranya sangat membebani perusaha an untuk bisa tumbuh dan berkem bang. Beragam tantangan ini dapat menjadi peluang. Kawasan Asia Timur dan Pasifik memiliki sejarah peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan perlindungan sosial yang relatif singkat, sehingga da pat menerapkan suatu model baru dengan biaya yang relatif ren dah. Sekarang lah waktu yang tepat. Seiring melambatnya pertumbuhan di Asia Timur-Pasifik, banyak negara kini merencanakan reformasi struktural untuk mem formalkan ekonomi mereka. Penentu kebijakan juga ti dak boleh melupakan para konsti tuen utama: pemilik usaha dan pe nanam modal. Seharusnya peme rintah membantu sektor swasta untuk terus berinvestasi dan berinovasi, terutama badan usaha ber skala kecil dan menengah yang membentuk sebagian besar lapangan kerja di kawasan ini. Seringkali badan-badan usaha ini terbentur berbagai halangan dalam mengembangkan usaha mereka. Peraturan yang digulirkan sebaiknya mempermudah perluas an usaha, bukan membatasinya. Keragaman ekonomi di kawas an ini, tentunya, menyebab kan prioritas kebijakan yang ber beda pula di masing-masing negara. Untuk kebanyakan negara yang masih

bersifat agraris seperti Indonesia akan terbantu de ngan kebijakan-kebijakan yang men dorong peningkatan pro duk tivitas di bidang pertanian. Ekonomi dengan kawasan perkotaan yang berkembang – China, Indonesia, Filipina, dan Vietnam – akan terbantu dengan adanya kawasan perkotaan yang berfungsi lebih baik, dilengkapi dengan infra struk tur dan sektor jasa yang lebih baik. Tentunya, seiring dengan pe ningkatan urbanisasi di Asia Ti mur-Pasifik, kebijakan tentang ke te nagakerjaan maupun jaminan sosial perlu disesuaikan dengan berbagai tantangan serta peluang yang dihadapi oleh warga kota dan daerah sekitarnya. Bank Dunia berkomitmen siap menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia TimurPasifik dalam upaya perancangan dan penerapan ke bijakan-kebijakan perlindungan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua warga, dan tidak hanya para pekerja yang menerima upah. Model baru tersebut dapat mendorong peningkatan permin taan domestik dan memungkinkan terciptanya gelombang baru per tumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan Asia Timur-Pasifik, se kaligus memastikan pemerataan manfaat pembangunan hingga dapat dinikmati oleh kaum masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan sekalipun. n

Laporan, East Asia Pacific at Work: Employment, Enterprise and Well-Being

BRIDGE VOLUME 03

15

04/09/2014 1:42:56

Main Report

“MUDAH,

PEKERJA INFORMAL

IKUT BPJS

KETENAGAKERJAAN” Jumlah pekerja informal di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan pekerja formal. BPJS Ketenagakerjaan bertekad meningkatkan perlindungan sosial yang lebih memadai terhadap pekerja informal.

P

ASAR kerja Indonesia terdiri atas 30% pe kerja formal dan 70% pekerja informal sehingga diperlukan pekerjaan yang baik, lapangan kerja produktif, hak pe kerja terlidungi, serta perlindungan so sial yang memadai. Laporan tahunan PT Jamsostek (Per sero) 2013 mem per kirakan pada tahun 2014 akan terdapat market untuk sektor for mal dan informal sebanyak 118,4 juta tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2018 diperkirakan akan men capai jumlah 124,4 juta tenaga kerja. Sementara itu, UMP di Indo ne sia menga lami peningkatan ra ta-rata tahunan sebesar 15,64%. Mengacu kepada angka tersebut, maka ke depan pertumbuhan rata-

16


BRIDGE VOLUME 03

rata upah diperkirakan akan di atas nilai 10% sehingga hal ini dapat meningkatkan jumlah kepesertaan mencapai market share sampai dengan 80% pada tahun 2018. Berkaitan dengan hal terse but, BPJS Ketenagakerjaan berte kad mampu mem berikan kuali tas pelayanan sesuai standar in ter nasional sehingga dapat bersaing dengan penyedia jaminan sosial di negara lain. Menurut E. Ilyas Lubis, Kepala Divisi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketena gaker jaan, dukungan proses bisnis yang efisien, data akurat, serta di tunjang oleh teknologi dan sis tem informasi yang handal akan mewujudkan pelayanan yang lebih komprehensif dalam menjawab kebutuhan dan keinginan peserta. Sesuai UU No. 40/2004 ten

tang Sistem Jaminan Sosial Na sional (SJSN) dan UU N0. 24/2011 tentang BPJS, diselenggarakan empat program jaminan sosial yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JK). Menurut E. Ilyas Lubis, pada saat ini BPJS Ketenagakerjaan hanya me nye lenggarakan tiga program jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK, JHT dan JK) dan akan diselenggarakan secara penuh untuk empat prog ram pada 1 Juli 2015. Penyelenggaraan jaminan so sial tersebut untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Selama ini sasaran pemberian perlindungan pekerja lebih banyak diberikan kapada pekerja atau tenaga kerja formal. “Namun, kini


04/09/2014 1:42:56

sasaran pemberian perlindungan kepada pekerja informal juga terus diting katkan,” kata E. Ilyas Lubis, beberapa waktu lalu di kantornya. Pekerja informal adalah kelompok pekerja bukan penerima upah. Mereka melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, yaitu mereka yang berusaha sendiri. Pada umumnya bekerja pada usaha ekonomi informal. Pemberian perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal bertujuan untuk melindungi yang bersangkutan pada saat ke hilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko antara lain kecelakaan kerja, hari tua dan me ninggal dunia. Peningkatan perlindungan terhadap pekerja informal merupakan upaya perluasan cakupan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Jenis program yang diselenggara



kan BPJS Ketenagakerjaan serta manfaatnya sesuai PP No. 14/1993 yaitu meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Manfaat dari program JKK terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, bia ya perawatan medis, biaya rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label), biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap. Selanjutnya, manfaat dari prog ram JK terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala. Sedangkan, manfaat dari program JHT terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya.

Selama ini kepesertaan jaminan sosial kete nagakerjaan untuk pekerja informal bersifat sukarela. Namun, menurut E. Ilyas Lubis, nanti mulai 1 Juli 2015 kepesertaan pekerja informal bersifat wajib. Ketentuan selanjutnya, pekerja informal yang ikut kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berusia mak si mal 55 tahun. Mereka dapat me ngi kuti program jaminan sosial ketenagakerjaan secara bertahap de ngan memilih program sesuai dengan ke mampuan dan kebutuhan peserta. Peserta da pat mendaftar sendiri langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wa dah/ kelompok yang telah melakukan Ikat an Kerjasama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran pekerja informal ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu berdasarkan upah sekurang-

BRIDGE VOLUME 03

17

04/09/2014 1:42:58

Main Report

kurangnya se tara dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/ Kota. Besaran iuran untuk JKK sebesar 1%, JHT minimal 2% dan JK sebesar 0,3%. Berdasarkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, cara pemba yaran dapat dila ku kan peserta setiap bulan atau setiap tiga bulan dibayar di depan. Dibayarkan lang sung oleh peserta sendiri atau melalui Penanggung Jawab Wadah/Kelompok secara lunas. Pembayaran iuran melalui Wadah/ Kelompok dibayarkan pada tang gal 10 bulan berjalan disetorkan ke Wadah/Kelompok, dan tanggal 13 bulan ber jalan Wadah/Kelompok setor ke BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan selanjutnya, pem bayaran iuran secara langsung oleh peserta baik secara bulanan maupun secara tiga bulanan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berjalan. Dalam hal peserta

18


BRIDGE VOLUME 03

menunggak iuran, masih diberikan grace periode selama 1 (satu) bulan untuk men dapatkan hak jaminan program yang di ikuti. Peserta yang telah kehilangan hak jaminan dapat memperoleh haknya kembali jika peserta kembali membayar iuran termasuk satu bulan iuran yang tertunggak dalam masa grace periode. Program jaminan sosial kete nagakerjaan diperkirakan makin dimi nati oleh pekerja informal salah satu diantaranya karena besaran iurannya tidak terlalu be sar dan cukup ter jangkau. Iuran yang dibayarkan pekerja informal setiap bulan hanya setara dengan harga satu bungkus rokok. Pekerja informal lebih ba nyak ber usaha di bidang perda gangan, transportasi, dan kons truksi. Peker ja informal antara lain meliputi pe dagang, buruh bangunan, sopir, nelayan, tukang

ojek, tukang becak dan lainnya. Selain itu, ada pula kelompok pekerja profesional seperti, dokter, pengacara, arsitek dan lainnya. Menurut E. Ilyas Lubis, pada saat ini BPJS Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan sasaran perlindungan dan kepe sertaan pe kerja informal yang memiliki tempat menetap, se perti para pedagang di pasar dan para so pir di terminal. Setelah itu, nantinya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan akan di tingkatkan kepada para nelayan, petani, dan lain-lain. n


04/09/2014 1:43:00

Manfaat

Sosial Media BPJS Ketenagakerjaan Sosial Media merupakan sarana yang efektif dalam pemberian informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Sosial Media juga menjadi wadah sangat penting untuk mengantisipasi dampak lebih luas mengenai isu yang berkembang di masyarakat.

K

EMAJUAN teknologi pa da saat ini sangat pesat, dibuktikan de ngan semakin banyak nya temuan teknologi canggih yang bermunculan. Salah satu kecanggihan teknologi dalam bidang bisnis dan bidang lainnya adalah Sosial Media. Ada nya Sosial Media memberikan kemudahan kepada para pebisnis atau usaha bidang lainnya untuk mem perkenalkan produk atau jasanya. Pada era 90-an para pebis nis merasakan susahnya memperke nal kan produk atau jasanya. Mereka ha rus mengeluarkan dana yang cu kup besar untuk memasang iklan di koran, stasiun TV, radio, atau ada pula yang menggunakan browser yang memerlukan biaya cetak tidak sedikit.



Namun berkat kecanggihan teknologi Sosial Media pada saat ini lebih memudahkan dalam memperkenalkan produk dan jasa dengan biaya relatif lebih murah. Teknologi Sosial Media dapat menjadi wadah atau sebuah situs yang digunakan orang untuk men ca ri dan menjalin pertemanan atau relasi bisnis. Dengan adanya si tus Sosial Media dapat menjalin per temanan dengan orang di mana pun berada, bahkan dengan orang luar negeri sekalipun. Situs Sosial Media yang paling terkenal yaitu Facebook, di mana pada saat ini facebook menempati urutan pertama situs So sial Media dengan jumlah pengguna terbanyak dunia. Tidak ketinggalan BPJS Kete nagakerjaan memanfaatkan ke canggihan teknologi Sosial Me

BRIDGE VOLUME 03

19

04/09/2014 1:43:02

Manfaat dia untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan produk dan jasa yang dihasilkan. Sejak tanggal 12 Desember 2013, BPJS Ketenagakerjaan mengelola Sosial Media. Account Facebook adalah BPJS Ketenagakerjaan (https:// www.faceb ook.com/BPJSTKinfo), sedangkan account Twit ter adalah @BPJSTKinfo (https://twitter.com/ BPJSTKinfo. Sementara itu, account Youtube BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan. Sejak diluncurkan Sosial Media BPJS Ketena gakerjaan menunjukkan kenaikan jumlah followers yang signi fikan. Untuk Sosial Media Facebook, jumlah follower pada 12 Desember 2013 sebanyak 963 likes meningkat menjadi 42.088 likes pada 5 Agustus 2014, atau meningkat 4.270 persen. Untuk Twitter pada 12 Desember 2013 sebanyak 3.097 followers meningkat menjadi 6.848 followers pada 5 Agustus 2014, atau meningkat 121,12 persen. Selanjutnya, jumlah video yang telah diupload ke Youtube sebanyak 8 video dengan rata-rata tayangan sebanyak 339 kali. Berdasarkan data Divisi Komu nikasi BPJS Ketenagakerjaan, fans Facebook lebih banyak aktif pada pukul 8 malam. Jumlah fans yang aktif pada pukul 8 malam sebanyak 9.365 fans. Pada jam tersebut produk informasi BPJS Ketenagakerjaan di share agar followers atau fans dapat membaca informasi tersebut. Selanjutnya, melihat karakteristik fans Facebook terdapat hal yang cukup menarik. Ternyata sebagian besar fans Facebook BPJS Ketenagakerjaan adalah wanita dengan usia sekitar 2534 tahun. Jumlah fans Facebook BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 61 persen wanita dan 39 persen pria. Mereka sebagian besar berdomisili di Jakarta. Menurut Kepala Divisi Komuni kasi BPJS Ketenagakerjaan, Kuswah yudi, perkembangan kinerja Face book BPJS Ketenagakerjaan cukup menarik didorong oleh adanya kuis. Pada bulan Juli 2014 terjadi pening

20


BRIDGE VOLUME 03

Kuswahyudi (berdiri), dalam kegiatan Internal Gathering

katan like, comments dan share dibanding pada bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya aktifitas kuis fanpage facebook BPJS Ketena gakerjaan. “Kuis terbukti dapat me ningkatkan jumlah engagement Sosial Media BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Kuswahyudi. Seperti halnya Facebook, per kem bangan Twitter BPJS Ketena gakerjaan juga menunjukkan pertam bahan jumlah followers yang cukup berarti. Terutama perkembangan pada bulan Juli 2014 terdapat pertambahan sebanyak 309 followers. Se bagian besar mention yang masuk ke @ BPJSKinfo lebih banyak mengenai #BPJSKuis THR. Pada tanggal 1-23 Juli 2014 ter dapat 4 #BPJSKuis THR dengan rincian sebagai berikut: (1) Kuis 1, total peserta 1.357, (2) Kuis 2, total peserta 502, (3) Kuis 3, total peserta 651, (4) Kuis 4, total peserta 651. Tema content Sosial Media BPJS Kete nagakerjaan pada saat di operasikan meliputi Quote, Tips, Mo ti vation, Greetings dan Product. Kemudian pada bulan ketiga pe lak sanaan Sosial Media BPJS Ketena gakerjaan ditampilkan tema yang makin bervariasi. Variasi tema di bu lan ketiga terdiri dari BPJS Ketena gakerjaan, Tips Kerja, eSaldo JHT,

Tips Keuangan, Program JKM, Tips Keselamatan Kerja, Beasiswa, PUMP dan Program JKK. Selain itu, juga terdapat tema Self Development, Tips Kesehatan, Tips Liburan, BPJSTK Mobile, Tips Keluarga, Tips Pensiun dan Call Center. Selanjutnya, variasi tema di bulan ketu juh pelaksanaan Sosial Media BPJS Kete nagakerjaan meliputi Tips Kerja, TKLHK, JKK, Call Center, Greeting, Tips Keuangan, JSPO, Mudik Event, Tips Mudik, BPJSTK Mobile dan JKM & JHT. Proporsi me ngenai BPJS Ke te nagakerjaan se makin banyak karena bertujuan menciptakan brand awareness BPJS Ketenagakerjaan. “Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-69, kami me nyelenggarakan Lomba Foto Ke merdekaan di Facebook BPJS Kete nagakerjaan” ungkap Kuswahyudi Perkembangan Sosial Media BPJS Kete nagakerjaan menunjukkan adanya variasi te ma dalam content. Menurut Kuswahyudi, So sial Media merupakan sarana yang efektif dalam pemberian informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Sosial Media juga menjadi wadah sangat penting untuk mengantisipasi dampak lebih luas mengenai isu yang berkembang di masyarakat. n


04/09/2014 1:43:03

Survey

Brand Equity PT Jamsostek

Pra Tranformasi Menjadi BPJS Ketenagakerjaan Sebuah Survey mengambil topik TOPLINE FINDINGS BRAND EQUITY SURVEY 2013, diselenggarakan dalam mempersiapkan pelaksanaan kebijakan transformasi dari PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2014. Sehubungan dengan proses transformasi tersebut diperlukan informasi seberapa besar kedekatan produk Jamsostek di mata masyarakat.

S

URVEY yang dilakukan oleh per usahaan survey swasta MARS, yang dilaksanakan pada triwulan terakhir 2013, dilaksanakan secara random sampling yang melibatkan 5087 sampel / responden yang mewakili seluruh wilayah Indonesia. Adapun survey yang dilaksanakan pada bulan SeptemberNovember 2013 rmengenai Brand Equity dari PT Jamsostek, dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar merek produk perusahaan diterima di masyarakat. Brand menjadi perwakilan dari perusahaan, semakin tinggi citra Brand tersebut bisa diterima dan bermanfaat bagi konsumen maka memiliki potensi menaikan penjualan produk perusahaan. Pengukuran ini sebagai upaya untuk mengetahui kekuatan dari Brand sehingga akan semakin menguatkan posisi Jamsostek dalam memasarkan produknya. Survei brand equity ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui tingkat brand awareness, yang didalamnya terdapat informasi tentang ke mungkinan diingat atau dikenali (depth of awareness) dan dalam situasi apapun akan teringat (breadth of awareness)



PT JAMSOSTEK

KINI

BPJS

Ketenagakerjaan

2. Mengetahui tingkat brand asso ciation, dilengkapi dengan tingkat top of mind pada masyarakat di bidang jaminan sosial 3. Mengetahui tingkat brand perceive quality 4. Mengetahui tingkat corporate brand equity Dari semua informasi yang ada, dapat menentukan tingkat brand equity index dan brand loyalty in dex untuk Jamsostek dan produkproduknya. Obyek yang di survey meliputi

seperangkat aset (dan liabilitas) yang terkait dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang mampu menambah (atau mengurangi) nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik kepada perusahaan maupun kepada pelanggan Wilayah survey dibagi menjadi sebelas (11) kelompok wilayah, yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk melakukan survey tersebut para pelaksana di lapangan meng gunakan alat survey berupa ques tioner (form/lembaran isian), dan

BRIDGE VOLUME 03

21

04/09/2014 1:43:03

Survey melakukan pengisian secara aktif – mengkonfirmasi langsung ke res ponden, yang meliputi kelima aspek brand equity index, antara lain: brand awareness, brand assosiation, brand loyalty, brand per ceived quality dan corporate brand equity. Survey yang dilaksanakan selama tiga bulan, dari hasil analisis lembaran quetioner mencakup kelima aspek brand equity index, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Brand Awareness Masih banyak pekerja informal dan pemilik/pengurus perusahaan yang belum menjadi peserta JAMSOSTEK. (95.4% dari responden pe kerja informal dan 48.9% dari res ponden pemilik/pengurus perusahaan) JAMSOSTEK menjadi asuransi sosial yang paling banyak diketa hui responden, lebih unggul diban dingkan ASKES. (72% responden yang menjadikan JAMSOSTEK sebagai Top of Mind dan 15.5% res ponden yang menjadikan ASKES sebagai Top of Mind) JKK, JPK, dan JK/JKM paling ba nyak diketahui melalui saudara/ keluarga. Sedangkan JHT paling banyak diketahui dari HRD kantor/ perusahaan. JHT merupakan prog ram JAMSOSTEK yang paling banyak diikuti (82.3%). DPKP(Dana Peningkatan Kese jahteraan Peserta) adalah manfaat JAMSOSTEK yang paling banyak dike tahui (21.8% TOM). Logo perusahaan JAMSOSTEK merupakan logo yang paling mudah diingat dibandingkan logo perusahaan AS KES, TASPEN, dan ASABRI.

Brand Association Image yang paling kuat dari JAM SOSTEK adalah Jaminan/asuransi kesehatan dan asuransi jaminan hari tua. Sedangkan image yang paling kuat dari ASKES adalah Asuransi Kesehatan dan jaminan/asuransi ke

22


BRIDGE VOLUME 03

sehatan kerja untuk pegawai negeri. Orang yang dianggap paling co cok sebagai pengguna JAMSOSTEK adalah karyawan (60.3%). Sedangkan orang yang dianggap paling cocok sebagai pengguna ASKES adalah PNS (70.7%).

Brand Loyalty Peserta JAMSOSTEK tergolong sebagai customer yang loyal. Da pat dikatakan demikian karena, wa laupun alasan mayoritas responden menjadi peserta adalah diwajibkan kantor, namun jika menjadi peserta bukanlah suatu kewajiban maka ma yoritas responden memilih tetap akan menjadi peserta JAMSOSTEK. Mayoritas responden percaya terhadap berbagai kompetensi JAM SOSTEK dan bersedia mere ko men dasikan JAMSOSTEK kepada orang lain.

dipersepsikan sebagai program yang terkenal dan program yang membuat bangga bila menjadi pe sertanya. JK dipersepsikan sebagai program yang cocok untuk semua kelas. Semua program JAMSOSTEK ter sebut dianggap berkualitas dan yang paling dianggap berkualitas adalah JHT. Untuk CSR, JAMSOSTEK diang gap lebih memiliki tanggung jawab sosial ke masyarakat dan lingkungan dibandingkan dengan ASKES. Ben tuk CSR yang paling diharapkan dari JAMSOSTEK adalah bantuan balai kesehatan. Selain kesimpulan dari aspek brand equity index, survey yang dilakukan juga mencari tahu/ ma su kan mengenai keinginan, ha rap an, serta saran/penilaian para responden terhadap perusahaan ke depan, yang dijelaskan dalam tiga kelompok, sebagai berikut :

Brand Perceived Quality

Needs & Wants

Jika dibandingkan antara JAMSOSTEK dengan ASKES, ma ka JAMSOSTEK lebih unggul diberbagai bidang. Mayoritas peserta JAMSOSTEK merasa manfaat yang didapat se ban ding dengan iuran yang diba yarkan (65.4%). Selain itu, mereka juga merasa kualitas layanan seban ding dengan manfaat yang diterima (75.2%).

Berbicara mengenai kartu pe ser t a JAMSOSTEK, mayoritas res pon d en menginginkan design kar tunya seperti kartu ATM begitu juga fungsi yang diharapkan dari kartu tersebut adalah fasilitas seperti kartu ATM, bisa untuk belanja dan sebagai kartu diskon. Jika ke depannya kartu dip erb aharui se hing g a memiliki fung s i tambahan yaitu untuk tran s aksi keuangan maka mayoritas res p onden akan mem anfaatkannya.. Begitu pula jika kedepannya JAMSOSTEK memiliki fitur pem be rian informasi/penyampaian saran dan keluhan melalui media sosial maka hal ini akan disambut positif karena mayoritas responden tertarik terhadap hal ini (68.9%) Sebagian besar responden be lum menjadi peserta JAMSOSTEK dengan alasan tidak tahu prosedur/ cara pendaftarannya dan belum mendapat fasilitas JAMSOSTEK dari perusahaan. n

Corporate Brand Equity Jika dibandingkan antara JAM SOSTEK dengan ASKES dilihat de ngan sudut pandang corporate ima ge, maka JAMSOSTEK lebih unggul di semua atribut. JPK dipersepsikan sebagai program yang proses klaimnya mu dah, cocok untuk kelas bawah, dan program yang manfaatnya besar. JKK dipersepsikan sebagai program yang banyak diminati, dan program yang proses klaimnya mudah. JHT


04/09/2014 1:43:03

Seberang

Sistem Jaminan Sosial

Cost

Benefits

China

Dengan reformasi BUMN, pertumbuhan ekonomi swasta, dan implementasi kebijakan keluarga berencana yang ketat di China, pilar-pilar lama jaminan kesejahteraan sosial lama mulai runtuh. Janji pekerjaan seumur hidup diganti dengan kontrak kerja berbasis kinerja pada BUMN dan swasta, sedangkan kebijakan satu anak sangat membebani kemampuan anak untuk bisa merawat orang tua mereka di masa depan. Kebijakan tersebut membawa perubahan sosial yang sangat besar dan mendorong kebutuhan baru akan sistem jaminan sosial yang luas dan efektif.

K

EBUTUHAN ini menjadi sangat mendesak da lam waktu dekat ka rena China mencoba menitikberatkan pene kanan pada konsumsi domestik da lam upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor. Sistem jaminan sosial saat ini di nilai tidak efektif, dan secara aktif menekan pengeluaran rumah tang ga. Sehingga diperlukan jaminan so sial pemerintah untuk melindungi masyarakat dari biaya usia tua (dana pensiun), perawatan medis maupun



pengangguran. Hanya sebagian kecil keluarga China yang tergolong mampu, yang bisa menyisihkan proporsi yang cukup besar dari pendapatan mereka di bank tabungan untuk mengamankan masa depan mereka dan melindungi keluarga mereka dari keterpurukan. Namun demikian, penting untuk diketahui bahwa ba nyak keluarga pekerja miskin di China sudah hampir tak ada tabungan untuk hari tua karena pendapatan mereka sangat rendah. Sejak munculnya reformasi di

BRIDGE VOLUME 03

23

04/09/2014 1:43:03

Seberang

China Social Insurance and Housing Fund Particulars

Pension

Medical

Unemployment

Maternity

Injury

Housing Fund

Company contributions

12%—22%

5%—12%

0,2—2%

0,5%—1%

0,5—2%

5%—20%

Individual contributions

8%

0,5%—2%

0—1%

N/A

N/A

5%—20%

China, ketentuan asuransi sosial te lah tersebar di seluruh aturan dan peraturan yang diterapkan di tingkat nasional, provinsi, serta tingkat lokal, termasuk UU Ketenagakerjaan 1995 dan Hukum Buruh Kontrak 2008. Sedangkan pada tahun 2011, pertama diberlakukan hukum asuransi sosial yang komprehensif di China, yang bertujuan, al : l Mengontrol langsung atas dana kontribusi terhadap sistem asu ransi sosial; l Pengetatan administrasi sehingga perusahaan dipaksa untuk mem berikan kon tribusi secara penuh; dan l Meningkatkan jaring pengaman jaminan sosial secara keseluruhan bagi warga China.

Asuransi Sosial di China Pertama. Hukum Asuransi Sosial dikelola oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial dan mencakup lima jenis asuransi sosial, meliputi: pensiun, asu ransi kesehatan, asuransi kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, asuransi pengangguran, dan asuransi bersalin. Dana perumahan, meskipun di berikan dengan cara yang sama, dan dianggap oleh pekerja seba gai bentuk asuransi sosial, namun tidak tercakup dalam UU Asuransi Sosial, dan dikelola bukan oleh Kementerian Perumahan dan Pembangunan Per kotaan-Pedesaan. Kedua. Pekerja dan majikan mereka diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepa da suatu sistem pensiun. Kerangka dasar pembayaran dibuat berdasarkan Dokumen Dewan Negara 38, Penguatan Reformasi

24


BRIDGE VOLUME 03

Pensiun di Enterprises Ta hun 2005 Kontribusi pekerja berdasarkan upah masing-masing, untuk pe kerja sebesar 8 persen, sedangkan kon tribusi pengusaha berdasarkan per sentase dari total upah tenaga kerja mereka, biasanya sekitar 8-12 persen. Kontribusi pekerja dibayar ke rekening pribadi, pada saat pensiun, saldo rekening, termasuk bunga, dibagi menjadi 120 angsuran yang harus dibayar setiap bulan untuk pekerja selama sepuluh tahun. Selain manfaat yang dibayarkan dari rekening pribadi, pekerja juga menerima pembayaran pensiun umum, dibayar sampai mati. Jumlah pembayaran pensiun umum akan ditentukan oleh faktor-faktor seperti jumlah tahun bekerja, upah rata-rata di wilayah, dan harapan hidup. Pekerja memenuhi syarat untuk pensiun, setelah memiliki masa kerja setidaknya 15 tahun. Mereka yang gagal menghimpun masa kerja dalam satu periode – pada satu pekerjaan, dapat menunda pensiun sampai mereka telah memberikan kontribusi selama 15 tahun, membayar premi yang diperlukan yang tersisa (dalam keadaan terbatas). Pemerintah men transfer pensiun mereka untuk satu penduduk non-bekerja pedesaan atau perkotaan, atau menerima ke seluruhan masing-masing akun, ter masuk bunga, dalam pembayaran sekaligus. Berdasarkan peraturan yang ber laku pada tahun 1978, usia pensiun wajib saat ini di China adalah berusia 60-tahun untuk pria dan berusia 50-tahun untuk pekerja perempuan (PNS perem puan pensiun pada 55-tahun). Adanya protes publik secara luas, pada tahun 2012, Ke

menterian Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial mengusulkan menaikkan usia pensiun di beberapa titik di masa depan, yang dibuat sesuai peningkatan trend harapan hidup sesuai demografis. Selain sistem pensiun bagi PNS dan pe kerja yang dipekerjakan di perkotaan, UU Asuransi Sosial juga menegaskan upaya pe merintah untuk mengembangkan sistem pen siun tambahan bagi penduduk pedesaan dan perkotaan yang tidak dipekerjakan oleh perusahaan BUMN maupun swasta (pekerja informal) dan belum membayar kepada sis tem dasar pensiun. Serupa dengan program pensiun dasar, pekerja informal tersebut harus membayar premi ke rekening masing-masing, yang akan terakumulasi dalam akun individu, setidaknya untuk kurun waktu 15 tahun, dan mereka akan menerima pembayaran pensiun pada saat pensiun. Selain menghimpun dana asu ransi di reke ning masing-masing, pembayaran pensiun akan disubsidi oleh dana pemerintah. Namun de mikian, pada 2012, tercatat baru ada sekitar sepertiga (33 persen) dari orang tua – usia pensiun di daerah pedesaan China yang me miliki pensiun seperti itu, dan pensiun rata-rata masih hanya 74 yuan per bulan. Meskipun UU Asuransi Sosial menetapkan hukuman dan denda bagi institusi mauoun individu pem bayar premi asuransi yang tidak mematuhi hukum. Namun demikian, statistik menunjukkan bahwa salah satu hambatan terbesar untuk re formasi asuransi sosial China terletak pada pelaksanaan dan kepatuhan. n


04/09/2014 1:43:04

BPJS Anda

KANTOR CABANG SALEMBA

Terus Tingkatkan Layanan Prima Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang datang ke BPJS Ketegakerjaan Kantor Cabang Salemba, Jakarta Pusat akan merasakan nuansa keramahtamahan dari tuan rumah sejak memasuki pintu pertama.

S

ELURUH karyawan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Salemba memang telah bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan secara prima kepada peserta jaminan so sial ketenagakerjaan dan para ta mu yang datang. “Kita terus me ningkatkan pelayanan secara prima kepada peserta jaminan sosial kete na gakerjaan. Untuk itu kita ha rus bekerja secara professional,” kata Mu hammad Akip, SE, MSi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sa lemba, beberapa waktu yang lalu. Sesuai dengan blue print pilot project yang ditetapkan BPJS Ke te nagakerjaan, para karyawan di Kantor Cabang Sa lemba menerjemahkannya dengan meningkatkan pelayanan penuh rasa empati kepada peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Di ba wah kepemimpinan Muhammad Akip, para pegawai Kantor Cabang Salemba



Ruang pelayanan di kantor cabang Salemba menyadari sepenuh nya bah wa core bisnis BPJS Ketena ga kerjaan adalah pelayanan. Kemudahan pelayanan sebenar nya sudah dimulai sejak pengiriman berkas yang cukup dikirim melalui e-mail. Menurut Muhammad Akip, seperti mereka mengajukan pinjaman ke bank, cukup melalui e-mail. Jika data sudah lengkap, peserta tinggal datang untuk meng ambil an trian, kemudian nanti berkas data dicek oleh karyawan yang bertugas. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan yang diberikan Kantor Ca bang Salemba adalah setiap orang yang berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu menunggu lama. “Saat ini, Kantor Cabang Salemba telah menerapkan pelayanan fast track untuk pemba yaran program Jaminan Hari Tua (JHT). Melalui pola pelayanan seperti ini, pelayanan klaim dapat diselesaikan

paling lambat 30 menit,” kata Muham mad Akip. Kecepatan pelayanan dimulai dari pengambilan nomor antrian oleh peserta sehingga tidak terjadi rebutan pelayanan. Sambil menunggu antrian para peserta di se diakan tea break atau coffee break. Hal ini membuat pelayanan yang diberikan Kantor Cabang Salemba lebih baik. Selain itu, Kantor Cabang Sa lem ba melakukan semua pelayanan secara elektronik, seperti registrasi, mengajukan klaim, dan sebagainya. Muhammad Akip bertekad, melalui pelayanan yang prima kepada peserta jaminan sosial kete nagakerjaan akan mewujudkan BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia. Selain pelayanan prima yang terus ditingkatkan, hal menarik yang terjadi di Kantor Cabang Salemba adalah setiap pagi sebelum memulai bekerja seluruh karyawan tetap se

BRIDGE VOLUME 03

25

04/09/2014 1:43:05

BPJS Anda

banyak 41 orang dan outsourching 17 orang melakukan doa bersama di ruang meeting. “Selain bedoa bersama, mereka juga mendapatkan arahan penting tentang apa yang akan mereka kerjakan pada hari itu,” ungkap Muhammad Akip. Kantor Cabang Salemba dite tapkan oleh Kantor Pusat BPJS Kete nagakerjaan menjadi proyek per con tohan. Bukan saja karena se ja rahnya Kantor Cabang Salemba merupakan Kantor Cabang pertama di DKI Jakarta yang kemudian disusul dibukanya beberapa Kantor Cabang lainnya, tetapi tata letak ruang di seluruh sudut kantor ini telah dilakukan perbaikan dengan desain sesuai blue print yang telah ditetapkan. Kantor Cabang Salemba terma suk kategori Klas Utama A, hal ini antara lain terkait dengan kondisi kantor, jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditangani dan iuran yang dikumpulkan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 121 Kan tor Cabang, terdiri dari 10 Kantor Cabang Utama A, 20 Kantor Cabang Utama B, dan sisanya Kantor Cabang Madya A dan B, serta Kantor Cabang Pratama A dan B. Menurut Muhammad Akip, jumlah tenaga kerja yang ditangani Kantor Cabang Salemba se banyak 268.500 orang, sedangkan

26


BRIDGE VOLUME 03

perusahaannya men capai 4.230 per usahaan. Kartor Ca bang Salemba ter diri dari dua ba ngunan yang digabung menjadi satu kesatuan. Ba ngun an depan me rupakan rumah kuno yang masuk dalam Cagar Budaya Pem da DKI Jakarta se hingga ben tuk dan desain bangunan te tap dipertahankan seperti semula. Ba ngunan di belakang merupakan ge dung empat laintai. Berda sarkan catatan dokumen yang ada, luas se luruh bangunan Kan tor Cabang Salemba mencapai 2.314 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 2.001 m2. Bangunan depan dan lantai 1 gedung be lakang digunakan untuk pelayanan peserta jaminan sosial ke tenagakerjaan maupun para tamu yang memiliki urusan lain. Di ruangan ini di tata sedimikian rupa sehingga memberikan kenyamanan yang mak si mal kepada pe ser ta jaminan sosial ketenagakerjaan mau pun tamu yang datang. Di bangunan depan, para tamu yang datang dapat me ngurus semua hal yang berkaitan dengan kepesertaan ja min an sosial ketenagakerjaan. Bah kan, di ruangan ini terdapat counter Bank Mandiri untuk memberi ke mu dahan kepada peserta untuk mem bayar iuran mau pun untuk pengambilan klaim.

Selain itu, juga terdapat infor masi elektronik sehingga para tamu dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan. Kemudian disediakan pula dua ruangan khusus un tuk peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang mengajukan klaim. Para peserta jaminan sosial ke tenagakerjaan dan para tamu sambil menunggu urusannya hingga selesai disediakan minuman kopi, teh atau air putih secara gratis. Bukan itu sa ja, para tamu yang ingin shalat disediakan musholla dan tempat wudlu yang bersih. Sementara itu, bagi tamu yang ingin membuang air kecil atau urusan lainnya disediakan sejumlah toilet yang juga cukup bersih. Di bagian belakang gedung Kan tor Cabang Salemba terdapat kantin untuk keperluan makan dan minum bagi karyawan, tamu peserta jaminan sosial ketenagakerjaan maupun para karyawan dari kantor lain. “Kantin ini juga dikunjungi banyak karyawan dari luar, karena di sini bersih dan harganya terjangkau,” kata Muhammad Akip. Ditambah lagi area parkir yang luas dan bersih membuat para tamu yang datang merasa nyaman berada di Kantor Cabang Salemba. Seluruh ruangan yang penting dipasang kamera CCTV, termasuk di gerbang masuk dan kantin. Terdapat sebanyak 16 kamera CCTV yang dihu bungkan langsung dengan layar mo nitor yang dipasang di ruang ker ja Kepala Cabang Salemba, Mu hammad Akip. “Dari tempat duduk ini saya bisa memonitor seluruh aktivitas yang terjadi di kantor ini,” kata Muhammad Akip. Dengan kondisi dan situasi yang demikian maka pantas jika Kan tor Cabang Salemba dijadikan pi lot proyek untuk berbagai prog ram unggulan BPJS Ketena gakerjaan. Meski demikian, Muhammad Akip dan seluruh jajaran karyawan terus bertekad untuk meningkatkan pela yanan kepada siapa pun yang datang ke Kantor Cabang Salemba. n


04/09/2014 1:43:05

Testimoni Agus Sungkowo, Ketua Kelompok Pekerja Informal Bogor

BPJS Ketenagakerjaan Memberi Banyak Manfaat

A

GUS Sungkowo dikenal sebagai seorang yang sangat membantu kepentingan para pekerja informal, terutama di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia dipercaya menjadi Ketua Kelompok Pekerja Informal Wilayah Bogor I dan Bogor II. Di sela kesibukannya sebagai pengusaha travel haji dan umroh, dia masih sanggup mengumpulkan ribuan pekerja informal di wilayahnya untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Di antara peserta berusaha dalam pembuatan kerupuk, sopir, pedagang, tukang ojek dan lain-lain. Menurut Agus Sungkowo, selama ini BPJS Ketenagakerjaan

memberikan manfaat yang sangat luar biasa. “BPJS Ketenagakerjaan memiliki kelebihan luar biasa, kalau kita telat membayar iuran tidak dikenakan denda. Sementara itu, cakupan manfaat yang diberikan cukup banyak, seperi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian,” kata Agus Sungkowo. Menurut Agus Sungkowo, ada peserta yang belum satu bulan ikut BPJS Ketenagakerjaan sudah memperoleh manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja. Agus Sungkowo mengemu kakan, dulu pada saat BPJS Ketenagakerjaan masih bernama PT Jamsostek, jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang berhasil dihimpun dalam kelompoknya

mencapai ribuan orang. Namun, kini beberapa di antara mereka yang karena situasi dan kondisi memilih BPJS Kesehatan. “Karena situasi dan kondisi peserta kami bebaskan untuk memilih, karena kalau harus ikut keduanya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan iurannya cukup mahal,” kata Agus Sungkowo. Agus Sungkowo mengharapkan BPJS Ketenagakerjaan akan segera menyelenggarakan program Ja minan Pensiun. “Dengan adanya program Jaminan Pensiun dipastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pekerja informal akan makin me ningkat,” ungkap Agus Sungkowo. Pada saat ini, Agus Sungkowo dapat menyetorkan iuran peserta kelompoknya hingga mencapai Rp 9 juta per bulan. n

Kastum, Ketua Mitra Manunggal Depok

Mendirikan Wadah Yang Menguntungkan

K

ASTUM (45 tahun), pria kelahiran Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaka Kerja, sejak tahun 2007, sampai sekarang berlanjut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pria beranak satu itu, mengaku tertarik ikut program jaminan sosial Tenaga Kerja Hubungan Luar Kerja (TKHLK), karena sebagai pekerja informal bisa ikut jaminan sosial tenaga kerja. Mengetahui banyak manfaat bila ikut sebagai peserta jaminan sosial, Kastum pun mengajak temantemannya untuk menjadi peserta jaminan sosial TKHLK. Maka pria yang pernah menjalani berbagai profesi mulai dari tukang bakso, supir, buruh perusahaan garmen,



sampai penjaga keamanan (sekuriti), mendirikan wadah yang diberi nama Mitra Manunggal. Sebagai wadah para pekerja informal yang ikut sebagai peserta jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah, di wilayah Depok – Jawa Barat, Jumlah anggota paguyuban yang di koodinatori oleh Kastum terus bertambah hingga mencapai 400 peserta. Mereka meliputi berbagai profesi, seperti tukang ojek, pedagang asongan, warung makan (warteg), pedagang kelontong, ada juga yang bekerja sebagi pemulung. “Setiap bulan saya bisa menyet or iuran mencapai 60 juta rupiah,” ungkapnya mensyukuri, karena dari jumlah iuran yang disetor, Kastum mengaku mendapat fee rata-rata sekitar Rp 6 juta. “Fee ini

sangat membantu keluarga saya,” tambahnya. Bahkan dari uang fee tersebut, Kastum bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Dia mengaku sangat bahagia, karena para pekerja informal yang tergabung dalam paguyupan Mitra Manunggal juga merasakan sekali manfaat keikutsertaannya sebagi peserta Jaminan Sosial. Ada yang mendapat uang jaminan kecelakaan kerja, ada yang mendapat uang jaminan kesehatan, ada juga yang mendapat uang santunan kematian. Anggota saya yang baru masuk 2 tahun, meninggal di usia 50 tahun, klaim nya di bayar dengan cepat dan mudah. “Benar-benar sangat menolong keluarga yang di tinggalkan,” ujar Kastum lagi. n

BRIDGE VOLUME 03

27

04/09/2014 1:43:06

Investment

Kesejahteraan Dasar OLEH:

A

LKISAH, seorang so pir taksi di Kathman du, Nepal, yang penghasilannya, jika dirupiahkan, seki tar Rp 1 juta per bulan. Sopir taksi itu berusia 64 tahun, tetapi pe nampakannya seperti 46 tahun. Ia hidup dengan bahagia. Memiliki keluarga yang menyayangi. Bertemu dengan banyak kalangan. Hidupnya memberi makna bagi banyak orang. Mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain, baginya adalah perbuatan yang bermanfaat. Ia mencintai dan menguasai pe

28


BRIDGE VOLUME 03

ELVYN G. MASASSYA

kerjaannya. Dan ia merasa peng hasilannya memadai untuk hidup beserta keluarga. Kisah itu menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan besarnya penghasilan seseorang, melainkan bagaimana memaknai kesejahteraan itu secara relatif dan berkualitas bagi yang menjalaninya. Dalam dalil kesejahteraan, orang dianggap tidak miskin ketika terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, ketika sakit bisa berobat dan hari tuanya tidak terlunta-lunta. Namun, ada anggapan bahwa jika ia semakin

kaya, maka ia akan semakin hebat, berbahagia, dan sejahtera. Padahal, kebahagiaan atau kesejahteraan berkualitas adalah perasaan belaka. Tidak ada dalil yang mengatakan semakin banyak aset seseorang, maka ia akan semakin berbahagia. Namun, juga tidak ada teori yang membenarkan bahwa kendati seseorang miskin, juga bisa berbahagia. Sebab, untuk hidup tetap dibutuhkan biaya. Jadi, ada batasan tertentu yang mendasar, yang mesti dimiliki secara finansial, untuk bisa masuk pada tahap sejahtera. Paling tidak, mampu memenuhi kebutuhan


04/09/2014 1:43:06

pangan, papan, dan sandang. Jika sudah terpenuhi, seseorang sudah tergolong sejahtera. Jadi, tidak heran, seorang sopir taksi di Kathmandu yang penghasilannya ”hanya” Rp 1 juta per bulan sudah merasa sejahtera. Bagaimana dengan Anda? Asumsikan saat ini, Anda sudah berada pada tahap mampu memenuhi kebutuhan dasar. Lantas, apa yang mesti dilakukan agar tetap bisa sejahtera.

Dana Darurat Pertama, siapkan dana darurat. Ini sangat penting agar seseorang yang sudah masuk pada tahap kesejahteraan dasar tidak terjerembab lagi dalam jurang kemiskinan. Kenapa? Karena dalam hidup ada peristiwa tertentu yang tidak bisa diduga yang akan membutuhkan biaya. Sebut saja jika terkena sakit, atau ada anggota keluarga yang mengalami musibah, atau ada keperluan mendesak. Tentu tidak mudah mengatasi semua itu jika tidak memiliki cukup dana simpanan. Oleh karena itu, berapa pun penghasilan seseorang, sebaiknya ada dana yang disisihkan sebagai dana darurat. Memang, risiko yang menimbulkan masalah pendanaan saat ini sebenarnya tidak perlu lagi ditanggung sendiri. Sakit, misalnya. Jika seseorang menjadi peserta BPJS Kesehatan, ketika sakit, biaya berobat akan ditanggung oleh lembaga tersebut. Tentu saja untuk mendapatkan fasilitas tersebut, peserta BPJS Kesehatan mesti membayar iuran tiap bulan. Namun, secara logika, cara ini lebih baik ketimbang menanggung sendiri biaya pengobatan yang sangat mahal. Selain itu, saat ini juga sudah ada BPJS Ketenagakerjaan yang menjalankan tiga program jaminan sosial, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian. Konkretnya, peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami risiko



tidak bekerja lagi, atau memasuki usia pensiun, maka yang bersangkutan akan memperoleh sejumlah dana yang selama ini diiur ke BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Jaminan Hari Tua. Atau ketika yang bersangkutan mengalami kecelakaan saat bekerja, maka biaya pengobatan akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Dan bahkan ketika maut menjemput, ahli waris yang bersangkutan akan memperoleh santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Simpulannya, dana darurat yang sebelumnya mesti dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan

risiko dalam hidup sebenarnya bisa disiasati dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak menjadi peserta, dana darurat yang mesti disiapkan pasti akan lebih besar lagi. Kedua, mengelola pengeluaran dengan cara membayar hanya untuk yang bermanfaat. Ketika kondisi keuangan kita masih berada pada tahap pemenuhan kesejahteraan dasar, maka pola pengeluaran menjadi sangat penting. Sedikit saja keliru dalam mengalokasikan pengeluaran, bukan tidak mungkin pendapatan tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran. Oleh

sebab itu, konsep pengelolaan biaya berbasis must have mesti dikedepankan. Bukan konsep nice to have alias membeli hal-hal yang jika tidak dibeli, sebenarnya tidak apa-apa. Contohnya, membeli beras adalah must have, tapi membeli pakaian mahal adalah nice to have; tapi kalau tidak dibeli, toh, tidak masalah. Ketiga, jangan berutang kepada teman/saudara. Aspek ini juga kerap menimbulkan masalah. Ketika ada keperluan mendesak, kebutuhan akan dana sering kali dicarikan solusinya dengan meminjam kepada teman dan atau saudara. Apakah ini benar? Keliru. Sebab, meminjam dari teman dan saudara akan menimbulkan dua dampak sekaligus, yakni dampak keuangan dan psikis. Bayangkan jika Anda tidak mampu membayar pinjaman tersebut? Bukan saja nama baik akan tercoreng, melainkan juga bukan tidak mungkin Anda akan kehilangan teman dan bahkan saudara. Sebab, masih ada di benak beberapa kalangan, uang lebih penting ketimbang teman dan saudara. Pandangan sesat seperti itu masih ada di masyarakat kita. Oleh karena itu, hindari berutang kepada teman atau saudara. Ringkasnya, jika saat ini Anda sudah mampu memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, sebenarnya itu sudah berkategori terpenuhinya kesejahteraan dasar. Apalagi jika Anda bisa menikmati semua itu, dengan kehidupan keluarga yang tenteram, pikiran tenang, maka nilainya jauh lebih tinggi ketimbang kalangan yang kaya raya, tetapi hidup dalam keadaan tidak gembira, tidak nyaman. Tinggal bagaimana menata pendapatan dengan pola-pola mendasar sebagaimana dipaparkan di atas sehingga tidak terjebak pada penurunan kesejahteraan. n Tulisan ini sudah pernah dimuat di Harian Kompas, Minggu, 10 Agustus 2014

BRIDGE VOLUME 03

29

04/09/2014 1:43:07

HR Clinic

S

UMBER Daya Manu sia merupakan faktor yang sangat pen ting dalam menentukan ke berhasilan sebuah organisasi. Tapi mengelola SDM bukan lah perkara mudah. Begitu

Halo Pak Brian, Saya Ajeng praktisi SDM. Per tanyaan saya apakah yang dimaksud dengan istilah human capital? Tolong dijelaskan Pak. JAWAB Halo Ajeng, human capital ada lah pengeta huan, keahlian, kecer dasan emosi, bakat dan kepribadian untuk mewujudkan kemampuan meng hasilkan nilai ekonomis. Istilah capital digunakan untuk menjelaskan bagaimana money capital mengha silkan tangible asset (asset berwujud) seperti tanah, bangunan, me sin atau saham, sedangkan human capital mewujudkan intangible asset (asset tidak berwujud). Aset tidak berwujud yang diha silkan oleh pemikiran, kecerdasan dan kreativitas manusia antara lain budaya perusahaan, teknologi, or ganisasi, kepemimpinan dan pro ses bisnis. Aset tidak berwujud ini membuat suatu perusahaan da pat menghasilkan inovasi, produk ber kualitas tinggi dan jasa terbaik sehingga menghasilkan pendapatan lebih tinggi bagi perusahaan. Semakin ringgi pendapatan maka dam paknya nilai perusahaan menjadi lebih tinggi.

Salam Mas Brian, Perkenalkan nama saya Jimmy.

30


BRIDGE VOLUME 03

ba nyak problematika yang dihadapi organisasi dalam mengelola SDM. Redaksi Bridge menerima cukup banyak pertanyaan se putar pengelolaan SDM dari berbagai perusahaan di

Saya memimpin de partemen HRD pada suatu perusahaan swasta. Saya mendengar banyak perusahaan besar mengganti nama departemen SDM-nya dengan nama Departemen Human Capital. Apa yang harus saya buat agar departemen HRD kami bisa sesuai dengan konsep human capital? JAWAB Salam kenal Pak Jimmy. Hu man capital merupakan modal un tuk mewujudkan intangible asset atau asset tidak berwujud. Bagai manakah departemen HRD da pat menghasilkan intangible as set? Pada hemat saya tidak cukup bila HRD hanya membatasi tanggung jawabnya dengan fungsi administratif seperti pembayaran upah, mengelola data karyawan dan memberikan sangsi disiplin. De partemen HRD bisa mendorong penciptaan intangible asset dengan memasok talent berkualitas tinggi, memberikan pelatihan, merancang sistem manajemen kinerja, insentif dan talent management untuk me ningkatkan kontribusi karyawan pada organisasi. Selain dari sisi meningkatkan kompetensi dan kontribusi karyawan melalui kebijakan manajemen SDM, HRD perlu berperan sebagai konsul tan internal organisasi de ngan mem bangun kapabilitas organisasi seperti

Indonesia. Beberapa surat yang masuk kami pilih untuk memberikan pencerahan ba gi Anda tentang perma salahan seputar pengeloaan SDM agar dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi.

menfasilitasi perumusan strategi perusahaan, merancang proses bisnis, struktur organisasi, budaya organisasi, men dorong etika dan mengelola ri siko. Kapabilitas organisasi akan men ciptakan organisasi yang efektif da lam mencapai sasaran, visi dan misinya. Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut, diperlukan personil departemen HRD yang memiliki kom petensi tinggi di bidang ma najemen SDM dan organisasi.

Salam kenal Pak Brian, Saya seorang manajer Keuangan perusahaan swasta dengan jumlah personil 45 orang. Perusa haan kami tidak memiliki manajer SDM sehingga saya merangkap mengelola gaji kar yawan. Selama ini penentuan gaji kami hanya berdasarkan UMR dan negosiasi gaji. Pertanyaan saya apakah dasar menentukan gaji karyawan? Mohon bantuan solusinya Pak. JAWAB Salam kenal Pak, untuk ja bat an/ posisi karyawan yang tidak memerlukan persyaratan pen didik an dan kompetensi yang tinggi, pa to kannya yaitu paling rendah se suai upah minimum (UMR/UMK/ sektoral). Pada posisi yang mem butuhkan kompetensi yang memadai, dasar dari menentukan besaran upah adalah


04/09/2014 1:43:07

Tentang Pengasuh Rubrik: Brian Aprinto, SPHR adalah penulis buku manajemen SDM terlaris Buku Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia dan Buku Pedoman Lengkap Softskills. Kunci Sukses dalam Karir, Bisnis dan Kehidupan Pribadi. Brian juga orang Indonesia pertama yang tersertifikasi Senioir Professional in Human Resource (SPHR) dari Human Resource Certification Institute (HRCI) di Amerika.

prinsip yang disebut dengan internal equity dan external equity. Internal equity adalah kewajaran/ kesetaraan upah antar jabatan dalam perusahaan. Terkait internal equity, karyawan memper bandingkan upah yang diterimanya dengan karyawan lainnya berdasarkan pendidikan, tanggung ja wab, kompetensi, beban kerja dan masa kerja. Anda dapat membuat peringkat jabatan dari upah teren dah sampai upah tertinggi, mi salnya mengelompokkannya pada grade administrasi, officer, super vi sor, manager, senior manager dan direktur. Setiap grade upah jabatan ini memiliki target upah minimum, rata-rata upah dan upah maksimal grade. Interval upah ini untuk mengakomodasi masa kerja, keahlian dan negosiasi upah dengan kandidat profesional. Sedangkan eksternal equity yaitu kewajaran/kesetaraan upah suatu jabatan pada suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Terkait eksternal equity, kita perlu memperbandingkan upah dalam perusahaan dengan upah pasar yang dapat diperoleh melalui survey upah. Data survey upah dapat diperoleh dari majalah-majalah bisnis, membeli hasil survey konsultan atau melakukannya sendiri. Bila perusahaan ingin bersaing memperoleh kandidat karyawan terbaik, maka upah rata-rata setiap



grade upah (misalnya administrasi, officer, supervisor dan seterusnya) perlu disamakan atau lebih besar dari tingkat upah pasar.

Mas Brian yang baik, Saya Andri saat ini menduduki posisi asisten manajer SDM pa da suatu pabrik di jawa tengah. Karyawan kami banyak berpen di dikan rendah di bawah SMA, namun loyal pada perusahaan. Saat ini saya sedang merancang sistem karir, Bisakah saya menerapkan talent management pada kondisi seperti peru sa haan kami? Terima kasih sebelumnya Mas. JAWAB Salam kenal Pak Andri. Talent management merupakan suatu pen dekatan dalam mengelola karya wan guna memenuhi kebutuhan kom petensi karyawan pada berbagai posisi dalam struktur organisasi pada jangka panjang. Talent management dapat diimplementasikan pada berbagai kondisi. Anda dapat merekrut karya wan pada berbagai level jabatan atau hanya merekrut pada entry level. Merekrut dari luar pada posisi manajer atau professional bermanfaat untuk memperoleh ide-ide baru atau suatu keahlian yang sulit dipenuhi dari karyawan. Apabila jenjang karir tertutup

ha nya diisi dari dalam organisasi, diperlukan sistem pengembangan kompetensi dan manajemen ki ner ja yang obyektif sebagai dasar keputusan rotasi, demosi atau promosi. Secara umum anda akan mendapati terdapat karyawan me miliki kinerja dan kompetensi dengan kualitas A (terbaik), B (bia sa) dan C (rendah). Demikian juga pada organisai terdapat ja batan bernilai A (sangat bernilai) yang berpengaruh penting pada keberhasilan perusahaan, B (bernilai biasa) dan C (kurang bernilai). Prinsip talent management yaitu dengan menempatkan karyawan A pada jabatan A, karyawan B pada jabatan B dan karyawan C diberikan pembinaan pada jabatan C. Talent management tidak ter batas pada kebijakan karir/rencana suksesi tapi juga perlu diselaraskan dengan kebijakan Manajemen SDM lainnya seperti imbalan/pengupahan yang memotivasi, perlakuan yang adil, lingkungan kerja yang kondusif dan budaya berkinerja tinggi. Dengan demikian perusahaan memperoleh talent yang terbaik, bermotivasi, berkompetensi dan kinerja yang tinggi. n

BRIDGE VOLUME 03

31

04/09/2014 1:43:07

Figur Jurus Lino Benahi

SoftWare Pelabuhan Sepak terjang Presiden Direktur PT Pelindo II atau Indonesia Port Corporation (IPC) Richard Joost Lino, setahun belakangan ini kerap menjadi sorotan media massa. Salah satu langkahnya yang menimbulkan aksi protes dari sejumlah asosiasi di pelabuhan, adalah membentuk puluhan anak perusahaan di bawah bendera IPC.

Richard Joost Lino Presiden Direktur PT Pelindo II

B

UMN pelabuhan ini dituding melakukan monopoli layanan jasa pelabuhan. Buntutnya, para operator angkut an di Pelabuhan Tanjung Priok mela kukan aksi mogok operasional. Dan, sejumlah direksi IPC mengundurkan diri. Langkah tersebut, dimaksudkan Lino semata untuk bisa melayani customer dengan baik, tidak diham bat oleh birokrasi. Dengan meng hilangkan garis birokrasi pemerintah saja, sehingga anak-anak perusahaan IPC bisa melayani customer dengan

32


BRIDGE VOLUME 03

baik. Kinerja BUMN akan terkait biro krasi dan segudang aturan. Anakanak perusahaan IPC bisa lebih ce pat secara bisnis. “Kita mendorong mereka menjadi profesional dalam berbisnis. Para Dirut anak-anak peru sahaan IPC diberi gaji di atas Rp 100 juta, mereka harus benar-benar berinovasi.” Mitra swasta IPC pun perlu di tingkatkan kinerjanya. Secara fair dari 100 perusahaan diseleksi ke mam puan umum dan dari sisi teknisnya, tersaring menjadi 30 perusahaan. Dalam kurun waktu dua tahun, di la ku kan uji lapangan

terseleksi ting gal 14 perusahaan terbaik, yang lulus sebagai mitra IPC dalam mem perbaiki kualitas pelayanan buat cus tomer. Mereka yang tidak lolos bisa bergabung – merger, dengan anak perusahaan IPC atau mitra swasta lain. Untuk menjadi mitra Pelindo II, perusahaan swasta harus keluar modal dengan investasi membeli alat bongkar muat seperti crane – senilai 250 sd 300 miliar rp. Perusahaan swasta akan mendapat kontrak kerja selama 15-20 tahun. Da lam pem bagian revenue karena dermaga itu aset Pelindo II dan pihak swasta kerja


04/09/2014 1:43:08

di lahan Pelindo II. Jika produktivitas mereka tinggi, share revenue Pelindo II bisa cuma 30%, tetapi seka rang lazimnya fifty-fifty. “Jadi produktivitas mereka dipa cu setingi-tinginya dan seefisien mungkin.” Dalam lima tahun terakhir, peme rintah telah melakukan perubahan besar berkaitan dengan transportasi angkutan barang melalui jalur laut, khususnya pelayaran samudera. Di mulai dengan perbaikan dan pem bangunan infrastruktur angkutan

laut di Nusantara, antara lain pem bangunan pelabuhan besar untuk menunjang ekspor produk dari ko moditi perkebunan nasional ke man canegara, yang selama ini kapal-kapal besar bongkar muat di pelabuhan Singapura. Demikian pula, untuk ekspor barang / komoditas lainnya, peme rintah segera mengoperasikan beb erapa pelabuhan besar yang saat ini masih dalam tahap pe nyelesaian pemb angunannya. Pe

lab uhan terseb ut tersebar di se luruh wilayah Nu santara – mulai dari Barat hingga Timur, meliputi: Medan, Batam, Dum ai, Jakarta, Ma kassar, dan Sorong. Upaya pemerintah meningkat kan kualitas infrastruktur pelabuhan (hard ware) menurut Lino harus di ba rengi dengan perbaikan dan peningkatan kualitas soft ware – kinerja SDM dan mitra IPC di pelabuhan. Mereka yang tidak mau ataupun tidak mampu silahkan bergeser. n

Bertransformasi Siap Hadapi Kompetisi

E

RA keterbukaan dan kecanggihan teknologi informasi terbukti menjadi akselerator beragam kegiatan. Salah satunya menjadi pemicu cepatnya perubahan terjadi di dalam dunia perdagangan. Semua negara kini berlomba-lomba menjadi kekuatan ekonomi dunia melalui efektivitas dan efisiensi perdagangan, yang bertumpu pada teknologi. Manajemen jasa kepelabuhanan sebagai mata rantai logistik pun dituntut melakukan transformasi menjadi lebih modern dan efisien. Demikian pula PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, sebagai perusahaan penyedia layanan jasa kepelabuhanan pun perlu bertransformasi untuk bisa memenangkan kompetisi ketat di era globalisasi. Perusahaan harus terus meningkatkan kualitas, baik di sisi hardware seperti fasilitas dan infrastruktur baru, ataupun software seperti peningkatan kemampuan operasional para karyawan. “Transformasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam menghadapi constant change, melalui constant improvement dengan milestone yang jelas dan terarah,” tegas



Presiden Direktur IPC Richard Joost Lino Maka customer satisfaction kini menjadi fokus perusahaan. Perusahaan akan memberikan informasi selengkap mungkin, sebuah layanan yang excellence agar dapat memenuhi kebutuhan para pengguna jasa. Indonesian Port Corporation (IPC) menyakini bahwa hanya dengan layanan jasa kepelabuhanan yang baik, maka kapal-kapal kelas dunia akan mau bersandar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Good Ship, Good Port. Bad Ship, Bad Port. Sesuai dengan makna dari logo baru IPC – yang menggambarkan perubahan, optimisme, agility, focus,

confident, fleksibilitas; Pelabuhan Indonesia semakin siap untuk berkiprah menarik para operator kapal kelas dunia melayani perekonomian yang melesat, langsung di pelabuhan-pelabuhan di nusantara sebagai pintu gerbang negeri ini. Seperti sebuah siklus, layanan yang excellence akan semakin meningkatkan perdagangan, mendatangkan y yang lebih besar pada bangsa ini. Dan semakin banyak perdagangan langsung terjadi, berarti akan semakin murah biaya produksi yang mempengaruhi harga barang, sehingga lebih kompetitif untuk bersaing di pasar domestik, regional, maupun internasional. n

BRIDGE VOLUME 03

33

04/09/2014 1:43:08

Sisi Lain

BATIK SOLO Dari Laweyan

Batik Solo memiliki kekhasan motif dan corak, baik dalam proses cap maupun proses tulisnya. Bahan yang digunakan masih menggunakan bahan lokal, misalnya bahan untuk pewarnaan batik menggunakan bahan dari Soga Jawa. Sementara itu, motif batik Solo yang terkenal adalah Sidomukti atau Sidoluruh.

K

EBERADAAN batik Solo tidak terlepas dari sejarah kerajaan di kawasan Pulau Jawa di masa lalu. Pertama kali batik Solo berkembang di Desa Laweyan pada masa kerajaan Pajang, sekitar empat abad yang lalu. Tokoh yang mempelopori keberadaan batik saat itu adalah Kiyai Ageng Henis, putera Ki Ageng Selo yang juga keturunan Brawijaya V. Pada saat itu, Desa Laweyan merupakan pusat perdagangan ba han baku tenun, yakni kapas

34


BRIDGE VOLUME 03

yang berasal dari daerah Juwari, Pedan, dan Gawok. Selain itu, desa ini juga memiliki bandar bernama Kabanaran dan Laweyan yang ter hubung ke sungai bengawan Solo. Sehingga distribusi barang berlangsung melalui bandar ter sebut. Adanya perjanjian Gayanti yang memecahkan keraton Surakarta dan keraton Ngayogyakarta me nye babkan busana kebesaran Ma taram dibawa ke keraton Nga yog yakarta. Sehingga keraton Surakarta melaului Pakubuwono III

memerintahkan kepada abdi dalem untuk membuat motif batik Gagrak Surakarta. Pemerintahan Pakubuwono III mempersilahkan masyarakat untuk membuat corak batik di atas kain. Namun, ada beberapa motif kain batik yang tidak boleh digunakan oleh masyarakat. Motif batik tersebut antara lain batik Sawat, batik Parang, batik Cemukiran yang berujung seperti paruh, burung padang, bagun tulak, minyak teleng, berwujud tumpal, dan juga batik Cemukiran yang berujung


04/09/2014 1:43:10

lung (daun tumbuhan yang menjalar di tanah). Motif batik tersebut hanya dapat dipakai oleh Patih dan para kerabat keraton. Selain itu, hanya abdi dalem yang bertugas membuat motif pakaian untuk para patih dan para kerabat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan motif batik adalah bahan lokal seperti Soga Jawa. Komunitas perajin batik Solo mulai bermunculan pada era keraton Surakarta. Komunitas tersebut antara lain adalah Komunitas Perajin Batik Keraton, Kusumodiningratan, Kauman, dan Pasar Kliwon. Abad ke-20 setelah berkem bangnya era industrialisasi, batik menjadi salah satu identitas per eko nomian masyarakat Jawa. Pa ra pedagang pada masa itu mulai bermunculan dan jumlahnya juga cukup banyak. Kelompok per da gangan yang terkenal saat itu yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI). Kelompok perdagangan di kawasan Pulau Jawa meliputi jaringan Kudus, Surabaya, Gresik, Tuban, Cirebon, Bogor, Batavia, dan Luar Jawa. Di tahun 70-an, batik Laweyen Solo banyak dikenal masyarakat. Sampai saat ini di belakang Masjid Agung Surakarta berdiri kampung Batik Laweyan Solo dan Kampung Batik Kauman. Salah satu pasar di Surakarta juga menjadi pusat perdagangan batik Solo, yakni Pasar Klewer. Berdasarkan teknik pembuatan nya di ke nal beberapa macam ba tik, yaitu batik Tulis, batik Cap dan batik Lukis. Teknik perintang warna yang digunakan saat proses pembuatan batik tulis adalah dengan cara dibubuhkan di atas kain batik, seperti orang menulis, menggunakan alat bernama canting. Sedangkan pembuatan batik Cap menggunakan alat berbentuk lem pe ngan yang terbuat dari tembaga dilengkapi motif tertentu yang di sebut Cap. Cap berfungsi untuk membubuhkan malam ke atas kain batik, seperti prinsip stempel. Sementara itu, teknik



pembuatan batik Lukis dengan cara melukis langsung di atas kain putih. Alat dan bahan untuk pembuatan batik Lukis sama dengan pembuatan batik pada umumnya, yaitu canting dan malam. Berdasarkan sejumlah literatur, batik Solo memiliki beberapa motif atau corak, antara lain batik Kraton, batik Sudagaran, batik Cuwiri, batik

Batik Keraton

Batik Sekar Jagat

Batik Sido Mukti

Tambal, batik Sekar Jagat, batik Kawung, batik Sido Mukti, batik Sido Luhur, dan batik Sido Asih. Batik Kraton pada awalnya dibuat oleh putri keraton maupun pembatik ahli di dalam lingkungan keraton. Dulunya motif ini dilarang untuk dipakai oleh masyarakat kebanyakan seperti halnya motif Parang Rusak, Parang Barong, Udan Liris serta beberapa motif lainnya. Batik Sudagaran berasal dari motif larangan dari

keraton yang dibuat motif baru oleh para seniman yang berasal dari kaum saudagar agar sesuai dengan selera mereka. Para seniman juga mengubah motif larangan sehingga bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan. Batik Cuwiri merupakan motif batik yang memakai pewarna So ga alam. Pada umumnya motif batik ini ditandai dengan penggunaan ragam hias meru dan gur da, sedangkan arti cuwiri sendiri adalah kecilkecil. Sementara itu, batik Tambal memiliki motif seperti menambal atau memperbaiki sesua tu yang rusak. Sedangkan batik Sekar Jagat memiliki motif yang menggambarkan keragaman di seluruh dunia. Selanjutnya, batik Kawung me mi liki motif berupa bulatan seperti buah Ka wung, yaitu sejenis kelapa atau kolang kaling yang disusun rapi dan geometris. Kemudian batik Sido Mukti biasanya dipakai dalam upaca adat perkawinan, pembuatan batik ini menggunakan Soga alam. Motif batik Sido Luhur biasa nya dike nakan oleh pengantin pe rem puan di malam pengantin. Sedangkan motif batik Sido Asih biasanya dipakai pengantin pe rempuan agar dalam hidup berumah tangga dipenuhi dengan kasih sayang. Batik Solo memiliki sejarah pan j ang, mengandung kekayaan budaya, ser ta memiliki harapan kebaikan bagi pemakainya. Kini, batik Solo tidak hanya menjadi identidas bangsa, te tapi telah menjadi penggerak ke bangkitan eko nomi kerakyatan. n

BRIDGE VOLUME 03

35

04/09/2014 1:43:10

Idea

GOOD GOVERNANCE

Tingkatkan Kinerja Kelembagaan GG (Good Governance) merupakan tata kelola, rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu kelembagaan, institusi, perusahaan.

36


BRIDGE VOLUME 03

S

EJUMLAH literatur menyebutkan bahwa GG mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan kelembagaan. Pihak utama dalam GG adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. GG merupakan suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu aspek penting dalam GG adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Selain itu, aspek penting lainnya adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem GG harus ditujukan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan mengoptimalisasi hasil ekonomi dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain

yang merupakan subjek dari GG, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. GG yang semula dari GCG (Good Corporate Governant) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian sangat luas. Menurut Komite Cadburry (1992), GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Kelompok negara maju (OECD) mendefinisikan GCG sebagai cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder. Para pengambil keputusan di perusahaan harus


04/09/2014 1:43:11

dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya. Oleh karena itu, fokus utama terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai transparency, responsibility, accountability serta fairness. Menurut ADB (Asian Development Bank), GCG mengandung empat nilai utama yaitu Accountability, Transparency, Predictability dan Participation. Sementara itu, menurut Finance Committee on Corporate Gover nance Malaysia, GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhir adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya. Di Indonesia, GCG kini menjadi GG diartikan sebagai tata kelola yang baik. Meskipun hal ini masih rancu dengan terminologi manajemen dan masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia yang benar. Terlepas dari berbagai pengertian di atas, GG sangat diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Negara dan perangkatnya harus menciptakan peraturan perundangundangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan



transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. Selanjutnya, dunia usaha sebagai pelaku pasar dituntut menerapkan GG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Sementara itu, masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari GG adalah untuk menciptakan sistem pengendaliaan dan keseimbangan guna mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Diharapkan implementasi GG dapat mendorong pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan. Sebagai suatu konsep yang baik, GG perlu diimplementasikan dalam kelembagaan atau perusahaan yang ada di Indonesia. Melalui konsep GG yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan demi kepentingan shareholders dan stakeholders. Prinsip GG harus mencerminkan pada Transparency (Keterbukaan Informasi), Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan), Responsibility (Pertanggungjawaban) dan Fairness (Kewajaran). Transparency merupakan keterbukaan yang

diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku seperti misalnya mengumumkan pendirian Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau pun Surat Kabar. Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini, diantaranya stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat maka akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan berbagai pihak dalam manajemen. Adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial terdapat dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu perseroan, Komisaris Independen mutlak diperlukan. Pertanggungjawaban perusahaan merupakan kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, kewajaran merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Kewajaran mencakup adanya kejelasan hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak investor – khususnya pemegang saham minoritas – dari berbagai bentuk kecurangan. Kewajaran diharapkan membuat seluruh aset kelembagaan dikelola secara baik sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. n

BRIDGE VOLUME 03

37 37 04/09/2014 1:43:11

Pelangi

Tidak Cukup Personal Branding

F

ERRY Salim, aktor kon dang yang membintangi Film Layar Lebar Caw Baw Kan, kini lebih di kenal sebagai pebisnis kuliner, mengelola sejumlah gerai Shabu Slim. Jaringan restoran ala Jepang yang menyajikan makanan tradisional khas Negeri Sakura: shabu-shabu. Ihwal bisnis kulinernya, Ferry mengaku terinspirasi saat ia mem bawakan program Pesiar Kuliner, yang ditayangkan di stasiun televisi swasta Nasional, tahun 2002 silam. Tetapi, obsesinya membuka restoran baru terealisasi, ketika aktor yang juga host kelahiran Palembang tahun 1967 itu sudah berhasil mengumpulkan uang – sebagai modal, pada tahun 2010. Gerai Shabu Salim pertama di launching di Central Park, Jakarta. Alasan Ferry memilih membuka restoran shabu-shabu buka resto fast food lain, sebetulnya sederhana saja. “Zaman sekarang orang sudah tidak mau makanan yang berlemak dan kalori tinggi, mereka ingin hidup sehat. Dan, saya suka makan,” ungkapnya. Bisnis kuliner yang digeluti Ferry di mulai dari nol. Aktor berwajah oriental itu, ikut menyusun konsep

38


BRIDGE VOLUME 03

restoran ala Jepang tersebut, menyusun menu, mencari koki/ juru masak, dan melatih pegawai/ pelayan, uji coba makanan, hingga mencari peralatan masak dan dapur. Tak berhenti sampai di situ, begitu restorannya beroperasi, Ferry ikut turun tangan langsung melayani para tamu yang datang. Maklum, saat itu, resto Shabu Slim tengah memperkenalkan konsep baru dalam bersantap, yakni: makan berbatas waktu maksimal 1,5 jam. Ferry sendiri yang menerangkan langsung konsep itu ke pengunjung. Saking seriusnya, host yang juga aktor terkemuka itu rela lengser dari dunia akting yang membesarkan namanya. Meski Shabu Slim sudah punya dua cabang di daerah Kelapa Gading dan Casablanca, Ferry terus berinovasi. Tak lagi cukup mengandalkan shabu-shabu dengan 100 jenis isi atau teknologi conveyor belt alias ban berjalan untuk mengedarkan makanan, ia juga menambah variasi menu, seperti sushi, es krim, dan minuman. Diakui Ferry, nama kondang nya sebagai selebritis membuat restorannya lebih mudah dikenal orang. Tamu yang datang ke restorannya tidak hanya ingin menikmati suguhan menu tetapi

ALIM S Y R R FE juga ingin merasakan kedekatan dengan artis yang diidolakan. ”Tidak ada salahnya bagi artis yang berwirausaha. Mereka memiliki kesempatan, modal, dan personal branding yang menunjang dalam berbisnis,” jelasnya. Tapi, aktor yang juga Duta Lingkungan itu tak mau semata bergantung pada faktor itu saja. “Kalau layanan dan produk jelek, orang hanya akan datang sekali lalu tak kembali,” dalihnya, karena dia tidak mau gagal seperti yang dialami rekannya – yang juga membuka gerai restoran Jepang, belum berumur setahun sudah tutup. Sukses mengelola dua gerai resto Shabu Slim, diakui Ferry berkat jerih payah tim SDM nya. Jadi keuntungan yang diaraihnya, sudah seharusnya dinikmati juga oleh para karyawannya. Bos yang tidak suka akan tindak kekerasan itu, sangat perhatian terhadap anak buahnya – yang mayoritas wanita. Dia sangat setuju, kalau perusahaan ikut serta dalam program sistem jaminan sosial nasional. Untuk mengembangkan bisnis kulinernya, Ferry dan tim resto Shabu Slim tengah menyiapkan sistem waralaba bagi restorannya. Dan, akan memulai usaha kuliner yang baru. n


04/09/2014 1:43:12

Pelangi

Kepuasan Klien

Segalanya AWAN N U G A RIN

R

INA Gunawan. Mantan artis yang kini sibuk mengelola bisnis Wedding Organizer. Istri aktor Teddy Syach ini sudah sejak tahun 2000 berkecimpung di berbagai event pernikahan dari kalangan selebritis dan putra-putri petinggi Negara, di bawah bendera usahanya Rina Gunawan Wedding & Event Organizer. Ihwal terjun di bisnis WO&EO, bermula dari seringnya pasangan yang akrab dengan jagad hiburan itu, mendengar keluhan sesama selebritis yang kerepotan saat akan melaksanakan resepsi pernikahan – yang sarat nilai sakral. Resepsi pernikahan para pesohor yang pernah ditangani Rina Gunawan WO&EO, antara lain :

Pernikahan Eko Patrio, pernikahan Fery Maryadi, pernikahan Nico Siahaan, pernikahan Dina Loren za, pernikahan Monica Oemardi, pernikahan Adinda Bakrie dan Seng, pernikahan Ussy Sulistiawaty, pernikahan Bunga Citra Lestari & Ashraff Sinclair, pernikahan puteri Bapak Anton Bachrul Alam, serta lainnya Selain menangani resepsi pernikahan yang glamour, Rina yang akrab dipanggil Teteh juga kerap dipercaya menyelenggarakan jasa hiburan (showbiz entertainment), kids party, birthday party, dan juga menangani launching product. “Keberhasilan bisnis WO&EO itu, kuncinya harus bisa meletakan kepuasan klien di atas segalanya,” ungkap Rina. Keberadaan WO dan EO tidak saja hanya sekedar menjadi pihak ketiga yang akan memberikan solusi terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak, vendor dan klien. Tapi juga memperingan beban, menghemat waktu dan tenaga, bahkan memberikan solusi mengenai vendor yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budget pemangku hajat. Siapapun pasti tidak menginginkan hajatan maupun event yang digelar berlalu begitu saja tanpa kesan. Sebab itu, menjadi penting memilih expert (profesional) yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, kualitas, dan image yang baik. n

OFFICE: Jl. H. Syahrin No. 06 Gandaria Utara, Keb.Baru - Jaksel 12140 Phone: 021-29236422, Fax: 021-29236423 Email : [email protected] CP: 087885212016



BRIDGE VOLUME 03

39

04/09/2014 1:43:14

Resensi

Transformasi Setengah Hati EMPAT PERSERO KE BPJS

Penulis : Bahasa : Penerbit : Edisi : Kota Terbit : Jumlah Hal :

Asih Eka Putri & A. A. Oka Mahendra, S.H Indonesia Pustaka Martabat 1 / 2013 Jakarta, Indonesia 288 Halaman

Asih Eka Putri dan A. A. Oka Mahendra menjelaskan dengan lugas proses transformasi 4 (empat) badan penyelengara jaminan sosial yang tengah beroperasi yaitu PT ASKES (Persero), PT. JAMSOSTEK (Persero), PT. ASABRI (Persero), dan PT. TASPEN (Persero). Dalam buku ini dikupas materi muatan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dan Penulis meng usulkan kisi-kisi muatan 22 peraturan pelaksanaan UU BPJS.

40


BRIDGE VOLUME 03


04/09/2014 1:43:16

APA KATA MEREKA TENTANG BUKU? Keteguhan hati penulis Asih Eka Putri dan A.A Oka Mahendra dalam mema parkan keyakinan jaminan sosial agar terwujud dan tercipta dalam ruang sosial, akan membawa bangsa Indonesia terdepan dalam daya saing dan ketentraman masyarakat. Harapan kita ke depan, dengan penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang terencana dan baik, kita akan menuju negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Irman Gusman, Ketua DPD RI Jakarta, Februari 2013¤ Buku ini membatasi diri pada perspektif hukum dan memberikan pemahaman tentang pasal-pasal yang dalam dalam UU BPJS. Berbagai isu hukum dimunculkan, ini benar-benar menjadi catatan bagi para perumus kebijakan. Buku ini telah berhasil memberikan kisi-kisi dalam upaya kita menyelesaikan proses regulasi lebih lanjut. Chazali H. Situmorang, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Jakarta, Februari 2013 Mudah – mudahan, dengan terbitnya buku ini, dapat dianggap sebagai krtitik yang membangun, sehingga terwujudnya SJSN dapat dipercepat. Hal ini penting kalau kita menyadari, bahwa Indonesia sudah sangat tertinggal jauh didalam mewujudkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh warganya. Hal ini nampak masih rendahnya kepesertaan program Jaminan Sosial di Indonesia. Dr Sulastomo MPH, Anggota dan Ketua Tim SJSN, 2001 – 2004 Jakarta, Februari 2013

I

NDONESIA akan menghadapi dualisme sistem jaminan sosial seiring berlakunya Badan Pe nyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ataupun Ba dan Penyelenggara Jaminan So sial Ketenagakerjaan (BPJS Kete nagakerjaan) di tahun 2014. Sebab, di samping dua BPJS yang merupakan badan hukum nirlaba itu, masih ada PT Taspen dan Asabri yang belum ditransformasikan, ungkap A. A. Oka Mahendra, mantan anggota DPR RI di Jakarta (20/5/2013). Dalam diskusi buku “Transfor masi Setengah Hati Persero” yang ditulisnya bersama Asih Eka Putri, Oka menyampaikan, transformasi PT Askes ke BPJS Kesehatan pun tidak tegas. Status perundangan yang me ngatur PT Askes tidak dicabut. Sementara itu, untuk transformasi PT Jamsostek, ketegasan terlihat de ngan pencabutan Undang-un dang



Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. “Sementara itu, untuk Taspen dan Asabri, malah tidak ada transformasi,” kata Oka. Total waktu transformasi ke BPJS, pada Juli 2015. Seperti halnya yang yang dilakukan di Turki hanya perlu waktu enam bulan untuk se buah transformasi. Asih Eka Putri ber kata, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, belum operasional ataupun tidak tegas mengatur trans formasi. Sebab, un dang-undang ter se but tidak da pat langsung mem bubarkan em pat badan usaha milik negara (BUMN) seperti Askes, Jam sostek, Taspen, dan Asabri. “Undangundang tersebut tidak dapat langsung mengoperasikan BPJS, dan me mer lukan sejumlah peraturan pelak_sana,” kata Asih. Sementara itu, dalam diskusi yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI dr. Surya Chandra me

ngatakan: Taspen dan Asabri da pat dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia di ta h un 2029. Pem bubaran itu bisa dengan Peraturan Pemerintah. Saat ini, Taspen dan Asabri diberi ke s em p atan sampai selambatnya tahun 2029 untuk peralihan ke BPJS. “Kita percaya bahwa, siapapun pres idennya, per alihan itu akan dilakukan di tahun 2029,” ujarnya. Setelah bertahun-tahun pemba hasan Undang-undang BPJS dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), di dalam diskusi bedah buku ini penelis meragukan apakah BPJS jadi berjalan atau tidak. Dan, ternyata prakiraan mereka meleset, kebijakan transfomasi BPJS berjalan sesuai rencana, Presiden SBY men ca nangkan tepat pada 1 Januari 2014, kendati pada pelaksanaannya ada kekurangan / hambatan, seiiring sejalan terus diperbaiki. n

BRIDGE VOLUME 03

41

04/09/2014 1:43:17

Sukses

Membenahi

Manajemen Eksternal Menggapai Kemandirian Di tengah kegalauan para stakeholder pergulaan Nasional yang tidak mampu merealisasikan kemandirian – swasembada, pada tahun 2014. sekaligus menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, keberhasilan startegi PT Perkebunan Nasional X meningkatkan produksi gulanya, dengan membenahi manajemen on farm dan off farm bisa ditiru oleh industri gula lain.

P

T Perkebunan Nusantara X, adalah badan usaha milik Negara (BUMN) yang membawahi sebelas (11) Pabrik Gula. Di bawah kepemimpinan Ir Subiyono MM, selaku Direktur Utama BUMN Perkebunan ini, dalam lima tahun terakhir mencatat prestasi sebagai produsen gula terbesar di Indonesia, yang menguasai pasar gula Nasional - market leader. Padahal, pada tahun 2010, mayoritas perusahaan – pabrik gula

42


BRIDGE VOLUME 03

di bawah naungan PTPN X kondisi keuangannya masih merugi. Berkat kerja keras Subiyono dan jajaran pimpinan serta karyawan BUMN plat merah itu, mulai Tahun 2011, Tahun 2012, sampai 2013 semua Pabrik Gula yang dikelolanya sudah bisa meraih laba, yang terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2013 lalu, BUMN gula telah berhasil membukukan pertumbuhan menggembirakan. Perolehan pendapatan kotor meningkat 20 persen menjadi 2,6 triliun, dengan laba bersih,

mencapai 600 miliar. Sedangkan pada tahun 2012 mencapai 506 miliar, atau meningkat sekitar 140 persen dibanding laba 2011 sebesar Rp 210,8 miliar. Jika dihitung dalam lima tahun terakhir sejak 2009, laba PTPN X melonjak 976 persen. Pada 2009, laba perseroan tercatat sebesar Rp 47 miliar. Dari sisi produksi, tahun 2014 ditargetkan memproduksi 576.000 ton, sedikit meningkat dibanding tahun 2013 yang mampu menghasilkan 538.000 ton, meningkat kurang lebih 7 persen


04/09/2014 1:43:17

dibanding tahun 2012 yang bisa memproduksi sekitar 485.000 ton. Dan, bertambah 10 persen dibanding 2011 yang menggiling sebanyak 446.000 ton. Capaian produksi itu tercatat sebagai yang tertinggi di antara industri gula nasional lainnya. Untuk menjadi marketing leader pergulaan Nasional tidaklah mudah, karena keberhasilan industri gula bukanlah kerja intern perusahaan tetapi kerja tim yang melibatkan pihak ekstern - komunitas peta ni tebu. Sebuah pabrik gula seba gaimana diketahui adalah perusahaan yang padat karya dan padat modal, untuk bisa berjalan dengan baik setidaknya melibatkan tenaga kerja, sebanyak 10-15 ribu orang – meliputi perkerja off farm (di luar kebun) dan on farm (di kebun). Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (PTR RI), Arum Sabil menyanjung startegi Subiyono di dalam memenej pekerja dan kinerja off farm dan on farm. “Tidak berlebihan bila memang PTPN X menjadi leader diantara BUMN Gula khususnya di Jawa Timur. Sebab, sejak lima tahun yang lalu BUMN Gula itu memang sudah mempersiapkan langkah-langkah tersebut,” jelasnya Arum menjelaskan, perubahanperubahan yang dilakukan oleh PTPN X sangat nyata, tidak hanya disisi on farm saja. Dimana, PTPN X terus gencar untuk melakukan pembenahan dan memenej kebun dengan penataan varietas untuk masa tebang awal, tengah hingga akhir. Tetapi PTPN X juga melakukan perbaikan di sisi off farm atau pabrik. Tak cukup dengan melakukan sejumlah perubahan di sisi on farm dan sisi off farm saja, sambung Arum Sabil, PTPN X juga melakukan perubahan di sisi sumber daya manusia (SDM)-nya. Dengan meningkatkan kemampuan para SDM di intern perusahaan (pegawai) dan ekstern perusahaan (petani) untuk menghadapi tantangan bisnis ke depan.



“Kami bangga dan sangat mengapresiasi kemauan dan komitmen manajemen PTPN X untuk kemajuan industri gula di dalam negeri. Dengan kerja keras PTPN X untuk maju, tentunya hal itu juga akan membuat kami, para petani semakin bersemangat untuk menanam dan menghasilkan tebu yang berkualitas,” sanjungnya lagi. Pujian yang dikemukakan Arum Sabil bukan suatu yang luar biasa, tapi suatu keharusan utnuk memajukan pabrik gula – meningkatkan produksi gulanya, sampai 576 ribu ton untuk tahun 2014 ini, seudah seharusnya membentuk tim yang solit yang melibatkan pekerja internal dan eksternal. Menurut Subiyono, harus dibentuk kelompok kerja terdiri dari kelompok kelancaran pasokan tebu, manajemen ampas, kualitas gula, pemeliharaan mesin, pengelolaan SDM, daerah pengembangan, dan otomatisasi serta teknologi informasi. Setiap kelompok, jelasnya lagi, bertugas memastikan setiap bidang yang ditanganinya berjalan sesuai rencana. ”Kelompok kelancaran pasokan tebu misalnya bertugas memastikan pasokan tebu lancar dan memenuhi kualifikasi manis, bersih, dan segar, termasuk melakukan mekanisasi budidaya dan tebang, muat, serta angkut tebu, sehingga lebih efektif dan efisien,” ujar Subiyono. Dari data Kementerian Pertanian, jumlah produksi gula di dalam negeri, dalam dua dekade terakhir, rata-rata kenaikan sebesar 1,5% per tahun, tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kebutuhan gula Nasional. Ada banyak faktor yang menyebabkan produksi gula Nasional lambat berkembang, yang meliputi produktivitas on farm (di kebun tebu) dan off farm (di luar kebun: di pabrik gula) yang masih rendah. Setelah jurus-jurus tersebut, selanjutnya Subiyono memainkan

jurus pamungkas, dengan melakukan deversifikasi usaha pengembangan industri berbasis tebu yang lebih komprehensif. Selain pabrik gula (PG) sebagai corebisnis, juga membangun industri co-generation (pembangkit listrik) di salah satu PG Ngadirejo di Kediri dan mendirikan pabrik bioethanol di PG Gempolkrep di Mojokerto. “Industri ini harus sudah beyond sugar dan benar-benar menjadi industri berbasis tebu yang terintegrasi dari hulu ke hilir - integrated sugarcane industry,” jelasnya saat pencanangan tonggak Golden Era PTPN X, tahun 2013 lalu. Semua anak perusahaan yang dimiliki BUMN Perkebunan itu, dimasudkan Subiyono, harus profitable – mendatangkan keuntungan, tidak membebani tapi justru meningkatkan efisiensi. Pembangkit Listrik, misalnya, bisa memenuhi kebutuhan PG. Rumah Sakit, juga untuk melayani kesehatan karyawan. Demikian pula anak perusahaan lainnya, seperti perkebunan sayur dan tembakau. Namun demikian, bisnis utama PTPN X (94 persen) sebagai produsen gula, tidak boleh terganggu. Satu lagi jurus yang tidak boleh diabaikan, adalah mensinergikan faktor internal dan eksternal – yang melibatkan masyarakat luas. Menurut Dirut PTPN X itu, perlu juga dibenahi relationship antara perusahaan dengan mitra kerja petani tebu. Hal ini menjadi sangat penting sehubungan dengan penyiapan bahan baku. Jurus-jurus yang dimainkan Subiyono di bawah bendera PTPN X untuk memacu dan meningkatkan produksi gula dengan cara yang efisien, tentunya bisa ditiru industri gula lain, baik itu BUMN atau swasta, khususnya menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN, tahun 2015. Sekaligus, merupakan langkah strategis untuk memenuhi target swasembada gula nasional, yang gagal dipenuhi 2014. n

BRIDGE VOLUME 03

43

04/09/2014 1:43:18

Tips

Hindari

Risiko Penyakit Di Balik Meja Kerja Bekerja di balik meja, kerja yang terlihat bersih ternyata tidak selamanya aman dari risiko gangguan penyakit. Oleh karena itu, para pekerja dituntut untuk berhati-hati dan waspada bekerja di depan komputer dan di atas meja yang terlihat aman dan nyaman. Sebab, di tempat tersebut sebenarnya terdapat risiko munculnya gangguan penyakit yang mematikan.

P

ARA ilmuwan mengung kapkan bahwa bekerja di belakang meja terlalu lama bisa berdampak sama dengan merokok. Seperti dilansir dari The Sun, bebe rapa waktu lalu, para peneliti melaku kan berbagai studi untuk mengetahui penyakit berbahaya yang me ngintai para pekerja kantor di balik meja kerja.

44


BRIDGE VOLUME 03

Para penelitian menemukan ke nya taan bahwa para pekerja yang bekerja selama lebih dari sepuluh ta hun di depan komputer berisiko mengalami berbagai penyakit me matikan. Bahkan, pekerja tersebut bisa dua kali lipat lebih berisiko terkena kanker usus. Sejumlah penyakit berhaya dite mukan pada para pekerja kantoran

di balik meja kerja, antara lain kanker usus, serangan jantung, darah meng gumpal, kegemukan, sakit punggung dan pikun. Penyakit tersebut perlu diwaspadai karena dapat berakibat fatal jika tidak dicegah dan diatasi. Bahkan, bila penyakit tersebut tidak segera diatasi bisa berujung pada kematian. Penyakit kanker usus dapat terja


04/09/2014 1:43:18

di pada pekerja kantor yang telah lama bekerja di balik meja. Bekerja selama sepuluh tahun meng gunakan komputer dapat berisiko dua kali lipat terkena kanker usus. Sebuah studi yang dilakukan University of Western Australia menemukan bahwa salah satu faktor risiko utama terjadinya penyakit kankes usus adalah kurangnya bergerak dalam jangka waktu yang lama. Dokter Claire Knight dari Cancer Research UK mengungkapkan, se ma kin pekerja aktif bergerak dapat membantu mengurangi risiko kan ker usus. Tips untuk menghindari penyakit ini dianjurkan kepada para pekerja kantor untuk tidak terus duduk di belakang meja sepanjang hari. Para pekerja kantor dianjurkan untuk lebih sering berdiri dan berjalan meninggalkan kursi tempat duduknya. Penyakit serangan jantung da pat terjadi akibat pekerja kantor sibuk bekerja dan ber lama-lama di depan komputer. Pekerja kantor yang menghabiskan waktunya selama berjam-jam di depan komputer dapat berisiko langsung mengganggu kesehatan jantung. Ahli jantung dari University College London percaya, para pekerja kantor yang bekerja selama 11 jam sehari berisiko terkena penyakit jantung sebesar 67 persen. Oleh karena itu, sesibuk apa pun pekerja kantor dianjurkan un tuk mengambil jeda istirahat meninggalkan tempat duduknya. Banyak cara dapat dilakukan untuk meninggalkan tempat duduk, mi salnya pergi mengam bil air minum, sekadar melongok dari jendela untuk melihat situasi dan kondisi lingkungan di luar kantor, dan lain sebagainya. Penyakit darah menggumpal (deep vein thrombosis) dapat berisiko pada pekerja yang duduk berkepanjangan di depan meja komputer. Pekerja kantor yang duduk berkepanjangan di depan meja komputer lebih mungkin terkena penyakit penggumpalan darah. Hal ini juga dikaitkan dengan pening katan dua kali lipat risiko emboli paru. Selanjutnya risiko yang dapat



terjadi pada pekerja kantor adalah kegemukan. Seperti diketahui, kegemukan dapat menjadi sumber awal terjadinya berbagai penyakit yang berbahaya seperti deabetes, penyakit jantung, kolesterol tinggi dan lain-lain. Dok tor Genevieve Healy dari University of Queen sland mengungkapkan tips yang per lu dilakukan pekerja kantor adalah berdiri selama satu menit dari tempat duduk dapat membantu menurunkan risiko kegemukan. Sakit punggung juga dapat ter

jadi pada pekerja kantor yang duduk terlalu lama di atas kursi kerjanya. Data dari Bri tish Chiropractic As sociation menunjukkan bahwa du duk lebih dari sepuluh jam sehari di depan komputer dan tidak beranjak sama sekali berisiko menyebabkan sakit punggung. Kemudian, ter lalu lama mem bungkuk di de pan kom puter lebih mungkin menyebabkan terjadinya nyeri punggung. Penyakit pikun atau demensia dapat terjadi pada pekerja setengah baya yang be kerja ter lalu lama dari kemampuan fisiknya yang sudah mulai menurun. Pekerja setengah baya yang bekerja lebih dari 55 jam dalam satu Minggu menunjukkan keterampilan dan ingatannya lebih lemah diban dingkan dengan mereka yang bekerja kurang dari 41 jam. Menurut dokter John Challenor, pekerja yang menghabiskan waktu terlalu lama untuk melakukan hal yang sama dapat menyebabkan sakit otak. Oleh ka re na itu, untuk meng hindari agar tidak terkena penyakit pi kun maka pe kerja harus melakukan ke

giatan yang lebih bervariasi dan lebih sering berdiri me ninggalkan tempat duduknya.

Tips Sederhana Terdapat tips sederhana untuk mengu rangi semua risiko terjadinya gangguan kese hatan akibat bekerja di balik meja. Pekerja kantoran dapat memulai dengan berlatih untuk du duk dengan postur yang baik. Duduk tegap dengan bahu ditahan dan pastikan layar monitor sejajar dengan pandangan mata. Jika harus melihat ke bawah atau ke atas maka pekerja perlu untuk menyesuaikan ting gi layar komputer. Pekerja juga perlu me mastikan pergelangan tangan tidak diletakan di keyboard atau mouse. Selanjutnya, pekerja kantor perl u melakukan gerakan peregangan secara teratur, terutama peregangan lengan, kaki dan leher. Semua gerakan tersebut dapat dilakukan sambil duduk. Selanjutnya, pekerja perlu me mutar bahu ke belakang dan ke depan, termasuk menggerakkan leher. Hal terpenting yang harus dilakukan pekerja adalah sering berdiri dari kursi dan berjalan setiap setengah jam. Jika ada kesempatan istirahat lebih lama maka pekerja hendaknya pergi berjalan-jalan secara singkat di luar ruang kantor. Setiap 30 menit pekerja perlu mengalihkan fokus pan dangan dari layar komputer ke pemandangan di luar jendela. Pekerja perlu menggerakkan mata se ca ra teratur untuk mengurangi risiko iritasi dan sakit kepala. Gerakan anggota tubuh dan mata perlu lebih sering dilakukan untuk menghindari risiko gangguan kesehatan akibat terlalu lama duduk di atas kursi kerja. Pekerja perlu mengambil na pas dalam-dalam untuk dapat mem bantu dan mengelola tingkat stres yang tinggi akibat pekerjaan yang menumpuk. Hal penting lainnya adalah pekerja kantoran harus banyak minum air putih. Pekerja yang terpenuhi asupan cairan dalam tubuhnya dengan baik akan dapat lebih fokus dalam bekerja. n

BRIDGE VOLUME 03

45

04/09/2014 1:43:18

Gallery Peresmian Program Bazaar Murah BPJS Ketenagakerjaan, di sebelas Kantor Wilayahnya, BPJS Ketenagakerjaan secara serentak, dalam upaya memberikan solusi penyedian kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri dengan harga murah, pada 24 Juli 2014. Kegiatan ini masyarakat dapat membeli paket kebutuhan pokok dengan setengah harga normal atau Rp 50 ribu per paket.

Buka Puasa Bersama, jajaran direksi BPJS bersama dengan para pensiunan PT Jamsostek (pra BPJS Ketenagakerjaan), dihadiri para mantan direksi dan karyawan PT Jamsostek, pada 17 Juli 2014, di Menara Jamsostek.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya menerima ucapan selamat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat dianugrahi Antara News CSR Award, beberapa waktu yang lalu (21 Juli 2014). Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian Kantor Berita Antara atas berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) dan inovasinya.

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan mengadakan acara Buka Puasa Bersama dengan para stakeholder – pemangku kepentingan dengan BPJS Ketenagakerjaan, dengan topik bahasan : “Bersihkan Hati, Pererat Silaturahmi dan Kebersamaan, untuk Meraih Kemenangan”, pada 23 Juli 2013, di Hotel Kartika Candra.

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan karyawan menyelenggarakan buka puasa bersama dengan Insan Pers, dengan thema: “Hikmah Ramadhan Sebagai Jembatan Meningkatkan Silaturahim dan Kebersamaan BPJS Ketenagakerjaan dengan Insan Pers”, dan dibarengi acara Pemaparan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Semester I, pada 15 Juli 2014, di Menara Jamsostek.

46


BRIDGE VOLUME 03


04/09/2014 1:43:21

Acara Halal bi halal, jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan bersama Karyawan dan Stakeholder – para pemangku kepentingan dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, pada 6 Agustus 2014.

Pelepasan pengiriman pertama Takjil Gratis BPJS Ketenagakerjaan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, selama sepuluh hari terakhir Bulan Ramadhan, ke 50 tempat. Di lima Wilayah DKI Jakarta, setiap titiknya 1000 takjil. Pospos penyedian takjil ditempatkan di berbagai tempat strategis, di beberapa titik kemacetan Jakarta, di depan kantor-cabang Cabang BPJS Ketenagakerjaan dan di sekitar pintu tol.

BPJS Ketenagakerjaan menggelar acara Seminar dengan mengambil topik: “Management Forum dan Business Performance Review”, selaku keynote speaker Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, pada 24 Juli 2014, di Jakarta.

Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi PM., menyerahkan bantuan pendidikan kepada orang tua siswa yang berprestasi, pada 16 Juli 2014, di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Marhaban Yaa Ramadhan. Bulan yang Penuh Hik mah. Acara penyerahan sembako oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja Cleaning Service dan Security di bulan Ramadhan, di Au ditorium Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, pada 15 juli 2014.

Peringatan Nuzulul Qur’an 1435 H dan buka bersama Direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan karyawan. Dengan topik ceramah: “Jadikan Al Qur’an Sebagai Perisai Keselamatan Dunia Akhirat”, yang disampaikan oleh Ustadz Syarifuddin Al – Jabari (Ustadz Pasya), di Masjid Al Maghfirah. Rabu 16 Juli 2014.



BRIDGE VOLUME 03

47

04/09/2014 1:43:23

TJSL Puncak Kegiatan Solusi Ramadhan:

Mudik Gratis Bersama BPJS Ketenagakerjaan

B

PJS Ketenagakerjaan selama Bulan Ra madhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1435 H melaksanakan beberapa kegiatan yang memberikan solusi bagi pekerja dan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program TJSL adalah program yang selama ini dikenal de ngan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR). Sebagaimana diamanatkan UU No 24 Tahun 2011 BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT Jam sostek (Persero) telah berganti badan hukum. Sebelumnya badan hukum publik ini adalah perusahaan perseroan. Peru bahan ini juga merubah program kepedulian kepada masyarakat yang semula bernama CSR menjadi TJSL. Serangkaian kegiatan TJSL selama Ramadhan dan Idul Fitri 1435 H yang dilakukan diharapkan menjadi solusi bagi pekerja dan masyarakat umum. Sebagai puncak rangkaian kegiatan Solusi Ramadhan dan Idul Fitri 1435 H pada tanggal 25 Juli 2014, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan 100 (seratus) bus untuk kegiatan Mudik Gratis Berasama BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan mudik ini ditujukan bagi sekitar 5.500 peserta Program BPJS Ketenagakerjaan dan keluarganya yang ingin pulang ke kampung halaman dengan tujuan Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur melalui Jalur Pantura dan Jalur Selatan. Pelaksanaannya di lakukan di 3 (tiga) titik pem be rang katan, yaitu Lapangan Tugu Monas (Jakarta), Kantor Walikota Tangerang dan Lapangan Karang Parawitan (Kerawang). Pelepasan peserta Mudik Gratis Brsama BPJS Kete nagakerjaan dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ke te naga kerjaan di Lapangan Parkir Tenggara Tugu Mo nas Jakarta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan me nyatakan bahwa seluruh kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri 1435 H diharapkan menjadi solusi bagi be bera pa kebutuhan pekerja dan masyarakat pada saat melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dan berkumpul bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri. Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BPJS Ketenagakerjaan akan terus berino vasi dalam memberikan solusi-solusi bagi kepentingan dan kebutuhan pekerja dan masyarakat di Indonesia. n

48


BRIDGE VOLUME 03


04/09/2014 1:43:25

Tawa

Orang Gila ditegur Orang Sumbing OS: “Dasar gila,..... celana difake tutufin fala, bukan difake tutufin fantat. OG: “Lu yang gila,..... bibir bagus2 pake digunting!!”

Dari Jakarta A : Makasih ya pulpennya. Pasti dari Jakarta, ya? B : Kok kamu tau sih? Aku kan ga kasih tau kamu..... A : Iya... Pantes aja B : Hehehe... Kok tau sih? Bagus ya? A : Bukan, soalnya pulpennya macet.

Dasar Pedagang Maunya Untung Seorang pemburu yang juga pedagang pajangan hewan yang diawetkan, suatu kali mengalami nasib sial. Saat memburu harimau si pedagang itu diterkam harimau dan dibawa binatang buas itu menuju sarangnya di hutan. Kebetulan, kejadian ini sempat terlihat oleh seorang putranya. Anak sulungnya itu bersama temantemannya mengejar sembari membawa senjata tumbak dan kampak. Ketika jarak mereka semakin dekat, ada yang menombak dan anaknya mau membacokan kampak. Tetapi si pedagang yang sedang berada di mulut macan itu, justru berteriak-teriak kepada anaknya, “Hatihati memainkan kapakmu! Lukailah kakinya, jangan lebih dari itu. Tumbak di bagian perut jangan di bagian loreng badannya.” Si anaknya sempat terperanjat atas saran ayahnya sembari berteriak, “Jangan sampai kulitnya rusak berat, kita akan sulit menjualnya ke pasar!” Putranya pun bergumam, “Udah mau mati aza, maunya untung.”



Surat Putri Buat Ayah Kisah ini terjadi di suatu pagi yang cerah. Yaa.. mungkin tidak cerah untuk seorang ayah yang kebetulan memeriksa kamar putrinya. Dia mendapati kamar itu sudah rapi, dengan selembar amplop bertuliskan untuk ayah di atas kasurnya. Perlahan dia mulai membuka surat itu dan membacanya.... Ayah tercinta. Aku menulis surat ini dengan perasaan sedih dan sangat menyesal. Saat ayah membaca surat ini, aku telah pergi meninggalkan rumah. Aku pergi bersama kekasihku, dia cowok yang baik. Setelah bertemu dia ayah juga pasti akan setuju meski dengan tatto2 dan piercing di tubuhnya, juga dengan motor bututnya serta rambut gondrongnya. Dia sudah cukup dewasa meskipun belum begitu tua (aku pikir jaman sekarang 44 tahun tidaklah terlalu tua). Dia sangat baik terhadapku, lebih lagi dia ayah dari anak di kandunganku saat ini. Dia memintaku untuk membiarkan anak ini lahir dan kami berencana akan membesarkannya bersama buah cinta kami. Kami akan tinggal berpindah-pindah, dia punya bisnis perdagangan pil ekstasi yang sangat luas, di berbagai tempat hiburan malam. Dia juga telah meyakinkanku bahwa ganja itu tidak begitu buruk. Kami akan tinggal bersama sampai maut memisahkan kami. Para ahli pengobatan pasti akan menemukan obat untuk AIDS jadi kekasihku bisa segera sembuh. Aku tahu dia juga punya cewek lain tapi aku percaya dia akan setia padaku dengan cara yang berbeda. Ayah.. jangan khawatirkan keadaanku. Aku sudah 15 tahun sekarang, Dan aku sudah bisa menjaga diriku. Salam sayang untuk kalian semua. Oh iya, berikan bonekaku untuk adik, dia sangat menginginkannya. Masih dengan perasaan terguncang dan tangan gemetaran, sang ayah membaca lembar kedua surat dari putri tercintanya itu. Isi lembar kedua..... AYAH… TIDAK ADA SATUPUN DARI YANG AKU TULIS DIATAS ITU BENAR, AKU HANYA INGIN MENUNJUKAN KE AYAH ADA RIBUAN HAL YANG LEBIH MENGERIKAN DARIPADA NILAI RAPOTKU YANG BURUK. Kalau ayah sudah menandatangani raportku di atas meja, panggil aku ya, aku tidak kemana-mana, saat ini aku ada di tetangga sebelah. Putri

BRIDGE VOLUME 03

49

04/09/2014 1:43:26

Taste

Presiden SBY bersama para pejabat Negara menyanyikan lagu “To Love Somebody” di Istana Cipanas

Rasa seni membuat seseorang memiliki hati yang lembut dan halus serta peka terhadap berbagai hal yang terjadi di sekelilingnya. Mereka yang memiliki jiwa seni akan cepat tanggap dan memiliki empati untuk segera memberikan pertolongan kepada orang lain yang mendapat musibah atau dalam keadaan kurang beruntung.

P

ADA dasarnya manusia memiliki rasa seni da lam lubuk hati yang ter dalam. Namun, banyak di antara mereka yang rasa seninya tidak terasah dengan baik dikarenakan kesibukan yang menyita waktu dan kehidupannya. Pada gilirannya, kepekaan mereka terhadap rasa seni menjadi hilang. Seharusnya kesibukan tidak ha rus membuat seseorang kehilang an kepekaan terhadap rasa seni. Kesibukan memang bisa mematikan rasa, namun di balik kesibukan masih terbuka kesempatan untuk mengasah rasa. Bahkan, tidak sedikit

50


BRIDGE VOLUME 03

MENJAGA KEPEKAAN RASA DI SELA KESIBUKAN

yang mampu menjaga kepekaan rasa seni meski kesibukannya luar biasa. Presiden Susilo Bambang Yu dhoyono adalah salah satu di antara yang mampu menjaga kepekaan rasa seni di sela kesibukannya. Bah kan beliau mampu berkarya men ciptakan lagu, puisi, buku dan lain nya. Pada Jumat malam (8 Agustus 2014), misalnya, Presiden SBY di Istana Cipanas (Jawa Barat) me luncurkan album baru dan buku kumpulan puisi karyanya. Pada malam itu, puisi karya Pre siden SBY antara lain dibacakan oleh Taufik Ismail dan Dewi Yull. Acara

pada malam itu diawali de ngan penampilan penyanyi muda Lala Karmela menyanyikan lagu “Ma lam Sunyi di Cipaganti”, dilanjutkan penampilan penyanyi cilik Lana Ni tibaskara menyanyikan lagu “Aku Bangga Jadi Anak Indonesia”. Penyair Taufik Ismail kemudian membacakan tiga puisi terbaru kar ya SBY. Ketiga puisi tersebut ber judul “Taksi Jakarta”, “Jiwa-jiwa yang Lembut” dan “Reformasi Tidak Mati”. Setelah Taufik Ismail membacakan puisi, giliran Harvey Malaiholo dan Rafika Duri menyanyikan lagu SBY berjudul “Harmoni yang Indah”. Setelah itu, penyanyi Ebiet G Ade


04/09/2014 1:43:26

menyanyikan “Mengarungi Keber kahan Tuhan”, kemudian Dewi Yull membacakan puisi berjudul “Kangen”. Pada malam itu, Presiden SBY mengajak para seniman dan budayawan untuk bersama-sama mem bawakan dua buah lagu. Lagu pertama berjudul “Rumah Kita” cip taan Ian Antono dinyanyikan Ahmad Albar, dan lagu kedua berjudul “To Love Somebody” ciptaan Bee Gees. Menurut Presiden SBY, lagu “Rumah Kita” liriknya menggugah rasa cinta terhadap rumah sendiri, betapa pun sederhananya. Bagi Presiden SBY, rumah kita juga berarti Indonesia. Presiden SBY bertekad menjadi warga bangsa yang baik melalui seni. Sebelumnya, Presiden SBY telah mendengarkan semua harapan dari para seniman dan budayawan yang hadir untuk menaburkan keda maian dan kerukunan melalui karya seni. “Saya akan menjadi salah satu bagian bersama teman-teman. Mari menjadi warga bangsa yang baik,” ujar Presiden SBY. Selain Presiden SBY, pejabat sibuk yang berkarya dan menjaga kepekaan rasa seni adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan. Di sela kesi bukannya sebagai Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyempatkan diri untuk menyalurkan bakat dalam seni peran. Beberapa waktu yang lalu, Dahlan Iskan bermain dalam sinetron “Emak Ijah Pengen ke Mekkah”. Sinetron tersebut merupakan sine tron kedua setelah sebelumnya Dah lan Iskan bermain dalam sinetron “Tiga Semprul Mencari Surga”. Bagi Dahlan Iskan, terlibat da lam sinetron tidak pernah ada dalam pikiran sebelumnya. “Saya ditawari, dan saat saya coba, ternyata menurut mereka rating-nya cukup baik. Maka dari itu, mereka memanggil saya kembali. Yang jelas, saya menjalani hal tersebut selama tidak mengganggu waktu saya,” ujar Dahlan Iskan. Tidak ada alasan khusus ba gi Dahlan Iskan pada saat menerima



tawaran untuk ber main dalam sinetron. Dahlan Iskan mengaku mengambil peran secara suka rela, bukan untuk tu juan ko mersial. “Sinetron ini untuk bulan Ramadhan, mudahmudahan ada berkah dan nilai ibadahnya,” ujar Dahlan Iskan. Menjadi bintang ta mu dalam sinetron religi ber judul “Tiga Semprul Mengejar Surga”, Ketoprak Tokoh BUMN Dahlan Iskan beradu akting de ngan komedian Narji, ak tor Gading Marten, An dhika Pratama, serta ak tris Helmalia Putri dan Eriska Rein. Dalam sinetron ini Dahlan Iskan ber peran sesuai sta tusnya, yak ni seorang menteri yang ber sahabat dengan siswa-siswi Madrasah Aliyah. Dahlan diske nariokan mengajari para siswa ilmu jurnalistik untuk mengisi majalah dinding sekolah mereka Aksi Menteri dan Direksi BUMN Bermain Ketoprak yang terancam dibubarkan. Tak berhenti sebagai pejabat yang ikut bermain dalam pemain film dan sinetron, Dahlan pentas ketoprak tersebut adalah Iskan meng gelar pentas ketoprak Bagus Rumbogo (Staf Ahli Kemen yang melibatkan pimpinan BUMN terian BUMN), Bambang Triwibowo sebagai pemeran. Pentas ketoprak (Direktur Utama PT PP), Budi Se yang digelar pada Sabtu (29 Maret tiyarso (Dirut PT Jasa Raharja), Dayu 2014) yang lalu di Gedung Kesenian Rengganis (Direktur Operasi PT Jakarta berjudul “Raden Wijaya Wini INTI), Dwi Sucipto (Direktur Utama sudha”. PT Semen Indonesia), Felia Salim Menurut Humas Kementerian (Wakil Direktur Utama PT BNI) dan BUMN, Sandra Firmania, pentas ke Kiswodarmawan (Direktur Utama PT toprak tersebut digelar dengan tujuan Adhi Karya). menjalin silaturahmi dan pe nyegaran Selain itu, juga ikut bermain di Kementerian BUMN. Acara tersebut da lam pentas ketoprak tersebut merupakan ha sil ker ja sama Rumah yaitu Mulyono (Dirut PT Pelindo Budaya Nu san tara Puspo Budoyo IV), Subiyono (Dirut PTPN X), Riza dengan Kementerian BUMN. Pahlevi Tabrani (Direktur Keuangan Pentas ketoprak tersebut dihadiri PT PGN), Rini Wulandari (Direktur oleh sekitar 250 penonton yang terdiri Pengembangan Usaha PT Sarinah), dari direksi, komisaris utama, dan Riswinandi (Wakil Direktur PT Bank pejabat eselon satu dari perusahaan Mandiri), Rita Widayati (Direktur BUMN. Menurut Sandra Firmania, Ad ministrasi dan Keuangan PT Pin karena kapasitas gedung hanya sekitar dad), Anggiasari (Direktur Keuangan 250 orang maka un dangan dibatasi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari), hanya dari 62 BUMN yang diambil dari Sahala Lumban Gaol (Staf Ahli Ke berbagai sektor. menterian BUMN), dan Wah yu Hi Selain Dahlan Iskan, sejumlah dayat (Deputi Kementerian BUMN). n

BRIDGE VOLUME 03

51

04/09/2014 1:43:27

Leasure

PESONA KEINDAHAN

KELOK SEMBILAN Kelok Sembilan sangat terkenal pesona keindahannya. Ruas jalan berkelok yang mempesona ini terletak sekitar 30 km sebelah timur dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Jalan ini membentang sepanjang 300 meter di Jorong Aie Putiah, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

52


BRIDGE VOLUME 03

K

ELOK Sembilan merupakan bagian dari ruas jalan penghubung Lintas Tengah Sumatera dan Pantai Timur Sumatera. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter, berbatasan dengan jurang, dan diapit oleh dua perbukitan di antara dua cagar alam, yaitu Cagar Alam Air Putih dan Cagar Alam Harau. Di sekitar jalan Kelok Sembilan kini telah dibangun jembatan layang sepanjang 2,5 km. Jembatan ini membentang meliuk-liuk menyusuri dua dinding bukit terjal dengan tinggi tiang beton bervariasi mencapai 58 meter. Terhitung, jembatan ini enam kali menyeberangi bolak balik bukit. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Sebelum diresmikan jembatan ini telah beberapa kali dibuka untuk menunjang


04/09/2014 1:43:27

arus mudik lebaran dan penyelenggaraan “Tour de Singkarak” dua tahun sebelumnya. Pada awalnya ruas jalan Kelok Sembilan dibangun untuk menyiasati beda tinggi yang mencolok antara jalan bagian bawah dan bagian atas. Ruas jalan ini dibangun semasa pemerintahan Hindia-Belanda antara tahun 1908–1914. Jalan ini meliuk melintasi Bukit Barisan yang memanjang dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Jika direntang lurus panjang Kelok Sembilan hanya 300 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi sekitar 80 meter. Ruas jalan ini sangat padat dilalui kendaraan bermotor. Kementerian PU mencatat, dalam sehari jalan ini dilalui lebih dari 10 ribu unit kendaraan dan pada saat libur atau perayaan hari besar meningkat 2 sampai 3 kali lipat. Namun, sejak dibangun Kelok Sembilan nyaris tidak mengalami pelebaran berarti karena terkendala medan. Seiring peningkatan volume kendaraan yang melintas, kondisi jalan yang sempit dan terjal sering mengakibatkan kemacetan. Lebar jalan yang hanya 5 meter dan tikungannya yang tajam kerap menyulitkan kendaraan bermuatan besar melintas karena tidak kuat menanjak. Pada tahun 2000, lalu lintas kendaran antara Sumatera Barat dan Riau sudah mencapai antara 9.000 sampai 11.000 kendaraan sehari dengan mengangkut sekitar 15,8 juta orang dan sekitar 28,5 juta ton barang dalam setahun. Separuh dari barang yang diangkut adalah hasil pertanian dan peternakan. Karena penyempitan jalan di Kelok Sembilan, perjalanan dari Bukittinggi menuju Pekanbaru yang mestinya dapat ditempuh dalam waktu 4 jam harus memakan hingga 6 jam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kepala Dinas Prasarana Jalan Sumatera Barat



Ir. Hediyanto W. Husaini mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun jembatan layang. Pembangunan jalan layang Kelok Sembilan mulai dikerjakan pada November 2003 setelah memperoleh persetujuan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Agustus 2003. Pembangunan jembatan layang Kelok Sembilan mulai dilakukan pada 2003. Pengerjaannya ditangani dalam dua tahapan pembangunan. Panjang keseluruhan jembatan dan jalan yang dibangun adalah 2.537 meter, terdiri dari enam jembatan dengan panjang 959 meter dan jalan penghubung sepanjang 1.537 meter. Jembatan layang Kelok Sembilan terdiri dari enam jembatan dan memiliki ruas jalan selebar 13,5 meter. Bentang jembatan pertama memiliki panjang 20 meter, bentang kedua 230 meter, dan bentang ketiga 65 meter. Bentang keempat memiliki panjang 462 meter. Bentang jembatan keempat merupakan jembatan jenis pelengkung beton dengan pondasi bore pile sedalam 20 meter untuk menahan berat jembatan dan gaya horizontal gempa. Bentang jembatan kelima memiliki panjang 31 meter dan bentang keenam 156 meter. Pembangunan jembatan layang tidak menghilangkan pesona keindahan Kelok Sembilan. Justru kehadiran jalan layang menambah keindahan Kelok Sembilan semakin lengkap. Untuk menikmati pesona keindahan panorama Kelok Sembilan, tempat paling tepat adalah di ruas jalan paling atas. Di belokan paling atas ini terdapat bahu jalan yang cukup luas, sehingga kendaraan bisa parkir dengan aman. Selain menambah pesona keindahan, pembangunan jembatan layang Kelok Sembilan merupakan salah satu mahakarya anak bangsa yang patut dikagumi. Presiden SBY berharap jembatan layang Kelok Sembilan membawa berkah, kemajuan, dan manfaat bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat dan juga masyarakat Indonesia. Pesona keindahan Kelok Sembilan tidak akan pernah terlupakan bagi siapa saja yang pernah melintasinya. Kelok Sembilan merupakan jalan penghubung sangat penting mulai dari Sibolga – Tebing Tinggi – Padang – Bukit Tinggi hingga Riau, serta Bengkulu menuju Palembang. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga telah melakukan kajian jika Kelok Sembilan menjadi tujuan wisata. n

BRIDGE VOLUME 03

53

04/09/2014 1:43:27

Etalase

Laptop Asus Terbaru LAPTOP Asus merupakan produk utama vendor Taiwan yang se ring diburu konsumen. Seiring ber jalannya waktu, permintaan akan perangkat laptop besutan vendor Taiwan ini bertambah banyak. Pro duk terbaru yang ditawarkan adalah Asus Slimbook X401U-WX108D. Mengusung prosesor Dual

Core AMD E2-800, memori RAM DDR3 2GB, pengolahan grafis (VGA) dari AMD Radeon Graphics HD 7340, Memori Hardisk 320GB, tampil dengan layar ukuran 14″ resolusi WXQA. Fitur-fitur seperti WiFi, Camera, DOS. Laptop Asus Slimbook X401U-WX108D ditawarkan dengan harga Rp. 3.319.800 ;n

All New Jeep Cherokee terbaru yang dipasarkan di Indonesia menawarkan kenyamanan dalam berkendara. Selain itu, mobil ini juga menjanjikan lebih hemat bahan bakar. All New Jeep Cherokee telah menjadi yang terbaik di segmen Premium mid-size SUV 4x4 dengan kemampuan onroad yang baik, efisiensi bahan bakar, namun tetap memiliki kemampuan off-road khas Jeep yang diminati oleh penggemarnya di seluruh dunia. Menurut Muhammad Al Abdullah, CEO PT Garansindo Inter Global, All New Jeep Cherokee dilengkapi dengan berbagai macam fitur teknologi tercanggih. Mobil Cherokee terbaru ini ditawarkan dengan harga Rp 799.000.000 (off-the road). ;n

All New Jeep Cherokee

Timex Women Up Town Chic T2N682TC Timex Women Up Town Chic T2N682TC, jam tangan yang didesain khusus untuk wanita yang senantiasa ingin tampil fashionable. Dengan warna putihnya yang elegan akan menambah penampilan terlihat semakin stylish

54


BRIDGE VOLUME 03

ketika jam ini melingkar di tangan. Jam tangan Timex Women terbaru ini dijual dengan harga RP 629.300. Timex adalah brand jam terkemuka di dunia. Berdiri pada tahun 1854 sebagai perusahaan pembuat jam subsider

dari Waterbury, Timex kini telah berkembang sebagai salah satu perusahaan pembuat jam terbesar di dunia. Dengan berbagai variasi dan model jam, Timex menyediakan gaya yang pas untuk semua orang.* ;n


04/09/2014 1:43:27

Info Sehat

Cuci Tangan Pakai Sabun Tingkatkan Kesehatan Pekerja

M

ENCUCI tangan pakai sabun kelihatannya memang sepele dan bukan pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Tetapi mencuci tangan pakai sabun sebenarnya memiliki manfaat yang luar biasa. Termasuk terhadap para pekerja, kegiatan ringan ini dapat meningkatkan kesehatan pekerja. Keuntungan yang paling sederhana dari mencuci tangan pakai sabun adalah membuat pekerja terbebas dari kuman. Kebiasaan sehat ini akan melindungi pekerja dari kuman penyebab penyakit yang menempel di tangan. Para pekerja tidak terhindarkan setiap hari kontak dengan kuman dan bakteri. Tangan memang merupakan media penularan berbagai penyakit yang disebabkan kuman. Melalui tangan yang kotor, kuman penyakit dapat dengan mudah berpindah dari satu orang ke orang lain. Manfaat yang paling penting dari mencuci tangan pakai sabun adalah mencegah dari terinfeksi sejumlah penyakit berbahaya. Orang yang ceroboh dan jarang mencuci tangan berada pada risiko yang lebih tinggi terkena penyakit flu. Tidak mencuci tangan juga dapat menyebabkan diare. Cara mencuci tangan yang tidak benar dapat menyebabkan pneumonia pada orang tua dan orang yang terdiagnosis dengan penyakit kronis. World Health Organization (WHO) melaporkan, lebih dari 1,5



juta anak di bawah umur 5 tahun meninggal dunia akibat penyakit diare setiap tahun. Jadi, tidak dapat ditawar lagi, cuci tangan secara benar dengan menggunakan sabun, sangat besar manfaatnya untuk menjaga kesehatan. Karena manfaatnya yang luar biasa, PBB telah menetapkan tanggal 15 Oktober menjadi Hari Mencuci Tangan Dengan Sabun Sedunia. Ada 20 negara di dunia yang berpartisipasi aktif dalam hal ini, salah satunya adalah Indonesia. Hari Mencuci Tangan Dengan Sabun Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan diri. Mencuci tangan pakai sabun perlu dilakukan sesering mungkin, terutama selama musim flu. Mencuci tangan dengan benar dilakukan secara berkala dapat mengurangi

risiko terkena atau menyebarkan flu. Meski kelihatannya sepele tetapi ternyata masih banyak yang mencuci tangan dengan tidak benar. Mencuci tangan tidak sekadar membasuh telapak dalam waktu singkat. Menurut dr Herbowo AF Soetomenggolo, SpA, dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Jatinegara, Jakarta, banyak orang menganggap tangan hanyalah telapak. “Padahal, tangan terdiri dari telapak, punggung, pergelangan, jari, sela-sela jari dan kuku. Di setiap bagian tangan itu ada beragam jenis kuman yang menimbulkan penyakit tertentu,” ungkap dr Herbowo Soetomenggolo. Oleh karena itu, dianjurkan menggosok tangan terutama kuku, sela jari dan punggung tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. n

BRIDGE VOLUME 03

55

04/09/2014 1:43:28

Wisdom

BUDAYA ORGANISASI UNGGUL

Suatu organisasi atau perusahaan sangat penting untuk melakukan identifikasi atas kebiasaan-kebiasaan yang unggul untuk diserap sebagai budaya perusahaan.

K

EBIASAAN-kebiasaan unggul yang dimaksud adalah pola tingkah laku yang efisien dan efektif di dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai target bersama secara tepat waktu dengan hasil yang memuaskan secara kuantitas maupun kualitas. Jika seseorang bekerja dalam organisasi, maka budaya kerja individu / SDM akan sangat tergantung pada sejauh mana budaya kerja perusahaan mempengaruhi

56


BRIDGE VOLUME 03

orang tersebut. Salah satunya budaya kerja unggul yang sudah terbukti sebagai suatu kearifan perusahaan, adalah 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) yang lazim diterapkan di institusi / perusahaan kelas dunia seperti TOYOTA, HONDA, HITACHI, PANASONIC, serta SONY Hampir semua perusahaan di Jepang menerapkan 5S. Penerapan 5S-nya bahkan sudah sampai pada tingkatan yang menyatu dengan sistem dan teknis kerja seperti

Toyota Production System. Disebut 5S karena setiap elemen budaya kerja dinamai dengan kata dalam bahasa Jepang yang diawali dengan huruf S dalam huruf latin.

Budaya Pertama: SEIRI (Ringkas / PEMISAHAN) Elemen ini mendorong penyederhanaan dengan cara memisahkan yang penting dari yang tidak penting, selanjutnya menyingkirkan yang tidak penting.


04/09/2014 1:43:29

Dengan demikian setiap orang dapat lebih berkonsentrasi mengurus hal yang penting saja. Bagaimanakah anda mengatur meja kerja? Apakah anda memisahkan barang-barang yang selalu anda gunakan atau butuhkan dengan barang-barang yang tidak digunakan? Apakah spidol / ballpoint yang sudah kosong masih ada di laci anda? Apakah file2 yang sudah tidak berguna masih anda simpan di filing cabinet? Jika jawabannya ya, maka anda harus segera memikirkannya dan mengambil tindakan secepatnya. Jika tidak, barang-barang yang tidak berguna tersebut akan menyita waktu dan akan memperlambat tempo kerja anda!

Budaya Kedua: SEITON (Rapih / PENATAAN) Elemen ini mempertajam penyederhanaan dan meningkatkan kecepatan kerja dengan penataan. Pernahkan anda menyusun buku di rak? Apakah anda kelompokkan per topik? Apakan buku anda beri tanda atau nomor untuk memudahkan mengembalikan buku tersebut kembali ke rak? Jika anda pergi ke perpustakaan anda akan mengerti bagaimana buku disusun secara administrasi dan secara fisik di rak. Berapa lama anda butuhkan untuk mencari dokumen atau alat kerja? Jika anda menghabiskan waktu lebih dari 1 menit untuk mencari, itu berarti anda belum melakukan penataan secara SEITON.

boleh menempel pada peralatan, lantai, meja kerja, dan komponen kerja lainnya. Tempat kerja yang kotor selain tidak sehat sebenarnya mengganggu pekerja secara psikologis sehingga menurunkan produktivitas dan kepedulian.

Budaya Keempat: SEIKETSU (Rajin / PEMANTAPAN) Elemen ini berupa pemantapan dari tempat kerja yang ringkas, rapih dan bersih. Tujuannya adalah menjaga konsistensi dari penerapan tiga elemen pertama. Sama seperti kalau kita mempelajari hal yang baru maka setelah mengetahuinya, maka kita harus secara konsisten melakukannya. Ibarat sedang belajar menyetir mobil, maka setelah mengetahui tekniknya, maka praktek menyetir mobil sangat diperlukan untuk memahirkan teknik menyetir. Semakin sering, semakin bagus dan semakin mantap. Inilah yang dimaksud dengan SEIKETSU.

Budaya Kelima: SHITSUKE (Rawat / PEMBUDAYAAN) Elemen ini adalah elemen yang menjadikan 5S sebagai budaya

organisasi. SHITSUKE menekankan pembiasaan dan promosi 5S dengan cara mengajarkan 5S kepada rekan kerja dan melakukan promosi dengan pamflet, penghargaan kepada group yang berhasil menerapkan dan metoda promosi lainnya. Tanpa elemen kelima ini maka 5S hanya berupa penataan dan pembersihan biasa, tetapi dengan SHITSTUKE maka setiap elemen 5S direkatkan menjadi satu kesatuan sehingga lama kelamaan akan menjadi BUDAYA ORGANISASI UNGGUL (BOU).

Kearifan Menerapkan BOU Jika 5S sudah diterapkan dengan benar dan sudah menjadi BOU, maka perusahaan akan mengalami kemajuan yang pesat, meliputi : penghematan biaya, motivasi kerja dan produktivitas akan mengalami kemajuan secara nyata dan signifikan. Hal ini dapat terjadi karena dengan BOU berarti penggunaan sumber daya secara efektif, suasana kerja yang lebih memotivasi dan tidak ada waktu, tenaga atau biaya yang terbuang percuma untuk mengurusi hal yang tidak penting. n

Budaya Ketiga: SEISO (Resik / PEMBERSIHAN) Elemen ini memastikan agar penyederhanaan yang dilakukan mudah dipelihara dengan cara selalu menjaga kebersihan. SEISO bukan sekedar bersih-bersih, tetapi kebersihan menyeluruh yang meliputi lingkungan kerja dan peralatan. Tidak satu debu pun



BRIDGE VOLUME 03

57

04/09/2014 1:43:30

Tanya

Q A

AFRIZAL JAMBER : BPJS Ketenagakerjaan apa sama aluran nya dgn BPJS Kesehatan?

Q

SEDYANINGSIH ANING SEDYANINGSIH: BPJS Ketenagakerjaan program beasiswa untuk anak pekerja ada lagi tidak ya sekarang, karena sangat membantu, terima kasih.

BPJS Ketenagakerjaan: Sesuai UU No.24 tahun 2011 BPJS terbagi 2 yaitu BPJS Ketenagakerjaan (dulunya Jamsostek) dan BPJS Kesehatan (dulunya ASKES). JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) yang dulunya ada di Jamsostek, sudah dialihkan ke BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan beda kelembagaan dengan BPJS Kesehatan. Untuk pertanyaan dan keluhan mengenai BPJS Kesehatan, bisa disampaikan di sini http://www.bpjs-kesehatan.go.id/hubungikami1.html

Q

A

merupakan salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang memberikan pinjaman sebagian Uang Muka Perumahan kepada tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan melalui fasilitas KPR dari perbankan. Info lengkapnya bisa dicek di sini http:// www.jamsostek.co.id/info/subcontent. php?id=19&subid=1

AWA TAKIYA GENJI: diperusahaan saya tidak diberikan jamsostek dari dulu. Dan sekarang apakah saya bisa ikut BPJS KETENAGAKERJAAN walau saya bekerja di perusahaan kecil?

A -

A

BPJS Ketenagakerjaan: Anda bisa mengikuti program infomal dengan menghubungi BPJS Ketenagakerjaan terdekat info lengkapnya dapat dilihat di http://www. bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i. php?mid=3

-

Q

ADI TIYO ESTY: Bagaimana cara cek saldo JHT milik saya, karena saya coba daftar di website BPJS supaya bisa cek saldo ternyata tidak bisa....mohon bantuan dan informasinya, terima kasih

A

BPJS Ketenagakerjaan: Untuk cek saldo JHT bisa di website BPJS Ketenagakerjaan di sini http://bit.ly/CekSaldoJHT atau BPJSTK mobile versi android yang bisa didownload di sini http://bit.ly/BPJSTKmobileuntuk versi iOS http://bit.ly/BPJSTKMobileiOS dan versi Blackberry bisa didownload di sini http://bit. ly/BPJSTKMobileBB

Q

NURR YADICC: Kalau kredit untuk pembangunan rumah pribadi bagi karyawan, ada tidak ya? BPJS Ketenagakerjaan: Di BPJS Ketenagakerjaan ada program PUMP yang

58


BRIDGE VOLUME 03

BPJS Ketenagakerjaan: Anda bisa mengajukan beasiswa melalui HRD perusahaan Anda. Berikut untuk persyaratan pengajuan beasiswa: Telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 (satu) tahun dan masih aktif Upah maksimal 300% dari upah minimal kabupaten atau upah minimal kota Mendapat nilai diatas 7,00 untuk SD/SMP/SMu dan IP 2,75 untuk Masiswa. Anak tenaga kerja yang meninggal dunia / cacat total tetap akibat kecelakaan kerja Anak tenaga kerja tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari insatansi lain Mengisi formulir permohonan bantuan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan

Untuk info lengkapnya bisa dicek di sini http://www. jamsostek.co.id/info/subcontent.php?id=19... Terima kasih

KUIS BRIDGEO3 Berapa besarnya jaminan kematian yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris? A. Rp 11.000.000,- terdiri dari Rp 4.200.000,santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman* dan santunan berkala B. Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman* dan santunan berkala Kirim Jawaban anda melalui Twitter dengan format (Jawaban A/B)#BRIDGE03@BPJSTKinfo. Jawaban paling lambat kami terima pada 30 September 2014. Pengumuman akan disampaikan melalui Twitter @BPJSTKinfo.


04/09/2014 1:43:30

500910

(

www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id


BPJS Ketenagakerjaan

BPJSTK Mobile

BRIDGE VOLUME 03 BRIDGE VOLUME 03 BPJS Ketenagakerjaan @BPJSTKinfo

59 59

04/09/2014 1:43:31

RUBRIKASI

•Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja•

Perlindungan Sempurna Keluarga Dengan Tiga Program Utama, yaitu :

- Jaminan Kecelakaan Kerja - Jaminan Hari Tua - Jaminan Kematian Disertai dengan program-program tambahan lainnya, para pekerja dan keluarga akan terlindungi dan memperoleh kehidupan sejahtera

www.bpjsketenagakerjaan.go.id BPJS Ketenagakerjaan

BPJSTK Mobile

BPJS Ketenagakerjaan

@BPJSTKinfo

60 60 BRIDGE 03-OKE-koreksi.indd 60

BRIDGE VOLUME 03 03 BRIDGE VOLUME

www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id

04/09/2014 1:43:35

STRATEGI MEMBURU SEJUTA KEPESERTAAN

Recommend Documents