HARI PANGAN
AGRARIA
Ribuan petani mengguncang Jakarta menuntut pembaruan agraria
SPI Wilayah Sumatera Selatan tolak perluasan perkebunan kelapa sawit
3
PENDAPAT Kerakusan neoliberal penyebab turunnya harga sawit
4
EDISI 57. NOVEMBER 2008
6 Harga Rp. 2000,-
SURAT TERBUKA
Laksanakan pembaruan agraria untuk mewujudkan kedaulatan pangan Pesan perjuangan Ketua Umum (SPI) dalam peringatan Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2008 Saudara-saudari seperjuangan, Hari pangan sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2008 tak pelak akan diperingati dengan suram di antara krisis pangan dan finansial yang sedang menghantam dunia. Hari ini, seharusnya merupakan hari yang dibangga-banggakan setelah World Food Summit 1996 menyatakan bahwa ketahanan pangan (food security) akan memecahkan masalah kelaparan dan malnutrisi di seluruh dunia. Tujuan ini diafirmasi ulang oleh Millenium Development Goals (MDGs), untuk mengurangi angka kelaparan hingga setengahnya pada tahun 2015. Objektif dengan niat baik ini ternyata tidak tercapai. Hal ini disebabkan tiadanya perubahan fundamental pada mode produksi pertanian dan industrinya. Hal ini membuat pemerintah-pemerintah neoliberal dan lembaga-lembaga internasional yang mempromosikan objektif ini seharusnya malu. Gerakan petani internasional, La Via Campesina, telah menyatakan dengan tegas bahwa melalui sistem saat ini yang berasaskan pertanian masif, monokultur, berorientasi ekspor, dan padat modal—yang merupakan pengejawantahan ketahanan pangan—tidak akan berhasil mengatasi Bersambung ke hal.2
Coordinator La Via Campesina Henry Saragih bersama Presiden Mozambik, Armando (19/10)
KONFERENSI LA VIA CAMPESINA IV
Para Pemimpin Gerakan Tani Berkumpul di Maputo, Mozambik Sekitar 600 perwakilan petani dari 65 negara yang tergabung dalam La Via Campesina menggelar kongres di ibukota Mozambik, Maputo. Pertemuan ini akan menjadi salah satu pertemuan terbesar petani dari seluruh dunia. Konferensi yang diadakan setiap empat tahun ini merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di La Via Campesina. Konferensi berlangsung dari tanggal 1925 Oktober, didahului oleh Sidang Kaum Muda Petani (16 Oktober) dan Sidang petani perempuan (17 Oktober). Perhelatan ini dibuka oleh Presiden Mozambik, Armando Emílio Guebuza dan dihadiri oleh banyak tokoh
penting lainnya dari seluruh dunia. Dalam pernyataan persnya, La Via Campesina menyatakan bahwa organisasi tani dari seluruh dunia akan berkumpul untuk membicarakan masalahmasalah pokok, di saat dunia sekarang menderita karena krisis pangan. “Di saat segelintir orang berspekulasi atas krisis pangan, dan perusahaan transnasional terus mengambil untung dalam situasi ini, kami petani kecil dari seluruh dunia bertemu di sini untuk menyatukan tekad untuk berproduksi dengan pertanian kecil berbasis keluarga. Pertanian macam inilah yang melawan sistem neoliberal yang masif yang saat ini merusak kehidupan rakyat dan planet bumi.
Sementara kami bertahan hidup dan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, menegakkan hak asasi manusia, kedaulatan pangan, dan keadilan iklim,” ungkap Henry Saragih, Koordinator umum La Via Campesina. “Konferensi ini menunjukkan solidaritas petani dunia,isu-isu perjuangan yang akan dibicarakan di dalam konferensi juga merupakan isu-isu terpenting di masyarakat internasional saat ini, dan akan mengubah hidup rakyat di seluruh dunia”, tambah Henry Dalam konferensi kelima La Via Campesina, di Maputo, Henry Saragih, terpilih kembali menjadi koordinator umum La Via Campesina.
PEMBARUAN TANI
EDISI 57. NOVEMBER 2008
Surat terbuka... masalah kelaparan dan malnutrisi di dunia. Sebaliknya, pertanian kecil berbasis keluarga, polikultur, berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal, dan padat karya—demi kedaulatan pangan (food sovereignty)—akan memecahkan masalah mendasar pertanian dan pangan. Selanjutnya, dengan mode produksi ini dan diikuti pelaksanaan reforma agraria sejati, pasti akan membantu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan dengan cepat di daerah pedesaandi seantero dunia. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang berjuang mempertahankan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Serikat Petani Indonesia (SPI) akan selalu menjadi yang terdepan dalam reforma agraria sejati—yang dalam kerangka pertanian dan pangan menurut kami adalah redistribusi lahanlahan produktif untuk petani kecil berbasis keluarga. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak berdirinya SPI di tahun 1998, kami telah mengubah tanah absentee, perkebunan besar, dan lahan subur yang tidak digarap menjadi tanah rakyat, dikuasai secara adil dan berusaha dalam pemenuhan
kebutuhan pangan lokal anggota organisasi kami. Di atas lahan itu, kami berproduksi secara giat untuk mempertahankan hidup dan menyejahterakan anggota keluarga dan masyarakat. Dalam kurun waktu 2007-2012, kami berencana untuk melaksanakan reforma agraria sejati dan mewujudkan 200,000 hektar lahan produktif untuk petani kecil berbasis keluarga di seluruh Indonesia. Inilah hal-hal praktis sekaligus politis yang kami lakukan sebagai organisasi massa perjuangan petani. Dari ujung pantai Nanggro Aceh Darussalam hingga pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur, kami terus mengorganisasikan anggota kami dan aktif menuntut hak-hak asasi petani. Walaupun kebijakan pemerintah Indonesia belum berpihak kepada petani kecil hingga saat ini, kami yakin secara mandiri dan terorganisasi mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal melalui reforma agraria. Di tengah-tengah krisis pangan, petani-petani anggota kami yang sudah berproduksi di atas perjuangan reforma agraria bisa lepas dari pengaruh krisis pangan global. Kami yakin bahwa tidak hanya mengatasi krisis, apa yang kami perbuat adalah jalan baru,
menuju masyarakat baru, yang adil dan sejahtera. Saudara-saudari pemersatu bangsa, massa aksi yang terus menggelorakan aksi massa. Pada situasi yang suram ini, kami bersuara lantang kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengejawantahkan tuntutan dan praktek-praktek reforma agraria sejati kami menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. SPI bersama elemen petani lain dari seluruh Indonesia akan melakukan aksi nasional dengan jumlah 15,000 petani di ibukota Jakarta, bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2008. ini memperlihatkan bahwa petani kecil dari seluruh Indonesia akan tetap bersatu di tengah ceraiberainya pemerintah neo-liberal dan perusahaan transnasional serakah yang hancur lebur karena krisis pangan dan krisis finansial global. Bersamaan dengan Hari Pangan Sedunia tahun 2008, di tingkat internasional SPI juga berkumpul bersama 600 delegasi lain dari seluruh dunia dalam Konferensi Kelima La Via Campesina. La Via Campesina telah aktif menyuarakan reforma agraria sejati, kedaulatan pangan dan hak asasi petani di tingkat global.
Konferensi Kelima yang mengambil tempat di Maputo, Mozambik, Afrika, akan menjadi tindak lanjut persatuan yang sangat masif dari seluruh petani di dunia dalam usaha mengatasi krisis multidimensi yang meremukkan dunia saat ini. Pertemuan kami ini menjadi sangat penting, karena alternatifalternatif yang kami usulkan dan sudah praktekkan adalah nyatanyata langsung dari rakyat dan demi kemaslahatan banyak orang. Untuk itu kami berseru kepada pemerintah Indonesia, dan seluruh elemen rakyat, untuk bergabung bersama kami dalam rangka mengatasi krisis multidimensi ini. Karena kami yakin bahwa kebenaran yang terorganisasi secara masif, kebenaran dari rakyat, akan mengalahkan kemungkaran yang terorganisasi secara masif, kemungkaran pemerintah negaranegara dan perusahaanperusahaan transnasional yang serakah. Karena kita mampu, bila kita bersatu—bersatu dalam perjuangan bersama! Maputo, 15 Oktober 2008 Henry Saragih Ketua Umum SPI
Petani Kenconegoro dibacok preman suruhan tuan tanah BATANG. Seorang petani bernama Suroso, umur 57 tahun, menderita luka di pipi sebelah kiri karena terkena sabetan samurai dari seorang preman yang di sewa oleh tuan tanah untuk mengusir para petani dari lahan garapannya (8/10). Konflik agraria yang dialami anggota SPI Cabang Batang di Desa Kencono Rejo dengan beberapa oknum belum juga terselesaikan. Hingga saat ini eskalasi konfliknya semakin memanas, puncaknya terjadi kemarin pagi, preman ngamuk dan membacok seorang petani.
Kejadian berawal pada minggu pagi, saat itu para petani sedang bertani di lahan garapan tiba-tiba muncul Cayono, seorang preman bayaran dengan menenteng samurai mengusir para petani untuk meninggalkan lahan garapan mereka. Namun permintaan preman tadi tidak digubris oleh para petani. Cayono melampiaskan kekesalannya dengan mencari Suroso salah seorang tokoh petani setempat. Karena merasa tidak bersalah Suroso menghampirinya, tiba-tiba Cayono mengayunkan
samurainya ke leher Suroso sambil mengancam akan membunuh dan mengeluarkan isi perutnya. Suroso berusaha berkelit dan menangkis samurai tersebut dengan tangan kosong, namun sabetan samurai Cayono mengenai pipi kirinya. Pada minggu sore Suroso melaporkan kejadian tersebut kepada ketua SPI Kabupaten Batang, Rokhim Sutarjo. Kemudian Rokhim membawa Suroso ke RSUD Kabupaten Batang untuk mendapatkan perawatan dan visum. Rencananya, SPI Cabang
Batang akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Rokhim berharap polisi bertindak secara adil terhadap kasus ini. Menurut Rokhim, bukan sekali ini saja para petani mendapatkan perlakuan kasar dan intimidasi dari para preman. Namun Polisi seakan membiarkannya, seperti pada beberapa waktu yang lalu saat para preman merusak tanaman petani, meski telah dilaporkan pihak kepolisian tidak pernah mengusutnya sampai tuntas.
Penanggung Jawab: Henry Saragih Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad Pemimpin Redaksi: Cecep Risnandar; Dewan Redaksi: Achmad Ya’kub, Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis, Irma Yani; Redaktur: Muhammad Ikhwan, Tita Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahroni; Reporter: Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana (Jakarta), Tyas Budi Utami (Jambi), Harry Mubarak (Jawa Barat), Muhammad Husin (Sumatera Selatan), Marselinus Moa (NTT). Sekertaris Redaksi: Tita Riana Zen Keuangan: Sriwahyuni Sirkulasi: Supriyanto, Gunawan; Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI) Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email:
[email protected] website: www.spi.or.id
2
EDISI 57. NOVEMBER 2008
PEMBARUAN TANI
HARI PANGAN
Ribuan rakyat tani mengguncang Jakarta menuntut pembaruan agraria JAKARTA. Lebih dari 15.000 massa aksi yang terdiri dari organisasi petani dan organisasi rakyat lainnya memenuhi Jalan Thamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia (16/10). Massa yang tergabung dalam Komite Bersama Peringatan Hari Tani Nasional 2008 itu menuntut pembaruan agraria dan menyuarakannya ke Istana Wapres, Kementrian BUMN, DPR RI dan Mabes Polri. Komite aksi menilai Janji pemerintah SBY-JK untuk menjalankan Pembaruan Agraria kembali diingkari. Agenda Pembaruan Agraria yang harus dijalankan untuk mengakhiri ketimpangan penguasaan tanah dan kekayaan alam lainya, tetap tidak menjadi prioritas pembangunan. Pengabaian Pemerintah SBY-JK terhadap program pembaruan agraria, telah melanggengkan proses penindasan terhadap kaum tani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin lainnya. Tanah dan sumber kekayaan alam serta potensi tenaga kerja di negara ini tidak pernah diurus untuk kepentingan rakyat dan
untuk memajukan kesejahteraan umum. Komite aksi menilai krisis pangan, energi dan keuangan yang saat ini menimpa Indonesia adalah akbat dari tidak terpenuhinya hak-hak rakyat. Segenap kekayaan alam dan potensi tenaga kerja dieksploitasi tanpa batas untuk kepentingan kaum pemodal dengan melahirkan sejumlah kebijakan liberal. Hal ini tercermin dari UU Kehutanan No 41/1999, UU Perkebunan No 18/2004, UU Migas No 22/2001, UU Pertambangan No 19/2004, UU Sumberdaya Air No 17/2004, UU serta UU Penanaman Modal No 25/2007. Ketimpangan agraria menyebabkan konflik yang merugikan rakyat kecil. Dalam konflik tersebut upaya-upaya kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani semakin meningkat dengan melibatkan aparat keamanan TNI/POLRI. Di sisi lain ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di pedesaan diperlihatkan dengan semakin banyaknya petani tak bertanah, buruh tani dan petani
gurem, sementara laju penguasaan tanah untuk usaha perkebunan, pertambangan, kehutanan serta untuk konservasi semakin meningkat
ujar Dia. Henry yang saat ini sedang mengikuti konferensi gerakan petani internasional La Via Campesina di Maputo, Mozambik, lewat surat terbuka Tuntutan SPI menegaskan bahwa SPI akan Dalam kesempatan orasi, Agus selalu menjadi yang terdepan Rully Ardiansyah, Ketua dalam perjuangan pembaruan Departemen Politik SPI yang agraria. Terbukti, dalam kurun juga salah satu koordinator aksi waktu 10 tahun sejak berdirinya, menyatakan bahwa Serikat Petani SPI telah mengubah tanah Indonesia (SPI) akan selalu absentee, perkebunan besar, dan menjadi yang terdepan dalam lahan subur yang tidak digarap perjuangan pembaruan agraria. menjadi tanah rakyat. TanahHal tersebut dibuktikan dengan tanah tersebut kini dikuasai komitmen SPI sejak berdiri secara adil dan digunakan untuk hingga kini untuk tetap berproduksi dalam rangka memperjuangkan terlaksananya pemenuhan kebutuhan pangan pembaruan agraria berdasarkan lokal dan nasional. Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960. “Kami berproduksi secara giat Sementara itu, Ketua Umum SPI untuk mempertahankan hidup dan Henry Saragih lewat surat menyejahterakan anggota terbuka yang disampaikan dari keluarga dan masyarakat,” tegas Mozambik, mendesak pemerintah Henry. Lebih jauh lagi Henry untuk segera mengejawantahkan menyatakan dalam kurun waktu tuntutan dan praktek-praktek 2007-2012, SPI berencana untuk pembaruan agraria. “Seluruh melaksanakan pembaruan agraria elemen rakyat dan pemerintah dan mewujudkan 200,000 hektar harus bersatu untuk mengatasi lahan produktif untuk petani kecil krisis pangan dengan berbasis keluarga di seluruh menjalankan pembaruan agraria,” Indonesia.
3
EDISI 57. NOVEMBER 2008
PEMBARUAN TANI
SPI Sumsel tolak pembukaan lahan perkebunan sawit
Serikat Petani Indonesia (SPI)bersama Aliansi Masyarakat tertindas menggelar aksi penolakan pembukaan lahan rawa menjadi areal perkebunan sawit PT Waringin Agro Jaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (8/10). Alih fungsi lahan rawa menjadi perkebunan sawit ini disinyalir adalah kelanjutan kebijakan pemerintah daerah melakukan sawitisasi hampir diseluruh lahan rawa yang ada di Ogan komering Ilir (OKI), izin prinsip dan izin lokasi telah dikeluarkan oleh Bupati OKI atas alih fungsi lahan rawa seluas 26.000.000 Ha. Aksi penolakan perkebunan sawit di lahan rawa ini di ikuti oleh sekitar 400an petani yang berasal dari 7 desa di kecamatan pampangan. Dengan dipimpin oleh Serikat Petani Indonesia (SPI Sumsel) 400 petani dengan menggunakan kendaraan: 6 bus, 3 truk dan beberapa sepeda motor melakuka konvoi dari desa keman menuju gedung DPRD dan Pemkab OKI, sambil terus meneriakkan yel-yel penolakan perkebunan sawit dan berikan tanah rawa untuk rakyat. Tepat pukul 10.30 wib, massa
4
aksi tiba di Gedung DPRD dan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian langsung melakukan orasi-orasi perjuangan dari masing-masing perwakilan petani. Dalam orasinya Ketua BPW SPI Sumsel, mengatakan bahwa ; belum lagi masyarakat menikmati kesejahteraan atas lebak lebung yang selama ini di lelang, kini hadir petaka baru yakni masuknya PT Waringin Agro Jaya yang akan membuka lahan rawa menjadi perkebunan sawit yang nyata-nyata akan menyengsarakan petani nelayan rawa di Kab OKI. Kebijakan pemerintah daerah dengan mengeluarkan izin prinsip kepada PT Waringin Agro Jaya atas alih fungsi 26 ribu hektar lahan rawa menjadi perkebunan adalah kebijakan yang salah kaprah ditengan krisis pangan yang tengah melanda bangsa ini, seharusnya pemerintah mengembangkan corak bertani yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal yakni pertanian tanaman pangan, perikanan rawa dan peternakan. Bukannya kebijakan yang pro modal dan pro pasar”, sambungnyaa.
Sementara itu, Tebing Kamari yang juga koordinator aksi kali ini menyatakan bahwa hasil pemantauan dilapangan pekerjaan pembukaan lahan dan pematokan lahan sudah dilakukan oleh perusahaan, tanpa sepengetahuan dan musyawarah lagi dengan masyarakat sekitar. Ini jelasjelas pelanggaran terhadap hakhak petani. Masyarakat tidak mau dirugikan dan ditipu lagi, oleh karnanya kami mengharapkan kepada pihak DPRD untuk mengusut tuntas kasus ini dam menunda aktivitas perusahaan di lapangan, tuturnya. Dalam aksi di gedung DPRD, diterima oleh beberapa anggota dewan khususnya Komisi B. 9 orang perwakilan petani dengan juru bicara Rohman Ketua BPW SPI Sumsel dan juga selaku humas aksi dietrima dialog di Ruangan rapat Pleno DPRD dan memaksa anggota dewan membuat surat pernyataan mendukung perjuangan. Dalam dialog tersebut sekertaris Komisi B yang membidangi soal pertanahan mengemukakan bahwa soal izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati kepada
P.T Waringin Agro Jaya untuk membuka lahan sawit tanpa koordinasi lagi dengan pihak dewan. Ini jelas-jelas menyalahi prosedural, kami sebagai anggota dewan siap mendukung dan menandatangani perjuangan rakyat, bahkan hari ini juga akan bersama petani menghadap bapak bupati, ujarnya. Aksi dilanjutkan ke kantor Pemkab OKI dengan diikuti oleh beberapa anggota dewan, namun massa aksi merasa kecewa—karena setibanya di kantor Bupati, terlihat para pejabat tidak berada di kantor dan sedang disibukkan dengan kampanye PILKADA. Melihat hal ini massa terus meneriakkan yel-yel perjuangan dan orasiorasi perjuangan terus dilakukan. Aksi ditutup dengan pembacaan statemen oleh Koordinator Aksi dengan tuntutan: cabut izin prinsip perkebunan sawit P.T Waringin Agro Jaya, cabut izin lokasi pembukaan kebun sawit, pengakuan secara legal atas tanah/sawah yang selama ini di kelola dan ditempati warga, pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian yang bercorak lokal (tanaman pangan, perikanan dan peternakan), pengelolaan lebak lebung yang berbasiskan komunitas. Sementara itu ditempat terpisah, sdr Hasan sebagai Biro Politik Hukum dan Keamanan SPI Sumsel yang juga Kepala Desa Bangsal, sangat menyayangkan kebijakan alih fungsi lahan rawa menjadi perkebunan sawit. Apa jadinya masyarakat tani dan nelayang di Pampangan kalo lahan-lahan rawa yang selama ini menjadi sumber kehidupan, tempat bertani, mencari ikan dan menggembala ternak diubah menjadi sawit. Padi yang biasanya menghampar, ikan yang berlimpah dan segerombilan kerbau berbaris akan musnah digantikan oleh tanaman sawit, hal ini jelas menghilangkan kedaulatan petani atas pangan dan kehidupanya, sambungnya.
EDISI 57. NOVEMBER 2008
PEMBARUAN TANI
Stop liberalisasi pangan, tegakan kedaulatan pangan Perdebatan alot terjadi dalam acara workshop kedaulatan pangan yang dilangsungkan dalam rangkaian workshop di Forum masyarakat Sipil se Asia – Eropa (AEPF7)di Beijing, China,15 Oktober 2008 lalu. Perdebatan tersebut terjadi antara antara pembicara dari perhimpunan masyarakat ilmu pertanian China (CAAS) dengan pembicara dari La via campesina dan Fian Internasional yang bersitegang dalam menentukan posisi terhadap kerangka aksi komprehensif penanganan krisis pangan global yang dikeluarkan oleh FAO beberapa bulan lalu. Sekitar 70 peserta dari berbagai ormas, lembaga penelitian dan LSM dari Asia dan Eropa hadir dalam workshop yang membahas dan merumuskan penyebab, dampak dan strtegi penanggulangan yang tepat untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Mei Fangqua, pembicara sekligus seorang peneliti dari CAAS merekomendasikan pengadopsian kerangka aksi komprehensif penanganan krisis pangan global yang ingin lebih meliberalisasi pasar pangan dan pertanian . Sementara itu, Park Mi nung, petani dari Korea Selatan yang menjadi pembicara dari La Via Campesina menegaskan bahwa liberalisasi pasar pangan sebagai upaya menghadapi krisi pangan sebagaimana yang diajukan oleh FAO bukanlah usulan yang tepat. Seperti kebijakan privatisasi, deregulasi dan liberalisasi pangan yang dilakukan oleh bank dunia, IMF dan WTO, kerangka aksi komprehensif FAO untuk penanganan krisis pangan global ini hanya akan mempercepat pembangunan industri pertanian telah merampas lahan-lahan pertanian milik petani kecil dan mengubahnya menjadi industri pertanian skala besar. Industrialisasi pertanian ini hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui spekulasi. Pada akhirnya
konsumen menderita akibat peningkatan harga yang disebabkan oleh spekulasi tersebut. Park Minung mencontohkan bahwa liberalisasi perdagangan daging yang disepakati dalam kesepakatan perdagangan bebas antara Korea selatan dan Amerika telah mengancam keberadaan para peternak dan petani kecil di korea selatan dan juga mengancam keamanan pangan Korea dengan penyakit mulut dan kuku yang menyerang peternakan di Amerika Serikat. Pembicara lain, Ute Haussman dari FIAN internasional turut menyebutkan bahwa kerangka aksi komprehensif penanganan krisis pangan global yang dikeluarkan oleh FAO tersebut hanyalah sebuah upaya untuk mengakomodir kepentingan agribisnis dunia dalam menumpuk profit dan merampas aset-aset milik kaum tani dan penghasil pangan skala kecil lainnya. Dalam workshop ini juga mengemuka bahwa pemerintah China sampai saat ini hanya memberikan hak menggarap lahan kepada para petaninya tanpa memberikan kepastian kepemilikan tanah. Pemerintah lokal diberikan keleluasaan untuk mengatur pemberian hak garap dan sebagian besar hak garap tersebut diberikan kepada perusahan agribisnis.Karena itulah, dalam beberapa tahun ini China mampu menghasilkan banyak produk pertanian hasil agribisnis yang kemudian dijual dengan harga murah kenegara berkembang lainnya. Disinyalir sulitnya mendapatkan hak garap ini pulalah yang justru membuat para petani kecil di China hengkang dari dunia pertanian. Workshop ini menghasilkan serangkaian rekomendasi dalam upaya penegakan kedaulatan pangan untuk menjawab krisis pangan. Pemenuhan pangan dari produksi lokal dan melakukan diversifikasi pangan merupakan kunci utama yang harus dilakukan oleh negaranegara yang terancam oleh krisis pangan, tanpa menegasikan
kedaulatan pangan rakyat dinegara lain. Selain itu, pemerintah juga harus membatasi perluasan perusahaan agribisnis dan sebaliknya harus lebih mendorong pada perlindungan petani kecil. Pertukaran barang/jasa regional/internasional harus diatur kembali dan lebih menekankan pada prinsip solidaritas dan memberikan transparansi dalam standar kemanan pangan. Rekomendasi lain dari workshop ini adalah mengupayakan untuk dihasilkannya moratorium terhadap perkebunan untuk kepentingan agrofuel dan pemerintah harus secara tegas mengawasi dan mengurangi spekulasi pangan yang dilakukan oleh para pedagang, perusahaan agribisnis ataupun para spekulan dipasar modal komoditas. Terakhir, langkah yang harus dilakukan oleh kalangan ormas dan NGO yaitu meningkatkan kontrol penggunaan dana Bank Dunia yang akan digunakan untuk menyuntikkan investasi di sektor pertanian seperti yang telah dituangkan dalam kerangka aksi komprehensif FAO untuk penanganan krisis pangan global. . Diakhir acara, delegasi SPI yang menjadi rapporteur workshop tersebut menekankan kembali urgensi masyrakat sipil untuk mendesak pemerintah melakukan pembaruan agraria sebagai jalan memberikan akses
suber-sumber agraria bagi petani kecil baik laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan pangan yang sehat dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Masyarakat sipil juga harus mengupayakan perlindungan hak azasi manusia, termasuk perlindungan bagi petani yang berjuang untuk menegakkan hak akses terhadap tanah. Asian European People Forum 7 ini merupakan forum bagi organisasi masyarakat untuk berbagi pengalaman, mengkampanyekan dan menyusun strategi perjuangan untuk menyuarakan dan mengimplementasikan isu-isu alternative dalam pembangunan. Forum ini dilakukan 2 tahun sekali bersamaan dengan dilaksanakannya Asian Eurepan meeting (ASEM) yang dihadiri oleh delegasi dari pemerintahan Negara-negara di Asia dan Eropa. Selain workshop kedaulatan pangan, terdapat 29 workshop lainnya yang dilaksanakan secara paralel dalam waktu 3 hari. Terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan yaitu keamanan dan perdamaian, hak sosial ekonomi dan keadilan iklim serta hak azasi manusia, dan demokrasi partisipatif. Acara AEPF ini diikuti oleh sekitar 500 orang perwakilan dari organisasi massa dan NGO di Asia dan eropa.
5
EDISI 57. NOVEMBER 2008
PEMBARUAN TANI
Kerakusan neoliberal penyebab turunnya harga sawit Turunnya harga sawit ditingkat petani telah membuat petani penanam kelapa sawit anggota SPI merasa khawatir akan keberlangsungan hidupnya. Penurunan harga terjadi cukup drastis setelah petani penanam sawit menerima harga yang cukup baik disekitar bulan Februari-Juli 2008 lalu, namun saat ini, petani kembali terpuruk akibat permainan pasar yang selalu meminggirkan kaum tani. Nasib kaum tani memang selalu menjadi korban dari buruknya sistem ekonomi bangsa. Disaat harga sawit dipasaran internasional melambung tinggi, petani tidak mendapatkan peningkatan keuntungan yang sebanding. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2008 lalu, ketika harga CPO (Crude Palm Oil) mencapai 1100 US $/ton, harga TBS (tandan buah segar) menurut para petani sawit di Jambi dan Sumatera Utara hanya berkisar Rp 900 hingga Rp 1.190 per kilogram. Sebaliknya, ketika harga harga CPO merosot tajam, petani langsung terkena imbas kerugian yang cukup besar. Tidak berselang lama setelah peningkatan harga CPO yang meroket, kini harga CPO anjlok menjadi 498 US$/ton dan petani hanya mendapatkan harga TBS sekitar Rp. 150- Rp. 250/Kg . Spekulasi Berfluktuasinya harga minyak sawit dunia yang berimbas pada naik turunnya harga TBS yang diterima oleh petani adalah murni merupakan akibat sistem ekonomi nasional dan internasional yang sudah semakin bebas. Alih-alih melindungi rakyatnya dari penjajahan ekonomi asing, pemerintah justru bekerja untuk melindungi kepentingan asing dan berfikir utuk kepentingan individunya sendiri. Seluruh kebijakan ekonomi termasuk pangan dan perdagangannya telah dibebaskan oleh pemerintah sehingga harga komoditas pangan dan pertanian menjadi sangat tergantung oleh permainan pasar. Siapa saja yang bisa
mempermainkan harga produk pangan dan produk pertanian?. Dalam struktur ekonomi yang sangat bebas seperti sekarang ini harga sangat ditentukan oleh jumlah produk pangan pertanian yang beredar di pasar. Sebagai contoh, jika jumlah minyak sawit berlimpah dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah yang diminta oleh konsumen maka harga akan jatuh. Sebaliknya, jika jumlah yang mampu diproduksi oleh produsen lebih sedikit dari jumlah yang diminta oleh konsumen maka harga akan naik. Persoalannya, saat ini banyak pelaku pasar yang bermain curang, inilah yang disebut spekulasi. Kegiatan spekulasi adalah suatu aktivitas untuk mempermainkan harga dengan mengatur jumlah produk yang beredar dipasaran. Contoh yang paling nyata adalah ketika harga kedelai mulai merangkak naik, untuk semakin meningkatkan harga maka perusahaan agribisnis yang bernama CARGIL menimbun 13.000 ton kedelai di gudang penyimpanan dengan niat apabila harga sudah lebih tinggi baru mereka akan menjualnya. Lalu apa yang mempengaruhi harga sawit naik dan turun begitu tajam?. Harga TBS sawit sempat membaik ketika permintaan minyak sawit dunia untuk kepentingan pembuatan bahan bakar nabati (Agrofuel) pada bulan Februari-Juli lalu. Namun, seiring menurunnya permintaan CPO, maka harga TBS kembali menurun drastis. Menaik nurunkan permintaan inilah yang dilakukan secara semena-mena oleh perusahaan agribisnis. Mereka melakukan spekulasi terhadap produkproduk yang pangan dan dengan mudahnya menggantikan bahan pembuat agrofuel yang tadinya menggunakan minyak sawit menjadi produk lain seperti etanol dari singkong, jangung dan minyak jarak. Namun demikian, untuk mempertahankan harga TBS yang baik, bukan berarti petani SPI harus mendukung
penggunaan minyak sawit untuk agrofuel. Justru inilah yang berbahaya, karena penggunaan minyak sawit ataupun produk pangan lainnya (singkong dan jagung) untuk agrofuel akan membuat kaum tani sendiri menderita. Sebagai contoh, ketika harga sawit membaik, kaum tani justru dihadapkan pada peningkatan harga minyak goreng yang peningkatannya jauh lebih tinggi dari pada peningkatan pendapatan yang diterima. Belum lagi harga pangan lainnya yang ikut-ikutan meningkat. Oleh karenanya, kaum tani jangan terjebak oleh peningkatan harga TBS atau harga pangan yang sesaat dengan mengorbankan kedaulatan pangan kaum tani sendiri. Krisis keuangan Global Hal lain yang membuat harga TBS anjlok adalah adanya krisis keuangan yang melanda Amerika dalam satu bulan terakhir ini. Pola hidup orang Amerika yang bertumpu pada gaya hidup konsumerisme telah membuat perekonomiannya menjadi keropos. Mereka bergaya hidup glamor meskipun dengan uang hasil menghutang sekalipun. Penggunaan kartu kredit dan pengajuan kredit perumahan tanpa memperhatikan kemampuan sipeminjam untuk membayar cicilan telah membuat Bankbank pemberi kredit di Amerika lumpuh. Akhirnya, bukan saja perekonomian Amerika yang lumpuh, namun perekonomian di negara-negara yang menyimpan uangnya di Amerika seperti negara-negara di Eropapun turut kolaps. Inilah yang saat ini sering disebutsebut sebagai krisis finansial global. Melambatnya perekonomian dunia akibat krisis global inilah yang menyebabkan harga sawit saat ini terus merosot. Bukan saja harga sawit yang terancam anjlok, namun, harga 80 persen produk pertanian lainnya yang diekspor oleh Indonesia ke Amerika, Eropa dan negara besar lainnya di Asia pun akan
terancam anjlok. Kedaulatan pangan Naik turunnya harga sawit yang berimbas pada tidak menentunya kehidupan petani penanam sawit telah mencerminkan betapa rentannya perekonomian dan kedaulatan pangan kita. Menjadi negara pengeskpor hasil pertanian bukan berarti rakyat Indoensia bisa mencukupi kebutuhan pangganya sendiri. Fakta menunjukkan, saat ini Indonesia menjadi pengimpor gandum, kedelai, susu, daging dan gula dalam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menghadapi keadaan yang seperti ini, sudah saatnya bagi kaum tani Indonesia menjadi pelopor gerakan berdaulat pangan. Prinsip yang harus kita cam kan dengan sangat bahwa berapapun uang yang kita punya, selagi pangan masih dikuasai oleh orang lain, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan kehancuran. Kedaulatan pangan menekankan bahwa setiap negara mampu memenuhi kebutuhan pangan pokoknya secara mandiri dengan mempercayakannya kepada kaum tani—bukan kepada perusahaan agribisnis. Sudah menjadi contoh bahwa perusahaan agribisnis pangan hanya akan bermain-main melalui spekulasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaannya. Persatuan dari kaum tani itu sendiri sangat dibutuhkan supaya kaum tani bisa membuktikan bahwa kedaulatan pangan nasional akan tercapai atas jerih payahnya. Melalui sistem pertanian organik yang menggunakan benih lokal, cara produksi lokal, ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan kimia yang berlebih, dilakukan dengan sistem multi kroping (bukan monokultur) dan menerapkan keraifan-keraifan lokal seperti menggalakan lumbung pangan ditiap desa maka kemandirian pangan akan tercapai sedikit demi sedikit. Bersambung ke hal.8
6
EDISI 57. NOVEMBER 2008
PEMBARUAN TANI
Sidang kaum muda di Konferensi La Via Campesina Maputogether begitu bunyi slogan dalam konferensi pemuda La Via Campesina, maknanya menunjukkan semangat kebersamaan dan keceriaan kaum muda yang berkumpul di tengah-tengah Konferensi Kelima La Via Campesina. Menurut sidang kaum muda, Maputogether datang dari dua kata: Maputo, ibukota Mozambik di mana tempat Kongres Kelima La Via Campesina diadakan, dan together, bahasa Inggris yang artinya bersama. Sekitar sepertiga dari total delegasi (800 orang) adalah kaum muda La Via Campesina. Selama dua hari berturut-turut, mereka akan membicarakan masa depan sumber-sumber agraria, peran kaum muda dalam organisasi, analisis konteks internasional dalam perspektif kaum muda, pertukaran pengalaman dan kerja-kerja aliansi. Morgan Ody, kaum muda dari Organisasi Petani di Eropa (CPE) dalam wawancara
menyatakan, “Mode produksi kapitalisme telah merasuk hingga ke pedesaan di seluruh dunia, hingga membuat kaum muda kehilangan tempat dalam pertanian”. Morgan menyatakan bahwa dalam 1 detik Eropa bisa kehilangan rata-rata 5 petani. Kesulitan ini membuat keluarga tani, dan bahkan kaum muda yang ingin menjadi petani, tidak bisa mengembangkan kehidupannya. Beberapa diskusi penting dalam sidang kaum muda adalah pembahasan mengenai bagaimana kapitalisme mempengaruhi kehidupan kaum muda di pedesaan, pelatihan politik, isu agroekologi, aliansi, dan akses tanah untuk kaum muda. Metodologi yang diambil dengan semangat Maputogether sangat kreatif, dengan konsep bercerita, ekspresi di kain atau kertas, pertemuan-pertemuan di lapangan terbuka, serta pendekatan kebudayaan—dengan semangat kaum muda. Ditemui terpisah, Achmad
Ya’kub sebagai delegasi kaum muda Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan, ”Sejauh ini SPI telah memberikan prioritas bagi kaum muda dalam berbagai aktivitas dan juga dalam kepengurusan organisasi. Diawali dengan pendidikan perkenalan dan pelatihan kader. Pendidikan memiliki peranan penting dalam memperkuat peran kaum muda di organisasi.
Semenjak semakin meluasnya budaya pertanian di Indonesia, para kaum muda, mereka yang lahir pada era 1980-an dan 1990-an enggan untuk bekerja di sektor pertanian. Ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi organisasi tani di Indonesia.” Tantangan ini pulalah yang tentunya akan dijawab dalam dua hari ke depan, bersama, dengan semangat Maputogether.
Kampanye global menuju Konvensi Internasional Hak Asasi Petani diluncurkan La Via Campesina, organisasi petani internasional, pada tanggal 21 Oktober 2008 kemarin meluncurkan sebuah kampanye global tentang hak asasi petani. Kampanye tersebut ditujukan untuk mencapai sebuah konvensi internasional di dalam sistem Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Selama tujuh tahun belakangan, La Via Campesina telah bekerja keras untuk institusionalisasi hak asasi petani di tingkat internasional. Inisiatif ini diperkuat lagi dengan adanya Konferensi Internasional Hak Asasi Petani di Jakarta, pada bulan Juni 2008 lalu. Di depan sekitar 700 orang delegasi dan aliansi La Via Campesina dari seluruh dunia,
kampanye tersebut diumumkan oleh Anne Rode, delegasi dari Organisasi Petani Norwegia (NBS) dan Yudhvir Singh, delegasi dari Organisasi Petani Kecil di India (BKU). Bersama mereka juga hadir representasi dari organisasi petani anggota komite kerja HAM di La Via Campesina, yang menggambarkan kolektivitas kerja menuju Konvensi Internasional Hak Asasi Petani. Kampanye ini akan mengambil tiga level mulai dari tingkat nasional, regional hingga internasional. Strateginya adalah dengan menyebarkan informasi mengenai inisiatif petani mulai dari tingkat basis, kerja-kerja pembangunan aliansi, penguatan kredibilitas isu hak asasi petani sehingga bisa bergema dan mendapatkan aksi afirmatif dari
berbagai pihak, dan tekanan serta lobby bagi pemerintah nasional untuk mendukung inisiatif rakyat ini. Serikat Petani Indonesia (SPI), sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas isu hak asasi petani di regional Asia Tenggara dan Asia Timur, sangat berbahagia dengan diluncurkannya kampanye ini. Inisiatif hak asasi petani ini dimulai pertama kali oleh SPI, sehingga kerja keras kampanye ini akan mewakili inisiatifinisiatif nyata yang telah dilakukan SPI di tingkat nasional. Kampanye global ini juga ditujukan untuk memonitoring pelanggaran hak asasi petani di seluruh dunia. Seperti perjuangan petani pada umumnya, banyak pemimpin
petani dikriminalisasi, dipenjarakan, disiksa, bahkan dibunuh untuk mempertahankan tanah dan kehidupannya. Proses liberalisasi juga membunuh petani pelan-pelan, dengan proses perampasan sumbersumber agraria yang produktif. Liberalisasi juga menghancurkan pasar domestik sehingga membuat hasil produksi petani murah, dihajar produk impor murah, dan mengakibatkan pendapatan petani terus terkikis. Dalam jangka pendek, kampanye global ini akan ditandai dengan aksi global pada peringatan 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB pada tanggal 10 Desember 2008.
7
EDISI 57. NOVEMBER 2008
PEMBARUAN TANI
AGRARIA
SPI Kabupaten Asahan protes Polsek Bandar Pasir Mandoge ASAHAN. Puluhan anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Simpang Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan malakukan aksi ke Kantor Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge (15/10). Dalam aksi ini, massa menuntut agar pihak kepolisian berhenti melakukan tindakan intimidasi dan ancaman kepada anggota basis Simpang Kopas yang saat ini sedang berkonflik dengan PT Jaya Baru Pertama. Puluhan tahun lalu tanah milik petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Simpang Kopas dirampas oleh perusahaan yang sekarang bernama PT Jaya Baru Pertama. Berbagai usaha telah dilakukan oleh petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Simpang Kopas untuk merebut kembali tanah mereka, salah satu nya dengan mendirikan rumah dan mananami lahan konflik dengan tanaman
palawija. ”Pernah disepakati perjanjian antara petani anggota Basis Simpang Kopas, PT Jaya Baru Pertama dan Polisi sendiri, jika pihak perusahaan ingin memanen sawit agar tidak merusak tanaman milik petani anggota Basis Simpang Kopas” tutur Amron Sirait, Ketua Ranting Serikat Petani Indonesia (SPI) Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Fakta yang terjadi di lapangan, pada tanggal 4 Oktober 2008 lalu pihak perusahaan memanen tanaman sawit tetapi tidak mengindahkan perjanjian yang pernah disepakati, mereka merusak tanaman milik petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Simpang Kopas. Melihat tindakan perusahaan yang merusak tanaman mereka, maka petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) menahan mobil pengangkut buah sawit milik perusahaan selama tiga hari sebagai bentuk perlawanan
terhadap perusahaan yang telah melanggar perjanjian yang pernah disepakati. Dalam konflik yang terjadi antara petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Simpang Kopas dengan perusahaan PT Jaya Baru Pertama, pihak Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge turut campur tetapi bukan sebagai pihak yang membela masyarakat tetapi hadir sebagai lembaga yang mengintimidasi dan mengancam petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Simpang Kopas. Pihak Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge mengancam akan melakukan penangkapan kepada petani anggota Basis Simpang Kopas karena telah menahan mobil pengangkut buah milik perusahaan. Aksi petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Simpang Kopas ke Kantor Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge dengan mengendarai
sepeda motor langsung diterima oleh Kepala Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge, Sahat Butar-butar. Sahat mengatakan bahwa polisi sangat mendukung perjuangan petani namun apabila ada melakukan kesalahan maka tetap akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pernyataan ini sangat bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Menurut Linen Br. Manurung, anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Simpang Kopas, bahwa Perusahaan PT Jaya Baru akan memberikan uang kepada polisi apabila saat panen sawit, buah dapat keluar dengan aman dari lahan konflik. ”Bahkan sering Polisi Sektor Bandar Pasir Mandoge terjun langsung ke lahan konflik dalam proses bongkar muat buah sawit” tambahnya.
Kerakusan neoliberal... Sambungan dari hal. 6 Selain itu, nilai gotong royong yang masih tersisa harus kembali digalakkan untuk mencapai kondisi kedaulatan pangan. Lembaga koperasi yang dikelola dari, oleh dan untuk kaum tani serta pola penjualan pangan yang langsung ke petani penghasil akan mampu membuat ketahanan sosial dan ekonomi lebih kuat. Dari sisi konsumsi, pola konsumsi yang mengutamakan produk pangan lokal dan menerapkan pola diversifikasi pangan adalah suatu hal yang patut diterapkan. Selain akan mendorong perekonomian lokal, pola konsumsi ini memberikan tingkat keamanan pangan yang lebih baik. Kristalisasi nilai-nilai kedaulatan pangan bukanlah semata-mata perjuangan ekonomi politik dari kaum tani dan hanya terbatas dalam
8
masalah pangan saja. Kedaulatan pangan pada hakikatnya adalah nilai –nilai hidup yang sebenarnya juga telah diajarkan oleh semua agama. Sebagai contoh, prinsip menjauhi pola hidup glamor, konsumerisme yang berlebih dan mengutamakan persatuan dan kerjasama dengan orangorang terdekat kita melekat dalam konsep kedaulatan pangan. Jika kita kembali pada permasalahan krisis pangan dan krisis finansial global yang terjadi saat ini, maka salah satu solusi nya adalah dengan menegakkan dan merintis apa yang telah digariskan oleh konsep kedaulatan pangan itu sendiri. Memproduksi tanaman untuk ekspor melalui sistem monokultur, mengabaikan tanaman pangan dan menyerahkan mekanisme
produk pangan dan produk pertanian semata-mata pada pasar bukanlah solusi yang tepat. Kaum tani harus menunjukkan bahwa kedaulatan pangan bisa diwujudkan dibawah pemerintahan yang pro terhadap petani. Menghadapi kondisi seperti ini, tiga hal harus dipenuhi pemerintah untuk memperbaiki sistem pangan nasional saat ini. Pertama, pemerintah harus menyerahkan urusan produksi pangan kepada kaum tani, bukan kepada perusahaan agribisnis. Pemerintah harus mendukung pertanian yang dilakukan oleh kaum tani serta membatasi perluasan usaha perusahaan agribisnis—industrialisasi pertanian. Kedua, itikad baik tersebut harus diwujudkan melalui pembaruan agraria yang akan
memberikan petani akses terhadap tanah, air, benih dan teknologi dan faktor-faktor produksi yang mendukung petani untuk menghasilkan pangan yang cukup secara kualitas dan kuantitas. Terakhir, pemerintah harus memprioritaskan pemenuhan pangan nasional dari produksi nasional serta mengurangi ketergantungan dari pasar internasional. Instrumen perlindungan harus diterapkan untuk melindungi kaum tani dari serangan produk pertanian negara lain yang menawarkan harga yang lebih murah. Adapun instrument tersebut bisa melalui penetapan stok persediaan nasional dan penetapan quota impor serta penetapan tarif impor yang tinggi .
