SKRIPSI
PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Tana Toraja)
OLEH: SUSANTO SANTIAGO PARARUK B 111 12 351
BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2016
i
HALAMAN JUDUL
PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Tana Toraja)
OLEH: SUSANTO SANTIAGO PARARUK B 111 12 351
SKRIPSI Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2016 i
ii
iii
iv
ABSTRAK SUSANTO SANTIAGO PARARUK (B11112351), Pelaksaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012. (Studi Kasus di Wilayah Hukum Tana Toraja) di bawah bimbingan H.M Said Karim sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Diversi oleh Penyidik Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 dan Kendala apa saja yang dihadapi oleh Penyidik Dalam melaksanakan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Tana Toraja dan Polsek Rantepao, dengan melakukan wawancara dengan penyidik yang menangani perkara anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana belum berjalan secara maksimal, dan bahkan ada beberapa kasus anak yang gagal mencapai kesepakatan diversi. Kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi antara lain masih kurangnya koordinasi antar instansi yang melaksanakan diversi di tingkat penyidikan, kurangnya pemahaman tentang diversi, dan kurangnya kepercayaan masyarakat tentang aturan pelaksaan diversi.
v
ABSTRACT SUSANTO SANTIAGO PARARUK (B11112351), Implementation of diversion by investigators against children as criminals based on the Law Number 11 of 2012 (Case study in Tana Toraja jurisdictions) in guidance of H.M Said Karim as guide I and Nur Azisa as guide II, This study aims to determine how Implementation of diversion by investigators against children as criminals in Tana Toraja jurisdictions based on the Law Number 11 of 2012 and What constraints faced by investigators in performing in performing diversion against children as criminals in Tana Toraja jurisdictions based on the Law Number 11 of 2012 This research was conducted in Tana Toraja Police Resort and Rantepao police sector by conducting interviews with the investigator who handled the case child The results of this research Implementation of diversion by investigators against children as criminals in Tana Toraja jurisdictions has not run optimally and there are even some cases of children who failed to reach diversion agreement. Constraints faced by investigators in the implementation of diversion among others still a lack of coordination between institutions that carry out diversion at the level of investigation, lack of understanding of diversion, and lack of public confidence about the implementation of the rules of diversion
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Segala Puji Syukur, Hormat dan Kemuliaan penulis panjatkan sebesarbesarnya kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, kasih dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi yang berjudul “Pelaksaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU No 11 Tahum 2012 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Tana Toraja)”. Dimana dalam tahap penyelesaian mulai dari awal hingga akhir tidaklah dijalani dengan mudah, melainkan membutuhkan usaha, kerja keras, dan butuh kesabaran dalam proses penyelesaiannya. Puji Tuhan dalam kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat penulis untuk terus mengerjakan tugas dan tanggungjawab dengan tetap berdoa dan bersukacita, dan selalu dikuatkan dengan Firman Tuhan dalam I Tesalonika 5:16-18 “Bersukacita Senantiasa, Tetaplah Berdoa, dan Mengucap Syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu” . Penulis sadari bahwa Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada Ayahanda tercinta Martinus Pararuk dan Ibunda tercinta Elisabeth Tandirerung,S.Pd yang telah melahirkan, membesarkan, dan
vii
mendidik, serta memberikan doa dan dukungan selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.
Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajaranya.
2.
Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaranya.
3.
Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4.
Bapak Prof. Dr.H.M Said Karim,S.H.,M.H.,M.Si selaku Pembimbing I yang sangat membantu memberikan kritikan dan saran terhadap penulis selama penulis menjalani bimbingan skripsi.
5.
Ibu Dr. Hj. Nur Azisa,S.H.,M.H.. selaku Pembimbing II yang tentunya sangat banyak memberikan masukan, waktu dan bimbingan selama masa revisi baik melalui skripsi maupun diskusi yang sangat berarti bagi penulis dalam peningkatankan kualitas pribadi penulis untuk menjadi seorang Sarjana Hukum. Penulis mengucapakan banyak terimakasih atas bimbingan Ibu selama ini.
6.
Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana , terimakasih atas setiap ilmu yang yang diberikan kepada Penulis.
viii
7.
Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama pengurusan berkas.
8.
Kapolres Tana Toraja khususnya Kanit PPA Polres Tana Toraja beserta anggota dan Kanit Reserse Polsek Rantepao yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
9.
Adik adik terkasih Sujono Gonggang Pararuk, Susanti Milani Pararuk, dan Sugomi Reinhard Pararuk, yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat buat penulis
10. Keluargaku di Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hanuddin (PMKFH-UH) atas dukungan serta bantuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Unhas 11. Kak Edy Soni S.H.,M.H selaku kakak PA penulis yang memberikan dukungan, doa, dan saran selama penulis mengerjakan tugas pelayanan dan selama penulis menyusun skrispsi dan kepada teman-teman KTP Faith (Pian, Dikson, dan Kevin) terima kasih telah menjadi teman PA penulis selama ini. 12. Teman PPGT Jemaat Satria Kasih dan teman-teman PPGT Jemaat Moria Ulusalu yang selalu mendukung dan mendokan penulis. 13. Teman-temanku PMK’ 2012, Chery, Wiwik, Lota, Mita, Destri, April, Esi, Aldi, Yudi, Citos, Tito’, Winda, Tania, Cheril, Nt, Pici, Fenty, Bill, Richard, fang-fang.
ix
14. Adik-Adik PA terkasih Aldo, Jumar, Adit, Robert, Ricky dan Marsel yang telah menjadi adik PA yang baik, mendukung dan mendoakan penulis selama mengerjakan skrispsi. 15. Sahabat sahabatku Rahmat, Akmal, dan Sam yang telah menjadi sahabat sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga saat ini 16. Teman – teman Alumni SMA N 1 Makale, yang telah memberi semangat dan mendukung penulis dalam mengerjakan tugas akhir. 17. Teman – teman KKN Gelombang 90 Desa Bulo-Bulo Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. 18. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu dan mendoakan penulis selama penulis menuntut ilmu khususnya selama penulis mengerjakan skripsi ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua.
Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan yang masih membutuhkan kritikan maupun saran. Maka dengan segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima bentuk kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepan. Makassar,
Januari 2016
Penulis
x
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..............................................................................
i
PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................................
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .........................................................
iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .................................
iv
ABSTRAK ...........................................................................................
v
ABSTRACT .........................................................................................
vi
UCAPAN TERIMA KASIH ...................................................................
vii
DAFTAR ISI ........................................................................................
xii
BAB I PENDAHULAUAN ...................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah............................................................ B. Rumusan Masalah .................................................................... C. Tujuan dan Manfaat Penulisan..................................................
1 9 10
BAB II TINJUAN PUSTAKA ...............................................................
11
A. Pengertian Pelaksanaan ........................................................... B. Tindak Pidana ........................................................................... 1. Pengertian Tindak Pidana.................................................... 2. Unsur – unsur Tindak Pidana .............................................. C. Jenis – Jenis Pemidanaan ........................................................ 1. Pemidanaan Menurut KUHP ................................................ 2. Pemidanaan Menurut UU No 11 Tahun 2012 ...................... D. Penyidik..................................................................................... E. Anak .......................................................................................... F. Proses Perkara Pidana Anak .................................................... G. Sistem Peradilan Pidana Anak .................................................. 1. Defenisi Sistem Peradilan Pidana Anak............................... 2. Asas ..................................................................................... 3. Tujuan .................................................................................. 4. Institusi – Institusi Pelaksana UU Sistem Peradilan Pidana Anak ........................................................ H. Diversi dan Restoratif Justice .................................................... 1. Diversi .................................................................................. 2. Konsep Restoratif Justice ....................................................
11 12 12 14 16 16 22 29 36 39 43 45 45 47 50 52 52 56
xi
BAB III METODE PENELITIAN........................................................... A. B. C. D.
59
Lokasi Penelitian ....................................................................... Jenis dan Sumber Data ............................................................. Teknik Pengumpulan Data ........................................................ Analisis Data .............................................................................
59 59 60 60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... A. Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan Uu No 11 Tahun 2012 ..........................................
61
61
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Melaksanakan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan Uu No 11 Tahun 2012 ..........................................................................................
71
BAB V PENUTUP ................................................................................ A. KESIMPULAN ........................................................................... B. SARAN ......................................................................................
79 79 82
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................
84
LAMPIRAN .........................................................................................
87
xii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya
karena anak merupakan genersi
penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara karena masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya. Di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak
1
anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana khusnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuknya sistem peradilan anak. Sesuai dengan ketentuan
Konvensi Hak Anak (Convention
on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak1. Semua aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non
1
Wagiati Soetedjo,2011,Hukum Pidana Anak,Bandung:Refika Aditama, hal 3
2
diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Saat ini, permasalahan hukum yang timbul adalah maraknya anak
yang
melakukan
tindak
pidana.
Laporan
Steven
Allen2
menyatakan lebih dari 4000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan
keluarga
pelaku,
masyarakat
serta
pihak-pihak
yang
berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebenarnya
belum
berjalan
secara
efektif
dalam
memberikan
perlindungan terhadap anak sehingga diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Dimana UU No 35 Tahun 2014 ini lebih mempertegas tentang perlunya 2
Steven Allen, 2003, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvinile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, hlm. 1.
3
pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak tertutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Dalam UU perlindungan anak juga mengatur perlindungan terhadap anak. Pertama, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Kedua, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana khusus. Keempat, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelima, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan
dengan
hukum.
Pemberian
jaminan
untuk
mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keuarga. Keenam, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi3. Substansi yang diatur dalam Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai
diversi,
yaitu
dimaksudkan
untuk
menghindari
dan
3
Marlina,2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia:Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice.Bandung:Refika Aditama, hal 11
4
menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative baik bagi anak maupun bagi anak sebagai Korban. Perubahan
perubahan
pada
peradilan
umum
menuju
peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversi pada saat ini. Hal tersebut mengambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan
pidana yang ditujukan
untuk melindungi
anak yang
melakukan tindak pidana. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi4. Solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan
4
(diversi).
Langkah
pengalihan
ini
dibuat
untuk
Ibid, hal. 162
5
menghindarkan anak dari tindakan selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif
dari tindakan hukum berikutnya
yang dapat
menimbulkan stigmatisasi5. Pelaksanaan
diversi
harus
melibatkan
korban,
pelaku,
keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas6 : a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. b. Menegakkan Hukum c. Memberikan
Perlindungan,
Pengayoman
dan
Pelayanan
Masyarakat Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik di Polres Tana Toraja, dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani
5
Wagiati Soetedjo, op.cit.,hal 135
6
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13
6
perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversi terhadap tindak pidana oleh anak, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut. Namun yang terjadi selama ini adalah pelaksanaan diversi oleh pihak penyidik yang kurang efektif dikarenakan, masih kurangnya pemahaman pihak penyidik tentang penyelesaian perkara anak khususnya penerapan diversi, sehingga tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restorative dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses diversi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang – Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan
bahwa
penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir. Selain itu, undang – undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversi. Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang – Undang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan
7
Presiden tentang Pengesahan Hak – Hak Anak, terdapat ketentuan yang
mengarah
dan
menghendaki
implementasi
diversi.
Patut
disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut serta masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak7. Anak-anak selama dalam proses pemeriksaan (mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan) merasa kurang dihargai, perlakuan - perlakuan para
petugas cenderung membekaskan citra
negatif dalam benak mereka (stigmatisasi). Perlakuan petugas yang demikian itu, salah satu sebabnya karena anak-anak itu merasa ditangani oleh petugas hukum yang kurang memahami masalah mereka sebagai anak. Persayaratan adanya profesionalisme penegak hukum di bidang anak tidak dipenuhi. Persyaratan formal lebih dikedepankan daripada persyaratan
substansial dalam penunjukan
penegak hukum khusus anak8. Legitimasi mereka sebagai penegak hukum di bidang anak hanya semata-mata didasarkan atas Surat Penunjukan sebagai Polisi khusus Anak, Jaksa Khusus Anak, Hakim Khusus Anak, dan bukannya persyaratan substansial seperti yang diamanatkan oleh Undang-
7
Ferly, Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia,https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidanaanak-di-indonesia/. di akses tanggal 10 September 2015 pukul 20.00 8
Achmad Ratoni. http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-AchmadRatomi.pdf. di akses tanggal 10 September 2015 pukul 19.00
8
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA)yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Padahal melalui UUPA diharapkan petugas yang bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah anak, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul, “Pelaksanaan Diversi oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Tana Toraja)”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengakaji rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012? 2. Kendala
apakah
yang
dihadapi
oleh
penyidik
dalam
melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 ?
9
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan 1) Tujuan Penulisan : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012. 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Tana Toraja Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012.
2) Manfaat Penulisan : Berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulisan proposal ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan
sebagai
bahan
masukan
bagi
pihak
yang
berkompeten di bidang ilmu hukum pidana dan Penelitian proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan tindak pidana anak, khususnya terhadap tindak pidana anak yang terjadi di Tana Toraja. Terutama yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan diversi sekaligus sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai praktek penerapan diversi oleh penyidik dalam menangani kasus perkara tindak pidana anak.
10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Pelaksanaan Defenisi
pelaksanaan
menurut
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan/program dsb). Menurut
George
R.
Terry
pelaksanaan
merupakan
usaha
menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran anggotaanggota suatu perusahaan/institusi. Fungsi pelaksaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi/institusi. Perencaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan nonmanusia pada pelaksanaan tugaas. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi/institusi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran, keahlian dan komptensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisassi/institusi yang telah ditetapkan.
11
B. Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana Istilah
tindak
pidana
merupakan
terjemahan
dari
“strafbaarfeit”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri9. Kata tindak pidana biasanya di sinonimkan dengan delik yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana” Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau periswtiwa pidana, dengan istilah :10 1) Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana; 2) Strafbare Handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 3) Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan Kriminal Beberapa pengertian Tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli yaitu:
9
Teguh Prasetyo,2011,Hukum Pidana,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal 47 Amir Ilyas,2012,Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggunjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan),Yogyakarta:Mahakarya Rangkang Offset, hal18-20 10
12
1) D. Simons Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut; a. Perbuatan manusia, baik dalam pengertian arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat). b. Diancam dengan pidana c. Melawan hukum d. Dilakukan dengan kesalahan e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
2) J. Bauman Menurut
J.
Bauman,
perbuatan/tindak
pidana
adalah
perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. 3) Wirdjono Prodjodikoro Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. 13
4) Pompe Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah feit (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Setelah melihat berbagai defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana11. Dimana di dalam tindak pidana tersebut, terdapat unsur-unsur pidana, sebagai berikut : 1) Unsur objektif Unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan – keadaan di mana tindakan – tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: a. Sifat melanggar hukum b. Kualitas dari si pelaku Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP c. Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
11
Teguh Prasetyo, op.cit.,hal 50
14
2) Unsur subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur ini terdiri dari : a. Kesengajaan atau ketidaksengajaaan (dollus atau culpa) b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan pasal 53 ayat (1) KUHP: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP. Sedangkan menurutt E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu :12 a. Subjek; b. Kesalahan;
12
Amir Ilyas, op.cit.,hal 26
15
c. Bersifat melawan hukum; d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya) Sedangakan, menurut Amir Ilyas tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut13: a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (Mencocoki Rumusan Delik) b. Memiliki sifat melawan hukum; dan c. Tidak ada alasan pembenar. C. Jenis – Jenis Pemidanaan 1) Pemidanaan Menurut KUHP Adapun jenis-jenis pidana menurut ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dimana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan terdiri atas: a. Pidana pokok : 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda 5. Pidana tutupan b. Pidana tambahan 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim. 13
Ibid. hal 28
16
Selanjutnya dibawah ini adalah penjelasan
jenis-jenis
pidana tersebut diatas: a. Pidana Pokok : 1. Pidana mati Pidana mati selalu tercantum alternative pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Melihat ke tiga macam pidana, maka pidana mati hanya dijatuhkan benar-benar pada delik berat saja, dan itu tidak melalui persetujuan presiden walupun terpidana
tidak
memohon
grasi.
Adapun
jika
terjadinya
penundaan pidana mati di sebabkan karena terpidana gila dan wanita hamil. 2. Pidana penjara Bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga dalam bentuk pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup, pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun), jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun. Selain itu narapidana kehilangan hak-hak tertentu yaitu: a. Hak untuk memilih dan dipilih, dengan alasan agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur inmoral dan
17
perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. b. Hak untuk memangku jabatan public dengan alasan agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan, dalam hal ini
telah
dipraktekkan
pengendoran
dalam
batas-batas
tertentu. d. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu misalnya, izin usaha, izin praktek. e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup. f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan, dimaksudkan di sini, pemenjaraan dapat dijadikan alasan untuk meminta perceraian menurut hukum perdata. g. Hak untuk kawin, meskipun ada kalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka. h. Beberapa hak sipil lainnya.
3. Pidana kurungan Menurut
Vos
pidana
kurungan
pada
dasarnya
mempunyai dua tujuan. Pertama ialah sebagai custodia honesta untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan keasusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus. Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibanding pidana penjara, kita
18
dapat memetik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, lebih tegas lagi hali nin ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHPidana “Bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urut- urutannya dalam Pasal 10 KUHP, dimana tersangka pidana kurungan menempati urutan ke tiga, di bawah pidan mati, dan pidana penjara”.
4. Pidana denda Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti kerugian secara perdata kepada korban. Hal inilah yang sering disalah artikan oleh masyrakat awam, terutama dalam pelanggaran lalu lintas, sering dianggap jika ganti rugi telah diberikan kepada korban tuntutan pidana telah dihapus. Sebenarnya tuntutan pidana tetap dilakukan oleh jaksa, minimal meringankan pidana
19
yang
dijatuhakn
oleh
hakim.
Dalam
praktek,
dirasakan
banyaknya perkara demikian yang mengendap, artinya selesai di tempat tanpa melanjutkan proses hukum berikutnya. 5. Pidana tutupan Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Pencantuman ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan. Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideology yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.
b. Pidana Tambahan Pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi tidaklah dapat berdiri sendiri,kecuali dalam
hal-hal
tertentu
dalam
perampasan
barang-
barang
tertentu.Yang disebut dalam Pasal 10 KUHPidana pada bagian B, yang terdiri dari: 1. Pencabutan hak-hak tetentu
Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Lamanya 20
jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu: Pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup.Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, hak-hak yang dapat dicabut yaitu: 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 2. 3. 4.
5.
tertentu Hak memasuki angkatan bersenjata. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan- aturan umum. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak-anak sendiri. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri 6. Hak menjalankan pencaharian ( beroep) tertentu.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan seperti yang halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan, kedua barang-barangnya dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Pasal
39
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Pidana 21
berkenaan dengan pidana perampasan barang- barang tertentu menetukan: a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan. b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. 3. Pengumuman putusan hakim Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undangundang. Tujuan pidana tambahan ini ialah: agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan seterusnya.
2) Pemidanaan Menurut UU No 11 Tahun 2012 Adapun
jenis-jenis
pidana
menurut
ketentuan
pidana
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012, dimana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan terdiri atas: (1) Pidana Pokok bagi Anak teridri atas : a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat : 1) Pembinaan di luar lembaga 2) Pelayanan masyarakat 3) Pengawasan c. Pelatihan kerja d. Pembinaan dalam lembaga 22
e. Penjara (2) Pidana tambahan terdiri atas: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana b. Pemenuhan kewajiban adat (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjaraq dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Selanjutnya dibawah ini adalah penjelasan
jenis-jenis
pidana tersebut diatas: (1) Pidana Pokok a. Pidana peringatan Merupakan pidan ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. b. Pidana bersyarat Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 71 ayat (1) b jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Pasal 71 ayat (1) b Pidana dengan syarat terdiri dari, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Menurut pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal itu ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Syarat
khusus
adalah
untuk
melakukan
atau
tidak 23
melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Masa pidana syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani pidana bersyarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan
pembimbingan
agar
Anak
menempati
persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak berstatus sebagai Klien Pemasyarakatn tersebut harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. 1) Pembinaan di luar Lembaga Dalam hal hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar
lembaga,
maka
dalam
putusannya
sekaligus
menentukan lembaga tempat pendidikan dan pembinaan dilaksanakan. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa : a) Mengikuti
program
pembimibingan
dan
penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa c) Mengikuti terapi akibat penyalagunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
24
Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, maka pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
2) Pelayanan Masyarakat Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimasukkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliaannya
pada kegiatan kemasyarakatan yang
positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban
dalam
menjalankan
pidana
pelayanan
masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.
3) Pidana Pengawasan Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
25
Dalam hal Anak dijatuhkan pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyaratan.
c. Pidana Pelatihan Kerja Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. d. Pidana Pembinaan dalam Lembaga Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja ataupun lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan
dan
perbuatan
Anak
tidak
membahayakan
masyarakat. Pembinaan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar
lembaga,
maka
dalam
keputusannya
sekaligus
26
menentukan lembaga tempat pendidikan dan pembinaan dilaksakan. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa :14 a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina; b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c) Mengikuti terapi akibat penyalagunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. e. Pidana Penjara Pidana
pembatasan
kebebasan
berupa
pidana
penjara diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara
yang
diancamkan
terhadap
orang
dewasa.
Ancaman pidana minimum khusus tidak berlaku bagi anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dalam hal Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana
14
Wagiati Soetedjo,op cit. hal 178
27
penjara
seumur
hidup,
pidana
penjara
yang
dapat
dijatuhkan kepada Anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, dalam UU No 11 Tahun 2012 diatur juga tentang Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan yang dapat dikenakan diatur dalam Pasal 82 yaitu: a. b. c. d. e.
Pengembalian kepada orang tua/Wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. Pencabutan suarat izin mengemudi; dan/atau g. Perbaikan akibat tindak pidana
Tindakan berupa Perawatan di LPKS, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan Pencabutan suarat izin mengemudi dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Dan tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal 82 tersebut diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Menurut Pasal 83 ayat (2) tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan. 28
D. Penyidik Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 undang-undang No.2 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan15. Sama halnya dalam Pasal 6 KUHAP16, (1) Penyidik adalah : a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah seperti dimaksudkan di atas itu, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
15
Andi Sofyan dan Abd. Aziz ,2014,Hukum Acara Pidana, Jakarta:Kharisma Putra Utama, hal 8485 16 ____.2012.Kitab Lengkap KUHPer,KUHAPer,KUHP,KUHAP,KUHD, Yogyakarta:Pustaka Yustisia. Hal.647-648
29
1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mendefenisikan penyidik adalah17 : a. Pejabat
Polisi
Negara
Republik
Indonesia
tertentu
sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang kurangnya
berpangkat
Pengatur
Muda
sekurangTingkat
I
(Golongan II/b) atau disamakan dengan itu. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 pada Pasal 2, dirumuskan penyidik adalah : a. Pejabat
Polri
tertentu
yang
sekurang-kurangnya
berpangkat Pembantu Letnan II Polri; b. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat/ Golongan II-B atau yang disamakan dengan itu. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 41 butir 1). Syarat untuk dapat ditetapkan menjadi penyidik anak nakal diatur dalam ketentuan Pasal 41 butir 2, yaitu : 17
Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
30
a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; b. Mempunyai minat perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Akan tetapi didalam hal suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik, maka komandan sektor kepolisian karena jabatannya dapat menjadi penyidik. Dan dalam hal tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 41 butir 3 tugas penyidikan dapat dibebankan kepada : a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian syarat kepangkatan untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil tertentu diatur dalam Pasal 2 butir 2 b PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II / B) atau yang disamakan dengan itu. Yang disebut pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagai penyidik perkara haruslah diperhatikan pada penjelasan kitab undangundang tentang hukum acara pidana Pasal 7 butir 2 yang isinya sebagai berikut :
31
“ Yang dimaksud penyidik dalam butir ini adalah misalnya Pejabat bea dan cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenangnya khusus diberikan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing “. Penyidik yang termasuk dalam Pasal 7 butir ( 2 ) ini, pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan petugas kepolisian. Adapun wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. KUHAP, adalah : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan
penagkapan,
penahanan,
penggeledahan,
dan
penyitaan; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi; h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara; i.
Mengadakan penghentian penyidikan;
32
j.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab. Selain penyidik tersebut di atas dikenal juga penyidik pembantu
dalam Pasal angka 3 KUHAP yakni : Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pada Pasal 3, yang menyatakan Penyidik Pembantu adalah : a. Pejabat Polri tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Sersan II Polri; b. Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya Golongan IIA. Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sama seperti yang dimiliki penyidik Polri, tetapi wewenang penyidik pembantu dibatasi Pasal 11 KUHAP yang mengatur bahwa wewenang penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik.
33
Kemudian dalam penjelasan Pasal 11 KUHAP disebutkan bahwa: “Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.” Selain pengertian yang telah disebutkan di atas, dalam KUHAP juga dikenal beberapa pengertian, yakni : 1) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 5 KUHAP) 2) Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP) 3) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menetukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 KUHAP) Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang
34
telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan faktafakta atau peristiwa tertentu mengenai : a. Faktor tentang suatu tindak pidana ; b. Peristiwa suatu tindak pidana ; c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan ; d. Waktu terjadinya tindak pidana ; e. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana ; f. Identitas pelaku tindak pidana. Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui indentitas pelakunya. Informasi-informasi yang di butuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut: 1) Korbannya siapa, 2) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.
35
E. Anak Defenisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam.18 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak didefinisikan sebagai keturunan pertama (sesudah ibu bapak) dan anak-anak adalahmanusia yang masih kecil belum dewasa.Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme terhadap kriteria anak, hal ini dapat terlihat karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: a)
Anak menurut KUHP Dalam Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa ialah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, ketika ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya; walinya atau pemeliharanya, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
18
Marlina, op.cit.,hal 33
36
b) Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.” c) Anak menurut pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. d) Anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal (1) angka 2,3,4,dan 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan beberapa pengertian anak : a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,
37
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. e) Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut : a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan
pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak yang paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan
pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau
walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik
38
di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. F. Proses Perkara Pidana Anak 1. Penyidikan Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalm hal dan menurut cara yang diatur dalm undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan dalam pasal 26 UU No 11 Tahun 2012, mengatur : (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimna dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Telah berpengalaman sebagai penyidik; b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pasal 27 UU No 11 Tahun 2012, menatur : (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. 39
(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Ketentuan penangkapan terhadap anak nakal sama dengan penangkapan orang dewasa menurut KUHAP, dan jangka waktu pengankapan adalah sama dengan orang dewasa, yaitu paling lama 1 (satu) hari, hal tersebut diatur dalam pasal 30 UU Sistem peradilan anak. Pengaturan tentang penahanan di tingkat penyidikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami kemajuan yang signifikan bila dibandingkan dengan Undang-undang Pengadilan Anak, guna melindungi hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yaitu sebagaimana bunyi Pasal 32 dan Pasal 33 UU No 11 Tahun 2012, sebagai berikut:19 (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.
19
Ibid. hal 153-154
40
Lebih lanjut Pasal 33 diatur tentang penahanan di tingkat penyidika : (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. 2. Penuntutan Dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penutut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalm Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan. Dalam UU No 11 Tahun 2012, penuntut umum Anak diatur dalam Pasal 41. Penuntut umum dalam UU No 11 tahun 2012 lebih memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam penahanan
Undang-Undang di
tingkat
No
penuntutan
11
Tahun
jauh
lebih
2012, singkat
masa bila
dibandigkan dengan masa penahanan di tingkat penuntutan dalam UU No 3 Tahun 1997, yaitu paling lama 5 (lima) hari dan dapat
41
diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari.
3. Pemeriksaan di Muka Sidang Hakim anak diatur dalam Pasal 43 UU No 11 Tahun 2012, hamper sama dengan Hakim Anak yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU no 3 Tahun 1997, syarat Hakim Anak ditambah, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Kemajuan lainnya yang terdapat dalam UU No 11 Tahun 2012, Pasal 52 berbunyi:20 (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Selanjutnya Pasal 53 UU Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi : (1) Anak disidangkan dalam ruang khusus Anak. (2) Ruang tunggu siding Anak dipisahkan dari ruang tunggu siding orang dewasa. (3) Waktu siding anak didahulukan dari waktu siding orang dewasa.
20
Ibid.hal 158
42
Ancaman siding batal demi hukum dimuat dalam Pasal 55 UU No 11 tahun 2012 yang berbunyi : (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.
G. Sistem Peradilan Pidana Anak Penindakan secara hukum pidana anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8 – 18 tahun dan melakukan tindak pidana diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa setelah melampaui batas usia 18 tahun maka anak yang melakukan tindak pidana ditangani dengan cara yang berlaku terhadap orang dewasa. Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang Perlidungan Anak, hak asasi manusia dan Beijing Rules berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi social atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan
fisik,
mental,
sosiologi,
psikologis,
pedegogis
43
(pendidikan) sosial anak. Dasar pertimbangan ini dalam pertimbangan pemindanaan
anak
di
bawah
umur
tidaklah
relevan
kalau
menggunakan tiga teori klasik yaitu21 : a. Teori
absolute
atau
pembalasan
yaitu
dalam
teori
pembalasan diharapkan dapat menjarakan pelaku tindak pidana b. Teori relative atau tujuan yaitu tidak seluruhnya dapat dikesampingkan dalam pemindanaan anak di bawah umur sebab teori ini tidak saja masih mempertimbangkan kepentingan
pelaku,
kepentingan
masa
korban, depan
masyarakat pelaku,
tetapi
termasuk
juga juga
memberikan pendidikan terhadap anak agar menjadi insaf dan sadar, tidak mau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat menjadi manusia yang baik. c. Teori
gabungan
atau
konvergensi
yaitu
teori
yang
mengambil dari teori pembalasan dan teori relative di atas, jelas tidak relevan lagi dengan teori pemindanaan pada saat sekarang, karena dalam teori yang masih berlaku toeri pembalasan yang hanya memandang kejadian masa lampau tanpa memandang kepentingan masa depan pelaku tindak pidana yang acapkali menimbulkan penderitaan tanpa batas.
21
Ferly. Op cit.
44
1. Defenis Sistem Peradilan Anak Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak adalah keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum,
mulai
tahap
penyelidikan
sampai
dengan
tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Asas Kompetensi absolut Pengadilan Anak pada Badan Peradilan Umum, artinya bahwa pada pengadilan anak itu adalah bagian dari Peradilan
Umum
yaitu
Pengadilan
Negeri
dan
Pengadilan
Tinggiuntuk memeriksa perkara anak dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Anak adalah sesuai dengan tempat kejadian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pada ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan asasasas Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain : a) Asas perlindungan,meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/mental atau psikis.
45
b) Asas keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. c) Asas nondiskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. d) Asas kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. e) Asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan, terutama
jika
menyangkut
hal
yang
mempengaruhi
kehidupan anak. f)
Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
g) Asas pembinaan dan pembimbingan anak, “ pembinaan’ adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
pelatihan
keterampilan,
profesional,
serta
kesehatan jasmani dan rohani anak baik dalam maupun
46
luar proses peradilan pidana. Sedangkan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta
kesehatan
jasmani
dan
rohani
dan
klien
pemasyarakatan. h) Asas proporsional, dalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. i)
Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas
kemerdekaanya,
kecuali
terpaksa
guna
kepentingan penyelesaian perkara. j)
Asas
penghindaran
pembalasan,
adalah
prinsip
menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.
3. Tujuan Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan system peradilan pidana anak (SPPA) berbda-beda., tergantung pada para paradigm system peradilan pidana anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual (individual treatment paradigm), paradigm
47
retributive
(retributive
paradigm),
dan
paradigm
restorative
(restorative paradigm).22 a) Tujuan SPPA dengan paradigma pembinaan individual.
Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan kerugian yang diakibatkan. Tanggungjawab ini terletak pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam
sistem peradilan
pidana anak dengan paradigma
pembinaan individual adalah tidak relevan, insidential dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan saksi ditonjolkan pada indicator-indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat
diselesaikan.
Putusan
ditekankan
pada
perintah
pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positifis
untuk
mengkoreksi
masalah.
Kondisi
delinkuensi
ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapitik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapitik. 22
M.Nasir Djamil,2013,Anak Bukan Untuk Dihukum,Jakarta:Sinar Grafika, hal 45
48
Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/ lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan self control, apakah ada
kemajuan
dalam
interaksi
dengan
keluarga.
Yang
diutamakan dalam praktik adalah konseling kelompok dan keluarga; paket kerja probatione telah disusun, aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan
paradigma
pembinaan
individual
,
maka
segi
perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.
b) Tujuan SPPA dengan paradigma Retributif
Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat.,pasti,setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda, dan fee.Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan
pengawasan
penahanan,
sebagai
penyekapan,
dan
strategi
terbaik,
pengawasan
seperti elekronik.
Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada 49
keadaan
apakah
pelaku
telah
ditahan,
apakah
residivis
berkurang dengan pencegahan atau penahanan. c) Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif
Dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam pencapaian tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan indicator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korbn telah direstorasi, kepuasan korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatanya.
4. Institusi-institusi Pelaksana Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak a) Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau
tempat
anak
menjalani
masa
pidananya.23
LPKA
berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang
dijatuhi
pidana
berhak
memperoleh
pembinaan,
pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan
23
Lihat Pasal 1 angka 20 UU Sistem Peradilan Pidana Anak
50
pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.24 b) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tempat
sementara
berlangsung.25
bagi
LPAS
anak
menjadi
selama tempat
proses untuk
adalah peradilan
memberikan
pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan klien anak selama anak ditahan untuk mengikuti proses persidangan. Melalui keberadaan LPAS ini diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan secara fisik dan mental, karena LPAS harus dibuat senyaman mungkin untuk kepentingan terbaik anak. c) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah
lembaga
atau
tempat
pelayanan
sosial
yang
melaksanakan penyelengaraan kesejahteraan sosial bagi anak.26 LPKS ini merujuk pada UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial.LPKS
berada
di
bawah
koordinasi
Kementerian Sosial yang menyelengarakan kesejahteraan sosial. d) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanaan 24 25
Lihat Pasal 85 ayat (2)Sistem Peradilan Pidana Anak Lihat Pasal 1 angka 21 UU Sistem Peradilan Pidana Anak 26 Lihat Pasal 1 angka 22 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
51
tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.27 Dalam pasal 84 ayat (5), pasal 85 ayat (5) mewajibkan Bapas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS, dan LPKA.
H. Diversi dan Restorative Justice 1. Diversi Pembaruan yang bersifat sangat revolusioner terhadap undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang penngadilan anak, adalah dengan adanya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan penggulangan tindak pidana. Pengertian diversi dalam pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan diversi adalah : a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
27
Lihat Pasal 1 angka 24 UU SisteM Peradilan Pidana Anak.
52
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak; Proses diversi wajib memperhatikan : a. Kepentingan korban; b. Kesejateraan dan tanggungjawab anak; c. Penghindaran stigma negatif; d. Penghindaran pembalasan; e. Keharmonisan masyarakat; f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum
Penyidik, penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan : a. Kategori tindak pidana; b. Umur anak; c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan; d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Keputusan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi :
53
a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; b. Penyerahan kembali kepada orag tua/wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. Pelayanan masyarakat
Kesepakatan
diversi
untuk
tindak
pidana
berupa
pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama
pelaku
dan/atau
keluarganya,
pembimbing
kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Adapun bentuknya dapat berupa : a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. Rehabilitasi medis dan psikososial; c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; d. Kekuikusertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain : a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
54
b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. Pelayanan masyarakat. Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan
atau
kesepakatan
diversi
tidak
dilaksanakan, maka proses peradilan anak dilanjutkan. Register perkara anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus. Dalam menangani perkara anak, pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat
harus
memperhatikan
prinsip
kepentingan
terbaik bagi anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Identitas anak, anak saksi, dan/atau anak korban berupa nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak saksi, dan anak korban , harus dirrahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
55
Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengmbil keputusan untuk: a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali : atau b. Mengikutsertakan
dalam
program
pendidikan,
pembinaan, dan pembimibingan pada instansi Pemerintah Kesejateraan
atau
Lembaga
Sosial
pada
Penyelenggaraan instansi
yang
menanggani bidang kesejateraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah selama 6 (enam) bulan.
2. Konsep Restoratif Justice Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga,dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersamasama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya
dengan
menekankan
pemulihan
dan
bukan
pembalasan. Restorative Justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara, restorative menjadi salah satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang
56
secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang28. Bazemore dan Lode Walgrave mendefinisikan restorative justice sebagai “setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan/membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh kriminal.’’ Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:29 a)
Mengupayakan perdamaian antar korban dan anak;
b)
Mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
c)
Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
d)
Menanamkan rasa tanggungjawab anak;
e)
Mewujudkan kesejahteraan anak;
f)
Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
g)
Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
h)
Meningkatkan keterampilan anak.
Ide mengenai restorative justice termasuk dalam Pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif (ayat (1), yang meliputi (ayat(2): a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
28
Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi. Bandung: PT Refika Aditama, hlm.196 29 Lihat dalam DIM RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.
57
c) Pembinaan,
pembimbingan,
pengawasan,
dan/atau
pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
Dan ditegaskan bahwa pada huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi ayat (3).
58
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penyusunan skripsi ini di dahului dengan suatu penelitian awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polres Tana Toraja dan Polsek Rantepao, dalam kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada pelaksanaan diversi oleh pihak penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Tana Toraja.
B. Jenis dan Sumber Data
Data yang diperlukan dan diperoleh dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder 1. Data primer Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak kepolisian melalui
wawancara
langsung
dengan
Penyidik/Penyidik
pembantu pada Polres Tana Toraja dan Polsek Rantepao yang terkait dan mampu memberikan informasi berkaitan masalah yang diteliti. 2. Data sekunder Yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu. Seperti dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, termasuk 59
juga literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1. Wawancara langsung dengan pihak kantor kepolisian Polres Tana Toraja dan Polsek Rantepao
yaitu pihak yang
bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penyidikan perkara tindak pidana anak, Agar diperoleh gambaran mengenai proses penyidikan. 2. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.
D. Analisis Data
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu menggunakan masalah, mengemukakan pendapat, dan memecahkan permasalahan aspek hukumnya. Kemudian
disajikan
secara
deskriptif
yaitu
menjelaskan,
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Diversi oleh Penyidik Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Sebelum membahas tentang pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh penyidik di Wilayah Hukum Tana Toraja penulis akan membahas sedikit tentang proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Tana Toraja. Kepolisian di wilayah hukum Tana Toraja yaitu di Polres Tana Toraja dan Polsek Rantepao dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap dugaan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Penyidik anak di Polres tana Toraja adalah AIPTU Marthen Manan sebagai Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), beserta anggota BRIPTU Hesti Bulenan, S.H, BRIPDA Mersiayu M S. Gandhi, BRIPDA Adriani, BRIDA Ulfiani, dan BRIPDA Sufiana, sedangkan Penyidik anak di Polsek Rantepao di tangani oleh Unit Reserse yang dikepalai oleh IPTU Martinus P sebagi Kanit Reserse, dan Anggota BRIGPOL Yohardi Matarru, BRIPTU Betaria Isma P, dan BRIPKA Agustinus Bayu. Penyidikan kasus pidana yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap
61
anak pelaku tindak pidana di atur dalam UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang ada di Wilayah Hukum Tana Toraja dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak berpedoman terhadap ketentuan yang ada. Namun yang menjadi kendala dalam pemeriksaan di Tana Toraja, belum tersedianya ruang pelayanan khusus anak dan LPKS sehingga pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukaan di ruang pemeriksaan orang dewasa dan kadang terkesan membuat anak merasa takut dan gugup saat memberikan keterangan karena melihat beberapa polisi yang berpakaian dinas di ruang pemeriksaan. Pelaksaan
diversi
di
Wilayah
Hukum
Tana
Toraja
dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing pemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan.
62
Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat,saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya. Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan
membantu
kelancaran
wawancara
dan
memberikan
perlindungan terhdapa anak. Saat melakukan wawancara dengan anak, bahasa yang dipergunakan dimengerti,
polisi baik
dalam oleh
wawancara
anak
yang
dengan
anak
bersangkutan
mudah maupun
pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, maka polisi harus
menghadirkan
penerjemah
bahasa.
Berdasarkan
hasil
wawancara penulis dengan AIPTU Marthen Manan (Kanit PPA Polres Tana Toraja) proses pemeriksaan pertama terhadap anak selalu dilakukan dengan menghadirkan
orang tua pelaku, wali, atau
keluarga pelaku dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan keluarga pelaku. Karena kadang dalam pemeriksaan
63
perkara anak ada beberapa orang tua atau wali pelaku yang kurang/tidak mengerti bahasa Indonesia. Penanganan perkara anak di wilayah hukum Tana Toraja saat ini terkadang masih ditangani seperti kasus orang dewasa pada umumnya, seperti penahanan terhadap anak. Tidak tersedianya LPAS dan LPKS sehingga penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di ruang penyidikan Polres Tana Toraja dan Polsek Rantepao dengan fasilitas yang sangat minim.. Dalam UU No 11 Tahun 2012 Khususnya Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 29 angka 1 dan 2 mewajibkan untuk diupayakan
diversi
pada
tingkat
penyidikan,
penuntutan,
dan
pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri. Namun seperti kita ketahui bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi. Ada beberapa syarat diversi seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 6 angka (2) UU No 11 Tahun 2012 diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Seperti hasil wawanacara Penulis dengan IPTU Martinus P. selaku kanit Reserse Polsek Rantepao yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan bahwa pelaksanaan diversi di wilayah hukum Tana Toraja khususnya Polsek Rantepao dilaksanakan dengan melihat kategori tindak pidana yang dilakukan
64
oleh anak, karena berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tidak semua tindak pidana yang yang dilakukan oleh anak dapat didiversi, hanya tindak pidana tertentu saja. Keputusan diversi harus mendapat persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali tindak pidan berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.30 Dalam Pasal 11 UU No 11 Tahun 2012 diatur tentang Bentuk-bentuk kesepakatan diversi, yaitu : a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. Penyerahan kebali kepada orang tua/wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;atau d. Pelayanan masyarakat. Kesepakatan diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak melebihi dari nilai minimum provinsi setempat, dapat dilakukan
oleh
Pembimbing
penyidik,
bersama
Kemasyarakatan,
serta
pelaku/atau dapat
keluarganya,
melibatkan
tokoh
masyarakat. Adapun bentuknya dapat berupa:31 a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. Rehabilitasi medis dan psikososial; c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
30
Wagiati Soetedjo,op cit. hal 170
31
Ibid.hal 170
65
d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga0 bulan. Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakata atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus. Dalam menangani perkara anak, pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat harus memperhatikan
prinsip
kepentingan
terbaik
bagi
Anak
dan
mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.32 Identitas anak, anak saksi, dan/atau anak korban berupa nama Anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak saksi/atau anak korban, harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun di elektronik. UU No 11 Tahun 2012 adalah UU yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara anak yang sebelumnya diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. UU No 12 Tahun 2014 ini baru diberlakukan sejak tanggal 31 Juli Tahun 2014. Namun di Wilayah hukum Tana Toraja konsep diversi yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 baru diterapkan oleh penyidik sejak Januari 2015. 32
Ibid.hal 171
66
Data diversi yang dilakukan oleh penyidik di Wilayah Hukum Tana Toraja Sejak Januari 2015. Tabel 1 : Data Diversi yang Dilakukan Oleh penyidik di Wilayah Hukum Tana Toraja Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Diversi No Tindak Pidana Jumlah Berhasil Gagal Pencurian 9 3 6 1 Persetubuhan 3 2 1 2 Membawa Lari 1 1 3 Perempuan Penganiayaan 4 4 4 Percobaan 2 2 5 Pemerkosaan Tindak Pidana 1 1 6 dalam Pilkada Sumber data sekunder: Dokumen PPA Polres Tana Toraja dan Polsek Rantepao
Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil kesepakatan diversi di tingkat
penyidikan
yang
berhasil
dilaksanakan
lebih
sedikit
dibadingkan dengan diversi yang gagal mencapai kesepakatan. Ada beberapa kenakalan anak yang tidak diproses ke tingkat penyidikan, hanya memberikan peringatan kepada anak saja supaya tidak mengulangi perbuatan mereka, seperti judi sabung ayam, miras dan perkelahian.
67
Pelaksanaan diversi yang gagal mencapai kesepakatan disebabkan karena korban/keluarga korban yang tidak sepakat dengan perdamaian. Selain itu, korban / keluarga korban yang cenderung ingin balas dendam dan menginginkan agar pelaku di penjara tanpa memikirkan dampak bagi anak yang tersebut. Salah
satu
kasus
dengan
nomor
perkara
BP/15/VII/2015/RESKRIM adalah Kasus Adrianto Alias Randa umur 17 Tahun seorang pelajar tinggal di Busso Lembang Buntu Karua Kecamatan Awan Rantekarua Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan berkas perkara tersebut, tersangka saudara Randa melakukan pencurian di Jln. Serang Lorong 5 kelurahan Mentiro Tiku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Adapun barang yang dicuri tersangka adalah Note Book merek acer dan uang sebanyak Rp.230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Berdasarkan hasil penelitian Bapas Klas II Palopo bahwa modus operandi karena tersangka tidak punya uang juga ingin memakai kendaraan dan akhirnya melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP tentang pencurian. Berdasarkan hasil penelitian Bapas Klas II Palopo dalam berkas perkara no BP/15/VII/2015/RESKRIM, bahwa saat ini tersangka tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena di tahan di Polsek Rantepao guna proses hukum, dan berdasarkan hasil wawancara penyidik dengan pelaku bahwa pelaku merasa
68
bersalah dan menyesal atas perbuatannya melakukan tindak pidana
tersebut,
pelaku
pun
berjanji
tidak
mengulangi
perbuatannya dan sangat mengharapkan keringanan hukuman agar bisa masuk sekolah kembali dan tetap berkumpul dengan keluarga klien. Pihak
penyidik
telah
mengupayakan
diversi
dengan
menawarkan perdamaian dengan pelaku dan korban. Namun, kesepakatan tidak tercapai karena korban yang tidak sepakat dengan ide tersebut dan menginkan agar pelaku di hukum penjara. Dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Semua aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Secara fisik anak tersebut masih sangat muda, dan saat ini masih terdaftar sebagai siswa di salah satu SMA di Tana Toraja. Menurut IPTU Martinus P yang menangani kasus tersebut, mengatakan korban mengharapkan agar anak tersebut di pidana penjara agar tidak ada lagi yang menjadi korban pelaku tersebut. Padahal anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak
69
pidana. Di mana tindak pidana, yang masih tergolong tindak pidana ringan. Maka dalam menangani kasus tersebut, harusnya pihak penyidik dan Bapas mampu menyakinkan pihak korban untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut bahwa hukuman penjara bukanlah jalan satu satunya agar anak tidak melakukan tindak pidana melainkan melainkan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melanjutkan pendidikan formal seperti sekolah, juga mendapatkan pendidikan moral sehingga mampu memperbaiki diri dan dapat tumbuh menjadi sosok yang lebih berguna, sesuai dengan tujuan dari UU Sistem Peradilan Anak khususnya ide pelaksanaan diversi.
Selain itu, pelaksanaan diversi juga kadang tidak mendapat pendampingan oleh Pembimbing Pemasyarakatan sedangkan dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14 mewajibkan Pembimbing Pemasyarakatan untuk melaksanakan pendampingan pelaksanaan diversi. Dan juga kurangnya koordinasi antar penyidik, jaksa dan Pengadilan Negeri di Tana Toraja tentang penanganan perkara anak khususnya pelaksanaan diversi.
70
B. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Dalam melaksanakan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012
Penyidikan terhadap anak dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penyidik Anak sesuai Pasal 25 angka (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah : a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, karena penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti 71
pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karenatindak pidana yang
dilakukan oleh anak pada umumnya
adalah merupakan proses meniru ataupun
terpengaruh tindakan
negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi). Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia khsusnya di wilayah hukum Tana Toraja yaitu di Polres Tana Toraja
72
dan Polsek Rantepao masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan
terpidana
anak
berada
dalam
lembaga
pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak – anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan. Kejahatan yang tergolong ringan, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua
kondisi.
Semua
kondisi
menjadi
pertimbangan
untuk
menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan
73
diversi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah. Seperti yang terjadi di wilayah hukum Tana Toraja, tindak pidana yang dilakukan oleh anak kebanyakan adalah tindak pidana pencurian. Juga beberapa tindak pidana seperti pembunuhan dan penganiayaan berat yang tidak dapat di diversi. Seperti pada Tabel 1 di atas dapat terlihat bahwa jumlah diversi yang gagal mencapai kesepakatan lebih banyak dibandingkan dengan diversi yang berhasil mencapai kesepakatan. Namun pihak penyidik di wilayah hukum Tana Toraja masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan diversi ini. Yaitu :
1. Kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversi di tingkat penyidikan Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan pada Hari Selasa, 4 Januari 2016 dengan AIPTU Marthen Manan Selaku Kanit , mengungkapkan bahwa salah satu kendala pelaksanaan diversi di Polres Tana Toraja adalah tidak tersedianya Balai Pemasyarakatan di Tana Toraja. Sehingga pelaksanaan diversi dilaksanakan oleh Penyidik di Wilayah Hukum Tana Toraja dan Balai Pemasyarakat Kelas II Palopo dimana jarak antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo dan Polres Tana Toraja yang sangat jauh serta kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan yang ada yaitu hanya 3
74
personil PK yang menangani klien Anak dengan cakupan wilayah kerja Bapas yang mencapai 7 Kabupaten, serta waktu penahanan anak yang singkat. Sedangkan pelaksanaan Diversi mengacu pada aturan yang ada khususnya UU NO 11 Tahun 2012 pada Pasal 65, yang berbunyi : Pembimbing Kemasyarakatan bertugas : a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan; b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA; c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
Hasil kesepakatan kadang tidak berhasil karena Pembimbing Pemasyarakatan dari Bapas Kelas II Palopo yang kadang tidak hadir pada saat upaya diversi dilaksanakan. Sehingga kadang upaya pelaksanaan diversi ditunda dan mengakibatkan perkara anak yang melakukan tindak pidana memakan waktu yang lama di tingkat penyidikan.
75
2. Pemahaman tentang Pengertian Diversi Defenisi dan pengertian diversi sangat tergantung dari latar belakang dan di mana diversi akan diterapkan. Diversi dapat memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversi. Setiap pelanggaran yang terjadi dan masuk ke dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan hukum. Dalam proses
penanganan
terhadap
pelakunya
petugas
akan
melaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan. Aturan diversi adalah salah satu di antara kebijakan penanganan tindak pidana yang masuk kepada proses peradilan formal.33 Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 angka 3 UU No 11 Tahun 2012 Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai
minat,
perhatian,
dedikasi,
dan
memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Namun, ada beberapa penyidik yang menangani perkara anak yang belum memiliki keahlian dalam menangani perkara anak 33
Marlina, op.cit.,hal 179
76
dan belum pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Belum tersedianya Unit PPA di Polsek Rantepao sehingga pelaksanaan diversi dan penanganan anak dilakukan oleh Unit Reserse yang juga menangani kasus perkara orang dewasa. Sehingga pada saat pelaksanaan diversi, penyidik terkesan kurang memahami tentang perkara anak, sehingga kurang berpengalaman untuk
memberikan
pemahaman
kepada
orang/tua
pelaku
khususnya orang tua korban tentang dampak dari pelaksanaan diversi terhadap anak.
3. Kurangnya
Kepercayaan
masyarakat
terhadap
aturan
pelaksanaan diversi. Aturan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan pelaksanaan, aparat penegak hukum mempunyai
pedoman
untuk
melakukan
suatu
tindakan.
di
Indonesia pelaksanaan diversi telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012. Namun meskipun telah diatur dalam UU, ide diversi masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut. Diversi
merupakan
kebijakan
yang
sangat
penting
diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal.
77
Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan
aparat.
Aparat
juga
takut
dipersalahkan
jika
dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.
78
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan Diversi oleh Penyidik sebagai Pelaku Tindak
Pidana di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Pelaksaan diversi oleh penyidik di Wilayah Hukum Tana Toraja belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada beberapa tindak pidana yang sangat mungkin untuk diupayakan diversi seperti pencurian ringan contoh kasus pencurian ayam, namun karena kurangnya kemampuan penyidik untuk menyakinkan kepada korban tentang dampak diversi bagi anak, serta ada beberapa
pelaksanaan
diversi
yang
tidak
mendapatkan
pendampingan dari Pembimbing Pemasyarakatan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Dalam melaksanakan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012. a) Kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversi di tingkat penyidikan Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan pada Hari Selasa, 4 Januari 2016 dengan AIPTU Marthen Manan Selaku Kanit, mengungkapkan bahwa salah satu kendala pelaksanaan diversi di Polres Tana Toraja adalah tidak
79
tersedianya Balai Pemasyarakatan di Tana Toraja dan jarak antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo dan Polres Tana Toraja yang sangat jauh serta kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan yaitu hanya 3 personil PK yang menangani klien Anak dengan cakupan wilayah kerja Bapas yang mencapai 7 Kabupaten, serta waktu penahanan anak yang singkat.
b) Pemahaman tentang Pengertian Diversi Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 angka 3 UU No 11 Tahun 2012 Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. telah berpengalaman sebagai penyidik; e. mempunyai
minat,
perhatian,
dedikasi,
dan
memahami masalah Anak; dan f. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Namun, ada beberapa penyidik yang menangani perkara anak yang belum memiliki anak ndan belum pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Belum tersedianya
Unit
PPA
di
Polsek
Rantepao
sehingga
pelaksanaan diversi dan penanganan anak dilakukan oleh Unit Reserse yang juga menangani kasu perkara orang
80
dewasa. Sehingga pada saat pelaksanaan diversi, penyidik terkesan kurang memahami tentang perkara anak, sehingga kurang
berpengalaman
untuk
memberikan
pemahaman
kepada orang/tua pelaku khususnya orang tua korban tentang dampak dari pelaksanaan diversi terhadap anak.
c) Kurangnya Kepecayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi. Meskipun telah diatur dalam UU, ide diversi masih terhalang
oleh
cenderung terhadap
adanya
dendam anak
yang
pandangan
dan
ingin
melakukan
masyarakat
melakukan tindak
yang
pembalasan
pidana,
tanpa
memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut. Diversi
merupakan
kebijakan
yang
sangat
penting
diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal.
Akan
tetapi
terkadang
aparat
masih
ragu
menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu.
81
B. Saran Setelah melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Diversi oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Tana Toraja), maka penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan evaluasi, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme serta memberikan pelatihan khusus kepada penyidik anak di Polres Tana Toraja dan Polsek dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama dalam proses diversi, yang dimana diversi merupakan suatu hal yang baru dalam sistem peradilan pidana anak yang sebelumnya tidak atur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 2. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan juga memperkuat posisi dan menambah jumlah personil Pembimbing Pemasyarakatan di BAPAS yang memiliki cakupan wilayah kerja yang cukup banyak dan jarak yang berjauhan. 3. Perlunya
memberikan
sosialisasi
dan
pemahaman
dalam
pelaksanaan diversi, yaitu dampak bagi anak sebagi pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, agar masyarakat tidak lagi 82
cenderung menyimpan dendam dan tidak berpikir bahwa diversi hanyalah menguntungkan pihak pelaku saja, sehingga pelaksanaan diversi dapat didukung penuh oleh masyarakat.
83
DAFTAR PUSTAKA Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2014. Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PTIK Achmad, Ruben. 2005.Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, dalam Jurnal Simbur Cahaya. Anwar, Moch. 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung:Alumni. Djamil, M Nasir. 2013.Anak Bukan Untuk Dihukum.Jakarta:Sinar Grafika Offset. Fauzan, Achmad. 2009. Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan
Umum,
Peradilan
Khusus,
dan
Mahkamah
Konstitusi.Jakarta:Prenada Media Group. Gultom, Maidin. 2008.Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama. ---------------. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT. Refika Aditama Humaidi Usai. 2012.Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak, dalam Jurnal. Fakultas Hukum Mataram. Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan). Yogyakarta:Mahakarya Rangkang Offset. Lamintang, P.A.F.2012.Hukum Penitensier Indonesia.Jakarta:Sinar 84
Grafika. Prasetyo, Teguh.2011. Hukum Pidana.Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada. Prodjodikoro, Wirjono.2011.Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.Bandung:PT.Refika Aditama Sofyan Andi, Abd Aziz. 2014. Hukum Acara Pidana.Jakarta:Pranamedia Group. Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi, Bandung: PT Refika Aditama. Sambas, Nandang. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu. Soetedjo, Wagiati, Melani Ruben. 2011.Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi).Bandung:PT Refika Aditama. Sudarto.2006.Kapita Selekta Hukum Pidana.Bandung:PT.Alumni Suyanto, Bagong. 2010, Masalah Anak, Jakarta: Kencana. Widodo.
2011.
Prisonisasi
Anak
Nakal
Fenomena
dan
Penanggulanganya, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Peraturan-Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
85
Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2002
Tentang
Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Internet Ferly,
Diversi
Dalam
Sistem
Peradilan
Anak
di
Indonesia,
https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anakdi-indonesia/. di akses tanggal 10 September 2015 pukul 20.00
Achmad
Ratoni.
http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-
revisi-Achmad-Ratomi.pdf. di akses tanggal 10 September 2015 pukul 19.00 ______.
http://www.academia.edu/9925922/Teori_Efektivitas_Organisasi.
diakses
tanggal 17 September 2015 pukul 19.25
86
LAMPIRAN
87
