SISTEM AKUNTANSI PPKD

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SISTEM AKUNTANSI PPKD

A. PENGERTIAN Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan berupa metode dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh PPKD, yaitu SPKD yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota Pasuruan mengelola keuangan daerah dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah pelaporan

Daerah

(Entitas

Pelaporan).

Disamping

sebagai

entitas

PPKD adalah SPKD yang menjadi entitas akuntansi. Oleh

karena itu sistem akuntansinya di atur khusus, yaitu meliputi proses identifikasi transaksi keuangan dengan mengatur teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatanLRA, belanja, Penerimaan Pembiayaan, Penyeluaran Pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan PPKD. Sistem akuntansi PPKD terinci dari sistem akuntansi sebagai berikut: 1.Sistem Akuntansi Anggaran PPKD 2.Sistem Akuntansi Pendapatan PPKD 3.Sistem Akuntansi Belanja dan Beban PPKD 4.Sistem Akuntansi Aset PPKD 5.Sistem Akuntansi Kewajiban PPKD 6.Sistem Akuntansi Pembiayaan 7.Koreksi dan Penyesuaian

B. SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN PPKD Sistem Akuntansi Anggaran merupakan teknik dan proses pertanggungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi Lampiran III – Sistem Akuntansi PPKD

49

anggaran diselenggarakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan oleh PPKD. 1. Pihak Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi anggaran PPKD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas sebagai berikut: 1) Mencatat transaksi/kejadian transaksi PPKD berdasarkan buktibukti transaksi yang sah dan valid ke dalam Buku Jurnal ; 2) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi PPKD ke dalam Buku Besar masing masing rekening; 3) Membuat laporan keuangan PPKD yang terdiri dari: Laporan Realisasi

Anggaran,

Neraca,

Laporan

Operasional,

Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 2. Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan akuntansi anggaran PPKD adalah DPA-PPKD dan DPPA-PPKD. 3. Jurnal Standar Setelah DPA-PPKD disahkan oleh PPKD, PPK-PPKD membuat jurnal sebagai berikut : Kode

Nama Perkiraan

Debet

3.1.2.xx

Estimasi Pendapatan

xxxx

3.1.2.xx

Estimasi Penerimaan Pembiayaan

xxxx

Kredit

3.1.2.xx

Estimasi Perubahan SAL

xxxx

3.1.2.xx

Apropriasi Belanja

xxxx

3.1.2.xx

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

xxxx

Jurnal atas transaksi tersebut akan menjadi angka laporan dalam kolom anggaran di Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam melakukan akuntansi anggaran, PPKD diperbolehkan untuk tidak melakukan jurnal akuntansi anggaran.

Namun demikian, prosedur

harus dikelola dalam sebuah sistem sehingga nilai mata anggaran untuk setiap kode rekening muncul dalam Buku Besar (sebagai header), Neraca Saldo, Laporan Realisasi Anggaran.

Lampiran III – Sistem Akuntansi PPKD

50

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN PPKD Dalam sistem panganggaran APBD beberapa jenis pendapatan dikelola oleh PPKD yakni pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah dan dikelola oleh Sistem Akuntansi Pendapatan PPKD. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. 1. Pihak yang Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan PPKD antara lain Fungsi Akuntansi PPKD, Bendahara PPKD, dan PPKD selaku BUD. 1) Fungsi Akuntansi PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi: a. Mencatat transaksi pendapatan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; b. Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek); c. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan

Perubahan

SAL,

Laporan

Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Bendahara PPKD), mempunyai tugas pokok dan fungsi: a. Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan; b. Membuat Rekapitulasi Penerimaan Harian yang bersumber dari pendapatan; c. Membuat mengesahkan bukti penerimaan atas penyetoran yang masuk ke rekening kas umum daerah. 3) PPKD Selaku BUD, mempunyai tugas pokok dan fungsi: a. Menandatangani dan mengesahkan dokumen Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah; b. Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD


51

2. Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pencatatan akuntansi pendapatan PPKD adalah sebagai berikut: 1) Nota Kredit dari bank atas penerimaan jasa giro/deposito; 2) Peraturan Presiden tentang Penetapan Dana Alokasi Umum; 3) Peraturan Menteri Keuangan atau dokumen lain yang dipersamakan atas penetapan dana perimbangan; 4) Peraturan Gubernur yang mengatur tentang bagi hasil pajak provinsi, pajak lain dan sumber daya alam; 5) Bukti Memorial;

3. Jurnal Standar Dengan

memperhatikan

sumber,

sifat

dan

prosedur

penerimaan

pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dikelompokkan dalam beberapa jurnal standar: 1) Pendapatan Asli Daerah Ketika

pihak

ketiga,

bank

misalnya,

menyetorkan/memindah-

bukukan pendapatan asli daerah dari hasil investasi atau jasa deposito/giro ke Rekening Kas Umum Daerah maka Bendahara Umum

Daerah

membuat

bukti

memorial

berdasarkan

Nota

Kredit/Rekening Koran dari Bank. Berdasarkan Bukti Memorial fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 1.1.1.xx 8.1.1.xx 3.1.2.xx 4.1.1.xx

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah

Debet xxxx

Pendapatan Asli Daerah .......-LO Perubahan SAL

Kredit

xxxx xxxx

Pendapatan Asli Daerah ......-LRA

xxxx

2) Pendapatan Transfer Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan penetapan dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian mencatat jurnal:


52

Kode 1.1.3.xx 8.1.2.xx

Nama Perkiraan Piutang Pendapatan Transfer

Debet

Kredit

xxx

Pendapatan Transfer....-LO

xxx

Dalam hal penyaluran dana transfer dikaitkan dengan persyaratan tertentu, seperti Dana Alokasi Khusus yang prosentase penyaluran dikaitkan dengan besaran realisasi penerbitan SP2D dari BUD kepada Pihak Ketiga/pelaksana kegiatan maka pengakuan pendapatan LO diakui berdasarkan klaim yang sudah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat atau bagian telah menjadi hak Pemerintah Daerah. Ketika Pemerintah Daerah menerima transfer dari Pemerintah Pusat, maka bank akan mengirimkan Nota Kredit. Berdasarkan Nota Kredit tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

1.1.1.xx Kas di Kas Daerah 1.1.3.xx 3.1.2.xx 4.2.1.xx

Debet xxx

Piutang Pendapatan Transfer ....-LO Perubahan SAL

Kredit

xxx xxx

Pendapatan Tansfer ......-LRA

xxx

3) Pendapatan Bagi Hasil Ketika Pemerintah Daerah menerima Surat Keputusan mengenai bagi hasil yang menjadi hak Pemerintah Daerah, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

Debet

1.1.3.xx

Piutang Pendapatan Transfer Bagi Hasil

xxx

8.1.2.xx

Pendapatan Transfer Bagi Hasil-LO

Kredit

xxx

Ketika Pemerintah Daerah menerima transfer bagi hasil, maka bank akan mengirimkan Nota Kredit/Rekening Koran. Berdasarkan Nota Kredit atau Rekening koran dari bank, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:


53

Kode

Nama Perkiraan

Debet

1.1.1.xx Kas di Kas Daerah Piutang Pendapatan Transfer Bagi 1.1.3.xx Hasil....-LO 3.1.2.xx Perubahan SAL 4.2.1.xx

Kredit

xxx xxx xxx

Pendapatan Tansfer Bagi Hasil-LRA

xxx

4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Ketika Pemerintah Daerah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

1.1.3.xx

Piutang Pendapatan Hibah

8.1.2.xx Ketika

Debet

Kredit

xxxx

Pendapatan Hibah ....-LO

hibah

diterima

oleh

Pemerintah

xxxx Daerah,

bank

akan

memberitahukan adanya penerimaan tersebut melalui Nota Kredit. Berdasarkan Nota Kredit atau Rekening Koran dari bank, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 1.1.1.xx


1.1.3.xx 3.1.2.xx

Debet xxxx

Piutang Pendapatan Hibah Perubahan SAL

4.3.1.xx

Pendapatan Hibah ......-LRA

Kredit

xxxx xxxx xxxx

D. SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN PPKD Dalam sistem panganggaran APBD terdapat beberapa jenis belanja dikelola langsung oleh PPKD yakni belanja hibah, belanja bunga, belanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial. Belanja-belanja tersebut administrasikan dan kelola oleh PPK-PPKD dengan Sistem Akuntansi Belanja dan Beban PPKD ini dan pencatatannya dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPKD. 1. Pihak yang Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi belanja dan beban PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD.


54

1) Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi: a. Melakukan

verifikasi

kelengkapan

dokumen

pencairan

atas

belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja yang tertuang dalam DPA-PPKD lainnya; b. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) PPKD; c. Meminta

dan

mengadministrasikan

Laporan

Pertanggung-

jawaban atas penggunaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. 2) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Bendahara PPKD), mempunyai tugas pokok dan fungsi: a. Mencatat dan membukukan semua pengeluaran ke dalam buku kas pengeluaran; b. Membuat Laporan Posisi Harian Kas; c. Menerbitkan SP2D. 3) Fungsi Akuntansi PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi: a. Mencatat transaksi pendapatan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; b. Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek); c. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan

Perubahan

SAL,

Laporan

Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 4) PPKD Selaku BUD, mempunyai tugas pokok dan fungsi: a. Menandatangani SPM-LS PPKD; b. Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD 2. Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi belanja dan beban PPKD adalah sebagai berikut: 1) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Hibah, Subsidi, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial; 2) Nota Debet dari Bank; 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 4) Bukti Memorial atau dokumen lain yang dipersamakan.


55

3. Jurnal Standar Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur pengelolaan belanja dan beban maka akuntansi untuk transaksi belanja dan beban di PPKD dikelompokkan dalam beberapa jurnal standar: 1) Beban Bunga Ketika Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul kewajiban

bunga.

Berdasarkan

dokumen

perjanjian

pinjaman

tersebut, atas bagian bunga yang sudah accrued fungsi akuntansi membuat Bukti Memorial. Berdasarkan Bukti Memorial fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

9.1.3.xx

Beban Bunga Pinjaman

2.1.2.xx

Utang Bunga

Debet

Kredit

xxxx xxxx

Selanjutnya, untuk melakukan pembayaran bunga pinjaman PPKPPKD menyiapkan SPM-LS PPKD untuk diajukan kepada Bendahara Umum

Daerah.

Apabila

BUD

telah

menerbitkan

SP2D-LS

pembayaran bunga, fungsi akuntansi PPKD melakukan jurnal: Kode 2.1.2.xx

Nama Perkiraan Utang Bunga

1.1.1.xx

Debet xxxx

Kas di Kas Daerah

5.1.3.xx

Belanja Bunga Pinjaman

3.1.2.xx

Perubahan SAL

Kredit

xxxx xxxx xxxx

2) Beban Subsidi Ketika Pemerintah Daerah menerima tagihan dari penerima subsidi yang telah melaksanakan prestasi sesuai dengan persyaratan pemberian subsidi, PPK-PPKD melakukan verifikasi atas berkas persyaratan yang diajukan. Apabila tagihan telah dinyatakan sah untuk dibayar oleh PPKD, fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial. Berdasarkan Bukti Memorial, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal:


56

Kode 9.1.4.xx

Nama Perkiraan Beban Subsidi

2.1.5.xx

Debet

Kredit

xxxx

Utang Belanja Subsidi

xxxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM-LS PPKD hingga penerbitan SP2D oleh BUD. Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal: Kode 2.1.5.xx

Nama Perkiraan Utang Belanja Subsidi

1.1.1.xx 5.1.4.xx

Debet xxxx

Kas di Kas Daerah Belanja Subsidi

3.1.2.xx

Kredit

xxxx xxxx

Perubahan SAL

xxxx

3) Beban Hibah Ketika Kepala Daerah menetapkan nama-nama penerima hibah dan telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) maka timbul kewajiban belanja hibah kepada pihak ketiga penerima hibah. Atas kejadian tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial. Berdasarkan bukti memorial dan NPHD fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 9.1.5.xx 2.1.5.xx

Nama Perkiraan Beban Hibah Utang Belanja Hibah

Debet

Kredit

xxxx xxxx

Kemudian pada saat terjadi pencairan bantuan hibah kepada pihak ketiga/ penerima hibah, PPK-PPKD menerbitkan SPM-LS untuk diajukan kepada Kuasa BUD. Berdasarkan SPM-LS dari PPK-PPKD Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS dan menyerahkan uangnya kepada yang berhak menerima hibah. Berdasarkan SP2D-LS, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:


57

Kode

Nama Perkiraan

2.1.5.xx

Debet

Utang Belanja Hibah

1.1.1.xx

Kredit

xxxx

Kas di Kas Daerah

5.1.5.xx

Belanja Hibah kepada ....

3.1.2.xx

Perubahan SAL

xxxx xxxx xxxx

Apabila pada akhir tahun anggaran masih terdapat bagian hibah yang tidak tersalurkan, maka berdasarkan hasil verifikasi dibuat Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai revisi atau pembatalan nama penerima hibah. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut fungsi akuntasi PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

2.1.5.xx

Debet

Utang Belanja Hibah

9.1.5.xx

Kredit

xxxx

Beban Hibah

xxxx

4) Beban Bantuan Sosial a. Bantuan sosial yang ditetapkan terlebih dahulu dengan SK Kepala Daerah Pemerintah

Daerah

mengeluarkan

Surat

Keputusan

Kepala

Daerah tentang bantuan sosial serta menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan untuk memberikan bantuan sosial berupa uang. Berdasarkan surat keputusan kepala daerah dan surat perjanjian bantuan sosial, fungsi akuntansi membuat Bukti Memorial. Berdasarkan bukti tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 9.1.6.xx 2.1.5.xx

Nama Perkiraan

Debet

Beban Bantuan Sosial

Kredit

xxxx

Utang Belanja Lain-lain

xxxx

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan realisasi pencairan bantuan sosial, PPK-PPKD mengajukan SPM-LS PPKD kepada Kuasa BUD. Berdasarkan pengajuan tersebut selanjutnya Kuasa BUD

menerbitkan

SP2D-LS

untuk

melakukan

pembayaran

kepada pihak penerima bantuan sosial. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:


58

Kode

Nama Perkiraan

2.1.5.xx

Utang Belanja Lain-lain

1.1.1.xx

Kas di Kas Daerah

5.1.6.xx

Belanja Bantuan Sosial kepada...

3.1.2.xx

Debet

Kredit

xxxx xxxx xxxx

Perubahan SAL

xxxx

b. Bantuan sosial tanpa ada penetapan terlebih dahulu Dalam bantuan sosial diberikan kepada individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya maka penyaluran bantuan sosial tersebut tidak didahului adanya penetapan. Penyaluran bantuan dilakukan dengan menggunakan SP2D-LS melalui DPA-PPKD. Berdasarkan dokumen pencairan tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 9.1.6.xx

Nama Perkiraan Beban Bantuan Sosial

1.1.1.xx

Kas di Kas Daerah

5.1.6.xx

Belanja Bantuan Sosial

3.1.2.xx

Debet

Kredit

xxxx xxxx xxxx

Perubahan SAL

xxxx

5) Beban Transfer a. Beban Transfer Bagi Hasil Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak kepada entitas pelaporan lain. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

9.2.1.xx

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

2.1.5.xx

Utang Belanja Transfer

Debet

Kredit

xxxx xxxx

Kemudian Pemerintah Daerah mencairkan dana bagi hasil kepada entitas lain dengan menerbitkan SP2D-LS. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:


59

Kode

Nama Perkiraan

2.1.5.xx


1.1.1.xx

Kas di Kas Daerah

6.1.1.xx 3.1.2.xx

Debet

Kredit

xxxx xxxx

Transfer Bagi Hasil....

xxxx

Perubahan SAL

xxxx

b. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan ke Desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan ke Desa tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

Debet

9.2.4.xx

Beban Transfer Bantuan Keu.Ke Desa

xxxx

2.1.5.xx


Kredit

xxxx

Kemudian Pemerintah Daerah mencairkan dana bantuan keuangan kepada desa dengan menerbitkan SP2D-LS. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

2.1.5.xx


1.1.1.xx

Kas di Kas Daerah

6.2.1.xx 3.1.2.xx

Debet

Kredit

xxxx xxxx

Transfer Bantuan Keu. Kepada Desa

xxxx

Perubahan SAL

xxxx

6) Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan serta menandatangani surat perjanjian pemberian

bantuan

keuangan

dengan

penerima

bantuan.

Berdasarkan surat keputusan kepala daerah dan surat perjanjian bantuan keuangan, fungsi akuntansi membuat Bukti Memorial. Berdasarkan bukti tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 9.2.x.xx 2.1.6.xx

Nama Perkiraan Beban Transfer Bantuan Keuangan Utang Belanja Bantuan Keu.


Debet

Kredit

xxxx xxxx

60

Pada

saat

Pemerintah

Daerah

melakukan

realisasi

pencairan

bantuan keuangan, PPK-PPKD mengajukan SPM-LS PPKD kepada Kuasa BUD. Berdasarkan pengajuan tersebut selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima bantuan keuangan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 2.1.6.xx

Nama Perkiraan Utang Belanja Bantuan Keuangan

1.1.1.xx 5.1.7.xx

Debet xxxx

Kas di Kas Daerah Belanja Bantuan Keuangan kepada ...

3.1.2.xx

Kredit

xxxx xxxx

Perubahan SAL

xxxx

E. SISTEM AKUNTANSI ASET PPKD Sistem Akuntansi Aset PPKD dimaksudkan adalah sistem akuntansi atas Investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang meliputi Perolehan Investasi, Hasil Investasi dan Pelepasan Investasi , yang didasarkan pada bukti/dokumen yang valid Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi aset PPKD adalah sebagai berikut: a) Fungsi Akuntansi PPKD mempunyai tugas dan fungsi: 1) Mencatat transaksi atas Investasi (pembiayaan) berdasarkan buktibukti yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 2) Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian Investasi (pembiayaan) LO dan pembiayaan LRA ke Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek); 3) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. b) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas : 1) Menandatangani SPM-LS PPKD; 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD


61

c) Kuasa BUD 1) Mengesahkan penerimaan kembali investasi (Nota Kredit dan STS); 2) Menerbitkan SP2D-LS untuk penyertaan modal/investasi.

Dokumen yang digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset PPKD adalah: 1) Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang Investasi atau dokumen lain yang dipersamakan; 2) SP2D-LS; 3) Surat Tanda Setoran (STS); 4) Nota Kredit dari Bank; 5) Bukti Memorial.

Jurnal standar Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur pengelolaan belanja dan beban maka akuntansi untuk transaksi belanja dan beban di PPKD dikelompokkan dalam beberapa jurnal standar : 1) Sistem Akuntansi atas Perolehan Investasi a. Perolehan Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat berupa deposito jangka pendek, investasi dalam SUN, investasi dalam SBI dan investasi jangka pendek lainnya. Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi Jangka Pendek maka BUD akan menerbitkan SP2D-LS sebagai dasar pencairan pengeluaran untuk investasi jangka pendek tersebut. Berdasarkan SP2D-LS dari BUD, fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 1.1.2.xx 1.1.1.xx Hasil

Uraian

Debit

Investasi Jangka Pendek

xxx

Kas di Kas Daerah

investasi

jangka

pendek

Kredit

xxx berupa

pendapatan

bunga.

Ketika BUD menerima Nota Kredit dari bank atas adanya aliran kas masuk dari pendapatan bunga maka BUD membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi


62

PPKD membuat jurnal: Kode

Uraian

1.1.1.xx

Debit

Kas di Kas Daerah

8.1.4.xx

Kredit

xxx

Pendapatan Bunga....-LO

3.1.2.xx

xxx

Perubahan SAL

xxx

Pendapatan Bunga....-LRA

4.1.4.xx

xxx

b. Perolehan Investasi Jangka Panjang Perolehan

investasi

dicatat

ketika

penyertaan

modal

dalam

peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh

fungsi

Akuntansi PPKD berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Berdasarkan SP2D-LS yang diterbitkan BUD, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Uraian

1.2.2.xx

Investasi Jangka Panjang

1.1.1.xx

Kas di Kas Daerah

7.2.2.xx

Debit xxxx

xxxx

Pengeluaran Pembiayaan

3.1.2.xx

Kredit

xxxx

Perubahan SAL

xxxx

c. Sistem Akuntansi atas Hasil Investasi Jangka Panjang (a) Metode Biaya Dalam

metode

biaya,

keuntungan

perusahaan

tidak

mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh

perusahaan.

Berdasarkan

pengumuman

pembagian

dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Berdasarkan surat pemberitahuan pembagian dividen fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial. Berdasarkan Bukti Memorial tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 1.1.3.xx 8.1.3.xx

Uraian Piutang Pendapatan Lainnya Hasil Kekayaan Daerah ...-LO


Debit

Kredit

xxxx xxxx

63

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada pemerintah Daerah, BUD menerima Nota Kredit dari bank. Berdasarkan Nota Kredit atau Rekening Koran dari Bank, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 1.1.1.xx

Uraian Kas di Kas Daerah

1.1.3.xx 3.1.2.xx

Debit

Kredit

xxxx

Piutang Pendapatan Lainnya Perubahan SAL

xxxx xxxx

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan-LRA

4.1.3.xx

xxxx

(b) Metode Ekuitas Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Investee, PPKD dapat

mengetahui

jumlah

keuntungan

perusahaan

pada

periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang

dimiliki

pemerintah

daerah.

Berdasarkan

laporan

keuangan tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial. Berdasarkan Bukti Memorial, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 1.2.1.xx 8.1.3.xx

Pada

saat

Uraian

Debit

Investasi Jangka Panjang.....

Kredit

xxxx

Hasil Kekayaan Daerah ...-LO

perusahaan

membagikan

xxxx

deviden,

bank

akan

mengirimkan Nota Kredit kepada BUD. Berdasarkan Nota Kredit/Rekening Koran dari BUD, fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat Penerimaan Deviden dengan membuat jurnal : Kode 1.1.1.xx 1.2.1.xx 3.1.2.xx 4.1.3.xx


Debit xxxx

Investasi Jangka Panjang... Perubahan SAL Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan-LRA


Kredit

xxxx xxxx xxxx

64

(c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Metode

nilai

bersih

yang

dapat

direalisasikan

terutama

digunakan untuk mencatat akuntansi dana bergulir. Apabila terdapat pendapatan bunga dari investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir, maka Bendahara Penerimaan dana bergulir akan membuat STS untuk menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan STS dari Bendahara Penerimaan Dana Bergulir, fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 1.1.1.xx 8.1.4.xx 3.1.2.xx 4.1.4.xx


Debit xxxx

Pendapatan Bunga Dana Bergulir-LO Perubahan SAL

Kredit

xxxx xxxx

Pendapatan Bunga Dana Bergulir-LRA

xxxx

Pada akhir periode pelaporan, atas saldo investasi dana bergulir dibuatkan aging umur piutang dan dibuatkan Bukti Memorial. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Uraian

9.1.9.xx

Beban Penyisihan Dana Bergulir

1.2.1.xx

Penyisihan Piutang Dana Bergulir

Debit

Kredit

xxxx xxxx

2) Sistem Akuntansi Pelepasan Investasi (1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek Pada saat terjadi pelepasan investasi maka terdapat aliran uang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Atas transaksi tersebut BUD menerima Nota Kredit dari Bank sebagai bukti bahwa uang telah masuk ke RKUD. Berdasarkan Nota Kredit atau Rekening Koran dari bank atas transaksi pelepasan Investasi Jangka Pendek, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:


65

Kode 1.1.1.xx


Debit

Kredit

xxxx

8.1.4.xx

Pendapatan Bunga-LO

xxxx

1.1.2.xx

Investasi Jangka Pendek

xxxx

3.1.2.xx

Perubahan SAL

Xxxx

4.1.4.xx

Pendapatan Bunga-LRA

xxxx

6.1.1.xx

Penerimaan Pembiayaan

xxxx

(2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang Pelepasan investasi jangka panjang Pemerintah Daerah misalnya dalam bentuk saham. Berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki, fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial dan jurnal: a. Apabila penerimaan kas lebih besar dari nilai investasi jangka panjang yang dilepas Kode 1.1.1.xx


Debit

Kredit

xxxx

8.4.1.xx

Surplus Pelepasan Investasi Jangka panjang-LO

xxxx

1.2.2.xx

Investasi Jangka Panjang

xxxx

3.1.2.xx 6.1.1.xx

Perubahan SAL

xxxx


xxxx

b. Apabila penerimaan kas lebih kecil dari nilai investasi jangka panjang yang dilepas Kode

Uraian

Debit

1.1.1.xx

Kas di Kas Daerah

xxxx

8.4.1.xx

Defisit Pelepasan Investasi Jangka panjang-LO

xxxx

1.2.2.xx 3.1.2.xx 6.1.1.xx

Investasi Jangka Panjang Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan


Kredit

xxxx xxxx xxxx

66

F. SISTEM AKUNTANSI DANA CADANGAN Sistem Akuntansi Dana Cadangan merupakan teknik pertanggungjawaban pengendalian

akuntansi

yang

digunakan

atas

pembentukan

dana

cadangan, pengelolaan dan pencatatan hasil investasi dana cadangan, dan pencairan dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang

didalamnya

mencakup

penetapan

tujuan

pembentukan

dana

cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 1. Pihak-pihak yang terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan PPKD adalah PPK-PPKD, Kuasa BUD dan PPKD. a. PPK-PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi: 1) Mencatat transaksi/kejadian lain berdasarkan bukti-bukti yang sah ke dalam Jurnal Umum. 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi ke dalam Buku Besar masingmasing rekening (rincian obyek) 3) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Angggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. b. Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi: 1) Menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi dana cadangan; 2) Menerbitkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan; 3) Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh fungsi akuntansi PPKD;


67

c. PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan pemerintah PPKD sebelum dikonsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Dokumen Yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan PPKD meliputi: 1. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; 2. SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening dana cadangan; 3. Dokumen perintah pencairan dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah; 4. Nota Kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan; dan 5. Dokumen lain yang terkait dengan cadangan. 3. Jurnal Standar Jurnal standar yang dipergunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan PPKD dikelompokkan: a. Pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan PPKD memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD untuk menyiapkan SPP/SPM-LS pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk membentuk dana cadangan. Pembentukan dana cadangan diakui ketika BUD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan. Berdasarkan SP2D-LS dari Bendahara Umum Daerah, PPK-PPKD membuat jurnal: Kode 1.4.1.xx

Nama Perkiraan

Debet

Dana Cadangan….

1.1.1.xx

Kredit

xxxx

Kas di Kas Daerah

xxxx

6.2.1.xx


3.1.2.xx

Perubahan SAL

xxxx xxxx

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Rekening

dana

cadangan

dan

penempatan

dalam

portofolio

dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana


68

cadangan. Hasil pengelolaan dana cadangan diakui pada saat terjadinya aliran dana masuk ke rekening cadangan. Pada saat diterima Nota Kredit dari Bank terkait penerimaan jasa giro/bunga atas dana cadangan, PPK-PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

Debet

1.4.1.xx

Dana Cadangan…. Jasa Giro Dana CadanganLO Perubahan SAL Jasa Giro Dana CadanganLRA

xxxx

8.1.4.xx 3.1.2.xx 4.1.4.xx

Kredit

xxxx xxxx xxxx

c. Pencairan Dana Cadangan Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dimaksudkan maka BUD akan membuat Surat Perintah

Pemindahbukuan

dari

Rekening

Dana

Cadangan

ke

rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Cadangan dan Nota Kredit dari Bank, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 1.1.1.xx


1.4.1.xx 3.1.2.xx 6.1.1.xx

Debet

Kredit

xxxx

Dana Cadangan….

xxxx

Perubahan SAL Penerimaan PembiayaanPencairan Dana Cadangan

xxxx xxxx

G. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN PPKD Sistem

Akuntansi

pertanggungjawaban

kewajiban pengendalian

PPKD akuntansi

merupakan yang

digunakan

teknik atas

penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang. 2. Pihak-pihak yang terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD adalah fungsi akuntansi PPKD, Kuasa BUD dan PPKD. a. Fungsi akuntansi PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi: 1) Mencatat transaksi/kejadian lain berdasarkan bukti-bukti yang sah ke dalam Jurnal Umum.


69

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi ke dalam Buku Besar masingmasing rekening (rincian obyek) 3) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Angggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. b. Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi: 1) Menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang; 2) Menerbitkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan; 3) Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh fungsi akuntansi PPKD; c. PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK. 4. Dokumen Yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD meliputi: 1) Peraturan Kepala Daerah mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 2) Surat Perjanjian Utang/Pinjaman; 3) Nota Kredit dari bank; 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 5) Bukti Memorial atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar Jurnal standar yang dipergunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD dikelompokkan: 1) Saat terjadi realisasi pinjaman Kode 1.1.1.xx 2.2.x.xx 3.1.2.xx 6.1.1.xx


Debet xxxx

Kewajiban Jangka Panjang Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan


Kredit

xxxx xxxx xxxx

70

2) Saat pembayaran bunga Kode 9.1.3.xx 1.1.1.xx 5.1.2.xx 3.1.2.xx

Nama Perkiraan Beban Bunga

Debet xxxx

Kas di Kas Daerah Belanja Bunga Utang

Kredit

xxxx xxxx

Perubahan SAL

xxxx

3) Saat pelunasan kewajiban Kode 2.2.x.xx 1.1.1.xx

Nama Perkiraan Utang Jangka Panjang

Debet xxxx

Kas di Kas Daerah

6.2.1.xx


3.1.2.xx

Perubahan SAL

Kredit

xxxx xxxx xxxx

4) Saat reklasifikasi kewajiban yang akan jatuh tempo Pada akhir periode pelaporan fungsi akuntansi mengidentifikasi bagian dari kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dan membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 2.2.x.xx 2.1.3.xx

Nama Perkiraan Utang Jangka Panjang

Debet

Kredit

xxxx

Bagian Lancar Utang Jk.Pjg

xxxx

H. SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN Sistem Akuntasi Pembiayaan adalah merupakan teknik pertanggung jawaban pengendalian akuntansi yang digunakan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.


71

1. Pihak–Pihak yang terkait: Pihak–pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan yaitu fungsi Akuntansi PPKD, Kuasa BUD dan PPKD. 1) Fungsi Akuntansi PPKD, memilki tugas sebagai berikut: a. Mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti – bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; b. Memposting jurnal – jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing – masing Rekening (sampai dengan rincian obyek); c. Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP – SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). 2) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Dalam

Akuntansi

Pembiayaan,

mengadministrasikan

transaksi

Kuasa

BUD

penerimaan

melakukan dan

fungsi

pengeluaran

pembiayaan, sehingga BUD memilki tugas menyiapkan dokumen transaksi/kejadian

untuk

pencatatan

akuntansi

oleh

Fungsi

Akuntansi PPKD yang sebelumnya telah disahkan oleh Kepala SKPKD. 3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dalam

Akuntansi

menandatangani

Pembiayaan,

laporan

PPKD

keuangan

memilki

pemerintah

tugas

daerah

yang

selanjutnya laporan keuangan tersebut diserahkan ke BPK dan pihak yang berkepentingan lainnya.

2. Dokumen yang digunakan: Dokumen

yang

digunakan

dalam

sistem

akuntansi

pembiayaan

meliputi: 1) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terkait transaksi pembiayaan; 2) Naskah Perjanjian Kredit atau Dokumen yang dipersamakan; 3) SP2D LS sebagai dokumen pencairan dana; 4) Nota Kredit; 5) Dokumen lainnya yang terkait.


72

3. Jurnal Standar Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan di PPKD, sebagai berikut: 1) Pada saat terjadi penerimaan pembiayaan Berdasarkan Nota Kredit dari bank mengenai masuknya dana pinjaman ke Rekening Kas Umum Daerah, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 1.1.1.xx 2.2.1.xx 3.1.2.xx 6.1.1.xx


Debet xxxx

Kewajiban Jangka Panjang Perubahan SAL

Kredit

xxxx xxxx


xxxx

2) Pada saat terjadi pembayaran bunga Berdasarkan SP2D-LS pembayaran bunga dari Kuasa BUD, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 9.1.3.xx 1.1.1.xx 5.1.2.xx 3.1.2.xx

Nama Perkiraan Beban Bunga

Debet xxxx

Kas di Kas Daerah Belanja Bunga Utang

Kredit

xxxx xxxx

Perubahan SAL

xxxx

3) Pada saat terjadi pembayaran pokok pinjaman Berdasarkan SP2D-LS pengeluaran pembiayaan dari Kuasa BUD, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 2.2.x.xx 1.1.1.xx

Nama Perkiraan Kewajiban Jangka Panjang

Debet xxxx

Kas di Kas Daerah

6.2.1.xx


3.1.2.xx

Perubahan SAL


Kredit

xxxx xxxx xxxx

73

H. KOREKSI DAN PENYESUAIAN Dalam hal terjadi kesalahan pencatatan maka dimungkinkan adanya koreksi dan penyesuaian. Koreksi dan penyesuaian juga bisa timbul akibat adanya penyetoran kembali belanja atau pengembalian pendapatan. 1. Pihak yang Terkait: Pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan koreksi dan penyesuaian adalah sebagai berikut: 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-PPKD); 2) Bendahara Penerimaan; 3) Bendahara Pengeluaran; 4) Pengurus Barang; 5) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran. 2. Dokumen yang digunakan: Dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan koreksi dan penyesuaian adalah sebagai berikut: 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) dalam hal terjadi kelebihan penyetoran pajak daerah; 2) Bukti Surat Tanda Setoran (STS) kembali belanja; 3) Bukti Surat Setoran Sisa TU (S3TU); 4) Bukti Memorial atas pergeseran dan koreksi pendapatan; 5) Bukti Memorial atas pergeseran dan koreksi belanja; 1. Jurnal Standar: 1) Koreksi Kesalahan Pencatatan a. Pengembalian Belanja Tahun Lalu Sebagai contoh terjadi pengembalian belanja bantuan sosial karena penerima yang berhak tidak ditemukan atau pindah alamat. Pada saat pengembalian belanja bantuan sosial tahun lalu tersebut di setorkan ke Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Surat Tanda Bukti Setoran (STS). Berdasarkan bukti

STS

pengembalian

belanja

bantuan

sosial,

fungsi

akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

1.1.1.xx Kas di Kas Daerah 3.1.1.xx

Lain-lain Pendapatan Yg Sah


Kredit

xxx

Ekuitas

3.1.2.xx Perubahan SAL 4.1.3.xx

Debet

xxx xxxx xxxx

74

Perlakuan yang sama juga diterapkan untuk pengembalian belanja PPKD tahun sebelumnya, seperti: belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan dan belanja transfer. b. Pengembalian belanja tahun berjalan Sebagai contoh terjadi pengembalian belanja bantuan sosial dalam tahun berjalan karena penerima yang berhak tidak ditemukan. Pada saat pengembalian belanja bantuan sosial tahun berjalan tersebut di setorkan ke Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Surat Tanda Bukti Setoran (STS). Berdasarkan bukti STS pengembalian belanja, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 1.1.1.xx 9.1.6.xx 3.1.2.xx 5.1.6.xx

Nama Perkiraan

Debet

Kas di Kas Daerah

Kredit

xxx

Beban Bantuan Sosial

xxx

Perubahan SAL

xxxx

Belanja Bantuan Sosial

xxxx

Perlakuan yang sama juga diterapkan untuk pengembalian belanja PPKD dalam tahun berjalan, seperti: belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan dan belanja transfer. c. Koreksi pergeseran belanja dan beban Pada saat ditemukan kesalahan pencatatan belanja, fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial atau dokumen lain dipersamakan. Sebagai contoh ditemukan kesalahan pencatatan belanja hibah yang seharusnya menurut SPJ adalah belanja bantuan

sosial.

Berdasarkan

dokumen

tersebut,

fungsi

akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

9.1.6.xx

Beban bantuan sosial

9.1.5.xx

Beban Hibah

5.1.6.xx

Belanja bantuan sosial

5.1.5.xx

Belanja Hibah

Debet

Kredit

xxx xxx xxxx xxxx

d. Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu Dalam hal terjadi pengembalian Pendapatan tahun sebelumnya, PPK-SKPD melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung yang


75

menunjukkan pemerintah

adalah

kelebihan

pusat/provinsi

pembayaran

dan

transfer

pendapatan

dari

lainnya.

Berdasarkan hasil verifikasi, fungsi akuntansi PPKD membuat bukti

memorial

kelebihan

pendapatan.

Berdasarkan

bukti

tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

3.1.1.xx

Debet

Ekuitas

2.1.6.xx

Kredit

xxx

Utang Lain-lain

xxx

Pada saat dilakukan realisasi pengembalian pendapatan maka PPK-PPKD

menyiapkan

SPM-LS

pembayaran

kelebihan

pendapatan untuk diajukan kepada Kuasa BUD. Berdasarkan SPM-LS dari PPK-PPKD, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS untuk

dibayarkan

kepada

pihak

penerima.

Berdasarkan

dokumen SP2D-LS, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 2.1.6.xx

Nama Perkiraan

Debet

Utang Lain-lain

1.1.1.xx

Kas di Kas Daerah

5.1.8.xx

Belanja Tidak Terduga

3.1.2.xx

Perubahan SAL

Kredit

xxx xxx xxxx xxxx

e. Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan Dalam hal terjadi pengembalian Pendapatan tahun berjalan, PPK-PPKD melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung yang menunjukkan

adalah

kelebihan

pembayaran

transfer

dan

pendapatan lainnya. Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-PPKD membuat bukti memorial kelebihan pendapatan. Berdasarkan bukti tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode 8.1.1.xx 2.1.6.xx

Nama Perkiraan Pendapatan....-LO Utang Lain-lain

Debet

Kredit

xxx xxx

Pada saat dilakukan realisasi pengembalian maka PPK-PPKD menyiapkan SPM-LS pembayaran kelebihan pendapatan untuk diajukan kepada Kuasa BUD. Berdasarkan SPM-LS dari PPKPPKD, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS untuk dibayarkan


76

kepada pihak penerima. Berdasarkan dokumen SP2D-LS, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

2.1.6.xx

Debet

Utang Lain-lain

Kredit

xxx

1.1.1.xx

Kas di Kas Daerah

5.1.8.xx


3.1.2.xx

Perubahan SAL

xxx xxxx xxxx

Atas transaksi tersebut harus dilakukan penyesuaian sehingga pendapatan

LRA

mencerminkan

jumlah

penerimaan

pendapatan yang secara riil masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Berdasarkan

pendukungnya,

fungsi

bukti

memorial

akuntansi

PPKD

dan

dokumen

membuat

jurnal

penyesuaian sebagai berikut: Kode 4.1.1.xx 5.1.8.xx

Nama Perkiraan Pendapatan.....-LRA

Debet

Kredit

xxx


xxx

2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode akuntansi sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang. Koreksi penyesuian nilai penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan daftar aging piutang. Berdasarkan Daftar Aging Piutang, fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial dan melakukan jurnal: Kode 9.1.8.xx 1.1.5.xx

Nama Perkiraan Beban Penyisihan Piutang

Debet

Kredit

xxx

Penyisihan Piutang Tdk Tertagih

xxx

Apabila dalam tahun yang bersangkutan terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang, berdasarkan bukti tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: a. Apabila nilai penyisihan piutang sudah mencapai 100%


77

Kode

Nama Perkiraan

1.1.5.xx

Debet


1.1.x.xx

Kredit

xxx

Piutang ......

xxx

b. Apabila nilai penyisihan piutang belum mencapai 100% Kode

Nama Perkiraan

Debet

1.1.5.xx


xxx

9.4.1.xx

Beban Luar Biasa

xxx

1.1.x.xx

Kredit

Piutang ......

xxx

3) Penyesuaian Beban Jasa Dibayar Dimuka Dalam hal terdapat Beban Jasa Dibayar Dimuka (sebagai contoh Beban

Asuransi)

maka

pada

akhir

periode

akuntansi

harus

dilakukan penyesuaian akun beban untuk bagian bulan yang belum accrued, yaitu nilai asuransi yang belum menjadi beban tahun berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial dan membuat jurnal: Kode

Nama Perkiraan

1.1.6.xx

Debet

Beban Jasa Dibayar Dimuka

9.1.2.xx

Kredit

xxx

Beban Asuransi...

xxx

Hal yang sama juga diperlakukan untuk beban sewa atau jasa lain yang dibayar dimuka.

I.

JURNAL, BUKU BESAR DAN NERACA SALDO 1) Jurnal PPKD Jurnal di PPKD dilaksanakan dengan menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksitransaksi yang sifatnya sejenis, berulang dan volumenya sangat tinggi. Sedangkan tranksasi yang sifatnya tidak sejenis dan frekuensinya jarang diinput melaui jurnal umum. Penggolongan jurnal ini untuk mempermudah proses jurnal dan mengurangi kesalahan. Jurnal

khusus

yang

digunakan

dalam

sistem

akuntansi

PPKD

dikelompokkan sebagai berikut: 1) Jurnal

penerimaan,

digunakan

untuk

mencatat

transaksi

pendapatan PPKD


78

2) Jurnal pengeluaran, digunakan untuk mencatat transaksi belanja dan beban PPKD Sedangkan transaksi lain yang tidak berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam jurnal umum PPKD. Format buku jurnal yang digunakan dalam sistem akuntansi PPKD Pemerintah Kota Pasuruan adalah: PEMERINTAH KOTA PASURUAN BUKU JURNAL PPKD Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Pasuruan, ......................... PPK-PPKD

Nama NIP ...........................

2) Buku Besar Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, baik jurnal khusus maupun jurnal umum diposting ke dalam Buku Besar. Transaksi akunakun yang sejenis digolongkan dalam satu rekening buku besar sehingga diperoleh saldo untuk setiap masing-masing rekening buku besar. Misalnya akun Buku Besar belanja listrik berisi hail posting dari transaksi-transaksi pembayaran rekening listrik mulai dari bulan Januari s/d Desember. Format buku besar yang digunakan dalam sistem akuntansi PPKD Pemerintah Kota Pasuruan adalah: PEMERINTAH KOTA PASURUAN BUKU BESAR PPKD Kode Rek Nama Rek Pagu APBD Pagu PAPBD Tanggal

: : : :

.............................. .............................. .............................. .............................. Uraian Transaksi

Ref

Debet

Kredit

Saldo

Pasuruan, ......................... PPK-PPKD

Nama NIP ...........................


79

3) Neraca Saldo Neraca

saldo

merupakan

hasil

peringkasan

buku

besar

yang

menunjukkan saldo setiap rincian obyek rekening yang digunakan dalam sistem akuntansi PPKD. Neraca saldo diperlukan sebagai bahan dalam rangka penyusunan laporan keuangan PPKD. Format Neraca Saldo yang digunakan dalam sistem akuntansi SKPD Pemerintah Kota Pasuruan adalah : PEMERINTAH KOTA PASURUAN NERACA SALDO PPKD Kode Rekening

Nama Rekening

Debet

Kredit

Saldo

J. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD 1. Ketentuan Umum Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD diperoleh melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas akuntansi, yaitu: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Neraca; 3) Laporan Operasional (LO); 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan PPKD:


80

Menyiapkan Kertas Kerja

1

Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

2

Membuat Jurnal Penyesuaian

Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

3

Menyusun Laporan Keuangan

1

Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA dan NS Setelah Penutupan LRA

4

2

Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

Menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan NS Setelah Penutupan LO

5

3

Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir dan NS akhir

Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

2. Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah : 1) Fungsi Akuntansi PPKD 2) PPKD 3. Langkah-Langkah Teknis 1) Menyiapkan Kertas Kerja a. Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. b. Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada dalam format kertas kerja tercantum dalam tabel sebagai berikut.


81

Kode Rekening

Uraian

Neraca Saldo (NS) D

Penyesuaian

K

D

NS Setelah Penyesuaian

K

D

K

2) Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom “Neraca Saldo” yang terdapat pada Kertas Kerja. 3) Membuat Jurnal Penyesuaian Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja. Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk: a.

Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan

b.

Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

c.

Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun

4) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo

berdasarkan

jurnal

penyesuaian

yang

telah

dibuat

sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom “Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja. 5) Menyusun Laporan Keuangan a)

Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk


82

dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”. Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD membuat

jurnal

penutup.

Prinsip

penutupan

ini

adalah

membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut: a) Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal tahun anggaran Kode

Nama Perkiraan

Debet Kredit

3.1.2.xx Apropriasi Belanja

xxx

3.1.2.xx Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

xxx

3.1.2.xx Estimasi Perubahan SAL

xxx

3.1.2.xx

Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan

3.1.2.xx

xxx xxx

b) Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit – LRA Kode

Nama Perkiraan

Debet Kredit

4.x.x.xx Pendapatan LRA

xxx

6.1.x.xx Penerimaan Pembiayaan

xxx

5.x.x.xx

Belanja

xxx

6.2.x.xx


xxx

3.1.2.xx

Surplus LRA

xxx

c) Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit – LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi. Kode

Nama Perkiraan

3.1.2.xx

Surplus Defisit-LRA

3.1.2.xx

Perubahan SAL

Kemudian

setelah

membuat

Debet

Kredit

xxx xxx jurnal

penutup,

Fungsi

Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.


83

Contoh Format Laporan Realisasi Amggaran(LRA) dapat di lihat pada Lampiran Peraturan Walikota yang mengatur tentang

Kebijakan

Akuntansi,

khususnya

Kebijakan

Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Menyusun Laporan Operasional (LO) Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk

dalam

komponen

Laporan

Operasional

untuk

kemudian membuat Laporan Operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat

jurnal

penutup.

Prinsip

penutupan

ini

adalah

membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Berikut ini contoh jurnal penutup LO. Kode

Nama Perkiraan

8.x.x.xx

Pendapatan-LO

Debet

Kredit

xxx

3.1.1.xx

Surplus Defisit-LO

xxx

9.x.x.xx

Beban

xxx

Kemudian,

setelah

membuat

jurnal

penutupan,

Fungsi

Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Contoh Format Laporan Operasional (LO) dapat di lihat pada Lampiran Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi,

khususnya

Kebijakan

Akuntansi

Laporan

Operasional (LO) c. Menyusun Neraca Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi

PPKD

membuat

Neraca.

Bersamaan

dengan

pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit…–LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir. Kode 3.1.1.xx 3.1.1.xx

Nama Perkiraan Surplus Defisit-LO Ekuitas


Debet

Kredit

xxx xxx

84

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. Contoh Format Neraca dapat di lihat pada Lampiran Peraturan Walikota

yang

mengatur

tentang

Kebijakan

Akuntansi,

khususnya Kebijakan Akuntansi Neraca. d. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas(LPE) Selanjutnya,

Fungsi

Akuntansi

PPKD

membuat

Laporan

Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat di lihat pada Lampiran Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi, khususnya Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) e. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut

kendala

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

pencapaian target; d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi

dan

kejadian-kejadian

penting

lainnya;


85

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; f)

Informasi

yang

diharuskan

oleh

Pernyataan

Standar

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka

laporan

keuangan. Format

Catatan

atas

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Kota

Pasuruan diilustrasikan dalam Peraturan Walikota Pasuruan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan. I. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 1. Ketentuan Umum Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili Pemerintah Darah sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (Home Office – Branch Office). PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 3) Neraca; 4) Laporan Operasional (LO); 5) Laporan Arus Kas (LAK); 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).


86

Ke 7 Laporan Keuangan ini disampaikan oleh Walikota Pasuruan kepada BPK RI untuk diaudit selambat-lambatnya 3 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan hasil auditnya diserahkan kepada DPRD Kota Pasuruan

bersamaan

dengan

Rancangan

Peraturan

Daerah

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selambat-lambatnya 6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidasi Mengisi Neraca Saldo SKPD dan PPKD

2 .

1 .

Membuat Jurnal eliminasi

Membuat Neraca Saldo Pemda

3 .

Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

1 .

4 .

Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA dan NS Setelah Penutupan LRA

2 .

Menyusun Laporan Perubahan SAL 5 .

7 .

Menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan NS Setelah Penutupan LO

Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

3 .

6 .

Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir dan NS akhir

Menyusun Laporan Arus Kas

Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

2. Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut : a. Fungsi Akuntansi PPKD b. PPKD

3. Langkah-Langkah Teknis 1)

Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidasi


87

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan PPKD. Kertas kerja ini adalah alat bantu yang digunakan untuk menyiapkan kolom neraca saldo pemerintah daerah dalam kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah.

Kertas

kerja

berguna

untuk

mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD yang dimasukkan kedalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan. Setelah memasukkan semua neraca saldo kedalam kertas kerja konsolidasi, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD serta Jurnal Eliminasi,

Fungsi Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo

Pemerintah Daerah. Untuk eliminasi kedua akun tersebut, fungsi akuntansi PPKD mencatat “RK-PPKD” di debit dan “RK-SKPD” di kredit dengan jurnal: Kode 1.1.7.xx 2.1.7.xx

Nama Perkiraan

Debet

R/K PPKD

Kredit

xxx

R/K SKPD

xxx

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada pada format kertas kerja sebagai berikut. 2) Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

a. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berdasarkan Neraca Saldo Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD

mengidentifikasi

akun-akun

yang

termasuk

dalam

komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”. Nilai kolom debit dan kredit pada kolom “Laporan Realisasi Anggaran” dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai “SILPA tahun berjalan”. Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit.


88

Bersamaan dengan pembuatan LRA yang merupakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD), PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Berikut contoh jurnal penutup LRA. Kode

Nama Perkiraan

Debet

4.x.x.xx

Pendapatan-LRA

xxx

6.1.x.xx

Penerimaan Pembiayaan-LRA

xxx

3.1.2.xx

Aproriasi Belanja

xxx

3.1.2.xx

Aproriasi Pengeluaran Pembiayaan

xxx

Kredit

3.1.2.xx

Estimasi Perubahan SAL

xxx

5.x.x.xx

Belanja

xxx

6.2.x.xx


xxx

3.1.2.xx

Estimasi Pendapatan

xxx

3.1.2.xx

Estimasi Penerimaan Pembiayaan

xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. Contoh Format Laporan Realisasi Amggaran(LRA) dapat di lihat pada Lampiran Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi, khususnya Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Menyusun Laporan Operasional (LO) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO, PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Berikut ini contoh jurnal penutup LO. a. Apabila terjadi Surplus Kode 8.x.x.xx

Nama Perkiraan Pendapatan-LO

Debet

Kredit

xxx

3.1.1.xx

Surplus/Defisit-LO

xxx

9.x.x.xx

Beban

xxx


89

b. Apabila terjadi Defisit Kode

Nama Perkiraan

Debet

8.x.x.xx

Pendapatan-LO

xxx

3.1.1.xx

Surplus/Defisit-LO

xxx

9.x.x.xx

Beban

Kredit

xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Contoh Format Laporan Operasional (LO) dapat di lihat pada Lampiran Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi, khususnya Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional (LO) c. Menyusun Neraca Berdasarkan

Neraca

Saldo

setelah

Penutupan

LO,

Fungsi

Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit–LO ke akun Ekuitas. Berikut ini

contoh

jurnal penutup akhir. Kode 3.1.1.xx 3.1.1.xx 3.1.1.xx 3.1.1.xx

Nama Perkiraan Ekuitas Surplus/Defisit-LO

Debet

Kredit

xxx xxx

Surplus/Defisit-LO Ekuitas

Xxx

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. Contoh Format Neraca dapat di lihat pada Lampiran Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi, khususnya Kebijakan Akuntansi Neraca. d. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya, Fungsi

Akuntansi PPKD dapat menyusun Laporan Perubahan

SAL. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA


90

periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …… LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7 8

URAIAN

20X1

Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Subtotal (1 + 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Subtotal (3 + 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)

XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX XXX XXX

20X0 XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX XXX XXX

e. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Selanjutnya,

Fungsi

Akuntansi

PPKD

membuat

Laporan

Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7

URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN EKUITAS AKHIR

20X1

20X0

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

f. Membuat Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke


91

dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas

transitoris.

Berikut

ini

merupakan

contoh

format

Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah. Contoh Format Laporan Arus Kas (LAK) dapat di lihat pada Lampiran Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi, khususnya Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas (LAK) g. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan

SAL,

Laporan

Operasional,

Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Rincain dalam bentuk angka disajikan secara komparatif dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; b) Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro; c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut

kendala

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

pencapaian target; d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi

dan

kejadian-kejadian

penting

lainnya; e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; f)

Informasi

yang

diharuskan

oleh

Pernyataan

Standar

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan g)

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka

laporan

keuangan. Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan.


92

PEMERINTAH KOTA PASURUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN XX PENDAHULUAN Bab I

Pendahuluan 1.1

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

1.2

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

1.3

Bab II

Bab III

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1

Ekonomi makro

2.2

Kebijakan keuangan

2.3

Indikator pencapaian target kinerja APBD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 3.1 3.2

Bab IV

Bab V

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Kebijakan akuntansi 4.1

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

4.2

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

4.3

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

4.4

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah

Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 5.1

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah dan Rincian angka-angka disajikan secara komperatif dengan realisasi tahun lalu. 5.1.1 Pendapatan – LRA 5.1.2

Belanja

5.1.3

Transfer

5.1.4

Pembiayaan

5.1.5

Pendapatan – LO

5.1.6

Beban

5.1.7

Aset

5.1.8

Kewajiban

5.1.9

Ekuitas Dana

5.2

Bab VI Bab VII

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah Penutup

SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd, YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008


WALIKOTA PASURUAN, Ttd, HASANI

Page 93

SISTEM AKUNTANSI PPKD

Recommend Documents