Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia 1

Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia1 Dedi Prasetyo Analis Kebijakan Madya Bidang Binkar SSDM Polri e-mail: [email protected] Abstrak Radikalisme memiliki keterkaitan erat dengan terorisme, keduanya merupakan tindakan kekerasan atau ancaman bagi kehidupan masyarakat. Tindak kejahatan tersebut sesungguhnya dilakukan oleh sekelompok minoritas yang menolak dan sekaligus tidak percaya lagi pada sistem dan proses demokrasi yang ada. Gerakan tersebut menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan, sedangkan agama dijadikan sebagai fondasi yang dipahami secara ekstrem.Keberadaan paham radikalisme memunculkan upaya untuk menanggulanginya, salah satunya adalah deradikalisme. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah upaya yang dilakukan para stakeholders yang bertanggungjawab mengemban tugas tersebut. Peran TNI-Polri dalam upaya deradikalisme perkembangan terorisme di Indonesia dinaungi oleh undang-undang, meskipun pada tataran lain, upaya yang dijalankan dipandang oleh banyak pihak masih belum terjadi sinergi yang optimal. Kata Kunci: Terorisme, Deradikalisme, Polri, TNI dan Indonesia

Pendahuluan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tertuang dalam alinea ke-4 UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaiana abadi, dan keadilan sosial.2 Dalam upaya mencapai tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia Disarikan dari hasil Taskap Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII, Lembaga Ketahanan Nasional RI tahun 2015 yang berjudul “Meningkatkan Sinergitas TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terhadap Perkembangan Terorisme di Indonesia Guna Memantapkan Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional“. 2 Pembukaan (Preambule)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1

36

JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. II, NO. 1, 2016

senantiasa dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam aspek dan dimensi kehidupan nasional yang disebut ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa merupakan keluaran resultan (out put resultant) dari segenap upaya nasional pada saat tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dan cita-cita nasional. Untuk memecahkan problem atau masalah menggunakan perspektif Ketahanan Nasional sebagai konsepsi melalui pendekatan delapan aspek kehidupan nasional, yaitu astagatra yang terdiri atas tiga aspek alamiah, yaitu geografi, demografi dan sumber kekayaan alam serta lima aspek sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.3 Salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional adalah terjaminnya stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia. Apabila stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia terganggu, maka dinamika pembangunan nasional juga akan tereduksi dan tujuan serta cita-cita nasional akan sulit untuk diwujudkan. Gangguan stabilitas keamanan dapat datang dari dalam atau dari luar negeri. Di mana gangguan itu sendiri bisa dalam bentuk berbagai potensi ancaman baik militer maupun non militer. Salah satu bentuk ancaman yang menjadi isu internasional maupun nasional adalah perkembangan kelompok-kelompok radikalisme dengan mengatasnamakan agama yang telah mengarah pada gerakan terorisme. Terorisme merupakan suatu bentuk ancaman nyata yang sangat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara bahkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Istilah terorisme menjadi perhatian masyarakat internasional dan sejumlah sarjana telah mencoba untuk memformulasikan definisi terorisme yang dapat diterima secara internasional. Mereka mencoba untuk mendefinisikan gejala yang ada dengan tidak melepaskan diri dari berbagai pertimbangan, baik politik maupun Lemhannas RI: Bidang Studi/materi pokok; Geostrategi dan Ketahanan Nasional Sub Bidang Studi Konsepsi Ketahanan Nasional, PPRA LIII, 2015. 3

Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia

37

etik. Berdasarkan Konvensi Jenewa untuk Prevention and Punishment of Terrorism tahun 1937, perbuatan teroris digambarkan sebagai “criminal acts directed against a state and intended and calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or group of persons or the general public” (segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas). Walaupun pengertian tersebut tidak diberlakukan, akan tetapi unsur-unsur yang ada dalam definisi tersebut merupakan bahan kajian yang sangat bermanfaat, terutama bagi negara-negara dalam memformulasikan definisi terorisme dalam peraturan perundang-undangannya.4 Dalam konteks Indonesia, aksi terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki keterkaitan ideologis, sejarah, dan politis serta merupakan bagian dari pengaruh lingkungan strategis pada tataran global maupun regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya beberapa orang sebagai aktor intelektual dari luar negeri, namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik (indigenous) dengan mereka yang memiliki jaringan transnasional (trans-national networks). Secara historis, radikalisme yang diwarnai oleh agama bukanlah hal yang baru di negeri ini, khususnya yang terkait dengan kelompok radikal Islam. Dalam sejarah Indonesia, dikenal misalnya Perang Paderi di Sumatera Barat antara kaum ulama puritan dengan kelompok atau kaum adat, yang sesungguhnya juga adalah penganut Islam, namun bukan puritan. Kaum Paderi yang dikenal sebagai para penganut aliran Wahabi dalam upayanya melakukan gerakan pemurnian agama telah melakukan kekerasan yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di dalam masyarakat Minangkabau.5 Gerakan radikal Islam inilah yang saat ini muncul kembali, walaupun dalam konteks yang berbeda, namun dengan M. Arief Amrullah, Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 38. 5 Lihat Azyumardi Azra, “Islamic Radical Movement in Indonesia” Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional, The Link-up Terrorism in Southeast Asia, Center for Moderate Muslim, Jakarta 2006; lihat juga Azyumardi Azra, “Salafisme” dalam Harian Republika, (Kamis, 14 April 2005). 4

38


gagasan dan pemahaman keagamaan yang tidak jauh berbeda. Dalam konteks politik nasional, aksi terorisme yang marak di Indonesia di era pasca reformasi adalah kelanjutan dari gerakan politik anti NKRI yang pernah terjadi sebelumnya, yakni gerakan-gerakan yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang dimotori oleh S.M. Kartosuwiryo dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Dengan meninggalnya Kartosuwiryo, gagasan, cita-cita, dan gerakan NII ini masih terus dilanjutkan oleh para pengikutnya atau mereka yang memiliki afiliasi ideologis yang sama. Gerakan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Imran dan Warman pada dekade delapan puluhan dan juga kelompok Abdullah Sungkar serta Abubakar Ba’asyir adalah genealoginya dengan gerakan DI/TII/NII. Abdullah Sungkar maupun Abu Bakar Ba’asyir adalah pengikut Kartosoewirjo yang melanjutkan gerakan NII dan kemudian sesudah berpindah ke Malaysia ber”metamorfosa” menjadi tokoh-tokoh organisasi radikal Jamaah Islamiyah (JI). Jika semula gerakan kelompok tersebut dan jaringan mereka terbatas hanya dalam wilayah NKRI, maka kini kemudian mengalami perluasan dan pendalaman lingkungan pengaruh yang mencakup kawasan regional Asia Tenggara, Asia, dan bagian dari jaringan gerakan “jihad global”.6 Sebagai negara yang menjadi target aksi terorisme internasional, Indonesia telah dan sedang menyelenggarakan berbagai strategi dan upaya penanggulangan terorisme. Namun demikian, sampai saat ini strategi dan pendekatan yang dilakukan lebih banyak menggunakan pendekatan kekuatan kekerasan (hard power approach) yang ditujukan terutama dalam upaya penegakan hukum (law enforcement). Pendekatan ini menghasilkan berbagai capaian yang cukup signifikan dan prestasi baik, bahkan mendapat pengakuan internasional. Namun demikian, untuk jangka panjang pendekatan tersebut dipandang kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena terorisme bukan masalah kekerasan fisik, namun juga melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya di dalam masyarakat.

Ansyaad Mbay, Dinamika Baru Jejaring Tero di IndonesiaI (Jakarta: AS Production Indonesia, 2013), 77-120. 6


39

Indonesia harus melengkapi strategi dan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan lunak (soft power approach) untuk menghadapi perkembangan terorisme di dalam negeri Indonesia melalui program deradikalisasi. Strategi ini ditujukan untuk menetralisasi pengaruh ideologi radikal, khususnya yang bersumber pada pemahaman keagamaan Islam, yang menjadi landasan aksi terorisme yang terjadi.7 Dalam beberapa tahun terakhir, program deradikalisasi telah dijadikan sebagai salah satu program utama dari pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh berbagai instansi termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama, dan lainlain. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia menyadari bahwa program deradikalisasi hanya akan efektif apabila mengikutsertakan para pemangku kepentingan utama (main stakeholders) seperti para tokoh agama, ormas, parpol, LSM, media massa, kalangan cendiawan, dan sebagainya.8 Di sisi lain, sinergi antara TNI dan Polri dalam deradikalisasi merupakan suatu keniscayaan untuk mensukseskan program tersebut dalam rangka peringatan dini, deteksi dini, pencegahan dan menangkal perkembangan terorisme di Indonesia. TNI memiliki kemampuan intelijen dan kemampuan teritorial sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat(2) UU Nomor 34 Tahun 2004 serta memiliki rantai komando (chain of command) sampai tingkat desa melalui Babinsa (Bintara Pembina Desa). Demikian halnya dengan Polri yang selama ini menjadi tumpuan dalam penegakan hukum pemberantasan terorisme serta melakukan tindakan pre-emtif, preventif dan represif terhadap ancaman terorisme. Baik TNI maupun Polri, tidak dapat menjalankan tugas secara institusional tunggal. Dengan sinergi antara TNI dengan Polri dalam deradikalisasi perkembangan terorisme diharapkan mampu mengeliminir perkembangan terorisme di Indonesia. Sinergi merupakan kebersamaan dalam berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama dengan hasil yang diperoleh merupakan hasil bersama, dan lebih efektif, efisien serta optimal dibandingkan melaksanakan secara parsial atau sendiri-sendiri.

Petrus R. Golose, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput (Jakarta: PKIK, 2010), 82. 8 Muhamad TitoKarnavian, The “Soft Approach” Strategi in Coping with Islamist Terrorism in Indonesia. Makalah tidak diterbitkan, 2011. 7

40


Perkembangan Gerakan Radikal dan Aksi Terorisme di Indonesia Perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme telah melecehkan nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan normanorma agama. Teror telah menunjukan gerakan nyata sebagai tragedi atas Hak Asasi Manusia. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkannya telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” mudah dan masih dikalahkan oleh aksi teror. Karena sedemikian akrabnya aksi teror digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya menjadi “terorisme”. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa di Indonesia dan untuk menunjukan potret lain dari kejahatan (new dimentions of crime, new type of crime) secara terorganisir melintas berbagai ruang dan wilayah (trans national)serta menimbulkan akibat yang sangat luar biasa (extraordinary crime) saat ini. Sinergi penanggulangan terorisme di Indonesia dapat dideskripsikan dalam evolusi strategi pada tiga era politik. Pemahaman ini diperlukan untuk mengetahui secara komprehensif, integral dan holistik, sehingga dapat membandingkan perbedaan strategi-strategi yang pernah diterapkan di Indonesia. Pada bagian berikutnya akan dikupas lebih mendalam tentang strategi nasional di era Reformasi yang mengedepankan penegakan hukum berikut sejumlah inovasi parsial yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan komponen negara hingga terbentuknya lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam perjalanannya, di Indonesia telah diterapkan tiga macam strategi nasional penanggulangan terorisme sejak era kemerdekaan hingga reformasi. Setiap era politik, memiliki strategi tersendiri sesuai dengan zamannya. Pada masa Orde Lama, negara menerapkan strategi dengan mengedepankan kekuatan militer (military-led strategy). Di mana pada saat itu sinergi TNI-Polri masih dalam lingkup satu wadah yaitu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sehingga sebenarnya Indonesia menerapkan paradigma war model. Strategi ini diterapkan terutama karena gerakan yang melakukan perlawanan terhadap negara dengan aksi kekerasan memiliki kemampuan


41

militer yang cukup kuat dengan taktik gerilya. Selain pada era ini isu tentang Hak Asasi Manusia belum menjadi isu penting dalam lingkungan internasional sehingga penggunaan kekuatan/upaya paksa maksimal dalam penanggulangan gerakan insurgensi dan terorisme belum mendapat kritisi keras dari berbagai kalangan. Penegak hukum terutama kepolisian juga belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memberantas gerakan insurgency dan terorisme. Namun demikian Polri yang masih masuk dalam kesatuan ABRI ikut aktif terlibat dalam penumpasan berbagai pemberontakan yang terjadi. Berbagai bentuk aksi pemberontakan dan terorisme ditangani dengan keras seperti kasus Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Persatuan Rakyat Semesta (Permesta), Republik Maluku Selatan (RMS) dan sebagainya.9 Dengan pendekatan militer semua gerakan pemberontakan, insurgency dan terorisme dapat dipadamkan, namun tidak selesai dengan tuntas karena akar masalahnya belum ditanggulangi sepenuhnya. Gerakan Islam radikal yang bersumber dari Darul Islam misalnya, terus hidup baik secara ideologi maupun komunitas sosial.10 Pada masa Orde Baru, negara lebih mengedepankan pendekatan intelijen (intelligence-led strategy) dalam menghadapi terorisme. Pada era tersebut Polri masih bagian dari ABRI, di mana sinergi dalam penanggulangan terorisme selalu dalam satu rantai komando (chain of command) dari Mabes ABRI. Sejumlah badan ekstra yudisial dibentuk untuk melakukan penanggulangan dan penindakan terhadap gerakan terorisme, seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) dan Badan Kordinasi Stabilitas Nasional (BAKORTANAS). Badan-badan ini melakukan operasi intelijen untuk memonitor, mengawasi, melakukan infiltrasi dan memecah belah serta bahkan menindak para pelaku terorisme. Agar lebih efektif melaksanakan tugasnya badan-badan ini dilengkapi dengan payung hukum yang keras yaitu UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi di mana aksi-aksi yang dianggap membahayakan stabilitas dan 9

2014).

Lihat Ali Asghar, Men-Teroris-Kan Tuhan: Gerakan Sosial Baru (Jakarta: Pensil, 324,

Solahudin, NII sampai JI: Salafi Jihadisme di Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), 53-114. 10

42


keamanan nasional, termasuk terorisme, dapat ditindak tanpa alat bukti yang kuat seperti dipersyaratkan dalam hukum acara pidana. Pendekatan ini cocok dengan sistem politik yang semi-otoriter rezim Orde Baru dan lingkungan dunia yang diwarnai oleh Perang Dingin. Negara Barat belum memprioritaskan perlindungan HAM dan demokratisasi pada saat itu karena tekanan kepada negara lain untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi liberal ini akan dapat membuat negaranegara tersebut berpaling ke Timur/Sovyet. Dengan pendekatan ini maka gerakan terorisme dapat ditekan. Jaringan eks Darul Islam terpecah dalam kelompok-kelompok kecil dan bahkan sebagian berhasil dikooptasi oleh operasi intelijen negara. Tekanan yang keras juga membuat sejumlah tokoh utama gerakan ini melarikan diri ke luar negeri, misalnya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir, pendiri kelompok Al Jamaah Al Islamiyah lari ke Malaysia.11 Aksi terorisme jauh berkurang pada periode politik ini. Namun pendekatan ini juga mengandung sejumlah kelemahan. Gerakan terorisme Islamis radikal masih mampu bertahan, ideologinya masih terus hidup dan jaringan rahasianya masih beroperasi. Sejumlah kasus terorisme masih terjadi seperti pembajakan pesawat Garuda “Woyla” pada tahun 1981 oleh kelompok Imron dari unsur Komando Jihad, dan peledakan Candi Borobudur tahun 1985, bom gereja di Malang, meledaknya bom dalam sebuah bus di Banyuwangi ketika dalam perjalanan untuk operasi serangan bom di Bali oleh kelompok Ahwar. Jaringan Islam radikal bahkan mengirimkan ratusan kadernya untuk latihan militer di Afghanistan dan Filipina pada periode 1990 hingga awal 2000-an.12 Pada periode ini jaringan terorisme Islam radikal terpecah dalam dua arus utama (mainstream). Arus pertama adalah eks Darul Islam yang lebih mengutamakan agenda lokal lama tentang pembentukan Negara Islam Indonesia berdasarkan syariah Islam. Arus ini pada dasarnya terdiri dari dua kelompok utama. Kelompok pertama disebut dengan Negara Islam Indonesia (NII) struktural. Kelompok ini memiliki struktur organisasi rahasia seperti pemerintah bayangan dengan tujuan mendirikan Negara John T. Sidel, Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia (Singapore: Nus Press, 2007), 208. 12 Solahudin, NII sampai JI: Salafi Jihadisme di Indonesia, 227-267. 11


43

Islam Indonesia (NII) namun untuk sementara lebih mengutamakan cara non-kekerasan seperti pembangunan organisasi, rekrutmen, pengumpulan dana dan penyebaran ideologi radikal. Pada tahun 1990-an tercatat kelompok ini dipimpin oleh Ajengan Masduki yang berbasis di Jawa Barat. Arus kedua adalah kelompok nonstruktural atau non-teritorial yang lebih longgar, misalnya NII Banten pimpinan Jaja dan NII Sumatera pimpinan Abu Kholis. Kelompok ini juga masih tetap fokus pada agenda lama pembentukan Negara Islam Indonesia (NII). Namun selain taktik tanpa kekerasan seperti pada NII struktural, kelompok ini juga melegitimasi taktik penggunaan kekerasan yang disebut dengan aksi terorisme. Kelompok ini bahkan memiliki latihan kamp pelatihan militer sendiri di Filipina Selatan pada tahun 1990an dan awal 2000-an, yang lokasinya berdekatan dengan kamp Abu Bakar milik kelompok MILF (Moro Islamic Liberation Front)kelompok separatis Filipina Selatan).13 Pada era Reformasi, terdapat dua periode yang berbeda tentang strategi nasional penanggulangan terorisme. Dalam era Reformasi terjadi sejarah pemisahan TNI dan Polri bukan lagi dalam satu wadah ABRI. TNI lebih fokus penugasan di bidang Pertahanan sedangkan Polri di bidang keamanan dan penegakan hukum. Pada era tersebut sinergi TNI-Polri dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang telah menggariskan tentang peran, fungsi dan tugas pokok masing-masing institusi. Periode 1998 (dimulai era Reformasi) hingga 2002 (insiden Bom Bali) merupakan periode transisi. Pada periode ini terjadi semacam disorientasi strategi karena pada saat itu militer dan intelijen, yang pada sebelumnya menjadi pemain utama dalam penanggulangan terorisme, dikurangi perannya dalam sistem politik Indonesia, termasuk dalam hal penanganan keamanan dalam negeri di mana terorisme menjadi salah satu bagian penting bidang tugas ini. Pemerintahan Reformasi, sebagai bagian dari tuntutan supremasi hukum, mengedepankan lembaga penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme. Polri sebagai lembaga terdepan dalam sistem peradilan pidana mendapat tugas yang berat untuk menangani gerakan terorisme. Muhammad Tito Karnavian, “Regional Fraternity: The Collaboration of Islamist Radical Group in Indonesia and the Philippines” dalam Daljit Singh (ed). Terrorism in South and Southeast Asia in the Comming Decade (Singapore: ISEAS, 2009). 13

44


Kurangnya pengalaman, akses databased yang kuat terkait jaringan terorisme serta tidak adanya satuan khusus untuk penanggulangan terorisme tidak bisa dijalankan secara maksimal oleh Polri.14 Meskipun sejumlah kasus serangan terorisme seperti peledakan gedung Bursa Efek Jakarta tahun 2000 dapat diungkap namun sejumlah insiden lain tidak mampu diselesaikan, misalnya kasus serangan bom mobil terhadap Duta Besar Filipina Mr. Leonidas Caday pada tahun 2000 di Jakarta. Serangan bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi titik balik strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Akibat serangan bom yang menewaskan 202 orang dari berbagai kewarganegaraan itu menyebabkan kemarahan komunitas internasional, regional dan nasional. PBB bahkan mengeluarkan satu resolusi khusus yang mendesak Indonesia untuk menangkap pelaku yang bertanggungjawab dan membawanya kepada proses hukum. Desakan PBB ini mengisyaratkan Indonesia untuk menerapkan cara penegakan hukum dalam menghadapi aksi terorisme. Presiden Megawati kemudian menugaskan Polri untuk melakukan penyidikan dan mengungkap kasus pengeboman tersebut. Dalam strategi yang menfokuskan pada penegakan hukum ini (law enforcement-led strategy) maka tidak berarti kekuatan militer dan intelijen tidak dilibatkan, semua terlibat namun dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam strategi ini maka terorisme dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa dan pelakunya dipandang sebagai pelanggar kejahatan kemanusiaan yang merupakan bagian dari pejuang gerakan kelompok radikal tersebut.15 Untuk menangani kasus terorisme tersebut Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bom-Polri yang bertugas untuk mengungkap secara tuntas kasus tersebut yang didukung oleh Australian Federal Police, FBI Amerika Serikat, Bundes Kriminal Amt Jerman, NPA Jepang, Kepolisian Inggris, Kanada dan sejumlah tim kepolisian negara ASEAN. Beberapa insiden serangan bom di hotel JW Marriot Jakarta tahun 2003, Kedubes Australia tahun 2004, dan bom Bali kedua tanggal 1

Anthony L. Smith,Terrorism and the Political Landscape in Indonesia: The Fragile Post-Bali Consensus, in Paul J. Smith (ed), Terrorism and Violence in Southest Asia: Transnational Challenges to State and Regional Stability (New York: ME Share, 2005), 111. 15 Muhammad Tito Karnavian, “Regional Fraternity: The Collaboration of Islamist Radical Group in Indonesia and the Philippines,” 33. 14


45

Oktober 2005. Kasus serangan bom oleh kelompok terorisme Al Jamaah Al Islamiyah (JI) dapat diungkap oleh Satgas tersebut hingga menyeret para pelaku sampai ke persidangan di pengadilan. Hingga tahun 2011 polisi telah mampu menangkap dan memproses sekitar 611 orang, 61 orang ditembak mati dan 37 orang dipulangkan.16 Dari interview terhadap ratusan anggota jaringan yang ditangkap maka mulai terbuka berbagai karateristik jaringan pelaku terorisme dan motivasi mereka. Jaringan pelaku yang melibatkan kelompok JI, Mujahidin Kompak dan NII pada dasarnya bersumber dari gerakan Darul Islam. Jaringan ini memiliki dua agenda utama yaitu ingin mendirikan Negara Islam Indonesia yang berdasarkan syariah Isalam dan global jihad melawan Barat. Di tengah-tengah masih langkanya upaya soft mearsures dalam penyelesaian akar masalah terorisme di Indonesia, Polri melakukan inovasi dengan melakukan pendekatan terhadap anggota jaringan terorisme yang telah terekspose paham radikal.17 Pendekatan yang humanis dan kekeluargaan merupakan suatu metode yang dilakukan oleh penyidik guna mengungkap secara detail jaringan, pelaku yang masih belum tertangkap, keahlian, barang bukti lain yang belum tersita serta menggiring agar para pelaku menyesali tindakan teror yang telah dilakukan mengakibatkan orang-orang tidak berdosa menjadi korban kebiadaban aksi terorisme tersebut menyesali perbuatannya. Seiring dengan rencana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, maka dibentuk Desk Anti Terorisme yang bertugas mengkoordinir kegiatan intelijen, teritorial dan latihan operasi penindakan terorisme. TNI beberapa kali melakukan latihan penindakan bersama-sama dengan Polri dan pada sejumlah kesempatan operasional di lapangan bahu membahu dengan Polri dalam penindakan terorisme di Poso pada periode 2005, 2007, 2014 hingga pada awal tahun 2016, pasca tragedi bom di Sarinah, Jakarta. Dedi Prasetyo, Formulasi Kebijakan eksekutif Penggunaan Upaya Paksa sebagai bentuk Diskresi pada tahap Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme (Disertasi, Unibraw, Malang, 2012), 34. 17 Muhammad Tito Karnavian, Indonesia Soft Approach ini Countering Terrorism. Makalah disampaikan pada CENS-WISI Workshop on Radicalisation and De-radicalisation: Global Lessons Learned. Singapura. Hotel Marina Mandarin. 2-3 November 2009. 16

46


Satuan intelijen dan tempur TNI membantu Satgas Teror Polri pada akhir tahun 2010 bertugas melakukan pengejaran, penangkapan dan penindakan pelaku terorisme yang terjadi di Binjai Sumatera Utara. Bentuk kerjasama TNI-Polri dalam penanggulangan terorisme oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Landasan hukum ini merupakan payung sinergi bagi TNI-Polri selain melakukan penanggulangan terorisme secara komprehensif dan integral juga secara khusus melakukan program deradikalisasi terhadap ancaman terorisme yang terus berkembang secara laten. Sinergi TNI-POLRI dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia Implementasi program deradikalisasi saat ini yang dilakukan oleh TNI-Polri baru sebatas tataran pengambil kebijakan pada tingkat Mabes atau pusat seperti dalam lingkup di Kemenkopolhukam dan BNPT, belum mampu diimplementasikan sampai tingkat satuan terdepan seperti di Koramil (Babinsa) dan Polsek (Bhabinkamtibmas). Program deradikalisasi itu sendiri efektif diselenggarakan sejak 2005 dan dipelopori oleh Polri, khususnya Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri di bawah pimpinan Brigjen Pol. Surya Darma. Tujuan awal dari program ini adalah untuk membuat tahanan teroris tertentu agar bersifat kooperatif terhadap Polisi dan diharapkan dapat memberikan berbagai informasi yang mendukung penyidikan dan penyelidikan. Selain itu, program tersebut juga dimaksudkan agar para tahanan tidak lagi menampilkan sikap dan perilaku bermusuhan (hostile) dengan pihak yang mereka anggap sebagai “musuh”.Untuk itu dipilih beberapa perwira Polri yang memiliki kualitas tertentu, seperti pengalaman luas dalam menghadapi dan menyelidiki para teroris yang berlatar belakang Muslim, sehingga mereka juga memahami budaya eksklusif dari jaringan kelompok radikal.18 Dari program ini hasil yang penting adalah pemetaan terhadap jaringan teroris yang berasal dari Jamaah Islamiah (JI), termasuk keluarga,yang berjumlah lebih kurang 400 orang dan dicurigai sebagai M Tito Karnavian, “Indonesia Soft Approach ini Countering Terrorism. Makalah disampaikan pada CENS-WISI Workshop on Radicalisation and De-radicalisation: Global Lessons Learned, 30-37. 18


47

teroris. Dalam kaitan ini hal-hal yang ditemukan oleh tim deradikalisasi antara lain: 1. Bahwa JI merupakan organisasi yang bersifat rahasia, memiliki struktur organisasi yang hirarkis dengan pembagian divisi wilayah termasuk pembagian tugas, prosedur hubungan kerja antar komponen yang berada di bawah pimpinan seorang Amir. Dari temuan tersebut dapat dilakukan pemilahan terhadap lapisan-lapisan (layers) ada dalam sistem dalam sebuah lingkaran tekat dengan peran-peran yang ada dalam jaringan JI. Dari sini kemudian dapat diketahui pula struktur anggota jamaah, termasuk siapa yang menjadi anggota inti (hard core), operator, pendukung dan simpatisan termasuk juga tingkat radikalisme masing-masing kelompok. Semakin masuk ke dalam, maka semakin radikal anggota tersebut. 2. Bahwa JI merupakan sebab kelompok eksklusif dengan budaya dan norma-norma yang khusus. Kultur dan norma di sini termasuk dalam hal etiket pergaulan, cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan bahkan penampilan fisik seperti berjanggut, bagi pria dan memakai bunga untuk kaum perempuan. Yang paling penting adalah bahwa dalam soal ideologi, JI sangat dekat dengan kelompok Al-Qaeda dan Wahabi, yang menganggap pihak yang berseberangan dengan mereka sebagai kelompok kafir, murtad dan pemerintahannya disebut taghut (setan), sedangkan aparat keamanan disebut sebagai tentara setan. 3. Bahwa motifasi untuk menjadi anggota gerakan jihaddis seperti JI ternyata berariasi, sekurang-kurangya yaitu ada tiga; spiritual, emosional, dan keuntungan materil. Mereka yang memiliki kaitan keluarga dan hubungan dekat dengan organisasi Darul Islam (yang merupakan asal dari JI) adalah anggota yang bermotif spiritual. Sementara itu, mereka yang berusia muda, umumnya menjadi pengikut JI karena dorongan petualangan seperti yang mereka lihat atau bayangkan terjadi di Pakistan, Afghanistan, Filipina,dan Thailand Selatan. Ada pula yang masuk JI karena motivasi uang dan kesejahteraan ekonomi, yang memang dimiliki oleh organisasi tersebut dari sumber dalam maupun luar negeri. 4. Bahwa keberhasilan menarik tokoh JI untuk meninggalkan organisasi sangat di pengaruhi oleh kepribadian dari aparat keamanan (Polisi) yang melakukan komunikasi insentif dengan sasaran (tahanan teroris).

48


Kasus keberhasilan Polri untuk menarik tokoh JI seperti Nasir Abas, ternayata terkait dengan kemampuan dan sosok pribadi aparat Polri yang diberi tugas melakukan pendekatan dan komunikasi insentif. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah selama beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil konkret yang dapat dipakai untuk melengkapi dan memperkuat upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.Bahkan menyumbangkan pemahaman ke dalam (insights) yang sangat berharga bagi kajian lebih mendalam dan luas tentang terorisme. Pendekatan-pendekatan yang bersifat pribadi, tertutup dan menyesuaikan dengan kultur dan sub-kultur jaringan teroris berguna untuk memahami akar masalah terorisme, motivasi orang untuk bergabung, mendukung dan/atau bersimpati terhadap ideologi dan kelompok teroris seperti JI. Hal ini penting untuk menghindarkan generalisasi dalam menganalisa masalah-masalah terkait dengan terorisme yang sangat kompleks. Pendekatan pribadi akan memberikan nuansa–nuansa khusus yang tidak mungkin diketahui dengan menggunakan pendekatan lain.Deradikalisasi dengan pendekatan pribadi juga memiliki keunggulan lain, yaitu memahami secara langsung dan dari dekat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sasaran. Hal ini akan membantu dalam menentukan taktik-taktik apa yang bisa dipakai untuk membuat anggota kelompok teroris itu mau bekerja sama atau meninggalkan kelompoknya atau minimal tidak bersikap membenci kelompok yang dianggap musuh. Karena adanya variasi dalam motif seseorang untuk bergabung dalam kelompok radikal.Maka upaya-upaya untuk merubah pikiran dan perilaku mereka akan bisa lebih efektif apabila secara detil dapat diketahui persoalan-persoalan spesifik yang menyangkut kepentingan pribadi mereka. Terutama apabila hal ini menyangkut dengan seseorang tokoh atau sosok berpengaruh di dalam organisasi teroris, maka pemahaman mendalam mengenai psikologi dan permasalahan pribadi mereka tentu akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam usaha merubah pandangan dan perilaku kelompok radikal tersebut. Sinergi Program deradikalisasi yang diawali Polri ini kemudian diikuti oleh beberapa lembaga Pemerintahan dan juga melibatkan


49

seluruh komponen bangsa belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertahanan serta lembaga seperti BNPT yang semula adalah dibentuk Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang bernama Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Setelah DKPT berubah bentuk menjadi Badan Nasional Penangulangan Terorisme (BNPT), maka program deradikalisasi dijadikan salah satu program utama dan salah satu Kedeputian dalam struktur organisasi BNPT adalah bidang deradikalisasi. Dalam perkembangaan saat ini, sinergi program deradikalisasi tampaknya masih belum mampu mengantisipasi berbagai permasalahan. Dalam soal konseptualisasi, deradikalisasi tidak hanya terbatas kepada rehabilitasi karena pada kenyataanya program ini juga mencakup keluarga para napi teroris. Kemudian juga deradikalisasi pada intinya memiliki tujuan melakukan netralisasi ideologi, sehingga program deradikalisasi seharusnya lebih bermuatan pada apa yang disebut oleh Golose sebagai aspek “deideologisasi”. Khususnya apabila sasaran deradikalisasi adalah para tahanan teroris JI, maka porsi deideologisasinya juga lebih besar. Karena itu, ada perluasan jangkauan bukan hanya kepada para tahanan saja tetapi juga pada keluarga dan kerabat mereka.19 Sinergi program deradikalisasi yang dilakukan oleh beberapa stakeholders terkait dalam penanggulangan terorisme termuat dalam buku petunjuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indoensia Nomor: Kep-342/Menkopolhukam/8/2009 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara bersama dan masih terkesan parsial. Program deradikalisasi dibuat sebagai usaha pembinaan dan pembimbingan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi kecenderungan paham atau sikap radikal di tengah masyarakat agar tidak berkembang dan menjadi ancaman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama belum dapat dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan karena terkendala regulasi. Program deradikalisasi dalam buku ini juga mengatur tentang tugas dan peran masing-masing kementerian/lembaga yang terkait. Secara Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009. 19

50


khusus sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi terhadap perkembangan terorisme harus terpadu/memiliki titik singgung agar berjalan secara komprehensif, integral dan holistik belum dapat diimplementasikan secara terpadu. Tidak jelasnya cain of command dalam koordinasi, komunikasi dan kerjasama TNI-Polri dalam deradikalisasi serta lemahnya SOP yang ada menjadikan suatu kendala yang krusial. Selain permasalahan kualitas dan kuantitas SDM aparat TNI-Polri dalam program deradikalisasi terhadap perkembangan terorisme dihadapkan pada kondisi kontelasi geografis juga menjadi kendala tersendiri bagi efektifitas dan implementasi program tersebut. Sinergi TNI-POLRI dalam Deradikalisasi Terorisme yang Diharapkan Sinergi program deradikalisasi di Indonesia masih dalam tahapan awal dan karenanya masih perlu pengembangan dan sosialisasi baik secara konseptual maupun subyek dan obyek. Dengan mempelajari apa yang telah dihasilkan oleh program tersebut sampai saat ini, maka akan dapat dikembangkan berbagai aternatif konseptual dan kebijakan publik yang akan mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan terorisme baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Bagaimanapun juga, berbagai negara telah mengakui keberhasilan strategi Indonesia dalam penangulangan terorisme yang mengunakan pendekatan penegakan hukum selama ini. Jika pendekatan tersebut dilengkapi dengan pendekatan lunak seperti program deradikalisasi dengan merevitalisasi sinergi TNI-Polri sebagai komponen utama dan dikembangkan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang lebih luas diharapkan penanggulangan terorisme akan lebih optimal dan signifikan hasilnya. Pada akhirnya keberhasilan sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi perkembangan terorisme guna memantapkan stabilitas keamanan dapat terwujud dan ketahanan ideologi bangsa serta ketahanan nasional semakin tangguh. Permasalahan terorisme di Indonesia memang masih menjadi ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Tidak menutup kemungkinan bahwa aksi-aksi terorisme tersebut berkaitan dengan jaringan terorisme asing. Sehingga sangat mungkin di masa depan aksi-aksi terorisme akan selalu berulang kembali. Akar


51

masalah yang ditengarai menjadi media tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia di antaranya adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga sangat mudah didogma dan direkrut menjadi anggota jaringan. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penuntasan masalah terorisme di Indonesia adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar memahami bahwa terorisme adalah musuh bersama dan dalam mengatasinya sangat membutuhkan peran aktif pemerintah. Langkah tersebut, sekaligus diikuti pula dengan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat agar tidak rentan terhadap bujuk rayu jaringan terorisme. Pengalaman bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara cukuplah panjang dari era perjuangan mempertahankan kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru sampai dengan era reformasi saat ini. Hal ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, khususnya pengalaman bangsa Indonesia menghadapi perkembangan paham radikal agama tertentu yang mengarah pada aksiaksi terorisme. Namun demikian dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informatika dan komunikasi saat ini menjadikan permasalahan perkembangan paham radikal yang semula dilakukan secara konvensional di tengah-tengah masyarakat bergeser dengan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana yang digunakan oleh kelompok radikal. Hal tersebut menjadikan bahwa permasalahan perkembangan paham radikalisme menjadi semakin komplek dalam penanganannya. Fenomena perkembangan paham radikal di Indonesia saat ini ibarat fenomena gunung es, di atas permukaan terlihat kecil namun di bawah permukaan besar dan masif serta menunggu faktor pemicu yang tepat untuk muncul menjadi kekuatan yang lebih besar. Tentunya perkembangan tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik global dengan perkembangan ISIS baik di jazirah Arab, Eropa, Afrika, Amerika Serikat, Asia dan perkembangan regional di kawasan ASEAN dan Australia serta perkembangan nasional. Dengan mengkaji perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme di Indonesia yang masih cukup masif baik di daerah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB dan Sulawesi Tengah serta beberapa wilayah lainnya seperti wilayah yang memiliki perbatasan

52


dengan Malaysia, Singapura dan Philiphina. Di mana wilayah-wilayah tersebut rentan dan seringkali dijadikan sebagai wilayah perlintasan anggota kelompok yang menganut paham radikalisme. Untuk dapat mengantisipasi perkembangan masif paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme, maka harus dilakukan counter berupa kegiatan deradikalisasi yang dilakukan dalam bentuk sinergi TNI-Polri. Radikalisme dianggap sebagai tantangan utama stabilitas sosial dan politik karena dapat mengganggu kebhinekaan Indonesia. Seperti diketahui, faktor kebhinekaan, merupakan faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasionalnya. Oleh sebab itu, konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia, bukan menjadi hambatan yang menjauhkan Indonesia dari cita-citanya. Tantangan lainnya, adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan nasional dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.20 Upaya sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi perkembangan terorisme di Indonesia adalah salah satu kunci keberhasilan. Tanpa sinergi TNI-Polri maka akan sangat sulit bisa meredam perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme di Indonesia mengingat luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan yang sangat banyak. Ditambah lagi wilayah laut Indonesia merupakan perlintasan dunia. Seperti telah dijabarkan sebelumnya, bahwa penanggulangan terorisme tidak hanya menggunakan pendekatan penegakan hukum (hard power approach) saja namun diharapkan perlu terus dikembangkan melalui pendekatan lunak (soft power approach). Di mana bentuk dari pendekatan ini berupa program deradikalisasi yang harus didukung oleh regulasi Lampiran Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019), 2- 6. 20


53

dan kebijakan pemerintah yang memadai. Selain itu juga harus didukung dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia. Terutama Sumber Daya Manusa pada insitusi TNI dan Polri. Dengan semakin optimalnya sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi-aksi terorisme di Indonesia, maka diharapkan stabilitas keamanan akan terjaga dengan baik serta ketahanan nasional semakin lebih tangguh yang pada akhirnya cita-cita bangsa akan dapat terwujud. Seperti telah dideskripsikan di atas, bagaimana pelaksanaan sinergi TNI-Polri dalam penanggulangan terorisme adalah merupakan kata kunci keberhasilan. Salah satu pendekatan yang harus dilakukan dalam sinergi TNI-Polri adalah pendekatan lunak (soft power approach) berupa program deradikalisasi. Sinergi program tersebut, apabila diimplementasikan secara efektif diharapkan akan mampu untuk memberikan kontribusi signifikan bagi penanggulangan terorisme. Namun demikian program deradikalisasi harus terus menerus dievaluasi dan dikembangkan baik dalam tataran konseptual maupun kebijakan publik. Karena perkembangan paham radikalisme dan kelompok terorisme selalu melakukan penyesuaian dan perubahan dalam strategi serta taktik di berbagai negara. Oleh sebab itu tidak mungkin hanya dihadapi dengan strategi dan taktik yang stagnan oleh negara dan masyarakat internasional, namun harus dihadapi dengan pendekatan multi dimensional. Kenyataan menunjukkan dengan terbunuhnya Osama Bin Laden, beberapa waktu lalu tidak membuat gerakan dan organisasi teroris AlQaeda dan para sekutunya menghentikan atau mengurangi aksi serangan mereka. Bahkan perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional terhadap gerakan tersebut melebur menjadi ISIS dan kelompokkelompok radikal lainnya yang berkembang di kawasan Afrika, Asia bahkan membuat khawatir Eropa pasca penyerangan simpatisan ISIS di Perancis yang menewaskan masyarakat dan aparat kepolisian setempat. Dalam tataran perkembangan lingkungan strategis nasional, bahwasetelah para tokoh teroris seperti; Dr. Azhari, Noordin M.Top, Dulmatin, Zulkarnain, Imam Samudera, dan lain-lain tewas serta beberapa tokoh lain dipenjara, namun hal itu tidak menghentikan para pendukungnya melakukan serangan teror seperti kasus-kasus

54


perampokan Bank di Medan Bedagi, pengiriman bom buku di Jakarta, bom bunuh diri di Masjid Az-Zikro Cirebon, dan percobaan peledakan bom di Katedral Kristus di Serpong, penembakan anggota Polri di NTB sertaaksi teror di wilayah Poso berupa penyeranganbom bunuh diri di Polres Poso sampai dengan pembunuhan beberapa masyarakat serta anggota Polri masih terjadi.21 Hingga saat ini sempalan kelompok teroris tersebut masih cukup eksis untuk merekrut anggota dari masyarakat untuk bergabung mengikuti perjuangan kelompok tersebut seperti di wilayah Sulawesi Tengah dengan kelompok Santoso.Meskipun beberapa tokohnya seperti Daeng Koro dan Eno sudah berhasil ditembak mati oleh Densus 88 Anti Teror Polri dan aparat Polda Sulawesi Tengah pada bulan Juli 2015. Namun kelompok tersebut tetap mempengaruhi masyarakat sekitar untuk ikut bergabung dan melakukan aksi teror baik ditujukan kepada aparat keamanan maupun masyarakat. Melalui program deradikalisasi dalam bentuk sinergi antara TNIPolri dan seluruh komponen bangsa, tujuan utamanya adalah netralisasi ideologi radikal. Di mana hal ini harus merupakan suatu kegiatan yang multisektoral dan juga menggunakan perspektif peringatan,deteksi dan aksi dini terhadap terorisme. Deradikalisasi bukan hanya ditujukan kepada para teroris yang ditahan atau telah direhabilitasi, termasuk keluarga mereka, tetapi lebih luas lagi. Deradikalisasi yang bermakna deideologisasi seharusnya merupakan sebuah program yang ditujukan kepada semua lapisan masyrakat. Di mana indikator keberhasilan program tersebut antara lain tumbuhnya kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah sedini mungkin akan adanya bahaya atau ancaman paham radikal yang disebarkan oleh para tokoh, pendukung, atau simpatisan gerakan radikal. Baik secara konvensional maupun dengan menggunakan media sosial atau teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dewasa ini. Berdasarkan revitalisasi sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi terhadap perkembangan terorisme, diharapkan maka pelibatan semua unsur kekuatan yang dimiliki seperti kemampuan intelijen dan kemampuan teritorial atau bimbingan masyarakat serta kekuatan Bahan Paparan kepada PPSA LIII Tahun 2015 pada kegiatan SSDN di Sulawesi Tengah oleh Direktur Intel Polda Sulteng pada tanggal 11 Agustus 2015, di Polda Sulteng. 21


55

pendukung pada satuan wilayah lainnya harus dikembangkan dan ditingkatkan. Hal ini guna menghadapi permasalahan-permasalahan terhadap perkembangan paham radikalisme dengan memperhatikan luas wilayah, kondisi konstelasi geografis dan karateristik masyarakat setempat. Dengan kekuatan sinergi TNI-Polri sebagai komponen utama penggerak program deradikalisasi bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta komponen bangsa lainnya sebagai komponen pendukung maka diharapkan tumbuhnya daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme dapat diantisipasi secara komprehensif integral dalam rangka memantapkan stabilitas keamanan dan ketahanan nasional. Penutup Upaya meningkatkan sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi menghadapi perkembangan terorisme di Indonesia, dapat ditandai dengan meningkatnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang erat serta terintegrasi. Di mana hal ini akan dapat meningkatkanstabilitaskeamanan nasional. Program deradikalisasi harus dilaksanakan secara sinergi antara TNI-Polri sebagai komponen utama dan juga oleh seluruh komponen bangsa lainnya sebagai komponen pendukung untuk meningkatkan kemampuan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme. Masyarakat dan aparat keamanan harus mampu menciptakan sistem peringatan dini, dan cegah dini terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi perkembangan terorisme di Indonesia. Karena sistem deteksi dan peringatan dini terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah aksi terorisme akan menjadi faktor pendorong dan landasan yuridis bagi TNI-Polri dalam menjalankan berbagai kegiatannya untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional. Dengan sinergi antara TNI-Polri dalam deradikalisasi untuk menghadapi perkembangan terorisme akan berkontribusi positif terhadap terwujudnya stabilitas keamanan nasional

56


Indonesia secara menyeluruh. Tercapainya kondisi stabilitas keamanan nasional yang mantap secara langsung memiliki kontribusi yang besar terhadap ketahanan nasional. Sedangkan kontribusi mantapnya stabilitas keamanan terhadap ketahanan nasional akan mampu menjadi benteng dari segala gangguan perkembangan paham radikalisme yang dapat mengarah pada aksi terorisme. Di sisi lain, adanya sinergi kinerja TNI-Polri bersama seluruh komponen bangsa akan memudahkan sistem deteksi, peringatan serta aksi cegah dini. Dengan peningkatkan stabilitas keamanan nasional selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap Ketahanan Nasional menjadi tangguh, yang pada akhirnya tujuan dan cita-cita nasional akan dapat terwujud. Daftar Pustaka Amrullah, M. Arief. Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang, Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional. Malang: Bayumedia Publishing, 2003. Asghar, Ali. Men-Teroris-Kan Tuhan: Gerakan Sosial Baru. Jakarta: Pensil-324, 2014. Azra, Azyumardi. “Salafisme” dalam Harian Republika. Kamis, 14 April 2005. _________. Makalah Islamic Radical Movement in Indonesia. Konferensi Internasional, The Link-up Terrorism in Southeast Asia, Center for Moderate Muslim, Jakarta, 2006. Bahan Paparan kepada PPSA LIII Tahun 2015 pada kegiatan SSDN di Sulawesi Tengah oleh Direktur Intel Polda Sulteng. Sulawesi Tengah, 11 Agustus 2015. Golose, Petrus Reinhard.Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh AkarRumput. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009. Karnavian, Muhamad Tito. The “Soft Approach” Strategi in Copying with Islamist Terrorism in Indonesia. 2011. _________. “Regional Fraternity: The Collaboration of Islamist Radical


57

Group in Indonesia and the Philippines”dalam Daljit Singh (ed). Terrorism in South and Southeast Asia in the Comming Decade. Singapore: ISEAS, 2009. _________. Indonesia Soft Approach in Countering Terrorism. Makalah disampaikan pada CENS-WISI Workshop on Radicalisation and De-radicalisation: Global Lessons Learned. Singapura: Hotel Marina Mandarin, 2-3 November 2009. Lemhannas RI. Geostrategi dan Ketahanan Nasional Sub Bidang Studi Konsepsi Ketahanan Nasional. PPRA LIII, 2015. Mbay, Ansyaad. Dinamika Baru Jejaring Tero di IndonesiaI. Jakarta: AS Production Indonesia, 2013. Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Prasetyo, Dedi. Formulasi Kebijakan eksekutif Penggunaan Upaya Paksa sebagai bentuk Diskresi pada tahap Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Malang: DisertasiUnibraw,2012. Sidel, John T. Riots, Pogroms Jihad: Religious Violence in Indonesia. Singapore: Nus Press, 2007. Smith, Anthony L. “Terrorism and the Political Landscape in Indonesia: The Fragile Post-Bali Consensus”, dalam Paul J. Smith (ed), Terrorism and Violence in Southest Asia: Transnational Challenges to State and Regional Stability. New York: ME Share, 2005. Solahudin. NII sampai JI: Salafi Jihadisme di Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011. Taskap Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIIILembaga Ketahanan Nasional RI tahun 2015 yang berjudul “Meningkatkan Sinergitas TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terhadap Perkembangan Terorisme di Indonesia Guna Memantapkan Stabilitas Keamanan dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional“.

Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia 1

Recommend Documents