Sejarah Masuknya Islam di Maluku

Sejarah Masuknya Islam di Maluku

2012 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon Jln Ir. M. Putuhena Wailela Pokarumah Tiga Ambon

1

Sejarah Masuknya Islam di Maluku copyringht© bpsnt Ambon Diterbitkan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara 2011 Jln Ir M.Putuhena Wailela Poka Rumahtiga (0911 322717) E-mail [email protected]

Penulis Dr. Usman Thalib M.Hum Desain Cover & Tata layout Mezak Wakim

Perpustakaan : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon Sejarah Masuknya Islam di Maluku

Ambon Penerbit BPSNT Ambon 2012

2

KATA PENGANTAR Naskah

ini hanya merupakan sebuah kajian awal

berdasarkan sumber-sumber sekunder yang ditemukan. Kalau boleh dapat dikatakan, bahwa agak sulit untuk menemukan sumbersumber primer dalam bentuk dokumen yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejarah awal masuknya agama tersebut di Maluku dan Maluku Utara.

Jika mungkin ada sumber-sumber

primer dalam bentuk dokumen tertulis pasti itu berada di luar daerah Maluku maupun Maluku Utara. Hasil kajian yang bersadar pada sumber-sumber sekunder ini memberi kesan kuat, bahwa pusat-pusat arsip seperti Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta maupun di Den Haag Belanda juga tidak tersedia dokumen perjalanan para musyafir Islam atau pedagang Islam yang mengunjungi Maluku dan Maluku Utara. Kalau ada pasti sudah ditulis oleh para sejarawan tentang awal kedatangan Islam di kedua Provinsi tersebut diatas. Demikian pula sumber-sumber Portugis umumnya hanya menjelaskan bahwa Islam telah dianut oleh masyarakat di Ternate, Banda, Hitu, Makian dan Bacan sejak kirakira 50 tahun sebelum Portugis tiba. Sumber Portugis ini juga hanya merupakan sebuah perkiraan dari Tome Pires yang pernah mengunjungi Maluku. Oleh karena itu masih diperlukan suatu riset dengan pendekatan multidisipliner dengan multi metode penelitian, seperti arkiologi, antropologi dan linguistic.itulah sebabnya awal kedatangan Islam di Maluku dan 3

Maluku Utara masih merupakan perdebatan akademis yang terus berlanjut hingga saat ini. Perdebatan itu bukan saja karena landasan teoritis, proposisi dan asumsi-asumsi yang berbeda dari para pakar sejarah, tetapi juga karena langkahnya dokumen tertulis (arsip) yang bisa menjelaskan awal kedatangan agama tersebut. Selain itu terdapat perbedaan persepsi tentang arti masuknya Islam itu sendiri. Pendapat Pertama menyatakan bahwa Islam dapat dianggap telah masuk ke suatu daerah apabila telah terdapat seorang atau beberapa orang asing yang beragama Islam di daerah tersebut. Pendapat Kedua menyatakan, bahwa Agama Islam baru dapat dikatakan telah sampai ke suatu daerah, apabila telah ada seseorang atau beberapa orang lokal yang menganut agama tersebut. Pendapat lain lagi menyatakan apabila agama Islam telah melembaga dalam suatu masyarakat disuatu daerah tertentu, barulah dapat dikatakan Islam telah masuk ke daerah tersebut. Perbedaan pendapat itu sudah tentu berimplikasi pada perbedaan kesimpulan tentang waktu awal kedatangan Islam di Maluku dan Maluku Utara. Sehubungan dengan tulisan ini lebih berbentuk kajian atas sumber-sumber sekunder yang sedikit diperkaya dengan cerita-cerita rakyat tentang Islam di Maluku dan Maluku Utara, maka masih terbuka ruang untuk mendiskusikan secara lebih mendalam tentang Islam di kedua wilayah tersebut diatas. Alangkah arif dan bijaksana bila tulisan ini dapat dilihat sebagai pintu masuk untuk memahami secara lebih mendalam tentang 4

eksistensi Islam dengan segala variasi adat masyarakatnya serta beragam pemahaman yang sedang tumbuh dan berkembang di kedua daerah tersebut. Penulis Usman Thaib

5

DAFTAR ISI Halaman ˜i Kata Pengantar ˜ii Daftar Isi˜ii Daftar Gambar˜iii BAGIAN I ISTILAH MALUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF SEJARAH A. Istilah Maluku˜7-14 BAGIAN II MASUKNYA ISLAM DI MALUKU DAN MALUKU UTARA B Masuknya Islam di Maluku dan Maluku Utara˜16-26 BAGIAN III PERKEMBANGAN ISLAM DAN PENGARUNYA C.Perkembangan Islam dan Pengaruhnya˜26-35

6

BAGIAN I

Istilah Maluku Ditinjau Dari Prespektif Sejarah

7

Istilah Maluku Ditinjau Dari Prespektif Sejarah A. ISTILAH MALUKU Istilah Maluku dapat ditinjau dari dua perspektif, yakni perspektif Lokal

dan

Kolonial. Sumber

lokal

terutama

kronik

Bacan

menyebutkan bahwa sebelum agama Islam dianut oleh penduduk daerah dari empat kerajaan (Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo) daerah daerah itu disebut “gapi” (Coolhaas, 1923). Perubahan nama terjadi ketika datangnya seorang asing yang bernama Jafar Shadik. Dari perkawinannya dengan puteri lokal, Ia menurunkan empat orang putera yang kemudian menjadi raja-raja di empat kerajaan itu. Sejak saat itu empat kerajaan tersebut diberi label dengan istilah “Maloko Bacan, Maloko Jailolo, Maloko Tidore dan Maloko Ternate” (Leirissa, 1973).

Gambar 1. Kedaton Kesultanan Ternate 8

Van Fraassen (1987) yang melakukan penelitian di Maluku Utara tentang Sistem Pemerintahan Tradisional dan Pola Pengaturan Masyarakatnya, menyatakan bahwa kata “Maloko” terdiri dari dua sukukata yakni “Ma” adalah kata ganti empunya persona ke-3 jenis netral, seperti kata-kata “Ma Baba” yang berarti ayah saya, atau Ma Nau’u yang berarti suami saya. Sedangkan kata “Loko” oleh van Fraassen dikaitkan dengan istilah “Loka” dalam bahasa sanksekerta yang berarti “bhumi atau bhuwana” dalam tradisi politik di Jawa. Dengan demikian Maloko atau Maluku berarti penguasa dunia. Akan tetapi interpretasi van Fraassen ini masih menjadi masalah Karena peneliti bahasa belum menemukan adanya pengaruh bahasa sanksekerta di daerah tersebut.

Gambar 2. Kedaton Kesultanan Tidore Versi lain menyatakan bahwa kata “maloko” bisa berarti seloko (segenggam) artinya penguasa dari keempat kerajaan yakni Ternate, 9

Tidore, Bacan dan Jailolo berasal dari satu keturunan yang sama secara geneologis. Namun yang menarik, bahwa pada bendera kerajaan Ternate tertulis dengan aksara arab kalimat “Al molok Boldan Ternate” (de Clerq dalam Leirissa, 1973). Kata Al molok atau al mulk yang berarti raja atau penguasa dalam bahasa Arab itu, kemudian direinterpretasi menjadi sebuah kalimat “Jaziratul zabal Muluk”

yang artinya Semenanjung gunung yang banyak raja.

Interpretasi ini sudah tentu bersifat kontekstual, dalam artian didasarkan pada kondisi sosiocultural masyarakat

Maluku dan

Maluku Utara dewasa ini yang banyak raja-raja kecil, yang oleh van Leur ( 1960) disebut dengan distilahkan “Dorps Republieken”. Kronik kerajaan Bacan menyatakan bahwa gelar “kolano maloko” mulai muncul beberapa saat sebelum datangnya agama Islam disana, tetapi tidak menjelaskan angka tahun mulai digunakan istilah itu. Sementara A.B.Lapian (1965) dalam artikelnya “Beberapa Jalan Dagang ke Maluku Sebelum Abad XVI” menyebutkan bahwa data dari dinasti Tang di Cina memberi petunjuk bahwa istilah Maluku telah dikenal oleh orang-orang Cina sekurang-kurangnya antara abad ketujuh dan kesembilan. Ini karena ada perdagangan cengkih antara Cina dengan Ternate dan beberapa kerajaan lainnya disana. Demikian pula Peter V Lape (1997) dalam studi archiologi di Banda Neira menyatakan bahwa kontak antara Banda Neira dengan Cina telah terjadi sejak era neolitikum. Ini juga karena adanya perdagangan pala antara Banda Neira dengan Cina. 10

Jika informasi diatas dapat diterima kebenarannya, maka kita harus dapat membedakan antara kedatangan orang-orang Arab maupun orang-orang Cina dengan kehadiran agama Islam di Maluku dan Maluku Utara. Artinya orang-orang Arab dan Cina telah berdagang cengkih dan pala di Maluku dan Maluku Utara jauh sebelum datangnya agama Islam. Penemuan unsur pala dan cengkih pada mumi Firaun (Ramses II) yang adalah raja Mesir itu, menjadi bukti kuat bahwa pala dan cengkih telah digunakan di Timur Tengah pada era sebelum kedatangan agama Islam. Demikian pula beberapa peristilahan dalam bahasa Arab seperti Al Mulk yang artinya raja telah dikenal oleh orang-orang Maluku sebelum datangnya agama Islam. Dengan demikian informasi dari kronik Bacan yang mengatakan bahwa gelar “Kolano Maloko” telah digunakan sebelum kedatangan agama Islam di daerah tersebut dapat dibenarkan. Sesungguhnya jangkauan penggunaan istilah “Maloko” tidak mengalami perkembangan sebagaimana berkembangnya keempat kerajaan yang menggunakan label “maloko” di Maluku Utara itu. Dari historiografi mengenai Maluku Utara diketahui bahwa keempat kerajaan itu melakukan ekspansi kekuasaan meliputi wilayah Indonesia bagian Timur kecuali Sulawesi Selatan. Dalam abad ke-17 Kesultanan Ternate menganggap dirinya berkuasa atas Sulawesi Utara dan Maluku Selatan. Sementara kesultanan Tidore juga menganggap dirinya berkuasa atas wilayah Papua bagian Utara 11

dan Barat. Namun daerah-daerah ekspansi itu tidak disebut sebagai Maluku (Leirissa, 1973). Ini sejalan dengan berita dari kerajaan Majapahit (nagarakartagama) yang menyebutkan bahwa wilayah pengaruh kerajaan Majapahit meliputi Maluku, Ambwan (pulau Ambon sekarang) dan, Wandan (Banda sekarang). Ini artinya wilayah Maluku dibedakan dari Ambon dan Banda. Atau dengan kata lain Ambon dan Banda tidak termasuk bagian dari Maluku.

Gambar 2. Pola interaksi perdagangan di Ternate Sementara itu jangkauan istilah Maluku yang dipakai oleh VOC disesuaikan dengan perkembangan kekuasaan politik mereka. Pada tahun 1683, ketika Kerajaan Ternate dijadikan sebagai “leenstaat” (vazal) dari VOC dan beberapa kerajaan lainnya di Maluku, maka untuk kepentingan perdagangan dan campur tangannya, VOC membentuk

suatu

badan

administrasi

yang

dinamakan

“Gouvernement der Molukken” yang berpusat di pulau Ternate. Disini 12

terdapat seorang Gubernur dan di tempat-tempat lainnya diangkat seorang Resident dan ditempat-tempat lainnya lagi diangkat seorang posthouder. Pejabat-pejabat tersebut diatas tidak saja terdapat di wilayah kerajaan-kerajaan di Maluku Utara, tetapi juga di wilayah-wilayah ekspansi dari kerajaan-kerajaan itu, seperti di Manado ditempatkan seorang

resident,

di

Gorontalo

dan

Bolaang-Mongondou

di

tempatkan beberapa orang posthouder. Dengan cara menumpang pada legitimasi dari kerajaan-kerajaan di Maluku Utara itu, VOC berhasil meluaskan kekuasaannya. Bahkan secara administrative daerah-daerah ekspansi dari kerajaan-kerajaan itu oleh VOC disebut dengan istilah “Moluccen”.

Namun jangkauan pengertian wilayah Maluku yang diberikan oleh VOC diatas berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Hindia Belanda. Daerah-daerah lain yang sekarang dinamakan Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Aru dan Tanimbar tidak disebut sebagai Maluku. Di daerah-daerah itu terdapat pusat kekuasaan lain dari VOC. Ketika Belanda berhasil merebut benteng Portugis (Victoria sekarang) di Ambon pada tahun 1605, maka sejak saat itu dibentuk suatu badan administrative yang disebut Gouvernement van Amboina yang berpusat di Ambon. Disini ditempatkan seorang Gubernur VOC yang wilayah kekuasaannya meliputi pulau Ambon, Lease, 13

Seram dan pulau-pulau disekitarnya. Demikian pula ketika Belanda berhasil menaklukan Banda pada tahun 1621, maka sejak saat itu dibentuk sebuah Badan Administrative yang disebut Gouvernement van Banda yang berpusat di Banda Neira. Disini ditempatkan juga seorang gubernur VOC yang wilayah kekuasaanya meliputi Kei, Aru, Tanimbar serta Teun, Nila dan Serua. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wilayah yang dewasa ini disebut Provinsi Maluku dan Maluku Utara, pada masa VOC terbagi menjadi tiga wilayah administrasi pemerintahan yakni Gouvernement der Molukken yang berpusat di Ternate, Gouvernement van Amboina yang berpusat di Ambon dan Gouvernement van Banda yang berpusat di Banda Neira. Tanda-tanda mulai adanya perubahan yang menentukan kedepan dari ketiga gouvernement diatas menjadi satu bentuk pemerintahan baru, mulai tampak pada pertengahan abad ke-18. Setidak-tidaknya ada dua fenomena historis yang dapat ditelusuri yakni (1) Kongres Wina yang memberi ruang kepada kerajaan Belanda untuk mengambil alih semua wilayah yang sebelumnya di kuasai oleh gubernur-gubernur VOC dan (2) Neraca perdagangan VOC di nusantara mulai menunjukan kemunduran-kemunduran sebagai akibat dari korupsi besar-besaran oleh penguasa VOC. Sementara perdagangan cengkih dan pala di Maluku sudah tidak terlalu penting dalam percaturan niaga internasional sebagai akibat dari 14

munculnya komuditi-komuditi baru yang cukup laku di pasar internasional, seperti kopi dari Priangan dan juga kapas, indigo (nila) dan sutera dari pantai utara pulau Jawa. Ketika pihak Kerajaan Belanda mendapat kesempatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Wina, maka untuk kasus Maluku salah satu langkah penting yang diambil pada tahun 1817 adalah menyatukan ketiga pemerintahan yang dibentuk VOC menjadi satu pemerintahan baru yang disebut Gouvernement der Molukken yang berpusat di Ambon. Konsep wilayah pemerintahan inilah yang kemudian adopsi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi yang salah satunya adalah Provinsi Maluku dengan Ibukotanya Ambon. Wilayahnya mencakup dua keresidenan yakni keresidenan Maluku Selatan dan Keresidenan Mauku Utara yang sebelumnya telah dibentuk oleh NICA (Nederlands Indies Civil Administration).

Seperti diketahui Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang secara deyure Maluku menjadi salah satu provinsi dari delapan provinsi yang dibentuk ketika itu. Namun wilayah Maluku secara defacto masih dikuasai oleh NICA sampai dengan tahun 1950. Pada saat itulah NICA membagi pemerintahan

di

Maluku

menjadi

dua

keresidenan

yakni

keresidenan Maluku Utara dan keresidenan Maluku Selatan. 15

Menariknya sejarah NICA berulang kembali ketika datangnya era reformasi dimana kedua keresidenan yang dibentuk pada tahun 1945 itu kembali mewujudkan dirinya menjadi dua Provinsi yakni Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Pembagian wilayah pun mengikuti konsep NICA. Provinsi Maluku wilayahnya mencakup seluruh wilayah bekas keresidenan Maluku Selatan, sedangkan provinsi Maluku Utara wilayahnya juga meliputi seluruh wilayah bekas keresidenan Maluku Utara.

16

BAGIAN II KEDATANGAN ISLAM DI MALUKU DAN MALUKU UTARA

17

B. KEDATANGAN ISLAM DI MALUKU

DAN MALUKU

UTARA Awal kedatangan Islam di Kepulauan Maluku termasuk Maluku Utara (Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan) masih merupakan perdebatan akademis yang terus berlanjut hingga saat ini. Perdebatan itu bukan saja karena landasan teoritis, proposisi dan asumsi-asumsi yang berbeda dari para pakar sejarah, tetapi juga karena langkahnya dokumen tertulis (arsip) yang bisa menjelaskan awal kedatangan agama tersebut. Selain itu terdapat perbedaan persepsi tentang arti masuknya Islam itu sendiri. Misalnya ada yang berpendapat bahwa Islam dapat dianggap telah masuk ke suatu daerah apabila telah terdapat seorang atau beberapa orang asing yang beragama Islam di daerah tersebut. Pendapat lain menyatakan, bahwa Agama Islam baru dapat dikatakan telah sampai ke suatu daerah, apabila telah ada seseorang atau beberapa orang lokal yang menganut agama tersebut. Pendapat lain lagi menyatakan apabila agama Islam telah melembaga dalam suatu masyarakat disuatu daerah tertentu, barulah dapat dikatakan Islam telah masuk ke daerah tersebut. Perbedaan pendapat itu sudah tentu berimplikasi pada perbedaan kesimpulan tentang waktu kedatangan Islam di Maluku. Terlepas dari perbedaan pendapat dengan segala konsekuensinya ternyata semua pakar sejarah sepakat, bahwa kedatangan Islam di 18

Maluku (termasuk Maluku Utara) melalui jalur perdagangan laut dan dilakukan dengan cara-cara damai. Maluku menjadi begitu penting

dalam

jaringan

perdagangan

laut

(dunia)

karena

menghasilkan buah pala dan cengkih yang merupakan dua komuditi dagangan yang sangat dibutukan ketika itu. Sedangkan proses pengislaman menurut Putuhena ( 1970) dilakukan melalui dua jalur yakni jalur “atas” dan jalur “bawah”. Jalur atas yang dimaksudkan adalah proses pengislaman melalui usaha dari para penguasa ketika itu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan jalur bawah adalah proses pengislaman melalui usaha perorangan atau melalui masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan masuknya agama Islam di Maluku dan Maluku Utara melalui jalur perdagangan laut, maka menurut hemat penulis hal itu harus dicari pada wilayah-wilayah yang menjadi Bandar perniagaan pala dan cengkih ketika itu. Bandar-bandar itu adalah Ternate dengan cengkihnya dan Banda dengan buah palanya. Selain itu perlu dicari pula di daerah jazirah Leihitu pulau Ambon yang merupakan pelabuhan transit baik ke utara (Ternate) maupun ke Selatan (Banda). Sebelum kedatangan bangsa Portugis (1512) dan Belanda (1602) para pedagang dari Cina, India dan Arab telah berdagang di Maluku. Orang-orang Maluku terutama di pusat-pusat perdagangan seperti; Banda, Hitu dan Ternate telah menggunakan huruf arab (arab19

melayu) dalam beberapa naskah tua, seperti hikayat Tanah Hitu, Kronik Bacan, Hikayat Ternate dan Hikayat Tanah Lonthor (Banda) yang telah hilang.

Ini semua mengindikasikan, bahwa orang

Maluku sebelum mengenal huruf latin yang dibawah oleh Portugis dan Belanda, mereka telah mengenal dan menggunakan huruf Arab dalam berbagai surat menyurat. Bahkan mereka telah menggunakan angka-angka Arab dalam berbagai transaksi dagang. Masuknya agama Islam di Maluku Utara menurut M.S.Putuhena dalam artikelnya berjudul “Sejarah Agama Islam Di Ternate”(1970 : 264) mengemukakan berdasarkan tradisi lisan setempat bahwa pada akhir abad ke-2 Hijriah (abad ke-8M) telah tiba di Maluku Utara empat orang syeh dari Irak (Persia). Kedatangan mereka dikaitkan dengan pergolakan politik di Irak yang mengakibatkan golongan Syiah dikejar-kejar oleh penguasa, baik bani Umaiyah maupun bani Abasiyah. Keempat orang yang membawa faham syiah itu lalu pergi menyelamatkan diri menuju ke dunia Timur dan akhirnya tiba di Maluku Utara. Mereka itu adalah Syeh Mansur yang mengajarkan agama Islam Di Ternate dan Halmahera Muka. Selanjutnya disebutkan bahwa setelah meninggal Ia dikuburkan di puncak Gamala Ternate. Kemudian Syeh Yakub mengajarkan agama Islam di Tidore dan Makian, dan setelah meninggal dikuburkan di puncak Kie Besi (gunung besi) di pulau Tidore. Sedangkan syeh Amin dan syeh Umar mengajarkan agama Islam di Halmahera Belakang, 20

Maba, Patani dan sekitarnya. Kedua tokoh ini selanjutnya kembali ke Irak. Tradisi lisan yang hampir sama ditemukan juga di Provinsi Maluku, khususnya di Banda Neira dan Jazirah Laihitu Pulau Ambon. Tradisi lisan di Banda Neira menyatakan bahwa Islam masuk ke Banda Neira melalui orang asing yang bernama syeh Abubakar Al Pasya yang berasal dari Persia (Irak dan Iran). Kehadirannya dikaitkan juga dengan pergolakan politik yang terjadi di Irak yakni peristiwa peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke tangan Bani Abasiyah yang terjadi pada tahun 132H atau 750M. Ketertarikan masyarakat Banda terhadap syeh Abubakar Al Pasya karena yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan pada musim kemarau berkepanjangan di Banda Neira. Ia kemudian menikah dengan seorang putri bangsawan lokal yang bernama Cilu Bintan. Sementara versi lain menyatakan bahwa orang-orang Banda menerima Islam bukan di negeri sendiri, tetapi di Malaka. Menurut Tome Pires (dalam Lapian, 1990), bahwa armada dagang orangorang Banda mampu berlayar sampai ke Malaka. Walaupun menurutnya, teknologi perkapalan orang-orang Banda masih buruk jika dibandingkan dengan teknologi perkapalan orang-orang Jawa. Di Kota Malaka itulah orang-orang Banda menerima Islam untuk

21

kemudian menyiarkan sendiri kepada keluarga-keluarganya di Banda Neira. Di Jazirah Leihitu pulau Ambon yang merupakan daerah transit para pelaut dan pedagang yang akan menuju ke Utara (Ternate) dan Selatan (Banda Neira), ditemukan pula tradisi lisan yang sama. Menurut tradisi lisan setempat bahwa pembawa agama Islam di Laihitu konon bernama Ali Zainal Abidin yang dihubungkan nazabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Selain itu Imam Rijali (penulis Hikayat Tanah Hitu) dan juga tradisi lisan menyebutkan nama Syeh Maulana Abubakar Nasidik yang berasal dari Tuban, menjadi imam dan penguasa pertama di Hitu (Leirissa, 1999). Sedangkan Naidah dengan karyanya Hikayat Ternate yang ditulis jauh

sesudah

kronik

kerajaan

Bacan

menyatakan

bahwa

pengislaman disana terjadi pada tahun 643 Hijriah (1250M). Menurutnya tokoh Jafar Shadik yang disebut juga Jafar Nuh tiba di Ternate dari Jawa pada hari senin tanggal 6 Muharam 643 Hijriah atau 1250 Masehi (Leirissa, 1999). Selain itu sumber-sumber Portugis yang tiba di Maluku pada tahun 1512 mencatat agama Islam telah ada di Ternate sejak tahun 1460. Hal yang sama dikatakan oleh Tome Pires bahwa Banda, Hitu, Makian dan Bacan sudah terdapat masyarakat Islam sejak kira-kira 50 tahun sebelum Portugis tiba. Diperkirakan pada tahun 1460 atau 1465. Pernyataan dari sumbersumber Portugis ini memberi kesan kuat bahwa Islam telah melembaga dalam kehidupan masyarakat lokal di beberapa tempat 22

tersebut diatas, dan bukan bermakna kehadiran Islam untuk pertama kalinya di tempat-tempat itu. Selain sumber-sumber tesebut diatas, Prof Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam Indonesia menyatakan bahwa sejak tahun 650M yakni 7 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para pedagang Arab telah membawa rempah-rempah cengkih dan pala ke pelabuhan-pelabuhan di teluk Persia untuk kemudian diperjual-belikan ke daratan Eropa. Pada masa itu telah ramai pedagang-pedagang Arab dan Persia (Iran dan Irak) yang berlayar menuju Maluku dan Maluku Utara untuk mencari rempah-rempah yang sangat mahal di Eropa itu. Selanjutnya disinyalir bahwa mungkin saja para pedagang Arab itu telah menikah dengan perempuan pribumi, berdiam disana sekian lama atau meninggal disana (Hamka, 1976). Sepeninggal mereka dan tidak ada proses peribadatan secara Islam, maka keturunan mereka kembali lagi kesuasana agama sukunya. Sinyalemen Hamka itu sejalan dengan cerita rakyat di Ternate, Hitu dan Banda tentang kehadiran orang asing yang beragama Islam di ketiga termapt tersebut. Uraian ini dapat dikonfirmasi dengan adanya jalur perdagangan yang dilalui pedagang-pedagang Arab, Persia, Gujarat maupun Cina yang dikenal dalam sejarah sebagai jalur sutera (silk road) dan jalur rempah (spice route).

23

Kendati terdapat berbagai versi mengenai cerita masuknya Agama Islam di Maluku dan Maluku Utara, ada dua hal yang dapat disimpulkan tentang hal itu, yakni; 1.

Pengaruh Islam telah hadir di kepulauan Maluku sejak kurun pertama tahun hijriah. Namun kemungkinan besar bahwa pada masa awal itu, Islam hanyalah merupakan agama yang dianut oleh para musafir muslim yang singgah di perairan dan Bandarbandar penting, seperti Ternate, Banda dan Hitu. Dalam konteks itu perlu dipertimbangkan pula eksistensi pedagangpedagang muslim yang sambil berdagang, menyiarkan agama sekaligus menikah dengan puteri-puteri lokal untuk kemudian membentuk suatu kesatuan masyarakat muslim di tempattempat yang dikunjungi terutama di Ternate sebagai pusat perdagangan cengkih dan Banda sebagai pusat perdagangan pala dan fulinya. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kedua komuditi inilah yang menarik para pedagang asing menjelajah nusantara. Ini berarti masuknya Islam ke Maluku tidak hanya melalui Aceh dan Jawa, tetapi justeru Maluku menjadi pintu masuk Islam melalui jalur Utara.

2.

Masuknya Islam di Maluku dan Maluku Utara berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan. Namun proses pelembagaan Islam dalam kehidupan pemerintahan, baru terwujud puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun berikutnya.

Perubahan bentuk Kolano menjadi Kesultanan 24

dan pembentukan pemerintahan konfederasi di Hitu dan Banda yang bercorak Islam dapat terwujud bilamana Islam telah melembaga dalam kehidupan masyarakatnya. Proses pelembagaan itu sudah tentu

membutuhkan waktu yang

cukup lama. Dalam konteks ini dapat dibenarkan sumbersumber Portugis yang menyatakan bahwa masyarakat di daerah-daerah yang dikunjungi sudah beragama Islam. Artinya Islam telah melembaga dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahannya, bukan sekedar agama yang dianut oleh para musyafir dan pedagang asing.

25

BAGIAN III

Perkembangan Islam dan Pengaruhnya

26

C. PERKEMBANGAN ISLAM DAN PENGARUHNYA Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Maluku dan Maluku Utara dalam kurun waktu yang cukup lama, tentu telah ikut memberikan warna yang khas bagi kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Berlangsungnya proses “islamisasi” itu yang menurut MS. Putuhena (1970 : 265) melalui dua jalur, yaitu jalur atas dan jalur bawah yang masing-masing jalur memberi pengaruh tertentu dalam strata sosial baik terhadap kebudayaanya maupun praktek keagamaan Islam itu sendiri. Jalur atas adalah proses yang berlangsung berkat bantuan dan usaha pihak penguasa. jalur ini Islam bercorak formalistis, artinya walaupun orang telah mengaku beragama Islam, namun dalam praktek keagamaan masih mengikuti nila-nilai dan aturan lama. Melalui jalur bawah proses

Islamisasi

berlangsung

melalui

usaha

perorangan

(masyarakat), agama Islam bercorak sinkritis yaitu nilai dan aturan agama Islam bercampur aduk dengan nilai dan aturan lama baik dalam pemahaman maupun dalam pelaksanannya. Sedangkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam yang sejak mula tersebar di Indonesia adalah aliran syufi dan aliran syariah meskipun sering dipertentangkan secara tajam, namun kedua aliran tersebut kadangkadang dalam prakteknya sulit dibedakan secara tegas. Jalur penyebaran, corak keberagaman Islam dan aliran-aliran dalam Islam tersebut di atas dialami pula oleh para mubaligh dalam proses 27

islamisasi di Maluku. Hal ini mengakibatkan praktek-praktek agama Islam dalam perkembangannya mengalami berbagai variasi. Ada penganut Islam yang sangat mementingkan pengamalan syariah Islam secara murni, tetapi ada pula yang mempraktekan ajaran agama Islam yang mengikuti adat dan ada pula bentuk yang sinkritis. Contoh penganutan yang sinkritis inilah yang disebut oleh Radjawane sebagai agama Islam yang tidak murni karena kuatnya pengaruh adat ke dalam ajaran agama Islam yang dipraktekkan oleh tiga buah desa di Uli Hatuhaha di pulau Haruku, Maluku Tengah, yaitu Rohomoni, Kabau dan Pelau. (Radjawane,1960 : 74-76). Bila penelitian Radjawane ini dilanjutkan maka akan didapati penganut agama yang murni di Uli Hatuhaha yang dilaksanakan di desa desa tersebut dan desa-desa lainnya di Uli Hatuhaha. Penganut keagamaan Islam baik formalistis, sinkritis, dan pengaruh aliran syufi dan syariah itu ditemui disebagian besar wilayah provinsi Maluku dan Maluku Utara. Aliran syufi yang berpengaruh di Maluku dan Maluku Utara adalah Syamaniah, Qadariyah dan Naksyabandiyah. Aliran-aliran ini dapat dibedakan dan dikenali dari praktek zikir dan wirid yang dilaksanakan dalam hubungannya dengan ibadah kepada Allah SWT. Pembaharuan

agama

Islam

yang

dipelopori

oleh

gerakan

Muhammadiyah di Yogjakarta sejak tahun 1912 telah berpengaruh pula terhadap penganutan agama Islam di Maluku dan Maluku 28

Utara. Orang-orang Islam dari Maluku dan Maluku Utara yang belajar di Jawa dan Mekkah telah membawa pembaharuan ajaranajaran Islam yang lebih menekankan pada sumber Al-Quran dan Al Hadist. Pengaruh ini telah ada sebelum masa kemerdekaan, akan tetapi berkembang pesat sejak tahun 1950-an dengan berdirinya Lembaga Pendidikan Agama baik pada tingkat dasar, menengah dan tinggi di Maluku dan Maluku Utara. Dalam proses sejarahnya di Maluku dan Maluku Utara agama Islam telah mengalami salah satu fase yang oleh Radjawane disebut masa stagnasi yaitu menarik diri dari percaturan politik, sosial maupun budaya sejak zaman VOC sampai berakhirnya pemerintaan Hindia Belanda di Indonesia. Pada masa ini agama Islam seakan-akan menarik diri dari percaturan politik dan pemerintahan karena kekuatan pemerintah jajahan yang tidak bisa dilawan. Hal ini tidak berarti agama Islam mengalami kemunduran, karena dalam masa penjajahan penganut agama Islam di Maluku tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Terdapat tiga faktor penyebabnya yaitu (1) Secara politis agama Islam bertentangan dengan agama Kristen yang dibawa oleh Belanda. (2) Dalam lapangan pendidikan, penganut

agama

Islam

dianaktirikan

dalam

mendapatkan

pendidikan bukan karena tidak mau dididik tetapi karena adanya peraturan yang mengutamakan mereka yang beragama Kristen, dan (3) Orang Islam Maluku tidak mau memasuki lapangan kemiliteran, 29

karena yang masuk militer diutamakan yang beragama Kristen dan kemudian untuk berperang di daerah-daerah yang banyak penganut Islamnya, seperti

Perang Makassar, Perang Banten, Perang

Diponegoro dan Perang Aceh (Leirissa, 1999 : 23). Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Maluku seakan-akan diidentikkan dengan agama Kristen karena yang paling banyak memasuki lapangan pemerintahan, pendidikan dan kemiliteran adalah orang-orang Maluku yang beragama Kristen. Sedangkan orang-orang yang beragama Islam umumnya menarik diri dari ketiga lapangan tersebut, sehingga tidak dikenal di seluruh Indonesia (Radjawane; 1960). Dalam proses menuju kemerdekaan, peranan ummat Islam di Maluku

mulai

kemerdekaan

nampak maupun

dominan dalam

baik

dalam

perjuangan

mewujudkan

mempertahankan

kemerdekaan. Kemudian dapat diperhatikan peranan desa-desa Islam di Maluku Utara, Tengah, dan Tenggara pada fase revolusi fisik khususnya dalam perjuangan menghadapi pemberontakan RMS yang diduga disponsori oleh pemerintah Belanda. Bukti historis yang sangat penting adalah kemenangan ummat Islam Maluku melalui partai Masyumi dalam pemilihan Umum tahun 1955. Kemenangan ini merupakan hasil proses islamisasi yang telah berlangsung sejak abad ke-15 dan mempengaruhi kehidupan politik, sosial dan budaya di Maluku. 30

Di Maluku Utara telah terjadi perubahan dalam bidang politik dan pemerintahan.

Kelompok-kelompok

pemerintahan

masyarakat

tradisional yang semula berbentuk empat buah kolano, yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo, dalam perkembangan selanjutnya sejak abad ke-15, keempat kolano tersebut mengambil bentuk kesultanan. Sejak itu pula masing-masing kesultanan itu berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaanya. Tidore memasukkan Papua sebagai wilayah kekuasaannya dan Ternate

berhasil meluaskan

daerah kekuasaannya meliputi daerah yang terbentang antara Sulawesi dengan Papua termasuk daerah kepulaun Ambon Lease, Seram, Buru, dan Banda. Pengaruh Islam bagi pertumbuhan dan perkembangan kesultanan adalah dalam bentuk perubahan structural dari Kolano menjadi Kesultanan. Dalam bentuk Kolano ikatan genealogis dan teritorial sebagai faktor integrasi, sedangkan dalam bentuk kesultanan Islam menjadi salah satu faktor integrasi. Oleh karena itu sebahagian dari daerah yang memeluk agama Islam seperti Hoamual (Seram Barat), Saparua, dan Haruku menempatkan dirinya sebagai bagian dari kesultanan Ternate. Hal ini sangat menguntungkan Ternate, tatkala terjadi konflik dengan orang-orang Eropa terutama Portugis dan Belanda. Perubahan lebih lanjut pada fungsi raja/sultan yang mempunyai fungsi ganda sebagai pemegang kekuasaan duniawi dan sebagai 31

pemegang kekuasaan spiritual (keagamaan). Dalam kedudukan yang demikian Sultan tidak hanya berusaha mempertahankan eksistensi kerajaannya, tetapi ia juga mempuyai tanggung jawab menyebarkan Islam dan melindunginya. Oleh karena itu wilayah kekuasaan Sultan dapat diperluas dengan menundukkan daerahdaerah lain. Masa pemerintah Zainal Abidin (1486 – 1500) merupakan awal peralihan dari bentuk kolano ke bentuk kesultanan dan ia merupakan Sultan yang pertama. Sebelum dinobatkan sebagai sultan, Zainal Abidin berangkat ke Jawa untuk belajar agama Islam di

Giri.

Setelah

kembali,

ia

mendirikan

lembaga-lembaga

pendidikan agama Islam di Ternate dan mendatangkan guru-guru agama dari Jawa. Ia memerintahkan pegawai-pegawai syara’ diwilayah kerajaan untuk belajar agama di Ternate. Dalam struktur kesultanan dijumpai lembaga-lembaga keagamaan disamping lembaga-lembaga sosial tradisional yang ada. Urusan keagamaan ditangani oleh badan yang disebut Jou Lebe (Badan Syara’). Badan ini dikepalai oleh Kadhi (Kalem). Anggotaanggotanya terdiri dari para Imam dan Khatib. Tiap marga (soa) mempunyai imam dan khatib tertentu. Sultan selain sebagai pemimpin

dunia,

juga

berkewajiban

memimpin

soal-soal

keagamaan, sehingga secara teoritis Sultan adalah penerus tugas pengganti Rasul (Tubaddirul Rasul). Hal ini tercantum dalam suba 32

puja-puji yang ditulis dalam bahasa dan tulisan Arab, yaitu laporan yang selalu dibacakan pada saat penobatan Sultan yaitu berupa peringatan bahwa Sultan adalah Khalifatur Rasjid dan Tubaddilur Rasul. Diingatkan pula bahwa Sultan memangku jabatan itu karena Rahmat dan Takdir Allah yang tu’til mulka man tasya’ (pemberi kekuasaan) kerajaan bagi siapa yang dikehendakinya. Dengan demikian

Sultan

harus

memberikan

bantuan

kepada

pemerintah/masyarakat Islam yang memerlukan bantuannya. Sultan berkewajiban untuk mendatangi daerah-daerah lain untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dalam kaitan ini Sultan Ternate pernah mengadakan hubungan politik

yang

erat

dengan

kesultanan

Buton,

kesultanan

Mangindanao di Filipina, begitu pula hubungan politik dengan Sulu (Alex Ulaen : 1997). Di wilayah Maluku Tengah tejalin hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan kecil seperti Hitu di pulau Ambon, Hatuhaha di pulau Haruku, Iha di pulau Saparua walaupun tidak merupakan bahagian dari Kesultanan Ternate, paling tidak telah menjalin hubungan baik karena persamaan iman dan mengakui kekuasaan Ternate. Sedangkan Hoamual yang merupakan pusat politik tradisional dan pusat perdagangan cengkih di Seram Barat, adalah bahagian dari kesultanan Ternate. Disini ditempatkan seorang Kimelaha sebagai wakil Sultan yang berkedudukan di pusat pemukiman orang-orang 33

Ternate, di Kampung Gamsune. Disamping Hoamual, pulau-pulau Kelang, Manipa, Buano dan Buru merupakan daerah kekuasaan Ternate. Disana ditempatkan juga beberapa orang Sangaji yaitu wakil Sultan yang memerintah di daerah-daerah. Kedatangan orang-orang Eropa terutama Portugis dan Belanda telah menimbulkan konflik antara rakyat dengan mereka. Pergolakan yang berlangsung ada abad 16 dan 17, bukan hanya terjadi karena alasan ekonomi tetapi karena faktor agama. Penerimaan agama Islam membawa keuntungan ekonomi disamping meningkatkan peradaban dan kehidupan sosial rakyat Maluku dan Maluku Utara. Bagi rakyat Maluku dan Maluku Utara yang beragama Islam, agama ini memiliki arti yang tak ternilai. Faktor inilah yang menyebabkan rakyat Maluku dan Maluku Utara yang beragama Islam sangat mempertahankan agamanya pada saat datangnya orang Portugis dan Belanda yang akhirnya bercokol di Maluku hampir 3 ½ abad.

Seperti halnya di Maluku Utara, kerajaan-kerajaan kecil di Maluku yaitu Hitu, Banda, Hatuhaha serta Iha di Saparua juga memiliki system pemerintahan, tetapi berbeda dengan system pemerintahan di Maluku Utara. Imam Ridjali di dalam Hikayat Tanah Hitu menceritakan tentang datangnya empat kaum yang menjadi cikal bakal penduduk Hitu. Merekalah yang menjadi pendiri kerukunan yang amat kuat yang kemudian dikenal dengan nama “Empat 34

Perdana”. Keempat kaum tersebut datang dari tempat yang berbeda. Yang pertama datang dari pantai tenggara pulau Seram. Kaum ini disebut Saupele atau Zaman Jadi. Kelompok kedua menurut Ridjali datang dari Tuban yang menurut Rumphius tiba pada tahun 1460 dan menetap di pantai dekat sungai Waipaliti. Kaum

ketiga

disebut

Latima

(Lating),

datang

dari

Jailolo

(Halmahera) dipimpin oleh Jamilu pada tahun 1465. Menurut Rumphius mereka juga menetap dekat Waipaliti. Kaum keempat bernama Olong datang dari Gorong (pulau Seram bahagian Timur). Mereka dipimpin oleh Mata Lian yang terkenal dengan gelar Patih Putih. Seperti yang telah dikemukakan Patih Putih inilah yang berkunjung ke Jawa sekitar tahun 1500, setelah tinggal beberapa bulan kembali ketanah Hitu dan dikenal dengan nama Pati Tuban. Dialah yang bertemu dengan penguasa Ternate yang juga sedang belajar agama di Jawa, sehingga hubungan dengan kesultanan Ternate menjadi lebih erat. Hitu kemudian berhasrat menjadi suatu pusat kekuasaan politik dan agama yang diperintah oleh lembaga-lembaga Kesultanan seperti di Ternate.

Maka

disusunlah

pemerintah

Hitu

yang

dikenal

Pemerintahan Empat Perdana. Pemerintahan Empat Perdana tersebut dijalankan secara periodik oleh empat orang yang merupakan pimpinan dari empat kaum utama dari masyarakat Hitu. 35

Sedangkan di Kerajaan Uli Hatuhaha terdapat sistem pemerintahan yang dikepalai raja sebagai pemimpin pemerintahan dan Imam sebagai pemimpin agama. Imam dipilih dalam suatu rapat (masorupi) yang dilaksanakan oleh raja bersama-sama kepalakepala soa. Sistem seperti ini dapat terlihat sampai abad ke-20 dalam pemerintahan tradisional, terutama di desa-desa Islam di Maluku Tengah. Disana lembaga agama merupakan suatu komponen yang penting dalam sistem pemerintahan. Berbeda dengan itu, di Banda Neira sistem pemerintahan yang dianut merupakan perpaduan dari kedua model diatas. Sistem pemerintahan di Banda Neira dikenal dengan nama “Lebe Tel Rat At” atau kepemimpinan “Empat Raja Dan Tiga Imam”. Di Banda terdapat empat kerajaan kecil, tiga diantaranya Raja (Rat) merangkap imam dan hanya satu yang kedudukannya sebagai Raja tanpa merangkap sebagai imam. Kedudukan Raja merangkap Imam terdapat pada Kerajaan Namasawar di pulau Neira, serta Kerajaan Lonthor dan Selamon di pulau Banda Besar. Sedangkan Kerajaan Waer di pulau Banda Besar bagian Utara hanya memiliki Raja tapi tidak merangkap sebagai Imam. Imam sekaligus kadhi untuk kerajaan Waer di pegang oleh Raja Selamon. Model konfederasi ini sedikit berbeda dengan

model pemerintahan Empat Perdana di

jazirah Laihitu. Jika di Jazirah Laihitu konfederasi memberi ruang kepada masing-masing Perdana untuk memerintah secara periodik, 36

namun model konfederasi di Banda Neira memberi otonomi kepada masing-masing Raja untuk memerintah pada wilayahnya masingmasing. Namun karena mereka bersaudara lalu dibentuklah konfederasi yang dikenal dengan nama “Lebe Te Rat At” atau kepemimpinan “empat Raja Tiga Imam”.

37

PENUTUP Masunya Islam di Maluku merupakan bagian dari perekaman jejak peradaban baru yang masuk di Maluku, setidaknya dapat dilacak melalui

ccatatan

para musafir.

Namun

kontroversi

dengan

keakuratan data, maka musafir menentukan dalam catatan perjalanaanya di Maluku pada abad ke 7, sementara orang local Maluku abad 8. Tentunya juga menurut de graf dalam sejarah daerah Maluku sentuhan Islam di Maluku pada abad ke 14. Kesimpangsiuran ini akan menjadi data berharga dalam melakukan peneltian mendalam mengenai jejak Islam di Maluku dengan mengumpulan

data

primer

dan

sekunder

dalam

kerangka

merekonstruksi masuknya Islam di Maluku.

Selain itu juga dispora penyebaran Islam di Maluku medium perdagangan merupakan contak awal masuknya Islam di Maluku. Para pedagang Arab, Persia Gujarat yang melakjkan perjalanan pencarian rempah-rempah di Maluku menjadi awal masuknya Islam di Maluku.

38

DAFTAR PUSTAKA Alwi Des, 1996 ; Ternate dan Tidore : Masa Lampau Penuh Gejolak, Sinar Harapan, Jakarta. Alwi Des, 2006 ; Sejarah Banda Neira, Pustaka Bayan, Malang. Chijs J.A. van der, 1886 ; De Vestiging van het Nederlandsch Gezag Over de Banda Eilanden 1599 – 1621, Weltevreden. Cooley F.L. 1973 ; Persentuhan Kebudayaan di Maluku Tengah, Artikel dalam Bunga Rampai Sejarah Maluku, LIPI, Jakarta. Coolhaas W.Ph. 1923; Kroniek van het Rijk Bacan, T.B.G. 63 (474 – 512). Crab P.A. van der, 1878 ; Geschiedenis van Ternate, in Ternataan- sche en Maleische Tekst door den Ternataan Naidah, met vertaaling en aantekeningen door P.A. van der Crab” Bijdragen, Jilid 151, No.2. Depdikbud, 1976 ; Sejarah Daerah Maluku, Ditjenbud, Jakarta Fraassen Ch. F. van, 1981 ; Court and State in Ternaten Society, Makalah dalam Seminar Halmahera dan Raja Ampat, Jakarta, 1 – 5 Juni 1981. Hanna A Willard, 1983 ; Kepulauan Banda : Kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Pala, Gramedia, Jakarta. Lapian A.B, 1965; Beberapa tjatatan Djalan Dagang Maritim ke Maluku Sebelum Abad ke-16, Artikel dalam Majalah Ilmu-Ilmu Sastera Indonesia, vol 1. Leirissa, R.Z. 1973; Tiga Pengertian Istilah Maluku Dalam Sejarah, Artikel dalam Bunga Rampai Sejarah Maluku, LIPI, Jakarta. Leirissa, R.Z. 1981 ; Dokumen-dokumen Abad ke-19 yang berbahasa Melayu dari Arsip Ambon, Makalah Seminar Bahasa Indonesia, FSUI Jakarta. Leirissa, R.Z, 1996 ; Halmahera Timur dan Raja Jailolo : Pergolakan Sekitar Laut Seram, Balai Pustaka, Jakarta. 39

Manusama, Z.J. 1973 ; Sekelumit Sejarah Tanah Hitu dan Nusa Laut Serta Struktur Pemerintahannya Sampai Pertengahan Abad ke-17, Artikel dalam Bunga Rampai Sejarah Maluku, LIPI, Jakarta. Putuhena. M.S. 1980; Sejarah Agama Islam di Ternate, Artikel dalam Majalah Ilmu-Ilmu Sastera Indonesia, vol VIII no.3. Reid Anthony, 1987 ; Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 : The Lands Below the Winds, Vol One; Silkworm Books, Chiang Mai. Reid Anthony, 1988 ; Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 : Expansion and Crises, Vol Two; Silkworm Books, Chiang Mai.

40