SASARAN PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

LAMPIRAN 1

SASARAN PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN Agenda Aman dan Damai No.

Bidang

RPJM Sasaran

1. Menurunnya kriminalitas sebagai awal terciptanya PENINGKATAN rasa aman masyarakat KEAMANAN, KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN 2. Terungkapnya jaringan kejahatan transnasional. terutama narkotika, perdagangan manusia, dan KRIMINALITAS pencucian uang. 3. Menurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengungkap serta memberantas jaringan utama supply narkoba dan prekursor. 4. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan. Serta menurunnya kasus illegal logging dan illegal trading. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

1. Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia. 2. Meningkatnya antisipasi dan ketahanan masyarakat terhadap aksi terorisme 3. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan

Indikator

Capaian sampai saat ini

Sumber Data

1. Indeks kriminalitas dan rasio penyelesaian kasus kriminalitas 2. jumlah pecandu narkoba. 3. Angka illegal logging dan illegal trading

1. Penurunan kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia. 2. Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme. 3. Selesainya mayoritas penanganan kejadian terorisme dan dapat dicegahnya kejadian baru 4. Siapnya pranata dan pelaksanaan penegakan hukum penanggulangan terorisme berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM.

Lampiran 1

|1

Agenda Aman dan Damai No.

Bidang

RPJM Sasaran

Indikator


Sumber Data

5. Penghargaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan supremasi hukum dalam penanganan aksi terorisme. 1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar 1. Penyediaan sarana dan PENINGKATAN RASA prasarana umum yang rusak kelompok masyarakat atau antargolongan di daerahSALING PERCAYA DAN akibat konflik. daerah rawan konflik; HARMONISASI ANTAR 2. Penguatan institusi lokal KELOMPOK MASYARAKAT 2. Terpeliharanya situasi aman dan damai; serta kemasyarakatan sebagai 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses wadah solusi konflik dan pengambilan keputusan kebijakan publik dan peningkatan rasa saling penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan. percaya dan harmonisasi diantara kelompok masyarkat. BUDAYA

Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat.

Jumlah konflik etnis dan sosial.

Lampiran 1

|2

Agenda Adil dan Demokratis No.

Bidang

RPJM Sasaran

PERWUJUDAN LEMBAGA 1. Terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan DEMOKRASI YANG MAKIN sesuai Konstitusi dan peraturan perundangan yang KOKOH berlaku; 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik 3. Terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil pada tahun 2009.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang diukur oleh angka GDI dan GEM

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator


Sumber Data

1. Pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. 2. Kualitas fungsi dan peran lembaga legislatif di daerah (DPRD) Angka Gender-related Development Index (GDI); dan Angka Gender Empowerment Measurement (GEM)

GDI 0,691 pada tahun 2003;

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak

Jumlah kekerasan 655 kasus pada tahun 2003

GEM 0,546 pada tahun 2002

Human Development Report, UNDP, 2005 Indonesia Human Development Report, 2004 Data Pusat Krisis Terpadu (PKT) RS Cipto Mangunkusumo, 2003

Lampiran 1

|3


Bidang

RPJM Sasaran Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak

Indikator Kesejahteraan anak: - Angka partisipasi sekolah (APS) - Status gizi balita buruk - Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan Perlindungan anak: - Pekerja anak (%) - Jumlah anak yang memilki akte kelahiran

Capaian sampai saat ini - APS anak usia 712 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun masingmasing 96,77 persen, 83,49 persen, dan 53,48 persen. - Status gizi balita buruk di perdesaan 9,46 persen, di perkotaan (7,16 persen). - Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan di perdesaan 50,8 persen, di perkotaan 82,7 persen.

Sumber Data Susenas 2004

Survei Konsumsi Garam Yodium Rumah Tangga 2003

Susenas 2004

Sakernas 2003

Lampiran 1

|4


Bidang

RPJM Sasaran

Indikator


Sumber Data

- Pekerja anak 5,6 persen dari jumlah anak umur 10-14 tahun (73,1 Susenas 2004 persen bekerja lebih dari 35 jam/minggu, dan 72,0 persen bekerja di sektor pertanian). - Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran 42 persen. PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM

1. Peran dan fungsi Prolegnas 1. Tersedianya masukan dalam rangka penyusunan maupun Prolegda. peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalam 2. Koordinasi antarlembaga yang tugas dan fungsinya kehidupan bermasyarakat serta rasa keadilan melakukan pemberantasan masyarakat. korupsi baik di pemerintah pusat maupun daerah. 3. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada

Lampiran 1

|5


Bidang

RPJM Sasaran

REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Indikator


Sumber Data

1. Penyempurnaan secara terus-menerus yang meliputi 1. Pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah struktur, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan yang mengacu pada prinsippemerintahan daerah, serta pengaturan kembali prinsip dasar yang kewenangan antara pusat dan daerah reformasi diamanatkan dalam UUD NRI birokrasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar 1945 yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945. 2. Pengupayaan sosialisasi dan dialog interaktif antara 2. Kontrol sosial oleh perangkat hukum daerah untuk Pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat memperlancar persiapan untuk memantapkan persiapan pelaksanaan Pilkada. pelaksanaan Pilkada 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan selanjutnya. sumber daya serta peningkatan kesejahteraan dan 3. Kualitas produk hukum yang pelayanan umum yang bersifat lokal. berkaitan dengan 4. Peningkatan akses ke masyarakat terhadap informasi pengelolaan sumber daya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. daerah, yang dihasilkan oleh 5. Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pemerintah daerah atau koordinasi dana dekonsentrasi melalui gubernur legislatur daerah, yang provinsi sebagai kepala wilayah dan kebijakan berorientasi pada memperkuat peran pemerintah provinsi dalam kesejahteraan masyarakat memfasilitasi kegiatan lintas daerah melalui kerja daerah. sama antardaerah dan antarwilayah 4. Akses masyarakat terhadap informasi kebijakan 5. penyelenggaraan pemerintah daerah 6. Peraturan daerah yang spesifik mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi melalui gubernur provinsi

Lampiran 1

|6

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat No. 1.

Bidang PENDIDIKAN

RPJM Sasaran

Indikator

1. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia melalui: a. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun b. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan: c. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini; d. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 5 persen pada tahun 2009; e. Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup; f. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk lakilaki dan perempuan.

1. Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun keatas; 2. Angka Paratisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang pendidikan; 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah; 4. Angka Melanjutkan 5. Angka putus sekolah 6. Angka mengulang kelas 7. Rata-rata lama penyelesaian pendidikan


Sumber Data

1. Angka Buta Aksara penduduk 15 tahun keatas: 10,21% (2003) 2. APK jenjang SD/MI: 117,13%

1. Statistik Pendidikan, 2003 2. Susenas 2004

3. APK jenjang SMP/MTs : 82,24%

3. Susenas 2004

4. APK jenjang SMA/SMK/MA: 54,38% 5. APK PT: 10,73% 6. APS penduduk usia 7-12 tahun: 96,77% 7. APS penduduk usia 13-15 tahun: 83,49% 8. APS penduduk usia 16-18 tahun: 53,48% 9. APS penduduk usia 19-24 tahun: 12,07%

4. Susenas 2004 5. Susenas 2004 6. Susenas 2004 7. Susenas 2004 8. Susenas 2004 9. Susenas 2004

Lampiran 1

|7

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat No.

Bidang

RPJM Sasaran

Indikator


Sumber Data

2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan: a. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal untuk tingkat kabupaten/kota; b. Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar; c. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik; d. Meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan; e. Meningkatnya minat baca penduduk Indonesia. 3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan yang antara lain diukur dengan: a. Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan; 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur dengan:

Lampiran 1

|8


Bidang

RPJM Sasaran

Indikator


Sumber Data

a. Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; b. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan; d. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan. 2.

KESEHATAN

1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun; 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup; 3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup; dan 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8 persen menjadi 20,0 persen.

1. Proyeksi Penduduk Indonesia 20002. 32.3 per 1000 kelahiran hidup pada 2025, BPStahun 2005 UNFPA-Bappenas, 2005 3. 307 per 100.000 kelahiran hidup 2. Proyeksi Penduduk Indonesia 20004. 28,2 persen 2025, BPSUNFPA-Bappenas, 2005 3. SDKI 2002-2003 4. BPS 2003, Survey Konsumsi Garam Yodium Rumah Tangga

1. Umur Harapan Hidup (UHH) 1. 69,0 tahun pada tahun 2005 2. Angka Kematian Bayi (AKB)

3. Angka Kematian Ibu (AKI)

4. Prevalensi Gizi Kurang

Lampiran 1

|9

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 3.

KEPENDUDUKAN DAN Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan Laju pertumbuhan penduduk KELUARGA penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per (%) BERENCANA tahun

Laju pertumbuhan penduduk 1,36 persen per tahun dalam periode pada tahun 2000-2005

Proyeksi Penduduk Indonesia 20002025, BPS- UNFPABappenas, 2005

Menurunnya tingkat fertilitas total menjadi sekitar 2,2 per perempuan

Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)

TFR 2,23 per perempuan pada tahun 2005

Proyeksi Penduduk Indonesia 20002025, BPS- UNFPA -Bappenas, 2005

Menurunnya persentase pasangan usia subur yang tidak terlayani (unmet need) menjadi 6 persen

Unmet need KB (%)

Unmet need 8,6 persen

SDKI 2002-2003

Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5 persen

Partisipasi laki-laki dalam berKB (%)

Partisipasi laki-laki dalam ber-KB 1,3 persen

SDKI 2002-2003

Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan efisien

Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%)

CPR 60 persen

SDKI 2002-2003

Meningkatnya jumlah Keluarga PraSejahtera dan Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif

Sekitar 4,0 juta keluarga yang aktif Jumlah keluarga yang aktif dalam UPPKS dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

Jumlah institusi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, terdiri PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB

Sekitar 82,4 ribu PPKBD; 365,9 ribu Sub PPKBD; dan 773,5 ribu Kelompok KB

BKKBN (s/d Juni 2005)

BKKBN (s/d Maret 2005)

Lampiran 1

| 10


Bidang

RPJM Sasaran

Indikator

Meningkatnya cakupan jumlah kabupaten Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan kota dalam pelaksanaan Sistem (SIAK) Informasi Administrasi Kependudukan 6.

PARIWISATA

• Wisatawan nusantara Meningkatkan kontribusi Pariwisata (wisnus) di setiap propinsi, dalam perolehan devisa menjadi sekitar kabupaten/kota. USD 10 Miliar pada tahun 2009, sehingga - Jumlah pengeluaran wisnus sektor pariwisata diharapkan mampu pada akhir tahun 2009. menjadi salah satu penghasil devisa - Peran pemerintah dan terbesar swasta dalam peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pariwisata. - Investasi bidang pariwisata.

Pertanian

1. Tercapainya tingkat Pertumbuhan Sektor Pertanian rata-rata 3,52 persen per tahun 2. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani

- Tingkat pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,52 persen per tahun - harga produk pertanian

Capaian sampai saat ini Terdapat 12 kabupaten/kota yang telah melaksanakan SIAK hingga tahun 2004

Sumber Data Ditjen Adminduk, Depdagri, 2005

1. Pertumbuhan PDB Sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan sebesar 4,1 persen 2. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di atas 43,3 persen atau sekitar 40,6 juta jiwa 3. Meningkatnya harga gabah ditingkat petani menjadi sebesar Rp 1.382/kg GKG

Lampiran 1

| 11


Bidang

RPJM Sasaran

Indikator


Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik, untuk pengamanan kemandirian pangan

Produksi dan ketersediaan beras dalam negeri

1. Produksi padi diperkirakan mencapai 54,09 juta ton atau sekitar lebih dari 95 persen kebutuhan domestik 2. Tersedianya cadangan beras pemerintah sebanyak 350 ribu ton dan penyaluran beras raskin sebanyak 1,54 juta ton kepada 10,54 juta keluarga miskin

Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras

Produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein ternak dan ikan.

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2003 mencapai 77,6 atau meningkat dibandingkan PPH tahun 2002 sebesar 72,6. Dalam hal ini PPH menggambarkan norma kecukupan energi pangan yang dikonsumsi oleh setiap individu. Dengan konsumsi tersebut komsumsi protein 55,4 gram per kapita per hari yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 54,4 gram/kapita/hari. 2. Khusus untuk ikan, konsumsi per kapita sebesar 23,18 (Kg/Kapita/tahun)

Sumber Data

Lampiran 1

| 12


Bidang

RPJM Sasaran

Kelautan dan Perikanan

Indikator


Memperbaiki pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara lestari, terpadu dan berbasis masyarakat

Terbentuknya 280 POKWASMAS di 24 Partisipasi masyarakat dalam Propinsi pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara lestari dan terpadu

Menyepakati batas laut dengan negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, Timur Leste, Papua New Guinea, dan Filipina

Ditandatanganinya perjanjian batas laut dengan Singapura, Malaysia, Timur Leste, Papua New Guinea, dan Filipina

Peraturan perundangan untuk Menyerasikan peraturan perundangan pengelolaan dan pemanfaatan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut sumber daya pesisir dan laut

Menyelenggarakan desentralisasi yang mendorong pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang efisien dan berkelanjutan

Otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan

Tata ruang pesisir, laut, dan Menyelenggarakan pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara pulau-pulau kecil secara terpadu dan mantap serasi sesuai dengan daya dukung lingkungannya

Sumber Data

Terjadinya dialog dan pembahasan batas laut dengan negara Singapura, Malaysia, Timur Leste, Papua New Guinea, dan Pilipina Tersosialisasinya harmonisasi sistem hukum sebagai pilar pengelolaan wilayah pesisir dan laut, serta tersusunnya rencana pengelolaan pesisir terpadu daerah di lebih dari 42 kab/kota Pengembangan dan pemanfaatan kelembagaan kelautan dan perikanan di daerah

Pembuatan dan pembahasan draft naskah akademis pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil

Lampiran 1

| 13


Bidang

RPJM Sasaran

KEHUTANAN

Indikator


Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam laut, dan keselamatan masyarakat yang bekerja di laut dan tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil

Sistem mitigasi bencana alam laut, baik untuk masyarakat pekerja di laut maupun masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil

Pembentukan instansi pusat pencegahan dini tsunami di Indonesia sebagai bagian dari sistem pencegahan dini tsunami lautan hindia (Indian Ocean Tsunami Early Warning System)

Tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar (Illegal Logging) dan penyelundupan kayu

Perlindungan serta pengamanan hutan

1. Terbitnya Intruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan kayu secara illegal diseluruh kawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia 2. Melaksanakan operasi pengamanan hutan dengan melaksanakan Operasi Hutan Lestari

Penunjukkan kawasan hutan Penetapan kawasan dalam tataruang seluruh propinsi di Indonesia setidaknya 30 persen dari dari luas hutan yang telah di tata batas

Sumber Data

1. Telah dilaksanakannya penetapan kawasan hutan sebanyak 35 unit dengan luas kawasan 110.545 ha 2. Penyelesaian penunjukan kawasan hutan dan perairan (Sumut, Babel, dan Gorontalo) serta review penunjukan kawasan hutan dan perairan propinsi ( NTB, Sulsel, Sultra, dan Jatim)

Lampiran 1

| 14


Bidang

RPJM Sasaran Desentralisasi kehutanan melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yang disepakati oleh pusat dan daerah

Indikator Kelembagaan pengelolaan kehutanan pusat dan daerah

Iklim usaha melalui Kuasa Meningkatnya investasi pertambangan SUMBER DAYA Pertambangan daerah dan sumber daya mineral dengan ENERGI, MINERAL DAN PERTAMBANGAN perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha


Sumber Data

1. Penataan organisasi, tata hubungan kerja,prosedur kerja, pembakuan sarana-prasarana kerja serta analisa jabatan pusat dan daerah 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi,koordinasi,perencanaan dan anggaran secara efisien, serta restrukturisasi lembaga Tercapainya divestasi saham perusahaan-perusahaan pertambangan

Terpetakannya daerah potensi dan rawan bencana alam geologi dan tersedianya sistem informasi dini bencana alam geologi

Teridentifikasinya ”kawasan rawan bencana geologi” sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana

Jumlah korban akibat bencana alam geologi

Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan yang menimbulkan pencemaran

Jumlah kegiatan pertambangan Penertiban PETI di wilayah kerja pertambangan dan kontrak karya tanpa ijin (PETI)

Dilakukannya usaha pertambangan yang mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan

Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup di bidang pertambangan

Dilakukannya sosialisasi bidang geologi dan sumber daya mineral, menyelesaikan kasus-kasus pencemaran lingkungan melalui proses peradilan

Lampiran 1

| 15


Bidang

RPJM Sasaran

LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau dan situ) dan kualitas air tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor

Indikator 1. Angka BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) di air permukaan 2. Kandungan amoniak di air permukaan, terutama di sungai-sungai perkotaan padat penduduk. 3. Limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. 4. Kualitas air tanah, khususnya di perkotaan, dari interusi air laut, bakteri Escheria Coli, dan logam berat.


Sumber Data

2. Kualitas BOD dan COD air permukaan khususnya di berbagai kawasan padat permukiman dan bagian hilir daerah aliran sungai (DAS) masih banyak menunjukkan nilai yang melewati ambang batas; 3. Kualitas BOD 30 sungai umumnya masih melampaui kriteria mutu air kelas I dan II; 4. Kualitas COD 30 sungai umumnya masih melampaui kriteria mutu air kelas I; 5. Sekitar 60% rumah tangga di Indonesia masih memiliki potensi sumber air minum (air tanah) yang tercemar; 6. Sampling pada danau Toba dan Danau Batur menunjukkan bahwa parameter COD dan Coliform telah melebihi ambang batas baku mutu

Lampiran 1

| 16


Bidang

RPJM Sasaran Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut melalui pendekatan terpadu antara kebijakan konservasi tanah di wilayah daratan dengan ekosistem pesisir dan laut

Indikator


Sumber Data

1. Parameter kualitas air laut seperti 1. Laju kerusakan TSS, NH3-N, Minyak, lemak dan ekosistem/habitat pesisir dan logam berat di 11 pelabuhan di laut (mangrove, terumbu Indonesia menunjukkan masih karang, padang lamun) berada di bawah baku mutu. terutama di pantai utara Sementara parameter sulfur dan Pulau Jawa dan pantai timur fenol terdeteksi melebihi ambang Pulau Sumatera. baku mutu di beberapa pelabuhan; 2. Tata ruang dan pembangunan wilayah pesisir 2. Kondisi pencemaran pesisir dan laut masih tetap terjadi dan makin yang terkendali dengan baik. memburuk oleh karena sedimen air 3. Laju sedimentasi dan sungai yang membawa berbagai pendangkalan sungai dan kontaminan termasuk logam berat muara sungai di Sumatera, menuju laut; Kalimantan, dan Jawa. 4. Tingkat Pencemaran laut dari 3. Hanya 6.83% terumbu karang diseluruh wilayah peraian Indonesia kegiatan industri, dalam kondisi sangat baik. Sisanya pertambangan, pertanian, kondisi Baik 25.72%, sedang rumah tangga, dan 36.87% dan rusak 30.58. perhubungan laut. 5. Praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal dan pengambilan pasir laut.

Lampiran 1

| 17


Bidang

RPJM Sasaran

Indikator


Sumber Data

Meningkatnya kualitas udara perkotaan 1. Kualitas udara di perkotaan 1. Air Quality Monitoring System di 9 kota besar telah terpasang; dari senyawa partikulat yang didukung oleh perbaikan 2. Nilai ISPU menunjukkan nilai (PM10), karbon monoksida manajemen dan sistem transportasi kota rentang baik sampai dengan tidak (CO), dan nitrogen oksida yang ramah lingkungan sehat di kota Jakarta, Bandung, (NOx) Pekanbaru, Pontianak dan 2. Penggunaan bahan bakar Palangkaraya. Sedangkan kota ramah lingkungan (CNG, ) di lainnya masih dalam kategori baik sektor industri dan dan sedang ; transportasi. 3. Pencemaran udara khususnya parameter PM10, O3 dan CO masih terjadi pada kota metropolitan dan kota besar; 4. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan mulai dikembangkan khususnya penggunaan biodmass (biodiesel dan etanol) Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 2003-2020 (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan)

1. Penurunan laju deforestasi hutan alam hingga titik nol pada tahun 2020 (nasional). 2. Kearifan tradisional yang digunakan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.

1. Laju deforestasi masih menunjukkan angka mencapai 2 juta ha per tahun; 2. Tingkat keterancaman dan kepunahan berbagai spesies langka masih tetap tinggi; 3. Telah ditemukan berbagai spesies baru tanaman maupun binatang di berbagai wilayah Indonesia

Lampiran 1

| 18


Bidang

RPJM Sasaran

Indikator


Sumber Data

4. Isu lingkungan hidup mulai Meningkatnya upaya pengelolaan sampah 1. Terselenggaranya mendapat perhatian serius karena pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan pencemaran yang diakibatkan oleh perkotaan dengan basis kerja perlindungan lingkungan sebagai salah buruknya pengelolaan Tempat sama antar daerah. satu faktor penentu kebijakan Pembuangan Akhir (TPA) sampah di 2. Adanya pengelolaan sanitary kawasan perkotaan landfill sebagai pengganti 5. Penyusunan naskah akademis RUU TPA (tempat pembuangan Persampahan masih dilaksanakan akhir) sampah di perkotaan. 3. Adanya pengelolaan sampah perkotaan dengan teknologi modern yang ramah lingkungan. Tersusunnya informasi dan peta wilayah- 1. Data sumber daya alam, baik 3. Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tahun 2002, 2003 dan tahun data potensi maupun data wilayah yang rentan terhadap kerusakan 2004 telah disusun di tingkat daya dukung kawasan lingkungan, bencana banjir, kekeringan, nasional; ekosistem, termasuk pulaugempa bumi, dan tsunami, serta 4. Hanya beberapa Pemda yang pulau kecil. bencana-bencana alam lainnya menyusun Status Lingkungan Hidup 2. Informasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana dan Indonesia (SLHD); potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 3. Adanya sistem informasi dini untuk mengurangi resiko kerusakan akibat bencana alam.

Lampiran 1

| 19

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat No. I.

Bidang SUMBER DAYA AIR

RPJM Sasaran

Indikator

1. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan; 2. Terkendalinya potensi konflik air; 3. Terkendalinya pemanfaatan air tanah; 4. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; 5. Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; 6. Terkendalinya pencemaran air; 7. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulaupulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; 8. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat; 9. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi; 10.Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan; 11. Tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses 12.Pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air, ketersediaan air baku bagi masyarakat,

1. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan, dan Pemanfaatan potensi wilayah sungai di Propinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai 2. Kebijakan dan implementasi konservasi air tanah (Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Propinsi NTT) 3. Rehabilitasi situ/danau (Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya) 4. Pembangunan waduk (Propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan) 5. Pembangunan embungembung (Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah rawan kekeringan lainnya)


Sumber Data

Lampiran 1

| 20


Bidang

RPJM Sasaran

Indikator

pengendalian banjir terutama pada daerah perkotaan, serta pulihnya kondisi pantai di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara akibat bencana alam.

6. Pola pembiayaan kompetitif di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai 7. Penyusunan NSPM serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 8. Pemberdayaan perkumpulan petani pengelola air (P3A) pada daerah irigasi 9. Rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa 10. Pembangunan sarana dan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku pada wilayah strategis dan daerah tertinggal 11. Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Propinsi, Wilayah Sungai, dan Kabupaten/Kota, serta Komisi Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota 12. Sistem informasi dan DSS Propinsi, Wilayah Sungai, dan Kabupaten/Kota 13. Luasan kondisi kawasan hijau di daerah tangkapan wilayah sungai


Sumber Data

Lampiran 1

| 21


Bidang

RPJM Sasaran

Indikator


Sumber Data

14. Terbentuknya forum koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat propinsi dan apabila diperlukan dapat pula dibentuk di tingkat kabupaten/kota. 15. Penegakan hukum dalam penanganan pemukiman liar di kawasan bantaran sungai. 16. Alokasi APBD untuk pembebasan lahan dalam rangka pekerjaan pembangunan prasarana sumber daya air. 17. APBD kabupaten/kota untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi dibawah 1000 Ha 18. APBD propinsi untuk daerah irigasi dengan luasan 10003000 Ha 19. Terpenuhinya kebutuhan dana APBD kabupaten/kota untuk operasi dan pemeliharaan sungai yang berada di wilayahnya, dan dana APBD propinsi untuk

Lampiran 1

| 22


Bidang

RPJM Sasaran

Indikator


Sumber Data

sungai lintas kabupaten/kota. 20. Penurunan tingkat konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 21. Meningkatnya kontribusi dan partisipasi daerah dalam penyediaan prasarana sumber daya air. II.

TRANSPORTASI

1. meningkatnya jumlah dan kualitas pelayanan transportasi 2. meningkatnya mobilitas dan distribusi nasional dan wilayah; 3. meningkatnya pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi baik antar wilayah maupun antar golongan masyarakat di perkotaan, perdesaan, maupun daerah terpencil dan perbatasan; 4. meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, serta sesuai dengan standar pelayanan yang dipersyaratkan; 5. Berkembangnya industri jasa transportasi yang bersifat komersial di daerah yang telah berkembang dengan melibatkan peran serta

1. jumlah kecelakaan penyelenggaraan pelayanan transportasi 2. Panjang jalan (beraspal) dibandingkan dengan luas wilayah. 3. Jumlah pelabuhan (konvensional dan petikemas) dibandingkan dengan luas wilayah 4. Jumlah pelabuhan yang melayani pelayaran internasional 5. Jumlah aktifitas Bongkar muatan di pelabuhan per kapita. 6. Jumlah bandara yang melayani penerbangan internasional

Lampiran 1

| 23


Bidang

RPJM Sasaran swasta dan masyarakat dan meningkatkan pembinaan pelaku transportasi nasional;

Indikator


Sumber Data

7. Jumlah kecelakaan dan fatalitas per juta km perjalanan 8. Jumlah sarana bantu navigasi per 100 mile panjang pantai 9. Kondisi jaringan jalan nasional, propinsi dan kabupaten 10. Jaringan pelayanan transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan, 11. pengembangan prasarana transportasi melalui pendekatan kewilayahan 12. Penataan jalan distribusi angkutan barang dan kelas jalan sesuai dengan tatanan transportasi wilayah dan sistranas 13. Adanya alternatif sumber pembiayaan jalan di luar APBD maupuan APBN karena DAU/DAK, APBD propinsi/ kabupaten/kota 14. jumlah investor swasta baru dalam pembangunan dan pengelolaan jasa pelayanan prasarana transportasi

Lampiran 1

| 24

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat No. III.

Bidang

RPJM Sasaran

Indikator

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika; 2. Terjaganya kualitas pelayanan pos di 3.760 kecamatan; 3. Tercapainya teledensitas sambungan tetap sebesar 13 persen dan telepon bergerak 20 persen; 4. Terselesaikannya pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan sekurang-kurangnya 43 ribu sambungan baru di 43 ribu desa; 5. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan penyiaran televisi dan radio yang masing-masing mencakup 88 persen dan 85 persen penduduk Indonesia; 6. Terselesaikannya persiapan migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital.

1. Mengembangkan fasilitas pertukaran informasi mengenai daerah masingmasing secara interaktif, misalnya melalui pengembangan situs (homepage); 2. Menyediakan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas pos dan telematika yang telah dibangun melalui program PSO/USO 3. jumlah prasarana pos dan telematika yang terpelihara dan berfungsi; 4. keterisolasian wilayah/daerah oleh pelayanan pos dan telematika (bertambahnya jumlah desa, daerah perbatasan, dan daerah blank spot yang mendapatkan fasilitas pos dan telematika);


Sumber Data

ENERGI, KETENAGALISTRIKAN, POS DAN TELEMATIKA Pos dan Telematika

Lampiran 1

| 25


Bidang

RPJM Sasaran

Indikator

Energi

1. Pengawasan lingkungan 1. Terbangunannya tambahan pertambangan batubara. infrastruktur batubara 2. Aturan bagi hasil untuk 2. Meningkatnya konsumsi batubara pertambangan batubara. untuk pemakaian dalam negeri 3. Meningkatnya peran energi terbarukan 3. Tambahan kapasitas energi terbarukan 4. Pembangunan energi dari sumber energi terbarukan dan yang tersedia setempat

Ketenagalistrikan

1. Peningkatan rasio elektrifikasi listrik perdesaan pada akhir tahun 2009 sebesar 97%; 2. Meningkatnya pemanfaatan potensi gas, batubara dan panas bumi serta energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta


Sumber Data

1. Rasio elektrifikas dan rasio elektrifikasi listrik perdesaan 2. Investasi masyarakat, koperasi dan swasta di bidang ketenagalistrikan 3. Investasi pembangunan pembangkit listrik skala kecil di daerah terpencil dan perdesaan terutama yang memanfaatkan energi terbarukan 4. Peraturan daerah yang menghambat investasi bidang ketenagalistrikan

Lampiran 1

| 26


Bidang

RPJM Sasaran

IV.

Indikator


Sumber Data

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Perumahan

1. pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, efisien, dan akuntabel. 2. terbentuknya pola subsidi yang tepat sasaran, tidak mendistorsi pasar, akuntabel, dan mempunyai kepastian dalam hal ketersediaan setiap tahun 3. terbentuknya pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru yang berbasis swadaya masyarakat 4. penyediaan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebanyak 1.350.000 unit rumah, melalui pembangunan rumah susun sewa sebanyak 60.000 unit, rumah susun sederhana milik melalui peran serta swasta 25000 unit, serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat sebanyak 3.600.000 unit.

1. Peran perbankan daerah (BPD) dalam meningkatkan pasar primer perumahan dan penyediaan kredit mikro perumahan 2. Dana pendamping (APBD) bagi subsidi prasarana dan sarana permukiman 3. Pembangunan Rusunawa di perkotaan 4. Peranserta pengembang dan investor/institusi daerah untuk membangun rumah susun milik sederhana (Rusunami) 5. Kemudahan perijinan pengurnagan biaya perijinan pembangunan rumah/rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Lampiran 1

| 27

Hbk-Lampiran1&2

1/13/06

11:50 AM

Page 28


Bidang

RPJM Sasaran

Indikator


Sumber Data

5. penurunan luasan kawasan kumuh sebesar 50 persen dari luas yang ada saat ini pada akhir tahun 2009.

Air Minum dan Air Limbah

1. meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan secara nasional hingga mencapai 40 persen pada akhir tahun 2009 dengan perincian cakupan pelayanan air minum perpipaan untuk penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan diharapkan dapat meningkat hingga mencapai 66 persen dan di kawasan perdesaan meningkat hingga mencapai 30 persen. 2. open defecation free untuk semua kabupaten/kota hingga akhir tahun 2009 yang berarti semua rumah tangga minimal mempunyai jamban sebagai tempat pembuangan faeces dan meningkatkan kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air minum. 5. Untuk kota-kota metropolitan dan kota besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (sewerage system).

1. Anggaran yang, 2. dialokasikan untuk peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi secara signifikan 3. akses terhadap pelayanan air minum perpipaan 4. fasilitas air minum yang berkualitas baik di perdesaan 5. Jumlah jamban yang memenuhi syarat di rumah tangga kabupaten / kota. 6. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Daerah.

Lampiran 1

| 28

LAMPIRAN 2

RENCANA AKSI NASIONAL DESENTRALISASI (RANDF)

No A.1.

A.1

ISU-ISU

STRATEGI DAN KEGIATAN

WAKTU

LEMBAGA

PENGATURAN KEWENANGAN - TUJUAN : UNTUK MEMPERTEGAS PENGATURAN URUSAN DI SETIAP TINGKATAN PEMERINTAHAN

1. Pengaturan urusan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota masih belum jelas.

Desember 2005

1.1.

Dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) melalui lokakarya-lokakarya nasional , DDN sedang menyusun rumusan untuk Memperbaiki PP 25/2000 tentang Pembagian Kewenangan dengan mempertimbangkan secara seksama prinsip peran, kewajiban dan tanggung - jawab dari pemerintah pusat, dan daerah.

1.2.

Mencari solusi yang paling optimal untuk mengurangi 2006-2009 ketidak-konsistenan antara berbagai peraturan perundangundangan tentang otonomi daerah dengan sektor terkait.

DDN, Dep Hukum dan HAM dan Departemen sektoral

DDN, Dep Hukum dan HAM dan Departemen sektoral

Lampiran 2

| 29

No A.2.

A.2

ISU-ISU


WAKTU

LEMBAGA

PERIMBANGAN PEMBIAYAAN DAN KEWENANGAN - TUJUAN : UNTUK MEMASTIKAN BAHWA BERBAGAI URUSAN DAN KEWAJIBAN MEMPUNYAI ANGGARAN YANG MEMADAI 2.1. 2. Dengan diterbitkannya perundangperundangan baru tentang otonomi daerah yang telah menerapkan prinsip “money to follow functions”, maka langkah selanjutnya dalam menata hubungan antara pemerintah dan daerah adalah dengan melakukan penyempurnaan menurut UU 33/2004 secara menerus dari formula dan ketentuan yang ada saat ini.

Melakukan kajian secara menerus atas peraturan yang ada 2006-2009 dengan mengembangkan model simulasi untuk menemukan cara yang efesien dan merata dalam pembagian sumberdaya. Kajian tersebut akan difokuskan pada : (i) (ii)

(iii)

Depkeu , BAPPENAS dan DPOD

Keseimbangan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal; Kelayakan upaya percepatan untuk meniadakan peraturan tentang “hold harmless” pada tahun 2004; dan Perimbangan berbagai sumber fiskal termasuk : DBH, DAU, DAK, dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Perbantuan.

2.2.

Depkeu berkoordinasi dengan BAPPENAS dan DPOD Mengirimkan hasil kajian sebagaimana dijelaskan setiap tahun ke Kabinet untuk dijadikan pertimbangan.

2006-2009

Depkeu, BAPPENAS dan DPOD

2.3.

Pemerintah melalui DPOD, menyusun jadual kerja untuk implementasi pelimpahan kewenangan antara departemen sector (paling tidak kesehatan, pendidikan dan prasarana dasar) bagi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, terkait dengan butir 1.1. (ii)

2008 (dengan implementasi mulai TA 2009)

Depkeu dan DPOD (berkoordinasi erat di tingkat teknis dengan BAPPENAS dan Departemen Sektor.

Lampiran 2

| 30

No

ISU-ISU

STRATEGI DAN KEGIATAN 2.4.

3. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, sebagai 3.1. lembaga yang berperan dalam keseimbangan keuangan daerah, perlu diperkuat.

WAKTU

LEMBAGA

Depkeu berkoordinasi dengan DPOD menyusun jadualkerja yang jelas untuk mengalihkan belanja dekonsentrasi yang seharusnya telah didesentralisasi kan ke DAK sebagaimana telah diatur dalam PP tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan sebagai tindak lanjut dari butir 1.1

2008 (mulai Depkeu dan DPOD diterapkan pada TA (berkoordinasi di 2009) tingkat teknis dengan BAPPENAS dan Departemen Sektor)

DPOD berkoordinasi dengan Depkeu dan BAPPENAS merumuskan dan menyajikan alternatif kebijakan keuangan antar pemerintahan kepada Presiden setiap tahun, sebagai bagian dari simulasi formulasi anggaran.

2007-09

DPOD

B.

BELANJA DAERAH - TUJUAN : AGAR BELANJA PUBLIK LEBIH RASIONAL DAN DAPAT DIARAHKAN UNTUK LEBIH MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN.

B.1.

STANDAR PELAYANAN MINIMUM 4. Pemberian layanan publik diarahkan agar lebih 4.1. sesuai dengan norma dan standar.

4.2.

Dengan melakukan konsultasi publik, menyusun PP tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Desember 2005

DDN

Berdasarkan pembagian kewenangan dan kerangka yang sedang disusun, pemerintah (melalui DPOD) perlu dirumuskan sistem kebijakan tentang tugas dan prioritas yang dapat jadi acuan bagi pelayanan kesehatan, pendidikan dan prasarana dasar, dengan indicator dan ukuran yang jelas. Sistem kebijakan ini merupakan upaya sementara dalam pengembangan SPM, yang nantinya

Akhir 2006

DPOD

Lampiran 2

| 31

No

ISU-ISU


WAKTU

LEMBAGA

dapat tuntas dalam waktu 6-8 tahun, dan sejalan pula dengan upaya pencapaian MDG. 4.3.

B.2.

Merumuskan metodologi dan pembiayaan untuk SPM paling tidak untuk 3 sektor (kesehatan, pendidikan dan prasarana dasar).

Metodologi : 2006 Pembiayaan : 2007-2008

Depkeu dan DDN (bersama dengan Departemen sektor melalui DPOD)

RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH 5. Belanja gaji dan upah lainnya meningkat tajam pada tingkat pemerintah daerah, utamanya sebagai akibat ekspansi struktur organisasi dan kurangnya insentif untuk melakukan restruktur.

5.1.

2006-2007 Menerapkan kerangka peraturan yang baik untuk pemberian insentif nyata dan fleksibilitas pada pemerintah daerah tentang struktur organisasi kepemerintahan, jumlah pegawai, kualifikasinya dan sistem insentif/ penghargaan.

DDN, OD (berkoordinasi dengan MENPAN)

Lampiran 2

| 32

No

ISU-ISU


WAKTU

C.

PENDAPATAN DAERAH

C.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH - TUJUAN : UNTUK MEMANTAPKAN PENDAPAT ASLI DAERAH DENGAN CARA MENINGKATKAN KAPASITAS 6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap kecil sebagai akibat terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam perpajakan Dalam pada itu banyak pemerintah daerah di masa lalu telah mengeluarkan peraturan tentang Pajak Daerah yang dinilai sangat membebankan dunia usaha.

LEMBAGA

6.1.

Mengirimkan draft revisi UU 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi untuk memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk memperluas dan menetapkan tariff untuk jenis pajak sesuai dengan daftar positif (daftar “tertutup” ).

2006

Depkeu

6.2.

Pemerintah akan melakukan kaji ulang secara periodik atas PAD dan rekomendasi untuk peraturannya, dengan tujuan untuk memperbaiki PAD setiap tahunnya.

2006 - 2009

Depkeu

C.2.

TRANSFER - TUJUAN : UNTUK MEMPERBAIKI KESEIMBANGAN HORIZONTAL DAN VERTICAL MELALUI TRANSFER FISKAL ANTAR PEMERINTAHAN

C.2.

DANA BAGI HASIL

1. 7. Pemberian DBH ke daerah sering terlambat, dimana daerah baru menerima pada kuartal terakhir. Ini menyebabkan terjadi keterlambatan pelaksanaan anggaran.

7.1.

Pemerintah harus memastikasn bahwa mekanisme pemberian setiap triwulan dapat terlaksana, dan dimasukan dalam perbaikan PP 104/2000.

2006

Depkeu

Lampiran 2

| 33

No C.2.

ISU-ISU


WAKTU

LEMBAGA

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

2. 8.1. 8. Penerapan sistem DAU mendorong ketidakseimbangan antar daerah, dimana daerah yang kaya akan memperoleh lebih besar dari yang dibutuhkannya dalam anggaran rutin sedangkan daerah yang miskin menerima sebaliknya. C.2.

Berdasarkan pada bahasan butir 2.1, Depkeu berkoordinasi dengan DPOD merumuskan dan mengusulkan rekomendasi kepada Kabinet untuk memperbaiki transparansi dari sistem DAU dan untuk mewujudkan akuntabilitas fiscal yang setara dan lebih baik.

2006 (diulang, karena sudah pernah dilaksanakan)

Depkeu dan DPOD

Sejalan dengan bahasan pada butir 2.1, Depkeu dan BAPPENAS berkoordinasi dengan DPOD merumuskan dan menyampaikan rekomendasi ke Kabinet untuk meningkatkan DAK agar dapat memperbaiki akuntabilitas dengan pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menjalankan prioritas nasional.

2006

Depkeu dan BAPPENAS (berkoordinasi dengan DPOD dan Departemen sector.

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

3. 9.1. 9. Sistem transfer di Indonesia masih dalam proses evolusi, dimana belum sepenuhnya menerapkan prinsip “dana mengikuti fungsi”. Kecilnya DAK (kira-kira Rp 3.000 Milyar atau sedikit di atas 1/4 DAU) merupakan salah satu manifestasinya. Selain itu alokasi DAU yang besar dapat mempersulit akuntabilitas dan juga besarnya alokasi Dana Dekonsentrasi menunjukan belum tuntasnya pelimpahan kewenangan.

Lampiran 2

| 34

No C.3.

ISU-ISU


WAKTU

LEMBAGA

PINJAMAN DAERAH - TUJUAN : UNTUK MEMPERBAIKI PRUDENSI FISKAL DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH 10. Kegagalan dalam menyelesaikan persoalan masa lalu mengenai hutang pemerintah daerah dan perusahan daerah (misal: PDAM) menjadi hambatan untuk adanya investasi baru.

10.1. Sejalan dengan UU 33/2004 yang memperbolehkan Pusat 2006 (mulai efektif Depkeu untuk APBN 2007) untuk menalangi pembayaran hutang daerah dengan menahan pemberian DAU/DBH, Depkeu harus merumuskan kebijakan dan mekanisme yang jelas tentang penahanan DAU/DBH yang telah dialokasikan.

11. Peraturan perundangan yang baru memperbolehkan pemerintah daerah langsung meminjam dari pasar modal. Namun mekanisme untuk meminjam dari BUMD masih belum jelas.

11.1. Depkeu perlu merumuskan peraturan pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dan perusahaan daerah dengan memperhatikan prudensi dan kapasitas sebagai upaya untuk mendorong pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara dan memastikannya agar ditanda-tangani oleh Presiden.

2006

D.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - TUJUAN : UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS , TERTIB DAN AKUNTABILITAS .

D.1.

PENGELOLAAN ASET DAN KEUANGAN DAERAH 2006 12.1. Depkeu bersama dengan DDN : (i) menyelesaikan 12. Masih ada ketidak-jelasan kepemilikan peraturan pemerintah yang diamanatkan dalam asset antara pemerintah pusat, propinsi dan perundang-undangan tentang Perbendaharaan Negara dan pemerintah daerah. Keseimbangan dalam hubungannya dengan manajemen asset; dan (ii) mempersiapkan petunjuk dan manual pelatihan tentang manajemen aset; dan memastikannya agar ditanda-tangani oleh Presiden.

Depkeu

Depkeu dan DDN

Lampiran 2

| 35

No

ISU-ISU 13. Banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan secara konsisten standar penganggaran, akuntasi dan pelaporan


LEMBAGA

13.1. DDN/Depkeu memberikan dukungan untuk pengembangan 2006 - 2008 kapasitas melalui pembuatan buku petunjukan dan pelatihan untuk mempermudah penerapan Standar Akuntasi Pemerintah dan peraturan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan daerah.

DDN dan Depkeu

2006 13.2. Paralel dengan upaya yang sedang berjalan untuk pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan sesuai dengan kajian tentang sistem pelaporan, Depkeu (berkoordinasi dengan DDN) akan menerapkan pemberian sangsi pada pemerintah daerah yang tidak menyampaikan informasi tentang keuangan daerah secara teratur untuk menjadi masukan SIKD. Sangsi ini akan dilaporkan kepada DPOD.

Depkeu berkoordinasi dengan DDN

14.1. DDN, Depkeu dan DPOD merumuskan peraturan 14. Kerangka hukum yang terkait dengan pemerintah agar dapat secara tegas menjelaskan ukurankepailitan pemerintah daerah perlu dipertegas ukuran tentang kepailitan pemerintah daerah, dan dan diperkuat. memastikannya agar ditanda-tangani oleh Presiden. 15. Implementasi otonomi daerah telah mendorong tumbuhnya pemekaran daerah , sehingga membebankan keuangan negara tanpa ada manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik.

WAKTU

2006

15.1. DDN dan Depkeu merumuskan kerangka kebijakan tentang 2006 pemekaran daerah untuk bahan pertimbangan Kabinet, tentu dengan memperhitungkan pengalaman selama 5 (lima) tahun dan kerugian/keuntungan nya.

DDN, Depkeu dan DPOD

DDN dan Depkeu

Lampiran 2

| 36

No D.2.

ISU-ISU

WAKTU

LEMBAGA

AKUNTABILITAS 16. Supervisi dan monitoring keuangan daerah masih tidak efektif sebagai akibat dari kapasitas yang terbatas dan kurangnya akuntabilitas.

E.


16.1. Depkeu dan DDN merumuskan peraturan pelaksanaan tentang pengawasan internal.

2006

Depkeu dan DPOD

16.2. Depkeu dan DDN membangun program pengembangan kapasitas bersama dan program akreditasi untuk staf keuangan pemerintah daerah, termasuk diantaranya dari satuan pengawas internal (BAWASDA).

2006

Depkeu dan DDN

PENGEMBANGAN KAPASITAS - TUJUAN : UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS DAERAH DAN NASIONAL DALAM PENGELOLAAN, MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN

17. Pemerintah Daerah menghadapi kendala kapasitas dan kualitas SDM yang sangat bervariasi di setiap daerah. Upaya untuk menjalankan secara benar mandat menurut peraturan perundangan juga terbentur pada alokasi sumberdaya yang berbeda di setiap lembaga pemerintah di daerah.

17.1. Pemerintah akan memperluas upaya Pengembangan Kapasitas untuk penguatan : (i) pemerintah pusat dan propinsi dalam menilai kinerja pemerintah daerah (ii) pengelolaan keuangan daerah dan akuntantabilitas.

2006-07

Depkeu dan DDN

Lampiran

| 37

No F.

ISU-ISU


WAKTU

LEMBAGA

KOORDINASI , PEMANTAUAN DAN EVALUASI NAPFD - TUJUAN : UNTUK MEMPERKUAT PERAN DPOD DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI DESENTRALISASI

18. Belum adanya mekanisme koordinasi merupakan kendala utama penerapan desentralisasi. Sangat penting agar DPOD didukung oleh sumberdaya yang cukup sehingga mampu mengkaji isu penting dan merumuskan rekomendasi secara periodik untuk disampaikan kepada Presiden.

18.1. Sejalan dengan Peraturan Presiden 28/2005, maka DDN harus memastikan bahwa sekretariat DPOD : (i) mempunyai cukup sumberdaya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan desentralisasi, melakukan kajian mendalam dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan; (ii) mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara efisien; (iii) menyelenggarakan rapat dengan seluruh menteri terkait minimal sekali dalam setiap triwulan; dan (iv) ditugaskan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kemajuan NAPFD dan menyusun dan menyampaikan laporan setiap triwulan ke DPOD.

2006-2009

DDN dan Sekretariat Teknis DPOD

Lampiran 2

| 38

SASARAN PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

Recommend Documents