SAHRUR DAN POLIGAMI (Kritik Epistemologi)

SAHRUR DAN POLIGAMI (Kritik Epistemologi) Mohammad Fateh STAIN Pekalongan Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan E-mail: [email protected]

Abstract: The discussion of polygamy is always interesting to peel. Both groups pro or reject polygamy “as if ” race to show the public the reasons and rationale for them. Not infrequently “war” clause (more precisely) the interpretation of polygamy verses (Surah An-Nisa ‘: 3) coloring the debate discourse above. Sahrur is regarded as one of the leaders who is in passing considered the anti-polygamy and doing a lot of criticism of the dirty practices of polygamy among Moslems. However, if further research is inconsistency in the logic of his interpretations. On the one hand, Sahrur is against polygamy, even if it is only allowed for those who can penetrate the boundaries and strict rules of polygamy. However, on the other hand the logic of interpretation, identify the opposite direction. In addition, it seems that in the interpretation of paragraph polygamy (Surah An-Nisa ‘: 3) Sahrur exclude asbabun Nuzul or revelation causes, so it is impressed it is pulled out from the roots of the verse contextuality Kata kunci: poligami, asbâbun nuzûl, kontekstualitas ayat

PENDAHULUAN Tulisan ini berbicara mengenai Sahrur dan pemikirannya tentang poligami yang dipaparkan dalam karya fenomenalnya

“«ÆÓ¦äû «˜¥Æï :ý™Æð÷¥ą §¦°ô÷¥” , dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

dengan judul “Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer”. Sebagai seorang ilmuwan, ia dipandang sebagai “Immanuel Kant”nya Dunia Arab dan “Martin Luther”nya umat Islam. Dan bagi yang kontra, buku-bukunya, khususnya buku yang sedang penulis kaji ini dianggap lebih berbahaya dari The Satanic Verses-nya Salman Rushdie. PEMBAHASAN A. Pandangan Sahrur tentang Ayat Poligami (QS. An-Nisa’ : 3) Sahrur mencoba untuk memberi penafsiran yang bertolak belakang dengan penafsiran ulama (mufassir) pada umumnya. Sebelum penulis paparkan secara utuh pokok-pokok pikiran Sahrur tentang ayat poligami ada baiknya kami sitir kandungan/isi dari surat An-Nisa’ ayat 3, sebagai berikut :

¥Ćľ÷CÂäE Ľ¯ ¦_÷Ľ› úE °ľŁìC¿ ýE Ŀ Ľë Aá¦A©ÅB Aą A±¦Ľø³ľAą ĈAĀŁ´Aû C˜¦AÌ=Ā÷¥ AþûC úE ôľ Ľ÷ A§¦ĽÛ ¦Aû ¥ĆB¼CôŁÿ¦Ľë ĈAû¦Ľ°AČŁ÷¥ ĊCë ¥ĆľÜCÌŁð¯ľ ¦_÷Ľ› úE °ľŁìC¿ ýE ĿŸAą ( :˜¦ÌĀ÷¥) ¥Ćľ÷ĆäB Ľ¯ ¦_÷Ľ› ĈĽÿÁE Ľ› Aò÷CĽÃ úE ôľ ÿľ¦AüċEĽ› ® E ĽôĽøAû ¦Aû ąE Ľ› «>A»C ¥AĆĽë “ dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Sahrur dan Poligami ... (Mohammad Fateh)

147

Sahrur mengawali kajiannya dengan pemikiran bahwa ayat-ayat poligami ini termasuk ayat-ayat hudûdiyyah yang memberikan batasan maksimal dan minimal, baik dari sisi jumlah/kuantitas maupun kualitas. 1.

Batas-batas dalam sisi kuantitas Ayat ini (QS. (3): 3) berbicara tentang pernikahan dengan redaksi “fankihû” yang kemudian mengawali jumlah istri dengan angka dua (matsnâ). Pada dataran realitas, seorang laki-laki tidak dapat dikatakan “menikahi dirinya sendiri” atau menikahi ‘setengah orang perempuan’, maka batas minimal istri adalah satu orang perempuan, dan batasan maksimalnya adalah empat orang perempuan. Proses peningkatan jumlah ini diawali dari dua, tiga, dan terakhir empat dalam hitungan bilangan bulat karena manusia tidak dapat dihitung dengan angka pecahan. Kesimpulannya, batas minimal jumlah perempuan yang dinikahi adalah satu dan batas maksimalnya adalah empat. Penyebutan satu-persatu jumlah perempuan dalam redaksi matsnâ wa tsulâsa wa rubâ’a harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, sehingga tidak dapat dipahami sebagai ‘dua + tiga + empat’ yang berjumlah sembilan. Seandainya ada larangan poligami, kita tetap dapat mengamalkan ayat ini dengan hanya menikahi satu orang perempuan sebagai batas minimal. Sebaliknya, seandainya poligami dibolehkan, dan seseorang menikahi sampai empat perempuan, maka ia tetap berada dalam batas-batas hukum Tuhan, yaitu tepat pada batas maksimal empat (Sahrur, 2007: 235). 2.

Batas-batas dari sisi kualitas Adapun yang dimaksud dengan kualitas menurut Sahrur adalah apakah istri kedua dan seterusnya adalah perempuan yang janda atau perawan. Dan jika janda, apakah janda yang punya anak atau tanpa anak? Masih menurut Sahrur, jika kita hanya memahami ayat tersebut di atas dari sisi kuantitas dengan mengabaikan sisi kualitas, bagaimana kita bisa menjelaskan hubungan redaksi ayat yang berbentuk ‘jawaban atas persyaratan’ yang disebut sebelumnya (pola kalimat jawab al-syarti antara ayat fankihû mâ thâba lakum min al-nisâ’…. dengan ayat wain khiftum allâ tuqsitû fil yatâmâ). Dalam konteks ini, kita harus menghubungkan antara redaksi syarat dan redaksi jawaban syarat tersebut, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman : ayat ini tidak menyebutkan syarat kualitas bagi istri pertama, sehingga terbuka kemungkinan apakah ia seorang perawan, janda dengan anak atau janda tanpa anak. Agar terjadi keserasian antara redaksi jawab syariat “fankihû…” dan redaksi syaratnya, yaitu keadilan kepada anak yatim, ayat ini harus dipahami sebagai ayat yang sedang membicarakan ‘para ibu janda dari anak-anak yatim’ (arâmil), sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini memberi kelonggaran dari segi jumlah hingga empat istri, tetapi menetapkan persyaratan bagi istri kedua, ketiga, dan keempat harus seorang perempuan yang berstatus janda yang memiliki anak. Konsekuensinya, seorang laki-laki yang menikahi janda ini harus memelihara anak-anak yatim yang ikut bersamanya sebagaimana ia memelihara dan mendidik anak-anaknya sendiri (Sahrur, : 2007: 236). Dengan kata lain, jika seseorang mampu menikahi tiga janda yang masing-masing memiliki anak, sehingga ia harus bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup mereka selain istri pertama dan anakanaknya sendiri, atau dengan kata lain ia hidup dengan sebuah ‘keluarga besar’ yang tentunya dari sisi finansial kondisi ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar, ada kekhawatiran terjadi ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam keluarga tersebut. Jika seorang laki-laki yang sudah beristri tersebut khawatir tidak dapat berlaku adil, baik terhadap anak-anaknya sendiri maupun anak-anak yatim tersebut, maka hendaknya ia menikahi satu ‘perempuan’ saja (Sahrur, 2007: 237). Satu hal yang harus diperhatikan bahwa pihak yang menjadi sasaran pembicaraan (mukhâthabin) dalam masalah poligami ini adalah seorang yang sudah memiliki satu istri, maka dalam ayat dimulai dengan redaksi matsna atau yang kedua. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ‘fawahidah’ di sini adalah istri yang kedua, bukan istri pertama (Sahrur, 2007: 238). Dan masih menurut Sahrur, dalam 148

MUWÂZÂH , Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2009

pernikahan poligami Allah tidak mewajibkan sikap adil di antara istri-istri karena pada dasarnya yang diwajibkan adalah sikap adil kepada anak yatim (Sahrur,: 2007: 239). Sahrur juga mengkritik pihak-pihak yang pro poligami dan selalu menisbatkan pendapatnya dengan “sunnah rasul” berupa sebuah kenyataan sejarah di mana Nabi Muhammad SAW memiliki sembilan orang istri. Sahrur memandang bahwa fenomena tersebut bukanlah sunnah yang harus diikuti oleh umat Islam, dengan alasan bahwa : (1) Kajian tentang mengapa Nabi mengambil banyak istri adalah sia-sia karena kita mengukur model pernikahan tersebut dengan kacamata kontemporer. Pada titik inilah kajian tersebut melakukan kesalahan pemahaman dan mencampuradukkan; (2) Nabi -dalam hal jumlah istritidak menjadi teladan bagi kita, demikian juga dengan aturan-aturan yang mengikat para istri beliau juga bukan menjadi keharusan/teladan yang mengikat para perempuan muslimah. Allah berfirman:

¦ĺëąBÆäE Aû ¦ĺ÷ĆE Ľï AþŁøïľ Aą ?ÕAÆAû CĂĿªŁøĽï ĊCë ĉCÄ÷_¥ AâAüŁÜAČĽë ĿõĆE ĽðŁ÷¦Ŀ© AþäE ĽØŁÀĽ¯ ¦ĽøĽë þ: °ľ ČEĽð¯_¥ ĿýĿŸ C˜¦AÌ=Ā÷¥ AþûC @ÂA»ĽœĽó þ: °ľ Ì E Ľ÷ =ĊĿªĀ:÷¥ A˜¦AÌCÿ ¦Aċ ( :§¥È»ď¥) “Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik,”. Dalam ayat ini Allah menggunakan redaksi “nisa al-Nabi” untuk menjelaskan bahwa hal-hal yang terkait dengan para istri Nabi adalah bagian dari ajaran yang tidak mengikat (ta’limat), bukan penetapan hukum syari’at (Sahrur, 2007: 241). B. Kritik atas Sahrur Setelah membaca dan mengkaji secara komprehensif terhadap pemikiran Sahrur tentang poligami, penulis menemukan kejanggalan dalam epistemologi dan metodologi yang dipergunakannya. Ada beberapa poin penting yang dapat digarisbawahi dari pemikiran Sahrur, antara lain : Pertama, inkonsistensi dalam pernyataan. Ketika Sahrur berbicara tentang batasan minimal perempuan yang bisa dinikahi adalah satu orang perempuan dan batasan maksimalnya empat, sepintas lalu tampak sejalan dengan pendapat kebanyakan ulama. Hal ini berbeda dengan pernyataannya yang lain, di mana “mukhatab” dalam masalah poligami ini, menurut Sahrur adalah seorang yang sudah memiliki satu istri, sehingga yang dimaksud dengan ‘fawâhidah’ di sini adalah istri yang kedua, bukan istri pertama. Dengan demikian, satu sisi Sahrur mengakui asas monogami, tapi di sisi yang lain ia mendukung poligami, karena konsekuensinya jika “fawâhidah” dimaknai sebagai istri kedua, maka perintah menikah (fankihu) yang didahului redaksi ‘matna’ berimplikasi hukum batasan minimal menikah itu dengan dua orang perempuan dan ini berarti poligami. Dalam ungkapan lain, ‘jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang dibawa oleh istri kedua, ketiga, atau keempat (selain anak dari istri pertama), maka nikahlah dengan satu perempuan saja (yang berstatus janda dengan anak). Inilah yang kami maksud dengan inkonsistensi. Pada dasarnya pandangan Sahrur tentang batas minimal dan maksimal ini sudah sesuai dengan pendapat mayoritas ulama ahli tafsir yang tertuang dalam sejumlah kitab tafsir di antaranya; Tafsir Ayat al-Ahkâm min al-Qur’an karya Muhammad Ali al-Shâbûnî (2004: h. 303; Ahkam al-Qur’an karya Ibn alArabi (tt: h. 408-409), Tafsir al-Munir karya Syekh Muhammad Nawawi (tk, tt: 139), dan lain-lain. Para ulama mendasarkan pendapatnya kepada dhahir teks yakni redaksi ayat ‘matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ’a’, di mana “wa” pada ayat ini tidak dimaknai sama dengan, tetapi “atau” (WA bi makna AU li al-takhyir). Walaupun ada sekelompok orang (kaum Rafidhah dan kaum tekstualis atau Ahl-al-Dhahir) yang menafsirinya dengan “dua + tiga + empat = sembilan x dua = delapan belas (Ali al-Shâbûnî, 2004: Sahrur dan Poligami ... (Mohammad Fateh)

149

303). Alasan atau dasar pijakan yang kedua dari para mufassir adalah di banyak kasus orang-orang yang mempunyai istri lebih dari empat, ketika masuk Islam diperintahkan oleh Nabi untuk memilih empat saja dari istri-istrinya. Contoh kasus, sabda Nabi saw, kepada Sailan ibn Umayyah yang memiliki 10 orang istri ketika baru masuk Islam: “Pilihlah dari mereka empat orang (istri) dan ceraikan selebihnya” ( HR Imam Malik, al-Nasa’i, dan al-Daruquthniy) (Syihab, 1996: 199-200). Kedua, penafsiran Sahrur atas QS. Al-Nisa’ : 3 ini tidak didasarkan pada “asbâbun-nuzûl” atau sebabsebab turunnya ayat. Hal ini bisa kita lihat pada pernyataannya tentang : (1) menetapkan persyaratan bagi istri kedua, ketiga, atau keempat haruslah wanita dengan status janda yang memiliki anak; dan (2) tidak wajib berlaku adil di antara para istri karena yang diwajibkan adalah berlaku adil terhadap para anak yatimnya. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang pertama ini, ada baiknya penulis paparkan tentang asbâbun-nuzûl ayat 3 dari surat an-Nisa’: “Aisyah pernah ditanya tentang ayat ini, kemudian ia menjawab bahwasanya ayat ini turun disebabkan oleh perilaku yang tak bertanggung jawab dari seorang laki-laki yang mengasuh anak yatim lalu dia menikahinya. Si anak yatim memiliki harta berupa pohon kurma. Adapun alasan laki-laki ini menikahi anak yatim tidak lain agar dapat menguasai hartanya. Ia sendiri tidak memiliki perasaan apaapa terhadap anak yatim ini” (Al-Barudi, tt: 304 dan Al-Wahidi, 1988: 95). Dari asbâbun-nuzûl ayat tersebut di atas jelaslah bahwa penafsiran Sahrur tidak memiliki dasar yang kuat. Ayat “fa wâhidah” tidak bisa dipahami sebagai janda dengan anak, apalagi dimaknai sebagai istri yang kedua dengan alasan sasaran subyek ayat ini adalah laki-laki yang sudah mempunyai istri (Sahrur lupa bila di antara para istri Nabi itu ada yang masih perawan ketika pertama kali dinikahi, yaitu Aisyah RA dan Mariyah Qibtiyyah). Menurut hemat penulis, ini hanya persoalan keinginan duniawiyah laki-laki yang mengincar harta perempuan yatim dibalik pernikahannya. Nikah hanya dijadikan kedok untuk meraup keuntungan dari harta warisan perempuan yatim tersebut. Oleh karena itulah, Allah SWT meminta laki-laki yang tidak bisa berlaku adil kepada perempuan yatim untuk menikahi wanita lain hingga batas maksimal empat orang. Akan tetapi, jika khawatir tidak mampu berlaku adil cukuplah dengan satu orang istri saja. Sebenarnya, sumber permasalahan yang kedua terletak pada penafsiran Sahrur terhadap “al-qisth” dan “al-‘adâlah” yang dipahaminya sebagai berbuat adil terhadap ‘anak yatim’ sekali lagi ‘anak yatim’ tanpa memperdulikan keberadaan ibunya’ kecuali istri pertama. Pengertian ini dipertegas dengan redaksi ayat di bagian akhir “dzâlika adnâ alla ta’ûlû”, yang diartikan oleh Sahrur ‘memiliki keturunan dan melakukan banyak ketidakadilan. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarga besarnya yang mencakup keempat istri beserta anak-anaknya memiliki beban besar berupa tuntutan finansial dan tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Jika ia tidak mampu mengemban tanggungjawab ini, ia akan menelantarkan keluarganya. Pada titik inilah ia telah berbuat tidak adil kepada keluarganya (Sahrur, 2007: 238). Bandingkan dengan penafsiran ulama yang lain yang memahami ayat “fankihû mâ thâba lakum….”, bahwa yang dimaksud dengan lafadz ‘mâ’ adalah perempuan lain (ajnabiyyah) selain perempuan yatim, baik dia itu perawan ataupun janda. Sehingga pengertian lengkapnya adalah ‘jika engkau tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim (jika engkau nikahi), maka nikahilah (wanita lain)…. Penafsiran mayoritas ulama inilah yang menurut penulis lebih bisa diterima, baik melalui pemahaman tekstual maupun kontekstualnya. Ketiga, pernyataan Sahrur bahwa fenomena Nabi yang memperistri lebih dari empat orang perempuan, serta aturan-aturan yang mengikat para istri nabi, bukanlah “sunnah” yang harus diikuti oleh umat Islam adalah pendapat yang gegabah dan terlalu dipaksakan. Sahrur membedakan tindakan Nabi dalam wilayah nubuwwah dan wilayah risâlah. Firman Allah yang masuk dalam wilayah nubuwah – biasanya dengan redaksi al-Nabi / ya ayyuhan nabi / ya nisâ’an nabi – hanya berlaku bagi Nabi, bukah sunnah yang harus 150

MUWÂZÂH , Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2009

diikuti oleh umat Islam. Sahrur lupa bahwa setiap perilaku Nabi, baik atas perintah Allah kepadanya, baik sebelum dan sesudah masa kerasulan Nabi Saw adalah teladan bagi umat Islam. Kalaupun titah Tuhan tersebut sulit dilakukan oleh umat Islam dan hanya mampu dikerjakan oleh Nabi, bukan berarti dilarang untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. C. Peranan Islam dalam Poligami Perlu dipertegas di sini bahwa yang mula-mula menjustifikasi praktek poligami bukan agama Islam. Jauh sebelum Islam mengakui poligami umat sebelumnyapun juga telah mempraktekkan poligami (AlShâbûni, 2004: 304). Di dalam Islam, poligami dengan konsekuensi moralnya yang tegas dan keras, alihalih bisa digunakan sebagai sumber sensualitas bagi pria, akan tetapi justru tambahan beban dan kewajiban. Sensualitas dan pengumbaran nafsu birahi hanya sesuai dengan kebebasan total. Sensualitas bersemayam dalam perilaku dan tindakan seorang pria yang menyerahkan dirinya kepada untuk diperbudak oleh hawa nafsu. Dimana, biasanya khayalan dan nafsunya tidak mau tunduk kepada kejernihan akal dan hati nurani, serta tidak mau mengakui rambu-rambu dari Allah SWT. Jika masalah disiplin, keadilan dan pelaksanaan kewajiban dilibatkan dalam masalah poligami ini, maka sensualitas dan pengumbaran nafsu birahi tidak mungkin terjadi. Pensyariatan poligami bukan sumber pengumbaran nafsu (Muthahari, 1995: 257). Redaksi ayat QS. Al-Nisa’ (3): 3 mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: “Jika anda khawatir tidak sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda selama anda tidak khawatir sakit”. Tentu saja perintah menghabiskan ‘makanan yang lain’ hanya sekedar menekankan larangan memakan makanan tertentu itu (Shihab,: 1996: 199). Islam melakukan pembatasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Islam juga menetapkan syarat berupa kemampuan berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yang dipoligami, serta kemampuan finansial maupun seksual bagi laki-laki yang berkendak kuat untuk poligami. Walupun demikian, berdasarkan QS. Al-Nisa’: 129

(! :˜¦ÌĀ÷¥).... úE °ľ Ó E AÆA» ĆE Ľ÷Aą C˜¦AÌ=Ā÷¥ AþČEA© ¥Ćľ÷CÂäE Ľ¯ ýE Ľ› ¥ĆBäČCÜĽ°Ì E Ľ¯ þE Ľ÷Aą “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian…” Menurut Imam as-Syafi’i sebaiknya seorang laki-laki yang ingin berpoligami bercermin terlebih dahulu dengan ayat di atas, bukan menuruti hawa nafsunya belaka. Redaksi ayat

“¥Ćľ÷CÂäE Ľ¯ ýE Ľ› ¥ĆBäČCÜĽ°Ì E Ľ¯ þE Ľ÷Aą”

ditafsirinya dengan “§Ćøð÷¥ Ĉë ¦n ¥Ć÷Âä¯ ý›” , dan ini berarti bahwa sulit bagi laki-laki yang berpoligami untuk berbuat adil hingga pada tataran rasa cinta atas istri-istrinya (Imam Syafi’I, 1991: 206). Sedangkan menurut Engineer (2003: 134-135) tujuan al-Qur’an jelas yaitu berasaskan monogami. PENUTUP Berdasarkan pernyataan al-Qur’an di atas jelaslah bahwa poligami bukanlah solusi yang menyenangkan tapi al-Qur’an harus membelanya dengan pola yang terbatas. Al-Qur’an benar-benar enggan menerima institusi poligami. Al-Qur’an tidak pernah membuka ‘kran’ selebar-lebarnya untuk beristri hingga empat. Perkawinan dengan lebih dari satu perempuan dibolehkan dengan syarat berlaku adil dalam tiga tingkatan; jaminan penggunaan harta kekayaan anak yatim dan janda secara layak, jaminan berlaku adil kepada semua istri dalam masalah materi, dan jaminan memberikan cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua istri-istrinya secara adil. Sahrur dan Poligami ... (Mohammad Fateh)

151

DAFTAR PUSTAKA Al-‘Arabi, Ibn. Tt. Ahkâm al-Qur’an, juz I. Beirut : Dar al-fikr. Al-Barudiy, Imam Zaki. Tt. Tafsir al-Qur’an al-‘Adhîm li al-Nisâ’, jilid I. Jakarta : Pena Pundi Aksara. Al-Nawawiy, Muhammad. Tt. Tafsir al-Munir, juz I, Surabaya: Dar al-‘Ilm. Al-Shâbûnî, Muhammad Ali. 2004. Tafsir Ayat al-Ahkâm min al-Qur’an, juz I, Beirut: Dar al-Qur’an alKarim. Al-Wahidiy, Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad. 1988. Asbâbun Nuzûl. Beirut: Dar al-Fikr. Engineer, Asghar Ali. 2003. “Matinya Perempuan: Transformasi al-Qur’an, Perempuan, dan Masyarakat Modern”. Terjemahan dari The Qur’an, Women and Modern Society. Yogyakarta: IRCiSoD. Murthahari, Murtadha. 1995. “Hak-hak Wanita dalam Islam”, cet. II. Terjemahan dari The Rights of Women in Islam. Jakarta : LENTERA. Syafi’i, Imam. 1991. Ahkâm al-Qur’an, juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah. Syahrur, Muhammad. 2007. “Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer”. Terjemahan dari Al-Kitâb wa al-Qur’an: Qirâah Mu’âshirah. Yogyakarta: eISAQ Press. Syihab, M. Quraisy. 1996. Wawasan al-Qur’an. Bandung: Mizan.

152

MUWÂZÂH , Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2009