Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017 ISSN E-ISSN

Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017

ISSN 1410–7910

E-ISSN 2549-1628

PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN Ratna Asmarani Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro [email protected] Abstract This paper aims to analyze women from a cultural perspective based on R.A. Kartini’s thoughts and struggles. The focus of the study is on R.A. Kartini’s thoughts and struggles concerning the custom of “pingitan” (seclusion), non-schooling culture, and polygamy culture closely related to the life of Javanese noble women. This paper also analyzes the perspective underlying the thinking and struggle of R.A. Kartini. The last discussion critically analyzes R.A. Kartini’s thoughts and struggles to devise a study of feminism that touches the root of Indonesian culture which would be very appropriate to study women's problems in local culture. The result of the study shows that the thinking and struggle of R.A. Kartini are sharpened and hegemonized by Western thinking about emancipation and equality when criticizing the existence of Javanese noble women in the custom of seclusion, non-schooling culture, and polygamy culture. Key words:

emancipation, equality, custom of seclusion, non-schooling culture, polygamy culture

1. Pendahuluan Bulan April, Raden Ajeng Kartini, Perempuan Indonesia. Inilah tiga hal yang berkaitan. Sudah banyak buku maupun artikel yang membahas R.A. Kartini, baik yang ditulis oleh orang Indonesia maupun Belanda, karena beliau memang fenomenal. Kali ini akan dibahas bagaimana R.A. Kartini melihat keberadaan perempuan Jawa ningrat dalam adat pingitan, dalam budaya tidak sekolah, dan dalam budaya poligami dan apa yang diperjuangkan R.A. Kartini. Pembahasan berikutnya adalah mengapa R.A. Kartini mempunyai penilaian dan melakukan pejuangan seperti itu. Selanjutnya pemikiran R.A. Kartini akan dikritisi dalam upaya mencapai suatu bentuk kajian feminisme yang sampai ke akar budaya Indonesia agar lebih tepat dalam mengkaji permasalahan perempuan dalam adat dan budayanya. 2. Habitus R.A. Kartini Sebelum membahas tentang adat pingitan, budaya tidak sekolah, dan budaya poligami, perlu ditengok sejenak budaya Jawa seperti apa yang menjadi habitus

Kartini kecil yang nantinya menjadi R.A. Kartini yang fenomenal. R.A. Kartini (1879-1904) dilahirkan di Mayong Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya, R.M. Sosroningrat, seorang ningrat yang menikahi perempuan biasa bernama Ngasirah. Karena ayahnya akan naik jabatan menjadi Bupati Jepara, disarankan untuk memiliki istri dari keturunan bangsawan yang bisa menjadi garwa padmi. Ibu R.A. Kartini karena dari lingkungan rakyat jelata hanya bisa menjadi garwa ampil saja. Garwa padmi mendampingi suami dalam acara-acara resmi di ruang publik sementara garwa ampil memiliki kewajiban di dalam rumah kabupaten (Soeroto, 2001: 22). Dengan demikian bisa dikatakan bahwa lingkungan Jawa di mana Kartini kecil dibesarkan adalah lingkungan bangsawan Jawa Tengah dengan ayah seorang pejabat Jawa yang disegani yang dalam kehidupan perkawinannya melakukan poligami. Diceritakan bahwa R.A. Kartini sudah menonjol sejak kecil: sudah bisa berjalan ketika baru delapan bulan dan menjelajah sekeliling rumah sejak usia 9 bulan, sangat aktif, berani, tidak bisa diam,

PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN 7

Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017 penuh pertanyaan atas hal-hal yang dilihatnya, serta menjadi pemimpin dan panutan dua adik perempuannya (Soeroto, 2001: 28-29). Kartini kecil juga digambarkan tidak nyaman dengan tata krama bangsawan Jawa yang menurutnya bersifat mengikat dan tidak bisa membuatnya bebas berkomunikasi atau mengekspresikan perasaannya, seperti terlihat dalam suratnya kepada Stella, teman Belandanya “… saya dinamakan „kuda kore‟, kuda liar, karena saya jarang berjalan tetapi selalu meloncat-loncat dan berlari-lari; dan bagaimana saya dimakimaki, karena saya terlalu sering tertawa terbahak-bahak, yang dikatakan „tidak pantas‟ oleh sebab memperlihatkan gigi saya” (dikutip dari Soeroto, 2001: 42). Dengan kata lain budaya bangsawan yang menuntut kepatuhan, kehalusan sikap dan tindakan, serta kepandaian untuk menutupi perasaan kepada para perempuan bangsawan sedari kecil sangatlah berbeda atau bisa dikatakan bertolak belakang dengan karakter Kartini yang bebas lepas apa adanya dan penuh pertanyaan yang menuntut jawaban segera dan lugas. 3. Adat Pingitan/Budaya Tidak Sekolah Kedudukan ayah R.A. Kartini sebagai Bupati Jepara dan pemikiran progresif sang ayah memungkinkan Kartini dan semua saudaranya, meskipun pribumi, bisa menikmati pendidikan formal di sekolah Belanda “Europese Lagere School” yang mayoritas muridnya adalah anak-anak Belanda Indo (Soeroto, 2001: 40). Dengan kata lain, Kartini dan semua saudaranya sudah mengenal budaya sekolah formal meskipun mereka hidup di jaman penjajahan Belanda di mana fasilitas pendidikan hanyalah untuk anak-anak Belanda Indo. Bersekolah di sekolah Belanda dengan bahasa pengantar Belanda membuat Kartini kecil yang pintar sangat fasih berbahasa Belanda. Bersekolah juga membuka wawasan R.A. Kartini yang sejak kecil pada dasarnya sangat perseptif

ISSN 1410–7910

E-ISSN 2549-1628

dan observatif. Bahasa Belanda yang dikuasainya dengan baik memungkinkan R.A. Kartini untuk membaca buku-buku berbahasa Belanda yang semakin membuka wawasan berpikir beliau dan memungkinkan berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan teman-teman Belandanya. Ayah R.A. Kartini yang sangat progresif tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap anak-anaknya baik dari garwa ampil maupun garwa padmi, misalnya semuanya bersekolah di ELS. Namun, ayah beliau tidak bisa mengelak dari adat saat itu, yaitu adat pingitan. Yang dimaksud dengan adat pingitan di sini adalah adat/tradisi Jawa untuk anak-anak perempuan bangsawan yang memasuki masa akhil balik di mana mereka dipingit atau dibatasi ruang geraknya. Perempuan muda yang mulai memasuki ambang kedewasaan dilarang berada di ruang publik dan dilarang bercengkerama dengan sembarang orang. Perempuan muda tersebut dipingit selama menunggu calon suami yang bisa saja merupakan pilihan orang tuanya. R.A. Kartini yang sudah memasuki usia 12 tahun dianggap sudah masanya memasuki tradisi pingitan ini. Setelah dikeluarkan dari sekolah, Kartini dipingit di rumah kabupaten untuk belajar menjadi wanita Jawa bangsawan yang selayaknya. Surat Kartini kepada sahabatnya nyonya Abendanon sangat mewakili curahan perasaannya tentang terenggutnya kebebasannya karena budaya pingitan khusus untuk perempuan Jawa ningrat tersebut: Ia memohon dengan menangisnangis kepada ayahnya supaya diperbolehkan ikut dengan kakakkakaknya masuk HBS di Semarang. Ia sanggup belajar sekuat tenaga, sehingga orang tuanya tidak akan kecewa. Ia berlutut dihadapan ayahnya dan menatap wajah ayahnya dengan penuh cemas menantikan jawabannya. Nafasnya tertahan. Dengan penuh kasih saying ayahnya


Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017 membelai kepalanya, jari-jarinya mengelus-ngelus rambutnya, tetapi jawabnya: “tidak” – lirih tetapi tegas (dikutip dari Soeroto, 2001: 47). Kartini kecil yang sudah mengenal dan menikmati budaya sekolah formal tidak mau menerima diskriminasi berdasarkan gender ini. Ia menginginkan hak bersekolah dan melanjutkan sekolah yang sama dengan kakak-kakaknya yang lakilaki. Ayah R.A. Kartini meskipun berpikiran progresif tidak bisa mengabaikan adat pingitan ini untuk putriputrinya. Hal ini bisa dimaknai sebagai betapa kuatnya akar tradisi pingitan ini dalam kehidupan para bangsawan Jawa. Seorang ayah yang berpikiran progresif yang sangat sayang pada Kartini muda yang cerdas dan bersemangat melihat dunia luar nan luaspun tak sanggup meretas tradisi ini demi putri tercintanya. Mungkin kedudukan sebagai pejabat daerah semakin membatasi beliau untuk mengambil keputusan yang berseberangan dengan budaya kaum bangsawan Jawa yang harus dijunjung tinggi tersebut. Apapun alasannya, tradisi pingitan tidak terelakkan dan Kartini sudah berada di dalamnya, berusaha menggapai dunia luar dan menyuarakan protesnya melalui suratsurat. Kartini muda menilai bahwa budaya Jawa untuk perempuan ningrat sangat mengungkung seperti yang disuarakannya dalam surat kepada Stella: “Peduli apa aku dengan segala tata cara itu. Segala peraturan-peraturan, semua itu bikinan manusia, dan menyiksa diriku saja! Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu” (dikutip dari Soeroto, 2001: 76). Beliau membuat terobosan-terobosan dalam budaya kaum bangsawan Jawa dengan, salah satunya, menghapus tatakrama yang berlebihan yang diberlakukan antara saudara yang lebih muda ke saudara tua. Kartini ingin bergaul dengan bebas dan dekat dengan

ISSN 1410–7910

E-ISSN 2549-1628

adik-adiknya sehingga ia dicintai bukannya ditakuti oleh adik-adik perempuannya. Tindakan dan pemikiran Kartini muda ini termasuk „revolusioner‟ (Soeroto, 2001: 74-75). Kekukuhan Kartini muda untuk melakukan perubahan terhadap budaya Jawa yang dinilainya sangat membatasi perempuan ningrat lama-lama melunakkan hati sang Ayah dalam melakukan pingitan. Kartini muda dan adik-adik perempuannya dibebaskan dari pingitan dan diperbolehkan ikut sang Ayah bepergian ke daerah-daerah (Soeroto, 2001: 94). Tindakan sang Ayah ini merupakan terobosan terhadap budaya Jawa ningrat karena biasanya anak perempuan yang dipingit hanya meninggalkan tempat pingitan kalau sudah ada yang meminang. Kunjungan ini membuat Kartini muda semakin mengetahui bahwa banyak perempuan muda Jawa ningrat yang tidak bersekolah formal seperti dirinya dan saudara-saudaranya. Fokus keprihatinan Kartini muda adalah pada budaya tidak bersekolah bagi perempuan Jawa ningrat ini. Tidak semua anak bangsawan pribumi bisa bersekolah di sekolah Belanda karena adanya persyaratan mampu berbahasa Belanda dengan fasih. Kartini muda ingin mendobrak budaya tidak bersekolah formal terutama bagi kaum perempuan Jawa ningrat. Beliau ingin kaum perempuan memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan agar wawasan mereka terbuka dan mendukung kemampuan mereka untuk mendidik anak-anak mereka di kemudian hari. Surat R.A. Kartini ke nyonya N. van Kol menggambarkan dengan jelas cita-cita beliau: “Karena saya yakin sedalamdalamnya bahwa wanita dapat memberi pengaruh besar kepada masyarakat, maka tidak ada yang lebih saya inginkan daripada menjadi guru, agar supaya kelak dapat mendidik gadis-gadis dari para pejabat tinggi kita” (dikutip dari Soeroto, 2001: 60). R.A. Kartini ingin menumbuhkan budaya bersekolah formal bagi perempuan Jawa ningrat sehingga


Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017 perjuangan beliau sering disebut sebagai perjuangan untuk emansipasi perempuan, perjuangan untuk membebaskan perempuan dari budaya tidak bersekolah yang mengungkung perempuan Jawa ningrat terutama pada masa itu. Sekolah untuk para perempuan Jawa yang menjadi impian R.A. Kartini akhirnya terwujud di Jepara dan mendapatkan dukungan ayahanda dan calon suami, R.A. Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Sekolah ini masih khusus untuk putri-putri pejabat Jawa namun pelajaran yang diberikan dirancang oleh R.A. Kartini sendiri dengan tidak mengesampingkan ketrampilan untuk perempuan. Sekolah Kartini yang tidak mengikuti pola sekolah pemerintah Hindia Belanda tersebut ternyata mendapatkan sambutan yang bagus sehingga muridnya bertambah (Soeroto, 2001: 294). Inilah embrio sekolah-sekolah Kartini kemudian. Ini juga merupakan embrio budaya bersekolah model Kartini yang perlahan-lahan mendobrak budaya tidak bersekolah bagi anak-anak perempuan Jawa dari kalangan ningrat sekalipun. 4. Budaya Poligami Lingkungan budaya Jawa ningrat di mana R.A. Kartini hidup tidak hanya mengenalkan beliau dengan tradisi pingitannya, namun juga mengenalkan beliau pada budaya poligami di kalangan ningrat. Ayah R.A. Kartini sendiri juga berpoligami dan R.A. Kartini berasal dari ibu yang garwa ampil. R.A. Kartini yang cerdas dan perseptif tentu tidak luput mengamati bahwa kedudukan dua istri ayahnya tersebut tidak sama. Kartini muda yang membenci poligami tentu saja mengalami konflik batin karena ayah tercinta yang sangat dihormatinya ternyata berpoligami. Surat Kartini muda kepada Stella menunjukkan ketidak-setujuan beliau pada poligami di mana istri tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya: Tetapi bagaimana kehidupan bisa harmonis, jika ada peraturanperaturan perkawinan seperti

ISSN 1410–7910

E-ISSN 2549-1628

sekarang? Apakah orang dengan sendirinya tidak menjadi benci kepada perkawinan yang tidak adil terhadap wanita itu? Tiap-tiap wanita dalam masyarakat tahu. Bahwa ia bukan satu-satunya. Dan bahwa kini atau besok suaminya bisa pulang dengan membawa seorang atau lebih wanita lain yang mempunyai hak yang sama terhadap suaminya, karena menurut peraturan agama mereka juga isterinya yang sah! (dikutip dari Soeroto, 2001: 59-60). Tidak berdaya untuk melakukan pendobrakan terhadap budaya yang sangat umum di kalangan pejabat Jawa ningrat tersebut, Kartini muda yang kritis mulai menganalisis keadaan tersebut. Ada temuan yang cukup melegakan. Temuan yang pertama adalah bahwa ayahnya berpoligami karena ada aturan tak tertulis yang harus dipatuhi oleh para pejabat Jawa yang rata-rata dari kaum ningrat: Peraturan pemerintah Hindia Belanda … Untuk dapat diangkat menjadi bupati, seorang calon bupati harus didampingi oleh seorang istri dari kalangan ningrat juga. Ini berhubungan dengan prinsip “pewarisan” (erfopvolging) yang menentukan supaya putra yang akan menggantikan menjadi bupati juga lahir dari istri kalangan ningrat (Soeroto, 2001: 58). Yang bisa dikatakan di sini adalah bahwa budaya poligami yang umum dilakukan di kalangan bangsawan Jawa ternyata sedikit banyak dikuatkan oleh peraturan pemerintah kolonial. Temuan kedua yang agak meredakan konflik batin Kartini muda adalah kenyataan bahwa sang ayah memperlakukan kedua istri dan anak-anak dari kedua istri dengan adil sehingga tidak muncul konflik (Soeroto, 2001: 59). Meskipun tidak berdaya menentang budaya poligami, Kartini tetap menyuarakan kritikannya terhadap apa yang beliau yakini sebagai kawin paksa


Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017 yang sering dialami perempuan setelah tradisi pingitan, jabatan yang memungkinkan poligami, dan penderitaan perempuan yang disembunyikan di balik wajah yang tenang. Surat kepada Stella jelas menunjukkan hal-hal tersebut: Dalam dunia wanita Jawa sekarang terdapat banyak penderitaan yang menyedihkan. Satu-satunya jalan yang terbuka bagi gadis Jawa terutama dari kalangan ningrat, ialah: kawin … Jabatan yang harus dikerjakan dengan syarat-syarat yang merendahkan dan mencemarkan bagi wanita-wanita kita. Atas perintah bapak atau paman atau kakaknya, seorang gadis harus siap untuk mengikuti seorang laki-laki yang tidak pernah dikenalnya, yang tidak jarang telah mempunyai istri dan anak-anak. Pendapatnya tidak ditanya, ia harus menurut saja. Kita semua tahu penderitaan wanita kita dari jauh dan dari dekat, yang disebabkan oleh peraturan yang mengenakkan bagi kaum laki-laki, tetapi yang bagi wanita begitu kejam. ………. Tetapi mereka hanya menderita dengan berdiam diri. Mereka menyesuaikan diri, karena tidak berdaya, disebabkan oleh kurang pengetahuan dan kebodohan (dikutip dari Soeroto, 2001: 61). Kartini muda juga sadar bahwa ia bisa mengalami nasib yang sama dan tidak dapat menolak: “… sewaktu-waktu Ayah dapat saja mengawinkan aku dengan siapa saja yang tak kukenal sebelumnya … Aku mau merdeka supaya tidak terpaksa untuk kawin! Tetapi kami diharuskan kawin … KAWIN! Sebab tidak kawin itu suatu noda. Noda terbesar bagi keluarga” (dikutip dari Soeroto, 2001: 68 dari DDTL, hal.4). Beliau yang saat itu sangat meyakini bahwa perkawinan apalagi yang poligamis hanya membawa penderitaan bagi perempuan kemudian memutuskan

ISSN 1410–7910

E-ISSN 2549-1628

untuk tidak menikah. Inilah cuplikan suratnya kepada Stella: “Pekerjaan yang paling rendah sekalipun, jika saja dapat melindungi aku dari perkawinan dan membuat aku merdeka, akan kuterima dengan senang hati” (dikutip dari Soeroto, 2001: 97). Kartini muda sadar betul bahwa ia berada dalam posisi memberontak, memberontak terhadap adat dan budaya Jawa ningrat dan beliau sadar betul atas konsekuensi yang harus dihadapinya. Datangnya lamaran dari bupati Rembang yang duda dengan 6 anak yang meminang R.A. Kartini sebagai garwa padmi di saat cita-cita Kartini untuk mendirikan sekolah perempuan mulai terlaksana, membuat R.A. Kartini berada dalam posisi dilematis. Bagaimanapun beliau adalah perempuan Jawa ningrat yang hidup dalam budaya Jawa ningrat yang sudah begitu mengakar kuat. Meskipun beliau tidak ingin menikah, namun status tidak menikah bagi perempuan bukanlah status yang membanggakan bagi keluarga besarnya. Beliau tidak ingin membuat keluarga bupati Jepara menanggung kekecewaan dan malu kalau beliau menolak lamaran bupati Rembang. Pertama-tama, beliau menimbang untung ruginya kalau menikah dengan bupati Rembang: “Kalau Bupati Rembang itu seperti digambarkan oleh Ayah, maka sebagai istri bupati ia akan lebih cepat dapat melaksanakan cita-citanya. Apa yang mungkin tidak dapat diterima oleh masyarakat dari seorang wanita mandiri, akan mudah diterima dari seorang istri bupati, wanita yang sudah menikah” (Soeroto, 2001: 309). Kemudian beliau mengajukan syarat-syarat sebelum bersedia menikah. Syarat-syarat tersebut membuat kedudukan R.A. Kartini lebih seimbang dengan suaminya. Syarat-syarat tersebut berkaitan dengan cita-cita R.A. Kartini dan dengan adat pernikahan. Syarat yang berkaitan dengan cita-cita adalah: Pertama: bahwa Bupati Rembang menyetujui gagasan-


Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017 gagasan dan cita-cita Kartini seperti telah diketahui oleh Ayah dan Ibu; Kedua: bahwa di kabupaten Rembang Kartini juga diperbolehkan membuka sekolah dan mengajar putri-putri para pejabat di sana seperti yang telah dikerjakan di Jepara (Soeroto, 2001: 311). Sedangkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan yang membuat R.A. Kartini kurang lebih setara dengan suaminya adalah “tidak akan diadakan upacara berlutut dan menyembah kaki mempelai pria. Satu syarat lagi, yaitu ia akan bicara dalam bahasa Jawa “ngoko” dengan suaminya” (dikutip dari Soeroto, 2001: 59). Namun ada fakta yang tidak bisa dilupakan yaitu bahwa bupati Rembang ternyata memiliki tiga garwa ampil (Soeroto, 2001: 338). Memang R.A. Kartini menggantikan garwa padmi yang meninggal, namun beliau ternyata tetap terjebak dalam perkawinan poligamis yang dikritisinya selama ini. Dari sini bisa dikatakan bahwa budaya poligamis di kalangan bangsawan Jawa sangatlah kuat pada masa R.A. Kartini (bahkan mungkin masih tetap kuat sampai masa sekarang dan merambah ke kalangan bukan bangsawan). Sekritis apapun R.A. Kartini, beliau tetap seorang perempuan yang pada masa itu berada dalam posisi yang lemah. Adat dan budaya Jawa ningrat serta peran orang tua yang melanggengkan adat dan budaya Jawa ningrat terlalu kuat bagi seorang R.A. Kartini yang kritis untuk mendobraknya. Yang bisa dilakukan adalah bernegosiasi, berusaha menyetarakan posisi istri dalam perkawinan. Syarat-syarat R.A. Kartini menjelang pernikahan adalah upaya penyetaraan tersebut, selebihnya adalah kehidupan perkawinan yang poligamis yang harus dijalaninya, meskipun hanya sangat singkat karena ajal menjelang setelah melahirkan anak lelaki pertama. 5. R.A. Kartini dan Feminisme (di) Indonesia

ISSN 1410–7910

E-ISSN 2549-1628

Pikiran-pikiran kritis Kartini muda tentang posisi perempuan Jawa ningrat dalam adat pingitan, budaya tidak bersekolah formal, dan budaya poligami sangat mencengangkan karena muncul pada jaman ketika budaya berpikir kritis dan menyuarakannya belumlah umum dilakukan oleh perempuan Jawa ningrat yang hidup dalam tradisi Jawa ningrat yang kental. Pemikiran kritis R.A. Kartini ini didukung oleh lingkungannya, terutama ayahnya, yang mengutamakan kemampuan berbahasa Belanda bagi anak-anaknya sehingga membuka kesempatan bagi Kartini muda untuk bersekolah formal di sekolah Belanda. Kekritisan R.A. Kartini semakin terasah dari buku-buku berbahasa Belanda yang dibacanya dengan tuntas dan dari pergaulan dan diskusi-diskusi baik secara langsung ataupun melalui suratmenyurat dengan teman-teman Belandanya. Dari sini bisa dikatakan bahwa pemikiran R.A. Kartini terbentuk, terasah, terpengaruh, terhegemoni oleh budaya berpikir Barat (Belanda). Dengan kata lain R.A. Kartini menggunakan perspektif Barat untuk melihat, menilai, mengkritisi keberadaan dan posisi perempuan Jawa ningrat dalam adat pingitan, budaya tidak bersekolah formal, dan budaya poligami. Karena menggunakan perspektif Barat yang berpijak pada kultur Barat yang jelas berbeda dari kultur Timur, terutama kultur Jawa ningrat, maka penilaian R.A. Kartini menjadi sangat khas. Adat pingitan untuk perempuan muda Jawa ningrat dikritisi beliau sebagai adat yang mengungkung kebebasan perempuan Jawa ningrat dan mengarah pada perkawinan paksa. Budaya tidak bersekolah formal, seperti beliau bersekolah di sekolah Belanda, juga menjadi fokus keprihatinan R.A. Kartini. Perkawinan poligamis juga ditentang keras oleh R.A. Kartini yang melihat dari perspektif Barat dengan perkawinan monogamisnya, karena dari kacamata beliau hanya membawa penderitaan bagi perempuan.


Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017 Ide dasar dari pemikiran kritis R.A. Kartini (dengan menggunakan perspektif Barat) adalah adanya ketidak-bebasan yang dialami perempuan Jawa ningrat yang terkandung dalam adat pingitan, budaya tidak sekolah, dan budaya poligami. Beliau menginginkan adanya emansipasi atau kebebasan bagi perempuan Jawa ningrat sehingga perempuan Jawa ningrat bisa bebas dari pingitan, bebas bersekolah formal, dan bebas dari ikatan perkawinan poligamis. Pemikiran tentang emansipasi ini terlihat dari surat beliau ke Stella: Bukan hanya suara-suara dari luar, dari Eropa, yang sampai kepada saya yang menyebabkan saya ingin merobah keadaan sekarang ini. Sejak saya masih kanak-kanak, pada waktu kata „emansipasi‟ belum mempunyai arti apa-apa bagi saya dan tulisantulisan mengenai itu masih jauh di luar jangkauan saya, dalam hati saya sudah timbul keinginan yang kian lama kian besar. Keinginan kepada kemerdekaan, kebebasan dan untuk berdiri sendiri. Keadaan-keadaan di sekitar saya, yang menghancurkan hati saya dan membuat saya menangis dalam kesedihan yang tak terhingga, telah membangkitkan keinginan itu (Soeroto, 2001: 44). Intinya, di mulai dari tercapainya emansipasi bagi perempuan Jawa ningrat maka akan tercapai kesetaraan antara perempuan Jawa ningrat dengan laki-laki Jawa ningrat yang menurut R.A. Kartini tidak dimungkinkan oleh adat dan budaya Jawa ningrat. Berdasarkan pemikiran dan perjuangannya tersebut, R.A. Kartini menjadi tokoh emansipasi perempuan. Dengan kata lain, beliau menjadi feminis emansipatoris dari lingkungan Jawa ningrat. Semua pemikiran kritis tentang emansipasi dan kesetaraan perempuan tersebut muncul semasa R.A. Kartini hidup yaitu akhir abad 19 dan awal abad 20. Apa yang bisa kita jadikan pelajaran dan kita kritisi dari pemikiran R. A. Kartini

ISSN 1410–7910

E-ISSN 2549-1628

tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilihat perjalanan feminisme di negara-negara Barat selama ini. Jika merunut pada gelombanggelombang feminisme di negara-negara Barat, umumnya perjuangan perempuan dibagi dalam tiga gelombang dengan fokus yang berbeda-beda. Gelombang awal feminisme yang di mulai tahun 1800an memusatkan perjuangannya untuk memerangi ketidak-adilan dan ketidaksetaraan di bidang pendidikan, ekonomi, seksualitas, maupun relasi perempuan dan laki-laki. Teori feminisme yang mendukung adalah Feminisme Liberal (Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor, Betty Friedan, dll.), Feminisme Radikal (Kate Millet, Shulamith Firestone, Mary Daly, dll.) dan Feminisme Marxist (Margaret Benston, Mararosa Dalla Costa, dll.). Gelombang kedua feminisme (1960an) pada awalnya masih meneruskan isu kesetaraan dengan menekankan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dan mencari akar penindasan terhadap perempuan. Namun setelah itu mulai muncul kecenderungan yang bergeser dari pergerakan yang sifatnya praktis menjadi kegiatan yang bersifat teoritis dengan membangun teoriteori dengan fokus ke arah pembeda (“difference”) yang menegaskan keunikan perempuan melalui studi yang berfokus pada perempuan (“gynocentric”). Teori feminisme yang mendukung adalah Feminisme Psikoanalisis (Karen Horney, Nancy Chodorow, Juliet Mitchell, Carol Gilligan, dll.) dan Feminisme Eksistensialis (Simone de Beauvoir). Gelombang ketiga feminisme (1990an) bergandengan erat dengan pemikiran postmodernisme yang memusatkan perhatian pada hal-hal yang ditolak modernism, misalnya hal-hal yang irasional, marjinal, terlupakan, tradisional, dan lain-lain. Teori feminisme yang mendukung adalah Feminisme Postmodern (Helene Cixous, Luce Irigaray, dll.), Feminisme Multikultural dan Global (Audre Lorde, Alice Walker, Angela Y.


Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017 Davis, dll.), serta Ekofeminisme (Karren J. Warren, Mary Daly, dll.) (Arivia, 2003: 84-154). Dengan melihat sejarah perkembangan feminisme di Barat, kita bisa melihat apa yang terlewatkan dari pemikiran kritis R.A. Kartini tentang emansipasi dan kesetaraan untuk perempuan Jawa ningrat dalam adat pingitan, budaya tidak bersekolah formal, dan budaya poligami. Yang sangat mendasar adalah R.A. Kartini sudah menilai bahwa adat-budaya Jawa ningrat sangat “rumit” dan membatasi kebebasan perempuan Jawa ningrat. Beliau lupa bahwa adat-budaya Jawa ningrat tersebut memiliki nilai-nilai adiluhung nya sendiri. Beliau tidak mengkaitkan adat pingitan, budaya tidak bersekolah formal, dan budaya poligami dalam konteks budayanya saat itu. Beliau juga mengabaikan kenyataan empiris di lapangan tentang adat pingitan, budaya tidak bersekolah formal, dan budaya poligami Adat pingitan untuk perempuan muda Jawa ningrat jika diletakkan dalam konteks budaya Jawa ningrat adalah suatu proses yang menyiapkan masa transisi dari bocah ke perempuan dewasa. Adat pingitan ini bukan dan berbeda dari pemasungan kebebasan perempuan. Ini adalah proses yang mengawal pendewasaan fisik, psikis, dan emosional. Secara fisik, perempuan muda mulai mengalami kematangan organ-organ seksualnya dan mulai muncul dorongandorongan seksual. Secara psikis akan terjadi keguncangan, berat ataupun ringan. Perubahan hormon akan memicu munculnya emosi-emosi yang mungkin berbenturan. Kearifan budaya Jawa (ningrat) memahami rawannya masa akhil balik tersebut sehingga dianggap perlu untuk mengawal para perempuan muda Jawa ningrat untuk melewati masa akhil balik yang bak kawah candradimuka ini. Teori Feminisme Psikoanalisis akan membantu memahami hal ini. Masa pingitan ini juga mempersiapkan perempuan Jawa ningrat untuk memasuki

ISSN 1410–7910

E-ISSN 2549-1628

peran gendernya sebagai istri ningrat yang layak dan ibu ningrat yang bisa membimbing anak-anaknya dengan baik. Dengan demikian jika adat pingitan ini diletakkan dalam konteks budayanya dan simpul-simpul budaya tersebut diurai dengan menggunakan teori feminisme yang tepat, maka akan dihasilkan suatu kekritisan yang tidak sekedar menolak atau menilai adat pingitan sebagai sesuatu yang memasung kebebasan perempuan. Budaya tidak bersekolah formal bagi perempuan muda Jawa ningrat juga harus diletakkan pada konteks budaya saat itu. Masa pingitan pada dasarnya adalah masa sekolah. Sebelumnya anak-anak perempuan (Jawa ningrat) tumbuh dan bersosialisasi dengan sebayanya yang sama maupun beda jenis kelaminnya. Hanya saja ketika masa akhil balik sudah datang, perbedaan seksualitas ini perlu diarahkan ke koridornya masing-masing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika dicabut dari konteksnya maka akan tampak seperti diskriminasi atau ketidaksetaraan perlakuan. Namun jika diletakkan pada konteks budaya saat itu, budaya tidak bersekolah formal ini bukan tidak setara, namun lebih sebagai berbeda. Ada pembeda (“difference”) yang muncul. Model sekolah dibedakan berdasarkan kebutuhan sesuai peran gender. Karena perempuan muda (Jawa ningrat) nantinya berada dalam ruang domestik dengan peran penting dan tak tergantikan sebagai istri dan ibu, para perempuan muda (Jawa ningrat) ini perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai. Karena laki-laki muda (Jawa ningrat) nantinya berada di ruang publik sebagai pengambil keputusan, para lelaki muda (Jawa ningrat) ini perlu dipersiapkan secara khusus. Inilah pembeda yang harus diperhatikan jika mengkaji budaya tidak bersekolah bagi perempuan muda (Jawa ningrat). Pembeda ini bersifat adil karena sesuai kebutuhan. Adil tidak harus setara karena adil lebih mempertimbangkan kebutuhan yang jelas berbeda-beda sedangkan setara hanya mengarah pada persamaan yang belum tentu adil dan


Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017 sesuai kebutuhan. Dengan demikian jika budaya tidak sekolah bagi perempuan muda (Jawa ningrat) yang dinilai R.A. Kartini sebagai suatu diskriminasi gender diletakkan pada konteks budaya dan diurai simpul-simpul budaya yang melingkupinya akan tampak bahwa ada nilai-nilai kearifan yang adil sesuai tuntutan kebutuhan saat itu. Teori Feminisme Liberal yang mempertimbangkan budaya, keadilan, dan pembeda akan membantu kajian ini sehingga tidak sekedar memvonis sebagai sesuatu yang diskriminatif, tidak benar, atau harus didobrak. Budaya poligami juga sama. Harus diurai simpul-simpul budayanya. Kajian feminisme tentang budaya poligami yang berpijak pada budaya dan faktor empiris di lapangan akan menghasilkan kajian yang lebih kaya dan mencerahkan darpada sekedar penilaian bahwa budaya poligami tidak benar dan menimbulkan penderitaan bagi perempuan. Pada kasus laki-laki Jawa ningrat yang berpoligami, ada banyak kaitan pembeda yang harus diurai baik dari sisi laki-laki Jawa ningratnya sendiri, dari sisi perempuan Jawa (ningrat maupun tidak), dan dari lingkungan saat itu. Dari sisi laki-laki Jawa ningratnya itu sendiri, kebutuhan seksualnya yang mungkin berlebihan bisa tertanggulangi dengan sah. Poligami juga memberikan kebanggaan dan status bagi laki-laki (Jawa ningrat) karena menunjukkan kekuasaan, kekayaan, daya pikat, dan lain-lain. Bagi perempuan (Jawa ningrat), poligami tidak selalu menyengsarakan. Bagi istri yang kuwalahan memenuhi kebutuhan seksual suami, istri lain adalah jalan tengah yang resmi dan terkontrol. Poligami juga bisa saja membuat istri bangga karena suaminya diidamkan banyak orang. Bagi para istri (Jawa ningrat) poligami juga memberikan status sebagai istri yang tidak bisa didapatkan kalau tidak bersedia dipoligami. Poligami juga memberikan perlindungan finansial, rasa aman, dan lain lain. Lingkungan juga begitu. Misalnya dalam kasus ayah R.A. Kartini, ada peraturan tak tertulis untuk beristri dari

ISSN 1410–7910

E-ISSN 2549-1628

kalangan ningrat agar bisa naik jabatan. Dengan demikian, pembeda-pembeda dalam kasus budaya poligami harus dikaji sehingga menghasikan kajian feminis yang tidak menghakimi. Teori-teori Feminisme Marxist, Feminisme Psikoanalisis, dan Feminisme Eksistensialis bisa digunakan sebagai acuan. Jadi, yang bisa kita kritisi dari pemikiran R.A. Kartini tentang perempuan Jawa ningrat dalam adat pingitan, budaya tidak sekolah, dan budaya poligami adalah tereliminirnya konteks budaya dalam perspektif R.A. Kartini sehingga menghasilkan penilaian yang hitam putih, setuju/tidak setuju, atau salah/benar saja yang disertai upaya pendobrakan yang menuai konflik, internal maupun eksternal. Yang bisa kita pelajari dari pemikiran R.A. Kartini, sebagai feminis emansipatoris, dalam mengkaji perempuan dari perspektif budaya adalah untuk memasukkan fakta empiris di lapangan yang tentunya beragam sesuai konteks budaya setempat dan memperhatikan pembeda-pembeda untuk menguraikan simpul-simpul budaya. Pembeda (“difference”) ini sangat penting menurut para feminis Barat karena merupakan: Polaritas yang penting antara perempuan dan laki-laki (dan) dengan antar perempuan … sumbangan yang paling besar dalam teori feminisme gelombang kedua … memiliki dua makna dalam feminisme. Makna yang utama adalah bahwa perempuan mempunyai suara yang berbeda, psikologi yang berbeda dan pengalaman cinta, kerja, dan keluarga yang berbeda dari laki-laki. Perbedaan ini juga berarti suatu kategori negatif yang mencakup pengesampingan dan subordinasi perempuan … Feminisme radikal mendefinisikan perbedaan sebagai suatu hal yang sangat positif (Humm, 2002: 107-108).


Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017 Dengan kata lain, pembeda antara laki-laki dan perempuan lebih sering diartikan negatif bagi perempuan karena menempatkan perempuan dalam posisi lemah, terdominasi, dan terpinggirkan. Inilah yang dilihat oleh R.A. Kartini dalam pemikirannya tentang emansipasi dan kesetaraan untuk perempuan muda Jawa ningrat. Pembeda dengan makna ini pula yang masih banyak digunaan dalam kajian feminisme di Indonesia. Yang perlu digali adalah pembeda yang menempatkan perempuan dalam posisi yang berdaya, yang kuat, yang cakap, yang trampil, yang pintar. Jika kita memperhatikan faktorfaktor pembeda ini dalam kajian tentang perempuan dari perspektif budaya tertentu dan ditopang oleh teori-teori feminisme yang sesuai untuk mengurai simpul-simpul pembeda yang ada, maka teori feminisme yang digunakan (meskipun pinjaman dari teori-teori feminisme Barat) akan menyentuh akar budaya Indonesia sehingga menghasilkan kajian yang lebih kompleks dan mencerahkan. 6. Simpulan Tidak ada yang memungkiri bahwa R.A. Kartini adalah tokoh perempuan Jawa ningrat yang cukup fenomenal di jamannya. Namun tidak bisa ditepis juga bahwa perspektif yang beliau gunakan terasah dan terhegemoni oleh perspektif Barat yang mau tidak mau bermuatan kultur Barat. Pemikiran dan protes beliau tentang kondisi perempuan Jawa ningrat yang hidup dalam adat-budaya tertentu memang mencengangkan untuk jamannya. Namun perlu juga diingat bahwa beliau fokus pada perempuan Jawa yang ningrat saja sehingga ada kemungkinan bahwa pemikiran kritis beliau tidak seluruhnya bisa mewakili semua perempuan Jawa, ningrat maupun tidak, karena perbedaan status sosial tentunya membawa perbedaan adat-budaya. Dengan menggunakan perspektif Barat yang bermuatan kultur Barat untuk mengkritisi kultur Timur khususnya tentang adat-budaya untuk perempuan

ISSN 1410–7910

E-ISSN 2549-1628

Jawa ningrat, akan memunculkan penilaian benar/salah atau setuju/tidak setuju. Jika dilihat dari tolok ukur emansipasi dan kesetaraan ala Barat, adat-budaya di mana perempuan Jawa ningrat hidup akan nampak mengungkung, membatasi, dan mendominasi. Karena sudah menilai budaya Jawa ningrat bersifat memasung perempuan Jawa ningrat, maka pemikiran beliau tidak sampai membuka simpulsimpul budaya Jawa ningrat yang memiliki makna tersendiri. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa R.A. Kartini sebagai seorang feminis emansipatoris selain mengesampingkan budaya (Jawa ningrat) juga berada dalam pusaran pemikiran bahwa pembedaan peran, kesempatan, ruang, status, dan lain-lain bersifat melemahkan posisi tawar perempuan dalam relasinya dengan laki-laki. Jika pembeda-pembeda yang positif dan memaknai perempuan sebagai individu yang berdaya digabungkan dengan adatbudaya setempat, maka kajian tentang perempuan (Jawa ningrat maupun bukan) dari perspektif budaya akan menimbulkan pencerahan karena terlihat bahwa relasi perempuan dan laki-laki bersifat sangat kompleks di berbagai simpul budaya. Kajian feminisme yang demikian diharapkan akan mampu menyentuh akar budaya Indonesia. Daftar Pustaka Arivia, Gadis. 2003. Filsafat Berperspektif Feminis. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Humm, Maggie. 2002. Ensiklopedia Feminisme. Penterjemah: Mundi Rahayu. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. Soeroto, Sitisoemandari. 2001. Kartini. Sebuah Biografi. Jakarta: Penerbit Djambatan.


Sabda Volume 12, Nomor 1, Juni 2017 ISSN E-ISSN

Recommend Documents