KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.11/Setjen/Rokum/KKL.1/9/2016 TENTANG STANDAR BIAYA PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN PESAWAT TERBANG MICROLIGHT TRIKE LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2014
telah
ditetapkan
Pedoman
Pengoperasian, Perawatan, dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Microlight Trike di Lingkungan Kementerian Kehutanan; b.
bahwa
berdasarkan
Peraturan
Sekretaris
Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Setjen/Rokum/Kum.1/8/2016
telah
ditetapkan
Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang Microlight Trike lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c.
bahwa
dalam
pelaksanaan perawatan
rangka
efesiensi
pengoperasian
pesawat terbang
dan
dan
efektivitas
pemeliharaan/
Microlight Trike lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu ditetapkan
Standar
Pemeliharaan/Perawatan Trike;
Biaya Pesawat
Pengoperasian Terbang
dan
Microlight
-2-
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan Standar
Peraturan Biaya
Sekretaris
Pengoperasian
Jenderal dan
tentang
Pemeliharaan/
Perawatan Pesawat Terbang Microlight Trike lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang Perbendaharaan
Nomor Negara
1 Tahun 2004 (Lembaran
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
Undang-Undang Pemeriksaan
Nomor
Pengelolaan
Keuangan Negara
15
Tahun dan
(Lembaran
2004
tentang
Tanggung
Jawab
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara
Pelaksanaan
Belanja Negara
Anggaran
Pendapatan
dan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
-3-
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 7.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian (Lembaran
Lingkungan Negara
Hidup
Republik
dan
Indonesia
Kehutanan Tahun
2015
Nomor 17); 8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang
Tata
Cara
Pembayaran
Dalam
Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); 10. Peraturan II/2013
Menteri
tentang
Kehutanan
Pengelolaan
Nomor
P.38/Menhut-
Sarana
dan
Peralatan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 924); 11. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.5/Menhut-
II/2014 tentang Pedoman Pengoperasian, Perawatan dan Pemeliharaan Lingkungan
Pesawat
Terbang
Kementerian
Microlight
Kehutanan
Trike
(Berita
di
Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55); 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup
dan
Kehutanan
Nomor
P.10/Setjen/Rokum/
Kum.1/8/2016 tentang Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan/Perawatan Trike
lingkup
Kehutanan;
Pesawat
Kementerian
Terbang
Lingkungan
Microlight
Hidup
dan
-4-
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN
SEKRETARIS
JENDERAL
KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR BIAYA PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN PESAWAT
TERBANG
MICROLIGHT
TRIKE
LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Pasal 1 Standar biaya ini merupakan acuan dalam pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan Pesawat Terbang Microlight Trike Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan batas estimasi yang digunakan sebagai pedoman Satuan Kerja untuk
penyusunan
Kementerian/Lembaga pelaksanaan Pesawat
Rencana (RKA-K/L)
pengoperasian
Terbang
dan
Microlight
Kerja dan
Anggaran
sebagai
dasar
pemeliharaan/perawatan
Trike
Lingkup
Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 2 Standar biaya pengoperasian dan Pemeliharaan/Perawatan Pesawat
Terbang
Microlight
Trike
Lingkup
Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari: 1.
Satuan
Biaya
Pembentukan/Pelatihan
Personel
Penerbangan, meliputi: a.
Biaya Pengujian Kesehatan Kelas 2 (yang berfungsi sebagai batas tertinggi);
b.
Biaya
Kegiatan
Pembentukan/Pelatihan
dan
Peningkatan Kapasitas Personel Penerbangan (yang berfungsi sebagai batas tertinggi); dan c.
Biaya
Sertifikasi
Personel
Penerbangan
(yang
berfungsi sebagai batas tertinggi); sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
I
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
-5-
2.
Satuan Biaya Pengoperasian, meliputi : a.
Insentif
Personel
Penerbangan
(yang
berfungsi
sebagai batas tertinggi) sebagaimana
tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; b.
Biaya penggunaan bandar udara komersil dan/atau bandar udara khusus lainnya; dan
c. 3.
Biaya asuransi.
Satuan Biaya Ekploitasi (yang berfungsi sebagai batas estimasi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4.
Biaya Pemeliharaan/Perawatan. Pasal 3
Biaya Pengujian Kesehatan Kelas 2
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 angka 1 huruf a, bagi Pilot mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan. Pasal 4 (1)
Biaya Kegiatan Pembentukan/Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Personel Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b, bagi Pelatih/Instruktur, Asisten Pelatih, Checker dan Petugas Lainnya selain diberikan
honorarium, dapat diberikan akomodasi dan
transportasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Jabatan. (2)
Checker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium dengan satuan per orang peserta uji terbang/check ride. Pasal 5
Biaya
sertifikasi
personel
penerbangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf c, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
-6-
Pasal 6 Kegiatan penerbangan yang melibatkan penggunaan fasilitas bandar udara komersil dan/atau bandar udara khusus lainnya diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1)
Pelaksanaan pengoperasian Pesawat Terbang Microlight Trike
Lingkup
Kehutanan, personel
Kementerian
bagi
pesawat
penerbangan
diasuransikan
sesuai
Lingkungan terbang
dan
dan
microlight
trike,
ketiga
dapat
pihak
dengan
Hidup
ketentuan
peraturan
perundang-undangan dan disesuaikan dengan alokasi anggaran. (2)
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang
atau
hubungan
badan
hukum
langsung
dengan
yang
tidak
kegiatan
mempunyai
pengoperasian
pesawat terbang microlight trike dengan suatu ikatan hukum, tetapi mendapat akibat dari pengoperasian tersebut. Pasal 8 Satuan Biaya Eksplotasi Pesawat terbang microlight trike sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) angka 3 meliputi biaya eksploitasi untuk bahan bakar, bahan pelumas dan spare-part. Pasal 9 Pemeliharaan/Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 dilakukan secara berkala berdasarkan jenis mesin dan
jam
terbang
sesuai
pedoman
pengoperasian
dan
Pemeliharaan/Perawatan pesawat terbang microlight trike dan pelaksaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
-8-
LAMPIRAN I PERATURAN
SEKRETARIS
KEMENTERIAN
LINGKUNGAN
JENDERAL HIDUP
DAN
KEHUTANAN NOMOR
: P.11/Setjen/Rokum/KKL.1/9/2016
TANGGAL : 27 September 2016 TENTANG STANDAR
BIAYA
PEMELIHARAAN/ TERBANG
PENGOPERASIAN PERAWATAN
MICROLIGHT
KEMENTERIAN
PESAWAT
TRIKE
LINGKUNGAN
DAN LINGKUP
HIDUP
DAN
KEHUTANAN SATUAN BIAYA PEMBENTUKAN/PELATIHAN PERSONEL PENERBANGAN A.
BIAYA PENGUJIAN KESEHATAN KELAS 2 (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI) (dalam rupiah)
NO.
URAIAN
SATUAN
BIAYA
1
2
3
4
1.
Biaya Jasa Pengujian Kesehatan
Orang/
2.130.000
Tahun 2.
Biaya
Jasa
Uji
Latih
Jantung
Orang/
(Treadmil), Usia 35 Tahun keatas 3.
Biaya
Jasa
Tes
Kehamilan
Tahun bagi
Orang/
penerbang wanita
B.
BIAYA
KEGIATAN
385.000
35.000
Tahun
PEMBENTUKAN/PELATIHAN
DAN
PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONEL PENERBANGAN (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI) (dalam rupiah)
NO.
URAIAN
SATUAN
BIAYA
1
2
3
4
1.
Honor Pelatih/Instruktur
OJ
750.000
2.
Honor Asisten Pelatih
OJ
300.000
-9-
-10-
