Rencana Strategis (RENSTRA) IKU (Indikator Kinerja Utama) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja (RENJA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, atas dasar tekad dan

semangat untuk perwujudan good governance, maka beban tugas dan tanggung

jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mewujudkan kemampuan dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan

pembangunan.

tugas

Dalam

dan

fungsi

rangka

penyelenggaraan

memenuhi

tuntutan

pemerintahan

tersebut

dan

diperlukan

pengembangan dan penataan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penyelenggaraan

tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan

Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset maka tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang didalamnya

berisi konstelasi perencanaan strategis dan implementasinya serta tolok ukur

keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun

Anggaran 2015 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan antara RPJMD

Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sebagaimana bagan berikut: RPJMD

Rencana Strategis (RENSTRA)

IKU (Indikator Kinerja Utama)

Rencana Kerja (RENJA)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Perjanjian Kinerja (PK)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

KINERJA

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

PENGUKURAN KINERJA

1 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015


2016

1.2. Gambaran Umum Dalam

melaksanakan

tugas

Urusan

Pemerintahan

di

Bidang

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari beberapa unsur-unsur pelayanan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat tertata secara representatif

dalam memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat dengan

didukung petugas yang mempunyai tingkat responsibilitas dalam memberikan pelayanan prima yang dikemas dalam sistem informasi baik melalui media cetak

maupun media elektronik yang akan memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan secara langsung, hal tersebut tercermin sebagaimana hasil kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan DPPKA berdasarkan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terhadap kinerja pelayanan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terhadap jenis pelayanan yang antara lain : 1.

Pelayanan Pajak Restoran

3.

Pelayanan Pajak Penerangan Jalan

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pelayanan Pajak Hiburan Pelayanan Pajak BPHTB

Pelayanan Pajak Air Tanah

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pelayanan Pajak Reklame Pelayanan Pajak Hotel

Pelayanan Pajak Parkir

Hasil kajian terhadap pelayanan pada DPPKA atas 3 (tiga) komponen yaitu: 1.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.

Gap (Kesenjangan) antara IKM dan IHM

2.

Indeks Harapan Masyarakat



2016

Tersusun dalam tabel sebagai berikut :

Hasil IKM Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

No

UNSUR PELAYANAN

NILAI

MUTU

Persyaratan pelayanan

81.30

Baik

Tanggung jawab petugas pelayanan

86.60

Kecepatan pelayanan

87.36

Keadilan mendapatkan pelayanan

93.17

81.30

U1

Prosedur Pelayanan

U3

Kejelasan petugas pelayanan

87.17

Kemampuan petugas pelayanan

81.11

Kesesuaian biaya pelayanan

86.60

Kesopanan dan keramahan petugas

89.07

U2 U4 U5 U6 U7 U8 U9

U10 Kedisiplinan petugas pelayanan

75.80

U12 Kenyamanan lingkungan

89.45

U14 Kewajaran biaya pelayanan

83.70

U11 Ketepatan jadwal pelayanan

81.28

U13 Keamanan pelayanan

83.75

IKM Unit Pelayanan

84.83

Hasil IHM Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

No

UNSUR PELAYANAN

NILAI

Baik baik

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Baik

MUTU

U1

Prosedur Pelayanan

82.17

Sangat Baik

U3


82.50

Sangat Baik

U2 U4 U5 U6 U7 U8


87.17

Sangat Baik


87.17

Sangat Baik

Kecepatan pelayanan

97.50

Sangat Baik

Kemampuan petugas pelayanan Kesesuaian biaya pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan 3 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015

82.33

92.33

97.17

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik


U9


87.33


92.50

2016

Sangat Baik

Sangat Baik

U11 Ketepatan jadwal pelayanan

82.33

Sangat Baik

U13 Keamanan pelayanan

87.17

Sangat Baik

IKM Unit Pelayanan

87.48

Sangat Baik


87.17


87.33

Sangat Baik

Sangat Baik

Hasil Perhitungan GAP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

No

UNSUR PELAYANAN

U1

Prosedur Pelayanan

U3


U2 U4 U5 U6 U7 U8 U9


NILAI IKM NILAI IHM

GAP

67.50

82.17

14.67

62.50

82.50

19.67

67.50

87.17

19.67


75.00

87.17

12.50

Kecepatan pelayanan

57.67

97.50

24.33

97.17

17.33

92.50

24.00

Kemampuan petugas pelayanan Kesesuaian biaya pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan


67.33 75.00

92.33

77.17

87.33

92.17


62.67


77.50


74.50

U11 Ketepatan jadwal pelayanan U13 Keamanan pelayanan

82.33

15.00 5.34

19.66

70.33

82.33

21.84

72.50

87.17

14.67

87.17

87.33

9.67

12.83

a. Struktur Organisasi

Pelaksanaan kewenangan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.



2016

Petunjuk teknis pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Sidoarjo serta

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, dan tersusun bagan organisasi sebagai berikut :



2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAG

PERENCANAAN & PELAPORAN

BIDANG PENGEMBANGAN & PENDATAAN

SEKSI

BIDANG PENETAPAN & PENAGIHAN

PENGEMBANGAN

SEKSI PENETAPAN

SEKSI PENDATAAN

SEKSI PENAGIHAN

BIDANG ANGGARAN

BIDANG KUASA BUD

SEKSI TATA USAHA,

SEKSI ANGGGARAN

BUD

PENDAPATAN

SEKSI ANGGARAN BELANJA &

SEKSI INVESTASI

PEMBIAYAAN


UPTD

SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG ASET

SEKSI ANALISA KEBUTUHAN SEKSI

INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN

SUB BAG KEUANGAN

BIDANG AKUNTANSI

SEKSI PENCATATAN

SEKSI PELAPORAN


2016

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Lingkup tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Sidoarjo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo

Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

c. Pembinaan

dan

pelaksanaan

pengelolaan keuangan dan aset

tugas

di

bidang

pendapatan,

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

Dan Aset terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari:

1 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3 Sub Bagian Keuangan

c. Unsur Pelaksana: Bidang, terdiri dari:

1 Bidang Pengembangan dan Pendataan, terdiri dari: a) Seksi Pengembangan b) Seksi Pendataan

2 Bidang Penetapan dan Penagihan a) Seksi Penetapan b) Seksi Penagihan

3 Bidang Anggaran, terdiri dari:

a) Seksi Anggaran Pendapatan

b) Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan

4 Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah, terdiri dari a) Seksi Tata Usaha Bendahara Umum daerah



2016

b) Seksi Investasi

5 Bidang Aset, terdiri dari: a)

Seksi Analisa Kebutuhan

b)

Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan

6 Bidang Akuntansi, terdiri dari a) Seksi Pencatatan b) Seksi Pelaporan

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas 1 Kepala UPT Dinas

2 Sub Bagian Tata Usaha 3 Jabatan Fungsional

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian

Tugas,

Fungsi

dan

Tata

Kerja

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Kepala

koordinasi,

Dinas

mempunyai

pemantauan, pengawasan,

tugas

memimpin, melaksanakan

evaluasi

dan penyelenggaraan

kegiatan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perencanaan program Bidang Pengembagan dan Pendataan, Penetapan dan

Penagihan,

Kesekretariatan;

Anggaran,

Kuasa

BUD,

Aset,

Akuntansi

serta

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja; d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan,

pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis; b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; 16 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015


2016

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, seorang Sekretaris dibantu

tiga Kepala Sub Bagian antara lain : 1. Sub

Bagian

Perencanaan dan

pelaporan mempunyai

tugas :

a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis;

b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oieh Sekretaris sesuai 2.

dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumeritasi;

b. Melaksanakan pengelolaan barang;

c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran; b. Mengelola administrasi keuangan;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris susuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Pengembangan dan Pendataan Bidang

Pengembangan

dan

Pendataan

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Pengembangan dan Pendataan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan dan

Pendataan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan dan Pendataan;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan dan Pendataan;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan dan Pendataan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua

orang Kepala Seksi antara lain :

1. Seksi Pengembangan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan penyusunan program bidang pengembangan;



2016

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pengembangan;

c. Melaksanakan

perencanaan

operasional pendapatan daerah;

d. Menyiapkan

pengembangan

penyusunan

dan

dan

pengendalian

melaksanakan

strategi

pengembangan dan pengendalian operasional terhadap obyek pendapatan daerah;

e. Melaksanakan f. 2.

pendataan;

ketatausahaan

bidang

pengembangan

dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


Seksi Pendataan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan penyusunan program bidang Pendataan;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pendataan ;

c. Melaksanakan rekapitulasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak; d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak ;

e. Melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak daerah f.

serta sumber pendapatan lainnya;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


4. Bidang Penetapan dan Penagihan

Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan

sebagaian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset bidang Penetapan dan Penagihan. Dalam

melaksanakan

Penagihan mempunyai fungsi :

tugasnya

Bidang

Penetapan

dan

a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang penetapan dan Penagihan;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penetapan dan penagihan;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penetapan dan penagihan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam Pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua


1. Seksi Penetapan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan penyusunan program bidang penetapan; b. Menyiapkan penetapan;

bahan

koordinasi

dan

pelaksanaan


teknis

bidang


c.

2016

Melaksanakan perhitungan, penetapan, pemeriksaan pembukuan pajak daerah;

d. Melaksanakan ketatausahaan bidang penetapan dan penagihan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penagihan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan penyusunan program bidang penagihan; b. Menyiapkan c.

bahan

penagihan;

Melaksanakan penerimaan;

d. Pelayanan

koordinasi

rekapitulasi

permohonan

dan

hasil

pelaksanaan

penagihan

keringanan,

teknis

dan

keberatan,

bidang

pembukuan pembetulan,

pembatalan, dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan,

restitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dan sumber pendapatan lainnya; dan


5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Bidang Anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran mempunyai fungsi: a. Penyusunan b.

program

dan

petunjuk

teknis

dibidang

pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;

anggaran,

Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk

teknis

dibidang

pembiayaan;

anggaran

pendapatan,

anggaran belanja dan

c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;


Dalam pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua


1. Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan penyusunan program bidang anggaran pendapatan;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang anggaran pendapatan;

c. Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan; d. Melaksanakan ketatausahaan bidang anggaran;




2016

2. Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas:

a. Menyiapkan penyusunan program bidang anggaran belanja dan pembiayaan;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang anggaran belanja dan pembiayaan;

c. Melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan pembiayaan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang

Kuasa

Bendahara

Umum

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di

bidang kuasa bendahara umum daerah. Dalam melaksanakan

tugasnya Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang tata usaha BUD dan investasi;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang tata usaha BUD dan investasi;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang tata usaha BUD dan investasi;


Dalam melaksanakan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu dua orang

Kepala Seksi antara lain :

1. Seksi Tata Usaha BUD mempunyai tugas:

a. Menyiapkan penyusunan program tata usaha BUD;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang tata usaha BUD;

c. Melaksanakan penatausahaan kegiatan bendahara umum daerah serta penyimpanan uang daerah;

d. Melaksanakan ketatausahaan bidang kuasa BUD;


2. Seksi Investasi mempunyai tugas:

a. Menyiapkan penyusunan program dan koordinasi bidang investasi;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang investasi;

c. Melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan atau penatausahaan investasi daerah;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Aset 20 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015


2016

Bidang aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Aset. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aset mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan;


Dalam pelaksanaan tugas seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua


1. Seksi Analisa Kebutuhan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan penyusunan program bidang analisa kebutuhan data;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang analisa kebutuhan;

c. Melaksanakan analisa kebutuhan barang milik daerah;

d. Melaksanakan pengadministrasian kebutuhan barang daerah; e. Melaksanakan ketatausahaan bidang aset;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas : a. Menyiapkan

penghapusan;

b. Menyiapkan

penyusunan

bahan

program

koordinasi

inventarisasi dan penghapusan;

dan

bidang

inventarisasi

pelaksanaan

teknis

dan bidang

c. Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, penilaian, pengendalian pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada di

bawah penguasaan pengelola serta penyimpanan seluruh bukti kepemilikan;

d. Melaksanakan penghapusan dan tuntutan ganti rugi (TGR) barang milik Daerah;

e. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Akuntansi mempunyai fungsi: a.

Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang pencatatan dan



2016

pelaporan ;

b.

Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis

c.

Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencatatan dan pelaporan;

d.

dibidang pencatatan dan pelaporan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua

orang Kepala Seksi antara lain:

1. Seksi Pencatatan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan penyusunan program bidang pencatatan; b. Menyiapkan pencatatan;

bahan

koordinasi

dan

pelaksanaan

teknis

bidang

c. Melaksanakan pencatatan keuangan dan nilai kekayaan daerah; d. Melaksanakan ketatausahaan bidang akuntansi;


2. Seksi Pelaporan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan penyusunan program bidang pelaporan; b. Menyiapkan pelaporan;

bahan

koordinasi

dan

pelaksanaan

teknis

c. Melaksanakan pelaporan belanja dan pembiayaan daerah;

d. Melaksanakan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah

bidang

sebagai

entitas pelaporan yang meliputi laporan realisasi anggaran, rencana laporan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 9. UPTD

dengan bidang tugasnya

UPTD Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas : a.

Menyusun program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak daerah di

b.

Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak di

c.

Menerima SPOP dan SPTPD dari wajib pajak dan menyampaikan ke

d.

Menyampaikan SPPT dan SKPD kepada wajib pajak di wilayahnya

f.

Menerima dan menyetor pajak ke Rekening Kas Umum Daerah

e. g.

wilayahnya wilayahnya Dinas

Melaksanakan penagihan pajak daerah di wilayahya

Menerima dan mencatat permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan

dan

penundaan

pembayaran,

banding,

pembebasan,

restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta 22 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015


2016

penghapusan piutang pajak dari wajib pajak untuk disampaikan kepada h.

Dinas

Menyampaikan salinan putusan pemberian keringanan, keberatan, pembetulan,

pembatalan

dan

penundaan

pembayaran,

banding,

pembebasan, restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak i. j.

serta penghapusan piutang pajak dari Dinas kepada wajib pajak Melaksanakan

pembukuan,

pelaporan,

pemungutan pajak daerah di wilayahnya

dan

pengendalian

atas

Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak di

wilayahnya

k.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek pajak

l.

Melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan

daerah di wilayahnya

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

10. UPTD

1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,

pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD.

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan

kepegawaian.

perencanaan,

umum,

ketatausahaan,

pelaporan

dan

3. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

c. Kondisi SKPD

Agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung berdayaguna dan berhasilguna dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan baik dalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset maupun RPJMD Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 untuk sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :

No 1 2

Pendidikan

SD SMP

Tabel 1.1 Jumlah PNS, CPNS dan TKK / Sukwan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Status Kepegawaian Jumlah PNS CPNS TKK 2 1 3 1 1 2


Prosentase 2,02% 1,34%


3 4 5 6 7 8

SLTA D1 D3 D4 S1 S2

70 1 12 40 11 TOTAL

-

7 2 -

77 1 12 42 11 148

2016

50,10 % 0,67% 8,72 % 29,72% 7,43 %

Dari Tabel tersebut diatas tingkat pendidikan pegawai pada DPPKA Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2015 sangat menunjang dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya. Adapun jumlah Pegawai berdasarkan pangkat / golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan Status Kepegawaian No Golongan Jumlah Prosentase PNS CPNS 1 I 3 3 2,20 % 2 II 49 55 38,97 % 3 III 73 73 54,74 % 4 IV 7 7 5,14 % TOTAL 132 138 Tabel 1.3 Data Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Struktural No Tingkat Diklatpim Jumlah 1 II 1 2 III 7 3 IV 19 Jumlah 27

Tabel 1.4 Data Pegawai Negeri Sipil DPPKA Berdasarkan Eselon Tahun 2015 No Tingkat Eselon Jumlah 1 IIb 1 2 IIIa 1 3 IIIb 6 4 IVa 21 5 IVb Jumlah 29 Tabel 1.5 Data Sarana dan Prasarana DPPKA Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis, Jumlah, dan Kondisi Tahun 2015 Keadaan Barang No Jenis Barang Jumlah B KB RB 1 Tanah 5 5 2 Gedung 6 6 3 Kendaraan Roda Empat 22 22 4 Kendaraan Roda Dua 168 128 25 15 5 Komputer 172 147 25 6 Laptop 85 85 7 Handycam 8 8 8 Camera Digital 20 19 1 24 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66.

Kursi Lipat Kursi Tamu / Meja Tamu Kursi Kayu Kursi Putar Meja Tulis Meja Komputer Meja Telephone Meja Tambahan Meja Rapat Filling Cabinet Rak Buku Telephone Lemari Rak Besi Lemari Besi Lemari Es VCD TV Pompa Air Mesin Potong Rumput Vacum cleaner White Board Electric White Board Wireless Mesin Ketik Elektronik Mesin Ketik Manual AC Kipas Angin Jam Dinding Foto Presiden dan Wakil Presiden Lambang Garuda Dispenser Foto Copy Faximile Sound System LCD Proyektor Mesin Penghancur Kertas Server Finger Printer Printer Panel Listrik Genset Mega Pon Scaner Besar Ups Mesin Absensi Home Theater Penghancur kertas Tablet Podium CCTV Camera Kalkulator Penangkal Petir Panaboard Kompresor Brankas Running Teks

206 76 50 148 149 57 2 7 3 40 11 35 98 50 55 9 2 25 10 3 1 1 10 5 10 9 100 25 36 9 9 17 10 4 2 set 13 25 15 10 143 8 2 5 2 16 6 2 4 6 1 20 2 15 3 1 1 3 2


35 76 5 148 149 57 2 7 3 40 11 35 98 50 55 9 2 20 5 1 1 1 10 5 10 2 60 25 36 9 9 17 10 4 2 set 13 25 15 10 143 8 2 5 2 16 6 2 4 6 1 20 2 15 3 1 1 2 2

-

2016

171 45 5 5 2 7 35 -


2016

BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2.1. Keterkaitan Rencana Strategis DPPKA dengan RPJMD Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan awal secara rutin dalam menentukan program dan kegiatan

dinas. Untuk menentukan kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana

Strategis merupakan kebutuhan dalam menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi atas segala perubahan yang terjadi.

Rencana Strategis yang disusun berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Secara garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi situasi perkembangan ke depan.

Keterkaitan Rencana strategis DPPKA Dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagai berikut:

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo

VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan berkeadilan MISI

TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan kualitas Sumber Meningkatkan Kualitas  Peningkatan tingkat Daya Manusia untuk Sumber Daya Manusia pendidikan masyarakat. mewujudkan masyarakat yang (SDM) memiliki daya saing dalam Peningkatan daya saing  Peningkatan tingkat menghadapi tantangan global. bidang sumber daya manusia kesehatan masyarakat  Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 2. Menumbuhkembangkan Peningkatan potensi dan  Peningkatan daya saing potensi sektor industri daya saing daerah sector UMKM dan perdagangan Pariwisata, Koperasi. UMKM Koperasi pertanian Peningkatan pertumbuhan  Peningkatan dan perikanan yang ekonomi pertumbuhan sektor berorientasi agrobisnis secara industri perdagangan optimal yang berwawasan jasa dan pertanian lingkungan guna berbasis agrobis meningkatkan taraf hidup masyarakat 3. Meningkatkan tatanan Peningkatan tatanan  Terwujudnya



2016

kehidupan masyarakat yang kehidupan masyarakat yang berkepribadian beriman serta berkepribadian dan beriman dapat memelihara kerukunan ketentraman dan ketertiban 4. Mendorong peran serta Peningkatan peran serta masyarakat dalam masyarakat dalam pembangunan yang pembangunan berkelanjutan. berkelanjutan dengan prinsip pemabngunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender 5. Meningkatkan Peningkatan transparansi profesionalisme aparatur profesionalisme dan untuk mencapai pelayanan produktivitas aparatur prima Meningkatkan pelayanan publik

masyarakat beriman dan kepribadian  Peningkatan ketertiban masyarakat.  Peningkatan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan  Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek  Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan public yang adil dan merata  Pengembangan budaya pemerintahan bersih akuntabel transparansi dan bebas korupsi.  Peningkatan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah 6. Mendorong tumbuh kembang Peningkatan investasi yang  Terwujudnya iklim nya iklim investasi untuk berdaya dukung tinggi investasi yang kondusif mencapai kesejahteraan dan Optimalisasi Pembangunan  Peningkatan investasi kemakmuran masyarakat infrastruktur daerah baik PMA maupun PMDN 7. Meningkatkan kualitas dan Meningkatkan kualitas dan  Peningkatan kualitas pelestarian lingkungan hidup pelestarian lingkungan hidup. dan pelestarian yang berkelanjutan lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan  Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota 8. Menumbuh kembangkan iklim  Menumbuhkembangkan iklim  Terwujudnya demokrasi yang sehat ,santun demokrasi yang kondusif dan masyarakat yang serta menjunjung tinggi peningkatan peran serta demokratis dan norma dan etika masyarakat. masyarakat dalam berpolitik. memperhatikan norma maupun etika.  Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelpres dan pilkada

2.2 Perencanaan Strategis

a) Matrik Hubungan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran

MATRIK RENSTRA

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 - 2015



VISI

:

MISI

: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. 2. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk kemandirian Pendanaan Daerah. 3. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

TUJUAN

Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Kemandirian Pendanaan Daerah

Keuangan

&

Aset

untuk

2016

mewujudkan

: 1. Meningkatkan pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima 2. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah 3. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang transparansi dan akuntabel.

TUGAS

: Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

FUNGSI

: a.Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Misi 1 Tujuan 1 Indikator Kinerja

:Meningkatan Kualitas Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. :Meningkatkan pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima :Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Wajib Pajak TAHUN SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN DEFINISI DASAR OPERASIONAL & ANALIS FORMULA INDIKATOR PROGRAM IS URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KEBIJAKAN PERHITUNGAN KINERJA UTAMA /KEGIATAN

NO 1 1

2

3

4

Meningkatn 1)Survey Kepuasan ya Kualitas Masyarakat Nilai IKM pelayanan terhadap berdasarkan Wajib Pajak pelayanan Wajib hasil survey Pajak dengan metode sampling dan analisis

5

6

7

8

9

10

11

12

75

80

85

90

95

95

Peningkatan Tertib Administrasi pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab

- Pelayanan Administrasi Perkantoran

13

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

SUMBER DATA / PENJAB 14 Indek Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPPKA Sekretariat DPPKA Sekretariat DPPKA Sekretariat DPPKA

Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Misi 2

Tujuan 2 Indikator Kinerja

: Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk Pendanaan Daerah.

: Meningkatkan kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah : 1. Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Daerah 2.Persentase kemandirian keuangan daerah

SASARAN STRATEGIS

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

TAHUN DASAR

2010

STRATEGI PENCAPAIA N ANALISI SUMBER DATA / S PENJAB

TARGET TAHUNAN

2011

2012

2013

2014


2015

KEBIJAKAN


1 Meningkatkan Pendapatan PajakDaerah untuk Pendanaan Daerah

2 1) Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

3

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Xn-Xn-1

4 33%

5 35%

6 35%

7 36%

8 36%

9 37%

29%

31%

33%

33 %

34%

35%

10 Peningkatan dan pengalangan sumber sumber penerimaan Pajak Daerah dengan menggunaka n Sistem Pajak Online

x 100 %

Realisasi Penerimaan PAD Xn-1

Xn = Tahun berjalan Xn-1 = Tahun sebelumnya

2)Persentase Kemandirian Keuangan Daerah

Misi 3 Tujuan 3

1

11

Laporan Hasil Penerimaan PAD Bidang Pendataan dan Pengembangan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Realisasi (Dana Perimbangan + lain-lain pendapatan yang sah)

12 Laporan Hasil Penerimaan Pajak Daerah Bidang Penagihan

x 100 %

:Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah ;Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tranparansi dan akuntabel

Indikator Kinerja

NO

2016

: Persentase Pelaporan RKA SKPD tepat waktu Persentase aset daerah yang bersertifikat Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Persentase keberhasilan Accrual Accounting Based Capacity Building SKPD Persentase Kualitas Opini BPK atas Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

SASARAN STRATEGIS URAIAN 2

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN 3

4

TAHUN DASAR

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

KEBIJAKAN

5

6

7

8

9

10

11


SUMBER DATA / PROGRAM ANALIS PENJAB /KEGIATAN IS 12

13

14


Meningkatnya Persentase Laporan RKA Pelaporan SKPD di RKA SKPD Kabupaten yang Sidoarjo dievaluasi tepat waktu Mewujudkan 1.Persentase pengelolaan aset daerah keuangan dan tanah dan aset daerah bangunan yang yang tranparansi bersertifikat dan akuntabel

RKA SKPD yang dievaluasi tepat x 100 % waktu SKPD yang menyampaikan RKA

Jumlah aset tetap tanah dan bangunan yang x 100 Jumlah aset tetap % tanah dan bangunan

100% 100%

100%

10%

11%

11%

100% 100% Pengelolaan Peningkatan keuangan dan dan aset pengemban daerah gan dengan pengelolaan mengemban keuangan gkan soft daerah ware Peningkatan pengelolaan dan 12% 13% APBD yang pengemban terintegrasi gan dan pengelolaan mapping aset daerah program sertifikasi

2016

Laporan RKA SKPD Bidang Anggaran Laporan Barang Milik Daerah Bidang Aset

b. Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran  Visi

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Sidoarjo tidak terlepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”, karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan

juga merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ditetapkan adalah " Optimalisasi Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah"



2016

Kata kunci dari Visi tiada lain adalah bagaimana agar Profesionalisme

didalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset harus dikelola

oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan bidangnya dan diharapkan dapat menbantu kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan. Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan

harapan apabila seluruh rangkaian Program, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran dapat berjalan sesuai tahapan-tahapan perencanaan.

 Misi

Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Sidoarjo

1. Meningkatan Kualitas Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. 2. Meningkatkan Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah untuk kemandirian Pendanaan

3. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

 Tujuan

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu

organisasi,

dan

pencapaian

target-target

tersebut

merupakan

ukuran

keberhasilan kinerja. Berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan

dan kemampuan petugas serta sarana dan

prasarana untuk menuju pelayanan prima

2. Meningkatnya kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah

3. Mewujudkan Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparansi dan akuntabel.

 Sasaran

Dalam upaya untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran pelaksanaan

sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Wajib Pajak.

2. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk Pendanaan Daerah. 3. Meningkatnya Laporan RKA SKPD di Kabupaten Sidoarjo.

4. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tranparans dan akuntabel.

Strategi Dan Arah Kebijakan DPPKA Kabupaten Sidoarjo Tabel 2.1

Visi : Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah

Misi I : Meningkatan Kualitas Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. Tujuan

Sasaran

Strategi


Kebijakan


Meningkatkan

pelayanan dan kemampuan

Meningkatnya Kualitas

pelayanan Wajib Pajak

petugas serta

Survey Kepuasan

Masyarakat terhadap



pelayanan Wajib

sarana dan

Peningkatan

Tertib

Administrasi yang

Pajak

2016

pelayanan

transparan

dan

bertanggung jawab

prasarana untuk

menuju pelayanan prima

Misi 2 : Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk Pendanaan Daerah. Tujuan

Sasaran

Meningkatkan

Meningkatkan Pendapatan

Pendapatan Pajak

Pendanaan Daerah

kontribusi

Daerah terhadap

Pajak Daerah untuk

Pendapatan



Persentase

Peningkatan Realisasi

Penerimaan Pajak 

Daerah

Strategi

Daerah

Persentase

Kemandirian



Kebijakan

Peningkatan

pengalangan

sumber

Tujuan

Mewujudkan pengelolaan

keuangan dan

aset daerah yang tranparansi dan akuntabel

Sasaran

 Meningkatnya Laporan

RKA SKPD di Kabupaten



Sidoarjo

 Mewujudkan pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang tranparansi dan akuntabel

Strategi

Daerah

menggunakan Pajak Online

dengan Sistem

Pengelolaan keuangan dan

SKPD yang

mengembangkan soft ware

dievaluasi tepat 

Kebijakan

Persentase

Pelaporan RKA

waktu

Persentase SKPD dengan

penyerapan

keuangan sesuai target

 Persentase aset

daerah tanah dan bangunan yang bersertifikat

 Persentase

Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan

 Persentase

keberhasilan

Accrual Accounting Based Capacity Building SKPD

 Persentase Kualitas Opini BPK atas

Pemeriksaan LKPD Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo


-

sumber penerimaan Pajak

Keuangan Daerah

Misi 3 : Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

dan

aset daerah dengan

pengelolaan APBD yang

terintegrasi dan mapping program sertifikasi


2016

c. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja telah ditetapkan

dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.Pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : Tabel 2.2

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

KEGIATAN

1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 11. Penyediaan bahan logistik kantor. 12. Penyediaan makanan dan minuman. 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. . 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Meubeleur. 3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 6. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

ANGGARAN

230.925.000,00 822.000.000.00 43.300.000.00 439.860.000.00 396.815.400.00 211.401.000.00 343.151.300.00 36.200.000.00 4.000.000,00 120.000.000.00 527.650.000.00 59.500.000.00 135.000.000.00

2.321.225.000.00 272.250.000.00 1.820.180.000.00 302.000.000.00 300.200.000.00 25.750.000.00 615.100.000.00 21.825.000.00

1. Pendidikan dan Pelatihan formal 2. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal.

70.000.000.00 173.700.000,00

1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.

242.400.000.00

1. 2. 3.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.


52.392.700.00 26.335.300.00 2.203.892.000.00 350.100.000.00 662.165.450.00


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Intensifikasi Pendapatan Daerah. Pengembangan dan peningkatan pajak. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. Pekan Panutan PBB. Penagihan Aktif. Penyampaian SPPT dan Monitoring. Operasi sisir PBB. Implementasi pendaerahan PBB. Peningkatan Penatausahaan gaji. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD JUMLAH

2016

324.400.000.00 397.710.900.00 225.900.000.00 155.331.100.00 1.018.345.650.00 710.762.500.00 542.745.000.00 334.246.100.00 568.170.000.00 1.907.805.000.00 1.229.374.000.00 1.312.264.000.00 1.646.384.125.00 237.150.000.00 171.760.000,00 63.455.000.00 1.361.530.750,00 8.833.430.000.00 390.116.000.00 1.360.250.000.00 26.225.000.00 306.942.500.00 35.983.615.775

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan untuk mewujudkan target tahunan serta target kinerja jangka menengah sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan, maka telah tersusun Penetapan Kinerja DPPKA Tahun Anggaran 2015 yang juga merupakan dokumen perjanjian kinerja pada tahun anggaran 2015 sebagai berikut : Tabel 2.3

No 1

1. 2.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja 3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 1. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Wajib Wajib Pajak. Pajak. Meningkatkan Pendapatan Pajak 2. Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak 34 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015

Target 4

95 % 37 %


Daerah untuk Pendanaan Daerah 3.

No 1

1. 2. 3. 4. 5. 6

Daerah

3. Persentase Kemandirian Keuangan Daerah. Mewujudkan Pengelolaan 4. Persentase Pelaporan RKA SKPD yang dievaluasi tepat Keuangan dan Aset Daerah yang waktu. trasparansi dan akutabel. 5. Persentase Aset Daerah tanah dan bangunan yang bersertifikat. 6. Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan. 7. Persentase keberhasilan Accrual Accunting Based Capacity Building SKPD. 9. Persentase Kualitas Opini BPK atas Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Program

Anggaran

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah

3

2016

35 % 100 % 10 % 98,92 % 100 WTP

Keterangan 4

3.399.802.700 5.656.705.000 21.825.000 243.700.000 321.128.000

APBD APBD APBD APBD APBD

35.983.615.775

APBD

26.340.455.075


APBD


2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan jawaban secara transparans yang dibuat

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian program / kegiatan

tujuan dan sasaran, baik keberhasilan kinerja yang telah tercapai maupun yang belum pada tahun anggaran 2015.

Adapun untuk rencana tingkat capaian maupun realisasi dapat kami

gambarkan sebagai berikut : NO 1.

NO 2.

NO 3.

TUJUAN Meningkatkan Pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima.

TUJUAN Meningkatkan kontribusi pendapatan pajak Daerah terhadap pendapatan daerah

TUJUAN

Mewujudkan

SASARAN

STRATEGIS

Meningkatnya Kualias pelayanan wajip pajak.

SASARAN

STRATEGIS

Meningkatnya pendapatan pajak daerah untuk pendanaan daerah

SASARAN

STRATEGIS

 Meningkatn

Tabel 3.1 INDIKATOR

TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET

Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan wajip pajak.

95

Tabel 3.2 INDIKATOR  Persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah  Persentase kemandirian keuangan daerah/PAD

 Persentase

85

CAPAIAN 85

TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1.090.575.714.494

Dalam Proses Pemeriksaan BPK RI

audited

656.653.998.860

Tabel 3.3 INDIKATOR

REALISASI

Dalam Proses Pemeriksaan BPK RI

audited

TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET

100


REALISASI

100

CAPAIAN

100


pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel

ya laporan RKA SKPD di Kabupaten Sidoarjo

 Terwujudka n pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan akuntanbel

Pelaporan RKA SKPD yang dievaluasi tepat waktu

 Persentase Aset daerah Tanah dan Bangunan yang bersertifikat

2016

10

8

8

 Persentase pemberdayaan aset tetap tanh dan bangunan

98,92

95.50

95.50

 Persentase Keberhasilan accrual Accounting Bassed Capacity Building SKPD

100

95

95

WTP

WTP

WTP

 Opini BPK atas pemeriksaan LKPD / LPPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam mengukur dan menganalisa pencapaian, Tujuan dan sasaran

pembangunan , secara umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas sesuai Program Nasional, RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan Renstra Tahun Anggaran 2011-2015 dengan pencapaian rata – rata sesuai harapan atau bisa dikategorikan baik.

3.2.1

Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Hasil

pengukuran

kinerja dan

evalusi

tujuan

serta sasaran

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan meningkatnya pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayan prima.

meningkatnya kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib

pajak yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai di jabarkan dalam 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu) indicator yaitu survey kepuasaan terhadap pelayanan wajib pajak TUJUAN 1

Meningkatkan Pelayanan dan

SASARAN 1

Meningkatnya Kualias pelayanan wajip



kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima.

pajak

Indikator Kinerja, target dan realisasi sasaran sebagai berikut :

No 1

2016

Indikator Kinerja

Survey kepuasaan masyarakat

Target

Realisasi

%

95

85

85

terhadap pelayanan wajib pajak

Capaian Sasaran

85

Dari hasil pengukuran diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dengan nilai 85 masuk dalam katagori baik.

a) Perkembangan (Tren) Capaian Tujuan dan Sasaran selama 5 Tahun

Perkembangan hasil survey yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan metode

sampling dan analisis terhadap indicator tersebut diatas Tahun 2010-2015 sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja

Survey Kepuasan masyarakat terhadap pajak

pelayanan

wajib

2010

2011 2012

78

80

2013

2014

2015

83

84

85

82

2. Tujuan meningkatnya kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan daerah.

Keberhasilan pencapaian target pendapatan pajak daerah sangat dibutuhkan

secara intensif dari seluruh proses punguntan di mulai dari pendaftaran dan pendataaan obyek wajib pajak sampai dengan pengawasan dan penyetoran ke kas daerah.

Meningkatnya kontribusi pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah di

jabarkan dalam 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indicator yaitu : Persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dan persentase kemandirian keuangan daerah.

TUJUAN 2

Meningkatnya kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan daerah No

SASARAN 2

Meningkatnya pendapatan pajak daerah untuk pendanaan daerah

Indikator target,realisasi dan sasaran adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target


Realisasi

%


2016

1

Persentase

peningkatan

656.653.998.860

Proses Pemeriksaan BPK RI

audited

2.

Persentase

kemandirian

1.090.575.714.494

Proses Pemeriksaan BPK RI

audited

penerimaan pajak daerah

keuangan daerah/PAD

Capaian Sasaran Perkembangan realisasi pendapatan pajak daerah kabupaten sidoarjo tahun 2011 sampai 2015

No Indikator 1.

Kinerja

Persentase

peningkatan

2011

2012

2013

2014

2015

264.538.593.736.65

400.366.973.028.30

524.764.658.686.30

608.692.188.164.400

audited

484.313.737.307.27

669.617.556.904.41

858.433.670.217.95

1.115.332.938.500.16

audited

penerimaan pajak 2.

daerah

Persentase

kemandirian keuangan

daerah /PAD

3. Tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan

administrasi

keuangan

daerah

tetap

mengacu

pada

peraturan dan perundang-undangan serta menyesuaikan perubahan.Sedangkan

inventarisasi dan penilaian aset daerah yang dinilai dimana penilaian aset merupakan salah satu komponen untuk mengetahui neraca Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo. Adapun untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel diukur melalui 2(dua) sasaran dan 5(lima) Indikator. TUJUAN 3

SASARAN 3

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan 1. Meningkatnya RKA SKPD di Kabupaten Sidoarjo dan aset daerah yang transparan 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dan akuntabel. tranparan dan akuntabel Adapun indicator kinerja target dan realisasi dari sasaran sebagai berikut No

Indikator Kinerja


Target

Realisasi

%


Pelaporan

1

Persentase

yang

100

100

100

2.

Persentase aset daerah tanah dan bangunan

13

10

10

3.

Persentase pemberdayaan aset tetap tanah

98

95

95

4.

Persentase keberhasilan Accrual Accuonting

100

95

95

5.

Opini BPK atas pemeriksaan LKPD

WTP

Dalam

audited

dievaluasi tepat waktu

RKA

SKPD

2016

yang bersertifikat

dan bangunan

Bassed capacity Buillding SKPD

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Proses Audit

BPK RI c) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Realisasi indicator kinerja target dan sasaran sebagaimana yang termuat

dalam rencana strategis Tahun 2011-2015 merupakan tanggung jawab Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan capaiannya selalu melebihi target yang telah ditetapkan, keberhasilan

tersebut disampaikan dalam table tren perkembangan pendapatan pajak daerah pada halaman di atas. Namun demikian dalam pelaksanaanya sebagian masih terdapat kendala yang dihadapi hal tersebut juga menjadi isu trategis perbaikan kedepan yang antara lain:

1. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya belum tepat waktu.

2. Masih adanya mutasi obyek pajak Bumi dan Bangunan yang dilaporkan untuk mutasi perubahannya.

3. Adanya tanah kosong yang tidak jelas kepemilikanya. 4. Banyaknya obyek pajak yang masih dalam sengketa.

5. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

d) Program dan kegiatan yang mendukung

Dalam upaya pemenuhan atas beberapa kendala yang dihadapi Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.membuat strategi dan inovasi-inovasi baru yang antara lain : 1. Pajak Online

2. Usaha Peningkatan Mutu Pelayanan (Standar Pelayan Publik) 40 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015


2016

3. Melakukan Ektensifikasi dan intensifikasi sumber pendpatan pajak daerah dan PBB secara kontinyu dan berkelanjutan.

4. Perbaikan system administrasi keuangan yang efektif dengan mengadakan asistensi dan perbaikan –perbaikan.

Dengan melalui program dan kegiatan pendukung antara lain : Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan daerah; Kegiatan:

1. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan kuangan daerah

2. Intensifikasi pendapatan daerah

3. Pengembangan dan peningkatan pajak 4. Pekan Panutan PBB 5. Penagihan aktif 6. Operasi sisir

7. Implementasi pendaerahan PBB 3.3. Akuntabilitas Keuangan  Realisasi Anggaran

Capaian kinerja yang merupakan target dari masing-masing Indikator

sasaran sebagaimana dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015, didasarkan

hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan,

6 (Enam) program, 51 (Lima puluh satu) kegiatan pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Tabel 3.6

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN


REALISASI

%


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.

2016

Penyediaan Jasa surat menyurat.

230.925.000,00

207.438.792,00

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 11. Penyediaan bahan logistik kantor. 12. Penyediaan makanan dan minuman. 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

822.000.000.00

760.896.680,00

89.83 .. 89.31

43.300.000.00

23.646.700,00

54.61

439.860.000.00

331.064.000,00

75.27

396.815.400.00

376.170.109,00

94,80

211.401.000.00 343.151.300.00

186.404.490,00 334.856.080,00

88.18 97,58

36.200.000.00

35.661.000,00

98.51

4.000.000,00

3.285.000,00

82.13

120.000.000.00

77.668.500,00

64.72

527.650.000.00 59.500.000.00

525.040.000,00 10.919.000,00

99.51 18.35

135.000.000.00

86.740.876,00

64,25

2.321.225.000.00 272.250.000.00 1.820.180.000.00

2.075.213.575,00 249.250.000,00 1.509.116.156,00

89,40 91.55 82.91

302.000.000.00

290.256.800,00

96.11

300.200.000.00

279.724.510,00

93.18

25.750.000.00

25.237.400,00

98.10

615.100.000.00

611.719.800,00

99.45

21.825.000.00

12.198.000,00

55,89

. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

14. Pembangunan Gedung Kantor 15. Pengadaan Meubeleur. 16. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 19. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur. 20. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

22. Pendidikan dan Pelatihan formal 23. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal.

70.000.000.00 173.700.000,00

2.548.000,00 45.275.000,00

3.64 26.07

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

24. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 25. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 26. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.

242.400.000.00

149.320.000,00

61.60

52.392.700.00

36.620.500,00

69.90

26.335.300.00

16.841.300,00

63.95

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

27. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 28. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 29. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 30. Penyusunan rancangan peraturan

2.203.892.000.00

1.515.171.622,00

68,75

350.100.000.00

228.124.000,00

65.16

662.165.450.00

450.134.520,00

67.98

324.400.000.00

286.963.000,00

82,29



KDH tentang penjabaran perubahan APBD. 31. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 32. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 33. Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 34. Intensifikasi Pendapatan Daerah. 35. Pengembangan dan peningkatan pajak. 36. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. 37. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. 38. Pekan Panutan PBB. 39. Penagihan Aktif. 40. Penyampaian SPPT dan Monitoring. 41. Operasi sisir PBB. 42. Implementasi pendaerahan PBB. 43. Peningkatan Penatausahaan gaji. 44. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. 45. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah 46. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah 47. Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 48. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah 49. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual 50. Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) 51. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

2016

397.710.900.00

317.958.980,00

79.95

225.900.000.00

173.796.525,00

76.94

155.331.100.00

63.514.620,00

40.89

1.018.345.650.00 710.762.500.00

666.046.500,00

93.71

542.745.000.00

485.309.693,00

89.42

334.246.100.00

100.832.150,00

30.17

568.170.000.00 1.907.805.000.00 1.229.374.000.00

496.202.980.00 1.467.437.410,00 1.064.540.250,00

87,33 76.92 88.22

1.312.264.000.00 1.646.384.125.00 237.150.000.00 171.760.000,00

1.163.725.000,00 1.576.139.941,00 176.016.572,00 56.194.582,00

88.68 95.73 74.22 32,72

63.455.000.00

1.625.200,00

2.56

1.361.530.750,00

979.588.600,00

71.95

8.833.430.000.00

1.261.771.110,00

14.28

390.116.000.00

116.625.000,00

29.89

1.360.250.000.00

601.228.087,00

44.29

26.225.000.00

11.378.000,00

43.39

306.942.500.00

113.742.900,00

37,06

22.594.328.448,00

62,79

JUMLAH

35.983.615.775

BAB IV

PENUTUP 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tersusun melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Pemerintah dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.



2016

Perencanaan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah tersusun dalam

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011-2015. Dalam merealisasikan program dan kegiatan,

pengukuran kinerja serta Analisis Capaian Kinerja secara sistematis tertuang dalam laporan ini. Adapun capaian kinerja yang telah dilaksanakan sudah mendekati pada

sasaran dan tujuan, namun demikian diakui masih adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Peningkatan kinerja akan tetap dilakukan agar ke depan yang menjadi

Visi,Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi kenyataan.

4.2. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2015 Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo selanjutnya

disampaikan kepada Bupati Sidoarjo dan Dinas Lain Lintas Sektoral yang berkepentingan untuk menjadikan bahan evaluasi. Dengan menyadari bahwa adanya beberapa kendala / masalah yang dijumpai dalam pelaksanaanya telah

diupayakan pemecahannya dan dijadikan pemacu pada setiap tingkat tahapan

pencapaian keberhasilan tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Sidoarjo,

Januari 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO

DJOKO SARTONO, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19580105 198603 1 015



LAMPIRAN I FORM IKU


2016


LAMPIRAN II

MATRIK RENSTRA


2016


LAMPIRAN III

Perjanjian Kinerja


2016


LAMPIRAN IV

2016

Hasil Pengukuran Kinerja (PK)


Rencana Strategis (RENSTRA) IKU (Indikator Kinerja Utama) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja (RENJA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Recommend Documents