F PUTUSA AN Nom mor 16/PUU U-XI/2013 DEM MI KEADILA AN BERDAS SARKAN KETUHANA K AN YANG MAHA M ESA MAHKA AMAH KON NSTITUSI REPUBLIK R INDONESIA A [1 1.1]
Ya ang menga adili perkarra konstitus si pada tin ngkat pertama dan te erakhir,
m menjatuhkan n putusan dalam pe erkara permohonan Pengujian Undang-U Undang N Nomor 20 Tahun T 2012 2 tentang P Pembentuka an Provinsii Kalimanta an Utara terrhadap U Undang-Und dang Dasa ar Negara Republik In ndonesia Tahun T 1945, yang diajukan oleh: 1.2] [1
1. Nama N
: SYARIE EF ALMAH HDALI, SE
Pekerjaan P
: Wirasw wasta
Alamat A
: Jalan Diponegoro D o Gang Cahaya RT. 019 0 Nomor 225 Kel. Se ebengkok, Kota K Taraka an, Kaliman ntan Utara
se ebagai ---------------------------------------------------------2. Nama N
Pemohon I;
: ZULKIF FLI ALKAF F, SH
Pekerjaan P : Advoka at Alamat A
: Jalan K.H. K Wahid Hasim, Ko omplek Perrumahan Pinang Mas Blok.C Nom mor 1 RT.3 30 Kel. Se empaja Selatan, Kota Sa amarinda, Kalimantan K Timur
sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon II; N 3. Nama
: TAMRIN
Pekerjaan P : Swasta a Alamat A
: Jalan M Merdeka V RT. 89 N Nomor 27 Kel. K Sei Pinang Kec. S Sungai Pin nang, Kota a Samarinda, Kalima antan Timur
sebagai s ---------------------------------------------------------
Pem mohon III;
2
4. Nama
: ASNAWI ARBAIN, M. Hum
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Jalan Abdul Muthalib Gg.77 Nomor 25 Kel. Sungai Pinang Kota Samarinda, Kalimantan Timur
sebagai --------------------------------------------------5. Nama
Pemohon IV;
: Ir. SAMSUL TRIBUANA, Dipl Eng
Pekerjaan
: Swasta
Alamat
: Jalan AW Sjahranie Komplek Perum Villa Tamara Blok.G.2 Nomor 3.B kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur
sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama
: SUTARNO WIJAYA
Pekerjaan : Swasta Alamat
: Perum Bengkuring Raya, Kel. Sempaja Selatan A. 27, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama
: SONNY SETIAWAN, SE
Pekerjaan : Swasta Alamat
: Jalan D.I Panjaitan, Gang Sejahtera Indah, Kel. Temindung
Permai
Nomor
25
Kota
Samarinda,
Kalimantan Timur sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama
: H. J. JAHIDIN S, SH.,MH
Pekerjaan : Purnawirawan Alamat
: Jalan Elang Nomor 48 RT. 09 Kelurahan Sungai Pinang
Dalam
Kecamatan
Sungai
Pinang
Samarinda, Kalimantan Timur sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon VIII;
Kota
3
9. Nama
: ARAN MASCOS INTJAU, Bsc
Pekerjaan : Swasta Alamat
: Jalan Pemuda II Nomor 33 RT 10 Kel. Temindung Permai,
Kec.
Sungai
Pinang,
Kota
Samarinda,
Kalimantan Timur sebagai -----------------------------------------------------Pemohon IX; 10.Nama
: THERESIA PILIPUS
Pekerjaan : Wiraswasta Alamat
: Jalan Keledang Nomor 42 RT.04 Kel. Gunung Kelua, Kecamatan
Samarinda
Ulu,
Kota
Samarinda,
Kalimantan Timur sebagai ---------------------------------------------------------Pemohon X;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2012 memberi kuasa kepada: 1). Robikin Emhas, S.H., M.H; 2). Arif Effendi, S.H; 3). Syamsudin Slawat Pesilette, S.H; 4). Syarif Hidayatullah, S.H., M.BA; 5). Syamsul Huda Yudha, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada Art Patner, Law Office, Menara Kuningan 8Th Floor Suite C-2, Jalan H. R Rasuna Said Blok X-7 Kav Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- para Pemohon; [1.3]
Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah; Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dan saksi para
Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon;
4
2. DUDUK PERKARA [2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 11 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Januari 2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 16/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki tanggal 19 Februari 2013 di persidangan Mahkamah tanggal 19 Februari 2013 dan 1 Maret 2013 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
5
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), maka salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 4. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian materiil Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”, Penjelasan Pasal 10 ayat (2) sepanjang frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”, Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” dan Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terhadap UUD 1945; 5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang, in casu UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa
permohonan
pengujian
undang-undang
terhadap
UUD
1945
merupakan salah satu penanda atas perkembangan ketatanegaraan yang positif dan merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Persyaratan legal standing dalam pengujian undang-undang mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang (Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010, hal. 46); 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu (a) perorangan WNI, (b) kesatuan
6
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”. Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka perlu para Pemohon menjelaskan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon dalam kualifikasi perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
7
5. Bahwa para Pemohon hendak menguraikan kedudukannya selaku perorangan warga negara sebagai berikut: a. Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di Kota Tarakan, sebagaimana Kartu Tanda
Penduduk
atas
nama
Pemohon
I
dengan
Nomor
Induk
Kependudukan 6473021309690001 (dahulu termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur), setelah berlakunya UU Kaltara, Kota Tarakan masuk menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara; b. Pemohon II sampai dengan Pemohon X adalah perorangan warga negara Indonesia bukan penduduk Provinsi Kalimantan Utara; c. Para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon X) adalah perorangan warga negara Indonesia yang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Provinsi Kalimantan Timur pada Daerah Pemilihan (Dapil) V yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung yang berdasarkan UU Kaltara menjadi Provinsi Kalimantan Utara; 6. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon
perorangan
yang
mempunyai
kepentingan
sama
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Utara [vide Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK]; 7.
Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kualifikasi sebagaimana uraian di muka hendak menjelaskan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yakni: a.
Pemohon I selaku perorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk
dan
berdomisili di
Provinsi
Kalimantan
Utara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya berhak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam hal untuk memilih dan mengajukan diri untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara secara demokratis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
8
pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”; b.
Pemohon II sampai dengan Pemohon X selaku perorangan warga negara
Indonesia
(bukan
penduduk
Provinsi
Kalimantan
Utara)
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam mengajukan diri untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara secara demokratis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan
pemerintahan
dan
wajib
menjunjung
hukum
dan
pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”; c.
Para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon X) adalah perorangan warga negara Indonesia yang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Provinsi Kalimantan Timur pada Daerah Pemilihan (Dapil) V yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung yang berdasarkan UU Kaltara menjadi Provinsi Kalimantan Utara, bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara memiliki hak
9
konstitusional untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara melalui penetapan peraturan daerah dan peraturan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”, dan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”; Gambar 1. Kualifikasi dan Hak Konstitusional Para Pemohon
KUALIFIKASI dan HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON
PEMOHON I •Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 •Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 •Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
PEMOHON II s/d PEMOHON X •Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 •Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 •Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
PARA PEMOHON (Pemohon I s/d Pemohon X) •Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 •Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 •Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 •Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
8. Bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalnya a quo, para Pemohon tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di muka, sehingga para Pemohon mengalami kerugian konstitusional; 9. Bahwa sebelum menjelaskan lebih lanjut kerugian konstitusional para Pemohon dan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian para
10
Pemohon dan norma-norma yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya a quo, perlu kiranya disampaikan isu hukum utama permohonan dalam permohonan in casu; 10. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara menyatakan, “Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara, dipilih dan disahkan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”; 11. Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara menyatakan, “Penjabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”; 12. Bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Kaltara menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014”; 13. Bahwa Pasal 13 ayat (4) UU Kaltara menyatakan, “Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur”; 14. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UU Kaltara berbunyi, “Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Gubernur Kalimantan Utara menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun anggaran berikutnya.”; 15. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”, Penjelasan Pasal 10 ayat (2) sepanjang frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”, Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014”, dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” dan Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014” UU Kaltara; 16. Bahwa isu hukum dalam permohonan in litis pada pokoknya adalah mengenai:
11
a. Pertama, norma hukum yang mengatur tentang limitasi waktu pengisian jabatan definitif Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang menurut Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara ditentukan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara yang berbunyi, “Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara, dipilih dan disahkan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”; b. Kedua, norma hukum yang mengatur tentang cara pengisian jabatan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yang terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dari Gubernur Kalimantan Timur, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara yang berbunyi, “Penjabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”; c. Ketiga, norma hukum yang mengatur tentang pembentukan dan pengisian, serta pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang ditentukan akan dilaksanakan berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 serta pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang ditentukan akan dilaksanakan paling lambat 4 (empat)
bulan
setelah
pengambilan
sumpah/janji
anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kaltara, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) yang berbunyi, “Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan
paling
sumpah/janji
anggota
lambat
4
Dewan
(empat)
bulan
Perwakilan
setelah
Rakyat
pengambilan
Daerah
Provinsi
Kalimantan Timur” dan Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014”; 17. Bahwa terkait isu hukum pertama, Pemohon I selaku perorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara tidak mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum
12
dan pemerintahan, tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam hal untuk memilih dan mengajukan diri untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara secara demokratis [vide Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945] dengan adanya frasa “dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara; 18. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon X selaku perorangan warga negara Indonesia (bukan penduduk Provinsi Kalimantan Utara) tidak mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam mengajukan diri untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara secara demokratis [vide Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945] dengan adanya ketentuan frasa “dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara a quo; 19. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara selengkapnya berbunyi, “Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara, dipilih dan disahkan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”; 20. Bahwa menurut pendapat para Pemohon, Pemohon I dalam kedudukan selaku perorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara maupun Pemohon II sampai dengan Pemohon X dalam kedudukan selaku perorangan warga negara Indonesia (bukan penduduk Provinsi Kalimantan Utara), norma dasar dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon I maupun Pemohon II sampai dengan Pemohon X selaku warga negara Indonesia untuk bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian apapun. Hal mana juga berarti bahwa seluruh hukum dan perundang-undangan yang positif casu quo UU Kaltara harus menjamin
13
kebebasan dan hak warga negara sekaligus membatasi secara tegas kekuasaan para penguasa yang dibenarkan atas dasar undang-undang yang disebut kewenangan (dikembangkan dari Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum, Kebebasan, Kekuasaan”, artikel dalam Majalah D&R Edisi 12/03 23 Mei 1998). Hak-hak konstitusional dimaksud harus menjiwai seluruh sistem hukum maupun rumusan setiap kata dan frasa di dalam setiap rumusan hukum perundang-undangan casu quo UU Kaltara, sehingga Pemohon I maupun Pemohon II sampai dengan Pemohon X selaku warga negara mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; 21. Bahwa limitasi waktu pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara harus dilihat kaitannya dengan permasalahan geopolitik, geostrategis
dan
geoekonomi,
terutama
terkait
pengelolaan
wilayah
perbatasan. Masalah pertahanan, termasuk penjagaan batas wilayah memang menjadi urusan pusat, tetapi otonomi daerah menghendaki juga diberikannya wewenang kepada daerah dalam kerangka ketahanan sosial atas seluruh wilayah NKRI. Masalahnya, di dalam yurisdiksi pemerintah daerah itulah sering terjadi pencabutan patok-patok tapal batas, tindakan ilegal dan kejahatan transnasional. Yang pertama-tama terkena akibat dan dimintai tanggung jawab atas berbagai hal tersebut adalah pemerintah daerah di wilayah perbatasan yang bersangkutan (dikembangkan dari gagasan Moh. Mahfud MD, “Tata Kelola Perbatasan Negara Kita”, Makalah, Konvensi Nasional Forum Rektor Indonesia, Kampus UII, Yogyakarta, tanggal 4-5 Agustus 2008). Menurut Pemohon I, ketentuan a quo tidak memberikan limitasi waktu yang pasti dalam pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, sehingga Pemohon I terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal untuk memilih dan mengajukan diri untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara secara demokratis guna turut serta menangani masalah eskalatif di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Disamping itu, menurut para Pemohon, Pemohon II sampai dengan Pemohon X selaku perorangan warga negara Indonesia (bukan penduduk Provinsi Kalimantan Utara), isi substantif ketentuan yang tidak memberikan limitasi waktu yang pasti dalam pengisian jabatan definitif
14
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara a quo sesungguhnya tidak mempunyai sense of urgency terhadap tata kelola wilayah perbatasan yang melibatkan
warga
negara
secara
luas,
sehingga
ketentuan
a
quo
mengakibatkan Pemohon II sampai dengan Pemohon X terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam mengajukan diri untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara secara demokratis guna ikut serta dalam tata kelola wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara; 22. Bahwa akibat rumusan norma Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” UU a quo berbunyi demikian itu, maka norma pengisian jabatan definitif gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara menjadi tidak ada limitasi waktu yang pasti atau setidak-tidaknya menjadi tidak dapat dipastikan kapan pengisian jabatan definif Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara** akan dilaksanakan, sehingga ketentuan a quo mengakibatkan Pemohon I maupun Pemohon II sampai dengan Pemohon X tidak mendapat jaminan kesetaraan kedudukan dan kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah casu quo dalam menentukan pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Utara; Gambar 2. Isu hukum: Limitasi Waktu yang Tidak Pasti Pengisian Jabatan Definitif Gubernur dan Wakil Gubernur
15
23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di muka, prima facie Pemohon I maupun Pemohon II sampai dengan Pemohon X setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan potensial mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya ketentuan a quo; 24. Bahwa terkait isu hukum kedua, selaku warga negara Indonesia para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Provinsi Kalimantan Timur pada Daerah Pemilihan (Dapil) V yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung yang berdasarkan UU Kaltara menjadi Provinsi Kalimantan Utara, tidak mempunyai kedudukan hukum yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam hal penentuan penjabat Gubernur Kalimantan Utara yang terlebih dahulu melalui pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] dengan adanya frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur” dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara;
16
25. Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara selengkapnya berbunyi, “Penjabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”; 26. Bahwa selaku warga negara, para Pemohon berpendapat, norma dasar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memiliki ide dasar konstitusionalisme
terkait
dengan
hak-hak
konstitusional.
Ide
dasar
konstitusionalisme dimaksud tidaklah hendak mengelakkan kemungkinan terjadinya kenyataan bahwa suatu saat dan pada situasi tertentu kekuasaan pemerintahan bisa saja disepakati oleh warga secara sukarela untuk lebih dominan
daripada
yang
sudah-sudah.
Pada
akhirnya,
esensi
ide
konstitusionalisme itu terletak pada soal keharusan yang tak boleh ditawar untuk meminimkan kekuasaan di satu pihak, dan memaksimumkan kebebasan di lain pihak (Soetandyo Wignjosoebroto, ibid.). Berdasarkan gagasan konstitusionalisme dimaksud, maka rumusan hukum dalam ketentuan a quo dapat dipahami sebagai bentuk pemberian kekuasaan pemerintahan c.q. kepada Gubernur Kalimantan Timur dalam memberi pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dalam proses pengusulan penjabat Gubernur Kalimantan Utara. Padahal pemenuhan hak-hak konstitusional para Pemohon selaku warga negara Indonesia yang seharusnya dimaksimumkan. Dengan kata lain, seharusnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dijabarkan pada ketentuan UU Kaltara a quo sehingga dapat meminimkan kekuasaan Gubernur Kalimantan Timur dan memaksimumkan kebebasan hak-hak warga negara casu quo para Pemohon selaku warga negara Indonesia di daerah otonom baru; 27. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara menyatakan, “Sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden mengangkat Penjabat Gubernur dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun”. Ketentuan dimaksud tidak mengatur kekuasaan Gubernur Kalimantan Timur dalam memberikan pertimbangan terhadap usulan Menteri Dalam Negeri terkait Penjabat Gubernur Kalimantan Timur;
17
28. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan ketentuan pasal UUD 1945 a quo, menurut Pemohon, adanya pembentukan provinsi baru melalui suatu UndangUndang harus memenuhi asas kepastian hukum dalam negara hukum yang demokratis; 29. Bahwa dalam perspektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan, terhadap bagian penjelasan dari suatu undang-undang, pembentuk undangundang tidak boleh membuat norma yang mengakibatkan ketidakjelasan dari norma pasal a quo, mencantumkan rumusan yang berisi norma dan membuat perubahan terselubung terhadap ketentuan pasal a quo, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (selanjutnya disebut UU P3) (halaman 54), yakni: 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan.
30. Bahwa berdasar konsepsi dalam UU P3 dimaksud, karena Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara a quo tidak mengatur hal itu, maka rumusan yang berisi norma baru dan perubahan terselubung dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara sepanjang frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur” adalah bertentangan dengan UUD 1945;
18
Gambar. 3. Isu Hukum: Cara Pengisian jabatan Penjabat Gubernur Kaltara
31. Bahwa berdasarkan uraian di atas (lihat Gambar 3) dapat disimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara sepanjang frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur” a quo telah memaksimumkan kekuasaan Gubernur Kalimantan Timur dalam mempertahankan provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya, tidak berperan dalam merekayasa masyarakat karena tidak tertib-hukum terkait proses pengusulan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara dan terjadi pembuatan norma hukum baru pada bagian penjelasan, maka berlakunya ketentuan a quo mengakibatkan para Pemohon tidak mendapat pengakuan dan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Oleh karenanya, prima facie Pemohon I dalam kedudukan selaku perorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya ketentuan a quo;
19
32. Bahwa terkait isu hukum ketiga, setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU Kaltara, para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon X) selaku perorangan warga negara Indonesia yang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Provinsi Kalimantan Timur pada Daerah Pemilihan (Dapil) V yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung yang berdasarkan UU Kaltara menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan
paling
lambat
4
(empat)
bulan
setelah
pengambilan
sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” dan Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014” UU Kaltara a quo para Pemohon terhalangi atau tidak menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Akibatnya, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, tidak mendapat pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, sehingga oleh karenanya tidak bisa menjalankan wewenang, tugas dan fungsi konstitusional DPRD, baik melalui fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan sebagaimana Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (6) UUD 1945; 33. Bahwa Pasal 297 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) (selanjutnya disebut UU MD3) selengkapnya berbunyi, “Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum”; 34. Bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 297 ayat (3) UU MD3 a quo, maka pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di provinsi yang dibentuk sebelum 12
20
(dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum legislatif berikutnya adalah dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif sebelumnya; 35. Bahwa namun demikian, ternyata pengisian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan
paling
lambat
4
(empat)
bulan
setelah
pengambilan
sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” UU Kaltara ditentukan lain; 36. Bahwa dalam perspektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” dan Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014 UU Kaltara a quo merupakan pengesampingan dan karenanya tidak mempunyai konsistensi dengan
norma
hukum
Pasal
297
ayat
(3)
UU
MD3. Akan
tetapi
pengesampingan a quo tidak berdasarkan alasan hukum dan fakta yang cukup bagi kontitusionalitasnya norma a quo, sehingga menimbulkan suatu kekacauan hukum (disorder of law); 37. Bahwa seperti halnya pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara, pelembagaan demokrasi, khususnya dalam hal pembentukan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” UU Kaltara a quo juga sama sekali tidak mencerminkan adanya sense of urgency dan karenanya tidak dijiwai oleh semangat dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara; 38. Bahwa penafsiran sistematik terhadap UU Kaltara a quo menunjukkan adanya waktu atau tanggal terbentuknya pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu tanggal 17 November 2012 [vide Pasal 23 UU Kaltara]. Sedangkan waktu pelaksanaan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 297 ayat (3) UU
21
MD3
adalah
tanggal
9
April
2014
(vide
Keputusan
KPU
Nomor:
111/Kpts/KPU/Tahun 2012). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara dibentuk 17 (tujuh belas) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum 2014, sehingga pengisian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara seharusnya dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009; 39. Bahwa dalam konteks kelembagaan institusi demokrasi, Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” daan Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014 UU Kaltara a quo telah menghilangkan dimensi otonomi pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sebab jika pengambilan
sumpah/janji dimaksud berlangsung setelah pengambilan
sumpah/janji anggota DPRD provinsi induk maka DPRD Provinsi Kalimantan Utara masih dianggap menjadi bagian dari wilayah administratif dan kekuasaan politik DPRD Provinsi Kalimantan Timur; 40. Bahwa desentralisasi menjadi salah satu hal pokok dalam negara demokrasi karena hanya melalui desentralisasi itulah rakyat memperoleh kesempatan yang semakin luas untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakilwakilnya di setiap tingkatan daerah masing-masing. Dengan adanya desentralisasi tersebut keragaman daerah juga mendapatkan pengakuan (Akil Mochtar, “Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi”, Seminar “Relations between Governments at Central and Regional Level” pada Universitas Tanjungpura, Pontianak. 21 Juli 2010). Bersandar pada konsepsi desentralisasi dimaksud para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Provinsi Kalimantan Timur pada Daerah Pemilihan (Dapil) V yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung yang berdasarkan UU Kaltara menjadi Provinsi Kalimantan Utara, tidak memperoleh
22
kesempatan yang luas dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah otonom casu quo Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan; 41. Bahwa bila norma dalam Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan
paling
lambat
4
(empat)
bulan
setelah
pengambilan
sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” dan Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014” UU Kaltara a quo dihubungkan dengan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 (vide Keputusan KPU Nomor: 111/Kpts/KPU/Tahun 2012), maka pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara akan dilakukan pada tahun 2015 setelah seluruh tahapan Pemilihan Umum tahun 2014 terselesaikan. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah kekosongan institusi demokrasi casu quo DPRD Provinsi Kalimantan
Utara.
Pembentuk
norma
a
quo
sama
sekali
tidak
memperhitungkan bahwa kekosongan institusi demokrasi dimaksud telah menimbulkan
“re-sentralisasi
dalam
desentralisasi”
karena
posisi
kelembagaan Pemerintah Daerah Kalimantan Utara atau sekurang-kurangnya Penjabat
Gubernur
Kalimantan
Utara
berjalan
tanpa
adanya
fungsi
pengawasan dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara; 42. Dari uraian di muka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya a quo, disamping tidak mencerminkan sense of urgency dari latar pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, juga merupakan antinomi (konflik norma) dan menimbulkan kekacauan hukum (disorder of law), juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal ayat (6) UUD 1945. Oleh karenanya, prima facie para Pemohon setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya ketentuan a quo (lihat Gambar 4); Gambar 4. Isu Hukum: Pembentukan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kalimantan Utara
23
43. Bahwa dari keseluruhan uraian di atas, jelas kiranya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon adalah akibat berlakunya normanorma yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalisnya a quo, sehingga dan oleh karenanya terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dengan berlakunya
ketentuan
UU
Kaltara
yang
dimohonkan
untuk
diuji
konstitusionalitasnya a quo (lihat Gambar 5);
Gambar 5. Causal Verband Kerugian Konstitusional (AKIBAT) UU KALTARA (SEBAB) • • • •
Pasal 10 ayat (1) Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) Pasal 20 ayat (1)
• Ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah • Ketidakpastian hukum dalam pengisian jabatan anggota DPRD Provinsi Kaltara • Ketidakpastian hukum dalam pembentukan dan pengisian, serta pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kaltara
24
44. Bahwa dengan demikian, menurut hemat para Pemohon, hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya UU Kaltara, in casu ketentuan-ketentuan yang dimaksud tersebut, serta terdapat
hubungan
sebab
akibat
(causal
verband)
antara
kerugian
konstitusional para Pemohon dengan berlakunya UU Kaltara, in casu normanorma yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya a quo. Untuk itu, apabila permohonan para Pemohon in litis dikabulkan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi. Sehingga oleh karenanya, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; C. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa
sebagai
negara
demokrasi
yang
berdasarkan
atas
hukum
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka superioritas lembaga negara tidak mencerminkan pandangan demokrasi
substantif yang mengakui
kesetaraan diantara lembaga negara. Spirit demikian tersirat dalam proses perubahan UUD 1945 dimana negara hukum adalah “cara terbaik yang paling damai untuk mengatasi kemungkinan masalah ketatanegaraan ke depan karena tidak lagi lembaga negara memiliki superior dari lembaga negara yang lain” (kutipan pernyataan Hamdan Zoelva, dalam “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendisendi Fundamental Negara,” Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal. 476). Oleh karena itu, sendisendi fundamental penyelenggaraan pemerintahan dikawal oleh salah satu unsur kekuasaan kehakiman selaku pengawal konstitusi agar tetap berada dalam koridor negara hukum; 2. Bahwa Pasal 7 UU P3 menyatakan, secara hierarkhis, kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka
25
ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah; 3. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Oleh karenanya, apabila terdapat norma-norma hukum
yang
terkandung
didalam
pasal-pasal
suatu
undang-undang
bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan norma-norma hukum tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah normanorma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-undang tersebut merupakan tafsir satusatunya yang memiliki kekuatan hukum (the ulimate interpreter of the constitution), sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, norma yang kabur (vage normen), dan/atau multi-tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah; 5. Bahwa norma hukum yang dimohonkan dalam permohonan para Pemohon a quo selanjutnya dapat dikelompokkan dalam isu hukum sebagai berikut: a. Pertama, norma hukum yang mengatur tentang limitasi waktu pengisian jabatan definitif Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang menurut Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara ditentukan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara yang berbunyi, “Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara, dipilih dan disahkan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”; b. Kedua, norma hukum yang mengatur tentang cara pengisian jabatan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yang terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dari Gubernur Kalimantan Timur, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara yang berbunyi, “Penjabat
26
Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”; c. Ketiga, norma hukum yang mengatur tentang pembentukan, pengisian pengambilan sumpah/atau janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang ditentukan akan dilaksanakan berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 serta pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang ditentukan akan dilaksanakan paling lambat 4 (empat)
bulan
setelah
pengambilan
sumpah/janji
anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kaltara, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) yang berbunyi, “Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji
anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Provinsi
Kalimantan Timur” dan Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014”; 6. Bahwa untuk memperkuat uraian permohonan, para Pemohon akan menjelaskan secara elaboratif tentang dinamika sosial dan analisis hukum terhadap wilayah Kalimantan Utara yang dihubungkan dengan 3 (tiga) gagasan konstitusionalisme sebagai berikut: a. faktor-faktor
yang
menunjukkan
urgensitas
pembentukan
provinsi
Kalimantan Utara; dan b. urgensi segera dibentuknya pranata-pranata politik dan pemerintahan daerah di provinsi Kalimantan Utara harus segera berfungsi;
27
Gambar 6. 6 Isu Huku um dan Gag gasan Konsstitusionalissme
7 Bahwa segenap 7. s uraian konsttitusionalism me yang rinci dan ela aboratif di bawah ini akan n memperkkuat sense of urgenc cy terkait derajat urge ensitas pen ngujian undang--undang a quo agar tidak menimbulkan kkerugian ko onstitusiona al bagi para Pe emohon. Un ntuk itu disa ampaikan hal-hal h seba agai berikutt: C Urgens C.1. si Pembenttukan Prov vinsi Kalim mantan Uta ara ISU HUK KUM PERT TAMA 8. Bahwa Pasal P 10 ay yat (1) UU Kaltara K sele engkapnya berbunyi, “Untuk “ mem mimpin penyelenggaraan pemerintah han di Pro rovinsi Kaliimantan Utara, U dipiliih dan disahkan n Gubernu ur dan/ata au Wakil Gubernur sesuai de engan perraturan perunda ang-undang gan yang d dilaksanaka an paling cepat c 2 (d dua) tahun n sejak diresmik kan Provinssi Kalimanta an Utara”. Ketentuan a quo bera ada dalam Bab B IV Pemerin ntahan Dae erah, Bagia an Kedua Pemerintah P h Daerah, UU Kaltara a yang menunju ukkan bahw wa ketentu uan dimakssud secara a khusus mengatur m te entang penyelenggaraan pemerintah p han daerah h di Provinssi Kalimanttan Utara secara s definitif; 9. Bahwa konsideran n “Menimbang” huruff a UU Ka altara menyatakan, “bahwa m p perkemban ngan dan ke emajuan dii Provinsi Kalimantan K Timur, untuk mendorong khususn nya di Kab bupaten B Bulungan, Kota Tarakan, Kabu upaten Nun nukan, Kabupatten Malinau u, dan Kabu upaten Tan na Tidung, serta adanyya aspiras si yang berkem mbang dala am masya arakat di wilayah pe erbatasan dan pulau u-pulau
28
terluar, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat”; 10. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan batu uji konstitusionalitas yakni norma dasar dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan ketentuan pasal UUD 1945 a quo, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara, menurut Pemohon, suatu Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan provinsi baru di masa transisi melalui suatu Undang-Undang tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum atau menimbulkan kekacauan bagi pemerintah daerah di daerah otonom baru. Dalam kasus a quo, pembentuk UU Kaltara membuat ketentuan tentang dipilih dan disahkannya Gubernur dan/atau Wakil Gubernur definitf paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara. Frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” tidak sinkron dengan spirit yang terkandung dalam konsideran Menimbang huruf a UU Kaltara yang menunjukkan urgensi pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai respons atas aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar demi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ketentuan dalam frasa dimaksud tidak mempunyai kepastian hukum atas terlaksananya pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di suatu daerah otonom baru casu quo Provinsi Kalimantan Utara sehingga hasil pemilihan dimaksud tidak dapat segera menghasilkan pemerintah daerah yang segera bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ketentuan Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” UU Kaltara a quo yang tidak sinkron dengan konsideran “Menimbang” huruf a UU Kaltara a quo mengakibatkan tiadanya jaminan kepastian hukum bagi terbentuknya pemerintah daerah secara definitif di masa transisi daerah otonom baru, sehingga hal ini bertentangan dengan kepastian hukum sebagai salah satu asas dalam negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
29
12. Bahwa Pemohon selanjutnya menguraikan kondisi faktual sebagai pendukung argumentasi konstitusional terhadap urgensitas dalam pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; 13. Bahwa paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa,
dan
ikut
melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan,
serta
dengan
mewujudkan
suatu
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”; 14. Bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) alasan penting sebagai bahan pertimbangan pembentukan provinsi Kalimantan Utara (Tim Masyarakat Kalimantan Utara Bersatu, “Mengapa Perwujudan Provinsi Kalimantan Utara Suatu Keharusan Bagi NKRI, Dipaparkan pada Forum DPR-RI dengan Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Provinsi Kaltim dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sewilayah Kalimantan Utara, 18 Mei 2011), sebagaimana berikut: a. wilayah Kalimantan Timur sangat luas (1,5 kali pulau jawa dan madura) sehingga rentang kendali pemerintahan belum optimal melaksanakan pembangunan secara holistik untuk kesejahteraan rakyat di wilayah pedalaman dan perbatasan; b. kesejahteraan warga perbatasan hingga saat ini sangat memprihatinkan dan berimplikasi pada masalah ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; c. belum adanya keseimbangan faktor geografi, demografi, modal intelektual dan modal alamiah (natural capital);
30
d. kebutuhan untuk mengatasi persoalan perbatasan dalam arti seluasluasnya guna menghindari peristiwa lepasnya pulau terluar Indonesia seperti pulau Sipadan dan Ligitan; e. terdapat 500.000 penduduk Indonesia di Sabah dan Serawak dan 217.000 jiwa diantaranya berstatus ilegal dan rentan terhadap penyiksaan, perkosaan, kerja paksa dan lain sebagainya, selain 45.000 anak–anak Indonesia tidak bisa bersekolah di negeri Malaysia, dan tenaga kerja Indonesia sekitar 40-50% berasal dari embarkasi Nunukan; 15. Bahwa proses pembentukan provinsi Kalimantan Utara diawali sejak adanya Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara se-Jawa dan Sulawesi di Malang, tanggal 13 Juni 2000, yang mengemukakan tentang perlunya pembentukan provinsi Kalimantan Utara sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah utara provinsi Kalimantan Timur. Upaya advokasi kebijakan tersebut selanjutnya berkembang semakin masif hingga terbentukya Tim Masyarakat Kalimantan Utara Bersatu (MKB) tanggal 22 November 2009 dan persetujuan DPR-RI. Meskipun terdapat kebijakan moratorium tentang pembentukan daerah otonom baru, Provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui oleh DPR-RI sebagai daerah otonom baru dengan pertimbangan urgensitas tata kelola wilayah perbatasan NKRI. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang strategis tersebut juga menjadi “lokomotif” bagi terbentuknya kabupaten/kota baru ditengah-tengah kebijakan moratorium dimaksud; 16. Bahwa Pemohon menegaskan tentang kondisi faktual Kalimantan Utara yang sangat urgen apabila dihubungkan dengan perwujudan cita-cita konstitusional yang termaktub dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945. Akan tetapi secara spirit-konstitusional, ketentuan Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” UU Kaltara a quo tidak dapat memastikan terbentuknya segera pemerintah daerah di masa transisi pembentukan daerah otonom baru. Oleh karenanya, untuk lebih memperkuat dimensi urgensi pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sekaligus demi tercapainya amanah Pembukaan UUD 1945, menurut Pemohon, ketentuan tersebut harus dirumuskan dengan menegaskan aspek kepastian limitasi waktu agar pemerintah daerah di daerah otonom baru tidak
31
terhalangi dalam mengemban amanah paragraf keempat Pembukaan UUD 1945; 17. Bahwa selanjutnya Pemohon menggunakan batu uji Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya” terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” UU Kaltara a quo; 18. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara a quo mengatur tentang pembentukan eksekutif atau pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah, akan tetapi ketentuan tersebut menimbulkan ketidaksamaan perlakuan. Frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara tidak mempunyai limitasi waktu yang pasti sehingga ketentuan dimaksud merupakan pembedaan perlakuan terhadap warga negara yang bersamaan kedudukannya dalam memilih dan dipilih sebagai kepala daerah di daerah otonom baru. Pemberlakuan ketentuan dimaksud tidak sesuai dengan prinsip “memperlakukan sama terhadap hal yang sama, memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda”. Disamping itu, juga bertentangan dengan prinsip perubahan hukum di masa transisi yang seharusnya menguntungkan bagi warga negara casu quo Kalimantan Timur di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang dikenai peraturan baru. Oleh karena itu, norma yang termuat di dalam ketentuan dimaksud tidak tercapai maksud dan tujuannya dalam hal kesamaan kedudukan hukum serta ketidaksamaan perlakuan, sehingga Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” UU Kaltara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 19. Bahwa selain menggunakan batu uji konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pemohon mengajukan pula batu uji konstitusionalitas Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa
32
“paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” UU Kaltara a quo; 20. Bahwa pengisian secara definitif kepala daerah di Provinsi Kalimantan Utara adalah bagian dari rangkaian proses pembentukan pemerintah daerah di daerah
otonom
baru
berdasarkan
keberlakuan
normatif
UU
Kaltara.
Keberlakuan normatif UU Kaltara adalah tanggal 17 November 2012 berdasarkan Pasal 23 UU Kaltara. Akan tetapi frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara tidak sinkron dengan Pasal 23 Undang-Undang a quo sehingga warga negara tidak memperoleh kepastian waktu pengisian secara definitif kepala
daerah
di
Provinsi
Kalimantan
Utara.
Dengan
demikian
ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ; 21. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” UU Kaltara, yang merupakan isu hukum pertama dalam permohonon in litis adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena meniadakan warga negara dalam kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan,
menimbulkan
ketidakpastian
hukum
yang
adil
dan
mengakibatkan adanya perlakuan yang tidak sama terhadap warga negara di hadapan hukum dalam memilih dan mengajukan diri untuk dipilih sebagai kepala daerah secara demokratis; 22. Bahwa frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”, sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) a quo, menimbulkan ketidakpastian waktu kapan pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara dilakukan, atau dengan kata lain, pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi tidak ada limitasi waktu yang pasti atau setidak-tidaknya menjadi tidak dapat dipastikan kapan pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara akan dilaksanakan;
33
23. Bahwa memang benar berdasarkan teknik penyusunan bahasa peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU P3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang dimaksud, Pasal 64 menyebutkan bahwa penggunaan kata, istilah atau frasa terkait “waktu” disebutkan harus menggunakan frasa paling lambat atau paling cepat. Akan tetapi penggunaan frasa paling cepat sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” dalam Pasal 10 ayat (1) a quo adalah tidak tepat karena tidak mempunyai batasan waktu yang pasti dalam pengisian jabatan definitif kepala daerah di Kalimantan Utara, sehingga ketentuan a quo menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum yang adil. Hal mana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 24. Bahwa lebih dari itu, terkait dengan peresmian Provinsi Kalimantan Utara Pasal 9 UU Kaltara menyebutkan, “Peresmian Provinsi Kalimantan Utara dan pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak UndangUndang ini diundangkan”. Dari ketentuan a quo dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara paling cepat baru dapat dilakukan hampir 3 (tiga) tahun terhitung sejak terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Dan istilah “peresmian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Kaltara a quo adalah merupakan proses administrasi publik sebagai kelanjutan atas keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga bila UU a quo berlaku sejak tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 17 November 2012, maka peresmian Provinsi Kalimantan Utara paling lambat jatuh pada tanggal 17 Agustus 2013; 25. Bahwa apabila frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” a quo dijadikan tolok ukur dalam menentukan jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, maka penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kalimantan Utara sebagai cara menentukan gubernur dan wakil gubernur definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) UU Pemda baru dapat dilaksanakan setelah tanggal 17 Agustus 2015 dengan tanpa batasan waktu yang pasti. Hal ini membuktikan bahwa frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” a quo bersandar pada keberlakukan empiris suatu
34
norma yang pelaksanaannya bergantung pada proses administrasi publik, sehingga berakibat pada ketidakpastikan hukum kapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah otonom baru in casu Provinsi Kalimantan Utara; 26. Bahwa norma yang mengatur pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara a quo berbeda dengan norma yang mengatur hal yang sama di daerah otonom baru lainnya; 27. Bahwa norma yang mengatur pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat cukup dengan menyatakan dipilih dan disahkan sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) (selanjutnya disebut UU Sulbar), “Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat dipilih dan disahkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat sesuai peraturan perundang-undangan”. Frasa “sesuai peraturan perundang-udangan” dalam Pasal 11 UU Sulbar a quo berhubungan dengan Pasal 24 UU Pemda sehingga menimbulkan kepastian hukum yang adil bagi warga negara, sebagaimana bunyi Pasal 24 sebagai berikut: (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlbantu oleh satu orang wakil kepala daerah. (4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
28. Bahwa norma pemilihan dan penetapan kepala daerah di Provinsi Banten sebangun dengan norma hukum yang diberlakukan terhadap Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) (selanjutnya disebut UU Banten),
35
“Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Propinsi Banten, dipilih dan disahkan seorang gubernur dan wakil gubernur Propinsi Banten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sehingga norma hukum dimaksud dapat menjamin hak-hak konstitusional warga negara di masa transisi pembentukan daerah otonom baru; 29. Bahwa
demikian
halnya
dengan
norma
pengaturan
penyelenggaraan
pemilukada di daerah otonom baru di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang menentukan, “paling lambat 2 tahun sejak terbentuknya Kota Tangerang Selatan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935) (selanjutnya disebut UU Tangsel) yang selengkapnya berbunyi, “Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang Selatan, dipilih dan disahkan seorang walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kota Tangerang Selatan”; 30. Bahwa untuk mempermudah dalam memperbandingkan norma yang mengatur penentuan jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah otonom baru, berikut digambarkan dalam Matriks 1; Matriks 1. Perbandingan UU terkait Pemilukada Daerah Otonom Baru Parameter Norma Pemilukada (Gubernur dan Wk. Gubernur)
31. Bahwa
Provinsi Kaltara
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Banten
Paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan P rovinsi Kaltara [Ps. 10 ayat (1)]
Dipilih dan disahkan sesuai peraturan perUU-an (Ps. 11)
Dipilih dan disahkan sesuai peraturan perUU-an (Ps. 10)
dengan
memperbandingkan
norma-norma
Kota Tangerang Selatan Paling lambat 2 tahun sejak terbentuknya Kota Tangsel [Ps. 9 ayat (1)]
dimaksud,
menurut
Pemohon, pembentuk UU Kaltara tidak mempertimbangkan secara seksama norma hukum yang lebih menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana terdapat dalam frasa “paling cepat 2 (dua) sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara;
36
32. Bahwa memperhatikan uraian-uraian di atas, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” a quo bertentangan dengan spirit dan norma dasar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, mengandung perlakuan diskriminasi, serta meniadakan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara sepanjang frasa “dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” harus dinyatakan tidak berlaku mengikat; 33. Bahwa selain menggunakan batu uji konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) dan Pasal
28D
ayat
(1)
UUD
1945,
Pemohon
mengajukan
batu
uji
konstitusionalitas yakni Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” UU Kaltara; 34. Bahwa norma hukum Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” UU Kaltara a quo setidak-tidaknya telah menghalangi hak-hak konstitusional warga negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, karena sebelum tahun 2014 warga negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara tetap diikut-sertakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Keberlakuan Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara sepanjang frasa “dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” telah mengakibatkan ketidakpastian hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara yang demokratis sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 35. Bahwa terkait dengan norma pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, melalui penafsiran prudensial (metode
37
penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya yang
dikeluarkan
dan
penghematan
biaya
dalam
penyelenggaraan
Pemilukada), para Pemohon mengajukan gagasan konstitusional pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum legislatif tahun 2014; 36. Bahwa pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara
melalui
penyelenggaraan
Pemilukada
sebelum
pelaksanaan
pemungutan suara pemilihan umum legislatif tahun 2014 a quo dimungkinkan baik
atas
dasar
hukum
maupun
fakta
mengingat
dilaksanakannya
penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 dan ruang lingkup, serta wilayah kerja penyelenggaraan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur saat ini meliputi dan termasuk namun tidak terbatas pada wilayah kabupaten/kota yang setelah lahirnya UU Kaltara masuk dan menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, seluruh tahapan dan proses penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 yang lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur saat ini melibatkan stakeholder yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung yang berdasarkan UU Kaltara masuk menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara, maka secara faktual penyelenggaraan
Pemilukada
Povinsi Kalimantan
Utara dapat
dilakukan sebelum Pemilihan Umum tahun 2014; 37. Bahwa mengenai penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur yang pelaksanaan pemungutan suaranya akan dilaksanakan tanggal 10 September 2013 dan kaitannya dengan Provinsi Kalimantan Utara, berikut dikutip pernyataan: "Beberapa saat lagi kita akan melaksanakan pilgub dan pileg. Sebagai mitra Komisi I kami memanggil KPU Kaltim untuk mengetahui kejelasan pelaksanaannya. Selain terhadap Komisi I, KPU Kaltim juga wajib menyebarkan informasi pelaksanaan Pilkada dan Pileg ini kepada masyarakat," tegas Sudarno didampingi Wakil Ketua Komisi I Pdt Yefta Berto, Sekretaris Syaparudin serta Anggota Komisi I lainnya H Saifuddin Dj dan H Suwandi. Apalagi, sambung politisi PDIP ini, setelah terbentuknya Kaltara banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat dan kalangan politisi, terkait daerah pemilih (dapil) yang berubah. Dalam kesempatan rapat dengar pendapat itu, Ketua KPU Kaltim Andi Sunandar
38
menyampaikan pelaksanaan Pilgub diplot pekan kedua September 2013, tepatnya 10 September. Jadwal ini disesuaikan dengan masa bhakti Gubernur Kaltim yang berakhir Desember tahun ini.” (sumber: “Pilgub Kaltim 10 September”, Rabu, 23 Januari 2013, http://kpukutaitimurkab.go.id/berita-983-pilgub-kaltim-10-september.html, diakses Januari 2013);
38. Bahwa guna memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi warga negara terhadap norma yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya a quo, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah agar frasa “dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak
dimaknai
“dilaksanakan
paling
lambat
sebelum
pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014”; 39. Bahwa dalam masa transisi yang konstitusional, menurut Pemohon, mengingat Kalimantan
pengisian Utara
jabatan
melalui
definitif pemilukada
Gubernur
dan
adalah
juga
Wakil
Gubernur
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, maka rumusan konstitusionalitas
bersyarat
yang
telah
dijelaskan
sebelumnya
terkait
pembiayaan mengenai pemilukada pada tahun 2013 dapat dibebankan kepada
negara
termasuk
melalui
jaminan
kesanggupan
Pemerintah
Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU Kaltara; 40. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan batu uji konstitusionalitas yakni Pasal 25A UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”; 41. Bahwa kondisi faktual Kalimantan Utara mempunyai karakteristik wilayah dan apabila ditinjau dari sudut pandang pertahanan negara mempunyai nilai tertinggi dan layak dimekarkan, antara lain sebagai berikut:
39
a. berbatasan dengan negara lain berupa hamparan fisik wilayah yang berupa kepulauan (contoh: pulau Sebatik yang terbagi dalam penguasaan dua negara yakni Indonesia dan Malaysia); b. berbatasan dengan negara lain berupa hamparan fisik wilayah yang berupa daratan dan pantai (contoh: hamparan daratan maupun laut di wilayah Kalimantan Utara sepanjang ribuan kilometer); c. adanya kawasan pendukung utama di perbatasan yakni pulau Sebatik sebagai salah satu simpul pendukung kawasan pulau atau laut dan Krayan sebagai salah satu pendukung kawasan daratan yang strategis perbatasan (Sabah, Serawak dan Brunei); 42. Bahwa kondisi perbatasan Indonesia-Malaysia sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI jika Provinsi Kalimantan Utara tidak segera berfungsi secara otonom, yakni karena : a. terdapat 11 (sebelas) pos lintas batas di wilayah perbatasan IndonesiaMalaysia yang rawan penyelundupan; b. kerjasama regional antara Kalimantan Utara, Sabah, Filipina Selatan dan Brunei Darussalam yang saling menguntungkan; c. setelah lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan muncul ancaman aneksasi Malaysia terhadap Blok Dasar Laut Ambalat yang menyimpan cadangan potensi 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas (per satu titik dari sembilan titik di Blok Dasar Laut Ambalat);
40
Gambar 7. Ancaman Aneksasi Blok Ambalat
Sumber: Tim Masyarakat Kalimantan Utara Bersatu (2011)
43. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925) (selanjutnya disebut UU Wilayah Negara); 44. Bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Utara memiliki dimensi penting dalam pembangunan wilayah negara, sebagaimana dimaksudkan dalam UU Wilayah Negara. Ketentuan Pasal 3 UU Kaltara menyatakan bahwa cakupan wilayah Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Cakupan wilayah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dalam perspektif kepentingan strategis nasional meliputi aspek geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
41
45. Bahwa dalam pandangan konstitusionalisme, aspek geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis Indonesia dalam peta global untuk menentukan kebijakan dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam konsep Ketahanan Nasional. Aspek geostrategi Indonesia antara lain terkait dengan posisi geografis Indonesia di persilangan internasional yang kemudian ditetapkan oleh hukum internasional menjadi ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Geopolitik Indonesia diwujudkan dalam konsep Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sementara strategi geoekonomi Indonesia diwujudkan melalui pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus yang memiliki daya saing global dengan kombinasi keunggulan faktor ekonomi dan letak geografis dalam
perdagangan
internasional.
[“Desain
Besar
(Grand
Design)
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025”, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, 2011, hal. 24. Selanjutnya disebut Desain Besar]; 46. Bahwa
Ketua
Komisi
II
DPR,
Agun
Gunanjar
menyatakan
bahwa
pembentukan pemerintahan daerah baru di Kalimantan Utara penting untuk meningkatkan
pelayanan
publik
dan
ketahanan
wilayah
perbatasan.
''Bagaimana melindungi warga perbatasan, kalau kontrol pemerintah terlalu jauh, bagaimana bisa mensejahterakan kalau mereka segala urusan tidak bisa dilayani,'' kata Agun. Menurut Agun, kesejahteraan rakyat dan keadilan itu bisa menjadi sebuah obsesi yang bisa diwujudkan dengan pemekaran. ''Setelah pemerintahan Kaltara dibentuk, maka akan ada pusat pemerintahan baru di perbatasan yang seluruhnya itu akan terkontrol, terkendali, baik di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang pelayanan publik, sehingga akan ada pola kebijakan ekonomi, kebijakan pembangunan, yang mereka semua punya otoritas mandiri” (dikutip dari “Kalimantan Utara resmi jadi provinsi baru”, situs BBC, 25 Oktober 2012, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/ 2012/10/121025_kalimantanutara.shtml, diakses tanggal 28 Desember 2012); 47. Bahwa menurut kebijakan Desain Besar daerah perbatasan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau yang saat ini menjadi bagian dari wilayah
42
Provinsi
Kalimantan
Utara
merupakan
WKP
(Wilayah
Konsentrasi
Pengembangan) prioritas pertama. Kabupaten Nunukan mempunyai 7 (tujuh) kecamatan prioritas dan Kabupaten Malinau mempunyai 5 (lima) kecamatan prioritas dalam pembangunan daerah perbatasan (lihat Matriks 2); Matriks 2. Sasaran Lokasi Penanganan 2011-2025 Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) Kabupaten Nunukan
Status Prioritas WKP WKP I
Kabupaten Malinau
WKP I
Lokasi Prioritas dan Urutan Prioritas Sebatik (I) Krayan (I) Nunukan (I) Lumbis (II) Krayan Selatan (II) Sebuku (III) Sebatik Barat (III) Kayan Hulu (I) Long Pujungan (II) Kayan Hilir (III) Bahau Hulu (III) Kayan Selatan (III)
Sumber: Desain Besar, 2011 (diolah)
48. Bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pulau kaya sumber daya alam tersebut, yang menunjukkan adanya kehendak “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sebagaimana termaktub dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945. "Terbentuknya Kalimantan Utara memberi harapan baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah utara dan Kalimantan secara keseluruhan", tutur Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri wilayah Jawa, Bali, Kalimantan dan Daerah Perbatasan, Endang Kusumayadi (dikutip dari “Kalangan Usaha Sambut Baik Pembentukan Kalimantan Utara”, Media
Indonesia,
Rabu,
24
Oktober
2012,
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/10/24/358181/127/101/KalanganUsaha-Sambut-Baik-Pembentukan-Kalimantan-Utara,
diakses
tanggal
28
Desember 2012). Hal ini memperlihatkan harapan penting masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara agar tidak berucap “dada kami merah putih tetapi perut kami Malaysia”;
43
49. Bahwa kawasan perbatasan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi mineral dan batubara dan pengembangan Blok Migas untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Potensi mineral dan batubara antara lain
terdapat
di
Pulau
Sebatik,
Nunukan
dan
Tarakan.
Sedangkan
pengembangan Blok Migas terdapat di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan (lihat Gambar 8 dan Gambar 9);
Gambar 8. Potensi Mineral dan Batubara Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Desain Besar (2011)
Gambar 9. Blok Migas di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Desain Besar (2011)
50. Bahwa meskipun sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi energi dan sumberdaya mineral serta pengembangan Blok Migas, wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara masih mengalami kondisi
44
nan yang sangat s ting ggi sedari tahun 200 03 hingga 2007 dan dalam kemiskin kurun waktu w tahu un 2008 ssampai tah hun 2010 terjadi pe enurunan tingkat kemiskin nan yang sangat lam mbat untukk beberapa a kabupate en/kota yan ng kini menjadi cakupan wilayah w Pro ovinsi Kalim mantan Utara (Grafik 1). Posisi d daerah bupaten dalam cakupan wila ayah Proviinsi Kalim mantan Uta ara di kota/kab perbatas san selalu mengalam mi tingkat kemiskinan k yang lebih h tinggi da aripada tingkat kemiskinan k nasional;
Gra afik 1. Tingk kat Kemiskinan dalam Cakupan W Wilayah Pro ovinsi Kalta ara
Sumber: BPS, TNP2K K 2003-2011 (d diolah)
51. Bahwa sebagai s ba andingan, K Kabupaten Bulungan B yyang kini ditetapkan se ebagai ibukota Provinsi Ka alimantan U Utara (vide Pasal 7 UU U Kaltara) masih m mengalami kondisi kemiskinan n yang leb bih tinggi daripada d tiingkat kem miskinan na asional w 2003 3-2010). Ha al ini menun njukkan lem mahnya inte ervensi keb bijakan (kurun waktu maupun n implemen ntasi norma a-norma hu ukum selam ma ini dalam melaksa anakan amanat konstitusi untuk men njaga kedau ulatan NKR RI dan kesejahteraan sosial arga negarra di wilayyah perbattasan. Berranjak dari kondisi fa aktualbagi wa sosiolog gis, pembe entukan Pro ovinsi Kalimantan Uttara sanga at penting dalam
45
memajukan kabupaten/kota di wilayahnya dalam dimensi geoekonomi guna mewujudkan tujuan nasional berupa pewujudan ”memajukan kesejahteraan umum”, sebagaimana termaktub dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945; 52. Bahwa
hasil
analisis
kebijakan
tentang
percepatan
penanggulangan
kemiskinan menunjukkan hampir semua wilayah Provinsi Kalimantan Utara memerlukan prioritas dalam intervensi kebijakan anti-kemiskinan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan (“Peta Tematik Indikator Kemiskinan, Pendidikan
dan
Kesehatan:
Prioritas
Pelayanan
Dasar
Tingkat
Kabupaten/Kota, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia, 2010). Faktor faktual-sosiologis tersebut menunjukkan pentingnya pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dalam aspek geoekonomi agar dapat segera terwujudnya kehendak “untuk memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan
kehidupan
bangsa”,
sebagaimana termaktub dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 (bandingkan dengan Matriks 3); Matriks 3. Prioritas Kebijakan Pelayanan Dasar Provinsi Kalimantan Utara Kebijakan Penurunan persentase penduduk gizi buruk < 5 tahun. Penurunan persentase penduduk kurang gizi < 5 tahun Penurunan persentase penduduk gizi kurang < 5 tahun Penurunan persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi Penurunan persentase desa yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 Akses/jarak rata-rata menuju pos kesehatan desa terdekat Akses/jarak rata-rata menuju puskesmas terdekat
Prioritas Utama
Kabupaten Bulungan
Utama
Bulungan
Utama
Malinau
Utama
Malinau
Utama
Malinau
Utama
Bulungan Malinau Bulungan Malinau Nunukan Bulungan Malinau Bulungan Malinau Nunukan Nunukan Malinau
Utama
Akses/jarak rata-rata menuju rumah sakit terdekat
Utama
Akses/jarak rata-rata menuju poliklinik desa terdekat
Utama
Rasio jumlah dokter umum per 100.000 penduduk Akses/jarak rata-rata menuju SD
Utama Utama
46
Kebijakan Akses/jarak rata-rata menuju SMP
Prioritas Utama
Akses/jarak rata-rata menuju SMA
Utama
Akses/jarak rata-rata menuju SMK
Utama
Rasio siswa dengan Guru SD
Utama
Rasio siswa dengan Guru SMP Utama Rasio siswa dengan Guru SMA Utama Sumber: Susenas (BPS) 2009 dan TNP2K 2010 (diolah)
Kabupaten Malinau Nunukan Bulungan Malinau Nunukan Bulungan Malinau Tarakan Nunukan Tarakan Nunukan
53. Bahwa uraian kondisi perbatasan di atas memperlihatkan betapa tinggi dan terkaitnya kepentingan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis Provinsi Kalimantan Utara dalam menjaga dan memperkuat kedaulatan NKRI. Hal mana sesuai dengan kebutuhan dan kehendak bagi terwujudnya cita hukum (rechtsidee) “melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, sebagaimana termaktub dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945; 54. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan tersebut di atas, maka pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU Kaltara adalah telah sesuai kebutuhan dan kehendak, serta aspirasi masyarakat guna menjamin tetap terpeliharanya kedaulatan negara, keamanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana amanat alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 25A UUD 1945 yang pada gilirannya akan memperkuat kedaulatan NKRI. Akan tetapi ketentuan Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” UU Kaltara a quo lebih bernilai prosedural-formal yang tidak memperhatikan kepastian limitasi waktu serta urgensi pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai bagian dari NKRI, sebagai negara kepulauan berciri nusantara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25A UUD 1945; 55. Bahwa dalam menjaga dan mengelola kawasan perbatasan, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan spirit Pasal 25A UUD 1945 sangat penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan paradigma desentralisasi dan otonomi daerah. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan
47
perbatasan selanjutnya diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU Wilayah Negara yang berbunyi: Pasal 10 Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang: a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara; d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya; e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan; f. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundangundangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial; h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; i. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan. (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan. (3) Dalam rangka menjalankan kewenangannya, Pemerintah dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (1)
Pasal 11 Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi berwenang: a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan. (1)
48
Pasal 12 Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang: a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. menjaga dan memelihara tanda batas; c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan. (1)
56. Bahwa pemerintah daerah provinsi yang berwenang dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Wilayah Negara a quo pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) yang berbunyi, “Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: (a) pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD Provinsi”. 57. Bahwa isi substantif ketentuan UU Wilayah Negara yang disemangati Pasal 25A UUD 1945 menunjukkan pentingnya peran pemerintah provinsi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan formulasi kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Sungguhpun hal ini merupakan implementasi norma, akan tetapi isi substantif ketentuan UU Wilayah Negara dimaksud dalam kaitannya dengan seluruh pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo memiliki kesamaan filosofis, yakni jaminan pengakuan dan kepastian hukum yang adil terhadap keberpihakan dan perhatian khusus yang ditujukan pada upaya pembangunan wilayah-wilayah di sepanjang sisi dalam garis batas, atau
49
kawasan perbatasan, untuk menjamin tetap terpeliharanya kedaulatan negara, keamanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat;
Matriks 4. Kewenangan dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pemerintah
Pemerintah Provinsi
• Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan; • Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; • Membangun atau membuat tanda batas wilayah negara; • Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya; • Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan; • Memberikan izin lintas damai kepada kapalkapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan; • Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan
• Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; • Melaksanakan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan; • Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan • Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota
•
• •
•
Pemerintah Kabupaten/Kota Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; Menjaga dan memelihara tanda batas; Melakukan koordiansi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
50
Pemerintah
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial; • Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; • Membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan • Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan.
58. Bahwa terkait dengan spirit Pasal 25A UUD 1945 maka pengelolaan wilayah perbatasan dan PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) tidak dapat dilepaskan dengan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Desain Besar, 2011: 28). Oleh karenanya, pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara sangat penting segera dibentuk guna mengelola PKSN secara efektif dan efisien (Gambar 10);
51
Gambar 10. Sebaran Kawasan Perbatasan dan PKSN Berdasarkan RTRWN
Sumber: Desain Besar (2011)
ISU HUKUM KEDUA 59. Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara selengkapnya berbunyi, “Penjabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”; 60. Bahwa isu hukum kedua adalah mengenai frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur” dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara. Menurut para Pemohon, norma a quo merumuskan norma baru pada bagian penjelasan yaitu kewenangan Gubernur Kalimantan Timur dalam memberikan pertimbangan terkait Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri. Penambahan norma kewenangan baru dimaksud menimbulkan ketidaksinkronan dengan norma Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum yang adil bagi warga negara. Disamping itu, ketidakpastian hukum yang adil pada ketentuan dimaksud juga mengakibatkan meniadakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan perlakuan diskriminatif di hadapan hukum, sehingga frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan
52
Timur” dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 61. Bahwa dalam masyarakat yang sedang membangun, terutama di wilayah perbatasan,
hukum
tidak
cukup
hanya
bersifat
memelihara
dan
mempertahankan yang telah dicapai (sifat konservatif dari hukum), tetapi juga berperan merekayasa masyarakat dengan tetap berpegang pada ketertiban (selama perubahan dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum). Bersandar pada alasan konsepsional dimaksud, Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara yang memaksimumkan kekuasaan Gubernur Kalimantan Timur hanya bersifat mempertahankan provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Selain itu, ketentuan a quo menunjukkan terjadinya ketidaktertertiban hukum dalam menentukan penjabat Gubernur Kalimantan Utara yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat di masa transisi yang konstitusional; 62. Bahwa para Pemohon menghargai pentingnya kedudukan penjabat gubernur Kalimantan
Utara
dalam
mempersiapkan
struktur
dan
infrastruktur
pemerintahan daerah Kalimantan Utara di masa transisi, akan tetapi menurut teori pembentukan perundang-undangan, bagian penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma dan memuat perubahan terselubung seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara a quo sepanjang frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”. Hal ini sesuai dengan UU P3 pada bagian Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU P3 (halaman 54), yakni: 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan.
53
63. Bahwa memperbandingkan secara historis-komparatif, penjabat gubernur adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri
dan
diangkat
dari
unsur
yang
memiliki
kemampuan
dalam
mempersiapkan daerah otonom baru dengan lebih baik, cepat, dan efektif. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Sulbar berbunyi, “Penjabat Gubemur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri diangkat dari unsur yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu”; 64. Bahwa ketentuan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tidak mencantumkan rumusan norma terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ketentuan a quo, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut: (1) Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dari Pegawai Negeri Sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
65. Bahwa penjabat Gubernur Kalimantan Utara berperan strategis dalam mempersiapkan Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai aspek geopolitik dan geoekonomi di daerah perbatasan akan tetapi rumusan pada bagian penjelasan seharusnya hanya memperjelas Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara a quo dan tidak menambah norma baru yakni kewenangan Gubernur Kalimantan Timur dalam memberikan pertimbangan terhadap usulan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, sehingga para Pemohon dapa memperoleh pengakuan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum; 66. Bahwa dalam masa transisi di daerah otonom baru terdapat rumusan penjelasan yang konstitusional yakni hanya menjelaskan penjabat kepala daerah selaku Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan oleh pemerintah. Kewenangan tersebut merupakan kebijakan hukum yang terbuka (opened legal policy) bagi pemerintah casu quo Menteri Dalam Negeri, akan tetapi menurut Pemohon perlu adanya rumusan penjelasan yang konstitusional dan
54
memperjelas norma Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara. Oleh karenanya, para Pemohon berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara a quo sepanjang frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dalam mempersiapkan daerah otonom baru di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia”; C.2. Urgensi Segera Berfungsinya Pranata Politik dan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 67. Bahwa segera berfungsinya pranata politik dan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara harus dilihat kaitannya dengan permasalahan geopolitik, geostrategis dan geoekonomi, terutama terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan sebagai mana diuraikan dalam Urgensi Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara di muka; 68. Bahwa
sistem
ketatanegaraan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
berdasarkan UUD 1945 telah mengalami perkembangan (baca: perubahan) yang cukup signifikan setelah amandemen diantaranya adalah perubahan susunan dan kedudukan pemerintah daerah. Paradigma desentralisasi mengkerangkai pola hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang didalamnya terdapat jaminan konstitusional terhadap hak-hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 69. Bahwa konsideran “Menimbang” huruf b dalam UU Kaltara menyatakan, “bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kondisi wilayah yang secara geografis berbatasan dengan negara lain baik di darat maupun di laut, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur, perlu dibentuk Provinsi Kalimantan Utara”; 70. Bahwa konsideran “Menimbang” huruf c UU Kaltara menyatakan, “bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta
55
dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah”; 71. Bahwa pertimbangan dalam konsideran “Menimbang” huruf b dan c UU Kaltara a quo bermakna spirit atas pentingnya sistem penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang harus segera dilaksanakan agar beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berkurang dan beralih ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara; 72. Bahwa dalam konteks hukum nasional, hukum tentu harus bermanfaat bagi pencapaian tujuan nasional. Hukum difungsikan as a tool of social engineering. Tujuan nasional harus menjadi tujuan penyelenggaraan pemerintahan karena pada hakikatnya organisasi negara penyelenggara pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan dimaksud. Tujuan nasional tersebut diterjemahkan ke dalam fungsi, wewenang, dan program dari setiap organisasi penyelenggara pemerintahan.
Dengan
demikian
antara
tujuan
hukum
dan
tujuan
pemerintahan berjalan beriringan. Hukum menjadi piranti lunak yang mengarahkan pencapaian tujuan nasional, sedangkan pemerintahan yang menggerakkan agar tujuan tersebut dapat dicapai (Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”, DPP Partai HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009); 73. Bahwa bersandar pada konsepsi dimaksud, konsideran UU Kaltara a quo telah mengarah pada pencapaian tujuan nasional, sedangkan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan a quo telah gagal menggerakkan agar tujuan nasional tersebut dapat tercapai. Dengan kata lain, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo telah menghalangi dan bahkan menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum kapan berfungsinya pranata politik dan pemerintahan daerah (the form of institutions and procedure).
56
ISU HUKUM KETIGA 74. Bahwa isu hukum ketiga permohonan in litis adalah tentang pembentukan dan pengisian,
serta
pengambilan
sumpah/janji
anggota
DPRD
Provinsi
Kalimantan Utara; 75. Bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Kaltara menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014”. Ketentuan dimaksud berada dalam Bab IV Pemerintahan Daerah, Bagian Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 76. Bahwa Pasal 13 ayat (4) UU Kaltara menyatakan, “Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur”. Ketentuan dimaksud berada dalam Bab IV Pemerintahan Daerah, Bagian Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 77. Bahwa Pemohon mengajukan batu uji konstitusionalitas yakni Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” terhadap Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” UU Kaltara a quo; 78. Bahwa DPRD Provinsi dan pemerintah daerah provinsi merupakan satu kesatuan pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a UU Pemda yang berbunyi, “Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: (a) pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD Provinsi”. Ketentuan UU Pemda a quo menunjukkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran terkait dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam menangani kebijakan strategis di wilayah perbatasan sebagaimana telah diungkapkan pada bagian isu hukum pertama dalam permohonan a quo; 79. Bahwa dalam hal pembentukan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa
57
“dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” UU Kaltara a quo sama sekali tidak mencerminkan adanya sense of urgency dan karenanya tidak dijiwai oleh semangat dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Padahal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPRD Provinsi adalah bagian dari Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, ketentuan UU Kaltara a quo mengakibatkan daerah otonom baru yang mengalami masa transisi tidak mempunyai kelembagaan demokrasi casu quo DPRD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil pemilu sebelumnya yakni pemilu tahun 2009 sehingga hak-hak rakyat secara potensial tidak dapat direpresentasikan ke dalam DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karenanya ketentuan UU Kaltara a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945; 80. Bahwa selain menggunakan batu uji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, Pemohon mengajukan pula batu uji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” terhadap Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” UU Kaltara a quo; 81. Bahwa desentralisasi menjadi salah satu hal pokok dalam negara demokrasi karena hanya melalui desentralisasi itulah rakyat memperoleh kesempatan yang semakin luas untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakilwakilnya di setiap tingkatan daerah masing-masing. Dengan adanya desentralisasi tersebut keragaman daerah juga mendapatkan pengakuan (Akil Mochtar, “Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi”, Seminar “Relations between Governments at Central and Regional Level” pada Universitas Tanjungpura, Pontianak. 21 Juli 2010). Bersandar pada konsepsi desentralisasi dimaksud maka para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Provinsi Kalimantan Timur pada Daerah
58
Pemilihan (Dapil) V yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung yang berdasarkan UU Kaltara menjadi Provinsi Kalimantan Utara, tidak memperoleh kesempatan yang luas dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah otonom casu quo Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan; 82. Bahwa penafsiran sistematik terhadap UU Kaltara a quo menunjukkan adanya waktu atau tanggal pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu tanggal 17 November 2012 [vide Pasal 23 UU Kaltara], sedangkan waktu pelaksanaan Pemilihan
Umum
mendatang
sesuai
Keputusan
KPU
Nomor:
111/Kpts/KPU/Tahun 2012 adalah tanggal 9 April 2014. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara dibentuk 17 (tujuhbelas) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum 2014, sehingga pengisian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (sebagai bagian pemerintahan daerah provinsi) seharusnya dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara hasil Pemilihan Umum legislatif tahun 2009 sebagaimana ketentuan Pasal 297 ayat (3) UU MD3; Gambar 11. Skema Pemilukada dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kaltara
59
83. Bahwa terkait dengan pembentukan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, melalui penafsiran historis terhadap Risalah Rapat Panitia Kerja RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru [Sifat Rapat Terbuka, Kamis 18 Oktober 2012, dengan acara Laporan Pemerintah atas Hasil verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru dan perumusan serta sinkronisasi RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, hal. 8], dapat dilihat bagaimana pandangan pemerintah sebagaimana yang dinyatakan oleh Dirjen Otoda Kemendagri, Djohermansyah Johan, sebagai berikut: Berdasarkan kepada pengalaman selama ini, kiranya yang terhormat pimpinan anggota panja Komisi II DPR RI dapat menyepakati waktu yang diperlukan untuk persiapan-persiapan tersebut, lebih kurang adalah antara paling kurang 6 bulan dan paling lama 12 bulan, merupakan waktu yang cukup memadai. Mempertimbangkan waktu pengundangan Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom baru dan waktu yang diperlukan untuk persiapan peresmian daerah otonom baru serta pelantikan pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud diatas, apabila dihitung dari sekarang bulan Oktober 2012, sesuai ketentuan Pasal 348 ayat (3), khusus untuk calon daerah otonom baru Provinsi Kalimantan Utara, Pasal 297 ayat (3) Undang-undang No.27 Tahun 2009 tentang MD3 maka pengisian keanggotaan DPRD daerah otonom baru menunggu hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014.
84. Bahwa pandangan pemerintah a quo merupakan kekeliruan yang nyata dalam memahami ketentuan Pasal 348 ayat (3) UU MD3 yang berbunyi, “Pengisian anggota DPRD Provinsi tidak dilakukan bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dan Pasal 297 ayat (3) UU MD3 yang berbunyi, “Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum” sehingga pemerintah berpendapat pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara harus menunggu hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014. Padahal berdasarkan Pasal 297 ayat (3) UU MD3 seharusnya pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Provinsi yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum
60
pemilihan umum legislatif tahun 2014 dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009; 85. Bahwa dalam konteks pelembagaan demokrasi di masa transisi, Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” UU Kaltara a quo telah menghilangkan asas otonomi pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sebab jika pengambilan sumpah/janji
dimaksud
berlangsung
setelah
pengambilan
sumpah/janji
anggota DPRD provinsi induk maka DPRD Provinsi Kalimantan Utara masih dianggap menjadi bagian dari wilayah administratif dan kekuasaan politik DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karenanya, ketentuan UU Kaltara a quo bertentangan dengan asas otonomi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UUD 1945; 86. Bahwa selain menggunakan batu uji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, Pemohon mengajukan pula batu uji konstitusionalitas yakni Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” terhadap Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” UU Kaltara a quo; 87. Bahwa bila norma dalam Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan
paling
lambat
4
(empat)
bulan
setelah
pengambilan
sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” UU Kaltara a quo dihubungkan dengan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 (vide Keputusan KPU Nomor: 111/Kpts/KPU/Tahun 2012), maka pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara akan dilakukan pada tahun 2015 setelah seluruh tahapan Pemilihan Umum tahun 2014 terselesaikan. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah kekosongan institusi demokrasi casu quo DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pembentuk
61
norma a quo sama sekali tidak memperhitungkan bahwa kekosongan institusi demokrasi
dimaksud
telah
menimbulkan
“re-sentralisasi
dalam
desentralisasi” karena posisi kelembagaan Pemerintah Daerah Kalimantan Utara atau sekurang-kurangnya Penjabat Gubernur Kalimantan Utara berjalan tanpa adanya fungsi pengawasan dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara; 88. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan pada tanggal 17 November 2012 (vide Pasal 23 UU Kaltara), sedangkan pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 (vide Keputusan KPU Nomor 111/Kpts/KPU/Tahun 2012). Dengan demikian rentang waktu antara tanggal 17 November 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2014 adalah 17 (tujuh belas) bulan atau lebih dari 12 (dua belas) bulan sebelum pemilihan umum tahun 2014. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 297 ayat (3) UU MD3, maka pengisian
keanggotaan
DPRD
Provinsi
Kalimantan
Utara
dilakukan
berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009, bukan berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014; 89. Bahwa apabila dibandingkan dengan beberapa daerah otonom baru, ketentuan
mengenai
pembentukan
dan
pengisian,
serta
pengambilan
sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara ini dapat dikatakan merupakan pengesampingan, mengingat untuk daerah otonom baru lainnya pengaturannya memiliki keselarasan dengan ketentuan Pasal 297 ayat (3) UU MD3 yang selengkapnya berbunyi, “Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Demikian halnya, dalam perspektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan
a
quo
merupakan
pengesampingan
dan
karenanya
tidak
mempunyai konsistensi dan koherensi dengan norma hukum Pasal 297 ayat (3) UU MD3. Akan tetapi pengesampingan a quo tidak berdasarkan alasan hukum dan fakta yang cukup bagi kontitusionalitasnya norma a quo, sehingga menimbulkan suatu kekacauan hukum (disorder of law); 90. Bahwa ketentuan Pasal 297 ayat (3) UU MD3 a quo dijadikan pertimbangan oleh para Pemohon, tetapi bukan merupakan batu uji dalam pengujian konstitusionalitas UU Kaltara in litis;
62
91. Bahwa para Pemohon perlu memperbandingkan antara norma yang bertentangan dengan UUD 1945 yang mengatur tentang pembentukan, pengisian dan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara a quo dengan norma konstitusional yang mengatur hal yang sama di daerah otonom baru (lihat Matriks 5); Matriks 5. Perbandingan UU terkait Pembentukan DPRD Parameter Norma
Provinsi Kaltara
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Banten
Pengisian keanggotaan DPRD
Dibentuk melalui hasil Pemilu 2014 [Ps. 13 ayat (1)]
Ditetapkan berdasarkan hasil Pemilu 2004 [Ps. 10 ayat (1)]
Penetapan keanggotaan DPRD
Dilakukan oleh KPU Prov Kaltim [Ps. 13 ayat (3)]
Tidak ada pengaturan yang khusus terkait KPU Provinsi.
• Dibentuk sesuai peraturan perUU-an (Ps. 9) • Ditetapkan berdasarkan hasil Pemilu 1999 [Ps. 12 ayat (4)] Tidak ada pengaturan yang khusus terkait KPU Provinsi.
Pengambilan sumpah/janji anggota DPRD
Paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Prov. Kaltim [Pasal 13 ayat (4)]
Tidak ada pengaturan tentang waktu pengambilan sumpah
Tidak ada pengaturan tentang waktu pengambilan sumpah
Kota Tangerang Selatan Dilakukan sesuai peraturan perUU-an [Ps. 12 ayat (1)]
• Dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang [Ps. 12 ayat (3)]; • Peresmian pelantikan dilakukan sesuai dengan peraturan peruu-an [Ps. 12 ayat (4)] Tidak ada pengaturan tentang waktu pengambilan sumpah
92. Bahwa dalam parameter pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang dibentuk pada tahun 2004 ditetapkan berdasarkan hasil Pemilu tahun 2004, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU Sulbar, “Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.” Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundangundangan langsung mengatur pengisian keanggotaan DPRD Provinsi suatu
63
provinsi baru berdasarkan hasil Pemilu yang telah disahkan dalam periode keberlakuan UU pembentukan daerah tersebut. Dalam logika kausalitas maka pembentukan daerah otonom pada tahun 2004 menjadi “sebab” terjadinya pengaturan tentang pengisian keanggotaan DPRD daerah otonom tersebut; 93. Bahwa logika kausalitas tersebut di atas diperkuat dengan fakta hukum lainnya, yaitu pembentukan Provinsi Banten sebagai variabel “sebab” terbentuknya DPRD Provinsi Banten berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Banten yang berbunyi, “Dengan terbentuknya Propinsi Banten, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan” juncto Pasal 12 ayat (4) UU Banten yang menyatakan, “Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1999, yang dilaksanakan di daerah tersebut”, sehingga ketentuan tersebut mendudukkan keberadaan DPRD Provinsi Banten sebagai institusi pemerintahan daerah yang penting dan strategis untuk segera dibentuk setelah terbentuknya Provinsi Banten, selaras dengan norma dasar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; 94. Bahwa pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten
Tangerang
selaku
kabupaten
induk,
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) UU Tangsel, “Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” juncto Pasal 12 ayat (3) UU Pembentukan Kota Tangerang Selatan, “Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang”, dimana hal ini dibedakan dengan kata “peresmian” yang merupakan tindakan administratif tanpa mempengaruhi proses pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) UU Tangsel, “Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan”;
64
95. Bahwa para Pemohon hendak menegaskan sense of urgency dalam kaitannya dengan keharusan pranata politik dan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang semakin eskalatif. Perumusan norma, bahasa hukum dan frasa dalam ketentuan pasalpasal yang dimohonkan untuk diuji a quo masih bersifat inward looking (penglihatan ke dalam) bahwa pranata politik dan pemerintahan daerah semata-mata ditujukan pada “tertib-hukum” menjelang Pemilu tahun 2014. Hal mana menunjukkan pembentuk perundang-undangan sedang melakukan penormaan dengan sense of emergency yang mementingkan kecemasan atas kekacauan hukum di wilayah Kalimantan Utara bila pranata politik dan pemerintahan provinsi Kalimantan Utara tidak terkendali di bawah pranata politik dan pemerintahan Kalimantan Timur. Sebagai anti-tesa, para Pemohon menegaskan bahwa seluruh pasal-pasal yang dimohonkan a quo harus dikonstruksikan secara outward looking (penglihatan ke luar) kaitannya dengan kepentingan geopolitik, geostrategis dan geoekonomi Kalimantan Utara, serta pencapaian tujuan nasional pada umumnya; 96. Bahwa menurut para Pemohon, norma yang mengatur tentang pembentukan dan pengisian, serta pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara a quo dalam masa transisi tetap konstitusional berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2009 agar tidak menghalangi hak konstitusional warga negara untuk menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, baik fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan; 97. Bahwa pembentukan dan pengisian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara harus segera diikuti dengan pembentukan dan pengisian, serta pengambilan sumpah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” UU Kaltara a quo mengakibatkan pemerintahan daerah otonom baru yang sedang mengalami masa transisi in casu DPRD Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, sehingga
65
ketentuan UU Kaltara a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945; 98. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, norma yang mengatur pembentukan, pengisian dan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam UU Kaltara a quo dimohonkan konstitusional bersyarat bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Kaltara sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945; 99. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian kedudukan hukum (legal standing), khususnya terkait dengan perspektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan
paling
lambat
4
(empat)
bulan
setelah
pengambilan
sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” dan Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014 UU Kaltara a quo merupakan pengesampingan dan karenanya tidak mempunyai konsistensi dengan norma hukum Pasal 297 ayat (3) UU MD3. Akan tetapi pengesampingan a quo tidak berdasarkan alasan hukum dan fakta yang cukup bagi kontitusionalitasnya norma a quo, sehingga menimbulkan suatu kekacauan hukum (disorder of law); 100. Bahwa seperti halnya pengisian jabatan definitif Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara, pelembagaan demokrasi, khususnya dalam hal pembentukan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” UU Kaltara a quo, ketentuan dimaksud mengakibatkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara tidak mempunyai kepastian hukum yang adil dalam menjalankan fungsi-fungsi kelembagaannya dalam rangka pelaksanaan otonomi seluas-luasnya, sehingga ketentuan UU Kaltara a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945;
66
100.Bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Kaltara sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009”; 101. Bahwa Pasal 13 ayat (4) UU Kaltara sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945; 102. Bahwa Pasal 13 ayat (4) UU Kaltara sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 103. Bahwa selanjutnya Pemohon menguraikan alasan hukum terkait yangPasal 20 ayat (1) UU Kaltara yang berbunyi, “Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Gubernur Kalimantan Utara menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun anggaran berikutnya.” Ketentuan dimaksud berada dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan UU Kaltara; 104. Bahwa UUD 1945 di dalam Pasal 22A telah mendelegasikan kewenangan kepada
pembentuk
Undang-Undang
untuk
menentukan
tata
cara
pembentukan Undang-Undang. Selengkapnya Pasal 22A UUD 1945 menyatakan, ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undangundang diatur dengan undang-undang”. Sebagai pelaksanaan Pasal 22A UUD 1945, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Selanjutnya pengaturan tentang teknik penyusunan
peraturan
perundang-undangan,
khususnya
mengenai
ketentuan peralihan diatur dalam Pasal 44 ayat (2) serta Lampiran Nomor 100 yang menyebutkan, “Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang- undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-
67
undangan
tersebut
dapat
berjalan
lancar
dan
tidak
menimbulkan
permasalahan hukum”; 105. Bahwa Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014” UU Kaltara merupakan pasal aturan peralihan, karena isinya mengatur masa peralihan penyusunan rancangan peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimatan Utara. Dalam hal ini Pemohon mengajukan alasan hukum dengan batu uji konstitusionalitas yakni Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dari ketentuan pasal UUD 1945 a quo yang dihubungkan dengan ketentuan UU Kaltara a quo, menurut Pemohon, adanya frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014” menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon. Dalam kasus a quo, jika frasa dimaksud dipertahankan keberlakuannya maka frasa dalam ketentuan peralihan justru merugikan para Pemohon, karena terhadap para Pemohon jelas-jelas dinyatakan tidak berhak mengisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara, padahal para Pemohon telah memperoleh suara sah berdasarkan pemilu legislatif tahun 2009; 106. Bahwa agar tidak terjadi suatu ketidakpastian hukum dan juga kekosongan hukum (rechtsvacuum) maka dalam ketentuan UU Kaltara a quo dapat dirumuskan pengaturan tentang hubungan hukum tertentu yang terjadi akibat adanya pengaturan yang baru. Hubungan hukum dimaksud adalah hubungan antara DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yang demokratis dan menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi kesinambungan hak dan fungsi yang melekat pada DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara pada khususnya dan daerah otonom baru pada umumnya. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014” dalam Pasal 20 ayat (1) UU Kaltara dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
68
D. KESIMPULAN Bahwa berdasarkan uraian dalam pokok permohonan a quo para Pemohon berpendapat: 1. Bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini; 2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing); 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”, Penjelasan Pasal 10 ayat (2) sepanjang frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”, Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” dan Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014” UU Kaltara bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya beralasan menurut hukum bahwa seluruh ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya a quo dinyatakan inkonstitusional. Namun demikian, mengingat masih terdapat ketentuan yang diperlukan dalam pembentukan dan pengisian kelembagaan di Provinsi Kalimantan Utara serta agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum), mohon kiranya Mahkamah berkenan memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal-pasal dimaksud tersebut a quo.
E. PETITUM Bahwa dari keseluruhan hal-hal sebagaimana tersebut di atas beserta seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon, senyatanya para Pemohon tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana telah diuraikan dalam isu pokok permohonan. Hal mana disebabkan karena hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon telah dirugikan dan/atau dihalangi oleh berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”, Penjelasan Pasal 10 ayat (2) sepanjang frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”, Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat
69
Daerah Provinsi Kalimantan Timur” dan Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa, “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014” UU Kaltara a quo; Bahwa untuk itu, dengan segala hormat mohon Mahkamah berkenan memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan: Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1.
Frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5362) bertentangan
dengan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dilaksanakan paling lambat sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014”; 1.2.
Frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara” dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5362) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dilaksanakan paling lambat sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014”;
1.3.
Frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur” dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5362) bertentangan
dengan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dan diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dalam mempersiapkan daerah otonom baru di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia”; 1.4.
Frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur” dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5362)
70
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dalam mempersiapkan daerah otonom baru di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia”; 1.5.
Frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009”;
1.6.
Frasa “dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009”;
1.7.
Frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2012
tentang
Pembentukan
Provinsi
Kalimantan
Utara
(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5362) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dilaksanakan
sesuai
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku”; 1.8.
Frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2012
tentang
Pembentukan
Provinsi
Kalimantan
Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
71
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 1.9.
Frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014” dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.10. Frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014” dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.11. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) selengkapnya menjadi, “Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara, dipilih dan disahkan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling lambat sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014”; 1.12. Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5362) selengkapnya menjadi, “Penjabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dan diangkat dari unsur Pegawai
Negeri
Sipil
yang
memiliki
kemampuan
dalam
mempersiapkan daerah otonom baru di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
72
1.13. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5362) selengkapnya menjadi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009”; 1.14. Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5362) selengkapnya menjadi, “Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 1.15. Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun
2014”
Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2012
tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5362) selengkapnya menjadi, “Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Penjabat Gubernur kalimantan Utara menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun anggaran berikutnya”; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau; Apabila Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono). [2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon
mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 sebagai berikut: 1. Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
73
2. Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan UndangUndang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Bukti P-7
: Fotokopi Undang-Undang Nomopr 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
8. Bukti P-8
: Fotokopi Undang-Undang Nomolr 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Bukti P-9
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
10.Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat; 11.Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; 12.Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kopta Tangerang Selatan di Provinsi Benten; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; 14. Bukti P-14 : Fotokopi
Keputusan
Komisi
Pemilihan
Umum
Nomor
111/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewazn Perwakilan Rakayat Daerah Tahun 2014; 15. Bukti P-15 : Fotokopi kartu identitas para Pemohon;
74
’16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat keterangan Nomor 270/148/Sekr-KPU/Tahun 2013 tentang Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 pada Daerah Pemilihan V; 17. Bukti P-17 : Fotokopi KTP atas nama Syarif Almahdali; ’18. Bukti P-18 : Frotokopi KTP atas nama Zulkifli Alkaf; 19. Bukti P-19 : Fotokopi KTP atas nama Tamrin; 20. Bukti P-20 : Fotokopi KTP atas nama Asnawi Arbain; 21. Bukti P-21 : Fotokopi KTP atas nama Samsul Tribuana; 22. Bukti P-22 : Fotokopi KTP atas nama Sutarno Wijaya; 23. Bukti P-23 : Fotokopi KTP atas nama Sonny Setiawan; 24. Bukti P-24 : Fotokopi SIM atas nama H.J Jahidin S, S.H., M.H 25. Bukti P-25 : Fotokopi KTP atas nama Aran Mascos Intjau, Bsc; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Theresia Pilipus. Selain itu, para Pemohon mengajukan seorang ahli dan tiga orang saksi dengan menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut: AHLI PARA PEMOHON HM. Laica Marzuki •
Bahwa frasa yang dilaksanakan paling cepat dua tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara, memuat pasal transisi yang tidak diatur di dalam UUD 1945. Hal ini tidak boleh terjadi memuat pasal transisi selama kurun waktu paling cepat dua tahun yang pada nyatanya menunda jabatan kepala daerah secara demokratis;
•
Hak konstitusional; dan kewenangan konstitusional para Pemohon yang kehilangan akan kesamaan kedudukannya selaku warga di dalam hukum dan pemerintahan, dalam suatu kurun waktu transisi yang cukup lama dan dilarang oleh konstitusi. Para pemohon kehilangan hak konstitusional dan kewenangan konstitusionalnya guna memilih kepala daerah pemerintahan di daerahnya, serta menunda hak mereka mengajukan diri guna dipilih selaku kepala daerah dalam suatu kurung waktu transisi yang cukup lama yang tidak dikenal dan melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
75
•
Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang memberikan bevoegheden kepada Gubernur Kalimantan Timur guna memberikan pertimbangan dalam proses pengangkatan Pejabat Gubernur Kalimantan Utara oleh Presiden. Hal dimaksud tidak dimuat dalam batang tubuh. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, antara lain menegaskan bahwa rumusan penjelasan tidak boleh memperluas, tidak boleh mempersempit, atau menambah pengertian norma yang diatur dalam batang tubuh, penjelasan tidak boleh memuat rumusan pendelegasian;
•
Tidak jelas, mengapa pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan
Utara
dilaksanakan
paling
lambat
empat
bulan
sebelum
pengambilan sumpah/janji dilaksanakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur; SAKSI PARA PEMOHON 1. Andi Sunandar •
Bahwa para Pemohon termasuk calon legislatif dari daerah pemilihan V pada pemilu legislatif tahun 2009;
•
Daerah pemilihan V meliputi Kota Tarakan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Nunukan;
•
Warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara dan mempunyai hak pilih, belum bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, sehingga diakomodir untuk Pilgub Kaltim 2013;
•
Waktu yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilukada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur selama 8 bulan.
2. Yacob Melay
•
Pembentukan
pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Utara
tidak
pasti
mengakibatkan tidak dapat segera teratasinya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah perbatasan yang selama ini di sebagian besar dipasok dari Malaysia; •
Status kewarganegaraan masyarakat adat atau suku dayak di daerah perbatasan tidak jelas. Bagi mereka yang bertahun-tahun hidup di Malaysia
76
tidak diketahui sebagai warga negara Malaysia sedangkan ketika mereka kembali ke Indonesia, juga tidak dipersoalkan karena tidak tercatat dalam buku kependudukan; •
Alokasi dana untuk pembangunan daerah perbatasan, tidak segera dinikmati oleh masyarakat adat di daerah perbatasan;
•
Masyarakat adat atau suku dayak yang berada di sepanjang wilayah perbatasan, selalu setia menjaga patok-patok perbatasan NKRI. Tetapi penjaga patok-patok perbatasan tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah;
•
Masyarakat adat atau suku dayak tidak terpenuhi hak-haknya untuk menerima pelayanan publik dari pemerintah provinsi, hal tersebut diakibatkan karena jarak tempuh yang cukup jauh.
3. Karel •
Bahwa kebutuhan pokok dari masyarakat di perbatasan selalu berasal dari Malaysia, harga mahal, sehingga hak-hak masyarakat tidak segera terpenuhi, sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945;
•
Masalah pendidikan dan sumber daya manusia, di daerah perbatasan dayak di pedalaman, kalau diperlambat terus masalah kartala maka hak konstitusional saksi mungkin terhambat beberapa periode atau beberapa tahun;
•
Masalah keamanan, illegal logging, dan sebagainya apabila dibandingkan infrastruktur Malaysia di perbatasan, buat otmik pesawat jet perang dapat turun di perbatasan, sementara di perbatasan Indonesia, hanya pakai ketiting dan long boat 15 pak.
[2.3]
Menimbang bahwa Pemerintah telah didengar keterangannya baik
secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 2013, dan mengajukan keterangan tertulis yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Para Pemohon adalah masyarakat Kalimantan Utara yang menganggap bahwa meskipun dalam konsideran undang-undang a quo
77
termaktub adanya keselarasan antara kondisi faktual spirit dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara normatif ditujukan bagi perwujudan pelayanan publik diwilayah perbatasan berdasarkan desentralisasi dan otonomi daerah, namun pada kenyataannya keselarasan tersebut tidak menyemangati objek permohonan a quo untuk mencapai kondisi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara; 2. Bahwa Frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang
dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara sehingga pelaksanaan pemilukada akan dilaksanakan setelah 17 Agustus 2015, dimana frasa tersebut menurut Pemohon bersandar pada keberlakuan empiris yang amat bergantung pada proses administrasi publik, sehingga hal ini berdampak pada ketidakjelasan waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan dan status para Pemohon. 3. Menurut para Pemohon terdapat aspek yang tidak lazim dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltra yaitu penjelasan yang menyatakan “Pejabat Gubernur Kalimantan Utara disulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”, dimana menurut Pemohon sesungguhnya kewenangan dalam mengusulkan Pejabat Gubernur adalah kewenangan Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri. 4. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 13 ayat (4) UU Kaltara justru telah membuat penormaan tersendiri dimana pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimanatan Utara dilakukan 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah janji DPRD Kalimantan Timur, hal ini menunjukkan bahwa pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara hanya bisa dilaksanakan setelah pemilu Tahun 2014, sehingga norma hukum a quo telah mengakibatkan hak-hak konstitusional Pemohon; 5. Bahwa pada intinya Para Pemohon beranggapan bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor
20
Tahun
2012
Pembentukan
Provinsi
Kalimantan
Utara
78
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
79
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu DPR,DPD dan DPRD. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah
Konstitusi
maupun
berdasarkan
putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). III.
PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI Yang Mulia ketua /Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Provinsi
Kalimantan
Timur
memiliki
luas
wilayah
204.534,34km2
(merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia) yang terdiri atas 10 (sepuluh) Kabupaten dan 4 (empat) Kota, dengan jumlah penduduk pada tahun
2011
berjumlah
3.908.737
jiwa.
Provinsi
Kalimantan
Timur
berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Serawah
80
(Malaysia) di sebelah utara, Provinsi Kalimantan Barat di sebelah Barat, selat Makassar dan laut Sulawesi di sebelah timur. Dengan luas wilayah dan belum tersentuhnya pembangunan terutama di wilayah utara provinsi Kalimantan Timur khususnya perbatasan dan pedalaman. Pembentukan provinsi Kalimantan Utara sebagai ssalah satu upaya
dalam
menata
daerah
merupakan
solusi
dalam
rangka
mengoptimalkan pelayanan public karena dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan
dengan
negara
lain/tetangga. Secara geo strategis, Provinsi Kalimantan Utara merupakan open gates ke Malaysia (Sabah) Philipina Selatan, dan Brunei Darussalam. Provinsi Kalimantan
Utara
berada
pada
posisi
strategis
sehingga
dapat
mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional dalam menunjang keberhasilan tugas pokook pemerintah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah perbatasan dan pedalaman. Secara geo pilitik, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak dibelahan utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Sabah-Malaysia, sangat berpotensi untuk menjaga kedaulatan dan martabat NKRI yang termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Namun kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, dimana masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya. Hali ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana daerah perbatasan 99% merupakan daerah pedalaman
81
yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan karena panjangnya span of control dari pusat pemerintahan Provinsi di Samarinda/Klimantan Timur, seddangkan pada saat yang sama tingkat kehidupan penduduk di negara tetangga lebih baik. Di Sebatik dan Krayan misalnya, masyarakat bertransaksi dengan mata uang Ringgit dan orientasi kehidupan mereka sudah lebih condong ‘termalaysiakan’. Dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efesien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan asset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan public serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan
Utara.
Dalam
Kalimantan
Utara
perlu
melaksanakan melakukan
otonomi
berbagai
daerah,
upaya
Provinsi
peningkatan
kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengolahan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap uji materiil UU No. 20 Tahun 2012 yang diajukan oleh Para Pemohon, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: 1.
Menurut Pemerintah proses penyusunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara telah sesuai dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, maupun materi, jenis, hierarki dan materi muatan dan lembaga yang membentuk.
2.
Secara lebih khusus pembentukan Provinsi Kalimantan Utara telah sesuai dengan pembentukan daerah provinsi, kota dan kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dasarkan kepada berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan
82
pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 3.
Bahwa Pemerintah tidak sependapat terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan Pemerintah Pusat telah salah dalam memahami asas yang terkandung dalam Pasal 297 ayat (3) UU MD3 terhadap pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 297 ayat (3) berbunyi “ Pengisian anggota DPRD Provinsi tidak dilakukan bagi Provinsi yang dibentuk setelah 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, sementara sampai saat ini bahwa Peresmian Provinsi Kalimantan Utara belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu waktu yang tepat untuk penjadualan peresmian Provinsi Kalimantan Utara dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pengisian anggota DPRD Provinsi Kaltara harus dan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang MD3. 4.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Pasal 12 ayat (1) berbunyi “ Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara Pejabat Gubernur akan membentuk perangkat daerah yang meliputi sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan daerah, dinas daerah lembaga teknis daerah,
serta
unsur
perangkat
daerah
lainnya
dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dan ayat (2) berbunyi “Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Pejabat Gubernur Kalimantan Utara paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan”. Perlu dipahami secara arif dan bijaksana bahwa jiwa yang termaksud dalam ketentuan tersebut adalah merupakan upaya dalam rangka memberikan kesempatan kepada Provinsi Kalimantan Utara dalam mempersiapkan
perangkat
daerah
yang
berkompeten
dalam
83
menjalankan roda Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi Pemekaran. 5.
Bahwa pelantikan Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara paling cepat dapat dilaksanakan pada bulan April Tahun 2013, dan salah satu tugas Pejabat Gubernur adalah memfasilitasi sekaligus untuk pengisian DPRD dengan jangka waktu antara 6 sampai 8 bulan, waktu tersebut digunakan sebagai tahap pengisian secara administratif belum lagi pembuatan
SK
peresmian
DPRD.
Mengingat
bahwa
agenda
pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 akan dilaksanakan dalam waktu dekat, maka kita harus memberikan kesempatan kepada KPU untuk mempersiapkan tahapan-tahapan persiapan pemilu termasuk didalamnya terkait penyusunan daftar pemilihan untuk masing-masing daerah pada Provinsi Kalimantan Utara. 6.
Bahwa terkait dengan penyusunan mekanisme Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan memakan waktu antara 4 sampai 5 bulan, disamping itu harus mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana/kelengkapan DPRD. Oleh karena itu bahwa pengisian DPRD Provinsi Kalimantan Utara diatur di Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014”.
7.
Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara yaitu penjelasan yang menyatakan “Pejabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”, hal ini mengandung makna bahwa masing-masing lembaga negara harus melaksanakan tugas dan kewenangannya secara bijaksana,
Menteri
Dalam
Negeri
melaksanakan
tugas
dan
kewenangannya yaitu mengusulkan Pejabat Gubernur Kalimantan Utara dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur. Perlu
dipahami
pertimbangan
lebih Gubernur
mendalam
lagi,
Kalimantan
bahwa Utara”
frasa bukanlah
“dengan suatu
pencantuman klausul yang tanpa alasan mendasar. Adapun alasan dicantumkannya frasa tersebut adalah merupakan cerminan bahwa
84
Menteri
Dalam
Kalimantan
Negeri
Utara
dalam
adalah
mengusulkan
dengan
Pejabat
memperhatikan
Gubernur
pertimbangan
Gubernur Kalimantan Timur selaku Provinsi Induk, karena secara riil Gubernur Kalimantan Timur telah memahami struktur Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang terdapat pada Provinsi Kalimantan Utara, dengan demikian dapat dianalogikan bahwa Gubernur Kalimantan Timur lebih mengetahui kriteria seseorang yang layak diangkat sebagai Pejabat Gubernur Kalimantan Utara. IV.
KESIMPULAN Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian UndangUndang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan tertulisnya melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 April 2013 pada pokoknya sebagai berikut: A. KETENTUAN UU KALTARA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
85
Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas beberapa Pasal UU Kaltara yaitu: -
Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”
-
Penjelasan Pasal 10 ayat (2) sepanjang frasa “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”.
-
Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “dibentuk melalui Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur”.
-
Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014”
Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1), Penjelasan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU KALTARA. a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara” tidak mempunyai limitasi waktu yang pasti sehingga ketentuan tersebut merupakan pembedaan perlakuan terhadap warga Negara yang bersamaan kedudukannya dalam memilih dan dipilih sebagai kepala daerah di daerah otonom baru, serta tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 23 UU a quo sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara sepanjang frasa “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara” UU Kaltara lebih bernilai prosedural formal yang tidak memperhatikan kepastian limitasi waktu serta urgensi pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
86
sebagai bagian dari NKRI sebagai Negara kepulauan yang bercirikan nusantara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25A UUD 1945. c. Bahwa norma hukum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU a quo merumuskan norma baru yaitu kewenangan Gubernur Kalimantan Timur dalam memberikan pertimbangan terkait Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, penambahan norma baru tersebut menimbulkan ketidaksinkronan dengan norma Pasal 10 ayat (2) sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan meniadakan kesamaan kedudukan warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan. d. Bahwa dalam pembentukan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa “ dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” dan ayat (4) sepanjang frasa “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur” UU a quo sama sekali tidak mencerminkan sense of urgency pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, oleh karenanya mengakibatkan daerah otonom baru yang mengalami masa transisi tidak mempunyai kelembagaan demokrasi case quo DPRD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil Pemilu sebelumnya yakni Pemilu tahun 2009 sehingga hak-hak rakyat secara potensial tidak dapat direpresentasikan ke dalam DPRD Provinsi Kalimantan Utara, oleh karenanya ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. e. Bahwa Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” UU a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon, jika ketentuan tersebut dipertahankan keberlakuannya maka ketentuan dalam peraturan peralihan justru merugikan para Pemohon, karena terhadap para Pemohon jelas-jelas dinyatakan tidak berhak mengisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara, padahal para Pemohon telah memperoleh suara sah berdasarkan pemilu legislative tahun 2009.
C. KETERANGAN DPR Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan
87
mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Menanggapi permohonan para Pemohon yang menyatakan dirinya selaku warga negara Indonesia yang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 merupakan calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung,
DPR
berpandangan
bahwa
Para
Pemohon
harus
dapat
membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap menyerahkan
kedudukan
hukum
(legal
sepenuhnya
kepada
standing)
Ketua/Majelis
tersebut,
Hakim
DPR
Mahkamah
Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
(legal
standing)
atau
tidak
sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 2. Pengujian atas Undang-Undang Nomor
20 Tahun
2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Terhadap
permohonan
pengujian
Pasal-Pasal
a
quo,
DPR
RI
menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. b. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dijelaskan bahwa pembentukan daerah diproses dengan 3 (tiga)
88
persyaratan
yakni
administratif,
teknis
dan
fisik
kewilayahan.
Persyaratan admisitratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah. Sementara itu persyaratan teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. c. Persyaratan yang dimaksud disusun dalam rangka persiapan daerah yang
baru
untuk
dapat
tumbuh,
berkembang
dan
mampu
menyelenggarakan otonomi daerah untuk peningkatan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Untuk melegalisasi pembentukan daerah otonom baru disusun dalam UU (Undang-Undang). UUD 1945 Pasal 20 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sesuai dengan alur pembentukan suatu Undang-Undang yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 16 yang menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Prolegnas. Oleh karenanya implementasi pembuatan UU yakni yang dibuat oleh DPR bersama-sama
Pemerintah
merupakan
lembaga
negara
yang
berwenang membuat kebijakan politik sesuai amanah rakyat yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. e. Terhadap dalil para Pemohon dalam Permohonan a quo, mengenai pengaturan limitasi waktu pengisian jabatan definitif Gubernur dan/atau Wakil
Gubernur
ditentukan
paling
cepat
2
(dua)
tahun
sejak
diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disebutkan dalam
Pasal
10
ayat
(1),
DPR
berpendapat
bahwa
dengan
mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini akan disahkan oleh
89
Presiden pada bulan
November 2012 (memperhitungkan batas
maksimal 30 hari sejak disetujui DPR dan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 20 UUD Tahun 1945). Sementara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 297 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Adalah suatu hal yang terlalu terburuburu dan kurang bijaksana bila sejak diundangkan pada bulan November 2012 dan dengan tenggat waktu setahun sebelum Pemilu 2014, yakni April 2013 (5 bulan) sudah dilakukan pengisian anggota DPRD. Dengan tidak semata-mata pengisian jabatan pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, di dalam Daerah Otonom Baru ini dipandang perlu persyaratan antara lain kesiapan personil/SDM, hibah, sarana dan prasarana/infrastruktur untuk menunjang keberlangsungan DOB yang dimaksud. Kesiapan menuju peningkatan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat dianggap sangat penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Dan
dengan
memperhatikan
pengalaman
dimasa
lalu
dalam
pembentukan daerah otonom baru atas laporan Kemendagri mengenai Potret 57 DOB pada tahun 2010, DPR bersama-sama Pemerintah memandang bahwa diperlukan suatu persiapan yang matang dan tidak terburu-buru dari semua persyaratan pembentukan agar dapat aplikatif secara optimal di daerah otonom baru yang dimaksud. Ibarat sebuah keluarga bahwa “Induk yang melahirkan tetap sehat, anak yang akan ditumbuhbesarkan juga tak kalah sehat”. Oleh karenanya untuk membuka ruang keterbukaan dalam sistem demokrasi yang bersifat desentralistik seyogyanya diciptakan suatu kesiapan untuk memberikan kesempatan kepada daerah dengan memberikan umpan balik dalam proses pembentukannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap supervisi Pemerintah sebagai bagian yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 di mana berkewajiban melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di
90
provinsi yang baru dibentuk. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan peresmian dan pengisian Penjabat Kepala Daerah. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2012 setelah
melakukan diskusi yang panjang ditentukan bahwa seperti yang termaktub dalam Pasal 9 bahwa peresmian Provinsi Kaltara dan pelantikan Penjabat Gubernurnya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak diundangundangkan. Jangka waktu 2 (dua) tahun diputuskan setelah melakukan simulasi atas kesiapan pemerintahan daerah dan sudah mengantisipasi kesiapan menghadapi Pemilu Nasional Tahun 2014. Penjabat dipilih untuk mempersiapkan segala sesuatunya kesiapan pemerintahan daerah. Setelah
diresmikan
dan
dilantik
Penjabat,
persiapan
dan
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, pengambilan sumpah/janji DPRD Provinsi Induk pada Juli/Agustus 2014, dan dilanjutkan pengambilan sumpah/janji DPRD Provinsi Daerah Otonom Baru Kalimantan Utara pada November 2014 sampai pemungutan suara pemilukada DOB sampai tahun 2015 menghabiskan waktu selama 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Oleh
karenanya
sebagai
kebijakan
pembuat
Undang-Undang,
Pemerintah dan DPR setelah melakukan simulasi waktu kesiapan daerah baru demi pencapaian suatu pemerintahan daerah definitif dan kesiapan sarana dan prasarana. f. Terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan a quo, tentang cara pengisian jabatan Penjabat Gubernur Kaltara yang terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara, DPR berpendapat bahwa tata cara pengisian jabatan Penjabat Gubernur Kaltara yang terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Gubernur Kalimantan Timur merupakan bagian dari penjelasan Pasal 10 ayat (2) “Sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden mengangkat
91
Penjabat Gubernur dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun”. Terkait hal yang tersebut di atas jelas termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, Pasal 24 bahwa Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah. Sebagai daerah induk yang terus akan memberikan fasilitasi terhadap daerah otonom yang lahir dari bagian induk, menurut Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, bahwa pemberian fasilitasi yang dapat berupa penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyusunan APBD, pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi, pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan, penyusunan rencana umum tata ruang daerah dan dukungan teknis bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri bersama gubernur provinsi induk yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut. Hal itu dikarenakan belum adanya Pemerintahan yang definitif sehingga belum adanya Perda untuk melakukan usaha mencari Pendapatan Asli Daerah dan sumber keuangan lain maka subsidi dilakukan oleh provinsi induk. Ada batas penyerahan asset dan ada sanksi untuk induk yang tidak memberi asset pada daerah otonom yang baru. Jelas bahwa sebagai induk, Gubernur daerah induk, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur tidak boleh melepaskan tangan dan harus ikut melakukan fasilitasi yang dimaksud. Sehingga penunjukan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yang merupakan kewenangan Pemerintah setelah mendapat pertimbangan Gubernur Kalimantan Utara sematamata adalah untuk mendapatkan keseimbangan pemberian fasilitasi pada Kalimantan Utara sebagai daerah otonom yang baru. g. Terkait dengan pengaturan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembentukan dan pengisian anggota DPRD Provinsi Kaltara yang ditentukan akan dilaksanakan berdasarkan hasil Pemilu 2014 serta pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kaltara yang
92
ditentukan akan dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dapat DPR jelaskan bahwa hal tersebut adalah dengan maksud pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk baru efektif pasca Pemilu Tahun 2014, tentu pembentukan dan pengisian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dibentuk dan diisi pasca hasil penetapan sampai pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kaltara dilakukan. kesiapan sarana dan prasarana, personil, jajaran penyelenggara Pemilu dan lain sebagainya tentu memerlukan waktu tertentu. Waktu selama 4 (empat) bulan disiapkan untuk memberi kesempatan pada beberapa instansi untuk menyiapkan hal-hal yang dimaksud. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengisian pemerintahan baru efektif pada Tahun 2015. Dalam waktu sembilan bulan ke depan akan dipilih pejabat-pejabat sementara untuk mulai menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk membangun sarana dan prasarana di daerah yang baru tersebut, provinsi induk. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Provinsi Kalimantan Timur sebagai Provinsi induk tetap harus memberikan subsidi. h. Terkait argumentasi para Pemohon mengenai pengaturan penyusunan dan pengesahan Rancangan Pergub tentang APBD Provinsi Kaltara dilakukan
oleh
Penjabat
Provinsi
Kalimantan
Utara,
sebelum
terbentuknya DPRD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana Pasal 20 ayat (1), DPR RI berpendapat bahwa selama belum ada pemerintahan yang efektif dan definitif, tentu pemerintahan dilakukan oleh Penjabat Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah sampai terselenggaranya Pemilukada pertama kali di daerah baru, termasuk yang menyusun APBD Provinsi Kalimantan Utara dilakukan oleh Penjabat Provinsi Kalimantan Utara. Dalam artian belum adanya struktur pemerintah daerah yang definiit, maka APBD Provinsi Kaltara dilakukan atas dasar Pergub tentang APBD.
93
Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1.
Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima.
2.
Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
3.
Menyatakan Pasal 10 ayat (1), Penjelasan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.
Menyatakan Pasal 10 ayat (1), Penjelasan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
[2.5]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan
tertulisnya melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Juli 2013, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.6]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1]
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5362, selanjutnya disebut UU 20/2012) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 18 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6)
94
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut UUD 1945, khususnya pasal-pasal sebagai berikut: 1. Pasal
10
ayat
(1)
menyatakan,
“Untuk
memimpin
penyelenggaraan
pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara, dipilih dan disahkan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara sepanjang frasa, “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”; 2. Penjelasan Pasal 10 ayat (2) menyatakan, “Penjabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur” sepanjang frasa, “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”; 3. Pasal 13 ayat (1) menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014” sepanjang frasa,”dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014”; 4. Pasal 13 ayat (4) menyatakan, “Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur” sepanjang frasa, “dilaksanakan
paling
lambat
4
(empat)
bulan
setelah
pengambilan
sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur”; 5.
Pasal 20 ayat (1) menyatakan, “Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Gubernur Kalimantan Utara menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun anggaran berikutnya” sepanjang frasa, “berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014”;
[3.2]
Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah
Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
95
a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4]
Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon
adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu UU 20/2012, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
96
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6]
Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
97
[3.7]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada
paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) sebagai berikut: Para
Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang
tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara dan bukan penduduk Provinsi Kalimantan Utara. Para Pemohon dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada daerah pemilihan V yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Para Pemohon hendak mengajukan diri untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara atau untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tetapi dengan adanya ketentuan a quo, para
Pemohon
tidak
dapat
menjalankan
hak
dan/atau
kewenangan
konstitusionalnya sehingga para Pemohon mengalami kerugian konstitusional; Berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan
para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.9]
Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
permohonan
para
Pemohon,
keterangan
Pemerintah,
keterangan
DPR,
keterangan ahli dan saksi para Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
98
[3.10]
Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalikan UU
20/2012 khususnya Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa, “paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”, Penjelasan Pasal 10 ayat (2) sepanjang frasa, “dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”, Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa,”dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014”, Pasal 13 ayat (4) sepanjang frasa, “dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur”, Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa, “berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014”, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 karena dengan adanya pasal a quo, menimbulkan ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum, ketidakpastian hukum, dan bertentangan dengan tujuan otonomi daerah dalam mengajukan diri untuk dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara secara demokratis atau untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara; [3.11]
Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon sepanjang ketentuan
mengenai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 20 ayat (1) UU 20/2012, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1]
Menimbang bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonomi merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
melaksanakan
kegiatan
pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
99
meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban Pemerintah Pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal; [3.11.2]
Menimbang bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai
salah satu daerah pemekaran dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya dimaksudkan
sebagai
pelaksanaan
otonomi
daerah
untuk
meningkatkan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat sehingga hal tersebut berkaitan erat dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya; Pasal 9 UU 20/2012 menentukan bahwa peresmian Provinsi Kalimantan Utara dan pelantikan penjabat Gubernur Kalimantan Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat sembilan bulan sejak UndangUndang ini diundangkan. Provinsi Kalimantan Utara telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, tanggal 22 April 2013. Artinya, provinsi a quo baru diresmikan secara definitif 12 bulan sebelum pemilihan umum legislatif; Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 8 UU 20/2012 menyatakan bahwa, “Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian pelaksanaan ketentuan Pasal 8 UU 20/2012 tidak dapat dilepaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (selanjutnya disebut PP 78/2007) yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 24 PP 78/2007, yang mengatur antara lain penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyusunan APBD, pemberian hibah dari daerah induk, dan pemberian bantuan dari provinsi induk, pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan, dan dokumen, penyusunan rencana umum, tata ruang daerah, dan dukungan teknis bantuan teknis infrastruktur,
100
penguatan investasi daerah untuk provinsi dilaksanakan oleh menteri bersama gubernur provinsi induk yang dilaksanakan tiga tahun berturut-turut; [3.11.3]
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan DPR, pemekaran daerah
seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berdasarkan pengalaman pelaksanaan otonomi daerah selama ini atas potret 57 daerah otonomi baru, dan dalam pembentukan daerah baru diperlukan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi kesiapan penyelenggaraan pemerintah daerah baru. Mahkamah sependapat bahwa terhadap daerah otonomi baru diperlukan perencanaan, persiapan, dan waktu yang cukup agar dapat memastikan penyelenggaraannya kelak terwujud sesuai dengan tujuan otonomi itu sendiri, dan terhadap pelaksanaannya telah diatur pula dalam peraturan perundang-undangan; [3.11.4] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan keberadaan pasal-pasal a quo mengakibatkan pelanggaran konstitusi, karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya bahwa secara keseluruhan telah diatur batas waktu pemilihan Gubernur, yaitu,
paling cepat dua tahun sejak Provinsi Kalimantan
Utara diresmikan, dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, yang pengambilan sumpah/janjinya dilaksanakan paling lambat empat bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, atau Anggota DPRD Provinsi, yang mekanisme pengisiannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan kepastian hukum
dan
kesamaan
perlakuan
dalam
bidang
hukum.
Dengan
telah
ditentukannya dalam peraturan perundang-undangan akan menjamin perwujudan persamaan perlakuan, karena setiap orang atau warga negara harus taat kepada
101
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil para Pemohon yang terkait dengan jangka waktu tersebut, tidak beralasan menurut hukum; [3.12]
Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon sepanjang frasa,
“dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur”, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU 20/2012. Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan setiap aparatur pemerintah wajib bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan kepentingan umum serta tidak diskriminatif. Selain itu, sejalan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus pula mempertimbangkan kepatutan dan keadilan. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur selaku penanggung jawab pemerintahan provinsi induk wajib memberikan dukungan agar terjadi proses pengalihan fasilitas, aset, keuangan, personil kepada daerah pemekaran, agar antara daerah induk dengan daerah baru tercapai keseimbangan dan kesinambungan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, peranan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi induk dalam memberikan pertimbangan pada pengangkatan Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan asasasas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang harus dipatuhi oleh aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo, tidak beralasan menurut hukum. Adapun pengujian pasal-pasal a quo terhadap Pasal 18 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) UUD 1945, menurut Mahkamah, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya; [3.13]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
102
[4.1]
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk
mengajukan permohonan a quo; [4.3]
Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5226), serta UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 11.28 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau
103
kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili; KETUA,
ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd.
ttd.
Arief Hidayat
Maria Farida Indrati
ttd.
ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi
Muhammad Alim
ttd.
ttd.
Anwar Usman
Patrialis Akbar PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan
