PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa
Perangkat
Desa
telah
ditetapkan
dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun
2008
tentang
Tata
Cara
Pengangkatan
Perangkat Desa; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang
Nomor
sebagaimana
6
telah
Tahun
2014
diubah
tentang
dengan
Desa
Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga perlu diganti; c. bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
1
2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor
6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
123,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tambahan
Lembaran
Tahun Negara
2015
Nomor
Republik
157,
Indonesia
Nomor 5717);
2
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang
Pengangkatan
dan
Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas, 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Musi Rawas 5. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Musi Rawas. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan
masyarakat
setempat
berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat dengan BPD adalah
lembaga
yang
melaksanakan
fungsi
pemerintahan
yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan
kebijakan
dan
koordinasi
yang
diwadahi
dalam
Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. 13. Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi. 14. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan yang bersangkutan dapat menjabat atau diusulkan kembali. 15. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap. 16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun. 17. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa. 18. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
4
19. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon. 20. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil. 21. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa. 22. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa. 23. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat 24. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis. 25. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi. 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD. 27. Hari adalah hari kerja.
BAB II RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Pemerintah Desa
(1)
Pasal 2 Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)
Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintah Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. 5
(3)
Perangkat Desa terdiri dari : a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh: 1. Urusan Umum 2. Urusan Keuangan ;dan 3. Urusan Perencanaan. Yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan. b. Pelaksana Teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi terdiri dari: 1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan; 3. Seksi Kemasyarakatan; dan 4. Pelaksana Kewilayahan.
(4)
Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusan dan Kepala
Seksi
dapat
dibantu
oleh
seorang
staf,
dengan
mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan desa. (5)
Bagan
Struktur
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Pemerintah
Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Penyusunan Struktur Organisasi Desa Pasal 3 (1)
Penyusunan struktur organisasi Pemerintah Desa dapat berbentuk tipe I atau tipe II yang mencakup jumlah bidang urusan, seksi dan unsur kewilayahan pada setiap Desa, yang disesuaikan dengan: a. kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; b. potensi dan ketersediaan sumber daya manusia; dan c. kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2)
Organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan
Desa
tentang
Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini. (3)
Struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6
Bagian Ketiga Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 4 (1)
Kepala
Desa
Organisasi
menyusun
dan
Tata
rancangan Kerja
Peraturan
Pemerintah
Desa
Desa
tentang
berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2)
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit
memuat
ketentuan
yang
mengatur
tentang
pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. (3)
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan kepada masyarakat desa sebelum disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(4)
Kepala
Desa
mengajukan
rancangan
Peraturan
Desa
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan. (5)
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama Kepala Desa dengan BPD dalam rapat BPD, sesuai dengan peraturan tata tertib BPD, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(1)
Pasal 5 Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terlebih dahulu dievaluasi oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)
Kewenangan
evaluasi
rancangan
Peraturan
Desa
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat. (3)
Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
(4)
Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama.
(5)
Hasil evaluasi Peraturan Desa yang telah dievaluasi diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
7
(6)
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.
(7)
Apabila Camat telah menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jika terjadi kesalahan Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
(8)
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti perbaikannya oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Camat dapat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan seluruh atau sebagian isi Peraturan Desa.
(9)
Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya dan apabila telah diberlakukan ternyata terdapat kesalahan maka camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(10) Mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah
Desa
dilaksanakan
sesuai
Peraturan
Perundang-
Undangan. Pasal 6 Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Sekretariat Desa (1)
Pasal 7 Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(2)
Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. 8
(3)
Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan urusan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan kondisi desa setempat.
Paragraf 1 Sekretaris Desa Pasal 8 (1)
Sekretaris Desa bertugas : a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program
kerja
pemerintahan desa; b. mengoordinasikan pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan; c. mengoordinasikan
evaluasi
dan
pelaporan
penyelenggaraan
pemerintahan desa; d. menyelenggarakan kesekretariatan desa; e. menjalankan administrasi desa; f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa; g. melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah Desa; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. (2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa; b. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa; c. pelaksanaan urusan personalia Perangkat Desa; d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga desa; e. pelaksanaan pelaporan keuangan desa; f. pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa; g. pengelolaan perpustakaan desa; h. pengelolaan aset desa; dan i. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9
Paragraf 2 Urusan Umum Pasal 9 (1)
Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a. angka 1, berkedudukan sebagai unsur Sekretariat Desa yang membantu Kepala Desa di bidang urusan umum dan perlengkapan.
(2)
Urusan
Umum
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Urusan
yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. (3)
Kepala Bidang Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Umum. Pasal 10
(1)
Urusan Umum bertugas : a. melakukan urusan surat menyurat; b. melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa; c. melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa; d. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa; e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa; f.
melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. (2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum berfungsi : a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah desa; b. pelaksanaan urusan barang inventaris desa; c. pelaksanaan urusan rumah tangga desa; dan d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa.
10
Paragraf 3 Urusan Keuangan (1)
Pasal 11 Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf
a.
angka
2,
merupakan
unsur
Sekretariat
Desa
yang
membantu tugas Kepala Desa dibidang keuangan. (2)
Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(3)
Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Keuangan. Pasal 12
(1)
Urusan Keuangan bertugas : a. menyiapkan
bahan
penyusunan
anggaran,
perubahan
dan
perhitungan APB Desa; b. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin
Kepala
Desa,
membukukan
dan
mempertanggung-
jawabkan keuangan Desa; c. mengendalikan pelaksanaan APB Desa; d. mengelola dan membina administrasi keuangan desa; e. menggali sumber pendapatan desa; f.
melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. (2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Keuangan berfungsi : a. pelaksanaan penyusunan rancangan APB Desa; b. pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan Desa; c. pelaksanaan
pembukuan,
perbendaharaan,
dan
pelaporan
keuangan Desa; d. pelaksanaan pungutan desa; dan e. pelaksanaan
penyusunan
pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan desa. 11
Paragraf 4 Urusan Perencanaan Pasal 13 (1)
Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 3, merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas
Kepala
pelaporan
Desa
program
dibidang
perencanaan,
pemerintahan,
pengendalian
pembangunan,
dan
pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2)
Urusan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(3)
Kepala Urusan Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Program. Pasal 14
(1)
Urusan Perencanaan bertugas : a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa; b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan desa secara rutin dan/atau berkala; c. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan; d. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan program yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; e. melaksanakan Musrenbang Desa; f.
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
g. menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. (2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Perencanaan berfungsi : a. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; b. penyusunan program kerja pemerintahan desa;
12
c. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan; d. penyelenggaraan musyawarah Desa; e. pengendalian dan evaluasi; f.
penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran;
g. penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran; dan h. fasilitasi kesekretariatan BPD. Bagian Kedua Pelaksana Teknis Pasal 15 (1)
Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Desa
melalui
Sekretaris Desa. (2)
Kepala Seksi dapat dibantu oleh Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi. Paragraf 5 Seksi Pemerintahan Pasal 16
(1)
Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
(2)
Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pasal 17
(1)
Seksi Pemerintahan bertugas : a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. 13
b. melaksanakan administrasi kependudukan; c. melaksanakan administrasi pertanahan; d. melaksanakan pembinaan sosial politik; e. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Desa; f.
menyelesaikan perselisihan warga; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa. (2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan berfungsi : a. penyusunan
rencana
dan
pelaksanaan
pemeliharaan
ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; b. penyusunan
rencana
dan
pelaksanaan
administrasi
kependudukan; c. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan; d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik; e. pelaporan
dan
pertanggungjawaban
perencanaan
dan
pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan; f.
fasilitasi kerjasama Pemerintah Desa; dan
g. penyelesaian perselisihan warga.
Paragraf 6 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Pasal 18 (1)
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pembangunan.
(2)
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pasal 19
(1)
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan bertugas : a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa; b. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa; 14
c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidangtugasnya; d. mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga; e. meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dalam
pelestarian
lingkungan hidup; dan f. (2)
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan berfungsi : a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan desa; b. peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa; c. pendataan, pengolahan, dan peningkatan penghasilan tanahtanah milik desa; d. peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa; e. pengembangan sarana prasarana pemukiman warga; f.
peningkatan
peran
serta
masyarakat
dalam
pelestarian
lingkunganhidup; dan g. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai bidang tugasnya. Paragraf 7 Seksi Kemasyarakatan Pasal 20 (1)
Seksi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang agama, pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
(2)
Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
15
Pasal 21 (1)
Seksi Kemasyarakatan bertugas : a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan danperlindungan anak; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemasyarakatan berfungsi : a. perencanaan
dan
mengaktifkan
pelaksanaan
kegiatan
keagamaan; b. pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk, dan cerai; c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial; d. perencanaan
dan
pelaksanaan
kegiatan
pendidikan
dan
kebudayaan; e. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; f.
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dankesehatan masyarakat;
g. pelaporan dan evaluasi kegiatan kemasyarakatan; dan h. pengoordinasian
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
sesuai
bidang tugasnya. Bagian Ketiga Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Pasal 22 (1)
Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang kepala pelaksana kewilayahan yang disebut Kepala Dusun, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
16
Pasal 23 (1)
Kepala Dusun bertugas : a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa diwilayah Dusun; b. melaksanakan
kegiatan
dan
administrasi
pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun; c. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa; d. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat; e. menyampaikan
informasi
tentang
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku didesa dan di wilayah Dusun; f.
memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakanyang akan diambil di bidang tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa. (2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun berfungsi : a. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; b. melaksanakan peraturan desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; c. melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat; d. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; e. meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan; f.
melaksanakan
keamanan,
ketertiban
dan
perlindungan
masyarakat; g. melaksanakan pengembangan dan pembinaan kebudayaan; dan h. memberikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dusun.
17
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pasal 24 (1)
Dalam
melaksanakan
fungsi
dan
tugasnya,
Perangkat
Desa
mempunyai hak : a. menerima penerimaan
penghasilan lainnya
tetap yang
setiap bulan, syah
serta
tunjangan,
mendapat
dan
jaminan
kesehatan; b. mendapatkan cuti; dan c. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan. (2)
Dalam
melaksanakan
fungsi
dan
tugasnya,
Perangkat
Desa
mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan
dan
memelihara
keutuhan
Negara
Kesatuan Repulik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas darikolusi, korupsi dan nepotisme; d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa; e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa; f.
menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan
g. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Paragraf 8 Rincian Fungsi dan Tugas Pasal 25 Rincian tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
18
BAB IV TATA KERJA Pasal 26 (1)
Kepala
Desa
dan
Perangkat
Desa
dalam
menyelenggarakan
pemerintahan berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. (2)
Setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsinya.
(3)
Setiap pimpinan satuan organisasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas
dan fungsinya
kepada atasannya secara tertulis, rutin
dan/atau berkala. (4)
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab
memimpin
dan
mengoordinasikan
bawahannya
serta
memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 27 (1)
Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
(2)
Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.
Pasal 28 (1)
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk
dan
perintah
serta
melakukan
pengawasan
dan
mengendalikan pelaksanaan tugas semua Perangkat Desa. (2)
Untuk kelancaran tugas, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
(3)
Setiap Perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang ketugasan secara tepat waktu kepada atasannya.
19
BAB V PEMBINAAN PERANGKAT DESA Pasal 29 (1)
Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara.
(2)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Dusun. BAB VI PENGISIAN PERANGKAT DESA
(1)
Pasal 30 Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui cara ujian tertulis.
(2)
Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan : a. penjaringan; b. penyaringan; dan c. pengangkatan. Bagian Kesatu Penjaringan Paragraf 1 Persyaratan Calon Perangkat Desa Pasal 31
(1)
Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
memelihara
dan
mempertahankan
keutuhan
Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;
20
e. penduduk desa setempat untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf atau penduduk dusun setempat untuk Kepala Dusun, yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu domisili yang dikeluarkan oleh ketua RT/RW diketahui oleh Kepala Desa ; f.
berkelakuan baik, jujur dan adil;
g. tidak
sedang
menjalani
hukuman
pidana
penjara
dengan
hukuman badan atau hukuman percobaan; h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara; i.
tidak
sedang
dicabut
hak
pilihnya
berdasarkan
putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur
dan
terbuka
kepada
publik
bahwa
yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; k. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas; l.
Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan
izin
dari
Pejabat
yang
berwenang
dan
mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain; m. Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf sanggup bertempat tinggal diwilayah desa selama menjabat; n. Kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat; dan
21
o. Bakal Calon Kepala Dusun harus mendapat dukungan dari warga Dusun yang mempunyai hak pilih 15 % (lima belas per seratus) atau
usulan
dari
warga
Rukun
Tetangga/Rukun
Warga
berdasarkan musyawarah. (2)
Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pengisian
(1)
Pasal 32 Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat
Desa
yang
bersangkutan,
Kepala
Desa
memproses
pengisian Perangkat Desa. (2)
Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)
Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
unsur
masyarakat
dengan
susunan
keanggotaan
sebagai
berikut: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; c. Bendahara merangkap anggota; dan/atau d. Anggota. (4)
Penentuan susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa dilaksanakan dengan
cara
musyawarah
mufakat
dan
terdiri
dari
unsur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat. (5)
Panitia Pengisian Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
22
(6)
Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/ kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
(7)
Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.
(8) Tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah : a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa; b. menyusun
jadwal
waktu
dan
tempat
proses
pelaksanaan
pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat; c. menyusun RAB pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat; d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat; e. menerima pendaftaran Bakal Calon; f.
melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
g. mengumumkan Calon kepada masyarakat; h. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon; i.
mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti seleksi;
j.
menyelenggarakan seleksi bagi Calon yang berhak mengikuti;
k. mempersiapkan
segala
sesuatu
yang
berhubungan
dengan
pelaksanaan pengisian Perangkat Desa; l.
membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa; dan
m. melaporkan
pelaksanaan
pengisian
Perangkat
Desa
kepada
Kepala Desa. n. Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
23
o. Panitia
Pengisian
Perangkat
Desa
sebelum
melaksanakan
tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa. p. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Pengajuan Permohonan Pasal 33 (1)
Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan melampirkan : a. Surat Pernyataan yang memuat : b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; d. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil; e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan; f.
tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka
kepada
public
bahwa
yang
bersangkutan
pernah
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
24
i.
sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi Perangkat Desa; dan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama
j.
menjabat bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf, atau Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat bagi Kepala Dusun. k. fotokopi/salinan ijazah paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang; l.
fotokopi/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/ Rukun Warga di ketahui oleh Kepala Desa; n. fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir; o. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat; p. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas ; q. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan; r.
surat izin dari pejabat yang berwenang bagi perangkat desa ;
s. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil; dan t.
khusus Bakal Calon Kepala Dusun disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk
warga
yang
mendukung
atau
Berita
Acara
musyawarah Rukun Tetangga/ Rukun Warga. (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Sekretaris Desa, Bakal Calon Kepala Urusan, Bakal Calon Kepala Seksi, Bakal Calon Kepala Dusun atau Bakal Calon Staf. Paragraf 4 Pendaftaran Bakal Calon Pasal 34 (1)
Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
25
(2)
Apabila dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
(3)
Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pengisian Perangkat Desa mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara. Paragraf 5 Penetapan Calon Pasal 35
(1)
Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing masing bakal calon.
(2)
Bakal calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
(3)
Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud padaayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon. Paragraf 6 Penyampaian Keberatan terhadap Calon Pasal 36
(1)
Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, disampaikan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.
(2)
Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah
diteliti
kebenarannya,
dituangkan
dalam
Berita
Acara
Penelitian Keberatan Masyarakat.
26
(3)
Berita
Acara
Penelitian
Keberatan
Masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi. (4)
Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil seleksi. Paragraf 7 Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi Pasal 37
(1)
(2)
Panitia Pengisian Perangkat Desa mengusulkan calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara penetapan calon dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi. Kepala Desa setelah menerima usulan panitia pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi dengan mempertimbangkan berita acara penetapan
calon
dan/atau
berita
acara
penelitian
keberatan
masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3)
(4)
Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada ketua panitia pengisian perangkat desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi. Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon yang berhak mengikuti ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti seleksi. Bagian Kedua Penyaringan Pasal 38
(1)
Calon yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
(2)
Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi oleh panitia pengisian perangkat desa serta dapat dilengkapi tandatangan calon yang berhak mengikuti.
(3)
Calon yang berhak mengikuti ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh nilai tertinggi. 27
(4)
Nama calon yang berhak mengikuti seleksi dan lulus diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). BAB VII PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 39
(1)
Panitia Pengisian Perangkat Desa melaporkan hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(2)
Setelah menerima laporan hasil seleksi pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat penetapan dan rekomendasi.
(3)
Camat
memberikan
rekomendasi
dalam
hal
proses
pengisian
Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan. (4)
Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pengisian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses pengisian ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(5)
Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon Yang Lulus untuk menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Paragraf 2 Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
(1)
Pasal 40 Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa
atau
Pejabat
lain
yang
ditunjuk
setelah
mengucapkan
sumpah/janji sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 28
1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (2)
Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
(3)
Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima
(4)
Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa. BAB VII BIAYA DAN MASA JABATAN Pasal 41
Biaya Pengisian Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 42 Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun. BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan Pasal 43 Perangkat Desa dilarang : a.
merugikan kepentingan umum;
b.
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.
menyalah gunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
d.
melakukan
tindakan
diskriminatif
terhadap
warga
dan/atau
golongan masyarakat tertentu; e.
melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
f.
melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; 29
g.
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
h.
menjadi pengurus partai politik;
i.
menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
j.
merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
k. l. m.
n.
ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa; melanggar sumpah/janji jabatan; meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturutturut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dangan, bertentangan dengan norma yang hidup
dan
berkembang
dalam
masyarakat
atau
melakukan
perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat. Bagian Kedua Sanksi Paragraf 1 Teguran Tertulis Pasal 44 (1)
Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
(2)
Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
(3)
Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
30
(4)
Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis. Paragraf 2 Pemberhentian Sementara
Pasal 45 Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan umtuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 46 (1)
Perangkat
Desa
yang
diberhentikan
sementara
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa. (2)
Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
(4)
Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan. BAB IX PEMBERHENTIAN Pasal 47
(1)
Perangkat Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; atau 31
c. diberhentikan. (2)
Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; f.
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; dan/atau
g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3)
Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
(4)
Camat
wajib
memberikan
rekomendasi
dalam
hal
proses
pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5)
Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
(6)
Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
(7)
Kepala
Desa
menetapkan
Keputusan
Kepala
Desa
tentang
Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
Pasal 48 Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat tidak diberhentikan oleh Kepala Desa apabila amar putusan pengadilan menetapkan : a.
hukuman kurungan yang dijatuhkan oleh hakim diputus kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau 32
b.
hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa hukuman percobaan.
BAB X PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA BERHALANGAN SEMENTARA ATAU BERHALANGAN TETAP ATAU PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAU PEMBERHENTIAN Pasal 49 (1)
Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)
Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau
berhalangan
tetap
atau
diberhentikan
sementara
atau
diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa. (3)
Dalam hal Kepala Dusun berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Kepala Dusun lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di wilayah Dusun dimaksud sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50
Perangkat Desa yang menjalankan tugas saat ini, diangkat dalam jabatan baru sesuai Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 51 (1)
Sekerataris Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diangkat menjadi Sekretaris Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
33
(2)
Jabatan
Perangkat
Desa
yang
diangkat
sebelum
berlakunya
Peraturan Daerah ini, diangkat menjadi Perangkat Desa kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini. (3)
Kepala Dusun yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diangkat menjadi Kepala Dusun kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 52
(1)
Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan
tugasnya
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. (2)
Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Perangkat Desa, sepanjang mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)
Staf Desa yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak
termasuk
Perangkat
Desa,
melaksanakan
tugas
dan
kewajibannya berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Pasal 53 (1)
Apabila ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi bagi perangkat desa yang masih menjabat diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk
melakukan
penyesuaian
sejak
Peraturan
Daerah
ini
diundangkan. (2)
Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 52 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala
Desa
berdasarkan
Peraturan
Desa
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pasal 54 Bagi
Perangkat
Desa
yang
menduduki
jabatan
baru
berdasarkan
Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, mendapatkan hak berupa penghasilan tetap dan/atau penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.
34
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 56 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal16November 2016 BUPATI MUSI RAWAS, dto H. HENDRA GUNAWAN Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 14 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto H. ISBANDI ARSYAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN (11/MURA/2016)
35
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : TAHUN 2016 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAN PERANGKAT DESA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA (Tipe I)
KEPALA DESA
BPD
SEKRETARIS DESA
URUSAN UMUM
SEKSI PEMERINTAHAN
URUSAN KEUANGAN
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
URUSAN PERENCANAAN
SEKSI KEMASYARAKATAN
DUSUN
Keterangan : _____________ Garis Komando Tanggungjawab Garis Koordinasi
BUPATI MUSI RAWAS,
H. HENDRA GUNAWAN
36
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : TAHUN 2016 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAN PERANGKAT DESA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA (Tipe II)
KEPALA DESA
BPD
SEKRETARIS DESA
URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
URUSAN UMUM
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN
DUSUN
Keterangan : _____________ Garis Komando Tanggungjawab Garis Koordinasi
BUPATI MUSI RAWAS,
H. HENDRA GUNAWAN
37
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR ..... TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 1. UMUM Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa, mengalami beberapa
perbedaan
dan
terdapat
beberapa
kendala
dalam
pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika
masyarakat
serta
perkembangan
peraturan
perundang-
undangan. Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, pengisian Kepala Dusun melalui mekanisme ujian
tertulis,
serta
mekanisme
pengangkatan
dan
pemberhentian
Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat. Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, sementara untuk jabatan Sekretaris Desa yang kosong dilakukan pengisian melalui 38
cara ujian tertulis sebagaimana Perangkat Desa yang lain. Pengisian Kepala Dusun juga menggunakan cara ujian tertulis. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai cara dan proses pengisian seluruh Perangkat Desa. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut
di
atas,
perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 2. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sebelum dilakukan penataan Perangkat Desa harus didahului dengan penetapan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan Kepala Desa, sehingga penataan Perangkat Desa dapat berjalan dengan baik. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 39
Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala
Desa
melalui
Sekeratris
Desa
adalah
dalam
hal
administrasi atas pelaksanaan ketugasan Kepala Seksi. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 40
Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 41
Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud laporan rutin adalah laporan yang dibuat oleh pimpinan satuan organisasi setiap selesai melaksanakan tugas, sedangkan laporan berkala adalah laporan yang dibuat secara tertulis oleh pimpinan satuan organisasi setiap bulan dan tahunan Ayat (4) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Pengisian Perangkat Desa melalui cara ujian tertulis mencakup pengisian semua Perangkat Desa, yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf. Ayat (2) Cukup jelas.
42
Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud “sederajat Sekolah Menengah Umum” adalah Sekolah Menengah
Kejuruan,
setingkat
Sekolah
Madrasah
Menengah
Aliyah, Umum
Ujian yang
Persamaan
Lanjutan
diselenggarakan
oleh
Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud ”paling kurang 1 (satu) tahun terakhir” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. 43
Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas.
Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Seorang warga Dusun yang mempunyai hak pilih dapat memberikan dukungan kepada Bakal Calon Kepala Dusun lebih dari 1 (satu) Bakal Calon.
Ayat (2) Yang dimaksud ”Pejabat Pembina Kepegawaian” adalah pejabat yang berwenang
mengangkat,
memindahkan,
dan
memberhentikan
PNS
berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. 44
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Huruf a Pengumuman
yang
dimaksud
dapat
dilaksanakan
dengan
cara
menempelkan pengumuman di tempat terbuka dan/atau disampaikan di rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f 45
Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Materi ujian tertulis disesuaikan dengan formasi jabatan. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) 46
Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Penyampaian keberatan dalam hal ini berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan penduduk desa setempat. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Kata “sumpah” dan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”. 47
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) 48
Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah karena alasan tertentu seperti sakit, ijin, cuti, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berturut-turut paling kurang selama 1 (satu) bulan, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang dimaksud ”berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 49
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR ........
50
