Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik, serta remunerasi, penghargaan, dan sanksi, Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan CPNS Penyusunan formasi penerimaan pegawai melalui jalur CPNS dihitung berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) NomorKEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja. Dalam penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui beberapa tahapan berikut: 1.
Analisis jabatan.
2.
Memperkirakan persediaan pegawai.
3.
Menghitung kebutuhan pegawai.
4.
Menghitung keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan.
Hasil dari perhitungan tersebut dikirim ke bagian kepegawaian kementerian agama RI untuk diproses lebih lanjut. Formasi PNS pusat untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat. Proses penerimaan sampai pada penerbitan NIP CPNS diatur oleh juknis yang dikeluarkan oleh BKN dan Kementerian Agama RI. Seleksi/Perekrutan Proses pengadaan Calon Penegawai Negeri Sipil (CPNS) meliputi: 1. Pengumuman melalui media cetak, elektronik dan papan pengumuman, pengumuman pelaksanaan CPNS memuat persyaratan pelamar, jenis ketenagaan, kualifikasi pendidikan, jumlah lowongan jabatan/formasi, tujuan lamaran waktu dan tempat dan tata cara pendaftaran, khusus untuk tenaga dosen ujian dilakukan 2 (dua) tahap. 2. Proses pendaftaran dilakukan melalui website Kementerian Agama dengan sub domain cpns.kemenag.go.id untuk melakukan entry data pelamar (registrasi), print out entry data pelamar dimasukkan ke dalam amplop dan dikirim melalui PO Box yang ditentukan oleh panitia. 3. Seleksi berkas lamaran yang disampaikan melalui jasa pos diterima oleh panitia diproses dan dikelompokkan sesuai dengan jenis ketenagaan yang dilamar dan kualifikasi pendidikannya. 4. Penyerahan nomor tes, pelamar yang memenuhi syarat diberi nomor peserta, jadwal, dan tempat ujian melalui jasa pos.
5.
Pelaksanaan ujian tertulis.
6.
Penyerahan hasil ujian.
7.
Pengumuman hasil ujian tahap I bagi calon dosen.
8.
Pelaksanaan ujian tahap II bagi calon dosen.
9.
Pengumuman kelulusan.
10.
Pembuatan nota usul dan pengiriman berkas ke BKN untuk diterbitkan SK CPNS.
Penempatan CPNS ditetapkan berdasarkan kebutuhan dari unit kerja UIN Alauddin Makassar. Penerimaan Dosen Tetap Non PNS Tata Cara pengangkatan dosen non PNS mengikuti Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013. Dosen tetap non PNS kuotanya ditetapkan berdasarkan kebutuhan akan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang mengacu pada standar minimal perguruan tinggi serta kekuatan pembiayaan. Usul kebutuhan dosen non PNS kemudian diajukan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi dan diusulkan ke Kementerian Agama, apabila disetujui PTN melakukan seleksi dan membuat perjanjian kerja dengan dosen tetap non PNS. Penerimaan Dosen Luar Biasa dan Tenaga Honorer Dasar pengangkatan dosen Luar Biasa (LB) adalah KMA Nomor 140 A Tahun 1996, yang menyatakan bahwa Kekurangan Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa pada fakultas dan akademi dapat diangkat atas usul Dekan Fakultas/Direktur Akademi setelah rencana jumlah Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa yang akan diangkat mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit eselon I yang bersangkutan, yaitu Rektor Institut Agama Islam Negeri. Tenaga pengajar/Dosen Luar biasa dapat berasal dari: 1. Tenaga Pengajar/Dosen Biasa pada suatu Fakultas/Akademi yang mempunyai kelebihan jam mengajar pada Fakultas/Akademi atau mengajar pada fakultas di lingkungan IAIN yang bersangkutan/Akademi lain sebagai Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa. 2. Tenaga Pengajar/Dosen Biasa pada fakultas di IAIN lain sebagai Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa. 3. Tenaga Ahli pada Instansi Pemerintah, badan swasta, Perguruan Negeri/Swasta/IAIN/Akademi sendiri yang bukan Tenaga Pengajar/Dosen. 4.
Tinggi
Perorangan.
Sedangkan penerimaan tenaga honorer dilakukan oleh bagian kepegawaian yang kemudian disalurkan ke unit-unit kerja yang ada di UIN Alauddin Makassar. Pengembangan
Peningkatan mutu dan profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UIN Alauddin Makassar dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1.
Memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
2.
Pelatihan.
3.
Workshop.
4.
Shortcourse
5.
Sandwich ke berbagai perguruan tinggi ternama diluar negeri.
6. Pemberian beasiswa S2/S3 dan kegiatan lainnya, baik yang dilaksanakan dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar maupun diluar UIN Alauddin Makassar. Pengembangan kelembagaan dari institut menjadi universitas, mendorong UIN Alauddin Makassar untuk membenahi program-program kerja yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Pembenahan yang dimaksud antara lain: 1.
Bidang kurikulum dan silabi.
2.
Pembelajaran dosen.
3.
Perbaikan dan pembenahan lingkungan belajar.
4.
Kepemimpinan dan manajemen.
Gerakan seribu buku sebagai program unggulan Rektor UIN Alauddin Makassar merupakan salah satu cara untuk mendorong meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di lingkup UIN Alauddin Makassar dalam membuat karya ilmiah/bentuk buku. Retensi Retensi merupakan kemampuan universitas untuk mempertahankan pegawai yang berkualitas agar tetap loyal pada universitas. Untuk mempertahankan PNS UIN Alauddin Makassar agar loyal dan dan merasa nyaman dalam bekerja secara produktif maka setiap bulan pegawai PNS (dosen dan tenaga kependidikan) UIN Alauddin Makassar Penerimaan pegawai melalui jalur CPNS menerima: 1.
Gaji pokok dan tunjangan berdasarkan ketentuan pemerintah.
2.
Tunjangan profesi bagi yang dosen sudah tersertfikasi.
3.
Uang lauk pauk berdasarkan kehadiran.
4.
Kenaikan pangkat/kenaikan gaji berkala.
5.
Pemberian insentif bagian pegawai administrasi.
6.
Asuransi Kesehatan dari PT Askes.
7.
Taspen.
8. Bantuan Pinjaman dari Koperasi Pegawai al-Muawanah, dan dari Bank yang bekerjasama dengan UIN Alauddin Makassar. 9.
Sumbangan suka/duka.
10.
Pemberian bantuan beasiswa bagi dosen dan pegawai.
Pemberhentian Dosen & Pegawai Jenis Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terdiri atas pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menerima hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak atas pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kehilangan hak-hak kepegawaiannya antara lain pensiun. Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil meliputi : 1.
Meninggal dunia.
2.
Atas permintaan sendiri.
3.
Memasuki masa pensiun.
Batas usia pensiun pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor K.26-30 lV.7 -3199 Tahun 2014 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil, yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, dan 60 bagi pejabat pimpinan tinggi dan sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Bagi PNS dosen BUP diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 sedangkan bagi guru besar/professor BUP 70 (UU nomor 12 tahun 2012). Pemberian Sanksi Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sesuatu tujuan selain sangat ditentukan oleh mutu profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin para anggotanya. Bagi aparatur pemerintahan disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golonganya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Pemberian sanksi atas pelanggaran displin pada UIN Alauddin Makassar mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil. Tenaga Kependidikan Sistem Rekruitmen Tenaga kependidikan yang ditempatkan di UIN Alauddin Makassar adalah pegawai Negeri sipil dan tenaga honorer. Proses rekrutmen tenaga kependidikan mengikuti prosedur penerimaan CPNS yang berlaku sedangkan penerimaan tenaga honorer yaitu menjalani tes keterampilan penggunaan komputer. Secara umum tenaga kependidikan terdiri atas dua tingkat, yaitu (1)
bagian administrasi/tata usaha termasuk pustakawan, laboran dan teknisi serta (2) bagian pembantu pelaksana meliputi tenaga kebersihan, satpam dan supir. Proses rekrutmen dan seleksi untuk tenaga kependidikan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Kepegawaian dan Perundang-undangan. Retensi, pemberhentian, dan pemberian sanksi sama dengan uraian dosen diatas.
4.2.
Sistem Monitoring dan Evaluasi
Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis, serta monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam tridarma serta dokumentasinya).
Pedoman Formal Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dilakukan berdasarkan: 1.
Daftar absensi harian dosen.
2. Daftar hadir perkuliahan yang dapat digunakan untuk melihat kesesuaian antara materi yang diajarkan di kelas dengan satuan acara perkuliahan yang telah disusun sebelumnya. 3. Angket evaluasi Course Evaluation Survey(CES) yang di sebarkan kepada para mahasiswa. Aspek penilaian (metode perkuliahan, kejelasan pemberian nilai, kedisplinan, penguasaan materi perkuliahan, penguasaan dalam penggunaan media pembelajaran, dan keterbukaan dalam proses perkuliahan). 4.
Laporan beban kerja akademik dosen (BKD).
5.
Laporan penilaian sesuai dengan format DP3.
Demikian halnya pula bagi tenaga kependidikan yang bekerja dilingkungan Universitas Alauddin Makassar, terhadap mereka pun senantiasa dilakukan upaya monitoring dan evaluasi. Upaya tersebut dilakukan melalui adanya sistem absensi kehadiran para tenaga kependidikan. Pada setiap akhir tahun kepala Bagian/Unit kerja melakukan penilaian secara individu terhadap para dosen dan pegawai bertugas pada unit kerja yang dipimpinnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang melalui format penilaian dalam bentuk DP3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dosen Pendidikan. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dalam bidang pendidikan dilaksanakan melalui beberapa komponen berikut: 1. Absensi kehadiran dosen dan daftar hadir perkuliahan. Daftar hadir harian dilakukan di masing-masing fakultas secara rutin.
2. Daftar hadir perkuliahan di kelas sesuai dengan kolom kehadiran dan satuan acara perkuliahan yang telah disusun sebelumnya. Monitoring ini dilaksanakan secara rutin tiap semester. 3. Monitoring dan evaluasi masing-masing dosen yang dilakukan dengan cara menyebarkan angket evaluasi Course Evaluation Survey (CES) kepada para mahasiswa. Komponen pertanyaan CES mencakup: metode mengajar, transparansi penilaian, kedisiplinan, penguasaan materi, penggunaan media pembelajaran, dan keterbukaan dalam proses perkuliahan. Hasil monitoring dan eavaluasi dosen ini dijadikan dasar penetapan kebijakan universitas terutama berkenaan dengan pembinaan bagi dosen yang memperoleh nilai rendah CES. Penelitian. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dosen didasarkan pada hasil karya dosen berupa: laporan penelitian, karya buku, dan karya ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah. Pelaksanaan dan monitoring bidang penelitian secara berkala dilakukan setiap tahun melalui laporan Beban Kerja Dosen (BKD). Demikian halnya, pelaksanaaan monitoring dan evaluasi dosen dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada laporan beban kerja akademik dosen (BKD).
