PRINSIP DASAR KONSTITUSI NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL QURAN H. Mutiara Fahmi, Lc. MA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
[email protected] Abstrak. This paper basically moved from efforts to prove scientifically and academically that Islam is a religion that has a complete political doctrine and system state, by means of track and ensure the basic principles of the constitution in the verses of the Koran as the primary source of Islamic law normative approach Islam. This study aims to answer some questions: What are the Basic Principles of State Constitutions contained in Alquran? And verses manasaja containing Basic Principles of State Constitutions in the Koran? This study used a descriptive-analytical method with normative-juridical approach (Shar'ie / fiqh). Kata kunci: Prinsip dasar konstitusi negara Islam, kedaulatan; keadilan; musyawarah; persamaan; hak dan kewajiban. Pendahuluan Ada tiga kelompok pemikiran yang mengemuka dalam dunia Islam terkait hubungan Agama dan Negara.1 Pertama, kelompok yang memandang bahwa agama dan negara adalah ibarat dua sisi dari satu keping mata uang, satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Mereka berpendapat bahwa negara adalah lembaga keagamaan sekaligus politik. Pendapat kelompok pertama merupakan pendapat jumhur uluma dan kebanyakan kelompok Islam, terutama yang beriktikad ahlus Sunnah wal Jama\ah (Sunni). Kelompok kedua menyatakan bahwa negara adalah lembaga keagamaan tapi memiliki fungsi politik. Karenanya seorang kepala negara memiliki kekuasaan agama yang berdimensi politik. Pendapat kedua ini didominasi oleh pemahaman kelompok Syi’ah dengan berbagai sektenya. Sama seperti pendapat kelompok sunni, bagi Syi’ah persolan kepemimpinan atau imamah adalah wajib hukumnya. Hanya saja wajib yang mereka pahami sangat berbeda dengan wajib yang dipahami oleh sunni. Syi’ah menganggap wajibnya mendirikan imamah adalah bagi Allah swt bukan atas umat. Persoalan Imamah bukanlah urusan publik yang diserahkan kepada umat. Sebagaimana Tuhan wajib mengirim nabi, Tuhan juga berkewajiban mengirim pengganti nabi sesudahnya. Dan nabi wajib menentukan imam bagi umat sebelum ia wafat atas perintah Tuhan. Oleh karena itu para imam adalah sama ma’shumnya dengan para nabi. Bahkan persolan imamah dalam pandangan syi’ah adalah bagian dari rukun agama dan kaedah Islam. 2 Kelompok ketiga menyatakan bahwa Negara adalah lembaga politik yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Kepala negara hanya memiliki kekuasaan politik, atau penguasa duniawi saja. Kelompok ini mulai muncul dalam dunia Islam sejak persentuhan Islam dengan kolonialisme dan sekularisme Barat. Terutama sekali sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Turki Utsmani tahun 1924 atas prakarsa Mustafa kemal AtTartuk. Sejak itu paham sekularisme terus bermunculan di berbagai belahan dunia Islam dengan tokoh semisal Ali Abdur Raziq, Faraj Fodah, Hasan Hanafi, Naser Abu Zaid, Aminah abdul Wadud, Abdullahi an Na’im dan lainnya. Dalam pandangan kelompok ini ajaran Islam sama sekali tidak terkait dengan politik dan
1
Lihat : Suyuthi pulungan, Fiqh Siyasah…, h. xii dst. Muhammad Abu Zuhrah, Tarikh al Mazahib al Islamiyah fis Siyasah wal ‘Aqidah, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi), tth, h. 59-60 2
475
pemerintahan. Agama hanya berkisar tentang hubungan manusia dengan tuhannya (tauhid) dan pembinaan akhlak dan moral manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 3 Dalam kajian ini, peneliti hanya akan fokus pada kerangka pemikiran kelompok pertama yang memandang bahwa agama Islam adalah agama paripurna dimana dalam pandangan mereka sistem politik dan pemerintahan adalah bagian dari ajaran agama. Al Mawardi menyebut fungsi pemerintahan adalah untuk mengganti fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia.4 Imam Al Ghazali mentamsilkan agama ibarat pondasi dan sulthan (kekuasaan politik) sebagai penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan Suatu dasar tanpa penjaga akan hilang. Jadi keberadaan pemerintah wajib menurut hukum syara’ dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya.5 Mayoritas ulama sunni sepakat bahwa mendirikan imamah/pemerintahan adalah wajib syar’i. Dasarnya adalah ijma’ umat dan katagori wajibnya adalah fardhu kifayah. Demikian menurut pendapat Al Mawardi. Al Ghazali dan Ibnu Khaldun.6 Sementara Ibnu Taimiyah tidak mengemukakan ijma’ sebagai dasar bagi kewajiban mendirikan imamah. Menurutnya upaya mewujudkan kesejahteraan manusia dan melaksanakan syari’at Islamlah yang mendasari kewajiban tersebut. Ia juga menambahkan bahwa karakteristik ajaran Islam memang sejatinya menekankan pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat. Sebagai agama Islam memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah memerintahkan manusia supaya melaksanakan amar makruf nahi munkar, jihad, keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang teraniaya dan melaksanakan hukuman hudud. Semuanya tidak dapat terealisasi kecuali adanya kekuasaan dan pemimpin. Karenanya ia menegaskan bahwa mengatur orang banyak termasuk kewajiban agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali ada pemimpin.7 Dalam teori pembuktian bahwa ajaran politik dan bernegara merupakan bagian dari perintah agama Islam, para ulama biasanya menempuh dua metode pendekatan:8 Pertama perdekatan normatif Islam. Metode ini menekankan pada pelacakan nash-nash Alquran dan sunnah nabi yang mengisyaratkan adanya praktek pemerintahan yang dilakukan oleh nabi dalam rangka siyasah syar’iyyah. Kedua pendekatan Deskriptif Historis. Metode ini berupaya mengidentikkan tugas-tugas yang dilakukan oleh nabi dibidang muamalah sebagai tugas-tugas negara dan pemerintahan. Diantara Al Maqāsid Al Syar’iyyah9 yang utama adalah merealisir kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan bagi manusia serta melenyapkan bahaya dari mereka. Kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat dharūriyah (kebutuhan primer), hājiah (kebutuhan sekunder), dan tahsīniyah (kebutuhan
3
Suyuthi pulungan, Fiqh Siyasah…, Ibid. Al Mawardi, al Ahkam al Sulthaniyah,(Beirut: Dar al Fikr) tth, h.3 5 Al Ghazali, al Iqtishad fil I’tiqad, ( kairo: maktabah al Jund), thn 1972, h. 105-106 6 Suyuthi pulungan, Fiqh Siyasah…, h. 236 dst 7 Ibnu Taimiyah, As Siyasah As Syar’iyyah fi Ishlah ar Ra’i war ra’iyyah, (Beirut: Dar al Kutub al Arabiyah) thn 1966, h. 139 8 Suyuthi pulungan, Fiqh Siyasah…, h. 77 dst 9 Al Māqasid Al Syar’iyyah adalah: Tujuan-tujuan umum yang diinginkan oleh Al Syā-ri’ (Allah), dalam mensyari’atkan hukum. 4
476
pelengkap)10. Setiap hukum yang disyari’atkan Allah, tidak mungkin lepas tujuannya dari tiga unsur diatas. Persoalan Konstitusi Negara dapat dikatagorikan dalam kebutuhan primer (dharūriyah) untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di kehidupan ini yang bertujuan memelihara lima perkara; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini dikarenakan Konstitusi maupun Undang- Undang Dasar sebuah negara merupakan landasan utama bagi penyelenggara negara dalam menerbitkan berbagai perundang-undangan dan aturan lainnya yang mengikat bagi seluruh warga negara dan anak bangsa dalam menjalani kehidupan mereka di negara tersebut. Diantara karakteristik Konstitusi Islam yang sangat berbeda dengan konstitusi maupun aturan hukum wadh’i lainnya adalah adanya aturan hukum yang bersumber dari wahyu samawy (baca : Allah), diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, serta adanya dua dimensi ganjaran/pahala, dunia dan akhirat. Sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang manusia mukallaf selalu dipandang memiliki dua nilai tanggung-jawab; dunyawi dan ukhrawy. Harus diakui, sampai kini satu-satunya dokumen Konstitusi yang tertulis secara resmi dan sering disebut sebagai sebuah Konstitusi Negara Islam pertama adalah Watsiqah/Shahifah Madinah atau sering dikenal dengan Piagam Madinah. Pengakuan ini bukan hanya ditulis oleh para sejarawan muslim tetapi juga oleh peneliti barat semisal W. Montgomery Watt yang menamainya dengan sebutan “ The Constitution of Medina”,11 atau Phillip K. Hitti yang menyebutnya “Agreement” 12 atau R.A. Nicholson dengan sebutan “Medina Charter”13. Menurut Ahmad Sukardja, kata Constitution menunjuk kepada kedudukan naskah itu sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok kenegaraan, sementara kata Agreement menunjuk kepada isi dari naskah, dan kata Charter dan pigam lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal.14 Terlepas dari berbagai pro-kontra terhadap pandangan para tokoh sepanjang sejarah mengenai hubungan Agama dan Negara dalam Islam, yang pasti kesemua istilah yang digunakan para sejarawan barat tadi merujuk kepada pengakuan terhadap adanya konstitusi tertulis pertama pada tahun 622 M ketika rasul saw mulai membangun negara Madinah. Jika kita merujuk kepada firman Allah: ( 4 -3 : وﻣﺎ ﯾﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﮭﻮى ان ھﻮ اﻷوﺣﻲ ﺑﻮﺣﻰ )اﻟﻨﺠﻢ Artinya: Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahtukan (kepadanya). maka isi dari Piagam Madinah yang buat Nabi Muhammad saw dengan komunitas non muslim madinah ketika itu pada hakikatnya adalah berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah swt. Al Quran al karim merupakan salah satu sumber utama konstitusi Islam selain Sunnah nabawiyah, praktek para sahabat dan ijtihad. Kandungan isi dari ke-47 pasal Piagam Madinah pada dasarnya mengandung beberapa prinsip, seperti prinsip persatuan umat, persatuan kemanusian, kebebasan beragama dan hubungan antar pemeluk agama, tolong-menolong dan 10
Abdul Wahhāb Khallāf, Kaedah-kaedah Hukum Islam, terjemahan dari Ilmu Ushūl al Fiqh oleh Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), cet. VI, thn.1996, h. 331 11 W. Montgomery Watt, Muhammed: Propet and Stateman, (New York: Oxford University Press) thn. 1964, h. 93. 12 Phillip K. Hitti, Capital Cities of Arab Islam, (Minnesota: University of Minnesota Press), thn 1973, h. 35 13 R.A. Nicholsen, A Literary History of The Arabs, (New York: Cambridge University Press), thn. 1969, h. 173. 14 Prof. Dr. Ahmad Sukardja, Pigam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandiangan tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk, (Jakarta: Universitas Indonesia Press) thn. 1995, h. 2.
477
membela yang teraniaya, prinsip hidup bertetangga, prinsip keadilan, prinsuip musyawarah, prinsip pelaksanaan hukum dan sanksi hukum, prinsip pertahanan dan perdamaian, prinsip amar makruf nahi munkar, prinsip kepemimpinan, prinsip tanggung jawab pribadi dan kelompok mdan prinsip ketakwaan dan ketaatan (disiplin).15 Kesemua prinsip diatas merupakan intisari dari berbagai ayat Alquran yang turun kepada nabi Muhammad saw. Beranjak dari latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan menjawab beberapa pertanyaan sbb: 1.) Apa saja Prinsip Prinsip Dasar Konstitusi Negara yang terdapat dalam Alquran? 2.) Ayat-ayat manasaja yang mengandung Prinsip-Prinsip Dasar Konstitusi Negara dalam Alquran? Definisi Operasional Sebelum melakukan penelitian, sepatutnya peneliti menjelaskan beberapa definisi terkait dengan tema “Prinsip Dasar Konstitusi Negara Dalam Perspektif Al Quran.” 1. Prinsip Dasar Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Prinsip” diartikan dengan : asas (kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb).16 Sementara kata “Dasar” memiliki beragam makna. Yang paling sesuai dengan maksud kajian ini adalah 1. Pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); 2. Memakai sebagai dasar; beralaskan; bersendikan.17 Jadi yang dimaksud dengan Prinsip dasar dalam kajian ini adalah: Asas utama yang mendasari dan menjadi pangkal aturan konstitusi negara dalam Islam. 2. Konstitusi Konstitusi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan dengan : 1. Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb); 2 Undang-Undang Dasar suatu negara.18 Dengan demikian yang kita maksud dengan Konstitusi dalam kajian ini adalah sekumpulan aturan dasar dalam bernegara yang menjadi landasan bagi aturan perundangundangan lainnya. 3. Alquran Definisi Alquran adalah adalah kalam Allah swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril sebagai hujjah (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta media untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan membacanya.19 Alquran yang dimaksud disini adalah kitab suci Alquran dengan definisi diatas yang menjadi sumber hukum pertama dalam agama Islam. 15
Dr. J. Suyuthi pulungan, MA, Fiqh Siyasah: Ajran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), cet ke IV, thn. 1999, h. 85 16 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. Diakses dari www.bahasa,kemdiknas.go.id/kbbi/index.php pada 14 Mei 2013. 17 Ibid 18 Ibid 19 Mukhtaruddin Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, (Bandung: Penerbit Al Ma’arif) cet I, thn 1986, h. 31.
478
Metode Penelitian Suatu metode dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai prosedur keilmuan yang berlaku dan hasil yang dicapai dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Untuk mencapai maksud diatas, maka kajian dalam penelitian ini berdasarkan data yang tersedia menggunakan metode Deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-yuridis (syar’i/fiqh). Dalam menganalisa data juga digunakan metode penalaran Deduktif pada bagian-bagian tertentu dan metode penalaran Induktif pada bagian yang lain. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka/library research. Yaitu dengan membaca dan meneliti literatur Tafsir dan Fiqh Siyasah dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan tema prinsip konstitusi negara dalam Islam. Sumber data utama, berupa kitab-kitab Tafsir klasik dan kontemporer, dan literatur Fiqh Siyasah. Sumber data penunjang, antara lain kitab tafsir ahkam, kitab hadits, buku-buku Sirah Nabawiyah, dan berbagai tulisan yang terkait dengan tema kajian ini. Semua data yang telah terhimpun dianalisa secara kualitatif, dengan menggunakan metode penalaran Deduktif dan Induktif. Dan mengkorelasikan antara data yang satu dengan yang lain untuk melihat hubungannya, sehingga tersusun menjadi laporan dalam bentuk narasi. Pada tahap akhir merumuskan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran Ragam Teori Konstitusi di Dunia. Kajian tentang prinsip-prinsip dasar konstitusi negara dalam Alquran dapat dilakukan setelah kita mengakaji secara komprehensif berbagai teori tentang Konstitusi dan Tata Negara yang berkembang di dunia. Konstitusi menurut bahasa berarti “Dasar susunan badan politik” yang bernama Negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah Negara.20 Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.21 Jean Bodin (1530-1596) adalah tokoh pertama di dunia yang membahas tentang ide kedaulatan sebagai sebuah konsep kedaulatan tertinggi. Dalam karya monumentalnya Six Livres de la Republique (1575) ia menjelaskan bahwa Majesty atau Sovereignty (kedaulatan) menurutnya adalah ..the most high, absolute, and perpectual power over the citizens and subjects in a commonweale.22 Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal; Pertama, kedaulatan itu bersifat (1) mutlak, (2) abadi, (3) utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecah-pecah, dan (4) bersifat tertinggi, dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang 20
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paska Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana Predana Media Group), th. 2010, h. 90 21 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstituaslisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), cet II, th. 2011, h.101 22
Ibid.
479
lebih tinggi. Kedua, kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapuskan hukum. Ketiga, hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan Raja.23 Masih dalam kaitan dengan pandangan Jean Bodin tadi, Mr. Muhammad Yamin menyimpulkan bahwa kedaulatan memiliki tiga syarat: (1) bulat tidak terpecah, sehingga dalam satu Negara hanya ada satu pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. (2) Asli, artinya tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, dan (3) sempurna dan tidak terbatas, karena tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasinya. 24 Hampir senada dengan Bodin, J. Jacques Rousseau (1712-1778) juga menyatakan bahwa konsep kedaulatan mempunyai sifat-sifat kesatuan, bulat, tidak dapat dialihkan dan tidak dapat berubah. Hanya saja ia menegaskan bahwa konsep kedaulatan itu harus bersifat kerakyatan dan didasari atas kemauan umum (volunte generale), bukan kedaulatan seorang Raja. Namun kemudian Montesquieu (1681-1755) mengkritisi konsep kedaulatan klasik tersebut. Menurutnya kedaulatan yang bulat dan tak terpecah-pecah adalah mitos belaka, untuk menjamin demokrasi kekuasaan Negara justru harus dibagi-bagi dan dipisah kedalam beberapa fungsi yang saling mengendalikan satu sama lain (checks and balances). Ia pun memunculkan teori Trias Politika (kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang sampai hari ini masih mendasari dan mewarnai berbagai konstitusi dalam era Negara moderen saat ini.25 Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu 1.) kedaulatan Tuhan, 2.) kedaulatan Raja, 3.) kedaulatan Negara, 4.) kedaulatan rakyat, dan 5.) teori kedaulatan hukum. Pada kurun waktu tertentu manusia cendrung mengidealkan satu teori diatas keempat teori lainnya, tetapi pada waktu lain teori yang sebelumnya dianggap ideal ditinggalkan dan digantikan dengan teori baru. Demikianlah jika sebuah teori itu datang dari manusia yang notabene lemah dan tidak sempurna. Pemikiran manusia hanya mampu berpikir sebatas kepentingan, atau situasi dan kondisi zamannya. Sementara Islam sebagai agama terakhir datang dengan syariat yang paripurna dan menjadi solusi bagi manusia dalam setiap permasalahan hidup mereka, tidak hanya untuk akhirat tapi juga di dunia sebagai ladang tempat bercocok tanam bagi alam akhirat. Secara umum sebuah konstitusi memiliki sifat-sifat antara lain formal dan materil, tertulis dan tidak tertulis, serta flexsible (luwes/supel) dan rigid (kaku).26 Konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu ia hanya memuat halhal yang pokok dan penting saja. Oleh karenanya Al Quran sebagai pedoman hidup umat manusia berisikan undang-undang yang terdiri dari hal-hal pokok dan prinsipil yang diatur oleh Allah swt agar manusia mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan mereka. Atas dasar itu Al Quran dapat diklaim memiliki nilai-nilai dasar bagi pembentukan sebuah konstitusi Negara sepanjang masa. 23
Ibid. Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia) cet ke 6, 1982, h. 57 25 Jauh sebelum era Montesquieu (1681-1755), Khalifah Umar bin Khattab (memerintah tahun 634-644 M / 13-23 H) adalah orang pertama yang menerapkan pemisahan kekuasaan negara dengan memisahkan antara jabatan Khilafah dan Wali Wilayah dengan Qadha’. Lihat: Umar Hafidh Syarif, Nudhum al Hukm wa al Idarah fi al Daulah al Islamiyah, (Kairo: dar As Syabab), th. 1996, h.118 26 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, h. 97 24
480
Klaim ini dapat diperkuat dengan pandangan James Bryce yang mendefinisikan konstitusi sebagai “ suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dengan kata lain hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan.”27 Konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan hubungan antara keduanya. Konstitusi bisa berupa catatan yang tertulis.., atau konstitusi dapat juga berwujud sekumpulan hukum terpisah yang memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi.28 Setelah abad pertengahan dapat dikatakan bahwa tanpa konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk, setiap Negara memiliki konstitusi tapi tidak setiap Negara memiliki undang-undang dasar. Inggris adalah Negara yang tidak mempunyai undang-undang dasar. Akan tetapi bukan berarti ia tidak memiliki konstitusi. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai prinsip dan aturan dasar yang timbul dan berkembang selama berabad-abad sejarah bangsa dan negerinya (konvensi konstitusi) aturan dasar tersebut antara lain tersebar dalam Magna Charta (1215), Bill of Right (1689), dan Parliament Act (1911).29 Menurut Abul A’la al Maududi, contoh Negara Inggris yang menggunakan sistem konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution) diatas pada dasarnya dapat kita analogikan dengan sistem tata Negara Islam yang sejak zaman rasulullah saw tidak mengenal konstitusi tertulis secara formil.30 Al Quran dan Sunnah, ditambah Ijma’ sahabat dan Qiyas pada hakikatnya adalah prinsip-prinsip dan nilai dasar bagi terbentuknya sebuah sistem polik Islam yang komprehensif dan utuh. Apapun bentuknya, sebuah konstitusi sejatinya mencantumkan keterangan jelas mengenai hal-hal sebagai berikut:31 1. Cara pengaturan berbagai jenis institusi 2. Jenis kekuasaan yang dipercayakan kepada institusi tersebut 3. Cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan Singkatnya tujuan suatu konstitusi adalah membatasi tindakan kesewenang-wenangan pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.32 Prinsip Dasar Konstitusi dalam Al Quran Kajian yang komprehensif tentang teori konstitusi dan Tata Negara menghasilkan beberapa kata-kunci (keynote) yang dapat disimpulkan sebagai acuan bagi menemukan prinsipprinsip dasar konstitusi dalam Alquran.
27
C. F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan BentukBentuk Konstitusi Dunia, terj oleh SPA Teamwork, (Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia), th. 2004, h. 15 28 Ibid. 29 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta: Kencana Predana Media Group), th. 2011, h. 31-32 30 Abul ‘Ala al Maududi, Tadwin ad Dustur al Islamy, (Jeddah: Ad Dar As Saudiyah), cet ke III, th. 1988, h. 9 dst. 31 32
C. F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, h. 16 Ibid.
481
Beberapa kata-kunci (keynote) yang ditemukan peneliti setelah mengkaji berbagai teori tata Negara dan konstitusi adalah: kata kedaulatan; pembagian kekuasaan; tujuan bernegara; keadilan; musyawarah; persamaan; hak dan kewajiban negara dan rakyat; hak-hak dasar manusia; dan kewarganegaraan. Beberapa kata-kunci (keynote) yang disebutkan dalam berbagai teori tata Negara dan konstitusi sejatinya merupakan ciri-ciri utama dari sebuah negara konstitusional moderen sebagaimana disebutkan oleh C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitutions, Jimly Asshiddiqie dalam Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, serta berbagai pendapat ahli hukum tata negara lainnya. Kesemua kata-kunci tersebut dengan mudah dapat kita temukan dalam berbagai ayat Al Quran, sebagiannya bahkan diulang berkali-kali dalam berbagai surat. Suatu hal yang mengindikasikan pentingnya prinsip-prinsip dan nilai itu ditegakkan oleh umat Islam dan manusia secara totalitas (Kaffah). Setelah menelusuri satu persatu ayat Al Quran, maka ditemukan banyak sekali ayat Al Quran yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar konstitusi Negara sesuai dengan panduan katakunci tadi. Prinsip kedaulatan dapat ditemukan dalam Al Quran Surat Yusuf:40: Artinya: Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Prinsip kedaulatan juga dapat ditemukan dalam Al Quran Surat Al A’raf: 54, dan Al An’am: 57. Prinsip pembagian kekuasaan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Maidah:48
482
Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, Al Ahzab:36 dan As Syura: 38. Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.(Al Ahzab : 36) Prinsip tujuan bernegara ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hajj:41, Al Hadid: 25. Prinsip keadilan ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa:58 dan 135, As Syura:15. Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al Quran Surat Al Imran: 159, As Syura: 38. Prinsip persamaan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hujarat: 10 dan 13. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa: 59, At Taubah: 41, Al Maidah:2, Al Imran:110. Prinsip hak-hak dasar manusia dijumpai dalam surat Al Isra:33, Al Baqarah: 256, Al Baqarah: 188, Al An Nur: 27, dll. Sementara Prinsip kewarganegaraan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Anfal: 72. Ayat-ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti, akan tetapi juga mengandung tafsiran politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Alquran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang politik sebagai bagian dari sistem bermuamalah dengan sesama manusia, dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Penutup Dari hasil kajian peneliti dari berbagai sumber referensi primer dan sekunder maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa Prinsip Prinsip Dasar Konstitusi Negara yang terdapat dalam Alquran berupa prinsip kedaulatan; pembagian kekuasaan; tujuan bernegara; keadilan;
483
musyawarah; persamaan; hak dan kewajiban negara dan rakyat; hak-hak dasar manusia; dan kewarganegaraan. Ayat-ayat yang mengandung Prinsip-Prinsip Dasar Konstitusi Negara dalam Alquran yaitu: prinsip kedaulatan (QS. Yusuf:40, QS. Al A’raf: 54, Al An’am: 57); prinsip pembagian kekuasaan (QS. Al Maidah:48, QS. Al Ahzab:36, QS. QS. As Syura: 38); tujuan bernegara (QS. Al Hajj:41, QS. Al Hadid: 25); prinsip keadilan (QS. An Nisa:58 dan 135, QS.As Syura:15); prinsip musyawarah (QS.Alimran: 159, QS. As Syura: 38); prinsip persamaan (QS. Al Hujarat: 10 dan 13); prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat (QS. An Nisa: 59, QS. At Taubah: 41, QS. Al Maidah:2, QS. Alimran:110); prinsip hak-hak dasar manusia (QS.Al Isra:33, QS. Al Baqarah: 256, QS. Al Baqarah: 188, QS. Al An Nur: 27 dll); dan prinsip kewarganegaraan (QS.Al Anfal: 72). Ayat-ayat yang mengandung prinsip dasar konstitusi negara tersebut memiliki kandungan politik bahwa sesungguhnya Alquran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang politik sebagai bagian dari sistem bermuamalah dengan sesama manusia, dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
DAFTAR KEPUSTAKAAN Al Quran Dan Terjemahnya, (Madinah: Mujamma’ Khādim al Haramain al Syarīfain al Malik Fahd li Thibā’ah al Mush-haf al Syarif, tanpa tahun) Abul ‘Ala al Maududi, Al Khilafah wal Mulk, (Kuwait: Dar al Qalam), 1978 ______ , Tadwin ad Dustur al Islamy, (Jeddah: Ad Dar As Saudiyah), cet ke III, 1988 ______ , Mafaahim Islamiyah Haula ad Dien wa Ad Daulah, (Kuwait: Dar al Qalam), cet ke V, 1994 ______ , Nadhariyat al Islam as Siyasiyah, (Jeddah: Ad Dar As Saudiyah), cet ke I, 1985 ______ , Huquq Ahl Az Zimmah fi Ad Daulah al Islamiyah, (Jeddah: Ad Dar As Saudiyah), cet ke I, 1988 Ahmad Sukardja, Pigam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandiangan tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk, (Jakarta: Universitas Indonesia Press) thn. 1995 Abdul Wahab Khallaf, Kaedah-kaedah Hukum Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1996) ______, As Siyasah As Syariyyah, (Kuwait: Dar al Qalam), 1988 Abdul Syafi Muhammad Abdul Latief, As Sirah an Nabawiyah wa at Tarikh al Islami, (Kairo: Darussalam) cet I, thn 2007 Al Anshāri, Ibnu Manzhūr Jamāluddīn Mohammad bin Mukrim, Lisān al ‘Arab, Jilid 18, (al Qāhirah : Dār al Mishriyah li Ta’lif wa al Tarjamah, tanpa tahun) Anīs, Ibrāhīm dkk, Mu’jam al Wasīth, (al Qāhirah: Majma’ al Lughah al Arabiyah, tanpa tahun) Ibnu Al ‘Arabī, Abī Bakar Muhammad bin Abdullah, Ahkām al Qurān, (Beirūt : Dār al Fikr, tanpa tahun) Al Bukhārī, Abī Abdillah Muhammad bin Ismāīl, Matan al Bukhārī bi Hāsyiah al Sanadī, Jilid 4, (al Qāhirah: Dār Ihyā' al Kutub al 'Arabiyah, tanpa tahun) Al Baihaqī, Al Sunan al Kubrā, Jilid 8, (Bairūt: Dār Shādir, 1354 H) 484
Al Buthī, Muhammad Sa’īd Ramadhān, Fiqh Jihad, (Jakarta : Pustaka An-Nabā’, 2001) C. F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terj oleh SPA Teamwork, (Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia, 2004) Ad Dār al Quthnī, Syaikh al Islām al Imām al Hāfizh Ali bin Umar, Sunan ad Dār al Quthnī, Jilid 2, (Maltān-Pakistan: Nasyr al Sunnah, tanpa tahun) Dhiyauddin Ar Rais, Islamic Political Theories, (Kairo: Dar el Turats) cet ke VII, thn 1976 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia kalam Semesta) thn 2003 Al Imam Fakhruddin Ar Razi, at Tafsir al Kabir, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah) thn 1992. Hawwā, Sa’īd, Al Islām, (Beirūt : Dār al Kutub al Ilmiyah, 1979) Indrawan WS., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang : Lintas Media, tanpa tahun) Ibnu Taimiyah, As Siyasah As Syar’iyyah fi Ishlah ar Ra’i war ra’iyyah, (Beirut: dar al Kutub al Arabiyah) thn 1966 Ibnul Arabi, Ahkam al Quran, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah) tthn Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstituaslisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, cet II, 2011) Al Jārjanī, Ali bin Muhammad, Al Ta’rīfāt, (Al Qāhirah : Dār al Kitab al Mishrī, 1991) Al Jammāl, Ibrāhīm Rif’at, Buhūts fī Fiqh Ayāt al Ahkām, (Thantā : Jāmi’ah al Azhar, tanpa tahun) Al Jasshash, Ahkam al Quran. Ibnu Jarir At Thabary, Jami’ul Bayan fi Tafsir Al Quran. Ibnu Katsīr, Imam Al Hāfizh Abil Fidā' Ismāīl, Al Bidāyah wa al Nihāyah, (Bairūt: Dār al Ma'rifah, 1999) ______, Tafsir al Quran al Adhim (Kairo: Isa al babi al Halabi) tthn. Ibnu Mājah, Al Hāfizh Abī Abdillah Muhammad bin Yazīd al Qazwainī, Sunan Ibn Mājah, Jilid 1, (Bairūt: Dār al Ma’rifah, 1998) Al Mawardī, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, Al Hāwī al Kabīr, Jilid 16, (Beirūt : Dār al Fikr, 1994) ______, Al Ahkām al Shulthāniyah, (Jakarta : Dārul Falāh, 2000) Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, CET KE 6, 1982) Muhammad Abu Zuhrah, Tarikh al Mazahib al Islamiyah fis Siyasah wal ‘Aqidah, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi), tth. Munawir Sjazali, Islam dan Tata Negara, Muhammad Abduh Imam, Fikrah as Siyadah,(Thanta: Majallah Kuliah Syari’ah wal Qanun Al Azhar University) \Vol 22, thn 2007 Mukhtaruddin Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, (Bandung: Penerbit Al Ma’arif) cet I, thn 1986 al Naisabūrī, Al Imam Abu Husein Muslim bin al Hajjāj bin Muslim al Qusyairī, Shahīh Muslim, (al Qāhirah: Isā al Bābī al Halabī, tanpa tahun) An Nasā-ī, Al Imam Abī Abdurrahmān Ahmad bin Syu’aib, Sunan An Nasā-i bi Syarh Al Hāfizh Jalāluddīn Al Sayūthi, (Bairūt: Dār Al Ma’rifah, 1997) Nasution, Harun, Islam Ditinjau Dāri Berbagai Aspeknya, (Jakarta : UI Press, 1979) ______, Teologi Islam, (Jakarta : UI Press, 1986) 485
______, Pembaharuan Moderen Dalam Islam (Jakarta : UI Press) thn. Phillip K. Hitti, Capital Cities of Arab Islam, (Minnesota: University of Minnesota Press), thn 1973 Qal’ahjī, Mohammad Rawās & Hāmid Shādiq Qunaibī, Mu’jam Lughat al Fuqahā, (Beirūt : Dār al Nafaa-is : 1985). Al Qardlāwī, Yusuf, Fiqh Negara, (Jakarta : Rabbani Press, 1999) ______, As Siyasah as Syar’iyyah fi Dhaui Nushush as Syari’ah wa Maqashiduha, (Kairo: Maktabah wahbah), Cet ke II, thn 2005 ______, Ad Dien wa As Siyasah: Ta’shil wa Rad as syubuhat (Kairo: Dar as Syuruq), Cet ke I, thn 2007 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. Diakses dari www.bahasa,kemdiknas.go.id/kbbi/index.php Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) thn 2000 R.A. Nicholsen, A Literary History of The Arabs, (New York: Cambridge University Press), thn. 1969 J. Suyuthi pulungan, MA, Fiqh Siyasah: Ajran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), cet ke IV, thn. 1999 Sayed Quthub, Tafsir Fi Dhilal al Quran, (Kairo: Dar as Syuruq) thn.1987 Sayed Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al Manar. Syalabī, Ahmad, Mansū’ah al Tārīkh al Islāmī, (Al Qāhirah : Maktabah al Nahdhah al Mishriyyah, 1978) Al Shabūnī, Muhammad Ali, Mukhtasar Tafsīr Ibn Katsīr, (Beirūt : Dār al Qurān al Karīm, tanpa tahun) Al Sijistānī, Al Imam al Hāfizh Abu Dāud Sulaimān bin Al ‘Asy’ats bin Ishāq Al Azdī, Sunan Abī Dāud, (al Qāhirah: Musthafa al Bābī al Halabī, 1952) Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011) Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paska Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010) At Turmudzī, Abī Īsā Muhammad bin Īsā bin Saurah, al Jāmi' al Shahīh Wahuwa Sunan at Turmudzī, (Bairūt: Dār al Fikr, 1978) Umar Hafidh Syarif, Nudhum al Hukm wa al Idarah fi al Daulah al Islamiyah, (Kairo: dar As Syabab, 1996) Al Wahīdī, Abil Hasan Ali bin Ahmad, Asbābun Nuzūl, (Beirūt : Al Maktabah al Tsaqāfiyah, 1989) W. Montgomery Watt, Muhammed: Propet and Stateman, (New York: Oxford University Press) thn. 1964 Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : Rajawali Pers, 1999) Al Zuhailī, Wahbah, Al Fiqh Al Islāmī wa Adillatun, (Damaskus : Dār al Fikr, 1989)
486
