PN

ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN POLRES SUKOHARJO TIDAK MENERIMA LAPORAN DARI PEMOHON (No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh)

SKRIPSI Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta

Oleh : MARIA ANGGITA DIAN P. E0006169

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu, peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan adanya jaminan terhadap HAM, dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap HAM. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam pasal ini terkandung Azas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum. Pasal 27 ayat (1) ini diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Azas Praduga Tak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) diatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan/atau di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari azas ini adalah untuk memberi batasan seseorang, baik tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-

2

wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tindakan sewenang-wenang ini berupa upaya paksa dari penegak hukum yang dalam hal ini memungkinkan melanggar HAM tersangka atau terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture). Maka dalam peradilan dibentuk lembaga baru yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum yang bernama Praperadilan yang berfungsi untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum agar tidak melampaui kewenangannya. Sudah 29 tahun perjalanan KUHAP, yang dikenal dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan diberlakukan mulai 31 Desember 1981. Dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan HAM, KUHAP hadir menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatblad Tahun 1941 No. 1 Drt Tahun 1951. KUHAP, yang disebut sebagai Karya Agung bangsa Indonesia, mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Salah satu yang baru dan menonjol dari KUHAP adalah lahirnya lembaga Praperadilan. Harus diakui, kehadiran KUHAP merupakan koreksi terhadap praktik lembaga penegak hukum di bawah aturan HIR, yang dinilai tidak menjunjung hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum. Bukan rahasia umum lagi, pada masa HIR, kita sering mendengar rintihan dan jeritan hati seorang tersangka atau terdakwa yang diperlakukan sewenang-wenang, kurang manusiawi, dan tidak adil, semisal penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah, serta penahanan berkepanjangan. Bahkan, tidak jarang pemeriksa atau penyidik bersikap bengis dengan melakukan penekanan atau intimidasi untuk mengorek pengakuan dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

3

Sejatinya, KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa pada harkat dan derajat kemanusiaan, serta diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. KUHAP juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan pada tingkat penyidikan untuk didampingi penasihat hukum dan mendapat bantuan hukum pada saat diadili di pengadilan. Bahkan, untuk setiap penangkapan dan penahanan seseorang, penyidik diwajibkan untuk memberitahukannya kepada keluarga yang bersangkutan. Bukan itu saja. KUHAP juga mengatur limit waktu seorang tersangka atau terdakwa ditahan pada setiap proses pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan instansi terkait (penyidik, penuntut umum, hakim, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung). Pada awal berlakunya KUHAP, masih terkesan adanya perebutan kekuasaan dalam menaksir Pasal 284 KUHAP (Ketentuan Peralihan), sehingga institusi Kejaksaan cepat-cepat mengajukan perubahan UndangUndang Kejaksaan. Hal itu dimaksudkan agar Kejaksaan dapat mempertahankan penyidikan pada kasus-kasus pidana khusus dan dapat melakukan penyidikan tambahan. Pemahaman atas penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan tersangka pelaku pelanggaran. Menurut Pasal 19 Ayat (2) KUHAP, pelaku pelanggaran tidak dapat ditangkap apalagi ditahan kecuali setelah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Tindakan penyidik dalam memahami kasus pelanggaran yang disertai penangkapan terhadap tersangka adakalanya masih menggunakan HIR. Masalah penangkapan dan penahanan yang tidak sah dilakukan melalui lembaga Praperadilan, namun terhadap penyidik atau atasan penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan tidak sah tidak dikenakan sanksi.

4

Lebih menarik lagi, suatu putusan praperadilan menyatakan penahanan terhadap tersangka tidak sah, maka penyidik membebaskan tersangka dari rumah tahanan, tetapi setelah tersangka ke luar pintu tahanan, penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan baru, dan kembali menahan tersangka. Lembaga Praperadilan yang diharapkan menjadi payung hukum agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak seseorang atau mereka yang tersangkut dalam suatu proses perkara, ternyata tidak sepenuhnya memenuhi

harapan,

karena

masih

adanya

penyimpangan

akibat

penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan celah-celah hukum. Ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang materi dan siapa saja yang dapat menjadi pemohon praperadilan sudah disebutkan di dalam KUHAP, tetapi kenyataannya di luar materi yang ditentukan undangundang, pihak

yang mendapat atau menerima Surat Penetapan

Penghentian Penyidikan (SP3) dapat mengajukan praperadilan dan meminta agar SP3-nya dinyatakan sah. Ironisnya, walaupun hal ini tidak diatur di dalam KUHAP, pengadilan mengabulkan permohonan tersebut. Dalam Pasal 83 Ayat (2) dengan tegas disebutkan bahwa putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi. Namun, terhadap penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan atau ditolak permohonan praperadilannya, maka baik penasihat hukum maupun penyidik masih banyak yang mengajukan kasasi dengan alasan tidak dilarang di dalam KUHAP. Ironisnya lagi, Mahkamah Agung selaku benteng terakhir peradilan mengabulkan beberapa permohonan kasasi tersebut. Pengawasan penyidikan oleh penuntut umum (atau sebaliknya) baik melalui lembaga Praperadilan maupun melalui proses dimulainya penyidikan, sampai pada pelimpahan berkas perkara tahap pertama kepada

5

penuntut umum, belum berjalan dengan baik. Namun, tidak ada instansi Kejaksaan yang mempraperadilankan penyidik atau sebaliknya atas penghentian penyidikan atau penuntutan suatu perkara. Padahal, dalam proses pelimpahan berkas perkara yang sudah melalui tahap pertama adanya petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik atau sebaliknya, penuntut umum menyatakan berkas diterima atau berkas dinyatakan sudah lengkap. Tetapi yang terjadi kemudian, penuntut umum setelah menerima berkas dan barang bukti serta tersangkanya, mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP). Demikian pula penyidik tanpa memenuhi petunjuk-petunjuk penuntut umum langsung mengeluarkan SP3. Penahanan dapat diterapkan hanya berdasarkan alasan-alasan yang telah

ditentukan

tersangka/terdakwa.

dalam

KUHAP

Tetapi

tanpa

terhadap

memberikan

permohonan

hak

bagi

penangguhan

penahanan, dikabulkan atau tidak, hanya merupakan kebijakan dari penyidik atau atasan penyidik, dan berbagai jaminan uang tidak berfungsi dengan sempurna karena kekuasaan dan kewenangan lebih menonjol dalam pelaksanaan penahanan. KUHAP menyatakan, terhadap putusan bebas, penuntut umum tidak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 244). Tapi dalam praktiknya, hampir semua putusan bebas dimohonkan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan bebas tidak murni dan Mahkamah Agung pun menerima dan memeriksa permohonan tersebut, bahkan memberikan putusan dengan menyatakan permohonan kasasi atas putusan bebas tersebut dikabulkan. Praperadilan dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Oleh karena itu, demi terlaksananya pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan

6

penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang karena merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka (Yahya Harahap, 2002:3). Untuk itu diperlukan lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Lembaga Praperadilan ini diberi wewenang berdasarkan undang-undang, antara lain sebagai berikut: 1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan. 2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 3. Memeriksa tuntutan ganti kerugian. 4. Memeriksa permintaan rehabilitasi. Permohonan pemeriksaan perkara yang diajukan di praperadilan terjadi karena konflik antara pihak-pihak yang berperkara, meliputi aparat penegak hukum (jaksa atau polisi) melawan tersangka atau terdakwa atau pelaku kejahatan, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan sehingga perlu diajukan praperadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu alasan pengajuan praperadilan yakni penghentian penyidikan oleh Kepolisian. Penghentian penyidikan ini dilakukan atas dasar tidak adanya bukti yang cukup, peristiwa itu tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, nebis in idem, dan kadaluarsa. Putusan yang diambil oleh hakim praperadilan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan harus mewujudkan keadilan. Putusan praperadilan ini bersifat deklaratoir yaitu putusan yang berisi pernyataan yang menyatakan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

7

Banyaknya permohonan pemeriksaan perkara melalui praperadilan karena untuk mewujudkan keadilan sebelum perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal permohonan praperadilan tentang penghentian penyidikan, maka hakim praperadilan memeriksa dan memutus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tidak sahnya penghentian penyidikan dapat dilakukan upaya hukum banding oleh para pihak sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, melalui studi Putusan No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh, Penulis bermaksud untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan penghentian penyidikan dengan alasan Polres Sukoharjo tidak menerima laporan pemohon, yang dituangkan dalam penulisan hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN POLRES SUKOHARJO TIDAK MENERIMA LAPORAN DARI PEMOHON (No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh)”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan penghentian penyidikan dengan alasan Polres Sukoharjo tidak menerima laporan pemohon? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, Penulis mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis sendiri baik berupa tujuan secara

8

obyektif maupun tujuan secara subyektif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui implementasi dalam KUHAP mengenai kategori tindakan penghentian penyidikan terhadap tindakan Polres Sukoharjo tidak menerima laporan pemohon. b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan penghentian penyidikan dengan alasan Polres Sukoharjo tidak menerima laporan pemohon. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah pengetahuan bagi Penulis di bidang Hukum Acara Pidana khususnya tentang penghentian penyidikan oleh Kepolisian dengan alasan tidak menerima laporan dari pemohon dan hal-hal yang dapat dimohonkan oleh pemohon praperadilan. b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi sebagai persyaratan wajib guna mencapai derajat Sarjana (S-1) di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi Penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan hukum ini, antara lain: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini.

9

2. Manfaat Praktis a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus

untuk

mengetahui

kemampuan

Penulis

dalam

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman pihak-pihak terkait yang tertarik dengan persoalan yang diangkat dalam judul ini. E. Metode Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35). Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah penelitian harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny Ibrahim, 2006 : 26). Di dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuantemuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2006 : 28). Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Ditinjau dari sudut penelitian hukum itu sendiri, maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya

10

pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johnny Ibrahim, 2006 : 44). 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji asas-asas hukum, konsep hukum, dan aturan hukum. 3. Pendekatan Penelitian Menurut Peter Mahmud, terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan

komparatif

(comparative

approach),

dan

pendekatan

konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 93). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah sebuah kasus dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ada. Regulasi yang digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

Putusan

No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh tentang Praperadilan. 4. Jenis Bahan Hukum Dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, Peter Mahmud mengatakan, bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum. Dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

11

hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: 1) Putusan No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 3) KUHP b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. 5. Sumber Data Sumber data merupakan tempat di mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder berupa Putusan No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh, perundang-undangan, dan beberapa literatur lainnya, serta juga dari situs internet yang mendukung penelitian ini. 6. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan

perundang-undangan,

dokumen-dokumen

resmi,

maupun

literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas

12

berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006 : 393). 7. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini sumber data dianalisis dengan dengan logika deduktif.

Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam

penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian

studi

kepustakaan,

aturan

perundang-undangan

beserta

dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Metode deduksi sebagaimana

silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, pengunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47). Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru penulisan hukum, maka Penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

13

BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai kerangka teori yang berisi sub bab yaitu tinjauan umum tentang praperadilan, tinjauan umum tentang penghentian penyidikan oleh penyidik, pengertian asas praduga tak bersalah, dan kerangka pemikiran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang membahas tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan penghentian penyidikan

dengan alasan Polres Sukoharjo tidak

menerima laporan pemohon. BAB IV

PENUTUP Dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran terkait permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum tentang Praperadilan a) Pengertian Praperadilan Istilah

praperadilan

yang

dipergunakan

oleh

KUHAP

mengandung maksud dan arti secara harafiah berbeda. Pra berarti sebelum atau mendahului, jadi praperadilan diartikan dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Ada beberapa definisi mengenai praperadilan yang diatur dalam KUHAP dan yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Di dalam KUHAP sendiri terdapat beberapa pasal yang memberikan definisi tentang praperadilan, antara lain: Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

15

Berdasarkan Pasal 78 KUHAP yang berbunyi: (1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan; (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Sedangkan definisi praperadilan menurut para ahli adalah sebagai berikut: “Praperadilan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik” (Yahya Harahap, 2002 : 2). “Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang (Yahya Harahap, 2002 : 4). Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praperadilan dibentuk sebagai sarana pengontrol tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undangundang dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal inilah yang membedakan KUHAP dengan masa berlakunya HIR, di mana pada waktu itu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang tidak terawasi dan tidak terkontrol, sehingga dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penyidik. Untuk itu dibentuk lembaga praperadilan yang berwenang melakukan koreksi, penilaian, dan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Berbeda dengan kewenangan praperadilan menurut KUHAP yang hanya berwenang menilai sah tidaknya tindakan upaya paksa

16

yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, di Eropa juga dikenal lembaga semacam itu, yaitu Rechter Commissaris di Belanda dan Judge d’ Instruction di Prancis. Akan tetapi lembaga tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas, karena selain menilai sah tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, juga dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu perkara. “Lembaga ‘Rechter Commissaris’ (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah memiliki posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen) penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah dan pemeriksaan surat” (Andi Hamzah, 2002 : 184). “Jadi dapat dikatakan bahwa ‘Rechter Commisaris’ dalam tahap pemeriksaan pendahuluan adalah pejabat penegak hukum yang paling dekat dengan jaksa, yang dalam sistem hukum Eropa Kontinental merupakan pusat daripada proses penyelidikan perkara pidana” (Oemar Seno Adji, 1984 : 84). Hakim komisaris di Belanda dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, yang selanjutnya jaksa melakukan hal yang sama terhadap tugas polisi. Hal ini sedikit berbeda dengan kewenangan praperadilan menurut KUHAP yang melakukan pengawasan terhadap kedua instansi tersebut (Andi Hamzah, 2002 : 184). Seperti halnnya Hakim Komisaris (rechter commisaris), Judge d’Instruction di Prancis juga memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu perkara. Pemeriksaan pendahuluan ini dalam bentuk pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi, alat bukti, sampai membuat berita acara. Sesudah seluruh pemeriksaan pendahuluan selesai, kemudian ditentukan apakah perkara tersebut layak atau tidak diajukan ke pengadilan. Akan tetapi menurut Lintang Oloan Siahaan, tidak semua perkara dapat melalui Judge d’Instruction karena hanya perkara yang sulit pembuktiannya yang dapat diperiksa.

17

Sedangkan perkara yang tidak sulit pembuktiannya, pemeriksaan pendahuluannya dilakukan oleh Polisi dan Jaksa (Andi Hamzah, 2002 : 184). b) Wewenang Praperadilan Telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang mengatur tentang wewenang Pengadilan Negeri dalam hal memutus sah tidaknya upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum terhadap seorang tersangka. Akan tetapi diatur juga kewenangan praperadilan yang disebutkan dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Wewenang Pengadilan Negeri dalam hal praperadilan, antara lain sebagai berikut: (1) Memeriksa dan Memutus Sah Tidaknya Suatu Penangkapan dan Penahanan Wewenang pertama yang telah diberikan oleh KUHAP yaitu memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal penangkapan, seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya. Kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah: (a) Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya. (b) Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan. (Yahya Harahap, 2002 : 160) Seperti halnya penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan juga termasuk tindakan upaya paksa yang dapat

18

dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan fungsi praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik harus dilaksanakan menurut aturan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat yang berujung pelanggaran hak azasi dari seseorang. Menurut Pasal 27 dan Pasal 28 KUHAP, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan pasal tersebut, telah menimbulkan permasalahan dan perbedaan pendapat dalam penerapan fungsi praperadilan karena adanya intervensi Ketua Pengadilan Negeri terhadap penggeledahan dan penyitaan maka sangat tidak rasional praperadilan menguji dan menilai sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan yang telah diberikan izin oleh pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri (Yahya Harahap, 2002 : 7). Akan tetapi jika dalam pelaksanaannya, penggeledahan dan penyitaan telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut menyimpang di luar batas izin yang diberikan, kepada siapa pihak yang dirugikan tersebut meminta perlindungan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka terhadap penggeledahan dan penyitaan pun dapat diajukan ke praperadilan baik yang berkenaan dengan ganti kerugian maupun yang berkaitan dengan sah tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan: (a) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, tetap menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya. (b) Dalam hal penggeledahan dan penyitaan telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, tetap dapat diajukan ke

19

praperadilan dalam lingkup kewenangan yang lebih sempit yaitu: i. Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau surat persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri. ii. Yang dinilai oleh praperadilan terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak (Yahya Harahap, 2002 : 7). “Penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari upaya paksa yang dapat diajukan kepada praperadilan. Selain itu dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dijelaskan bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita” (Yahya Harahap, 2002 : 8) “Meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebut secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan, tapi hanya menyebut penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rincian tersebut tidak bersifat “limitatif”. Ternyata Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif praperadilan” (Yahya Harahap, 2002 : 8) (2) Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan Wewenang lain yang dimiliki oleh praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Alasan dilakukannya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan: (a) Tidak terdapat cukup bukti; (b) Peristiwa tersebut tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran tindak pidana; (c) Nebis in idem; (d) Kadaluarsa.

20

(3) Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian Wewenang selanjutnya praperadilan adalah memeriksa tuntutan ganti kerugian. Berdasarkan pada Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP: (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputuskan di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Ganti kerugian ini menurut Oemar Seno Adji merupakan hak keperdataan yang dilanggar dalam rangka melaksanakan hukum acara pidana oleh pejabat negara. Pelaksanaan yang salah itu berupa salah menangkap, menahan, mengadili, dan tindakan lain, kekeliruan mengenai orang dan kekeliruan dalam menerapkan hukum (Andi Hamzah, 2002 : 200). Tindakan lain adalah penggeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang (Yahya Harahap, 2002 : 6). “Tindakantindakan upaya hukum (dwangmiddle) lainnya seperti seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, suratsurat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil” (Nurul Alfiah, 1986 : 79). (4) Memeriksa Permintaan Rehabilitasi Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada praperadilan biasanya juga diikuti dengan permintaan rehabilitasi. Permintaan rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak, kedudukan dan martabat seseorang karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan

21

yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukumnya (Pasal 1 butir 23 KUHAP). Oemar Seno Adji mengklarifikasikan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam kerugian materiil dan moril. Menurutnya ganti kerugian dihubungkan dengan kerugian materiil yang diderita oleh orang yang ditahan, sedangkan rehabilitasi dihubungkan dengan kerugian moril yang diderita (Nurul Alfiah, 1986 : 77). Sehubungan dengan itu dijelaskan tujuan dari rehabilitasi yaitu: “Sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah menurut undangundang” (Yahya Harahap, 2000 : 64). Dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP dijelaskan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang kemudian dicantumkan dalam putusan pengadilan tersebut. Dengan adanya rehabilitasi, diharapkan dapat membersihkan nama baik, harkat dan martabat tersangka atau terdakwa dan keluarganya di mata masyarakat. c) Alasan dan Pihak yang Mengajukan Praperadilan Dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum kepada praperadilan, tentunya harus memiliki alasan-alasan yang kuat dari pihak yang memohon. Untuk itu dalam KUHAP telah mengatur siapa-siapa saja yang berhak mengajukan permohonan kepada praperadilan serta alasan-alasannya, yaitu:

22

(1) Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya Dalam Pasal 79 KUHAP disebutkan bahwa tersangka, keluarga, dan kuasa hukumnya berhak mengajukan pemeriksaan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Menurut pasal ini yang dapat diajukan kepada praperadilan hanyalah masalah penangkapan dan penahanan, sedangkan upaya lain seperti penggeledahan dan penyitaan tidak disebutkan secara langsung. (2) Penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan Seperti dijelaskan sebelumnya, salah satu wewenang praperadilan adalah memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum. Apabila

dalam

suatu

perkara

pidana,

seorang

penyidik

menghentikan penyidikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan berhak melaporkan kepada praperadilan. Hal ini telah sesuai dengan prinsip saling mengawasi antar instansi penegak hukum, tetapi timbul masalah seandainya penuntut umum tetap menerima alasan

yang diberikan penyidik terhadap

penghentian penyidikan walaupun sebenarnya alasan-alasan yang diberikan tidak sesuai dengan undang-undang. Untuk itu undangundang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum (Yahya Harahap, 2002 : 9). (3) Tersangka, ahli warisnya, dan kuasa hukumnya Selain tersangka dan kuasa hukumnya, ahli waris dari tersangka pun dapat mengajukan permohonan praperadilan, dalam hal ini mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 95 ayat (2) KUHAP:

23

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. (4) Tersangka atau pihak yang berkepentingan menuntut ganti rugi Dijelaskan dalam Pasal 81 KUHAP yaitu permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya. Jika putusan pengadilan menganggap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan sah, maka hal tersebut dapat menjadi alasan diajukannya tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan oleh tersangka atau pihak yang berkepentingan (Yahya Harahap, 2002 : 10). d) Proses Acara Pemeriksaan Praperadilan Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP bahwa praperadilan merupakan salah satu wewenang dari Pengadilan Negeri. Untuk itu setiap perkara praperadilan yang diajukan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan itu terjadi. Atau daerah tempat kedudukan penyidik dan penuntut umum yang menghentikan penyidikan dan penuntutan (Yahya Harahap, 2002 : 12). Permohonan pemeriksaan itu kemudian diregister dalam perkara praperadilan yang dipisahkan dengan perkara biasa oleh panitera. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tata cara pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHAP:

24

(1) Hakim menetapkan hari sidang 3 hari sesudah diregister Menurut Pasal 82 ayat 1(a) KUHAP, hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara praperadilan harus sudah menetapkan hari sidang 3 hari sejak perkara tersebut diregistrasi (Yahya Harahap, 2002 : 13). (2) Pemanggilan para pihak oleh hakim Setelah menetapkan hari persidangan, hakim kemudian langsung

menyampaikan

panggilan

kepada

pihak

yang

bersangkutan yaitu pemohon dan pejabat penegak hukum yang bersangkutan

yang

menimbulkan

terjadinya

permohonan

pemeriksaan praperadilan. Yang dipanggil bukan saja orang yang memohon perkara praperadilan tersebut, akan tetapi juga pejabat yang bersangkutan. (3) Selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah harus dijatuhkan Disebutkan dalam Pasal 82 ayat 1(c) KUHAP pemeriksaan tersebut dilakukan secara tepat dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, sidang pengadilan dilakukan dengan acara cepat, karena cepatnya putusan harus dijatuhkan dalam waktu 7 hari. Pasal ini menurutnya bersifat imperatif karena memuat kata harus. Dan secara teori seorang hakim seharusnya mengikuti ketentuan tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat hambatan dan kendala untuk memenuhinya. Hal yang menjadi alasan hakim untuk tidak menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari biasanya disebabkan oleh keengganan aparat penegak hukum

yang

dimohonkan

praperadilan

untuk

datang

ke

persidangan, selain itu masih adanya rasa sungkan dari penegak hukum menghadapkan penegak hukum lainnya yang terlibat dalam pemeriksaan praperadilan (Yahya Harahap, 2002 : 55).

25

Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat 1(d) disebutkan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Maksudnya jika perkara pokoknya sudah mulai disidangkan, sedangkan

perkara

yang

dijatuhkan

putusan

maka

dimohonkan dengan

praperadilan

sendirinya

belum

pemeriksaan

praperadilan ini gugur. e) Upaya Hukum Praperadilan Di Indonesia putusan terhadap suatu perkara di pengadilan dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum ini yaitu upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Dalam Pasal 83 KUHAP dijelaskan tentang upaya hukum praperadilan, yaitu: (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. (2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal ini sudah sesuai dengan azas acara yang menyangkut tata cara pemeriksaan praperadilan yang dilakukan dengan acara cepat (Yahya Harahap, 2000 : 22-23). Demikian juga dari tujuan pelembagaan praperadilan untuk mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat. Akan tetapi dalam ayat (2) kemudian terdapat pengecualian tentang putusan praperadilan yang dapat dimintakan banding yaitu putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. 26

Mengenai pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi, dijelaskan sebagai berikut: “Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili permintaan banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP memeriksa dan meneliti apakah putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri yang mengadili permintaan praperadilan tersebut sudah tepat atau tidak. Kemudian apabila tepat maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan praperadilan tersebut, sedangkan apabila tidak tepat maka Pengadilan Tinggi membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri” (Nurul Alfiah, 1986 : 105). f) Gugur Pemeriksaan Praperadilan Pemeriksaan

praperadilan

gugur

artinya

pemeriksaan

praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, yang berbunyi: “Dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”. Memperhatikan ketentuan ini gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi: (1) Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri; dan (2) Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai (Yahya Harahap, 2002 : 20). Hal itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan praperadilan. Apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedangkan praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih cepat pemeriksaan praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya.

27

2. Tinjauan Umum tentang Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik a) Tinjauan tentang Penyidikan Penyidikan atau yang biasa disebut pengusutan, dalam istilah asingnya disebut opsporing adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (verpolging), atau merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan, oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha atau tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu, serta siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu. Dalam kata lain, penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 : 937). Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan, bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak. Perlu diketahui bahwa telah dilakukan penyidikan mungkin tidak akan dilakukan

penuntutan,

karena

Badan

Penuntut

Umum

dapat

mempergunakan azas opportunitet yang tidak akan melakukan penuntutan dengan alasan kalau dilakukan penuntutan maka kerugian negara akan lebih besar. Berdasar Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedang menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

diatur

dalam

undang-undang

ini

untuk

mencari

serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, tugas pokok penyidik adalah

28

mencari dan mengumpulkan bukti-bukti agar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Untuk menunjang tugas pokok penyidik agar dapat berjalan dengan lancar maka penyidik diberi wewenang untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: (1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; (5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; (7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (9) mengadakan penghentian penyidikan; (10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab b) Penghentian Penyidikan Adapun alasan-alasan sahnya untuk penghentian penyidikan adalah sebagai berikut: (1) Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alatalat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai. (2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa di mana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata

29

bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka kemudian penyidik menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut. (3) Penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan undangundang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini antara lain tersangka meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa, peristiwa tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, serta karena peristiwa hukum tersebut telah kadaluarsa. Berbicara mengenai subjek hukum, yang termasuk dalam subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Adapun subjek hukum yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut: (1) Yang berhak mengajukan upaya praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi adalah: (a) Tersangka (b) Keluarga tersangka (c) Ahli waris tersangka (d) Kuasa hukum tersangka (e) Pihak ketiga yang berkepentingan (2) Yang berhak mengajukan upaya gugatan praperadilan untuk sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah: (a) Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan (b) Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan

30

(3) Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah: (a) Saksi korban tindak pidana (b) Pelapor (c) Organisasi non pemerintah dan LSM, yang mana ini dimaksudkan untuk memberi hak kepada kepentingan umum terkait tindak pidana korupsi, lingkungan, dan lain-lain. Untuk itu sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili organisasi non pemerintah dan LSM. 3. Pengertian tentang Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) a) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (article 6.2) "Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law." b) Universal Declaration of Human Rights (article 11) “Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which they have had all the guarantees necessary for their defence.” c) Canadian Charter of Rights and Freedoms (section 11 (d)) "Any person charged with an offence has the right to be presumed innocent until proven guilty according to law in a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal." d) Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (article 9) "Everyone is supposed innocent until having been declared guilty." e) Constitution of Russia (article 49) "Everyone charged with a crime shall be considered not guilty until his or her guilt has been proven in conformity with the federal law and has been established by the valid sentense of a court of law".

31

B. Kerangka Pemikiran

PERKARA PRAPERADILAN

POLRES SUKOHARJO TIDAK MENERIMA LAPORAN DARI PEMOHON (No.03/Pid/Pra/2008/PN.SKH)

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN TIDAK MENERIMA LAPORAN PEMOHON

Bagan 1 Kerangka Pemikiran Penjelasan: Praperadilan sebagai salah satu proses hukum yang dapat diupayakan dalam suatu proses hukum haruslah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Namun dalam kenyataannya praperadilan masih menimbulkan masalah tersendiri. Masing-masing pihak yang berperkara memiliki argumen tersendiri yang menyatakan bahwa dirinya adalah pihak yang benar. Praperadilan yang bersifat sebagai “peradilan awal” sebelum benar-benar masuk dalam ruang lingkup peradilan yang sesungguhnya haruslah dimengerti secara menyeluruh. Baik secara pengertian, ruang lingkup maupun proses peradilan itu sendiri.

32

Sejauh ini praperadilan sering dilakukan oleh tersangka atau keluarga tersangka

melalui

kuasa

hukumnya

dengan

cara

melakukan

Gugatan/Permohonan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian atau terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri setempat yang substansi gugatannya mempersoalkan tentang sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan penghentian penyidikan dengan alasan tidak menerima laporan pemohon.

33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Praperadilan Penghentian Penyidikan

dengan Alasan

Polres Sukoharjo Tidak Menerima Laporan Pemohon 1. Identitas Pemohon TUTI INDAH WURYANI alias Ny. BAMBANG EKO PRIONO Jl. Mliwis no. 132 Perum Nilasari, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama: A. WAHYU PURWANA, S. H., M. H. dan WIYONO , S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Jl. Fajar Permata V Blok AS 2 no. 14 Fajar Indah Permata, Baturan, Colomadu, Karanganyar 2. Identitas Termohon KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Yang beralamat di Jl. Trunojoyo no. 3 Jakarta Selatan Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH Yang beralamat di Jl. Pahlawan no. 1 Semarang Cq. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH SURAKARTA Yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi no. 376 Surakarta Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO Yang beralamat di Jl. Jakgung no. 15 Sukoharjo Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KARTASURA Yang beralamat di Jl. A. Yani no. 45 Kartasura Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama MARSITO, S. H., M. H., DJOKO SUTJIPTO, LUHUR PRABOWO, S. H., SUWARSO B., S. H. Kesemuanya beralamat di Jl. Pahlawan no. 1 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2008.

34

3. Alasan-alasan Pengajuan Praperadilan 1. Bahwa, Pemohon dahulu kehilangan sebuah mobil dengan identitas: Nomor Polisi

: AD-8118-CH

Nama Pemilik

: INDAH WIRASTUTI, S. E.

Alamat

: Kandang Sapi Rt.01/Rw.03 Kl. Jebres, Surakarta

Merk/Tipe

: Toyota/Corolla

Jenis Model

: Sedan

Tahun Pembuatan

: 1993

Tahun Perakitan

: 1993

Isi Silinder

: 1587 cc

Warna

: Merah MTL

Nomor Rangka

: MHF 53 AEA 10.9033485

Nomor Mesin

: 4A.K327573

atau mohon disebut juga OBYEK SENGKETA; 2. Bahwa, Pemohon adalah pemilik sah obyek sengketa di atas berdasar fakta dan putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.13/Pdt.G/2007/PN.Bi; Yang secara jelas menyebutkan: “Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan mobil Toyota Corolla Nomor Polisi AD-8118-CH warna merah metalik beserta dengan surat-suratnya kepada Penggugat.” Bahwa, atas putusan aquo sudah berkekuatan hukum tetap; Bahwa, atas putusan aquo adalah “putusan yang bisa dan harus dilaksanakan” atau bukan putusan yang deklaratoir; 3. Bahwa, obyek sengketa tersebut diambil oleh orang yang bernama Leny Sri Marheni yang sekarang menjadi Daftar Pencarian Orang pihak yang berwajib dan Katmi Yulianingsih sekarang sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Surakarta untuk perkara yang berbeda, ternyata obyek sengketa dilarikan dan tidak pernah dikembalikan; 4. Bahwa, atas kejadian tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Termohon sesuai laporan polisi nomor: B/54/II/2007/Sek.Kartasura,

35

tanggal 24 Februari 2007 tentang Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Obyek Sengketa; 5. Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan pemblokiran ke Samsat Surakarta dengan tujuan supaya obyek sengketa tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, sehingga obyek sengketa tetap berada di tangan satu orang dan selanjutnya dapat diketahui keberadaan mobil dan siapa yang menguasai mobil tersebut; 6. Bahwa, ternyata blokir tersebut dibuka oleh atas nama Kapolres Sukoharjo, sehingga dengan dibukanya blokir memudahkan/memperlancar mengalihkan obyek sengketa tersebut; 7. Bahwa, seharusnya orang yang meminta untuk dibukanya blokir obyek sengketa langsung ditahan karena hal tersebut telah dilaporkan kepada Termohon; 8. Bahwa,

putusan

Pengadilan

Negeri

Boyolali

dalam

register

No.03/Pdt.G/2007/PN.Bi, salah satu amar putusannya berbunyi: -------------------------------------MENGADILI-----------------------------------Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan mobil Toyota Corolla nomor polisi AD-8118-CH warna merah metalik beserta dengan surat-suratnya kepada Penggugat; 9. Bahwa, sesuai dengan amar putusan perkara No.03/Pdt.G/2007/PN.Bi maka Leny Sri Marheni yang berkedudukan sebagai Tergugat III harus mengembalikan obyek sengketa kepada Pemohon; 10. Bahwa, Edi Soeryanta sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa Pemohon yang dilarikan oleh Leny Sri Marheni, berdasarkan putusan aquo harus mengembalikan obyek sengketa yang dilarikan oleh Leny Sri Marheni kepada Pemohon; 11. Bahwa, ternyata Edi Soeryanta sebagai pihak yang menguasai mobil tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Pemohon meskipun yang bersangkutan sudah diberitahu putusan perkara No.03/Pdt.G/2007/PN.Bi; 12. Bahwa, perkembangan selanjutnya Pemohon setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap, Pemohon berusaha melaporkan Edi Soeryanta

36

kepada Termohon, yang selanjutnya dikatakan apabila Termohon tidak berwenang dan yang berwenang adalah Kepolisian Resor Sukoharjo atau atas laporan tersebut ditolak; 13. Bahwa, kemudian Pemohon melaporkan kembali hal tersebut kepada Kepolisian Sukoharjo, akan tetapi tidak diterima atau atas laporan tersebut ditolak dan bahkan mobil yang dipakai Pemohon dan diparkir di dalam kantor/halaman Pemohon, digores-goreskan pakai benda keras/paku dan paku tersebut ditancapkan pada salah satu ban mobil yang dinaiki Pemohon; 14. Bahwa, pada saat Pemohon melaporkan kembali Edi Soeryanta karena penggelapan kepada Termohon dan Pemohon menghadap langsung kepada petugas, maka Pemohon ditanya terlebih dahulu oleh anggota Termohon dengan pertanyaan “Ibu naik apa?” maka dijawab “Naik mobil merah.” yang kemudian pemohon melanjutkan laporannya apabila laporan di Polres Sukoharjo tidak diterima dan disarankan untuk lapor ke Polsek Kartasura, maka dengan keterangan ini Pemohon lapor kembali ke Polsek Kartasura yang dengan berbagai alasan atas laporan tersebut ditolak atau identik dengan laporan tersebut dihentikan karena Terlapornya adalah berbeda dan ternyata atas pertanyaan “Ibu naik apa?” tersebut, diketahui sampai di rumah ternyata mobil milik Pemohon diorek-orek pakai benda keras dan bannya dicoblos dengan paku padahal mobil tersebut diparkir di dalam halaman Mapolsek Kartasura dan perbuatan ini merupakan bentuk teror, bukan pelayanan masyarakat yang didapat; 15. Bahwa, atas ditolaknya laporan lisan Pemohon kepada Termohon, kemudian Pemohon melaporkan secara tertulis terhadap Edi Soeryanta, Ovan Kurniawan, dan yang membuka blokir terhadap Termohon dan atas laporan Pemohon tersebut juga ditolak atau tidak ditindaklanjuti; 16. Bahwa, dengan tidak ditindaklanjuti laporan secara lisan dan tertulis tersebut, maka Termohon sudah melakukan penghentian penyidikan, maka harus diperiksa oleh Pengadilan;

37

17. Bahwa, di dalam Surat Pemohon yang diajukan kepada Termohon, jelas menyebutkan yang adalah sebagai berikut: Sukoharjo, 5 November 2008 Hal: Laporan Polisi Kepada: Yth. Kapolsek Kartasura Di Jl. Ahmad Yani no. 45 Kartasura Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ny. Tuti Indah Wuryani beralamat di Jl. Mliwis No. 132 Perum Nilasari, Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut sebagai---PELAPOR; Dengan ini hendak melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana kejahatan penggelapan dan penadahan yang dilakukan oleh Drs. Edi Soeryanta dan Ovan Kurniawan, dkk yang selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------------------------------------------PARA PELAPOR; Bahwa, sehubungan dengan putusan perkara perdata dalam register No.03/Pdt.G/2007/PN.Bi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan: MENGADILI Dalam Pokok Perkara: Dalam Konpensi: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat III melakukan wanprestasi; 3. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp 444.000.000.000,- (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus; 4. Menghukum Tergugat III untuk membayar bunga sebesar 1,75% x Rp 170.000.000,- (satu koma tujuh lima prosen kali seratus tujuh puluh juta rupiah);

38

5. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan mobil Toyota Corolla Nomor Polisi AD-8118-CH warna merah metalik beserta dengan suratsuratnya kepada Penggugat; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Bahwa, mobil sengketa (mobil Toyota Corolla Nomor Polisi AD-8118-CH warna merah metalik) pada saat itu dalam tangan Edi Soeryanta yang menjabat sebagai Camat Bendosari beralamat di Jl. Muwardi No. 27B, yang dahulu berkedudukan sebagai Tergugat IV dalam perkara perdata No.03/Pdt.G/2007/PN.Bi; Bahwa, Edi Soeryanta pada hari Selasa, 17 Juli 2008, telah menerima relaas pemberitahuan isi putusan perkara perdata No.03/Pdt.G/2007/PN.Bi yang artinya Edi Soeryanta sudah melihat, membaca, dan memahami isi putusan tersebut; Bahwa,

putusan

perkara

perdata

No.03/Pdt.G/2007/PN.Bi

sudah

mempunyai kekuatan hukum, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang mengikat; Bahwa, setelah melihat, membaca, dan memahami isi putusan tersebut seharusnya Edi Soeryanta melaksanakan isi putusan tersebut dalam petitum no. 5 yaitu mengembalikan mobil Toyota Corolla Nomor Polisi AD-8118-CH warna merah metalik kepada Tuti Indah Wuryani (Pelapor), namun sampai saat ini belum dikembalikan dan Edi Soeryanta telah mengalihkan dengan menjual mobil sengketa ke tangan Ovan Kurniawan yang beralamat di Jl. Sekanak No. 297 Rt.03/Rw.01 Ilir, Bukit Kecil, Palembang; Bahwa, perbuatan Edi Soeryanta yang mengalihkan dengan menjual mobil sengketa kepada orang lain padahal diketahuinya mobil sengketa tersebut bukan miliknya, melainkan milik Tuti Indah Wuryani dan harus dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga dapat diduga Edi Soeryanta telah melakukan tindak kejahatan Penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP yang menyebutkan:

39

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun

atau pidana denda paling banyak sembilan ratus

rupiah.”; Bahwa, mobil sengketa tersebut telah dibeli dan saat ini dikuasai oleh Ovan Kurniawan, padahal diketahui berdasarkan putusan perkara perdata No.03/Pdt.G/2007/PN.Bi menyatakan mobil tersebut adalah milik Tuti Indah Wuryani (Pelapor) dan harus dikembalikan, namun kenyataannya sampai saat ini mobil sengketa belum dikembalikan kepada Pelapor, sehingga dapat diduga Ovan Kurniawan telah melakukan tindak pidana kejahatan Penadahan sesuai Pasal 480 KUHP yang menyebutkan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: barangsiapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau

untuk

menukarkan,

menarik

keuntungan,

menggadaikan,

menjual,

mengangkat

menyewakan,

menyimpan

atau

menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”; Bahwa, sebelum adanya pengalihan mobil sengketa ke Palembang, Pelapor telah melakukan pemblokiran terhadap mobil sengketa dengan maksud untuk menghindari dipindahtangankan kembali mobil perkara yang saat itu dikuasai oleh Edi Soeryanta; Bahwa, kemudian atas permintaan Edi Soeryanta, blokir mobil sengketa tersebut dibuka oleh Kepolisian Resor Sukoharjo padahal diketahuinya mobil tersebut bukan milik Edi Soeryanta, melainkan milik Tuti Indah Wuryani dan harus dikembalikan kepada pemiliknya/Pelapor, yang oleh karena dibukanya/pencabutan blokir tersebut menyebabkan mobil sengketa kemudian dipindahtangankan oleh Edi Soeryanta kepada Ovan

40

Kurniawan, sehingga sampai saat ini hak Pelapor menjadi terkatungkatung; Bahwa, dengan demikian dapat diduga Kepolisian Resor Sukoharjo terlibat dalam pembantuan/pernyataan dalam tindak pidana kejahatan Penggelapan yang dilakukan oleh Edi Soeryanta karena memberikan bantuan, sarana, kesempatan dengan membuka/mencabut blokir atas mobil sengketa sehingga mobil sengketa berpindahtangan kembali kepada pihak ketiga dan sesuai Pasal 56 KUHP menyebutkan: “Dipidana sebagai pembantuan kejahatan: mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”; Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, demi pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat dan penegakan hukum secara adil, mohon kepada Kepolisian Sektor Kartasura untuk: 1. Melakukan penyidikan sendiri terhadap Drs. Edi Soeryanta, Ovan Kurniawan, dkk karena perbuatan kejahatan Penggelapan dan Penadahan; 2. Melakukan penyidikan sendiri terhadap pihak-pihak yang terlibat ikut membantu terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Drs. Edi Soeryanta, Ovan Kurniawan, dkk; 3. Memanggil Pelapor, para pihak yang terkait untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut; Demikian laporan ini saya sampaikan dan harap menjadikan periksa adanya; Hormat saya, Pelapor Tertanda Ny. Tuti Indah Wuryani

41

Tembusan: 1. Yth. Bupati Sukoharjo 2. Polda Jawa Tengah 3. Polres Sukoharjo 18. Bahwa, dengan tidak diperiksanya laporan Pemohon, maka Termohon telah melakukan penghentian penyidikan, maka Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan; 19. Bahwa, permasalahan obyek sengketa Pemohon tidak akan menjadi rumit seperti sekarang ini apabila blokir obyek sengketa Pemohon tidak pernah dicabut, sehingga obyek sengketa tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan langsung disita oleh obyek sengketa; 20. Bahwa, permohonan pemeriksaan praperadilan ini Pemohon ajukan berdasarkan Pasal 77-83 KUHAP yang mengatur tentang Permohonan Praperadilan; 21. Bahwa, berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi Pengadilan Negeri bewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; 22. Bahwa, berdasarkan Pasal 80 KUHAP yang menyatakan permintaan pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penundaan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya; 23. Bahwa, atas laporan Pemohon yang sampai sekarang tidak ada kelanjutannya, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan;

42

24. Bahwa, dengan tidak dilanjutkannya penyidikan berkaitan dengan laporan Pemohon oleh Termohon, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan berdasarkan Pasal 80 KUHAP Pemohon mengajukan ganti rugi; 25. Bahwa, dengan tidak dilanjutkannya penyidikan oleh Termohon, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, baik secara materiil maupun immaterial, dengan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini Pemohon menuntut ganti rugi secara materiil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 26. Bahwa, dengan permohonan pemeriksaan praperadilan ini Pemohon menuntut ganti rugi secara immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Bahwa, Termohon selalu memberikan alasan atas perkembangan penanganan perkara, namun tidak pernah menyelesaikan, bahkan telah berusaha mengalihkan pokok permasalahan sesuai dengan kepentingannya sendiri dengan melindungi Edi Soeryanta agar tidak terjamah oleh hukum. 4. Isi Permohonan Praperadilan Primair: 1. Mengabulkan permohonan pemeriksaan praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan yang menandatangani dan yang bertanggung jawab atas pembukaan

blokir

obyek

sengketa

sesuai

surat

Nopol:

B/414/XI/2007/Reskrim tertanggal 9 November 2007 tentang pencabutan pemblokiran mobil dengan nomor polisi AD-8118-CH turut serta melakukan tindak pidana Penggelapan sesuai Pasal 56 KUHP; 3. Menyatakan tidak menerima laporan dari Pemohon dengan Terlapor Edi Soeryanta, dkk merupakan tindakan penghentian penyidikan; 4. Menyatakan Pemohon menuntut ganti rugi secara materiil dengan dihentikannya laporan Pemohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah sah berdasar hukum;

43

5. Menyatakan Pemohon menuntut ganti rugi secara immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah sah dan berdasar hukum; 6. Menghukum Termohon untuk memberikan ganti rugi secara materiil kepada Pemohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus; 7. Menghukum Termohon untuk memberikan ganti rugi secara immateriil kepada Pemohon sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus; 8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima laporan Pemohon dan melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan laporan Pemohon dan melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan laporan Pemohon sampai didapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidair: 1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah hadir, untuk Pemohon datang Kuasanya bernama Wiyono, S. H., sedangkan Termohon hadir Kuasanya bernama AKBP Marsito, S. H., M. H., AKBP Djoko Sutjipto, KomPol Luhur Prabowo, S. H., dan AKP Suwarso B., S.H.; 2. Bahwa terhadap kehadiran Kuasa Termohon tersebut, Kuasa Pemohon keberatan, karena kedudukan Para Kuasa Hukum Kapolres Sukoharjo untuk membela kepentingan Termohon, di mana Surat Kuasa berasal dari Kapolres

Sukoharjo,

sedangkan

Termohon

dalam

Permohonan

Pemeriksaan Praperadilan No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh adalah Kapolsek Kartasura dan bukan Kapolres Sukoharjo; 3. Bahwa Kapolsek Kartasura berada di wilayah kerja Kapolres Sukoharjo, di mana dalam jajaran Kepolisian berlaku sistem garis komando, di mana setiap bawahan dalam melaksanakan tugasnya harus setahu dan seizin atasan, sehingganya setiap tindakan yang dilakukan oleh bawahan harus

44

ada restu dari atasannya, demikian juga dalam hal menghadap di persidangan yang berwenang menentukan siapa yang akan mewakili adalah sepengetahuan atasan dan atasan yang menentukan, walaupun yang digugat tersebut adalah bawahan secara institusi. Sehingga dalam hal walaupun yang digugat adalah Kapolsek Kartasura, tetapi karena Kapolsek Kartasura berada di bawah garis komando Kapolres Sukoharjo, maka segala tindakan hukum secara institusi yang menentukan adalah Kapolres Sukoharjo, termasuk dalam hal penunjukkan seorang kuasa; 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Pengadilan, keberadaan kuasa hukum dari Polda Jateng yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dalam perkara permohonan praperadilan ini oleh Kapolres Sukoharjo, walaupun Termohonnya adalah Kapolsek Kartasura adalah beralasan hukum dan keberadaannya dapat diterima sebagai kuasa dari Termohon; 5. Bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, kemudian acara pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut di atas dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. 6. Jawaban Termohon 1. Pada Eksepsi 1. Permohonan Pemohon prematur, alasannya bahwa Termohon tidak menindaklanjuti atau menerima laporan dari Tuti Indah Wuryani alias Ny. Bambang Eko Priono pada hari dan tanggal tidak diingat setidaktidaknya pada awal bulan Oktober 2008 di Ruang SPK Polsek Kartasura oleh Petugas/Ka SPK Aiptu Walidi karena kasus yang dilaporkan materinya ada keterkaitannya dengan perkara yang masih ditangani oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Kartasura, termasuk juga laporan yang ke Ka SPK Polres Sukoharjo pada waktu yang sama; 2. Proses penyidikan kasus Penipuan dan/atau Penggelapan Uang hasil Penjualan Mobil KBM Toyota Corolla 1,6 SEG, tahun 1993, Nomor

45

Polisi AD-8118-CH, warna merah metalik milik Pelapor (Pasal 372 jo. 378 KUHP) tersebut dalam poin a di atas, telah dilaporkan pada tahun yang lalu oleh Tuti Indah Wuryani alias Ny. Bambang Eko Priono dengan Laporan Polisi No.Pol: Lp/54/II/2007/Sek.Kts, tanggal 24 Februari 2007. Dalam proses penyidikan telah menetapkan seorang tersangka Leny Sri Marheni yang sampai sekarang melarikan diri dalam status DPO. Selama proses penyidikan kurang lebih 22 (dua puluh dua) bulan, Penyidik telah mengeluarkan/mengirimkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) sebanyak 16 (enam belas) kali dan yang terakhir pada tanggal 2 Desember 2008 kepada Pelapor/Korban Tuti Indah Wuryani alias Ny. Bambang Eko Priono; Kronologis kasus sebagai berikut: Pada tanggal 16 Januari 2006, Tuti Indah Wuryani alias Ny. Bambang Eko Priono mendatangi rumah Leny Sri Marheni menyuruh menjualkan mobil miliknya Toyota Corolla 1,6 SEG, tahun 1993, No.Pol: AD-8118-CH dengan harga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), pada tanggal 18 Januari 2006 Leny Sri Marheni menyuruh Katmi dan pengemudinya, Setyo Budi Kurniawan, untuk mengambil mobil di rumah Tuti Indah Wuryani dan saat itu juga mobil diserahkan beserta dengan surat-surat kelengkapan mobil No.Pol: AD-8118-CH (STNK, BPKB, foto copy KTP, dan kuitansi kosong), sehingga status mobil tersebut sah secara hukum walaupun diperjualbelikan karena dilindungi oleh dokumen kepemilikan. Setelah mobil terjual dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada Tuti Indah Wuryani, sehingga menjadi permasalahan hukum yang akhirnya dilaporkan ke Polsek Kartasura Polres Sukoharjo. Terlihat jelas secara fakta hukum bahwa pokok permasalahan bukan

46

status mobilnya (AD-8118-CH), tetapi uang hasil penjualan yang tidak diserahkan kepada Tuti Indah Wuryani (Pemilik); 3. Terhadap diri Pemohon, seharusnya terlebih dahulu menemukan Leny Sri Marheni untuk dihadapkan sebagai saksi karena yang bersangkutan adalah sebagai pelaku tindak pidana Penggelapan yang sedang ditangani penyidikannya oleh Polsek Kartasura, sehingga permohonan praperadilan cacat formal dan pada eksepsi mohon Yang Terhormat Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menyidangkan praperadilan ini berkenan memutus dengan putusan: Pada Eksepsi: (a) Menyatakan menerima dalil-dalil Termohon pada eksepsi; (b) Menyatakan menolak permohonan praperadilan, atau setidaktidaknya

tidak

menerima

karena

posita/dalil-dalil

dalam

permohonan tidak ada relefansinya dengan materi praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 (a) KUHAP; (c) Menghukum Pemohon dengan membayar biaya perkara. 2. Pada Pokok Perkara 1. Bahwa jawaban Termohon pada eksepsi dimasukkan juga sebagai jawaban Termohon pada pokok perkara; 2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; 3. Bahwa poin-poin posita Pemohon perlu Termohon sanggah dengan dalil sebagai berikut: a. Posita Pemohon angka 16 yang menyatakan, “Termohon tidak menindaklanjuti laporan secara lisan dan tertulis tersebut, maka Termohon sudah melakukan penghentian penyidikan, maka harus diperiksa oleh Pengadilan.” Pernyataan tersebut adalah mengada-ada karena Termohon dalam kasus perkara tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan (Pasal 372 jo. 378 KUHP)

47

masih melaksanakan proses penyidikan sebagaimana tersebut pada eksepsi huruf (a) dan (b) tersebut di atas, sehingga posita Pemohon harus dinyatakan ditolak; b. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara. 7. Pertimbangan Hakim Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti persidangan berupa: 1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, tanggal 22 Mei 2008, No.13/Pdt.G/2007/PN/Bi……………………………………….(bukti P,1); 2. Foto copy Relaas Panggilan Aanmaning No.13/Pdt.G/2007/PN/Bi (bukti P,2); 3. Foto copy Surat Keterangan No.Pol: B.01/III.2007/LANTAS, tertanggal 21 Maret 2007…………………………………………………..(bukti P,3); 4. Foto copy Surat dari Drs. Edi Soeryanta, M. H. tertanggal 13 Oktober 2008 kepada A. Wahyu Purwana, S.H., M. H………………….(bukti P,4); Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut guna membuktikan dalildalil jawabannya, Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan,

yang

di

bawah

sumpah

pokoknya

telah

memberikan

keterangannya sebagai berikut: 1. Saksi TUTI INDAH WURYANI -

Bahwa laporan saksi yang pertama adalah laporan ke Polsek Kartasura tentang penggelapan mobil saksi oleh Katmi Yulianingsih, tetapi laporan tersebut sampai sekarang juga belum ada tindak lanjutnya dan hanya

laporan

tentang

Pemberitahuan

Perkembangan

Hasil

Penyidikan; -

Bahwa laporan saksi yang pertama adalah berkaitan dengan mobil saksi yang diambil oleh Katmi dengan alasan mau menjualkan, tetapi oleh Katmi tidak dibayar dan malahan saksi diberi mobil APV selama

48

2 (dua) minggu, kemudian diganti dengan mobil Honda Jazz selama 3 (tiga) bulan, dan kemudian diambil lagi; -

Bahwa atas perbuatan Katmi tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Boyolali, saksi dimenangkan, dan Katmi harus menyerahkan mobil tersebut kepada saksi, tetapi tidak diserahkan;

-

Bahwa oleh karena mobil tersebut tidak diserahkan oleh Katmi, saksi meminta kepada Polres Sukoharjo supaya mobil tersebut diblokir dengan tujuan agar tidak dipindahtangankan kepada pihak lain;

-

Bahwa ternyata blokir tersebut atas permintaan Edi Soeryanta telah dibuka dan terakhir saksi melihat mobil saksi berada di tangan Edi Soeryanta;

-

Bahwa laporan saksi pertama dan kedua sama materinya, tetapi orang yang dilaporkan berbeda;

-

Bahwa pada tanggal 13 November 2008 pernah datang ke rumah saksi, anggota Polsek Kartasura meminta keterangan dan tanda tangan atas laporan Penggelapan yang dilakukan oleh Edi Soeryanta tersebut;

2. Saksi ERVIN INDRIASTANTI -

Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Tuti Indah Wuryani, saksi pernah mengantarkan orang tua saksi ke Polres Sukoharjo sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, karena tidak ada tanggapan, saksi dan orang tua saksi ke Polsek Kartasura sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, tetapi tidak ada tanggapan;

-

Bahwa laporan orang tua saksi secara lisan, baik ke Polres Sukoharjo maupun ke Polsek Kartasura tidak ada tanggapan;

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua saksi ada menyampaikan laporan secara tertulis ke Polsek Kartasura dan Polres Sukoharjo;

-

Bahwa saksi yang menyerahkan kunci, STNK, dan BPKB mobil milik orang tua saksi tersebut dan sampai sekarang Katmi tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada orang tua saksi.

49

Bahwa Termohon

untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau

sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat ke persidangan, berupa: 1. Foto copy Laporan Polisi No.Pol: LP/54/II/2007/Sek.Kts tanggal 24 Februari 2007 tentang terjadi tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang hasil penjualan KBM Toyota Corolla AD-8118CH………………………………………………………………(bukti T,1); 2. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.Pol: B7/II/2007/Reskrim tanggal 28 Februari 2007………...(bukti T,2); 3. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/56/III/2007/Reskrim tanggal 2 Maret 2007………………(bukti T,3); 4. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/59/III/2007/Reskrim tanggal 23 Maret 2007……………..(bukti T,4); 5. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/58/IV/2007/Reskrim tanggal 14 April 2007……...……...(bukti T,5); 6. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/60/VIII/2007/Reskrim tanggal 25 Agustus 2007...……....(bukti T,6); 7. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/61/IX/2007/Reskrim tanggal 8 September 2007…...…….(bukti T,7); 8. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/01/II/2008/Reskrim tanggal 15 Februari 2008……...…....(bukti T,8); 9. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/15/III/2008/Reskrim tanggal 1 Maret 2008……………....(bukti T,9); 10. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/16/IV/2008/Reskrim tanggal 10 April 2008………...….(bukti T,10); 11. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/20/V/2008/Reskrim tanggal 17 Mei 2008………...….....(bukti T,11);

50

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/25/VII/2008/Reskrim tanggal 21 Juli 2008…………......(bukti T,12); 13. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/8/VIII/2008/Reskrim tanggal 8 Agustus 2008……….....(bukti T,13); 14. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/29/IX/2008/Reskrim tanggal 5 September 2008……......(bukti T,14); 15. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/30/X/2008/Reskrim tanggal 9 Oktober 2008……….......(bukti T,15); 16. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/31/XI/2008/Reskrim tanggal 1 November 2008...……...(bukti T,16); 17. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/32/XII/2008/Reskrim tanggal 2 Desember 2008…….....(bukti T,17); Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut guna untuk membuktikan dalil-dalil

jawabannya

atau

sangkalannya,

Termohon

juga

telah

menghadapkan saksi-saksi ke persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut: 1. Saksi SOENARTO -

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2007, ketika saksi sedang piket di kantor Polsek Kartasura, Tuti Indah Wuryani telah memberikan laporan kepada saksi bahwa uang hasil penjualan mobil KBM Toyota Corolla AD-8118-CH miliknya yang telah ia jual kepada Katmi belum ia terima, sehingga masalah tersebut ia laporkan ke Polsek Kartasura (laporan pertama);

-

Bahwa saksi tidak tahu dengan laporan kedua dari Pemohon karena yang piket pada saat itu teman saksi Walidi;

-

Bahwa mengenai laporan Tuti Indah Wuryani yang pertama sampai saat

ini

masih

ditindaklanjuti

dan

Polsek

Kartasura

masih

menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);

51

-

Bahwa menurut saksi, materi dari laporan pertama yang disampaikan oleh Tuti Indah Wuryani ke Polsek Kartasura adalah mengenai penggelapan uang hasil penjualan mobil milik Pelapor oleh Katmi;

-

Bahwa menurut saksi, mobil yang diserahkan oleh Tuti Indah Wuryani kepada Katmi dokumennya lengkap, di mana selain mobilnya diserahkan juga diserahkan BPKB, STNK, foto copy atas nama Ervin Indriastanti, S. E., serta faktur asli penjualan;

-

Bahwa menurut saksi, seharusnya laporan kedua Tuti Indah Wuryani harus ditujukan kepada Kapolres Sukoharjo karena tempat kejadian perkara ada di wilayah Kecamatan Bendosari (Edi Soeryanta adalah Camat Bendosari);

2. Saksi WALIDI -

Bahwa menurut saksi, pada awal bulan Oktober 2008, Tuti Indah Wuryani datang ke Polsek Kartasura mau menghadap Kapolsek untuk memberi laporan mengenai penggelapan mobil miliknya yang dilakukan seseorang, tetapi siapa orangnya saksi tidak tahu;

-

Bahwa oleh karena Kapolsek tidak ada, maka saksi menyarankan kepada Tuti Indah Wuryani untuk koordinasi dulu ke Penyidik yang dahulu pernah menangani perkaranya atau ke Polres Sukoharjo karena saksi mendengar dari salah satu teman satu koprs bahwa perkara Tuti Indah Wuryani tersebut sampai sekarang masih diproses di Polsek Kartasura;

-

Bahwa saksi hanya menerima laporan secara langsung dan lisan dari Tuti Indah Wuryani dan saksi tidak pernah menerima laporan secara tertulis sebagaimana bukti P,6; Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala

hal ihwal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan putusan ini; Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan kesimpulan di persidangan;

52

Bahwa kedua belah pihak tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan akhirnya mohon putusan dalam perkara praperadilan ini. Dalam Eksepsi Bahwa eksepsi-eksepsi Termohon huruf a, b, dan c sebagaimana tersebut di atas bukanlah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, tetapi eksepsi-eksepsi tersebut adalah eksepsi-eksepsi yang harus dibuktikan di persidangan, dan akan diputus bersamaan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian haruslah ditolak. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah eksepsi yang harus dibuktikan di persidangan, dan eksepsi tersebut ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dari praperadilan ini; 2. Bahwa maksud dan tujuan dari permohononan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; 3. Bahwa yang menjadi inti permasalahan dari permohonan praperadilan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut: -

Bahwa Pemohon memiliki sebuah mobil sedan merk Toyota Corolla, tahun 1993, warna merah, nomor rangka MHF 53AEA10.9033485, nomor mesin 4A.K327573, Nomor Polisi AD-8118-CH, atas nama Indah Wirastuti, S. E., di mana mobil tersebut diambil oleh Leny Sri Marheni, sekarang DPO, dan Katmi Yulianingsih dengan alasan untuk dijualkan tetapi tidak pernah diserahkan kepada Pemohon, dan setahu Pemohon mobil tersebut waktu itu berada di tangan Edi Soeryanta selaku Camat Bendosari;

-

Bahwa atas kejadian tersebut, di samping Pemohon melaporkan kejadian

tersebut

kepada

Termohon

sesuai

laporan

No.Pol:

B/54/II/2007/Sek.Kts, Pemohon juga mengajukan pemblokiran ke

53

Samsat Surakarta supaya mobil tersebut tidak dipindahtangankan, serta mengajukan gugatan perdata di Boyolali; -

Bahwa dalam perkara perdata tersebut, Pemohon selaku Penggugat dimenangkan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana dalam putusan tersebut, Leny Sri Marheni selaku Tergugat III dihukum untuk menyerahkan mobil yang saat itu berada di tangan Edi Soeryanta selaku Tergugat IV kepada Pemohon selaku Penggugat;

-

Bahwa Edi Soeryanta tidak mau menyerahkan mobil tersebut kepada Pemohon, dan atas permintaan Edi Soeryanta pemblokiran mobil tersebut telah dibuka, dan mobilnya telah diserahkan oleh Edi Soeryanta kepada Ovan Kurniawan;

-

Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon mengadukan permasalahan tersebut secara lisan ke Polres Sukoharjo dan Polsek Kartasura tetapi tidak ditanggapi, dan akhirnya Pemohon secara tertulis membuat laporan atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan Penadahan yang dilakukan oleh Edi Soeyanta, Ovan Kurniawan, dkk kepada Kepolisian Sektor Kartasura, tetapi laporan tidak pernah diperiksa, dan dengan tidak diperiksanya laporan Pemohon tersebut maka Termohon telah melakukan penghentian penyidikan;

4. Bahwa terhadap hal tersebut dibantah oleh Termohon, di mana menurut Termohon pernyataan tersebut adalah mengada-ada karena Termohon dalam kasus perkara tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan masih melakukan penyidikan, dan Termohon tidak menindaklanjuti atau menerima laporan dari Pemohon pada hari dan tanggal tidak diingat lagi, tetapi setidak-tidaknya pada awal bulan Oktober 2008 termasuk juga laporan yang ke Ka SPK Polres Sukoharjo karena kasus yang dilaporkan tersebut materinya ada keterkaitannya dengan perkara yang masih ditangani oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Kartasura; 5. Bahwa karena dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka secara hukum Pemohon haruslah membuktikan dalildalil permohonannya tersebut;

54

6. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa produk bukti P.1 sampai dengan produk bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Tuti Indah Wuryani dan Ervin Indriastanti di persidangan, sedangkan Termohon sendiri untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa produk bukti T.1 sampai dengan produk bukti T.17 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Soenarto dan saksi Walidi di persidangan; 7. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu produk bukti P.1 sampai dengan P.6 dan produk bukti T.1 sampai dengan bukti T.17 kesemuanya telah diperiksa dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti-bukti kedua belah pihak tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat. Demikian juga dengan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, di mana saksi-saksi tersebut sebelum didengar keterangannya terlebih dahulu telah disumpahi sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan; 8. Bahwa dari bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 terlihat dan terbukti bahwa mobil sedan merk Toyota Corolla, tahun 1993, warna merah, nomor rangka MHF 53AEA10.033485, nomor mesin 4A.K327573, Nomor Polisi AD-8118-CH adalah milik Pemohon, di mana mobil tersebut harus dikembalikan kepada Pemohon, dan untuk melindungi supaya mobil tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain telah dilakukan pemblokiran; 9. Bahwa dari bukti P.4 dan bukti P.5 terlihat bahwa mobil yang berada dalam penguasaan Edi Soeryanta dan pemblokirannya telah dibuka untuk kepentingan pembayaran pajak; 10. Bahwa jika bukti-bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, dan bukti P.5 jika dihubungkan satu sama lainnya terbukti bahwa mobil sedan merk Toyota Corolla, tahun 1993, warna merah, nomor rangka MHF

55

53AEA10.033485, nomor mesin 4A.K327573, Nomor Polisi AD-8118CH adalah milik Pemohon dan harus diserahkan kepada Pemohon dan untuk mengatasi supaya mobil tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, mobil tersebut telah diblokir, tetapi kenyataannya pemblokiran mobil tersebut telah dibuka atau dicabut dan guna untuk proses pajak ulang; 11. Bahwa Pemohon mendalilkan setelah pemblokiran dicabut atau dibuka, mobil tersebut sekarang telah dipindahtangankan atau dijual oleh Edi Soeryanta kepada Ovan Kurniawan; 12. Bahwa atas perbuatan Edi Soeryanta dan Ovan Kurniawan tersebut ternyata dari bukti P.6 terlihat Pemohon telah membuat laporan dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana kejahatan Penggelapan dan Penadahan yang dilakukan oleh Edi Soeryanta dan Ovan Kurniawan, dkk kepada Kapolsek Kartasura; 13. Bahwa dari bukti-bukti di atas, terbukti mobil sedan merk Toyota Corolla, tahun 1993, warna merah, nomor rangka MHF 53AEA10.033485, nomor mesin 4A.K327573, Nomor Polisi AD-8118-CH adalah milik Pemohon dan harus diserahkan kepada Pemohon, tetapi tidak dilaksanakan, sehingga akhirnya Pemohon membuat laporan pengaduan secara tertulis kepada Kapolsek Kartasura; 14. Bahwa Pemohon mendalilkan laporan tertulis yang Pemohon adukan atau sampaikan ke Kapolsek Kartasura tidak pernah diperiksa, dan dengan tidak diperiksanya laporan Pemohon tersebut, maka Termohon telah melakukan penghentian penyidikan; 15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 KUHAP menyebutkan, “pihak ketiga yang

berkepentingan”

berhak

mengajukan

keberatan

penghentian

penyidikan kepada Praperadilan, hal mana sangat beralasan betapa tersiksanya perasaan seseorang korban tindak pidana apabila melihat pelaku tindak pidana tidak diproses menurut hukum yang berlaku dan tidak mendapat ganjaran hukum yang sewajarnya;

56

16. Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah secara hukum bisa atau dapat dikatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan laporan tertulis yang Pemohon adukan atau sampaikan ke Kapolsek Kartasura tidak pernah diperiksa, dan dengan tidak diperiksanya laporan Pemohon tersebut, dapat dikatakan Termohon telah melakukan penghentian penyidikan; 17. Bahwa salah satu prinsip atau asas hukum yang dijumpai dalam KUHAP ialah saling adanya pengawasan horizontal di antara sesama instansi penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang yang digariskan oleh undang-undang berdasarkan diferensiasi fungsional. Berdasarkan

batas-batas

wewenang

yang

dideferensikan,

secara

internasional dijalin dalam suatu ikatan korelasi penegakan hukum sebagai sarana saling terbinanya pengawasan timbal balik di antara mereka. Demikian pula halnya dalam tindakan penghentian penyidikan, dapat diawasi dan diuji keabsahannya oleh instansi penegak hukum yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh Penuntut Umum; 18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1), Penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada Penuntut Umum apabila Penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan Penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada Penuntut Umum dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak Penuntut Umum mengajukan permintaan kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan; 19. Bahwa Pasal 109 ayat (2) memberikan kekuasaan kepada Penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan dengan alasan-alasan seperti tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum, dan penghentian penyidikan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal di atas harus

57

disampaikan kepada Penuntut Umum, kepada penasihat hukum tersangka dan kepada saksi pelapor (korban); 20. Bahwa bila ketentuan pasal-pasal sebagaimana yang diuraikan di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemui di persidangan, yaitu dari buktibukti surat maupun bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon sendiri tidak ditemui adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Termohon kepada Penuntut Umum, demikian juga dengan tidak ditemuinya adanya laporan penghentian penyidikan oleh Termohon kepada Penuntut Umum, kepada Penasihat Hukum, tersangka, maupun juga pada saksi pelapor, hal ini sesuai dengan jawaban Termohon bahwa penyidikan terhadap laporan Pemohon belum dimulai karena laporan tersebut erat kaitannya dengan laporan Pemohon sebelumnya (laporan pertama) dan orang yang dilaporkan dalam laporan pertama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO); 21. Bahwa oleh karena belum adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Termohon kepada Penuntut Umum, dan juga adanya pemberitahuan penghentian penyidikan oleh Termohon kepada Penuntut Umum, kepada Tersangka/Kuasanya, dan kepada saksi pelapor sendiri, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap laporan pengaduan Pemohon tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Edi Soeryanta, Ovan Kurniawan, dkk sesuai dengan laporan 5 Oktober 2008 (bukti P.6) penyidikannya belum dimulai apalagi telah dihentikannya penyidikan oleh Termohon. Dalam arti kata belum ada Penghentian Penyidikan oleh Termohon sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon; 22. Bahwa dengan belum dimulainya penyidikan, apalagi penghentian penyidikan oleh Termohon, atas laporan Pemohon yang menurut Pemohon tidak ditindak lanjuti oleh Termohon tersebut belum dapat dikatakan sebagai tindakan Penghentian Penyidikan oleh Termohon, karena Penghentian Penyidikan harus dilakukan melalui beberapa proses sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan dilihat dari tanggal pelaporan, usia dari laporan tersebut masih dalam tenggang waktu yang

58

wajar, dan belum tertutup kemungkinan Termohon untuk melakukan Penyidikannya; 23. Bahwa oleh karena laporan Pemohon yang belum ditanggapi oleh Termohon tersebut bukanlah merupakan penghentian penyidikan, maka Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan inti dari pokok permohonan praperadilannya

(tentang

Penghentian

Penyidikan)

sehingganya

permohonan praperadilan dari Pemohon haruslah ditolak; 24. Bahwa olah karena penghentian penyidikan tidak terbukti, maka petitum permohonan praperadilan Pemohon poin 1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9 haruslah ditolak seluruhnya; 25. Bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak, maka Pemohon berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; 26. Bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak, maka bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi; 27. Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. 8. Amar Putusan Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Putusan No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh mengadili: Dalam Eksepsi: -

Menolak eksepsi dari Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara: -

Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;

-

Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar (Nihil).

9. Pembahasan

59

Pertimbangan hakim merupakan konteks penting dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo merupakan pembuktian dari alasan pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Tuti Indah Wuryani alias Ny. Bambang Eko Priono (pemohon) terhadap Polres Sukoharjo (termohon). Sebelum mengambil putusan, hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan. Untuk mengetahui pertimbangan hakim lebih rinci dan membuktikan terbukti atau tidaknya perbuatan Termohon mengenai penghentian penyidikan, dapat dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam jawaban Termohon. Hakim

Pengadilan

Negeri

Sukoharjo

menolak

permohonan

praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan: -

Tindak pidana sebelumnya yang diajukan Pemohon, yaitu Penipuan dan/atau Penggelapan, masih dalam tahap penyidikan oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Kartasura. Hal ini ditunjukkan dalam dalil Pemohon bahwa setelah pemblokiran dicabut atau dibuka, mobil tersebut sekarang telah dipindahtangankan atau dijual oleh Edi Soeryanta kepada Ovan Kurniawan. Perbuatan Edi Soeryanta dan Ovan Kurniawan tersebut ternyata dari bukti P.6 terlihat Pemohon telah membuat laporan dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana kejahatan Penggelapan dan Penadahan yang dilakukan oleh Edi Soeryanta dan Ovan Kurniawan, dkk kepada Kapolsek Kartasura;

- Pernyataan dalam jawaban Termohon bahwa penyidikan terhadap laporan Pemohon belum dimulai karena laporan tersebut erat kaitannya dengan laporan Pemohon sebelumnya (laporan pertama) dan orang yang dilaporkan dalam laporan pertama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO); - Penghentian Penyidikan harus dilakukan melalui beberapa proses sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan dilihat dari tanggal

60

pelaporan, usia dari laporan tersebut masih dalam tenggang waktu yang wajar, dan belum tertutup kemungkinan Termohon untuk melakukan Penyidikannya; - Dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka secara hukum, Pemohon haruslah membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo telah sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP yang terdapat dalam pertimbangan hakim Pasalpasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemui di persidangan, yaitu dari bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon. Bahwa tidak ditemui adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Termohon kepada Penuntut Umum, demikian juga dengan tidak ditemuinya adanya laporan penghentian penyidikan oleh Termohon kepada Penuntut Umum, kepada Penasihat Hukum, tersangka, maupun juga pada saksi pelapor.

61

BAB IV PENUTUP A. Simpulan Setelah Penulis menguraikan dan menganalisa secara panjang lebar pada bab-bab terdahulu mengenai penghentian penyidikan oleh aparat penegak hukum, terlebih khusus mengenai penghentian penyidikan dengan alasan Polres Sukoharjo tidak menerima laporan dari pemohon, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan karena perkara tindak pidana sebelumnya yang diajukan Pemohon, yaitu Penipuan dan/atau Penggelapan, masih dalam tahap penyidikan oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Kartasura. Pernyataan Pemohon mengenai laporan tertulis yang Pemohon adukan atau sampaikan ke Kapolsek Kartasura tidak pernah diperiksa dan menganggap bahwa Termohon telah melakukan penghentian penyidikan adalah tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Termohon sejak tanggal 24 Februari 2007 sampai dengan 2 Desember 2008 (T.1 sampai dengan T.17). B. Saran Setelah menarik simpulan seperti diuraikan di atas, maka Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Untuk menghindari terjadinya gugatan praperadilan dari masyarakat, Kepolisian, khususnya aparat penyidiknya harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. 2. Perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan KUHAP yang mengatur praperadilan agar lebih berpihak kepada para pencari keadilan.

62

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Canadian Charter of Rights and Freedoms. Constitution of Russia. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. http://antikorupsi.org/indo/content/view/3976/6/ (Tanggal 6 Oktober 2010, pukul 13:21 WIB) http://idhulaw.wordpress.com/2010/05/18/pengertian-ruang-lingkup-dan-prosespraperadilan-di-indonesia/ (Tanggal 6 Agustus 2010, pukul 14:58 WIB) http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=5 (Tanggal 6 Agustus 2010, pukul 15:15 WIB) http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=57517 (Tanggal 6 Oktober 2010, pukul 13:22 WIB) http://www.suarapembaruan.com/News/2008/12/03/Editor/edit02.htm (Tanggal 6 Oktober 2010, pukul 13:33 WIB) Johnny Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Putusan No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh

63

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Universal Declaration of Human Rights.

64