SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH OKNUM MAHASISWA (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks)
Oleh : MUTHMAINNA B111 11 313
BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN 2015
i
HALAMAN JUDUL
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH OKNUM MAHASISWA (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks)
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian HukumPidana Program StudiIlmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
OLEH: MUTHMAINNA
B111 11 313
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015
ii
iii
iv
v
ABSTRAK
MUTHMAINNA (B111 11 313), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan 1203/PID.B/2012/PN. MKS)” di bawah bimbingan Bapak Syamsuddin Muchtar dan Ibu Hj. Haeranah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana serta pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api oleh oknum mahasiswa dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks. Data yang diperoleh kemudian di analisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan analisis data tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dalam perkara No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi. Selain itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin pada studi kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penjatuhan hukuman yang setimpal, serta dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terhadap adanya putusan ini berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
Kata Kunci: Senjata Api, Putusan, Mahasiswa, Hakim
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu alaikum Wr. Wb. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan inayah-Nya sehingga segala halangan yang penulis hadapi dalam merampungkan skripsi ini dapat penulis hadapi dengan berbesar hati dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Seperti kata pepatah tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehingga penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan dengan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, penulis berharap dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pengetuan yang penulis geluti. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Drs. Muh. Yunus dan Hj. Nurtini yang selalu menyirami penulis dengan kasih sayangnya dan tiada henti-hentinya mendoakan penulis demi kesuksesan penulis. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan pengahargaan sebesarbesarnya kepada: 1.
Prof.Dr.Dwia Aries Tina Palubuhu,MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya;
vii
2.
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3.
Dr. syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Hj. Haeranah, S.h., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4.
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, Prof. Andi Sofyan, S.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi penulis ini lebih baik;
5.
Dr. Oky Deviani Burhamzah, S.H., M.H. selaku penasehat akademik penulis;
6.
Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis di berbagai matakuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7.
Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya;
8.
Andi Astara, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar serta anggota kepolisian di Polrestabes Kota Makassar yang menjadi narasumber penulis, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis;
9.
Saudara tercinta penulis, Harun Mulawarman, Muhammad Hakim, dan Muhammad Arham yang selalu memberikan doa serta dukungan terbaiknya kepada penulis
10.
Sahabatku ALDS , Anita Musliana S.H, Sri Wahyuni Yusuf S.H, Ravita Sari Mahista S.H, Nuria Mentari Idris S.H dan Fitriana Arifuddin yang selalu setia dan menyemangati penulis selama ini;
11.
Terima kasih kepada Ashirady Syahrir, S.H yang selama ini telah memberikan dukungan kepada penulis.
12.
Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014/2015;
viii
13.
Teman-teman KKN Reguler Unhas Gel. 87 Kec. Lanrisang Kab. Pinrang , terutama teman posko Desa BarangPalie A. Rizwan, Dewi Evandari,S.kg, Rudi Irwanto, Muchsin , Hartina, dan Soraya Ramadhani,
14.
Seluruh teman-teman angkatan MEDIASI 2011;
15.
Seluruh Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini.
Meskipun ucapan itu tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah S.W.T. yang membalasnya, Amin. Wassalamu Alaikum Wr. Wb. Makassar, 3 Maret 2015
Penulis
ix
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN SAMPUL ........................................................................... i HALAMAN JUDUL .............................................................................. ii LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ................................................... iii LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................... iv ABSTRAK ............................................................................................ v KATA PENGANTAR ............................................................................ vi DAFTAR ISI ......................................................................................... ix BAB I
PENDAHULUAN .................................................................. A. Latar Belakang Masalah ................................................. B. Rumusan Masalah .......................................................... C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ...................
1 1 8 8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA ......................................................... A. Pengertian ...................................................................... 1. Tindak Pidana .......................................................... 2. Unsur – unsur Tindak Pidana .................................. 3. Senjata Api .............................................................. 4. Mahasiswa ............................................................... B. Penggolongan dan Tingkatan Senjata Api ................... .. C. Izin Kepemilikan Senjata Api ............................... ........... D. Penyalahgunaan Senjata Api....................... ................... E. Pidana Dan Pemidanaan...... .......................................... 1. Pengertian Pidana .................................................... 2. Jenis – jenis Pidana ................................................... 3. Teori Pemidanaan ....................................................
10 10 10 19 25 27 29 31 34 39 39 40 44
BAB III METODE PENELITIAN ........................................................ A. Lokasi Penelitian ............................................................. B. Jenis dan Sumber Data ................................................... C. Teknik Pengumpulan Data ..............................................
47 47 47 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 50 A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa Dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks ................................................ 50 1. Posisi Kasus .............................................................. 50 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .............................. 51 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .............................. 51 4. Amar Putusan ........................................................... 52 5. Analisis Putusan ........................................................ 53 x
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilkan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa ...................................................................... 59 1. Pertimbangan Fakta-fakta Hukum ............................. 59 a. Keterangan Terdakwa ..................................... 59 b. Keterangan Para saksi .................................... 60 c. Barang Bukti ................................................... 61 2. Analisis Penulis.......................................................... 62 BAB V
PENUTUP ............................................................................ A. Kesimpulan ..................................................................... B. Saran ..............................................................................
67 67 68
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................
69
xi
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-
akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah. Aksi-aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan sepertinya telah menjadi tren di negeri ini. Berita-berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda sampai masyarakat petani dan lain sebagainya. Belum lagi aksi-aksi yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yang legal, baik dilakukan penjahat maupun oleh oknum aparat. Di tengah masalah seperti ini wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali mengemuka. Karena tingginya frekuensi kriminalitas atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api. Orang memang terbiasa untuk tidak menggunakan sesuatu sebagaimana
mestinya
sehingga
kecenderungan
yang
terjadi
adalah
penyalahgunaan. Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat berbagai
negara di
1
dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Oleh karena itu masalah kejahatan ini telah mengundang perhatian dari berbagai kalangan,seperti yang dikemukakan oleh Ninik Widiyanti (1987:11) bahwa : “Kejahatan itu yang melanda masyrakat dunia boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang sangat perlu mandapatkan perawatan segera yang menantang para pemimpin, para ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lain terutama orang tua untuk mencegah jangan sampai menular pada generasi penerus yaitu anak-anak”.
Kejahatan
selalu
tumbuh
dan
berkembang
dalam
masyarakat.
Walaupun kita banyak mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan
merupakan
perkembangan
sejajar
suatu dengan
tingkah
laku
perkembangan
manusia baik
yang mengalami
secara sosial maupun
teknologi. Perkembangan
zaman
pada
saat
ini
mengalami
kemajuan
pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Secara statistikal, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya kejahatan mengenai senjata api. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup berat ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undangundang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Ordonnantiettijdelije Bijzondere StrafBepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik
2
Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan
Mengenai
Senjata Api. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri NO. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Berdasarkan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki setifikat menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman. Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kapolri mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata. 3
Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata api sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara, namun
pada umumnya apabila disalahgunakan atau
penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat,
yaitu
hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api, terlebih dahulu perlu
diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api dan akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata api. Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata api ataupun penggunaannya, akan tetapi dengan datangnya era globalisasi dengan segala macam informasi, kebudayaan, teknologi yang datang begitu mudahnya dari berbagai pelosok dunia, sehingga memungkinkan dalam membuat atau memproduksi senjata api memgikuti pola-pola senjata api standar tempur. Baik yang diproduksi secara resmi oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata tetapi oleh industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat yaitu senjata api rakitan.
4
Perkelahian, pertikaian dan perampokan semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran dan penyalahgunaan senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya”, tanpa mereka sadar bahwa “musuhnya” juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Oleh karena itu, peredaran senjata api harus dapat di tanggulangi sehingga angka kriminalitas masyarakat
dan
dapat
aparat penegak
menurun hukum.
dengan
Sekarang
kerjasama ini
berbagai
antara aspek
kejahatan yang di sebabkan oleh tindak pidana kejahatan yang menggunakan senjata api bersifat
menganiaya mulai dari penganiayaan yang ringan sampai
penganiayaan berat bahkan sampai mengakibatkan kematian. Amat memalukan jika pelaku tindak pidana tersebut adalah mahasiswa yang pada hakikatnya sebagai insan akademis, pencipta serta pengabdi masyarakat yang tentunya merupakan aset besar negara dimasa depan yang sebenarnya harus kembali disadarkan akan berbagai peran dan fungsinya. Salah satu yang harus dipahami bahwa mahasiswa adalah pusat dinamisasi gerakan suatu Negara. Hal lain yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan dan social control dimana mahasiswa memiliki kemampuan dengan kemampuan intelektual, berpikir cerdas, serta sigap dalam berbagai kondisi memang seharusnya diharapkan untuk dapat memberikan perubahan yang signifikan paling tidak pada lingkungan kampus dan lingkungan yang berada didekatnya. Hal ini sebenarnya bila kita teliti lebih jauh, mahasiswa di era sekarang sudah mulai melupakan tugas dan fungsinya. Berbagai bentuk program perkaderan yang ada saat ini juga cenderung menilai perkaderan sebagai
5
ajang formil yang perlu dilakukan sehingga penyampaian hal-hal yang bersifat idiologis serta hal yang bersifat lebih prinsip pun kemudian dilupakan. Ketika mahasiswa dihadapkan pada suatu realitas, maka mahasiswa cenderung reaksioner tanpa mempertimbangkan berbagai aspek yang sebenarnya terlebih dahulu diutamakan. Sikap pragmatis yang terus menerus menghinggapi perilaku mahasiswa masa kini juga terbukti bagaimana mahasiswa dalam hal ini belum bisa meletakkan posisinya pada hal yang ideal. Personaliti mahasiswa di era sekarang juga masih jauh dari kemandirian dan kedewasaan dan terus semakin larut dengan masuknya berbagi bentuk budaya barat. Hal ini tentunya akan menjadi batu sandungan ketika mahasiswa dibenturkan dengan berbagai budaya tersebut, sehingga semangat dan jiwa nasionalisme mahasiswa sebagai pemuda bangsa semakin hari semakin terkikis. Bebasnya bentuk pergaulan, tingginya angka penderita kecanduan akibat pemakaian narkoba, pemalsuan, pemerkosaan sampai kepada kepemilikan senjata api tanpa hak dan penyalahgunaan senjata api merupakan berbagai indikator yang menyebabkan turunnya kualitas kemandirian yang akhirnya akan menyebabkan kehancuran bagi pribadinya dan individunya masing-masing. Tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu sudah melanggar norma yang ada di masyarakat bahkan hukum positif. Atas dasar pemikiran tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks )”
6
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah sebagai
berikut : 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana kepemilikan senjata
api
oleh
oknum
mahasiswa
dalam
Putusan
No.
1203/Pid.B/2012/PN. Mks ? 2. Bagaimanakah
pertimbangan
hukum
hakim
dalam
tindak
pidana
kepemilikan senjata api oleh oknum mahasiswa dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks ?
C.
Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui upaya penerapan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api oleh oknum mahasiswa dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api oleh oknum mahasiswa dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks
2. Kegunaan Penelitian Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:
7
a. Sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh oknum mahasiswa. b. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah menyangkut tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh oknum mahasiswa.
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian 1. Tindak Pidana Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang merumuskan suatu undang – undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau peristiwa Pidana dengan istilah: 1. Strafbaar feit adalah peristiwa pidana; 2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing – masing memiliki arti: 1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 3. Feit diartian sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
9
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Andi Hamzah (1994 : 72) dalam bukunya Asas – Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni: Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang (pidana).” Lanjut Moeljatno ( Chazawi Adami 2002 : 72) mengartikan Strafbaarfeit sebag‟ai berikut: Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan.” Sementara Jonkers (Chazawi Adami 2002 : 75) merumuskan bahwa: Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum sebagai (wederrechttelijk) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip oleh Lamintang (1997 :34) sebagai: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalaha perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Adapun Simons (Lamintang 1997 :35) masih dalam buku yang sama merumuskan strafbaarfeit adalah: Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorag yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit dimana setelah diterjemahkannya kedalam bahsa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum
10
diartikan secara berlain – lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Agar lebih jelas, penulis mengelompokkan dalam 5 kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut: Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Effendy (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1982: 206) dan lain – lainnya; Ke-2 : “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moejanto (1983: 54) dan lain – lain; Ke-3 : “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J. Van Schavendijk (Sianturi 1982: 206) dan lain – lain; Ke-4 : “Tindak pidana” digunakna oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1982: 205) dan lain – lain. Ke-5 : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1986: 146 dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain – lain.
Sarjana hukum tersebut di atas, menggunakan istilah masing – masing sengan disertai alasana dan pertimbangannya masing – masing. Moelijanto beralasan bahwa digunakannya istilah “perbuatan pidana” karena kata “perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan sehari – hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh Moeljanto menegaskan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari strafbaarfeit. Lebih jelasnya Moeljatno (1984:56) menyatakan sebagai berikut: 1. Kalau Utrecht, sudah lazim memakai istilah hukum, maka hukum lalu berarti: berecht, diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan straft, dipidana karena perkara – perkara perdata pun diberech adalah istilah pidana sebagai singkatan dari “yang dapat dipidana.” 2. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang menunjuk lain pada yang melakukan mauoun pada akibatnya, sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjuk bahwa yang melakukannya adalah “handling” 11
atau “gedraging” seseorang mungkin atau mungkin juga hewan atau alam dan perkataan tindak berarti langkah baru dan tanduk atau tingkah laku.
H.J. Van Schravendiik (Sianturi 1982:206) mengartikannya delik sebagai perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (andelen) atau doen positif atau melainkan (visum atau nabetan atau metdoen, negatif/maupun akibatnya). S.R. Sianturi (1982:211) menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang – undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).
Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang – orang tertentu, misalnya golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain – lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”. Penggunaan istilah ”tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno (1984 : 55) sebagai berikut:
12
Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerik, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “dirtindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang – undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal – pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata “perbuatan”. Andi Zainal Abidin (1987:146) mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin “delictum delicta” karena: 1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya; 2. Bersifat ekonomis karena singkat; 3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya); dan 4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik – delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia.
Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana tersebut terjemahan delik (Strafbaarfeit) menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna strafbaarfeit, merupakan hal yang wajar – wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah “tindak pidana”. Demikian halnya dengan Satocid Kartanegara dimana dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTHM, menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat, (active handting) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passive handeling). 13
Istilah perbuatan menurut Satochid adalah berarti melakukan, berbuat (active handeling) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/ tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana staarbaarfeit yang setelah membahas uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik. Bukan
saja
Satochid
dan
Wirjono
yang
menerjemahkan
delik
(starbaarfeit) seperti tersebut di atas, tetapi Andi Zainal Abidin pula selama kurang lebih dua puluh tahun mendalami makna starbaarfeit. Setelah membahas uraian tentang pengertian delik, yang pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno (1984 : 55) yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”
Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo (1982:81), berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenai kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana
14
yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Menurut Pompe (Bambang Poernomo 1994:91)
bahwa ada 2 (dua)
macam definisi terkait tindak pidana yaitu: Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah atau tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi yang bersifat perundang – undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang – undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.
Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002:211) bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu: a. b. c. d.
Subjek Kesalahan Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang – undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaarfeit namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari sitilah strafbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga boleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah – tengah masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.
15
Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (Principle Of Legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang – undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), sebagaimana telah di bahas pada sub-bab sebelumnya. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk – bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan
atas
segala
bentuk
tindak
pidana
yang
telah
dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar dan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.
2. Unsur-unsur Tindak Pidana A. Ada perbuatan (mencocoki Rumusan Delik)
16
Van Hamel (Amir Ilyas 2012:) menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni; 1. Perbuatan (feit) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, amak tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan – perbuatan itu kemudian dari yang lain. 2. Perbuatan (feit) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (feith) dalam arti yang kedua ini. 3. Perbuatan (feit) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.
Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (outward conduct) yang harus dapat dibuktikan oleh seseorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, dengan kata lain, actus reus adalah elemen luar (eksternal element). Dalam kepustakaan hukum actus reus ini sering digunakan padanan kata “conduct” untuk perilaku yang menyimpang menurut kaca mata hukum pidana. Atau dengan kata lain, actus reus dipadankan dengan kata conduct. Sementara itu, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa actus reus terdiri atas “act and omission” atau “commissionn and omission”, dimana dalam kedua frasa tersebut, act sama dengan commission. Oleh karena pengertian actus reus bukan mencakup act atau commission saja, tetapi dengan omission, Sutan Remy Sjahdeini (2007:35) berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata actus reus dengan kata perilaku. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari kata conduct dalam
17
bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya actus reus seyogyianya tidak dipadankan dengan kata “perbuatan” atau “tindakan” karena kata tersebut merupakan padanan dari act dalam bahasa Inggris.
B. Ada Sifat Melawan Hukum (wederrechtelijkheid) Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (wederrechtelijkheid), yaitu: 1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara. 2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif). 3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa weang” atau “tanpa hak” 4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.
C. Tidak Ada Alasan Pembenar 1. Daya paksa absolut Daya paksa (overmacht) tercantum didalam Pasal 48 KUHP. Undang – undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi: “Met strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.” Undang – undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan keadaan memaksa (overmacht). Tidaklah jelas, apakah overmacht itu, apa sebab
18
sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (feit) ataukah pembuatnya. Masalah ini telah berabad – abad dipersoalkan oleh para yuris dan filosof. Remmelink
yang
mengerjakan
buku
Hazewinkwl-Suringa,
cetakan
ke-8,
mengatakan, bahwa pada cetakan ini ia akan membicarakan sebab yang menjadi dasar tidak dapat dipidananya overmacht itu. Di dalam hukum alam katanya orang berpendapat bahwa perbuatan karena keadaan terpaksa itu berada diluar semua hukum. Necessitas no haber legem (not kennt kein gebot), kata hukum Kononik. Fichte berpendapat bahwa siapa yang membuat karena overmacht exempt von der Rechsordnung. Menurut penjelasan (MvT), orang yang karena sebab yang datang dari luar sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu setiap kekuatan, dorongan, paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan. 2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda ialah noodweer tidak terdapat dalam rumusan undang – undang. Pasal 49 (1) KUHP (terjemahan) mengatakan: “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu yang melawan hukum”
Pembelaan terpaksa KUHP Indonesia ini berbeda dengan WvS Belanda, karena KUHP Indonesia mengikuti WvS untuk golongan Eropa dulu (1898). Ia memperluas pengertian serangan bukan hanya yang sekejap itu seperti WvS Belanda (oogenblikke lijke) tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (onmiddelijke dreigende). ]Alasannya, karena situasi dan kondisi Indonesia (Hindia Belanda, waktu itu) berbeda dengan Belanda. Tetapi menurut
19
Lemaire, maksud tersebut kurang berarti, hanya mempertegas saja, karena menurut penulis Belanda, pasal 41 WvS (pasal 49 KUHP) itu berarti juga ancaman serangan seketika itu. Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur – unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) tersebut: 1. Pembelaan itu bersifat terpaksa; 2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain; 3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; dan 4. Serangan itu melawan hukum.
3. Menjalankan Ketentuan Undang – Undang Pasal 50 Ayat (1) KUHP Pasal 50 KUHP menyatakan (terjemahan): “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang tidak dipidana”
Undang-undang ini diterjemahkan dengan sebegitu sederhananya. Namun masih terdapat perbedaan pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud dengan Undang – undang di situ. Apakah hanya Undang – undang dalam arti formal saja (yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR) ataukah meliputi pula Peraturan Pemerintah dan peraturan yang lebih rendah yang lain. Kalau kita bandingkan dengan sejarahnya di Belanda, maka mula – mula Hoge Raad (27Juni 1887, W5447) mengartikan undang – undang dalam arti formal yaitu yang dibuat oleh raja dan Staten Generaal ditambah dengan AmvB dan
20
peraturan sebagai pelengkap undang – undang secara keseluruhan atau diperintahkan oleh undang – undang.
4. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah Pasal 1 ayat (1) KUHP Pasal 51 KUHP menyatakan: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”
Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. Hoge Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 1933 W.12698, N.J. 1934, 266). Tidaklah perlu hubungan jabatan tersebut hubungan atasan bawahan secara langsung. Misalnya pasal 525 KUHP ayat (1): “Barangsiapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongan oleh penguasa umum tetapi menolaknya padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut....” dan seterusnya. Pasal 51 ayat (1) KUHP termaksud dasar pembenar, karena unsur melawan hukum tidak ada, sedangkan pasal 51 ayat (2) ialah dasar pemaaf, karena perbuatan tetap melawan hukum, hanya pemberat tidak bersalah karena ia beritikad baik mengira menjalankan perintah pejabat yang berwenang dan sah, padahal tidak sah. Penulis menempatkannya diunsur – unsur pertanggungjawaban pidana, yang selanjutnya dibahas di Bab IV terkait unsur – unsur pertanggungjawaban pidana.
21
3. Senjata Api Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga: 1. Bagian-bagian dari senjata api 2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya 3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya 4. Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong) 5. Sein pistolen (pistol isyarat) 6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya. Adapun pengertian senjata api, yaitu: 1. Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak-anak; 2. Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik; 3. Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
Berdasarkan
dengan
ketentuan
TNI
dan
POLRI
ada
beberapa
penggolongan senjata api yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber; Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber; Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber; Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat; Rocket Launcher untuk semua jenis; Mortir, untuk semua jenis; 22
7. Meriam, untuk semua jenis; 8. Peluru kendali, untuk semua jenis.
4. Mahasiswa Menurut Wikipedia Indonesia mahasiswa atau mahasiswi adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi pada sebuah universitas atau perguruan tinggi. Sedangkan kalau diartikan dari katanya sendiri yaitu, mahasiswa adalah suatu kata yang tersusun dari dua unsur kata yaitu, maha dam siswa. Dimana kata maha disini diartikan sesuatu yang lebih tinggi tingkatannya atau tidak merasa cukup, sedangkan siswa sendiri adalah pelajar atau seseorang yang menuntut ilmu. Jadi arti mahasiswa kalau menurut arti katanya sendiri yaitu, pelajar atau siswa yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang biasa. Di Indonesia banyak sekali perguruan tinggi, sehingga banyak sekali mahasiswa yang notabene adalah agent of change. Banyak juga yang bilang kalau mahasiswa adalah penerus bangsa, dan cerminan bangsa dimasa depan. Bicara mengenai
mahasiswa
sebenarnya
apa
pengertian
mahasiswa
itu?
Untuk
menjawabnya banyak referensi tentang arti dari istilah mahasiswa itu sendiri, baik dari segi hukum, para doktor dan pandangan masyarakat umum mereka punya arti yang tersendiri jika berbicara mengenai mahasiswa. Namun secara garis besar, setidaknya ada 3 (Tiga) peran dan fungsi yang sangat penting bagi mahasiswa, yaitu: 1. Peranan moral, dunia kampus merupakan dunia dimana setiap mahasiswa dengan bebas memilih kehidupan yang mereka mau. Disinilah dituntut suatu tanggung jawab moral terhadap diri masingmasing sebagai individu untuk dapat menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang hidup dalam masyarakat. 23
2. Peranan sosial, selain tanggung jawab individu, mahasiswa juga memiliki peranan sosial, yaitu bahwa keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga harus membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. 3. Peranan intelektual, mahasiswa sebagai orang yang disebut-sebut sebagai insan intelek haruslah dapat mewujudkan status tersebut dalam ranah kehidupan nyata. Dalam arti menyadari betul bahwa fungsi dasar mahasiswa adalah bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang mereka miliki selama menjalani pendidikan.
Pengertian Mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI NO.30 tahun 1990 adalah
peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu.
Selanjutnya menurut Sarwono (Sarwono 1978:57) mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab VI bagian ke empat pasal 19 bahwasanya “ mahasiswa ” itu sebenarnya hanya sebutan akademis untuk siswa atau murid yang telah sampai pada jenjang pendidikan tertentu dalam masa pembelajarannya. Mahasiswa
merupakan
suatu
kelompok
dalam
masyarakat
yang
memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa jjuga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat. Pengertian Mahasiswa menurut Knopfemacher (Sarwono
1978:59)
adalah merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi ( yang makin menyatu dengan masyarakat), dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual. Dari pendapat di atas bisa dijelaskan bahwa mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang
24
diharapkan menjadi calon-calon intelektual dan menjadi seorang yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa diberbagai belahan dunia.
B. Penggolongan dan Tingkatan Senjata Api Pada pembahasan ini akan diuraikan penjelasan mengenai penggolongan senjata api. Baik itu yang digunakan dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun yang digunakan di luar ruang lingkup TNI dan POLRI. Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI
adalah
senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun contoh dan jenis-jenisnya antara lain sebagai berikut: a. Revolver model 66 kal. 357 Asal negara USE, panjang dan berat senjata 241 mm dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25 m, isi magase 6 peluru. b. Revolver model 28 kal. 357 Asal negara USE, panjang dan berat senjata 285 mm, dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 m, isi magase 6 peluru (silinder). c. Pistol Pindad P1 Kal. 9 mm Asal negara Indonesia, panjang dan berat senjata 196 mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak 1080 m, isi magasen 13 peluru. d. Pistol isyarat Rusia kal 26 mm Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang laras 4,5 inchi. e. Pistol US M. 1991 A1 Kal. 45 mm Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 m dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak 1440 m, isi magasen 7 peluru. Sedangkan senjata api yang digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api milik perorangan atau instansi-instansi pemerintah yang telah memiliki surat izin khusus untuk pemilikan senjata api. Senjata api yang boleh dimiliki untuk perorangan adalah senjata api untuk bela diri termasuk pada senjata api untuk olah raga menembak, senjata api untuk berburu dan senjata api untuk koleksi. 25
Adapun senjata api yang boleh digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah: a. b. c. d.
Non otomatik; Senjata bahu dengan maksimum kaliber 22 atau kaliber lainnya; Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau kaliber lainnya; Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk per orang; e. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain, Revolver kaliber 22/25/32 dan senjata bahu Shortgun kaliber 12 mm; f. Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis shortgun kaliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis hunter 006 dan hunter 007.
C. Izin Kepemilikan Senjata Api. Mengutip peraturan yang tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut: Dalam pasal 9 UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.
Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditandatangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perisinan Menurut Undang-Undang Senjata Api. Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuki kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya 26
diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api. Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta datau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan. Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing: presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan anggota DOR/MPR. Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendahrendahnya
Kolonel
namun
memiliki
tugas
khusus.
Demikian
pula
untuk
purnawirawan. Yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan
pangkat
terakhir
Kolonel
yang
memiliki
jabatan
penting
di
Pemerintah/swasta. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pengurus Pangda Perbakin DKI Jaya. Konal Pribadi: Sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk olahraga pun diatur sangat ketat. Jika senjata api tersebut hilang akan diproses secara hukum. Selain itu setiap dua tahun sekali wajib melakukan test perpanjangan, yaitu test psikologi. Tiap anggota Perbakin, bisa memiliki senjata api, namun jumlah yang bisa dimiliki masing-masing anggota dibatasi. Misalnya untuk berburu, setiap orang diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk. Untuk berburu ini 27
senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang yang biasa disebut senjata bahu. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlit tembak diperkenankan memiliki atau menyimpan senajata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya. Meskipun hampir semua anggota Perbakin memiliki senjata api, namun tidak semua anggota membawa pulang senjatanya. Ada tempat khusus untuk menyimpan senjata dan amunisinya di Perbakin. Biasanya anggota yang mengerti resiko menyimpan senjata api di rumah akan menitipkannya pada Perbakin. Sementara itu, untuk bisa membawa pulang, anggota Perbakin juga harus mengajukan surat ijin menyimpan senjata api. Surat ijin ini diajukan pada pihak Polda”.
Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan, untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan Polri), dengan jumlah maksimum dua pucuk per orang. Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakukan Baik (SKKB), menjalani tes kesehatan jasmani dan memiliki kemampuan atau kemahiran menembak. Jika senjata diberikan pada orang yang tidak mahir menembak dikhawatirkan justru membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Polisi juga harus menjalani tes psikologi dan latihan kemahiran sebelum bisa memegang senjata dinas. Menurut Prasetyo (Tempointeraktif, 6 Desember 2010), seorang calon pemilik atau pengguna senjata api juga harus mengetahui dengan baik ketentuan dan
undang-undang
tentang
mengetahui
senjata
api
serta
mendapatkan
rekomendasi dari Kapolda dan Kepala Badan Intelejen TNI. Bahkan, pengguna senjata api dari kalangan satuan pengaman (satpam) juga harus melalui prosedur.
28
D. Penyalahgunaan Senjata Api. Dalam hal penggunaan senjata api, haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti penggunaan kewenangan secara semena-mena. Mengutip kembali pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api,
dalam Pasal 9 undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang haruslah memiliki izin pemakaian senjata api menurut contoh yang telah ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. Dengan dasar ini, setiap pemberian izin haruslah melalui kepala kepolisian negara. Adapun untuk pihak swasta kepemilikan senjata api diperbolehkan untuk tujuan khusus, seperti olahraga, dan perlindungan diri yang diberikan kepada pejabat pemerintahan, dan juga kepada pihak swasta. Pemberian izin yang ketat serta prosedur yang keras, diperuntukkan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum. Pemberian izin yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut: 1. Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpengklihatan normal; 2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Psikologi Mabes Polri; 3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain; 4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB; 5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan kadit IPP san Subdit Pamwassendak. 6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan 29
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).
Selain itu, pemohon juga harus mengetahui prosedur selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku :
1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak. 2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tespsikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan. 3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk). 4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan. Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa “dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nasesitas dan proporsionalitas”. Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata
30
api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api. Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan hukum dapat diancam dengan hukuman pidana yang diancam sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Adanya penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diancam sebagai kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 dan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 4 Undangundang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Adapun selain itu dapat dihukum sebagaimana dalam KUHP yang telah berlaku di Indonesia. Penggunaan senjata api tidaklah lepas dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, memiliki tugas yang amat berat dan penting dalam perlindungan masyarakat. Dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa „Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Dalam ayat tersebut di atas sudah jelas, bahwa aparat kepolisian memiliki peranan penting dalam upaya pemberian dan penjaminan keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal tersebut kembali diterangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 9 yang menyatakan bahwa:
31
Fungsi kepolisian negara adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.
Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi setiap warga Indonesia, mendasari aparat kepolisian untuk mendapatkan hak kepemilikan senjata api. Hal ini selain untuk melindungi warga masyarakat dari adanya kejahatan juga untuk melindungi aparat itu sendiri selama bertugas. Agar penggunaan senjata api tidak semena-mena, di cantumkan pula dalam Pasal 45 tentang penggunaan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa: Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu; 2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan; 3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah; 4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum; 5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum; 6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi”; 7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan 8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.” Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
32
E. Pidana dan Pemidanaan 1. Pengertian Pidana Pidana berasal dari kata straf, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim istilah hukum merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) dari baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana atau melakukan tindak pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa yang tidak enak bagi yang bersangkutan selaku terpidana. Menurut Jerman E. Kant (Adami Chazawi, 2001:25) hukuman adalah: “Suatu Pembalasan berdasar atas pepatah kuno “siapa membunuh harus dibunuh” atau yang lebih dikenal dengan teori pembalasan”. Feurbach
(Adami Chazawi,
2001:25) berpendapat bahwa: “Hukuman harus mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat atau yang biasa disebut disebut dengan teori mempertakutkan” Selain dua tokoh diatas, masih banyak tokoh lain yang memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan hukuman seperti adanya pemahaman bahwa hukuman itu juga harus dimaksudkan untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan, teori ini sering disebut sebagai teori memperbaiki.
33
2. Jenis-Jenis Pidana a. Pidana Pokok 1. Pidana Mati Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimasukkan dalam urutan pertama dalam jenis pidana pokok yang alternatif dengan hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun (Pasal 340 KUHP). Pelaksanaan
pidana
mati,
yang
dijatuhkan
oleh
pengadilan
dilingkungan peradilan umum atau peradilan Militer, dilakukan dengan tembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 (Pasal 11 KUHP).
2. Pidana Penjara Pada prinsipnya hukuman penjara ini (baik untuk seumur hidup maupun penjara untuk sementara waktu) merupakan alternatif dari pidana mati. P.A.F Lamintang (1984:69) mendefinisikan bahwa: “Hukuman penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”. 3. Pidana Kurungan Dari Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 7 KUHP (Waluyadi 2003:201) yang merupakan landasan hukum pelaksanaan hukuman (pidana) kurungan dapat disimpulkan sebagai berikut:
34
a. Bahwa hukuman (pidana) kurungan berkisar antara 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, atau dapat ditambah sehingga menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal adanya gabungan tindak pidana dan ketentuan Pasal 52 KUHP. b. Berkewajiban melakukan hal-hal sebagaimana yang diberlakukan para narapidana penjara untuk sementara dengan ukuran dan skala yang lebih kecil dan lebih ringan. c. Bagi mereka yang dipidana kurungan yang tidak lebih dari satu bulan (maksimal satu bulan) hakim dapat memutuskan yang kemudian memerintahkan kepada jaksa untuk yang bersangkutan dapat ditinggal di luar kurungan setelah melakukan kewajiban kerjanya. d. Kecuali ada ketentuan lain, seorang yang dipidana kurungan harus menjalankan hukumannya di wilayah kediaman terpidana. e. Bagi seseorang yang harus menjalani hukuman penjara dan kurungan, apabila ia selesai menjalani hukuman penjara, maka ia dapat menjalani pidana kurungan pada tempat yang sama, dengan tetap memberlakukan hal-hal sebagaimana yang berlaku bagi terpidana kurungan. f. Seseorang yang menjalani pidana kurungan berhak memperbaiki nasibnya (sarana fisik) ke arah yang lebih baik.
4. Pidana Denda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwha hukuman denda yang merupakan bagian dari pidana pokok tidak selalu berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan alternatif dari pidana penjara, pidana kurungan, dan juga pelanggaran lalu lintas.
b. Pidana Tambahan 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu Pembicaraan mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hakhak tertentu didalam KUHP telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38. (Waluyadi, 2003:211-216). Pencabutan tentang beberapa hak tertentu dalam kerangka Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh hakim tidak dapat dijatuhkan secara terpisah dengan penjatuhan pidana pokok. Artinya, apabila hakim hendak
35
menjatuhkan pidana berupa pencabutan hak tertentu, seorang hakim harus membersamakan pencabutan beberapa hak tersebut dengan pidana pokok. 2. Perampasan Barang Tertentu Secara sederhana dapat diketahui bahwa perampasan barang adalah pengalihan kekuasaan atas barang untuk kepentingan hukum, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) istilah “perampasan” tidak diketahui. Yang dikenal dalam KUHAP adalah “Penyitaan”, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 KUHAP) Berbeda dengan KUHAP, penyitaan menurut KUHP adalah demi untuk kepentingan Negara yang dinyatakan dengan keputusan hakim sebagai hukuman tambahan di samping hukuman pokok. 3. Pengumuman Putusan Hakim Pidana pengumuman putusan hakim terutama dimaksudkan untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari “kelihaian busuk” atau kesembronoan dari seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancamkan pidana tambahan ini yaitu terhadap: Pertama, menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barangbarang kepeluan angkatan perang dalam waktu perang (Pasal 128 ayat 3), Kedua, penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-
36
barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena Alpa (Pasal 206 ayat (2)), Ketiga, kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati (Pasal 361), Keempat, penggelapan (Pasal 377), Kelima, Penipian (Pasal 395), Keenam, tindakan merugikan pemiutang (Pasal 405 ayat (2)).
3. Teori Pemidanaan Dalam
hukum
pidana
dikenal
tiga
teori
pemidanaan
(Wirdjono
Prodjodikoro, 1986:21-23) a. Teori absolut atau Teori Pembalasan Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dapat dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apa dengan demikian akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Tokoh-tokoh terkenal yang merupakan penganut teori pembalasan ini (Ilhami Basri, 2003:10) antara lain adalah Kant dan Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan.
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus
37
dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu tindak pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga pada masa depan. Maka harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (doeltheorien). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari, kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu Prevensi Khusus dan Prevensi Umum. Keduanya berdasarkan atas gagasan , bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana, orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam preverensi khusus, hak bikin takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar semua oknum takut melakukan kejahatan.
c. Teori Gabungan (Verenigings-Theorien) Apabila dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Pendapat yang dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003:12) beranjak dari pemikiran bahwa: “Pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai korban kejahatan”. Dalam teori ini menurut Vos ada tiga pendapat yang mengiringinya: 1. Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan dengan maksud melindungi ketertiban hukum masyarakat. 2. Teori gabungan menitik beratkan perlindungan ketertiban masyrakat. 3. Teori gabungan yang menyeimbangkan antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.
38
d. Tujuan Pemidanaan Tujuan pemidanaan menurut Djoko Prakoso (1988:46), dalam rumusan konsep tahun 1971/1972 dalam Pasal 2 ialah: 1. Maksud Tujuan : a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk. b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna. c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. 2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
39
BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makasar, Polrestabes Makassar dan dibeberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
B. Jenis Dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah: 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber. 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian
kepustakaan
(Library
Research)
baik
dengan
teknik
pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikelartikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.
40
C. Teknik Pengumpulan Data 1. Metode Penelitian Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakan (Library Research) dan metode Penelitian Lapangan (Field Research) a. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reseach), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.
2. Metode Pengumpulan Data a. Wawancara (Interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Seperti Hakim dan Jaksa yang menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi) b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar.
3. Analisis Data Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklafikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan
41
sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api oleh Oknum Mahasiswa dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks Sebelum penulis membahas bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai cakupan dari hukum pidana,
yakni
membahas
mengenai
tindak
pidana,
sanksi
pidana
serta
pertanggungjawaban pidananya. Adapun posisi kasus berdasarkan Putusan Nomor 1203/Pid.B/2012/PN. Mks adalah : 1. Posisi Kasus Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus tanpa hak memiliki, membawa dan/atau menyimpan senjata api rakitan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Hasruddin Alias Hendri. Awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar jam 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, saat Hasruddin Alias Hendri bersama 200 (dua ratus) orang datang ke Asrama Mahasiswa Bulukkumba di jalan Baji Gau Makassar untuk melakukan penyerangan, namun karena asrama tersebut dijaga oleh polisi sehingga terdakwa bersama teman – temannya tersebut membatalkan penyerangan dan meninggalkan asrama, pada saat terdakwa berada di jalan Andi Tonro Makassar
terdakwa
yang
di
bonceng
oleh
Lk,
Muhlis
dengan
mengendaraisepeda motor Suzuki Smash DD 4783 UT warna hitam melakukan aksi dengan cara berteriak – teriak dan melanggar lalu lintas sehingga terdakwa bersama teman – temannya hendak diamankan oleh
43
petugas
kepolisian
namun
pada
saat
petugas
kepolisian
hendak
mengamankan, terdakwa bersama temannya membelokkan motornya namun motor yang terdakwa kendarai terjatuh dan pada saat itulah sebuah senjata api rakitan jenis Papporo terlepas dari tangan terdakwa dimana senjata api rakitan tersebut terdakwa bawa tanpa dilengkapi surat Izin dari pihak yang berwajib
akhirnya
terdakwa
berhasil
diamankan
dan
diserahkan
ke
Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Hasruddin Alias Hendri didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal yaitu: melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU R.I NO.12/DRT/1951 LN No. 78 Tahun 1951.
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Adapun Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus : 1. Menyatakan terdakwa Hasruddin Alias Hendri bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak membawa atau menyimpan bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951, sebagaiman dalam surat dakwaan jaksa penuntut ; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5(lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo, dirampas untuk dimusnahkan ; 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.0-(dua ribuh rupiah) ;
44
4. Amar Putusan Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) UU No.12/DRT/1951 LN Tahun 1951, adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam kasus Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api oleh oknum mahasiswa yang dilakukan terdakwa Hendri sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Hasruddin Alias Hendri bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak membawa atau menyimpan bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951, sebagaiman dalam surat dakwaan jaksa penuntut ; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5(lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo, dirampas untuk dimusnahkan ; 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.0-(dua ribuh rupiah) ;
5. Analisis Penulis Analisis penulis dari segi tindak pidananya, tindak pidana dalam kasus ini telah diuraikan sebelumnya pada posisi kasus diatas. Kedua dari segi pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut
hukum
pidana,
terdiri atas tiga
syarat
yaitu:
kemampuan
bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si- pelaku yang berhubungan dengan kelakukannya (disengaja, sikap kurang hati-hati atau lalai) serta tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Hasruddin Alias Hendri merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis 45
Hakim untuk memvonis terdakwa terlebih dahulu sesuai dengan tindak pidana tanpa hak untuk menyimpan dan membawa senjata api sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12/DRT/1951. Bagi penulis sudah merupakan hal yang tepat apa yang diputus oleh majelis hakim. Dilihat dari kondisi, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sadar dalam melakukan tindak pidana tersebut dan ada unsur kesengajaan . terdakwa jelas membawa, memiliki, menyimpan, dan mempergunkan senjata api tanpa hak merupakan tindak pidana yang secara sadar terdakwa melakukannya. Bagi penulis ini patut untuk dipidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12/DRT/1951. Jika ditinjau dari segi materilnya, penulis menganalisis bahwa Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut menurut pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana ada tiga yaitu, kemampuan bertanggungjawab atau si pembuat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, adanya perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan dari si pembuat itu disengaja, kurang hati-hati atau lalai, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Kasus yang penulis bahas adalah tindak pidana kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh Hasruddin Alias Hendri. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini mendakwa terdakwa terhadap kasus kepemilikan senjata api, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU R.I NO.12/DRT/1951.
46
Dengan menggunakan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan diatas dapat dengan jelas dibuktikan di muka persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/DRT/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 yang unsurunsurnya sebagai berikut: 1.
Barangsiapa
2.
Tanpa hak memiliki, membawa, senyimpan senjata api dan amunisi
3.
Unsur tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang
A. Unsur Barangsiapa Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek
hukum
yang
melakukan
perbuatan
pidana
dan
dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Lk. Hasruddin Alias Hendri sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
47
B. Unsur Tanpa Hak Menerima, Mencoba, Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Bahan Peledak. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi yang disumpan dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jl. Andi Tonro Makassar, terdakwa Hasruddin Alias Hendri telah ditangkap oleh petugas kepolisian, karena ditemukan telah memiliki atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berupa papporo panjang +
35 cm yang
didalamnya berisi obat dari korek api kayu untuk bahan peledaknya, pecahan beling atau kaca yang dipecah – pecah menjadi kepingan kecil – kecil dan ujung dari pipa tersebut ditutup kertas, yang saat itu terdakwa sedang pegang kemudian terlepas dari tangan terdakwa pada saat sepeda motor yang ditumpangi terdakwa terjatuh, hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang didepan persidangan.
C. Unsur Tanpa Dilengkapi Surat Izin Dari Pihak yang Berwenang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap karena ditemukan telah membawa atau memiliki bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berupa papporo panjang + 35 cm yang didalamnya berisi obat dari korek api kayu untuk bahan peledaknya,
48
pecahan beling atau kaca yang dipecah – pecah menjadi kepingan kecil – kecil dan ujung dari pipa tersebut ditutup dengan kertas, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki bahan peledak tersebut.
Menurut penulis, putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP. Hal-hal yang dimaksud yaitu: kepala putusan, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama tau pekerjaan terdakwa, dakwaan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Jika
dilihat dari segi persyaratan
surat
dakwaan. Putusan No.
1203/Pid.B/2012/PN. Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP, dimana dalam suatu surat dakwaan harus memuat tanggal, identitas terdakwasecara lengkap, ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, serta surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana
49
yang dilakukan, dengan menyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti). Selain itu, putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 183 jo Pasal 185 KUHAP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus didukung dengan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Penerapan ketentuan pidana dalam putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks, telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api oleh Oknum Mahasiswa Dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks 1. Pertimbangan Fakta-fakta Hukum Keterangan Saksi-saksi a. Keterangan Terdakwa Terdakwa Hasruddin Alias Hendri, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
-
-
bahwa benar pada hari sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jl. Andi Tonro Makassar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian, karena ditemukan telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milinya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk sennjata api rakitan berupa papporo panjang + 35 cm yang didalamnya berisi obat dari korek api kayu untuk bahan peledaknya, pecahan beling atau kaca yang dipecahpecah menjadi kepingan kecil-kecil dan ujung dari pipa tersebut ditutup kertas. Bahwa benar adapun cara penggunaan senjata api rakitan tersebut adalah awalnya disulut dengan api pada lubang kecil yang ada pada belakang pipa dan setelah terjadi ledakan dan senjata rakitan tersebut memuntahkan isinya berupa pecahan kaca atau beling dan jangkauan jarak tembak senjata rakitan tersebut sekitar 10 meter sampai 20 meter. Bahwa benar akibat yang dialami orang yang kena senjata rakitan tersebut adalah akan melukai. 50
-
-
-
Bahwa benar pada saat itu terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut sudah siap untuk diledakkan. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat senjata api rakitan tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui diaman dibuatnya. Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut adalah akan terdakwa gunakan untuk menyerang anak mahasiswa Bulukumba, namun karena asrama tersebut dijaga oleh petugas Kepolisian sehingga terdakwa berteman tidak jadi melakukan penyerangan dan terdakwa berteman kerumah masing-masing. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik senjata api rakitan tersebut karena pada saat terdakwa berada di Asrama PB IPMIL Taya Jl. Kijang Makassar ada orang yang terdakwa tidak kenal menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada terdakwa untuk dibawa ke tempat penyerangan. Bahwa benar kepemilikan terdakwa atas senjata api rakitan tersebut tanpa surat izin dari pihak berwenang. Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim. Bahwa benar semua keteranganm terdakwa yang ada dalam BAP.
b. Keterangan Para Saksi Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 dan keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut: -
-
Bahwa saksi David Dao, Tedy Rudolfo dan Arnol Manggabarani bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jl. Andi Tonro Makassar, saksi bersama anggota dari Polsekta Rappocini Makassar, telah menangkap terdakwa Hasruddin alias Hendri karena ditemukan telah menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berupa papporo panjang + 35 cm yang dibalut dengan potongan bahan – bahan yang dapat meledak. Bahwa benar adapaun sebabnya sehingga saksi berteman dapat menangkap terdakwa berawal dengan adanya informasi bahwa kelompok dari anak Palopo akan melakukan penyerangan di Asrama Bulukumba di Jl. Baji gau Makassar, sehingga saksi berteman menuju ke Asrama Bulukumba untuk membantu melakukan pengamanan dan pada saat melewati di Jl. Andi Tonro Makassar saksi berteman berpapasan dengan kelompok anak Palopo yang melanggar arus lalu lintas dan saat itu terdakwa Hasruddin alias Hendri berteriak – teriak namun tidak lama kemudian dibelakang saksi berteman ada anggota Patmor dari polda yang menghadang kelompok anak Palopo sehingga kelompok anak Palopo berbalik arah dan saat itulah sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan senjata api rakitan milik terdakwa terlempar dari pegangan tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama barang 51
-
-
buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. Bahwa benar pada saat saklsi mengamankan senjata api rakitan milik terdakwa tersebutu kondisinya dalam keadaan terisi bahan – bahan yang dapat meledak dan siap diledakkan. Bahwa benar senjata rakitan milik terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari yang berwenang. Bahwa benar barang bukyti yang diajukan didepan persidangan adalah yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap. Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
c. Barang Bukti Dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis Papporo. Adapun hak-hal yang yang menjadi menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan: Hal-hal yang memberatkan: -
Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
Hal-hal yang meringankan: -
Terdakwa belum pernah dihukum;
-
Terdakwa sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
2. Analisis Penulis Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan. Andi Astara, SH (wawancara Tanggal 11 Desember 2014) mengemukakan bahwa: Dalam menjatuhkan hukuman, seorang Hakim harus memiliki pertimbangan – pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara 52
bahwa dimana seorang Hakim terlebih dahulu harus melihat unsur – unsur dan aspek, mulai dari aspek sosiologis, yuridis dan filosofis yang dimana aspek yuridis merupakan pembuktian unsur – unsur apakah perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan unsur – unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim. Dalam putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya, fakta-fakta dipersidangan berorientasi pada dimensi tentang tempat dan waktu kejadian, modus operandi bagaimana tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain aspek yuridis, aspek psikologis, sosial ekonomi, lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan perlu juga diperhatikan. Mengingat bahwa putusan merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilainilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Hakim dalam memutus
seseorang bersalah atau tidak dalam
menjatuhkan hukuman terhadapnya, terlebih dahulu hakim harus melihat apakah pelaku tersebut telah memenuhi syarat untuk dipidana atau tidak. Karena walaupun seseorang tersebut secara riil telah melakukan kesalahan, tetapi ia tidak memenuhi prasyarat untuk dipidana maka hakim tidak dapat 53
menjatuhkan hukuman terhadapnya. Untuk menentukan seseorang dapat dipidana maka harus memenuhi unsur-unsur delik yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perbuatan mencocoki rumusan Undang-undang. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik itu formil maupun materil. Tidak ada alasan pembenar Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini cakap menurut hukum Adanya kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian. Tidak adanya alasan pemaaf.
Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka hakim dapat melanjutkan persidangan dan selanjutnya mengambil keputusan dari hasil persidangan.
Dalam
mengambil
keputusan,
hakim
diharapkan
dapat
memberikan keputusan yang seadil-adilnya baik bagi kedua belah pihak yang berkepentingan, maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itu, sebelum hakim menjatuhkan hukuman, hakim dituntut untuk melakukan kegiatan atau tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberi penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu. Apapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim pastilah sudah mempunyai pertimbangan mengapa sampai dengan putusannya. Andi Astara, SH (Wawancara Tanggal 11 Desember 2014) mengemukakan bahwa: Bahwa dalam memutuskan suatu putusan, Hakim tidak serta merta dalam memutuskan tentunya terlebih dahulu Hakim harus betul – betul yakin bahwa putusan yang diambil tersebut dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Hakim juga harus mempertimbangkan dalam hal – hal apa yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. 54
Apabila melihat dari putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks, yang menjadi pertimbangan hakim yaitu: -
Kesalahan dari pelaku hal pertama yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah melihat unsur kesalahan dari pelaku apakah telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHAP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dalam hal ini kesalahan pelaku terbukti memenuhi unsur pasal tersebut berdasarkan pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan mendengarkan keterangan dari terdakwa, saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Keterangan dari saksi-saksi dalam persidangan telah bersesuaian, demikian juga dengan keterangan dari terdakwa.
-
Tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapusan pidana.
-
Barang bukti yang ada dalam persidangan. Dalam hal ini hakim telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diterapkan dalam pasal 183 jo Pasal Pasal 185 KUHAP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus didukung dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hal-hal yang memberatkan terdakwa: - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Hal-hal yang meringankan terdakwa: - Terdakwa belum pernah dihukum
55
- Terdakwa sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
56
BAB V PENUTUP
A.
Kesimpulan Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan
sebagai berikut: 1. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dalam perkara No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksisaksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan ketentuan pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi yakni menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kepemilikan senjata api tanpa izin sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi, dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) Bulan 15 (lima belas) Hari. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin pada studi kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat Dakwaan oleh Penuntut Umum. Serta faktafakta yang terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan
57
dapat meringankan Terdakwa guna penjatuhan hukuman yang setimpal, serta dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
B.
Saran Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan
skripsi ini, sebagai berikut: 1. Banyaknya warga yang memproteksi dirinya dengan senjata api, baik senjata api legal maupun ilegal dan banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api legal oleh warga sipil, sebaiknya pihak berwajib tidak mempermudah pemberian
izin,
dan
persyaratannya
pun
perlu
diperketat. 2. Perlu adanya pengawasan intensif yang ketat dari pihak Kepolisian dengan melakukan razia kepemilikan senjata api guna mengurangi aksi kejahatan.
58
DAFTAR PUSTAKA Abidin, Andi Zainal, 1987, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus): Prapanca, Jakarta. Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum . P.T Raja Grafindo: Jakarta. Basri, Ilhami. 2003. Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia. Alqaprint: Bandung. Chazawi, Adami. 2001. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-TeoriPemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta. Ilyas, Amir. 2012. Asas – asas Hukum Pidana. Rangkang Education: Jogjakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Marpaung, Laden. 2005. Asas Teori Prkatik Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta. Moeljatno. 1985. Delik – delik Percobaan Delik – delik Penyertaan. Bina Aksara: Jakarta. ________. 1984. Asas – asas Hukum Pidana. Bina Aksara: jakarta. Widiyanti, Ninik. Waskita, Yulius. 1987. Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya. Bina Aksara: Jakarta. Prakoso, Djoko. 1988. Hukum Penitensier Di Indonesia. Armico: Bandung. Prodjodikoro, Wrijono. 2003. Asas – asas Hukum Pidana Di Indonesia. Refika Aditama: Bandung. Purnomo, Bambang. 1994. Asas – asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia: Jogjakarta
________________. 1994. Asas – asas Hukum. Ghalia Indonesia: Jokjakarta Santoso. 2003. Kriminologi. Rajawali Pers: Jakarta Sarwono, Sarlito Surawan. 1978. Perbedaan Antara Pemimpin Dan Aktivis Dalam Gerakan Protes mahasiswa. Bulan Bintang: Jakarta. Sianturi, S.R. 1982. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta 59
Sjahdeni, Sutan Remy. 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Grafikasi Pers: Jakarta. Waluyadi. 2003. Hukum Pidana Indonesia. Djambatan: Jakarta.
Undang-Undang dan Peraturan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenaik Senjata Api. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Peraturan Pemerintah RI No 30 Tahun 1990 SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 9
Sumber Internet: (http://wartapedia.com/edukasi/panduan397-prosedur-teknis-kepemilikan-senjataapi-sipil.html). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2014 Pukul 19.15 WITA (www.acumendfund.org) : (www.tempointeraktif.com) (www.wikipwdia.org) (http://waspada.co.id/)
60
Referensi Lain: Harian Tempointeraktif, Tanggal 6 Desember 2010
61
