Format LPPD-SKPD Tahun 2015 Nama SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Urusan Wajib/pilihan: OTODA
1.
Program :
PROGRAM/KEGIATAN
3 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH penyusunan rencana kerja SKPD
ANGGARAN
REALISASI
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
(Rp.)
(Rp.)
(%)
4
7
8
5.980.000
5.966.000
100.00
5.980.000
5.966.000
100.00
457.723.000
446.919.882
99.50
33.550.000
33.546.000
99.90
37.200.000
29.976.882
100.00
59.460.000
59.460.000
100.00
81.160.000
80.860.000
100.00
penyediaan jasa kebersihan kantor
26.400.000
26.400.000
100.00
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
17.700.000
17.700.000
100.00
penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan bahan logistik kantor
24.058.000
24.058.000
99.03
21.636.000
21.615.000
97.91
8.624.000
8.624.000
98.07
9.960.000
6.960.000
100.00
5.555.000
5.555.000
100.00
penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
24.000.000
24.000.000
100.00
98.820.000
98.590.000
99.32
9,600,000
9,575,000
99.16
174.000.000
167.132.500
100.00
37.000.000
33.768.000
100.00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional penyediaan jasa administrasi keuangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR pengadaan kendaraan dinas
pengadaan perlengkapan gedung kantor
53.500.000
51.800.000
100.00
pengadaan peralatan gedung kantor
55.000.000
53.415.500
100.00
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
20.000.000
19.649.000
100.00
850.000
850.000
100.00
14.000.000
14.000.000
100.00
14.000.000
14.000.000
100.00
18.000.000
18.000.000
80.00
18.000.000
18.000.000
80.00
9.860.000
8.896.000
100.00
9.860.000
8.896.000
100.00
160.330.000
137.171.600
100.00
160.330.000
137.171.600
100.00
2.061.680.000
1.842.461.100
100.00
745.290.000
703.922.800
100.00
196.720.000
165.056.800
100.00
101.360.000
94.090.000
100.00
392.280.000
286.870.000
100.00
431.030.000
402.011.500
100.00
195.000.000
190.510.000
100.00
2.901.573.000
2.640.547.082
97.40
pemeliharaan rutin/ berkala meubelair PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan keterampilan dan profesionalisme PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, sosial dan budaya Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dan lingkungan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, politik dan kemasyarakatan kajian, evaluasi, updating dan analisa data penelitian Diseminasi hasil penelitian
TOTAL
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah. a. Jumlah Pejabat Struktural i. eselon II : 1 (satu) orang ii. eselon III : 3 (tiga) orang iii. eselon IV : 7 (tujuh) orang Jumlah : 11 (sebelas) orang b. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan. i. S2 : 2 (satu) orang ii. S1 : 9 (sembilan) orang iii. D3 : 0 (nol) orang iv. SLTA : 7 (tujuh) orang v. SD/SMP : 0 (nol) orang Jumlah : 18 (delapan belas ) orang c. Jumlah Pejabat Fungsional i. Fungsional umum: 0 (nol) orang ii. Fungsional Teknis : 0 (nol) orang Jumlah : 0 (nol) orang 3.
Anggaran a. Alokasi Anggaran
:
Rp. 2.901.573.000
b.
:
Rp. 2.640.547.082
Realisasi Anggaran
4.
Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan program dan kegiatan dengan cara inventarisir kebutuhan berdasar RENSTRA dan RPJMD serta dinamika isu strategis yang aktual. Hal ini dilakukan oleh masing-masing unit kerja di SKPD sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi. Cara berikutnya adalah penerapan sistem bootom-up, melalui kegiatan updating data penelitian yang melibatkan elemen masyarakat secara langsung. Selanjutnya, diakumulasi dalam sistem perencanaan kerja tahunan yang difasilitasi oleh Badan Pembangunan Kota dan dilakukan verifikasi.
5.
Kondisi Sarana dan Prasarana : Beberapa sarana dan prasarana belum layak, seperti kondisi peralatan kantor (komputer, printer) yang terkait langsung dengan pelayanan sehari-hari. Hal tersebut sudah diupayakan pemenuhannya secara bertahap dalam progres pengadaan di tiap tahun anggaran. Selain itu, kondisi ruang rapat yang kurang representatif, kami merencanakan rehabilitasi kondisi ruang tersebut agar tampak layak di tahun anggaran 2017.
6.
Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1. Pada Badan Penelitian dan Pengembangan tidak ada pegawai negeri sipil atau jabatan fungsional peneliti yang kompetensi keilmuannya spesifik di bidang metodologi penelitian dan pengembangan pembangunan, hal ini menjadi penghambat disaat merumuskan KAK penelitian. 2. Secara teknis keterlibatan personil instansi teknis terkait, sebagai tim perencana penelitian, masih terdapat SKPD yang menugaskan personil dimana spesifikasi tugas pokok dan fungsi jabatan ataupun spesifikasi personal kurang sesuai dengan kaitannya judul penelitian 3. Dalam hal kajian atau penelitian yang telah mendapat persetujuan walikota untuk ditindaklanjuti, faktanya tidak mendapatkan tindak lanjut serius oleh pejabat yang ditugaskan dan yang memiliki kewenangan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Sehingga yang seharusnya, setidaknya terdapat tim khusus dalam menindaklanjuti secara intensif kebijakan tersebut tidak terealisasi, akibatnya kebijakan tersebut juga kurang optimal dalam penerapannya b.Solusi 1. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah agar kiranya menempatkan PNS dengan spesifikasi keilmuan dalam metodologi penelitian untuk ditempatkan pada SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan idealnya sejumlah 5 Personil atau setidaknya terdapat minimal 1 personil sehingga dapat memberikan kontribusi secara signifikan dan berkelanjutan dalam merencanakan penelitian. Selain itu, jika hal tersebut seandainya tidak dapat dipenuhi, maka sekiranya Badan Kepegawaian Daerah mengadakan program kegiatan Bintek terkait dengan metodologi penelitian dengan mengikutsertakan beberapa personil Badan Penelitian dan Pengembangan dalam bintek dimaksud. 2. Dimohonkan dengan hormat kepada SKPD teknis terkait judul penelitian agar kiranya dalam hal penugasan personil ke dalam tim perencana penelitian meninjau spesifikasi personil terkait dengan kapasitasnya baik dalam jabatan maupun secara personal.
3. Seharusnya pendelegasian kewenangan yang telah dilakukan bapak walikota melalui disposisi sudah sepatutnya untuk mendapatkan tindak lanjut serius dari pejabat yang telah ditunjuk dan memiliki kewenangan lebih dalam ruang lingkup yang lebih luas. Apabila kebijakan melalui disposisi tersebut diteruskan sampai pada level SKPD, yang perlu diketahui, selama belum terdapat Surat Keputusan atas terbentuknya tim khusus untuk menangani kebijakan strategis tersebut maka SKPD tersebut tidak memiliki kapasitas untuk mengakomodasi segala hal yang mendukung terlaksananya kebijakan tersebut misal, kapasitas dalam pengalokasian anggaran. 7.
Lain-lain (tidak ada)
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO
Drs. DJOKO SUHARRYANTO Pembina Utama Muda NIP. 19600616 198509 1 003
KOTA
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
: MOJOKERTO
ASPEK
FOKUS
(1)
(2)
(3)
1
NIHIL
NIHIL
Sumber : Balitbang, Mr 2015
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
(4)
(5)
(6)
NIHIL
NIHIL
NIHIL
Jenis Data (Tahun 201 (7)
NIHIL
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
KOTA : MOJOKERTO NAMA SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN: OTODA No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan 2 oleh pemerintah cq Departemen / LPND 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut 3 Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
(7)
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak Jumlah program Nasional ---- program. yang dapat dilaksanakan - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program program Nasional x 100%
Belum ada
Ada atau tidak ada
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
4
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang dan eselonering yang terisi dibagi jumlah terisi jabatan yang ada x 100%
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Pengisian struktur jabatan
Jenis Data
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
-
PERDA pelaksanaan sebanyak ----PERDA yang seharusnya, sebanyak
-
Jabatan yang terisi sebanyak 11
-
Jabatan yang ada, sebanyak 11 Ada, Jabatan Fungsional Peneliti
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
(7)
6
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan 7 tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
8
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jenis Data
Kelengkapan dokumen perencanaan 9 pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan 10 Program RKPD
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan 11 Program RENJA
Rasio PNS Kota
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota -
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Keberadaan dokumen perencanaan Ada atau tidak ada pembangunan di dokumen perencanaan SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
PNS SKPD, sebanyak 18 personil Total PNS Kota, sebanyak 3323 personil
-
Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim sebanyak 10 org.
-
Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.
-
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org.
-
Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt. Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 201 sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Dokumen Renstra 2. Dokumen Renja 3. Dokumen RKA .
- Program RKPD yang diakomodir dal Jumlah Program RKPD Renja SKPD, sebanyak 8 program. yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi Jumlah Program RKPD - Program Renja SKPD yang ditetapkan jumlah program dalam yang diakomodir dalam RPJMD, sebanyak 8 program RENJA SKPD yang dalam RENJA SKPD ditetapkan pada RPJMD x 100% Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak
No
ASPEK
(1)
(2)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
FOKUS
NO
(3)
(4)
IKK (5)
SKPD
RKA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
12
Realisasi anggaran
13
Besaran belanja modal
14
Laporan keuangan SKPD
15
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
17
(6)
jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
(7)
program. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak program. -
- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD Rp. 3.762.590.732,00 terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% APBD - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 765.506.731.350,00 - Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal Rp. 138.983.500,00 Belanja modal dibagi terhadap total belanja total belanja SKPD x SKPD (realisasi) - Total Belanja SKPD, sebesar 100% Rp. 4.115.700.100,00 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
Besaran belanja pemeliharaan
Jenis Data
Rumus/Persamaan
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 53.500.000,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.566.222.000,00 - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 53.500.000,0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.115.700.100,00 Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CaLK
No
ASPEK
FOKUS
NO
(1)
(2)
(3)
(4)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Manajemen asset SKPD
18
Penggunaan Asset SKPD
19
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20
Responsivitas terhadap partisipasi 21 masyarakat
IKK
Rumus/Persamaan
(5)
(6)
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Jenis Data (7)
Ada atau tidak ada Ada, inventarisasi barang atau 1. KIB asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi asset. digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak asset. SKPD x 100 % Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Website 1. Papan Pengumuman Jumlah fasilitas / 2. Pos Pengaduan prasarana partisipasi 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Keberadaan Survey Hasil Survey Kepuasan Tidak ada Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap Pelayanan publik
KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
: MOJOKERTO
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERSAMAAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
URUSAN WAJIB 20
Otonomi Daerah
63
Sistim Informasi Manajemen Pemda
Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs
64
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda
Sumber : Balitbang, Mr 2015
