PILIHAN KEBIJAKAN INDONESIA

TREND KETIMPANGAN DAN

PILIHAN KEBIJAKAN

INDONESIA

Laporan Ketimpangan di Indonesia 2014

Didukung oleh:

Lapor ani nidi hasi l kanat asdukunganpendanaandar iUniEr opa. I sidar ibukui nisepenuhnyat anggungj awabI NFI Ddanpenul i s,dant i dakmencer mi nkanposi siUniEr opa. Thi sr epor thasbeenpr oducedwi t ht hef i nanci alassi st anceoft heEur opeanUni on. Thecont ent soft hi sdocumentar et hesol er esponsi bi l i t yofI NFI Dandcanundernoci r cumst ancesber egar dedasr ef l ect i ngt heposi t i onoft heEur opeanUni on

ii

TREND KETIMPANGAN DAN PILIHAN KEBIJAKAN INDONESIA

DAFTAR ISI v

KATA PENGANTAR

vi DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR ISTILAH ix KRONOLOGI “KETIMPANGAN” 2014 xi RINGKASAN

1

TREND DAN DATA

4

Ketimpangan Laki-Laki-Perempuan dalam Hal Pendidikan dan Peluang Kerja

5

Pelayanan Kesehatan

7

Pelayanan Air Minum

13 Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

15 Ketimpangan Harapan Hidup

17 Ketimpangan Pendapatan

18 PENJELASAN MENGAPA KETIMPANGAN

19 1. Penjelasan Ekonomi

23 2. Penjelasan Politik

25 3. Penjelasan Sosial

32 OPSI-OPSI KEBIJAKAN KE DEPAN

34 1. Pemilikan Bersama Pekerja atau Employee Ownership (PB)

39 2. Jaminan Tunai Indonesia

45 3. Pajak Progresif

53 4. Jaminan Kesehatan

57 5. Universitas untuk Semua

60 LAMPIRAN


iii

iv


KATA PENGANTAR Lima tahun terakhir, rata-rata perekonomian Indonesia tumbuh di atas 5%. Jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 3%. Namun pada saat bersamaan, laju ketimpangan kian pesat. Ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin semakin lebar. Dalam situasi demikian, INFID menyambut baik pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla yang telah memasukkan penurunan ketimpangan sebagai agenda pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah menargetkan penurunan rasio gini dari 0,41 menjadi 0,37 hingga 0,36 di tahun 2019. Sebuah target yang memerlukan kerja keras ditunjang dengan kebijakan ekonomi, sosial dan politik yang tepat. Seiring dengan komitmen tersebut, INFID menyusun laporan mengenai Trend Ketimpangan di Indonesia di tahun 2014 disertai dengan pilihan-pilihan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan. laporan ini ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2016 dan RKP agar dihasilkan program dan kebijakan yang tepat sasaran. Laporan ini juga ditujukan kepada publik dan mitra kerja INFID untuk menjadi bahan pembahasan bersama. Sehingga ke depan, bukan lagi memikirkan arti penting ketimpangan namun sudah saatnya memikirkan apa dan bagaimana kebijakan yang tepat untuk menurukan ketimpangan. Semoga melalui laporan ini, seluruh niat baik bisa dilaksanakan sehingga komitmen yang ada bisa dicapai. Selain itu, komitmen ini juga disertai dengan pemahaman bersama mengenai pentingnya sebuah struktur ekonomi, sosial dan politik yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan demi kemajuan Bangsa Indonesia.

Jakarta, 14 Maret 2015

Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif INFID)

Siti Khoirun Ni’mah (Program Officer INFID)


v

DAFTAR SINGKATAN ADB : Asian Development Bank AKI : Angka Kematian Ibu APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Apindo : Asosiasi Pengusaha Indonesia BBM : Bahan Bakar Minyak Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPS : Badan Pusat Statistik BRICS : Brazil, Russia, India, China, South Africa BRICSAM : Brazil, Russia, India, China, South Africa, Mexico BUMN : Badan Usaha Milik Negara CEO : Chief Executive Officer (Pejabat Eksekutif Tertinggi) CITC : Capital in The Twenty-First Century GDP : Gross Domestic Product HDI : Human Development Index (indeks Pembangunan Manusia) IDB : Inter-American Development Bank (Bank Pembangunan Antar-Amerika) ILO : International Labor Organization INFID : International NGO Forum on Indonesian Development JKN : Jaminan Kesehatan Nasional JTI : Jaminan Tunai Indonesia Kadin : Kamar Dagang dan Industri Kemenkes : Kementerian Kesehatan KIS : Kartu Indonesia Sehat Lansia : Lanjut Usia Litbangkes : Penelitian dan Pengembangan Kesehatan LMICs : LICs and middle-income countries LSI : Lembaga Survei Indonesia LPPsi : Lembaga Penelitian Psikologi MDGs : Millennium Development Goals MK : Mahkamah Konstitusi

vi


MPI : Material Power Index NHS : National Health Service OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development PB : Pemilikan Bersama PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa PDB : Produk Domestik Bruto PIT : Personal Income Tax PKH : Program Keluarga Harapan PNPB : Penerimaan Negara Bukan Pajak PPATK : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPh OP

: Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah SDM : Sumber Daya Manusia Susenas : Survei Sosial-Ekonomi Nasional SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional UKM : Usaha Kecil dan Menengah WEF : World Economy Forum


vii

DAFTAR ISTILAH •

Angka rasio Gini atau indeks Gini atau koefisien Gini: ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado Gini, dan dipublikasikan pada 1912. Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Di seluruh dunia, koefisien bervariasi dari 0,25 (Denmark) hingga 0,70 (Namibia). Alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.

•

Co-ownership: perusahaan di mana karyawan memiliki saham kepemilikan lebih dari 20%.

•

Employee ownership: perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh para karyawan/pekerja melalui pemilikan saham atau melalui lembaga perwalian pekerja (employee benefits trust) atau keduanya.

•

Employee share ownership: perusahaan yang para karyawannya secara individu memiliki saham tetapi, secara total memiliki porsi saham yang kecil dan tidak signifikan, di bawah 20%.

•

Few trickle down: tetesan pendapatan ke lapisan bawah

•

Middle income traps: jebakan negara berpendapatan menengah

•

Employee-ownerhsip: pemilikan bersama pekerja

•

Minimum income guarantee atau guaranteed minimum income: sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang menjamin bahwa semua warga negara atau keluarga memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup, dengan memenuhi kondisi tertentu.

•

Program Keluarga Harapan: suatu program bantuan tunai bersyarat, untuk membantu keluarga-keluarga yang sangat miskin untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan.

•

viii

Shared capitalism: kapitalisme-bersama


KRONOLOGI “KETIMPANGAN” 2014 Desember – British Journal of Sociology melansir edisi khusus tentang Thomas Piketty, “Simposium on Piketty”, menampilkan sumbangan berbagai sarjana multidisiplin yang menilai arti penting buku Piketty berjudul Capital in The Twenty-First Century (CITC) Oktober – Bill Gates, orang kedua terkaya di dunia, menulis tanggapan terhadap buku Thomas Piketty. Ia tidak sepakat pajak dikenakan kepada orang superkaya tapi lebih setuju pajak untuk konsumsi barang mewah. Oktober – Konferensi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 2014, “Demokrasi untuk Semua”, yang membahas topik ketimpangan di Indonesia dan negara-negara Bricsam (Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Meksiko). September – Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. INFID menyelenggarakan Side Event Justice and Governance untuk menjadi stand-alone goal dalam agenda pembangunan pasca 2015 September – Bank Dunia Jakarta menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu negara dengan kenaikan ketimpangan paling cepat di kawasan Asia Timur. Agustus – Joko Widodo atau Jokowi resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan lawannya, pasangan Prabowo SubiantoHatta Radjasa Juli – Open Working Group on Sustainable Development menghasilkan laporan untuk agenda pembangunan baru pasca Millennium Development Goals (MDGs). Di antara 17 tujuan, Ketimpangan menjadi satu Tujuan dan Target (Nomor 10).


ix

Juni – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melansir perbaruan mengenai ketimpangan pendapatan, Rising inequality: youth and poor fall further behind Mei – Paul Krugman menulis resensi buku Piketty di New York Review Books April – Paus Fransiskus mengecam ketimpangan sebagai “akar dari kejahatan” April – International Monetery Fund (IMF) melansir kajiannya tentang kaitan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi: “Redistribution, Inequality, and Growth” April – Buku Piketty edisi bahasa Inggris diterbitkan, Capital in The Twenty-First Century. Buku yang menjadi penggerak perdebatan tentang ketimpangan. Maret – Bank Dunia melansir Development Policy Review 2014, Indonesia: Avoiding the Trap. Ketimpangan menjadi satu perhatian penting. Februari – INFID mengajukan dua memo kebijakan untuk para calon presiden yang sedang bersiap untuk pemilihan presiden. Kedua memo itu adalah “Ketimpangan” dan “Pajak” (INFID Analisis) Januari – Oxfam mengeluarkan kajian tentang ketimpangan Working for A Few, mengumpulkan bukti-bukti mengapa politik dan kebijakan hanya bekerja untuk segelintir kelompok superkaya.

x


RINGKASAN Tahun 2014 ditandai oleh terpilihnya Joko Widodo, atau yang biasa dipanggil Jokowi, sebagai Presiden Republik Indonesia. Terbentuknya Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-

JK) disertai munculnya harapan publik bahwa pemerintahan ini akan memprioritaskan

penanganan problem ketimpangan di Indonesia. Setidaknya, demikian harapan yang tergambar dari survei Lembaga Survei Indonesia (LSI)-Tempo pada Juli 2014.

Di level global, tahun 2014 juga diwarnai oleh kehadiran isu penting ketimpangan dengan terbitnya buku Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, yang dalam waktu dua bulan terjual lebih dari 80.000 eksemplar. Sebuah capaian yang luar biasa untuk sebuah

buku serius nonfiksi. Beberapa bulan kemudian, buku ini menjadi best selling book di sejumlah toko buku online, dan menjadi perdebatan di kalangan akademik dan pembuat

kebijakan di berbagai negara. Tak berlebihan jika tahun 2014 dapat juga disebut sebagai

“Tahun Ketimpangan” karena hampir semua lembaga, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa,

IMF, Standard & Poor, Asian Development Bank, menyerukan semua pihak untuk berusaha mengatasi problem ketimpangan.

Laporan Tahunan Ketimpangan 2014 ini bermaksud mendorong pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan ketimpangan secara konkret dan terukur. Laporan ini bertujuan memberi sumbangan, setidaknya, dalam tiga bentuk. Pertama, menampilkan data-

data ketimpangan terbaru berbasiskan data mutakhir di luar angka indeks Gini untuk

memudahkan mendiagnosis dan mencari jalan keluar. Kedua, menyajikan analisis dan pandangan berbagai ahli dan lembaga pembangunan tentang sebab-sebab ketimpangan. Ketiga, menganjurkan lima kebijakan/program untuk mengatasi atau menurunkan tingkat ketimpangan (pendapatan dan kesempatan) di Indonesia.

Laporan ini mencatat dan mengolah data-data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Panel data yang digunakan adalah (i) Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat

Statistik (BPS) versi terakhir 2014; (ii) Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) oleh Kementerian Kesehatan RI; (iii) Hasil Survei Majalah SWA mengenai Gaji Chief Executive Officer (CEO)

dari 100 perusahaan terkemuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tbk.;

(iv) survei Barometer Sosial yang dilakukan pada 2013 oleh Lembaga Penelitian Psikologi (LPPsi) Universitas Indonesia, Prakarsa, dan INFID.

Dari berbagai data yang dikumpulkan dan diolah, ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh angka rasio Gini–alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk–

ternyata juga diiringi oleh berbagai ketimpangan lain. Kiranya patut dicatat bahwa angka BPS ini bersumber pada panel data “pengeluaran” bukan “pendapatan.” Artinya, jika analisis dilakukan

dengan menggunakan panel data pendapatan/pembayaran pajak, bisa saja angka rasio Gini di Indonesia lebih tinggi ketimbang angka yang tersedia, dan bisa naik sekitar 10–50 persen.


xi

Pada bagian pertama, kami mencatat dan melaporkan berbagai aspek ketimpangan. Setidaknya ada tujuh trend ketimpangan yang sangat memprihatinkan dan wajib menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK untuk menanganinya pada lima tahun ke depan. Ketujuh trend tersebut adalah (i) ketimpangan kesempatan kerja; (ii) ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan; (iii) pelayanan kesehatan;

(iv) pelayanan air bersih; (v) tingkat harapan hidup; (vi) indeks pembangunan manusia

(human development index/HDI) antar-wilayah di Indonesia; dan (vii) kesenjangan pendapatan antara level pekerja dan CEO.

Di bagian kedua, kami merangkum dan menyampaikan tiga macam penjelasan mengapa ketimpangan terjadi dan meluas. Ketiga penjelasan itu adalah (i) penjelasan ekonomi; (ii) penjelasan politik; dan (iii) penjelasan sosial. Inti dari ketiga penjelasan itu adalah kebijakan publik atau kebijakan pemerintah dapat mengurangi ketimpangan. Alam dan pengasuhan (nature and nurture) melahirkan berbagai individu dengan bakat dan konsepsi hidup yang beragam. Tetapi alam dan pengasuhan tidak boleh

menghilangkan kesempatan dan peluang agar semua individu dapat mencapai citacitanya.

Pengurangan ketimpangan tidak sama dengan penyamaan atau penyetaraan atau

bahkan penyeragaman karena setiap individu memiliki bakat, biologi, tali-temali

keluarga, dan relasi sosial yang berlainan antar-individu. Sebab itu, setiap individu akan memiliki kapasitas yang beragam dalam urusan ekonomi. Ringkasnya, ada individu yang kuat karena lahir dan dewasa dengan warisan keluarga dan kedudukan

sosial kuat. Sebaliknya, banyak individu dengan kapasitas yang lemah, baik dalam hal warisan keluarga maupun kedudukan sosialnya.

Pada bagian ketiga, kami mengajukan lima jalan keluar, yang mungkin dapat

digunakan oleh pemerintah Indonesia dan elite politik untuk mengatasi/menurunkan ketimpangan. Kelimanya adalah (i) Pemilikan Bersama Pekerja, sebuah model tata kelola perusahaan yang lebih menjamin pemerataan; (ii) Jaminan Tunai Indonesia

(JTI), khususnya untuk kelompok penduduk lanjut usia (lansia), kelompok perempuan,

dan kelompok difabel; (v) Pajak, agar pajak dan pendapatan negara dapat berperan

aktif dan membawa dampak optimal sebagai sarana mengurangi ketimpangan baik ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan kesempatan dan ketimpangan pembangunan antar-wilayah di Indonesia; (iv) Jaminan kesehatan agar membuktikan

negara hadir dibidang kesehatan. Hal ini diwujudkan dengan menaikkan alokasi anggaran. (vi) Universitas untuk Semua, ini untuk mengatasi dua hal yaitu pemerataan

pendidikan dan mengatasi defisit tenaga ahli di berbagai bidang di Indonesia seperti

kekurangan tenaga dokter, bidan, tenaga ahli mesin perkapalan, tenaga ahli minyak dan gas, dan berbagai bidang keahlian agar Indonesia lebih mandiri.

Temuan penting dalam laporan ini menunjukkan ketimpangan antara perempuan

dan laki-laki amatlah dalam. Mulai dari perbedaan kesempatan antara perempuan dan laki-laki untuk bekerja di sektor publik, pendidikan, kesehatan, akses atas air

minum, tingkat harapan hidup, dan pendapatan. Data BPS (2014) dalam lima tahun

terakhir (2009-2014) menunjukkan persentase pekerja perempuan jauh di bawah

xii


laki-laki. Demikian halnya dengan pendapatan yang diterima. Berdasarkan Survey

Barometer Sosial (2014), pada tingkat penghasilan tertinggi (lebih dari Rp 5 juta), proporsi laki-laki dua kali lipat (1,7) kali ketimbang perempuan. Sementara pada

tingkat penghasilan terendah (kurang dari Rp 500 ribu), proporsi perempuan 1,5 kali dibandingkan laki-laki. Data di bidang pendidikan juga menunjukkan situasi yang

sama. Meskipun terjadi peningkatan durasi rata-rata sekolah sejak 2008 hingga

2012, laki-laki lebih lama bersekolah dibandingkan perempuan. Selain ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki, ketimpangan wilayah antara pedesaan dengan perkotaan juga semakin meningkat. Rata-rata persentase penduduk yang tidak

bersekolah (2009–2012) lebih tinggi di perdesaan (laki-laki 5,3 persen, perempuan 11,7 persen) dibandingkan di perkotaan (laki-laki 1,8 persen, perempuan 5,3 persen.

Tetapi, ketimpangan di perkotaan tiga kali lebih tinggi dibandingkan di perdesaan

(dua kali lebih tinggi). Ini menunjukkan ketimpangan kesempatan seiring dengan ketimpangan pendapatan.

Guna memecahkan masalah tersebut, kebijakan ekonomi sekaligus kebijakan sosial yang tepat diperlukan. Perbaikan sistem pajak bukan saja dapat mendukung redistribusi dari yang kaya ke yang miskin, meningkatkan perluasan pelayanan kesehatan

sekaligus pendidikan, juga dapat meningkatkan keunggulan ekonomi. Sementara secara individual, Pemilikan Bersama Pekerja, dapat menekan atau mengurangi

ketimpangan antara kelompok besar pekerja di Indonesia dan kelompok manajer

dan pemilik perusahaan. Jaminan universal juga membawa efek pada pengurangan ketimpangan pelayanan kesehatan, harapan hidup, dan indeks pembangunan manusia (HDI) antar-wilayah. Sementara itu, kebijakan Universitas untuk Semua akan

membuka peluang lebih lebar bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih setara dengan laki-laki, dan berikutnya memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Peranan pemerintah menjadi penting, karena melalui kebijakan, anggaran, dan kelembagaannya, pemerintah secara sungguh-sungguh dan nyata dapat memastikan agar semua atau sebagian besar warga negara memperoleh kesempatan setara. Jika

pemerintah mau, ketimpangan ekstrem dapat diatasi dan diperkecil. Bila pemerintah bertekad kuat, pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi utama dan diutamakan baik dalam hal anggaran, kinerja, maupun operasinya.

Jika pemerintah visioner, dan mau mengambil kebijakan afirmatif secara berani, kebijakan pajak dan fiskal dapat menolong Indonesia keluar dari “jebakan negara berpendapatan menengah” (middle income traps). Karena pajak dan transfer terbukti telah memainkan peran sangat penting dalam pemerataan kesempatan dan pemerataan pendapatan di semua negara.

Dan akhirnya, jika pemerintah mampu menjaga komitmennya secara konsisten

dengan slogannya atau kata kuncinya “Negara Hadir” dan menjalankan rencananya, pemerataan pembangunan dapat dilakukan dalam lima tahun ke depan dan kelak

hasilnya akan benar-benar berbeda. Karena ketimpangan bukanlah keadaan alamiah yang pasti terjadi dan menjadi takdir.


xiii

1 TREND DAN DATA

xiv


Di samping rasio Gini yang meningkat menjadi 0,41, ketimpangan di Indonesia juga diwarnai oleh ketimpangan dalam berbagai aspek yaitu perbedaan kesempatan kerja antara lakilaki dan perempuan, kesempatan pendidikan antara laki-laki dan perempuan, pelayanan kesehatan, akses air minum, tingkat harapan hidup, dan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan juga ditampilkan berdasarkan data gaji dan pendapatan riil karena angka rasio Gini BPS menggunakan sumber data pengeluaran rumah tangga, dan bukan pendapatan (pembayaran pajak). Artinya, angka ketimpangan Indonesia berdasarkan pendapatan masih diperlukan untuk menghindari underestimate pengukuran. Data-data berikut diolah dari sumber data resmi dan sejauh penilaian kami kredibel atau dapat dipercaya. Panel data yang digunakan adalah (i) Susenas BPS versi terakhir 2014; (ii) Riset Kesehatan Dasar oleh Kementerian Kesehatan RI; (iii) Hasil survei Majalah SWA mengenai gaji CEO 100 perusahaan terkemuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tbk.; (iv) survei Barometer Sosial yang dilakukan pada 2013 oleh LPPsi UI, Prakarsa, dan INFID. Data-data yang berhasil kami kumpulkan dan kami olah setidaknya menggambarkan tujuh trend yang patut menjadi perhatian kita semua. Pertama, kaum perempuan, meski mereka ingin bekerja, lebih banyak perempuan menganggur ketimbang kaum laki-laki. Dari data yang ada, baik tahun 2014 maupun data selama lima tahun terakhir (2009–2014), persentase pekerja laki-laki penuh waktu di tiap kelompok usia berada di atas persentase pekerja perempuan.

Sayangnya, tidak ada

perbaikan atau perubahan ketimpangan pekerja antara laki-laki dan perempuan selama empat tahun terakhir (2009–2013). Selain kesempatan kerja, dari data survei Barometer Sosial 2013 juga tampak bahwa perempuan juga mengalami kesenjangan dalam hal pendapatan: semakin besar jumlah pendapatan maka semakin kecil proporsi perempuan dalam kelompok pendapatan tersebut. Pada tingkat penghasilan tertinggi (lebih dari Rp 5 juta) proporsi pria hampir dua kali lipat (1,7 kali) ketimbang perempuan. Sementara itu, pada tingkat penghasilan terendah (kurang dari Rp 500 ribu), proporsi wanita 1,5 kali dibandingkan pria. Kedua, kaum perempuan juga menerima pendidikan yang jauh lebih pendek ketimbang lakilaki, atau kurang dari sembilan tahun. Demikian pula, persentase perempuan, yang tidak atau belum pernah bersekolah, lebih tinggi dibandingkan laki-laki baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dari data tampak bahwa persentase perempuan yang tidak atau belum pernah bersekolah, baik di kota maupun desa, lebih tinggi ketimbang laki-laki. Kesenjangannya

TREND DAN DATA

1

kurang lebih, tiga kali lipat di perkotaan, dan dua kali lipat di perdesaan. Walaupun terjadi peningkatan durasi rata-rata sekolah sejak 2008 hingga 2012, laki-laki lebih lama bersekolah dibandingkan perempuan. Sementara itu, laki-laki di Jawa-Bali rata-rata sudah 9,1 tahun, dan yang terendah di Sulawesi, 8,1 tahun. Secara keseluruhan rata-rata lama masa sekolah perempuan (7,9 tahun) di bawah laki-laki (8,6 tahun). Yang merisaukan, kesenjangan ini tidak berubah alias stagnan selama periode empat tahun hingga data terkini (2009–2012). Rata-rata persentase penduduk yang tidak bersekolah (2009–2012) lebih tinggi di perdesaan (laki-laki 5,3 persen, perempuan 11,7 persen) dibandingkan di perkotaan (laki-laki 1,8 persen, perempuan 5,3 persen). Tetapi, ketimpangan di perkotaan tiga kali lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (dua kali lebih tinggi). Ketiga, ketimpangan pelayanan kesehatan. Data menunjukkan bahwa Indonesia wilayah timur masih tertinggal dibanding Jawa-Bali dan Indonesia wilayah barat. Ada dua indikator yang dapat digunakan, yaitu rata-rata berat/bobot bayi yang rendah (tanda kurang sehat) dan juga tingkat penggunaan obat tradisional. Dari data yang ada, tampak di Indonesia wilayah timur, jumlah bayi yang berbobot rendah jauh lebih banyak ketimbang bayi yang lahir di Jawa-Bali dan Indonesia bagian barat. Jumlah bayi dengan bobot rendah atau di bawah rata-rata nasional, lebih banyak atau lebih sering terjadi di wilayah Indonesia timur terutama Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh kombinasi tiga faktor, kemiskinan yang menyebabkan kurangnya asupan gizi dan nutrisi, lemahnya fasilitas dan tenaga kesehatan pemerintah, dan tidak berjalannya program-program pemerintah. Dari data yang ada, tampak bahwa provinsi-provinsi di Indonesia wilayah timur, dan provinsi di Indonesia wilayah barat melebihi rata-rata nasional dalam hal penggunaan obat tradisional. Tentu saja faktor budaya dan adat-istiadat turut berperan, misalnya di Bali dan Papua. Dari data penggunaan obat tradisional dapat diartikan sebagai indikator: (a) kurangnya pengetahuan mengenai pengobatan modern, (b) kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pemerintah di wilayah tersebut, (c) warga lebih banyak menolong diri sendiri ketimbang memanfaatkan dukungan dari sistem kesehatan publik. Keempat, pelayanan air minum. Pelayanan air minum merupakan indikasi dari kualitas kesehatan dan kualitas kesejahteraan secara umum. Beban dan biaya memperoleh air minum juga akan sangat berpengaruh pada kualitas hidup dan kesempatan kelompok miskin. Ketimpangan akses terhadap air minum berkaitan dengan kualitas hidup atau indeks

2


pembangunan manusia (HDI). Dari data yang ada, tampak bahwa akses air minum bersih masih timpang di Indonesia. Rata-rata ketersediaan air minum bersih di Indonesia baru menjangkau 41 persen dari total penduduk. Tetapi ada provinsi yang cakupan dan akses air minumnya masih sangat rendah yaitu hanya 21 persen (Banten), dan 18 persen (Provinsi Kepulauan Riau). Sementara itu, provinsi yang paling baik adalah Yogyakarta (59 persen), dan Jawa Tengah (55 persen). Kelima, angka harapan hidup mencerminkan semua kesempatan dan kesejahteraan yang dapat diraih individu. Semakin tinggi usia harapan hidup semakin baik tingkat kualitas hidup dan kesejahteraannya. Dari data terakhir yang tersedia, angka harapan hidup di Indonesia rata-rata adalah 70,7 tahun (2010). Walau demikian, di Indonesia wilayah timur dan Indonesia wilayah barat angka harapan hidup masih jauh di bawah rata-rata nasional. Di beberapa provinsi di Indonesia, angka harapan hidup masih rendah, seperti 63 tahun (Gorontalo), dan 65 tahun (Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat). Sementara itu, provinsi yang memiliki angka harapan hidup tertinggi adalah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta ratarata 74 tahun. Keenam, indeks pembangunan manusia (human development index/HDI) sebagai indikator kualitas hidup yang mencakup tiga aspek yaitu usia atau harapan hidup, pendapatan dan tingkat pendidikan sangat penting sebagai ukuran keberhasilan pembangunan selain ukuran agregat/generik kue ekonomi (produk domestik bruto/PDB). Secara umum, HDI Indonesia selama lima tahun terus meningkat. HDI bergerak naik selama empat tahun terakhir (2009– 2013) baik pada provinsi dengan HDI tertinggi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) maupun provinsi dengan HDI terendah (NTB, dan Papua). Tetapi, untuk bisa bersaing, dibutuhkan percepatan kenaikan HDI di provinsi-provinsi dengan HDI rendah. Dari data tampak bahwa hampir semua provinsi di Indonesia wilayah timur berada di bawah rata-rata HDI nasional (73,8), dan hanya satu provinsi di Sulawesi (Sulawesi Utara) yang berada di atas rata-rata HDI nasional. Sementara itu, di wilayah Jawa-Bali hanya satu yang berada di bawah rata-rata HDI. Walau demikian di Jawa ada satu provinsi yang berada di bawah HDI nasional (Banten), sementara di Kalimantan ada dua Provinsi di bawah rata-rata (Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan) Ketujuh, ketimpangan pendapatan antara rata-rata pekerja (upah minimum) atau karyawan (entry level yang biasanya lulusan universitas/perguruan tinggi) dengan rata-rata CEO terlalu timpang. Dari data yang ada tampak bahwa pendapatan pekerja dibandingkan dengan CEO-direksi tertinggi adalah lebih dari tiga ribu kali (3.268 kali). Dibandingkan dengan CEO-

TREND DAN DATA

3

direksi 10 tertinggi adalah lebih dari seribu kali (1.268 kali), dan akhirnya, dibanding dengan rata-rata 100 CEO-direksi tertinggi adalah lebih dari 350 kali (367 kali). Bagaimana dengan jarak antara gaji entry-level (entry-level di perusahaan yang umumnya lulusan universitas/perguruan tinggi) dibandingkan dengan CEO-direksi? Pada level gaji entry-level, ada kesenjangan lebih dari 190 kali dengan rata-rata 100 CEO-direksi tertinggi, kemudian lebih dari 650 kali dibanding dengan CEO-direksi 10 tertinggi, dan lebih dari 1.500 kali dibanding dengan CEO-direksi (1) tertinggi 2013. Sebagai komparasi, di Amerika Serikat (AS) pada periode 1945–1970, sebagai periode 30 tahun masa keemasan pada saat kelas menengah AS tumbuh meluas, kesenjangan antara rata-rata pekerja dan CEO adalah 20 kali. Meskipun pada hari-hari ini gejala yang sama juga terjadi di Amerika Serikat, kesenjangan antara pekerja dan CEO lebih dari 500 kali. Tabel 1: Ketimpangan Kerja Laki-Laki dan Perempuan

4

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS, Tabel 2.18 (halaman 24) Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Mei 2014


1.A. DATA PEKERJAAN PARUH WAKTU Bekerja paruh waktu adalah proxy dari pengangguran. Dari tabel di atas, tampak bahwa perempuan pada usia produktif lebih banyak bekerja paruh waktu ketimbang laki-laki. Usia 25–59 tahun, mayoritas pekerja paruh waktu adalah perempuan. Tabel 2. Ketimpangan Kerja Laki-Laki dan Perempuan. Pekerjaan Penuh Waktu.

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS, Tabel 2.15 (Halaman 23) Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Mei 2014

DATA PEKERJAAN PENUH. Dari tabel tersebut tampak bahwa laki-laki lebih banyak memiliki pekerjaan penuh waktu dibanding perempuan pada seluruh kelompok usia kerja.

TABEL 3. Ketimpangan Kesehatan - Pengobatan KETERANGAN

50%

48 39

40% 30%

25 25

22

20%

25

21

19

17

20

17 17

34

30

28

25

24

SUMATRA JAWA-BALI

32

31

30

18 19 19

16

23

20

16

23

19

18

KALIMANTAN

28

27

SULAWESI INDONESIA TIMUR

13

10%

DALAM PERSEN (%)

PAPUA

PAPUA BARAT

MALUKU

MALUKU UTARA

NUSA TENGGARA TIMUR

NUSA TENGGARA BARAT

GORONTALO

SULAWESI BARAT

SULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI UTARA

KALIMANTAN TIMUR

SULAWESI TENGAH

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

BALI

KALIMANTAN BARAT

BANTEN

JAWA TIMUR

DI YOGYAKARTA

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

DKI JAKARTA

KEPULAUAN RIAU

LAMPUNG

KEPULAUAN BANGKA

BENGKULU

JAMBI

RIAU

SUMATRA BARAT

ACEH

SUMATRA SELATAN

0% SUMATRA UTARA

TREND DAN DATA

5

Penggunaan obat tradisional dapat diartikan sebagai indikator dari (a) kurangnya pengetahuan mengenai pengobatan modern, (b) kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, (c) warga lebih banyak menolong diri sendiri ketimbang dukungan dari sistem kesehatan publik. Dari tabel tersebut tampak bahwa provinsi-provinsi di Indonesia wilayah timur, dan provinsi di Indonesia wilayah barat melebihi rata-rata nasional penggunaan obat tradisional. Tentu saja faktor budaya dan adat-istiadat turut berperan, misalnya di Bali dan Papua.

TABEL 4. Ketimpangan Kesehatan – Bayi Lahir Dibawah Berat Rata-Rata

KETERANGAN

20% 17

SUMATRA JAWA-BALI KALIMANTAN SULAWESI INDONESIA TIMUR DALAM PERSEN (%)

15% 10%

16

14 14

9

9 7

10

9

8

7

11 9

8

9

11

10

9

10

9

10

9

13

12

11

16

12 12

12

11

11

9

8

5%

PAPUA

PAPUA BARAT

MALUKU

MALUKU UTARA

NUSA TENGGARA TIMUR

NUSA TENGGARA BARAT

GORONTALO

SULAWESI BARAT

SULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI UTARA

KALIMANTAN TIMUR

SULAWESI TENGAH

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

BALI

KALIMANTAN BARAT

BANTEN

JAWA TIMUR

DI YOGYAKARTA

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

DKI JAKARTA

KEPULAUAN RIAU

LAMPUNG

KEPULAUAN BANGKA

BENGKULU

SUMATRA SELATAN

RIAU

JAMBI

SUMATRA BARAT

ACEH

SUMATRA UTARA

0%

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2013, Profil Kesehatan Indonesia 2013, Kementerian Kesehatan Indonesia 2013, hlm. 88 “Gambar 5.19. Persentase Berat Bayi Lahir Rendah Menurut Provinsi, Riskesdas 2013”

Dari tabel di atas tampak bahwa bayi yang lahir di Indonesia wilayah timur memiliki bobot di bawah rata-rata nasional, seperti Provinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh kombinasi tiga faktor, kemiskinan yang menyebabkan asupan gizi dan nutrisi, lemahnya fasilitas dan tenaga kesehatan pemerintah, dan tidak berjalannya program-program pemerintah.

6


Tabel 5. Ketersediaan Air Bersih 60%

55

50%

30%

52

52

51

49

45 44

40

40%

KETERANGAN

59

42 36

35 35

27

31

28

26

23

20%

44

42

33

30

50 44 38

SUMATRA

48

47

JAWA-BALI 37

34

31

KALIMANTAN 25

21

18

SULAWESI INDONESIA TIMUR DALAM PERSEN (%)

10%

PAPUA

PAPUA BARAT

MALUKU

MALUKU UTARA

NUSA TENGGARA TIMUR

NUSA TENGGARA BARAT

GORONTALO

SULAWESI BARAT

SULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI UTARA

SULAWESI TENGAH

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

BALI

KALIMANTAN BARAT

BANTEN

JAWA TIMUR

DI YOGYAKARTA

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

DKI JAKARTA

KEPULAUAN RIAU

LAMPUNG

KEPULAUAN BANGKA

BENGKULU

SUMATRA SELATAN

RIAU

JAMBI

SUMATRA BARAT

ACEH

SUMATRA UTARA

0%

Sumber: Tabel 3.10 (hlm. 44) Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih yang Layak Menurut Provinsi, 2010–2012 (Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Mei 2014)

Dari tabel di atas tampak bahwa akses air minum bersih masih timpang. Rata-rata cakupan air minum bersih di Indonesia masih 41%, tetapi ada Provinsi yang masih 21% (Banten), dan 18% (Kepulauan Riau). Sementara itu, yang paling baik adalah Yogyakarta (59%), dan Jawa Tengah (55%).

TREND DAN DATA

7

Tabel 6. Estimasi Angka Harapan Hidup

KETERANGAN

80%

SUMATRA

70%

JAWA-BALI KALIMANTAN SULAWESI INDONESIA TIMUR DALAM PERSEN (%)

72.7 74.7 70.9 72.4 74.1 71.2 71.4 72.7 70.3 71.5

70.2 70.9 69.7 71.7 69.9 70.9 70.3 71.7 70.7

72.3 71.1

68.4

65.9

69.3

67

60%

63.2 65.1 65.1

67.4 65.7 67

71.8 73

50% 40% 30% 20% 10% PAPUA

PAPUA BARAT

MALUKU

MALUKU UTARA

NUSA TENGGARA TIMUR

NUSA TENGGARA BARAT

GORONTALO

SULAWESI BARAT

SULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI UTARA

SULAWESI TENGAH

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

BALI

KALIMANTAN BARAT

BANTEN

JAWA TIMUR

DI YOGYAKARTA

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

DKI JAKARTA

KEPULAUAN RIAU

LAMPUNG

KEPULAUAN BANGKA

BENGKULU

SUMATRA SELATAN

JAMBI

RIAU

SUMATRA BARAT

ACEH

SUMATRA UTARA

0%

Sumber: Tabel 3.8 (hlm. 42) Estimasi Angka Harapan Hidup (tahun) Menurut Provinsi, Hasil Sensus Penduduk 2010 (Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Mei 2014)

Angka harapan hidup di Indonesia rata-rata adalah 70,7 tahun (2010). Walau demikian di beberapa provinsi angka harapan hidup masih rendah, seperti 63 tahun (Gorontalo), dan 65 tahun (Sulawesi Barat, NTB). Adapun DKI Jakarta dan DI Yogyakarta rata-rata 74 tahun.

8


Tabel 7. Ketimpangan Akses Pendidikan Di Perkotaan Dan Perdesaan Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, dan Jenis kelamin, yang Tidak/ belum pernah Sekolah (Sumber: BPS RI -‐ Susenas, 2012)

Laki-‐laki

Perempuan 10.29

4.50

4.71

1.53

Perkotaan

PERKOTAAN

Pedesaan

PERDESAAN

Dari tabel ini tampak bahwa, persentase perempuan yang tidak/belum pernah bersekolah, baik di kota maupun desa, lebih tinggi ketimbang laki-laki. Kesenjangannya kurang lebih, tiga kali lipat di perkotaan, dan dua kali lipat di perdesaan.

TREND DAN DATA

9

Tabel 8. Ketimpangan Pendidikan – Lama Sekolah Per Gender

Dari tabel tersebut tampak bahwa, di seluruh wilayah Indonesia, rata-rata sekolah perempuan lebih pendek dibandingkan laki-laki, dan juga lebih rendah ketimbang rata-rata wajib belajar 9 tahun. Sementara laki-laki di Jawa-Bali rata-rata sudah 9,1 tahun, dan yang terendah di Sulawesi, 8,1 tahun. Secara keseluruhan rata-rata lama sekolah perempuan (7,9 tahun) di bawah laki-laki (8,6 tahun).

10


Tabel 9. Gini Coeficient

BPS, 2013

Tabel 10. Pendapatan Bedasarkan Jenis Kelamin

Bedasarkan grafik di atas, semakin besar jumlah penghasilan maka semakin kecil proporsi wanita dalam kelompok penghasilan itu. Pada tingkat penghasilan tertinggi (> Rp 5 juta)

proporsi pria hampir dua kali lipat (1,7 kali) wanita. Sementara itu, pada tingkat penghasilan terendah (≤ Rp 500 ribu), proporsi wanita 1,5 kali dibandingkan pria.

TREND DAN DATA

11

Tabel 11. Perbandingan Gaji Antara Pekerja dan Ceo Direksi

*Tabel 2.23 (hlm. 30) Upah Minimum Provinsi (UMP) per Bulan (rupiah), 2012–2014 “PERKEMBANGAN BEBERAPA INDIKATOR UTAMA SOSIAL-EKONOMI INDONESIA MEI 2014 (BPS, 2014)” **Tabel 2.24 (hlm. 31) Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi (rupiah), 2012–2014 “PERKEMBANGAN BEBERAPA INDIKATOR UTAMA SOSIAL-EKONOMI INDONESIA MEI 2014 (BPS, 2014)” ***2014 H1 Market Pulse Survey, Mercer, Berdasarkan Laporan bagian sumber daya manusia ketika exit interview, dalam Majalah SWA Edisi XXX, 27 November – 7 Desember, “Survei Gaji 2014: Siapa Berani Memberikan Total Cash Paling Tinggi?”, (hlm. 44–53) ****Laporan Keuangan Publikasi Bursa Efek Indonesia Desember 2013, Desember 2012, IDX Yearly Statistics diolah riset SWA, dalam SWA Edisi XXX, 27 November – 7 Desember, “ Top 100 Rata-rata Remunerasi BOD Perusahaan Publik 2013”, (hlm. 34–42)

Dari tabel di atas tampak bahwa pendapatan level pekerja dibandingkan dengan CEOdireksi tertinggi adalah lebih dari 3.000 kali (3.268 kali). Kemudian dibandingkan dengan CEO-direksi 10 tertinggi adalah lebih dari 1.000 kali (1.268 kali), dan akhirnya dibanding dengan rata-rata 100 CEO-direksi tertinggi adalah lebih dari 350 kali (367 kali). Bagaimana apabila dibanding dengan gaji entry level maka ada kesenjangan lebih dari 190 kali dengan rata-rata 100 CEO-direksi tertinggi, kemudian lebih dari 650 kali dibanding dengan CEOdireksi 10 tertinggi, dan ada kesenjangan lebih dari 1.500 kali dibanding dengan CEOdireksi tertinggi tahun 2013. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat pada periode 1945–1970, kesenjangan antara rata-rata pekerja dengan CEO adalah 20 kali. Meskipun pada hari-hari ini gejala yang sama juga terjadi di Amerika Serikat, kesenjangan antara pekerja dan CEO lebih dari 500 kali.

12


Tabel 12. HDI 2013 Per Provinsi KETERANGAN 80% 70%

77.37 76.56 78.59 75.55 75.0177.25 74.35 74.36 74.41 72.87 74.29 73.58 74.05 73.54 71.9 74.11 73.05

77.33

75.68 70.93

71.74

77.36 72.54 73.28 71.73 71.7771.41

74.72

SUMATRA

72.7 70.63

67.73 68.76

66.25

60%

JAWA-BALI KALIMANTAN

50%

SULAWESI

40%

INDONESIA TIMUR

30% 20%

DALAM PERSEN (%)

10% PAPUA

PAPUA BARAT

MALUKU

MALUKU UTARA

NUSA TENGGARA TIMUR

NUSA TENGGARA BARAT

GORONTALO

SULAWESI BARAT

SULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI UTARA

SULAWESI TENGAH

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

BALI

KALIMANTAN BARAT

BANTEN

JAWA TIMUR

DI YOGYAKARTA

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

DKI JAKARTA

KEPULAUAN RIAU

LAMPUNG

KEPULAUAN BANGKA

BENGKULU

SUMATRA SELATAN

JAMBI

RIAU

SUMATRA BARAT

ACEH

SUMATRA UTARA

0%

Sumber: BPS, 2014

Dari tabel di atas, tampak seluruh provinsi di Indonesia wilayah timur berada di bawah rata-rata HDI nasional (73,8), dan hanya satu provinsi di Sulawesi (Sulawesi Utara) yang berada di bawah rata-rata HDI nasional. Sementara itu, di wilayah Jawa-Bali hanya satu yang berada di bawah rata-rata HDI. Walau demikian di Jawa ada satu provinsi yang di bawah HDI nasional (Banten), sementara di Kalimantan ada dua provinsi di bawah rata-rata (Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan)

TREND DAN DATA

13

Tabel 13. HDI Tertinggi Versus Terendah 2009–2013

HDI – trend kenaikan HDI di daerah-daerah tertinggal versus tinggi, apakah kenaikannya itu sejajar, atau yang tinggi tetap naik saja – time series 5 – 10 tahun terakhir. HDI bergerak naik selama empat tahun terakhir (2009 – 2013) baik di provinsi dengan HDI tertinggi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) maupun provinsi dengan HDI terendah (NTB dan Papua). Tetapi, untuk bisa bersaing dibutuhkan percepatan kenaikan HDI pada provinsi dengan HDI rendah.

14


Tabel 14. Ketimpangan Kesempatan Sekolah – Time series kesempatan pendidikan laki-lakiperempuan, 5–10 tahun (Nasional)

*Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia 2010 (BPS, 2010). Tabel 3.4 (hlm. 34) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (tahun), 2008–2009. **Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia 2012 (BPS, 2012).tabel 3.6 (hlm. 40) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (tahun), 2010–2011. ***Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia 2014 (BPS, 2014.Tabel 3.6 (hlm. 40) Ratarata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (tahun), 2011–2012.

Rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Walaupun terjadi peningkatan rata-rata sekolah sejak 2008 hingga 2012, laki-laki lebih lama bersekolah dibandingkan perempuan. Rata-rata lama bersekolah perempuan pada 2012 masih lebih rendah dibandingkan rata-rata lama bersekolah laki-laki pada 2008.

TREND DAN DATA

15

Tabel 15. Ketimpangan Kesempatan Sekolah

Dari gambar di atas tampak persentase perempuan yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi dibandingkan laki-laki baik di perkotaan maupun di perdesaan. Perbedaan ini menetap selama periode empat tahun hingga data terkini (2009–2012). Rata-rata persentase penduduk yang tidak bersekolah (2009–2012) lebih tinggi di perdesaan (laki-laki 5,3%, perempuan 11,7%) dibandingkan di perkotaan (laki-laki 1,8%, perempuan 5,3%). Tetapi, ketimpangan di perkotaan (persentasi perempuan 3 kali lebih tinggi) lebih tajam dibandingkan di perdesaan (persentasi perempuan 2 kali lebih tinggi).

16


Tabel 16. Kesempatan Kerja – Time Series kesempatan kerja laki-laki vs. perempuan, 5–10 tahun (Nasional)

* Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia 2010 (BPS, 2010). Tabel 2.10 (hlm. 19) Angkatan kerja menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin 2009 – 2010 ** Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia 2012 (BPS, 2012). Tabel 2.18 (hlm. 23) Angkatan kerja menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin 2011 – 2012 *** Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia 2014 (BPS, 2012). Tabel 2.15 (hlm. 23) Angkatan kerja menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin 2013 – 2014

Dari grafik di atas tampak bahwa selama lima tahun terakhir (2009–2014) persentase pekerja penuh waktu yang laki-laki di tiap kelompok usia berada di atas persentase pekerja perempuan. Tidak ada perubahan ketimpangan pekerja antara laki-laki dan perempuan selama lima tahun terakhir.

TREND DAN DATA

17

MENGAPA 2 PENJELASAN KETIMPANGAN

18


“A society that puts equality before freedom will get neither. A society that puts freedom before equality will get a high degree of both.” Milton Friedman “The natural distribution is neither just nor unjust; nor is it unjust that persons are born into society at some particular position. These are simply natural facts. What is just and unjust is the way that institutions deal with these facts.” John Rawls “we might disrupt the passage from our critique of economism to identity politics by integrating the struggle to transform a status order premised on masculinist cultural values with the struggle for economic justice.” Nancy Fraser “Capitalist societies are full of unacceptable inequalities. Freedom is of paramount importance. These two convictions are widely shared across the world, yet they seem to be completely contradictory with each other. Fighting inequality jeopardizes freedom, and taking freedom seriously boosts inequality. Can this conflict be resolved?” Philippe Van Parijs

1. Penjelasan Ekonomi Pada 2008, di Amerika Serikat, kelompok penduduk terkaya 1% telah menikmati 18% pendapatan, melompat tinggi dibanding 8% pada 1980. Bagaimana menjelaskan fakta ini? Apa yang terjadi dengan kebijakan pemerintah? Berbagai kajian dan studi memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki andil penting dalam peningkatan ketimpangan, mulai dari kebijakan redistribusi, kebijakan pajak, hingga kebijakan upah minimum, semuanya memiliki peran besar dalam peningkatan ketimpangan (lihat tabel kajian mutakhir). Kajian OECD (2012) antara lain menunjukkan beberapa faktor yang mendorong meningkatnya ketimpangan pendapatan. Pertama, berbagai kajian menunjukkan menurunnya tingkat pajak kepada kelompok superkaya (1%) secara terus-menerus. Kedua, jenis kebijakan pajak. Banyak pendapatan kelompok pendapatan tinggi atau supertinggi seperti pendapatan dari saham (capital gain) hanya terkena pajak rendah atau tidak terkena pajak sama sekali. Demikian juga dengan bunganya.

PENJELASAN MENGAPA KETIMPANGAN

19

Ketiga, meluasnya globalisasi dan perubahan teknologi menyebabkan penghargaan yang sangat tinggi kepada mereka yang berbakat seperti para manajer keuangan, artis, atlet olahraga, dan sebagainya. Keempat, sebagai akibat internasionalisasi ekonomi, tingkat gaji CEO perusahaan-perusahaan multinasional meningkat sangat pesat sesuai dengan besaran perusahaannya yang mendunia. Ahli ekonomi Stiglitz dalam buku The Price of Inequality (2013) menolak dugaan bahwa teknologi yang menjadi biang keladi peningkatan ketimpangan. Ia berargumen bahwa ketimpangan di Amerika Serikat bukan kebetulan saja terjadi, atau karena perkembangan pasar. Pasar memang memainkan peran, karena hukum pasar memberi harga tinggi kepada mereka yang memiliki keterampilan tinggi, dan sebaliknya jika seseorang yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan, pendapatannya akan rendah. Pasar dan teknologi melalui hukum permintaan dan pasokan ikut menyumbang kepada ketimpangan. Tetapi, selain pasar, pihak yang lebih berperan adalah kebijakan pemerintah. Ada baiknya kita kutip sedikit pendapat Stiglitz: “…Much of the inequality that exists today is a result of government policy, both what government does and what it does not do. Government has the power to move money from the top to the bottom and the middle, or vice versa” (The Price of Inequality, hlm. 15–16) Kebijakan pemerintah memiliki andil dalam hal menyuburkan praktek-praktek rent seeking dalam berbagai bentuk, yang intinya mendapatkan keuntungan dari monopoli kuasa atau monopoli sebuah produk atau penemuan, baik oleh CEO berbagai perusahaan swasta maupun kontraktor pembangunan pemerintah yang memberikan harga jauh lebih tinggi ketimbang harga pasar. Tidak semua kelompok superkaya menjadi superkaya karena betulbetul menciptakan hal baru dan memberi nilai tambah ekonomi dan bermanfaat untuk dunia. Stiglitz menulis: “(Steve) Jobs was number 110 on the Forbes list of the world’s wealthiest biilionaires before his death, and Mark Zuckerberg was 52. But many of these “geniuses” built their bussines empires on the shouders of giants such as Tim Berners-Lee, the inventor of the World Wide Web, who has never appeared on the Forbes list. Berners-Lee could have become a billionaires but chose not to – he made his idea available freely, which greatly speeded up the development of the Internet.”(The Price of Inequality, hlm. 51). Ahli lain, Thomas Piketty, yang bukunya menjadi best seller “Capital in the Twenty-First Century”, menjelaskan bahwa karena imbalan kepada modal lebih tinggi, bukan saja lebih

20


tinggi dibandingkan imbalan kepada tenaga kerja tetapi juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, menurut pendapat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ketimpangan meningkat bukan disebabkan oleh “yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya” tetapi lebih disebabkan oleh “yang kaya (dan menengah) mendapatkan lebih banyak” ketimbang yang miskin. Karena jumlah angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Beberapa gejala dan fakta tersebut juga terjadi di Indonesia. Misalnya saja, seperti telah disampaikan di bab terdahulu, pendapatan dan gaji para CEO perusahaan-perusahaan besar Indonesia di bidang manufaktur, perbankan, pertambangan, perkebunan, jasa keuangan, dan sebagainya sudah sangat tinggi, jauh melebihi pendapatan tertinggi/batasatas yang dipatok oleh UU Pajak Indonesia yaitu Rp 500 juta per tahun. Laporan majalah Swa tahun ini misalnya menulis pendapatan per bulan para CEO 100 perusahaan besar bukan saja pada level ratusan juta per bulan, tetapi miliaran rupiah (Astra, Mandiri, BRI, dll.). Hal ini kiranya wajar ketika perusahaan berkinerja bagus meraih laba besar. Meskipun demikian, porsi gaji dan kompensasi itu hanya sedikit atau kurang dari 5–10 persen dari laba bersih mereka. Tetapi, dilihat dari kepentingan publik atau kinerja pembayaran pajak negara, kiranya ada sesuatu yang tidak wajar. Ketika jumlah kelompok superkaya meluas dengan pendapatan 10–20 kali dari batas pendapatan tertinggi dalam UU Pajak, dan sudah berlangsung selama 5–10 tahun, perolehan pajak negara selama periode tersebut tetap stagnan, sekitar 12% dari PDB.

Tabel 17. Beberapa Kajian Ketimpangan Mutakhir–2014 Lembaga/Penulis

Tahun

Pokok Temuan/Kesimpulan

1. Jonathan D. Ostry, Andrew Berg, Charalambos G. Tsangarides, “Redistribution, Inequality, and Growth” (IMF)

2014

Trade off antara redistribusi dan pertumbuhan tidak didukung oleh data makro ekonomi yang ada. Kebijakan redistribusi oleh pemerintah secara umum baik untuk pertumbuhan. Hanya pada kasus ekstrem redistribusi menghambat pertumbuhan


21

22

Lembaga/Penulis

Tahun

Pokok Temuan/Kesimpulan

2. Changyong Rhee, Juzhong Zhuang and Ravi Kanbur. Ed, “Inequality in Asia and the Pacific: trends, drivers, and policy implication” (ADB)

2014

Meski berhasil menurunkan kemiskinan selama 1990–2000, negara-negara Asia mengalami kenaikan ketimpangan. Simulasi jika ketimpangan tetap, angka penurunan kemiskinan di India akan berkurang 29,5% dan bukan 32,7%. Di Cina, angka kemiskinan akan turun hingga 4,9%, ketimbang 13,1%. Dan di Indonesia, angka kemiskinan akan turun hingga 6,1% ketimbang 16,3%

3. Förster, M., A. LlenaNozal and V. Nafilyan (2014), “Trends in Top Incomes and their Taxation in OECD Countries”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 159, OECD

2014

Kelompok terkaya 1% memperoleh peningkatan dari bagian terbesar dari pendapatan sebelum pajak di semua negara OECD. 7% di Denmark, 20% di Belanda dan AS. Pada saat yang sama, kebijakan pajak kepada kelompok superkaya (1%) terus-menerus menurun. Trend ini berubah sesudah 2008/krisis ekonomi. 21 negara mengubah kebijakan pajak untuk kelompok superkaya (personal income tax-PIT). Namun, perubahan ini tidak mengubah trend yang ada.

4. Global Wage ReportILO

2014

Pertumbuhan upah di Asia Pasifik tumbuh 6% pada 2013. Di Asia Tenggara, upah minimum memainkan peran penting dalam membangkitkan pertumbuhan upah. Upah riil naik rata-rata sebesar 5,3%. Di Thailand, upah tetap tidak tumbuh selama periode 2000–2011, sementara produktivitas pekerja naik 53%.

5. Social Protection Report-ILO

2014/ 2015

Rata-rata, pemerintah mengalokasikan 0,4% PDB untuk tunjangan anak dan keluarga. (2,2 % di Eropa Barat dan 0.2% di Afrika dan Asia Pasifik). Menurut undang-undang, hanya 28% tenaga kerja global yang terlidungi oleh tunjangan pengangguran. Secara aktual, hanya 12% pekerja yang sungguh-sungguh menerima tunjangan pengangguran jika mereka menganggur. Hanya 87 negara yang memiliki sistem tunjangan pendapatan bagi kelompok difabel, baik karena kelahiran maupun karena kecelakaan kerja. Hanya 28 persen pekerja perempuan yang memperoleh tunjangan kelahiran.


2. Penjelasan Politik Kajian tentang sebab-sebab politik terhadap ketimpangan di Indonesia belum banyak dilakukan atau bahkan belum dimulai di Indonesia. Walau demikian, ada beberapa kajian politik yang ada yang dapat membantu kita menjelaskan kaitan dan relasi antara politik dan ketimpangan. Pertama adalah kajian oligarki oleh Jefrrey Winters (Oligarchy and Democracy In Indonesia, 2013). Tesis utamanya adalah bahwa kaum oligarki sangat dominan dalam percaturan politik dan kebijakan di Indonesia sejak masa Orde Baru sampai sekarang. Karena kekayaan materiil yang jauh melebihi kelompok mana pun, termasuk elite, mereka mampu mempengaruhi dan memenangkan pengaruh politik meski mereka tidak selalu menang. Mereka melakukannya melalui kontrol dan pemilikan atas media massa dan partai politik dan tentunya pengaruhnya kepada pemerintah. Oligarki berbeda dengan elite, karena oligarki tidak saja berpijak pada jabatan atau kedudukan resmi, pada kekuatan mobilisasi atau kekuatan koersi. Oligarki membedakan diri dengan elite lain karena kekuatan materiil yang jauh melebihi elite. Dengan memakai teori “power resource theory” Winters memperlihatkan bagaimana munculnya kaum oligarki memiliki sumber kekuasaan yang didasarkan pada kekayaan materiil di Indonesia sejak era Orde Baru. Era Reformasi dan pemulihan demokrasi tahun 1998 tidak menyurutkan mereka. Dengan data-data empiris, Winters menunjukkan bagaimana ketimpangan materiil ini telah membawa kaum oligarki pada kuasa yang berlebihan, terutama melalui pemilikan dan kontrol atas media massa dan partai politik. Dengan rata-rata kekayaan 40 superkaya Indonesia lebih dari US$2 miliar, kekayaan 40 oligarki Indonesia lebih besar daripada negara tetangga Asia Tenggara. Kekayaan kelompok superkaya Indonesia 50% lebih besar dari sebayanya di Singapura, dua kali lebih besar dari kekayaan superkaya Thailand, dan 25 kali kekayaan superkaya Filipina. Material Power Index (MPI) sebagai ukuran kesenjangan materiil antara oligarki dibanding warga negara di Indonesia adalah 600 ribu lebih. Jauh lebih senjang ketimbang Filipina (400 ribu), AS (300 ribu), Thailand (200 ribu). Hanya Cina yang melebihi kesenjangan Indonesia (700 ribu). Kedua adalah kajian oleh Jacobs Hacker (Universitas Yale) dan Paul Pierson (Universitas Berkeley), dalam kertas kerja “Winner Takes All Politics” (Politics & Society 2010, 38: 152).


23

Kajian ini bertanya apa dan bagaimana peran kebijakan publik dan partai politik terhadap meluasnya ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat dalam kurun waktu 30 tahun. Bahwa ketimpangan di Amerika Serikat meluas selama 30 tahun merupakan fakta tidak terbantahkan. Ada tiga kecenderungan utama yang ditemukan Hacker dan Pierson yaitu (i) aliran pendapatan sangat terkonsentrasi ke lapisan atas (10% dan 1%); (ii) keadaan itu atau capaian itu berjalan terus-menerus/ajek (sustained) sejak 1980-an; (ii) tetesan pendapatan ke lapisan bawah sangat sedikit (few trickle down).

Tabel 18. Ketimpangan Amerika Serikat dalam kurun waktu 30 tahun

Sumber: Piketty dan Saez, dalam Hacker dan Pierson, 2010

Pertanyaan politiknya adalah mengapa dan bagaimana bisa terjadi demikian? Dengan menggunakan data-data terbaru dan terpilah serta menggunakan perspektif politik sebagai upaya terorganisasi, dan perubahan-perubahan kebijakan dan undang-undang yang dihasilkannya, tidak sekadar siapa pemenang pemilu, atau parpol mana yang memimpin pemerintah, mereka menemukan beberapa hal. Pertama, kelompok bisnis secara berangsur dan pasti menjadi lebih terorganisasi, lebih kuat dalam keuangan/pendanaan dan dalam melakukan advokasi kebijakan, serta sangat aktif mempengaruhi pembiayaan partai politik, calon anggota Kongres dan senator dalam kedua kubu parpol, serta berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Kedua, baik Partai Republik dan Demokrat sama-sama melakukan berbagai perubahan kebijakan dan undang-undang yang memudahkan atau memperlonggar kebebasan industri keuangan, penurunan pajak kelompok kelas atas, dan sebagainya. Ketiga, memudar atau menurunnya pengaruh organisasi kelompok menengah. Indikasinya tidak saja pada

24


menurunnya anggota serikat pekerja, tetapi juga pada berbagai organisasi lain dan secara keseluruhan pada berbagai aspek advokasi kebijakan, pendanaan, dan sebagainya. Di akhir kertas kerjanya, Hacker dan Pierson menyimpulkan bahwa berbeda dengan studistudi sebelumnya yang banyak memperlakukan politik Amerika sebagai ruang terpecahpecah seperti kajian yang berfokus pada politisi, aktor-aktor, pekerja dan konsumen, studi-studi tersebut ternyata kurang mampu atau mengabaikan berbagai dinamika yang berkontribusi pada ketimpangan pendapatan dan ketimpangan ekonomi. “...But the American political economy is an organized space, with extensive government policies shaping markets, and increasingly powerful groups who favor winner-take-all outcomes playing a critical role in politics. Finding allies in both political parties, organized groups with a long view have successfully pushed new initiatives onto the American political agenda and exploited the opportunities created by American political institutions to transform U.S. public policy—through new enactments and pervasive policy drift. In the process, they have fundamentally reshaped the relative economic standing and absolute well-being of millions of ordinary Americans. Politics and governance have been central to the rise of winner-take-all inequality.” (WTP, hlm. 197)

3. Penjelasan Sosial Hari-hari ini berbagai laporan oleh negara-negara G-20, OECD, IMF, Bank Dunia, PBB hingga World Economy Forum (WEF) semua berbicara mengenai keprihatinan tentang ketimpangan. Meski kini hampir semua lembaga penting mengakui pentingnya kebijakan publik dan pemerintah berupaya mengatasi ketimpangan, hal ini tidak terjadi sejak dulu. Hanya di segelintir negara di Skandinavia dan Eropa bahwa ketimpangan selalu menjadi fokus dan prioritas. Survei WEF baru-baru ini (Outlook on the Global Agenda 2015), terhadap lebih dari 1.700 pemimpin di seluruh dunia perihal proyeksi keadaan tahun 2015, menemukan bahwa kesenjangan menjadi satu ancaman di antara 10 ancaman besar. Survei oleh Pew Research Center (Oktober 2014) kepada responden di 44 negara termasuk Indonesia, menunjukkan mayoritas responden survei menyatakan ketimpangan sebagai “masalah besar”

atau

“masalah sangat besar”: “In all 44 nations that we polled, majorities say inequality is a big problem facing their country, and majorities in 28 nations consider it a very big problem.”


25

Tabel 19. Daftar Ketimpangan negara-negara di dunia The gap between the rich and poor is a very big problem Advanced Greece Spain Italy France Israel South Korea UK U.S. Germany Japan MEDIAN

60 57 55 47 46 39 28 56

Emerging Lebanon Tunisia Pakistan Turkey Chile Colombia Nigeria Argentina South Africa India Brazil Ukraine Mexico Venezuela Egypt Peru Philippines Russia Jordan Malaysia Poland Thailand China Indonesia Vietnam MEDIAN Developing Tanzania Ghana Kenya Uganda El Salvador Senegal Nicaragua Palest. ter. Bangladesh MEDIAN

77 76 74 74 74 74 72 72 70 68 66 60 59 54 54 53 50 46 46 44 43 42 41 34 60

60 60 58 57 34 60

Source: Spring 2014 Global Attitudes survey. Q23c. PEW RESEARCH CENTER

26

74 73


77 76 74 73

84%

84

Bagaimana dengan Indonesia? Kiranya baik jika kita muat kembali hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2014, yang memperlihatkan bagaimana persepsi dan pendapat warga negara Indonesia. Temuan survei LSI dan majalah Tempo menarik disimak, sebagaimana dilaporkan oleh majalah Tempo (7 Juli 2014). 1. Mayoritas responden menginginkan proporsi distribusi pendapatan sebesar 28% untuk kelompok paling kaya dan 13,2% untuk kelompok terbawah. Saat ini kelompok masyarakat paling kaya menguasai 38% dari total pendapatan nasional. 2. Sebanyak 40,1% menilai “tidak merata sama sekali” dan 51,6% menilai “kurang merata”; sementara hanya 0,5% dan 6,6% yang menilai “sangat merata” dan “cukup merata”; 3. Dalam simulasi pilihan tempat tinggal berdasarkan lima pola distribusi kekayaan yang mendekati pola beberapa negara, hampir semua responden memilih tinggal di Swedia karena sistem distribusi pendapatannya dinilai lebih adil. Tepatnya, sebanyak 80,3% responden memilih Swedia, sebanyak 13,2% memilih Indonesia dan 6,8% menjawab “tidak tahu”.

Bermimpi Tinggal di Swedia DERETAN gerai barang mewah terpampang saat pengunjung memasuki Pacific Place. Pusat belanja di kawasan pusat bisnis Sudirman, Jakarta Pusat, ini menjadi magnet mereka yang berkantong tebal. Berbagai merek dunia, seperti Louis Vuitton, Hugo Boss, dan Ermengildo Zegna, sampai mobil McLaren terpampang menyambut setiap pengunjung. Pelakon Fifie Buntaran mengaku hampir saban pekan datang ke mal premium itu. Ia menghabiskan jutaan rupiah setiap bulan untuk belanja pakaian, facial, sampai suntik vitamin. Hal itu bukan soal baginya. Dari usaha salon dan artis, pendapatan Fifie minimal Rp 40 juta sebulan.”Untuk menunjang pekerjaan,” katanya kepada Tempo, Kamis pekan lalu. Bagi mereka yang berpenghasilan melimpah, berbelanja di Pacific Place seakan-akan menjadi candu.Bayangkan, sepasang jas Hugo Boss, misalnya, dibanderol Rp 23 juta.”Satu hari sedikitnya ada 12 orang yang beli di sini,” ujar Rahmat, supervisor Hugo Boss di Pacific Place. Tak mengherankan, dalam sebulan omzet di gerai ini bisa mencapai Rp 3,8 miliar. Tentu tak semua orang seberuntung Fifie. Meskipun Badan Pusat Statistik mencatat terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 28,28 juta orang per Maret 2014, jurang antara orang miskin dan kaya dalam lima tahun terakhir masih saja tinggi. Pada 2013, indeks Gini mencapai 0,413. Angka tersebut naik dibanding pada 2008 sebesar 0,35. Seperti dirasakan Irpan, warga Kampung Taringgul, Kabupaten Garut. Sebagai buruh tani, penghasilannya hanya Rp 25 ribu sehari.Itu pun tak setiap hari pemilik lahan memberinya pekerjaan.Itu sebabnya dia mesti nyambi menjadi penyadap getah pinus


27

di lahan Perhutani. Upahnya Rp 2.600 per kilogram. “Terkadang harus pinjam uang untuk menutupi kebutuhan,” katanya. Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Tempo memotret persepsi masyarakat terkait dengan tingginya ketimpangan pendapatan dalam sebuah survei yang digelar pada 27 Mei–4 Juni 2014. Menurut Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi, survei dengan sampel 3.080 orang ini dilakukan karena isu ketimpangan pendapatan seolah-olah tak menjadi fokus kebijakan pemerintah. “Padahal, di negara maju, isu ini menjadi fokus kebijakan politik,” ucapnya. Hasil sigi memperlihatkan tingkat kesadaran masyarakat soal ketimpangan cukup besar. Menurut responden, saat ini kelompok terkaya memiliki total pendapatan tujuh kali lipat kelompok termiskin. Padahal porsi yang dianggap lebih adil adalah pendapatan kelompok terkaya hanya dua kali lipat lebih tinggi daripada kelompok miskin. Mereka menuntut distribusi pendapatan lebih merata.”Bagi mereka, tak jadi masalah pertumbuhan ekonomi melambat, yang penting distribusi pendapatan bisa lebih merata.Jika diminta memilih, mereka ingin tinggal di Swedia dengan sistem distribusi pendapatannya yang lebih adil,” kata Dodi panggilan akrab Kuskridho Ambardi. Angga Kusuma Wijaya (Jakarta). Sigit Zulmunir (Garut) Sumber: majalah Tempo, 7 Juli 2014

Kiranya baik diingat bahwa ketimpangan di Indonesia dan di banyak negara maju bukanlah hasil atau proses jangka pendek dan seketika, tetapi produk dari hukum pasar dan kebijakan publik tahun-tahun sebelumnya, bahkan 10 atau 20 tahun sebelumnya. “Ketimpangan meningkat tetapi pada jangka panjang akan menurun”. “Ketimpangan meningkat dan akan terus meningkat”. Kira-kira demikian dua kutub pandangan menjadi sikap di kalangan elite dan juga warga. Sikap-sikap dan pandangan ini pada akhirnya berpengaruh kepada tinggi-rendahnya komitmen pemerintah dan elite, untuk mengakui dan mengatasi ketimpangan. Yang pertama diwakili oleh studi Simon Kuznets di AS yang hidup pada era pasca Perang Dunia II era “30 tahun masa keemasan” (Les Trente Glorieuses ) periode 1945–1975 di AS dan Eropa yang diwarnai oleh pertumbuhan positif, ketimpangan rendah, dan kesejahteraan luas yang dinikmati oleh sebagian besar warga kelas menengah dan kelompok miskin. Sementara itu, pandangan kedua diwakili oleh temuan Thomas Piketty, Atkinson, dan sarjana lain yang menyaksikan menaiknya divergensi pendapatan antar-kelompok pendapatan: menurunnya pendapatan kelas menengah dan bawah dan menaiknya pendapatan lapisan atas (10% dan 1%) serta terjadinya krisis besar di negara-negara maju pada 2008.

28


Di banyak negara, sikap terhadap problem ketimpangan umumnya beragam, bergerak di antara berbagai spektrum. Terlebih lagi di kalangan elite ekonomi dan kalangan akademisi. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk studi-studi tentang ketimpangan, baik oleh ekonom maupun ahli lainnya. Juga, hal ini dipengaruhi oleh tradisi politik dan kebebasan di tempat masing-masing. Ada baiknya kita dengar Bill Gates, orang terkaya kedua di dunia, sesudah Carlos Slim (Meksiko). Bill Gates (2014) setuju dengan buku Piketty bahwa ketimpangan adalah hal yang buruk, bahwa kapitalisme tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri dan bahwa pemerintah memiliki peran konstruktif untuk mencegah dan mengurangi trend ketimpangan. Walau demikian, Gates tidak sepakat dengan usulan Piketty untuk menaikkan pajak atas kekayaan superkaya. Sebaliknya, dia lebih setuju dengan pajak atas konsumsi barang mewah: But rather than move to a progressive tax on capital, as Piketty would like, I think we’d be best off with a progressive tax on consumption. Think about the three wealthy people I described earlier: One investing in companies, one in philanthropy, and one in a lavish lifestyle. There’s nothing wrong with the last guy, but I think he should pay more taxes than the others. As Piketty pointed out when we spoke, it’s hard to measure consumption (for example, should political donations count?). But then, almost every tax system—including a wealth tax—has similar

challenges.(http://www.gatesnotes.com/Books/Why-Inequality-Matters-Capital-in-

21st-Century-Review) Secara garis besar, pendapat atau persepsi tentang ketimpangan dapat dilukiskan sebagai berikut: (a) Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketimpangan karena akan melanggar hak milik privat; (b) Ada banyak yang bisa dilakukan tanpa melanggar hak milik privat. Misalnya melalui kebijakan pajak dan transfer (jaminan sosial, pelayanan sosial); (c) Ketimpangan kesempatan lebih penting diatasi, misalnya soal diskriminasi atas dasar ras, usia, kasta, dan lain-lain; dan (d) Ketimpangan pendapatan dan kesempatan sama pentingnya. Ekonom dan pemikir Amerika Serikat John Roemer (2011) menunjukkan bahwa pembenaran atas ketimpangan pada dasarnya ada tiga, yakni pembenaran etis, pembenaran instrumental, dan argumen futility (bahwa jika dilakukan sesuatu, tidak akan mencapai tujuannya, khususnya di AS). Pembenaran etis diwakili oleh Robert Nozic dalam buku Anarchy, State and Utopia (1974) yang intinya menyatakan bahwa tiap individu berhak atas kelebihan yang diberikan oleh alam dan pengasuhan (nature and nurture) yang dikandung dalam dirinya (biologi, sosial, keluarga, dll.). Pembenaran kedua, yakni bahwa hanya dengan memberikan


29

kesempatan kepada mereka yang berbakat untuk memperoleh kekayaanlah kreativitas akan tumbuh subur, yang akhirnya nanti akan menetes kepada mereka yang lain. Ketiga, jika dilakukan kebijakan dan tindakan oleh pemerintah maka akan gagal karena pemerintah selalu tidak kompeten, korupsi dan tidak efisien–khususnya di AS (The ideological roots of ineqaulity and what is to be done). Di Indonesia, pembangunan pada pertengahan 1970-an setelah kasus Malapetaka Sebelas Januari atau Malari, sangat memprioritaskan pemerataan, sebagai satu pilar pembangunan di samping stabilitas dan pertumbuhan. Walau demikian, fokus pemerataan menjadi menurun dan hilang pada periode pertengahan 1980-an hingga krisis ekonomi 1998. Sepuluh tahun berikutnya, Indonesia terus disibukkan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan. Sebagai indikasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia sebagai wujud rencana dan prioritas pembangunan Indonesa lima tahunan, selama 10 tahun terakhir (2004–2014), tidak memiliki rencana untuk menurunkan ketimpangan. Benar bahwa RPJM sangat mementingkan dan memiliki indikator untuk dua hal penting: penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Tetapi tidak ada indikator penurunan ketimpangan. Singkatnya, ketimpangan atau secara positif pemerataan tidak menjadi fokus atau prioritas utama. Jika ada kebijakan dan program, seperti pembangunan perdesaan atau pembangunan kawasan timur atau Kementerian Daerah Tertinggal, sifatnya hanya sampiran atau pelengkap dari fokus/prioritas utama pertumbuhan ekonomi. Meski Susilo Bambang Yudhoyono telah melansir jargon “pro-poor, pro job” atau “pembangunan inklusif” tetapi manakala BPS melansir angka ketimpangan berupa indeks Gini yang meningkat drastis menjadi 0,41 pada 2012, publik Indonesia terkejut dan baru saja mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi. Bahwa ada sesuatu yang tidak “nyambung” antara retorika resmi dan realitas. Bahwa pembangunan selama ini hanya untuk membuat kue dan lupa membagi kue tersebut.

30


Tabel 20. Kesimpulan Penulis/ Literatur

Ragam Penjelasan

Uraian/Kata kunci

Penjelasan Ekonomi

“Rent seeking” “Pajak pendapatan kepada superkaya (1%) terusmenerus menurun” “Kekayaan tidak tersentuh pajak” “Imbalan kepada modal lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi dan pekerja”

Stiglitz, Piketty dan Saez OECD

Penjelasan Politik

“Oligarki” “pembajakan kebijakan oleh oligarki” “Winner takes all politics” “pembajakan kebijakan oleh elite”

Winters Hacker dan Pierson

Penjelasan Sosial

“Ketimpangan akan menurun” “Ketimpangan akan terus meluas jika kebijakan pemerintah tidak berubah” “Ketimpangan dibenarkan oleh berbagai teori ekonomi dan teori sosial.”

Kuznets Piketty John Roemer


31

KEBIJAKAN 3 OPSI-OPSI KE DEPAN

32


Ada banyak usulan dari berbagai pihak untuk mengatasi ketimpangan. Relevansi dan kecocokannya ditentukan oleh negara itu sendiri. Untuk negara maju, misalnya, Piketty mengusulkan pajak kekayaan sebesar 70%. Upaya mengatasi ketimpangan juga akan sangat terkait dengan keadaan khas negara-negara tersebut. Negara-negara Skandinavia (karena sistem pajak progresifnya sudah mapan) misalnya akan mengambil langkah yang berbeda ketimbang AS karena sistem pajaknya terlalu banyak pengecualian). Di Indonesia, ketimpangan pendapatan berjalan seiring dengan ketimpangan kesempatan (pendidikan dan kesehatan). Dengan kata lain, jika saja ketimpangan dalam hal akses pendidikan dan kesehatan diperbaiki secara menyeluruh, barangkali ketimpangan pendapatan akan juga jauh mengecil. Karena, usulan yang disampaikan berikut juga menyangkut dua hal yaitu perluasan-kemudahan akses atas pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan. Selain itu, ketimpangan juga bersumber dari kacaunya sistem dan kinerja pajak Indonesia. Sementara itu, di negara-negara maju, sistem pajak mereka sudah benar dan sudah pas sesuai dengan profil ekonomi mereka, maka sistem pajak di Indonesia masih harus diperbaiki secara menyeluruh. Bukan saja untuk tujuan redistribusi tetapi juga untuk tujuan keunggulan ekonomi, dalam arti semakin banyak iuran dari yang mampu/superkaya, dan semakin sedikit korupsi, maka akan ada dana semakin banyak bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur ekonomi yang sangat urgen dibutuhkan seperti listrik, pelabuhan, kereta api, jalan raya, dan sebagainya. Di bawah Jokowi, pemerintah baru telah berani dan berhasil mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada belanja lain, untuk pertama kalinya dalam 45 tahun (30 tahun masa Orde Baru dan 15 tahun era reformasi). Jika alokasi dana subsidi BBM tepat, hal ini akan memiliki dampak yang luas kepada ketimpangan. Dengan singkat, perubahan kebijakan fiskal sudah mulai dilakukan dan hal ini harus didukung. Oleh karena itu, dokumen ini mengusulkan lima langkah kebijakan/program untuk mengerem dan menurunkan ketimpangan di Indonesia. Kelimanya adalah (i) Pemilikan Bersama Pekerja (employee-ownerhsip), yang bertujuan membagi konsentrasi kekayaan; (ii) Jaminan Tunai, yang bertujuan memperluas kesempatan sosial ekonomi bagi penduduk yang rentan; (iii) Pajak Progresif, dengan tekanan untuk menaikkan tarif lebih tinggi (40–45%) kepada golongan superkaya di atas Rp 5–10 miliar per tahun; (iv) Jaminan Kesehatan untuk Semua; (v) Universitas untuk Semua. Yang terakhir bertujuan mendobrak rintangan ekonomi bagi mereka yang pandai dan berbakat tetapi terkendala oleh persoalan ekonomi (biaya pendidikan).

OPSI-OPSI KEBIJAKAN KE DEPAN

33

Secara individual, setiap kebijakan ini bisa membantu berbagai ragam ketimpangan yang dialami Indonesia. Pemilikan Bersama Pekerja, misalnya, kebijakan ini akan membantu menekan atau mengurangi ketimpangan pendapatan antara kelompok besar pekerja di Indonesia dan kelompok manajer dan pemilik perusahaan. Jaminan Tunai bisa memperbaiki jangkauan pelayanan kesehatan ke kelompok-kelompok rentan di Indonesia. Kebijakan Pajak Progresif juga bisa menjangkau lebih banyak kemungkinan, yakni mengurangi ketimpangan melalui perbaikan perluasan pelayanan kesehatan, meningkatkan batas usia harapan hidup, meningkatkan HDI, dan sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan. Jaminan kesehatan universal juga membawa efek pada pengurangan ketimpangan pelayanan kesehatan, harapan hidup, dan indeks pembangunan manusia (HDI) antarwilayah. Sementara itu, kebijakan Universitas untuk Semua akan membuka peluang lebih lebar bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih setara dengan laki-laki, dan berikutnya memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Namun lebih penting lagi, paket lima kebijakan ini secara bersama-sama bisa menimbulkan efek berantai dan bisa saling mempengaruhi satu sama lain sehingga mampu mengurangi berbagai ketimpangan. Kelima usulan kebijakan ini juga paralel dengan penjelasan ekonomi (pentingnya kebijakan perpajakan), politik (penanganan dominasi oligarki), dan sosial (memperlebar kesempatan) yang menjadi sumber-sumber pokok ketimpangan.

1. Pemilikan Bersama Pekerja atau Employee Ownership (PB) Untuk menangkal dan mempersempit jurang ketimpangan pendapatan dan kekayaan, dan sebagai upaya aktif pemerintah dalam memajukan prinsip gotong-royong dalam bidang ekonomi, sudah waktunya pemerintah dan politisi Indonesia mulai menoleh kepada bentuk-bentuk pemilikan bersama sebagai kebijakan pemerintah, antara lain koperasi dan employee ownership (PB). Berbeda dengan koperasi sebagai badan usaha milik bersama yang sudah populer dan dijalankan

di Indonesia, namun bentuk PB belum banyak dipahami dan dijalankan di

Indonesia. Dibandingkan dengan model koperasi (members owned-managed), bentuk PB ini memiliki tujuan yang tidak berbeda, karena arahnya adalah menjadikan semua sebagai pemilik termasuk pekerja (worker-owned).

34


Model perusahaan PB ini layak dikembang-luaskan di Indonesia baik demi keunggulan ekonomi dalam rangka persaingan maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja-karyawan perusahaan secara menyeluruh. Pengalaman perusahaan swasta dengan model PB di berbagai negara telah menunjukkan kekuatan dan keunggulan perusahaan tersebut dalam menghadapi krisis ekonomi. Di Uni Eropa, model PB merupakan bagian dari partisipasi pekerja dalam perusahaan yang sudah dianjurkan. Komisi Eropa sejak laporan “Pepper” tahun 1991, telah mendorong pemerintah anggota Uni Eropa untuk memajukan partisipasi dan pemilikan oleh pekerja. Cakupan dari partisipasi pekerja yang dianjurkan cukup komprehensif tidak semata terbatas pada urusan finansial tetapi juga pada proses pengambilan keputusan sebagaimana termuat dalam Pepper Report III tahun 2006. Tabel 21. Alur Proses Pengambilan Keputusan

Berbagai kajian tentang PB memperlihatkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan model PB ini ternyata berhasil, bukan saja dalam hal keunggulan komparatifnya tetapi juga kepuasan dan kesejahteraan pekerjanya. Di banyak negara maju, pemerintah dan para pengusaha telah mendorong dan menjalankan model-model kepemilikan bersama. Secara sederhana, bentuk ini sering juga disebut sebagai “kapitalisme-bersama” (shared capitalism). Model ini secara umum memiliki tiga bentuk, yaitu (i) kepemilikan secara langsung; (ii) kepemilikan secara tidak langsung; (iii) model campuran keduanya (hibrid). Komisi Employee-ownership di Inggris (2012) melaporkan dan merumuskan tiga bentuk. •

‘Employee ownership’– perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh para karyawan/pekerja melalui pemilikan saham atau melalui lembaga perwalian pekerja (employee benefits trust) atau keduanya.


35

•

Co-ownership– perusahaan di mana karyawan memiliki saham kepemilikan lebih dari 20%.

•

Employee share ownership [ESO] – perusahaan yang para karyawannya secara individu memiliki saham tetapi, secara total memiliki porsi saham yang kecil dan tidak signifikan, di bawah 20%

Di Amerika Serikat, bentuk pemilikan bersama seperti employee-ownership memiliki beberapa bentuk kembarannya, antara lain, (i) individual employee stock ownership, (ii) profit sharing (bonus untuk semua pekerja ketika akhir tahun dan perusahaan mengalami laba), (iii) gain sharing (unit pekerja menerima bonus jika hasil produksinya melebihi target), dan (iv) stock options (campuran antara profit-sharing dan employee-ownership). Itu semua disebut oleh Freeman, Blasi, dan Kruse sebagai “Shared Capitalism” atau SC (Shared Capitalism At Work, 2010). Secara makro di AS, signifikansi dan sumbangan ekonomi dari model SC ini dapat diwakili oleh tabel berikut ini: Tabel 22. Persentase pekerja / perusahaan dalam pemilikan bersama Persentase pekerja/perusahaan dengan SC Program pemilikan saham

25% tenaga kerja nonpertanian

Skema Bagi Hasil dan Bagi Laba (Profit or gain sharing)

25% tenaga kerja AS

Skema Pensiun (Defined contribution pension funds invested heavily in company stock)

11% dari tenaga kerja AS

Total jumlah pekerja dengan kompensasi dalam beragam bentuk

45% tenaga kerja AS

Sumber: Dube dan Freeman (2010, hlm. 171).

Hasil kajian ketiga sarjana itu di AS antara lain menemukan bahwa (a) model SC merupakan bentuk yang signifikan di AS. Hampir separuh dari jumlah pekerja AS menerima pendapatan dari bentuk ini. Bentuk-bentuk SC tumbuh luas selama periode 1980-an hingga 2000-an. Bentuk ini juga tumbuh luas di Inggris dan di berbagai negara maju yang lain. Secara umum, bentuk SC ini telah meningkatkan kekayaan pekerja di level pendapatan menengah dan bawah. (b) Model ini meningkatkan produktivitas pekerja karena mengatasi/mengurangi insentif pekerja dan karyawan untuk sekadar menjadi free riders. (c) Model SC juga meningkatkan kinerja perusahaan, sebagai akibat dan hasil dari loyalitas, penurunan turn over pekerja dan kesediaan untuk bekerja lebih keras; (d) Model SC juga meningkatkan

36


kesejahteraan pekerja dan kehidupan pekerja secara umum melalui partisipasi pekerja yang bermakna, kepastian kerja, pendapatan di atas harga pasar, kepuasan kerja, dan kepercayaan kepada perusahaan. Di Inggris, model ini dipelopori seorang pengusaha sekaligus aktivis bernama Robert Oakshott, yang memperoleh inspirasi dari kinerja koperasi Mondragon di Spanyol. Hingga hari ini, semakin banyak perusahaan beralih menjadi perusahaan model PB. Pertumbuhan perusahaan swasta PB secara agregat 10 persen tiap tahun. Di Inggris asosiasi perusahaan ini pada 1999 mencapai 100 lebih perusahaan dengan sumbangan signifikan sekitar 30 miliar pound sterling atau sekitar Rp 597 triliun. Asosiasi perusahaan model PB mencakup semua bidang termasuk retail, jasa profesional, manufaktur, informasi teknologi, rekayasa, pertanian, industri kreatif, dan juga transportasi (http://employeeownership.co.uk/). Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan model PB ini adalah John Lewis Partnership, sebuah perusahaan swasta milik pribadi skala menengah dengan 81.000 karyawan, dengan omzet pada 2011 sebesar 8,4 miliar pound sterling atau sekitar Rp 167 triliun. Secara legal bentuk resmi John Lewis Partnership adalah PT (PLC di Inggris), namun untuk menuju bentuk menjadi pemilikan bersama karyawan, John Lewis Partnership [JLP] membentuk Lembaga Perwalian Karyawan. Perwalian inilah yang mewakili 81 ribu karyawan dengan menunjuk empat orang sebagai pengelola dana karyawan. JLP memiliki 35 tokotoko di seluruh Inggris, 274 supermarket Waitrose dan juga bisnis retail online (Johnlewis. com), dan unit produksi dan tanah pertanian. Beberapa contoh perusahaan terkemuka lain yang menggunakan model PB ini adalah (Wilkinson dan Picket, 2010, hlm 258): The London Symphony Orchestra, Carl Zeiss (produsen optik), United Airlines, Polaroid Corporation, Gore-Tex, Hy-vee Supermarket, Publix Supermarket, Tribune, yang menerbitkan Los Anges Times dan Chicago Tribunne. Dengan model PB ini, ada sedikitnya tiga hak karyawan JLP: (i) hak atas laba. Setiap tahun terdapat pembagian dividen yang disebut dana kemitraan kepada semua karyawan; (ii) hak atas informasi, setiap karyawan berhak tahu apa yang sedang terjadi di perusahaan; (iii) hak untuk menagih akuntabilitas manajemen perusahaan/direksi perusahaan. Pasca krisis ekonomi 2008/2009, perkembangan perusahaan model PB mulai meluas. Salah satu tokohnya menyampaikan alasan mengapa model PB ini penting dan bermanfaat. Pertama, perusahaan akan melibatkan pekerja/karyawan secara mendalam sebagai pemilik dan pelaku aktif. Kedua, karena pekerja ikut memiliki perusahaan, produktivitas dan inovasi mereka meningkat. Ketiga, karena produktivitas mereka meningkat, perusahaan menjadi


37

untung. Keempat, model perusahaan yang dikelola dengan PB

tertuju dan berorientasi

jangka panjang, maka dalam konteks Inggris yang terjangkit krisis 2008/2009, model tersebut merupakan penyeimbang dari kecenderungan jangka pendek yang menjangkiti perusahaanperusahaan di Inggris.

Rekomendasi Di Indonesia, beberapa bentuk yang mendekati model PB pernah dilaksanakan antara lain oleh perusahaan taksi Kosti dan Express, di mana karyawan/sopir pada akhirnya memiliki atau memperoleh aset sesudah masa kerja tertentu. Sementara Kosti lebih mendekati bentuk koperasi, artinya dimiliki dan dikelola oleh pengurus, maka Express memilih bentuk dikelola oleh manajemen profesional tetapi pekerja nantinya akan memiliki aset berupa mobil. Model tata kelola perusahaan di Indonesia selama ini berbentuk perseroan terbatas (PT) yang bertumpu pada pemilikan perseorangan/investor publik atau keluarga. Di antara 100 perusahaan terbuka (Tbk.), hampir tidak ada yang menerapkan model perusahaan PB. Model perusahaan PT perlu diimbangi dengan model kepemilikan bersama yang membuka kesempatan bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Di samping manfaat peningkatan kesejahteraan dan penurunan ketimpangan, model perusahaan PB dapat dikembangkan sekaligus sebagai model perusahaan generasi baru, yakni perusahaan dan industri yang unggul dan kompetitif dan meraih laba, sekaligus sebagai industri yang dimiliki oleh pekerja dan karyawannya. Hal ini kiranya penting dalam mempersiapkan diri menghadapi liberalisasi ekonomi Asean (Masyarakat Ekonomi Asean) yang kini segera berjalan. Di samping berbagai kebijakan standardisasi (upah dan jaminan sosial, soft skill seperti bahasa Indonesia), Indonesia perlu menyiapkan diri dengan bentuk kebijakan yang memperluas pemilikan aset dan kesempatan bagi warga Indonesia, dengan tujuan tidak lain adalah agar warga Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan semua atau sebagian besar warga negara bisa menikmatinya. Argumen dan manfaat lain adalah pada tujuan memperkuat industri usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia yaitu (a) Indonesia masih perlu terus mengembangkan produktivitas dan inovasi perusahaan level UKM (50–500 karyawan); (b) Indonesia perlu mengembangkan peran dan sumbangan industri UKM dalam bidang-bidang yang masih defisit seperti industri mesin, industri perkapalan, industri kelautan, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan jasa penerbangan, dan sebagainya.

38


Pemerintah Indonesia dapat memulainya dengan memberikan berbagai kebijakan dan dukungan teknis. Sesuai dengan prioritas pemerintah Jokowi-JK dalam hal penguatan industri kecil dan menengah dan untuk memajukan tiga tujuan sekaligus yaitu perusahaan yang sehat dan kompetitif, karyawan yang produktif dan berdedikasi serta karyawan yang sejahtera, maka pemerintah perlu mulai menyelidiki, mengembangkan, dan melaksanakan model PB di Indonesia. 1. Kantor Presiden dan Bappenas perlu membuat kajian mengenai bentuk-bentuk, manfaat, kendala, dan peluang-peluang perusahaan model PB baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pemerintah juga dapat membentuk unit khusus untuk mempelajari dan mengembangkan perusahaan model PB di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. 2. Membuat website khusus PB yang berisikan berbagai informasi dan contoh best pratices untuk menjadi rujukan dan pembelajaran serta memberikan informasi dan nasihat-nasihat. 3. Pemerintah bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk melaksanakan pilot-project pelaksanaan perusahaan model PB. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen AHU) membuat pedoman bagi perusahaan dan perbankan. 4. Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak menyiapkan insentif fiskal dan pajak untuk perusahaan yang beralih menjadi perusahaan PB.

2. Jaminan Tunai Indonesia Indonesia selama ini tidak memiliki kebijakan dan program minimum income guarantee. Indonesia juga tidak memiliki program unemployment benefits sebagaimana terdapat di banyak negara maju, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, di banyak negara maju, ketimpangan dan kemiskinan diatasi dengan cara antara lain jaminan sosial berupa jaminan pendapatan minimum. Untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau sedang mencari kerja, negara maju memiliki program unemployment benefits.


39

Dalam perkembangannya telah lahir berbagai usulan yang merupakan kelanjutan dari atau revisi dari jaminan tunai minimum. Bentuk-bentuk Jaminan Tunai telah diusulkan oleh berbagai pemikir antara lain oleh Thomas Paine, AB Atkinson (Public Economic In Action: The Basic Income/Flat Tax Proposal, 1995), Phlilippe Van Parijs (Real Freedom for All, 1998), dan Bruce Ackerman (Stakeholder Society, 2000). Atkinson mengusulkan Participation Income, Van Parijs menyebut dan menganjurkan Basic Income dan Ackerman lebih setuju dengan apa yang disebutnya sebagai Stakeholding (US$80 ribu sebagai modal untuk bekerja, sekolah atau membuka bisnis). Beberapa negara yang telah menerapkan secara parsial antara lain adalah Negara Bagian Alaska, Brasil, Inggris, dan Afrika Selatan. •

Inggris: Child Trust Fund sebagai tabungan untuk semua anak Inggris yang lahir sesudah September 2006

•

Alaska: Alaska Permanent Fund (dividen tahunan untuk seluruh penduduk Alaska)

•

Afrika Selatan: sistem pensiun universal untuk seluruh penduduk lanjut usia

•

Brasil: Bolsa Familia, dana tunai bersyarat untuk warga miskin dengan syarat anak sekolah dan ibunya memeriksakan kesehatan

•

Belgia: Birth Premium untuk semua anak yang baru lahir.

Bagaimana relevansinya dengan Indonesia? Studi Arief Anshory Yusuf dari Universitas Padjadjaran Bandung membuat simulasi pendanaan dan dampak program sosial khususnya mengenai program jaminan tunai di Indonesia (The Direct and Indirect Effect of Cash Transfers: The Case of Indonesia, 2013). Dalam simulasi ditemukan pengalihan dana subsidi BBM sebesar Rp 50 triliun per tahun dan dialokasikan ke dalam bentuk cash transfer, tidak hanya kepada yang paling miskin tetapi juga yang setengah miskin, akan memiliki dampak yang besar untuk penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Kiranya sudah waktunya pemerintah Indonesia melansir program Jaminan Tunai. Jaminan Tunai Indonesia atau JTI (basic income) merupakan skema jaminan sosial tunai tanpa syarat, dengan demikian lebih mudah dilaksanakan di Indonesia. JTI tidak memerlukan syarat adminsitratif yang baru atau data–data yang sangat canggih. Pengalaman Indonesia dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan/PKH (tunjangan tunai bersyarat) selama lima tahun terakhir kiranya dapat menjadi batu pijakan yang berharga, baik secara administratif, delivery, dan pengawasannya. JTI penting dan layak dilaksanakan di Indonesia untuk dua tujuan. Pertama, memperkuat tax and transfer Indonesia agar mampu membuat dampak signifikan dalam menurunkan

40


ketimpangan; dan kedua, memperkuat cakupan serta manfaat sistem jaminan sosial di Indonesia yang selama ini sempit serta kurang berarti dalam menopang kehidupan layak setiap warga negara Indonesia. JTI penting dan efektif untuk menurunkan ketimpangan juga penting dalam memperkuat intervensi pemerintah terhadap upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia. Saat ini, AKI di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kelompok perempuan Indonesia yang paling banyak menderita sebagai akibat kemiskinan, pelayanan kesehatan yang buruk dan tidak merata. Karena itu, ia perlu diperkuat dengan memberikan dana tunai. JTI penting untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan berbagai bantuan sosial yang selama ini terpecah dan tidak efektif. Berbagai program bantuan sosial pemerintah tidak efektif dan menjadi sarang korupsi karena sering menjadi ajang patronase politik oleh politisi terhadap para konstituennya. Bantuan sosial yang diterima sering tidak jelas, salah sasaran serta tidak mampu mengurangi beban hidup yang berat. Secara sosial dan normatif, pelaksanaan JTI di seluruh wilayah Indonesia akan mempercepat atau memperkuat kewargaan dan kebersamaan setiap warga di seluruh penjuru Indonesia. JTI juga dimaksudkan sebagai program kewargaan guna mengerem trend radikalisme dan intoleransi agama yang selama lima tahun terakhir semakin menjadi-jadi. Indonesia yang terdiri dari 13 ribu pulau dan ratusan bahasa mulai dari Aceh hingga Papua memerlukan sebuah program sosial yang nyata dirasakan oleh warganya. Secara politik, JTI akan menghasilkan manfaat utama bagi pemerintah, yaitu memperkuat kepercayaan dan dukungan (legitimasi) terhadap pemerintah, bukan hanya dari kelompok penerima, tetapi juga dari warga negara secara luas sehingga memungkinkan pemerintah yang melaksanakannya dapat terpilih kembali. Dalam skema jaminan tunai yang kami usulkan, ada tiga kelompok masyarakat akan menjadi penerima manfaat sekaligus menjadi konstituen utama, yaitu (a) kelompok kepala rumah tangga perempuan (single mothers); (b) kelompok lansia yang meski jumlahnya tidak besar akan tetapi di Indonesia merupakan lapisan masyarakat yang memiliki pengaruh dalam politik dan kebudayaan; serta (c) kelompok penyandang disabilitas, yang semakin hari semakin kuat melakukan berbagai advokasi publik. Sebagai catatan, usulan JTI yang kami ajukan tidak menggantikan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan


41

UU SJSN 2004 dan UU BPJS 2011. Mengapa? Karena keduanya lebih merupakan jaminan barang dan pelayanan atau bukan jaminan tunai. Karena itu, program JTI juga bukan ditujukan untuk menggantikan Subsidi Pendidikan dan Subsidi Kesehatan (Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat) yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah baru. Kedua program terakhir ini lebih ditujukan untuk membantu kelompok usia produktif seperti anak usia sekolah dan kelompok pekerja Indonesia yang selama ini belum terlindungi. Jaminan tunai (basic income) yang kami usulkan bernama Jaminan Tunai Indonesia (JTI) ini merupakan jaminan tunai universal bagi semua penduduk Indonesia kepada tiga lapisan penduduk, yaitu perempuan, kaum lansia, dan kelompok penyandang disabilitas. Usulan mengubah Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi JTI dengan para penerima utamanya adalah tiga kelompok penduduk, yakni (a) semua lansia (laki-laki dan perempuan) berusia di atas 64 tahun yang berjumlah 12 juta orang; (b) seluruh komunitas penyandang disabilitas yang mencakup 20 juta orang; dan (c) semua kelompok penduduk yang merupakan kepala keluarga perempuan yang berjumlah 6 juta jiwa. Operasionalisasi. JTI diberikan sebagai hak dan bukan belas kasihan elite atau pemerintah kepada mereka yang miskin. Karena itu, dalam statement kebijakan program BI tidak boleh menimbulkan stigma kepada para penerimanya. Sebaliknya, para penerimanya merupakan warga yang terhormat untuk Indonesia. Data penduduk. Data penduduk 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 237 juta jiwa dengan komposisi laki-laki 119.630.913 jiwa dan perempuan 118.010.413 jiwa. Berdasarkan klasifikasi umur dan gender, mereka terbagi atas tiga kelompok, yaitu kelompok usia di bawah 15 tahun, 15–64 tahun, serta usia di atas 64 tahun. •

Jumlah penduduk pada golongan usia di bawah 15 mencakup 68.603.263 jiwa dengan komposisi laki-laki 35.298.880 jiwa dan perempuan 33.304.383 jiwa.

•

Sementara itu, golongan usia 15–64 tahun mencapai 157.053.112 jiwa dengan perbandingan laki-laki 78.969.160 jiwa dan perempuan 78.083.952 jiwa.

•

Golongan penduduk di atas 64 tahun sebanyak 11.984.951, dengan jumlah lakilaki 5.362.873 dan perempuan 6.622.078.

Dalam lima tahun pertama, JTI yang kami usulkan adalah untuk semua kaum lansia yang berjumlah 12 juta jiwa, kelompok penyandang disabilitas yang berjumlah 20 juta jiwa, serta kelompok kepala rumah tangga perempuan (single mothers) yang mencapai 6 juta jiwa. Total jumlah penduduk yang dicakup oleh JTI adalah 38 juta penduduk.

42


Setiap bulan mereka akan menerima dana sebesar Rp 500 ribu (US$ 42,3). Nilai ini akan mencakup total biaya setiap tahun masing-masing Rp 72 triliun untuk lansia, Rp 120 triliun untuk penyandang disabilitas, dan Rp 36 triliun untuk single mothers. Total biaya per tahun adalah Rp 228 triliun. Jumlah ini cukup besar. Jika anggaran per tahun Indonesia adalah Rp 1.400 triliun–Rp 1.700 triliun, jumlah ini mencapai sekitar 20–25 persen anggaran negara. Ada beberapa alasan dan justifikasi mengapa ketiga kelompok ini yang harus dilindungi oleh JTI. Pertama, ketiga kelompok ini merupakan kelompok yang paling membutuhkan. Kedua, sejauh ini, ketiga kelompok ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ketiga, JTI bagi ketiga kelompok ini akan memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan keluarga secara umum. Umumnya, orang tua di Indonesia masih membantu keluarganya meski mereka sendiri sudah tidak bekerja baik kepada cucunya maupun anggota keluarganya yang lain. Pemberian dana tunai sebagai hak kepada kelompok single mothers juga akan menjamin peluang anak-anak mereka untuk dapat melanjutkan sekolah. Sementara itu, pemberian dana tunai kepada kelompok penyandang disabilitas akan memberi bukti bahwa kebijakan pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi kelompok difable yang memiliki kebutuhan lebih banyak. Penahapan ini dimaksudkan sebagai persiapan daftar nama dan pendaftaran serta memberi waktu yang cukup untuk melakukan perubahan dan perbaikan kebijakan pajak. Biaya pelaksanaan dan kelembagaan kami patok sekitar 20 persen pada saat tahun pertama, kemudian akan menurun normal menjadi 5 persen pada tahun ketiga. Pelaksanaan JTI akan berwujud kerja sama antar lembaga pelaksana, perbankan, serta kantor-kantor pos dan berbagai lembaga yang memiliki jaringan hingga perdesaan dan pedalaman. Setiap peserta penerima akan memperoleh kartu tanda seperti kartu ATM yang sekaligus dapat digunakan untuk menarik dana. Pelaksanaan JTI akan bekerja sama dengan setidaknya bank-bank yang memiliki jaringan terluas seperti BRI, BCA, dan Bank Mandiri serta bankbank daerah. Setiap bulan, dana akan dikirimkan langsung ke rekening penerima, untuk mengurangi dan efisiensi biaya dan mencegah korupsi. Biaya pelaksanaan dan administrasi ini akan meliputi (a) daftar nama semua penerima dan alamatnya; (b) verifikasi daftar nama; (c) uji coba dan pelaksanaan secara nasional; (d) pembentukan unit pengaduan di semua lembaga pelaksana termasuk bank–bank dan kantor pos; (e) pembentukan wakil warga penerima JTI, sebagai perwakilan dan delegasi di setiap kota dan kabupaten dan juga di level nasional.


43

Rekomendasi : Sumber Pendanaan Jumlah total kebutuhan anggaran JTI diperkirakan sebesar Rp 228 triliun. Jumlah ini merupakan 20%–25% dari rata-rata anggaran tahunan Indonesia (Rp 1.400 triliun – Rp 1.700 triliun). Angka ini dapat dicapai melalui (a) perbaikan dan peningkatan pajak pendapatan pribadi dan badan (personal and corporate income tax), (b) pajak pertambahan nilai (value added tax), (c) realokasi subisidi BBM, sebesar Rp 50 triliun–Rp 100 triliun, (d) kenaikan pendapatan dari sumber non–pajak seperti royalti dari berbagai lapangan minyak dan gas yang dikelola oleh berbagai perusahaan asing dan dalam negeri, serta (e) melalui perbaikan dan kenaikan pajak yang berasal dari cukai rokok/tembakau. Secara spesifik, angka kebutuhan Rp 228 triliun dapat digambarkan sebagai berikut. Tidak semua sumber pendanaan ini akan mudah dilakukan terutama kepada (c) dan (d). Keduanya memerlukan keberanian politik presiden. Realokasi subsidi BBM akan berarti kenaikan harga BBM dan pada gilirannya akan menaikkan berbagai biaya seperti biaya transportasi dan harga-harga makanan. Meskipun demikian, kelayakan fiskal ini berarti juga kelayakan politik dalam arti bagaimana pemerintah dapat menata ulang sumber-sumber penerimaan negara, dan pada saat yang sama memperbaiki alokasi untuk belanja sosial dan belanja yang tepat untuk pembangunan. Berikut ini perincian sumber pendanaan JTI dan estimasi kenaikan dana di Indonesia dapat dipilah sedikitnya ke dalam empat sumber dana. Pertama, kenaikan cukai rokok untuk mendapatkan sumber pembiayaan Rp 40 triliun. Nilai penjualan rokok di Indonesia sangat besar. Pada 2013, perolehan cukai rokok sudah mencapai di atas Rp 100 triliun. Maka kenaikan 50%–100% cukai rokok akan menghasilkan tambahan pendapatan hingga Rp 40 triliun sampai Rp 75 triliun selama dua tahun pada tahun anggaran 2015/2016. Produsen rokok selama ini telah memberikan sumbangan kepada anggaran pemerintah. Di sisi lain, rokok telah pula memberikan sumbangan negatif kepada kualitas kesehatan Indonesia. Kedua, realokasi subsidi BBM untuk mendapatkan sumber pembiayaan Rp 50 triliun–Rp 100 triliun. Pada tahun anggaran 2014, jumlah subsidi energi mencapai Rp 240 triliun. Jumlah ini meliputi subsidi BBM dan subsidi listrik. Realokasi subsidi sebesar Rp 50 triliun dapat dilakukan. Subsidi BBM Indonesia sangat besar setiap tahun ketika harga minyak dunia naik, maka subsidi akan naik juga. Padahal subsidi ini banyak digunakan dan menguntungkan industri serta kelas menengah Indonesia yang sesungguhnya mampu membeli BBM dengan

44


harga pasar. Indonesia berencana mengurangi secara bertahap dan merealokasikan subsidi untuk pembangunan infrastruktur dan jaminan sosial. Ketiga, kenaikan pendapatan non– pajak (PNPB) dari minyak dan gas sebesar Rp 30 triliun dari royalti pertambangan minyak dan gas yang selama ini tidak berjalan baik sebagai akibat kelemahan manajemen dan administrasi perpajakan. Keempat, menerapkan pajak penghasilan bagi orang superkaya untuk mendapatkan sumber pembiayaan Rp 15–50 triliun. Data perolehan pajak pada 2013 menunjukkan bahwa pembayaran orang pribadi (PPh-OP) hanya sebesar Rp 4 triliun. Nilai ini jauh lebih rendah ketimbang PPh badan yang mencapai Rp 155 triliun. PPh-OP meliputi pajak orang kaya dan superkaya pemilik perusahaan serta para CEO di berbagai perusahaan negara dan perusahaan swasta. Kenaikan tarif pajak 5–10 persen terhadap kelompok superkaya dengan pendapatan di atas Rp 5–10 miliar per tahun dapat menghasilkan dana Rp 50–100 triliun per tahun. Kelompok superkaya sangat potensial dikenakan pajak agar sumbangan mereka lebih sesuai dengan kenaikan pendapatan mereka. Golongan superkaya ini umumnya merupakan para pemilik perusahaan dan pemegang saham serta para CEO di lebih dari 100 perusahaan terkemuka di Indonesia baik perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta.

3. Pajak Progresif “Anggaran adalah tulang-rangka sebuah negara lepas dari semua ideologi yang salah. Sejarah fiskal dari warganya adalah bagian utama dari sejarah umumnya. Warga kita telah menjadi siapa mereka karena tekanan fiskal dari negara.” Schumpeter, J.A. (1991 [1918]). “The Crisis of the Tax State,” in R.A. Swedberg (ed.), Joseph A. Schumpeter: The Economics and Sociology of Capitalism. Princeton, NJ: Princeton University Press, dalam Mike Moore, 2004. Ketimpangan pendapatan berasal dari ketimpangan pendapatan pasar (market income) di antara warga negara. Pendapatan pasar adalah semua gaji, upah dan saham, dividen dan penghasilan lainnya sebelum dipotong pajak dan sebelum adanya subsidi dan transfer dari pemerintah. Pendapatan pasar dibedakan dengan pendapatan sesudah dipotong pajak


45

dan sesudah menerima subsidi atau transfer dari pemerintah baik (post tax income) berupa tunai maupun barang (in kind) seperti jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, pensiun, tunjangan keluarga, dan sebagainya. Di antara warga, terdapat dua lapisan yaitu ada yang jobless, ada yang jobholders. Ada yang CEO, dan ada yang pekerja di pabrik atau karyawan, ada yang duduk manis mengandalkan passive income dari pemilikan perusahaan dan saham, dan banyak pula yang mengandalkan gaji bulanan. Di samping itu, pasar kerja memberikan harga yang berlainan kepada tenaga dan keahlian yang berbeda. Semakin senjang pendapatan antara level pekerja dan level CEO, maka kesenjangan pendapatan akan membesar. Karena itu, pemerintah pada umumnya memiliki sistem pajak dan transfer. Arti penting pajak bukan hanya sebagai pendapatan tetapi juga sebagai alat strategis pembangunan telah disuarakan oleh banyak pihak. Pada 2013, Bank Pembangunan Antar-Amerika (Interamerican Development Bank) melansir laporan komprehensif berjudul More Than Revenue: Taxation as Development Tool. Laporan ini dengan lantang menganjurkan perbaikan menyeluruh di semua negara Amerika Latin agar pembangunannya lebih adil dan merata. Tidak keliru bahwa laporan ini menegaskan pendulum kebijakan dan pendekatan pembangunan dan pajak perlu bergerak ke tengah dan kiri, menuju peran negara yang optimal, menjauh dari resep-resep 1980-an. Hampir semua negara maju anggota OECD menggunakan pajak dan transfer sebagai sarana untuk mengatasi ketimpangan. Misalnya saja, berdasarkan pendapatan pasar, maka indeks ketimpangan (Gini) Italia, Inggris, dan AS sebesar 0,5. Tetapi sesudah pelaksanaan pajak dan transfer (tunai dan in-kind/pelayanan dalam bentuk barang dan jasa), maka tingkat ketimpangan berkurang: AS di bawah 0,4, Inggris menjadi 0,35, dan Italia menjadi 0,33.

46


Tabel 23. Indeks Gini “Sebelum” dan “Sesudah” Pajak dan Transfer

Sumber: http://www.russellsage.org/sites/all/files/chartbook/gini-coeffiecients-by-country-large.jpg

Kajian OECD menemukan antara lain bahwa kebijakan pajak dan transfer telah berperan penting dalam penurunan ketimpangan pendapatan, sekitar tiga perempat (lihat, “Income inequality and growth: The role of taxes and transfers”OECD Economics Department Policy Notes, No. 9. January 2012). Dinyatakan di sana, “Tax and transfer systems reduce overall income inequality in all countries. On average across the OECD, three quarters of the reduction in inequality is due to transfers, the rest to direct household taxation” Secara umum, Indonesia termasuk negara yang rendah dalam pengumpulan pajaknya. Ada dua ukuran menilai kinerja pajak, yaitu (i) tax rasio, dan (ii) tax effort. Dari sisi tax rasio, mestinya Indonesia sebagai negara lower middle income, dapat mengumpulkan pendapatan (APBN) hingga 25–26% PDB, dan sumbangan pajak berkisar hingga 17–20% PDB, seperti terlihat tabel di bawah ini. Namun faktanya, Indonesia masih pada level low income, di bawah 15% PDB. Tabel 24. Taxation by Income groups


47

Ukuran lain adalah tax efforts. IMF dalam laporannya tentang pajak 2011 menyatakan salah satu indikator kinerja pajak adalah upaya pemerintah untuk mengumpulkan pajak (kebijakan, kelembagaan, audit, dll.). Dari indikator upaya-upaya pemerintah, Indonesia juga masih tertinggal, tidak saja dibanding negara low income/miskin (77%) tetapi juga kalah dengan negara-negara sebaya (63%). Laporan IMF antara lain menegaskan bahwa justru negaranegara miskin sudah berupaya dengan baik. Sementara itu, negara menengah, seperti Indonesia, terbukti kurang upayanya. “Those with the lowest tax ratios, however, also tend to be those with the lowest effort. Of the 15 LICs and middle-income countries (LMICs) in the sample with tax ratios below 15 percent, for instance, 13 have estimated effort below their group median; raising it to that level would increase their revenue by an average of about 3 percent of GDP. This leaves open, of course, precisely how this can be done.” Tabel 25. Tax Ratio dan Tax Effort Negara

Tax Rasio

Tax Effort (%)

Indonesia

12.8

59.8

Thailand

19.5

49

Malaysia

18.8

50.4

Brasil

34.2

98.0

Korea

26.8

52.8

Turkey

32.5

89.6

*Rata-rata Lower Income

13.9

77.6

**Rata-rata Lower Middle Income

16.5

63.2

***Rata-rata Upper Middle Income

26.8

77.2

36

78.4

****Rata-rata High Income Sumber: IMF 2011, hlm. 59–62. Diolah

Kontribusi penerimaan pajak dalam APBN sekitar 75% atau Rp 1.100 triliun. Berdasarkan data yang tersedia serta pengalaman sejauh ini, diketahui bahwa tax gap (selisih antara potensi pajak dengan pajak yang dapat dipungut) masih tinggi, berkisar Rp 350 - 450 triliun per tahun. Rasio pajak Indonesia (perbandingan total penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto) masih berkisar 12%. Pada 2014, hingga Oktober, perolehan pajak ditargetkan sekitar Rp 1 triliun lebih. Dari data Dirjen Pajak berikut ini tampak bahwa

48


penyumbang terbesar adalah pembayaran pajak penghasilan karyawan (PPh 21) dan pajak penghasilan perusahaan (PPh 25/29 Badan). Sementara PPh orang pribadi (superkaya), masih sangat rendah (Rp 5 triliun saja). Tabel 26. Penerimaan Pajak tahun 2014

Sumber: Http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Penerimaan%20Pajak%20Per%201%20Januari%20-%2031%20 Oktober%202014.pdf)

Rerata rasio pajak negara yang sebaya dengan Indonesia (low middle-income countries) adalah 19%–24%. Dengan jumlah penduduk 240 juta, jumlah wajib pajak masih sekitar 25 juta, jauh dari jumlah optimal sekitar 64 juta. Wajib pajak juga masih didominasi orang pribadi karyawan. Administrasi perpajakan juga belum bersifat sederhana dan mudah, sementara pemenuhan dan perlindungan hak wajib pajak yang belum baik dan konsisten. Setidaknya ada empat masalah besar pajak di Indonesia. Pertama struktur atau komposisi pajak yang keliru. Ini terlihat dari komposisi pajak yang bertumpu pada pajak perusahaan (PPh badan dan PPh karyawan). Mengabaikan atau melupakan PPh OP (orang pribadi). Orang pribadi di sini yang dimaksud bukan karyawan atau pegawai, tetapi adalah pemilik perusahaan, pemegang saham, dan sejenisnya. Intinya, sumbangan pajak dari kelompok ini masih sangat rendah ketimbang potensinya.


49

Di negara-negara maju (OECD), PPh pribadi ini merupakan pilar dari sistem perpajakan yang ada, dengan perolehan hingga 8,4% PDB. Sementara itu, di Indonesia sumber pajak PPh OP ini kurang dari 1% PDB. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dan regulasi yang ketinggalan zaman atau usang. Karena tarif pajak tertinggi untuk pajak penghasilan pribadi (PPh) di Indonesia hanya 30%, dan karena batas atas pendapatan hanya Rp 500 juta per tahun. Ini masuk akal pada periode 1980-an. Tetapi, kebijakan pajak Indonesia tidak relevan karena tingkat pendapatan tertinggi di Indonesia sudah 10 kali dan 20 kali dari level UU Pajak tersebut (Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar per tahun). Akibatnya, kebijakan dan regulasi pajak Indonesia pada hari ini terlupakan atau dengan sengaja mendiamkan potensi pajak kelompok superkaya. Dengan kata lain, kebijakan pajak gagal membedakan antara Si Kaya dan Si Superkaya, antara mereka yang berpendapatan Rp 500 juta dengan mereka yang berpendapatan di atas Rp 5 miliar – Rp 10 miliar per tahun, bahkan lebih dari itu. Kedua, administrasi pajak yang lemah menyebabkan perolehan pajak yang minimal. Dirjen Pajak selama ini sudah mengakui kekurangan tenaga pajak. Walau demikian, pemerintah selama ini tidak kunjung memberi dukungan. Pemerintah baru Jokowi-JK yang hendak meraih target 16–17% PDB perlu mendukung penguatan kapasitas Dirjen Pajak. Estimasi menyatakan bahwa Dirjen Pajak memerlukan tambahan tenaga lebih dari tiga ribu sampai lima ribu petugas pajak tambahan. Ketiga, Kebijakan Pajak. Pendapatan atau penghasilan dari modal dan saham hampir tidak dikenakan pajak. Artinya, kelompok pendapatan paling tinggi di Indonesia (1% dan 10%) yang selama ini mengembangkan dana/modal melalui pemilikan saham di perusahaan dan sebagai penerima manfaat dari pendapatan saham, dividen, dan sebagainya ternyata tidak terkena pajak. Yang selama ini dikenakan pajak hanyalah gaji bulanan yang mereka terima. Keempat, pelarian pajak, penghindaran pajak ke luar negeri. Diperkirakan dana pajak yang mestinya menjadi milik Indonesia sebesar Rp 1.300 triliun lari ke luar negeri sebagai akibat penghindaran dan pelarian pajak (tax avoidance and tax evasion). Investigasi yang dilakukan oleh wartawan Tempo telah menemukan perusahaan-perusahaan Indonesia yang melakukan transfer pricing, sehingga kewajiban pajaknya menjadi kecil, melalui penyimpanan dana di negara-negara rendah pajak seperti Singapura.

50


Kinerja Bea Cukai 2014. Hingga November penerimaan bea dan cukai baru mencapai Rp 141,5 triliun. Capaian tersebut terdiri dari pungutan cukai sebesar Rp 101,48 triliun, bea masuk Rp 29,28 triliun, dan pungutan bea keluar sebesar Rp 10,72 triliun. APBN–P 2014 menargetkan penerimaan melalui bea masuk ditargetkan sebesar Rp 35,7 triliun dan bea keluar Rp 20,6 triliun. Sementara itu penerimaan pungutan cukai ditargetkan Rp 117,5 triliun. Susiwijono memproyeksikan hingga akhir tahun setoran dari pungutan cukai masih akan mencapai target. Hingga akhir tahun pungutan cukai diperkirakan bisa mencapai Rp 118,1 triliun atau 100,6 persen. Sementara itu penerimaan dari sisi kepabeanan diperkirakan tidak akan mencapai target. Selain itu, Susiwijono juga mengungkapkan realisasi bea masuk juga cukup rendah karena beberapa kebijakan dalam upaya kinerja menekan impor. Nilai impor tercatat menurun sebesar 4,05 persen secara year on year. Sumber: http://katadata.co.id/berita/2014/12/24/penerimaan-bea-dan-cukai-tak-akancapai-target#sthash.yN4ryVhp.dpuf

Rekomendasi dan Perubahan Sejarah bangsa tidak lain adalah sejarah fiskal. Demikian kata Schumpeter. Bila Jokowi hendak dikenang bukan hanya sebagai pemimpin blusukan, atau pemimpin yang sederhana, tetapi mau menjadi tokoh yang sejajar dengan Presiden Soekarno sebagai pembangun bangsa (nation-building), perubahan dan perbaikan kebijakan pajak harus menjadi warisan utamanya. Selain itu, pemerintah Jokowi-JK hendaknya juga melakukan pemerataan pelayanan kesehatan atau pembangunan infrastruktur seperti listrik atau pelabuhan di Indonesia wilayah timur atau di Indonesia wilayah barat. Hal ini tidak segera bisa dilakukan karena pemerintah terkendala tidak memiliki dana. Sebaliknya jika masalah infrastruktur tidak dibenahi, ekonomi hanya akan berjalan di tempat. Artinya target pemerintah akan gagal dipenuhi. Dan pemerintah tidak akan dipilih lagi. Maka berikut ini ada empat langkah yang perlu dilakukan untuk menurunkan ketimpangan dan menaikkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Pertama, kebijakan pajak yang baik dan sesuai dengan profil ekonomi Indonesia perlu diubah dan didorong sesuai dengan profil dan kinerja ekonomi Indonesia. Untuk itu, struktur


51

atau komposisi pajak Indonesia dalam waktu lima tahun harus berubah dan mencapai profil sebagai berikut: Tabel 27. Usulan komposisi pajak Indonesia dalam waktu lima tahun Jenis Total Pendapatan/APBN

Indonesia 5 tahun –> 2019 (% PDB) 25–26

Total Pendapatan Pajak

20

•

PPh

10

•

PPn/VAT

5

•

PPn/BM

5

•

PNPB

6

*PPh OP

5

Perbaikan dan peningkatan pajak akan memiliki dampak signifikan dalam dua hal: pertama, penurunan ketimpangan, dan kedua, perluasan anggaran dan dana pemerintah/pelebaran ruang fiskal untuk menaikkan investasi pemerintah guna mendanai pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas pemerintah dan dengan cara itu perekonomian bisa tumbuh. Kedua, pemerintah perlu segera memperbaiki tax-ratio dan tax-effort melalui penguatan kelembagaan dan personalia Dirjen Pajak dengan tambahan tenaga hingga 5 –10 ribu selama lima tahun untuk mengejar target tax ratio hingga mencapai 16–17% dari PDB. Penguatan kapasitas di semua lini Direktorat Jenderal Pajak sangat penting untuk: (a) perbaikan kapasitas pengumpulan data dan informasi pajak dan wajib pajak; (b) pencegahan dan penurunan illicits flows dalam bentuk transfer pricing dan pelarian pajak ke luar negeri. Ketiga, pemerintah memperkuat Undang-Undang Pajak, baik melalui pembuatan undangundang baru maupun amandemen UU Pajak yang ada untuk memperkuat kebijakan pajak agar lebih progresif. Dua pokok utama yang harus masuk dalam Undang-Undang Pajak adalah pokok pertama, perubahan batas atas pendapatan pajak, dari Rp 500 juta menjadi Rp 5 miliar dan Rp 10 miliar per tahun. Perubahan tarif pajak dari level 30–35% menjadi 40–45% bagi mereka yang berpendapatan tertinggi Rp 5 miliar dan Rp 10 miliar per tahun. Pokok kedua: pemerintah memperkuat kebijakan pajak dengan cara mengubah perolehan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) sebagai pilar pajak dengan target perolehan meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan, bukan saja nominal tetapi dari proporsi persentasenya terhadap PDB, misalnya dari 1% menjadi 3–4% PDB selama lima tahun, sesuai dengan profil dan besaran kue ekonomi Indonesia (middle income).

52


Keempat, pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kepolisian RI perlu bekerja sama terpadu mengintensifkan pencegahan dan penindakan kasus-kasus penghindaran pajak dan pelarian pajak, sehingga menimbulkan efek jera dan memperkuat sistem kepatuhan bagi semua wajib pajak orang pribadi, terutama mereka yang berpendapatan tinggi / CEO direksi. Diharapkan, mereka yang bisa patuh membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka. Ada baiknya pemerintah mengeluarkan peraturan presiden atau instruksi presiden untuk menciptakan momentum pengejaran dana-dana pajak. Jumlah besar yang diakibatkan transfer pricing dan berbagai modus tampaknya terlalu penting untuk diserahkan kepada satu atau dua menteri atau lembaga penegak hukum. Karena, diperkirakan, masih ada puluhan hingga ratusan orang pribadi kaya dan superkaya tidak membayar pajak atau menunggak pajak mereka. Adalah fakta bahwa masih ada puluhan dan ratusan perusahaan atau individu perusahaan menengah dan besar, dalam negeri dan luar negeri, yang telah lama berhasil dan bebas menghindari pajak dengan memarkir dananya di negara-negara “surga pajak”. Ketegasan dan efektivitas kebijakan pajak pemerintah akan menjadi batu ujian dan penentu seberapa jauh pemerintah mampu membawa Indonesia menjadi bangsa mandiri yang berdiri di atas kakinya sendiri, melalui pembagian beban yang adil atas beban dan manfaat pembangunan selama ini, antara yang mampu dan tidak mampu, antara yang kaya dan superkaya.

4. Jaminan Kesehatan Di negara-negara maju, pelayanan publik tidak lain merupakan sarana utama mengatasi ketimpangan. Perhitungan oleh Oxfam (Working for Many, 2014) memperlihatkan bahwa pelayanan publik di negara-negara OECD merupakan 76% pendapatan kelompok miskin. Dengan kata lain, jika tidak ada jaminan kesehatan atau pendidikan, kelompok miskin akan membelanjakan dua pertiga pendapatan untuk kesehatan dan pendidikan. Dampak pelayanan publik terhadap ketimpangan tidak terbatas hanya di negara maju. Studi mengenai dampak pelayanan publik oleh Nora Lustig di Amerika Latin menunjukkan bahwa pelayanan publik telah memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan pasar.


53

Tabel 28. Dampak pelayanan publik di negara latin

Di Inggris, pemerintah memiliki National Health Service (NHS), yang didirikan 65 tahun yang lalu. NHS menerapkan model jaminan kesehatan universal yang mengover lebih dari 60

juta penduduk di seluruh Inggris Raya. Pendanaannya berasal dari pajak/APBN. Menurut

studi Commonwealth Fund (2014), NHS tercatat sebagai sistem kesehatan terbaik di dunia dibandingkan dengan sistem kesehatan di 10 negara lainnya (antara lain, Jerman, Prancis, Kanada, AS). NHS mempekerjakan lebih dari 40 ribu dokter, 300 ribu bidan, dan 18 ribu staf ambulan, dan mengoperasikan lebih dari 100 ribu rumah sakit dan pusat kesehatan. Kinerja NHS bagus dalam hal efisiensi, koordinasi pelayanan, keamanan pelayanan, dan efektivitas pelayanan. Di Thailand, Jaminan kesehatan universal dimulai sejak 2001. Pada tahun itu, Thai Rak Thai sebagai pemenang pemilu demokratis memenuhi janjinya untuk melaksanakan jaminan kesehatan universal. Data-data menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga miskin untuk kesehatan telah menurun dari 5% pada 2000 menjadi 2,8% pada 2002. Proporsi keluarga termiskin 20% yang jatuh miskin akibat sakit dan akibat pembayaran biaya kesehatan yang berlebihan menurun dari 7,1% tahun 2000 menjadi 2,9% pada 2009. Ketimpangan di Indonesia tidak lain karena Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan universal. Banyak warga yang mampu mendadak menjadi miskin ketika mengalami sakit. Sebaliknya banyak warga yang miskin menjadi tidak tertolong akibat ketiadaan jaminan kesehatan. Masih ada lebih dari 100 juta penduduk yang tidak terlindungi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Hal ini bukan saja buruk bagi keluarga yang bersangkutan tetapi juga buruk bagi produktivitas ekonomi Indonesia. Ambil contoh kisah keluarga Ahmad Amin (30 tahun, bukan nama sebenarya) di sebuah kota di Jawa Timur. Lulusan Sekolah Teknik Menengah ini memiliki satu istri dan dua anak yang

54


masih kecil. Amin yang selama ini bekerja dan bertindak sebagai pencari nafkah. Namun, tahun lalu dia terpaksa berhenti. Kecelakaan yang dialaminya pada awal 2014 menyebabkan salah satu kakinya diamputasi, dan kaki lainnya dipasangi pen. Keluarga itu mendadak kehilangan sumber nafkah. Dua orang anak Indonesia yang berpotensi akhirnya kehilangan tumpuan hidup dan masa depan. Keluarga Amin tidak memiliki jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan. Kasus sejenis banyak terjadi sebagaimana dilaporkan oleh media massa. Pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah sudah melaksanakan Jamkesmas (untuk yang miskin) dan juga Jampersal (untuk kaum perempuan yang melahirkan), tetapi kedua program ini masih terpecah-pecah dan kekurangan pendanaan, dan hanya mencakup sedikit warga negara. Pada pemerintahan baru, Jokowi telah melansir Kartu Indonesia Sehat, tetapi jika hal ini terbatas kepada yang miskin saja, ada kemungkinan Indonesia akan kembali mengalami sistem seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Lapisan menengahnya akan terlupakan karena sifat sistem jaminan kesehatan yang bersifat selektif/targeting, di mana yang miskin ditanggung pemerintah, yang kaya mampu membeli asuransi kesehatan swasta/pasar. Dengan kata lain, pemerintah perlu memastikan bahwa Kartu Indonesia Sehat tidak berbeda dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Atau meski namanya berbeda, cakupan pelayanan dan kemudahan pelayanannya tidak jauh berbeda. Artinya, jaminan kesehatan tersebut diperuntukkan bagi semua. Dengan tetap bertumpu pada model pendanaan campuran: kelompok yang mampu melakukan iuran, sementara yang tidak mampu, yang besarnya 70 juta jiwa, ditanggung pemerintah dari dana Pajak/APBN. Pemerintah Indonesia sudah berencana melaksanakan jaminan kesehatan universal sesuai dengan UU SJSN 2004 dan BPJS 2011. Hal ini merupakan kebijakan yang tepat waktu dan mempunyai dampak strategis. Jika semua penduduk dan warga Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan, risiko-risiko kesehatan penduduk akan semakin terkelola dengan baik dan kualitas kesehatan Indonesia akan membaik dan akhirnya akan setara dengan negara menengah lainnya. Yang menjadi kendala jaminan kesehatan Indonesia kiranya adalah ketersediaan dan jumlah tenaga kesehatan dan sarana kesehatan. Indonesia sampai sekarang masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat. Selain itu, yang menjadi masalah adalah persoalan distribusinya.


55

Rekomendasi: 1. Membuktikan “negara hadir” di bidang kesehatan. Hal ini diwujudkan dengan menaikkan alokasi anggaran sebesar 1% berturut-turut selama lima tahun untuk mengejar ketertinggalan anggaran publik kesehatan Indonesia, (2016: 5%, 2017: 6%; 2018: 7% dan 2019: 8%). 2. Memperluas dukungan keuangan bagi anggaran kesehatan: 10% dari penghematan subsidi BBM atau sekitar Rp 30 triliun dialokasikan untuk anggaran kesehatan baik untuk tambahan tenaga kesehatan maupun untuk penguatan alokasi. 3. Menaikkan cukai rokok 100% di-earmark untuk menambah dana kesehatan guna mendukung gerakan-gerakan kesehatan masyarakat seperti Pencerah Nusantara, dan sebagainya. 4. Mempercepat pendaftaran dan cakupan Kartu Indonesia Sehat/Jaminan Kesehatan Nasional untuk (i) Kepala rumah tangga perempuan; (ii) kelompok difabel; (iii) lanjut usia; (iv) anak-anak; dan (v) buruh migran. 5. Mematok alokasi anggaran kesehatan di pemerintah daerah dengan menerapkan formula maksimum (40% atau 50%) dan minimum (30% kesehatan dan pendidikan) untuk melindungi investasi kesehatan di semua daerah Indonesia. 6. Daerah-daerah dengan angka kematian ibu (AKI) tinggi dan HDI rendah seperti Jawa Barat, Banten, dan Nusa Tenggara Barat perlu menjadi fokus, di samping investasi kesehatan kepada daerah Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi).

56


5. Universitas untuk Semua “Universitas untuk semua” bertumpu pada peran pemerintah yang aktif untuk mengatasi kelemahan-kelemahan investasi sumber daya manusia Indonesia. Universitas untuk semua adalah paket kebijakan dan dukungan pemerintah untuk memudahkan semua anak Indonesia agar dapat menikmati pendidikan tinggi sesuai dengan minat dan bakat mereka. “Universitas untuk semua” penting sebagai ukuran bahwa ketimpangan di Indonesia menurun atau menyempit. Semakin terbuka dan mudah bagi semua warga untuk menikmati pendidikan tinggi, semakin luas peluang-peluang bagi mobilitas sosial mereka di Indonesia. “Universitas untuk semua” juga sangat penting untuk mengatasi kemarau modal ilmiah di Indonesia. Jika Indonesia hendak menjadi negara mandiri sesuai dengan profil ekonominya, Indonesia perlu mengatasi defisit modal ilmiah. Modal ilmiah tersebut dapat diurai setidaknya dalam bentuk tiga hal: (a) jumlah tenaga ahli/spesialis; (b) jumlah hasil penelitian dan paten yang dihasilkan; (c) jumlah anggaran publik dan dukungan aktif pemerintah untuk pendidikan dan riset (research and development / R&D). . Akhirnya “Universitas untuk semua” penting untuk mendorong industri manufaktur, ketika industrialisasi Indonesia kini sedang mengalami masa kemandekan. Perekonomian Indonesia kini bertumpu pada eksploitasi dan penggalian bahan-bahan alam seperti sawit, tambang, dan mineral. Sebuah trend yang tidak berkelanjutan baik bagi ekonomi maupun bagi ekologi Indonesia sendiri Pendidikan yang meluas dan merata sangat penting bagi Indonesia. Indonesia masih kekurangan banyak tenaga ahli dan spesialis dalam banyak area. Sekedar untuk mengingatkan bahwa dalam beberapa area Indonesia masih defisit, yakni dokter dan kedokteran, perminyakan dan migas, perkapalan dan mesin kapal, dan bioteknologi. Pendekatan pendidikan yang terlalu menyerahkan diri kepada pasar selama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ternyata gagal dan tidak mampu menjawab kebutuhan tenaga ahli dan defisit tenaga ahli. Biaya sekolah kedokteran yang sangat tinggi dan minimnya beasiswa atau susbidi pemerintah telah menyebabkan terjadinya eksklusi akibat kendala ekonomi bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin meskipun mereka mampu secara akademik dan memiliki soft-skill. Dilihat dari kebutuhan masa depan, Indonesia telah keliru dalam mengalokasikan subsidi.


57

Sementara itu, energi disubsidi, pendidikan dan pelatihan SDM Indonesia kurang disubsidi. Daripada memberi subsidi universal kepada BBM, mestinya Indonesia mengalihkannya kepada subsidi pendidikan tinggi dan pendidikan menengah serta menaikkan alokasi biaya penelitian dan pengembangan/inovasi. Dampaknya sangat terasa ketika Jokowi mencanangkan Indonesia beralih ke negara maritim, maka dengan segera tampak bahwa Indonesia tidak memiliki tenaga ahli yang dibutuhkan. Hingga hari ini industri perkapalan Indonesia hanya mampu menjadi perakit/asembler, tetapi belum mampu membuat dan memperbaiki mesin kapal. Di Amerika Serikat, sejak 1945 hingga 1950, pemerintah sungguh-sungguh berupaya mengejar ketertinggalan modal ilmiah dari negara-negara lain (Eropa) dan menekankan lagi pada 1980. Untuk menurunkan ketimpangan akses ke pendidikan tinggi, pemerintah AS melansir kebijakan “Pinjaman ke Mahasiswa”. Kebijakan yang ditempuh selama lima dekade ini telah mengantarkan AS menjadi negara adidaya. Hasilnya, AS merupakan kampiun dalam hal penelitian, teknologi dan memiliki keunggulan di hampir semua bidang sains dan teknologi. Di Eropa, di negara kontinental seperti Jerman dan lainnya, pemerintah mendanai sepenuhnya biaya pendidikan dari dana pajak/APBN. Mahasiswa dan orang tua tidak dibebani biaya kecuali membayar biaya hidup mereka sendiri. Singkatnya, peran pemerintah yang aktif sangat diperlukan, baik untuk keunggulan ekonomi maupun untuk pemerataan dan mobilitas sosial dan melawan ketimpangan.

Rekomendasi: 1. Pemerintah menyusun peraturan presiden (Perpres) untuk peningkatan dan penambahan tenaga ahli dan spesialis (PHd) dalam 10 bidang-bidang prioritas selama 5–10 tahun (kedokteran, alat kedokteran, migas, maritim dan kelautan, perkapalan, biotek, teknologi pangan, teknologi perikanan). 2. Pemerintah mengalokasikan dana Lima Triliun Rupiah selama lima tahun untuk riset dan percobaan/pilot-project, yang mampu memfasilitasi (i) mobilitas sosial, dan menanggulangi: (ii) ketimpangan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

58


3. Pemerintah mengumumkan alokasi dana sepuluh triliun rupiah tiap tahun untuk mendanai kemudahan akses pendidikan kedokteran dan teknik dengan menyediakan subsidi pendidikan tinggi dalam bentuk “beasiswa” dan “pinjaman mahasiswa”. 4. Beasiswa dan pinjaman mahasiswa ini berlaku untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di dalam dan luar negeri, dengan sasaran 500 ribu hingga satu juta mahasiswa sejak 2016. 5. Pemerintah mendorong insentif keringanan pajak bagi perusahaan dan para superkaya Indonesia untuk mendorong program hibah dan beasiswa bagi bidang-bidang tertentu yang masih langka dan kekurangan. 6. Pemerintah mengeluarkan instruksi dan kebijakan kewajiban pemagangan bagi semua perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dan bagi semua jenis industri di Tanah Air termasuk bidang jasa. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tinggi Indonesia.


59

LAMPIRAN Open Working Group proposal for Sustainable Development Goals Goal 10. Reduce inequality within and among countries 10.1 by 2030 progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40% of the population at a rate higher than the national average 10.2 by 2030 empower and promote the social, economic and political inclusion of all irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status 10.3 ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including through eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and actions in this regard 10.4 adopt policies especially fiscal, wage, and social protection policies and progressively achieve greater equality 10.5 improve regulation and monitoring of global financial markets and institutions and strengthen implementation of such regulations 10.6 ensure enhanced representation and voice of developing countries in decision making in global international economic and financial institutions in order to deliver more effective, credible, accountable and legitimate institutions 10.7 facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through implementation of planned and well-managed migration policies 10.a implement the principle of special and differential treatment for developing countries, in particular least developed countries, in accordance with WTO agreements 10.b encourage ODA and financial flows, including foreign direct investment, to states where the need is greatest, in particular LDCs, African countries, SIDS, and LLDCs, in accordance with their national plans and programmes 10.c by 2030, reduce to less than 3% the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5%

60


PROFIL INFID

INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) NGO yang sudah berusia 30 tahun (berdiri tahun 1985). Tokoh-tokoh masyarakat sipil seperti Gus Dur, Asmara Nababan, Gaffar Rahman, Adnan Buyung Nasution, Dawam Rahardjo, Fauzi Abdullah, Wukirsari, Kartjono, Zoemrotin KS, dan masih banyak lainnya, telah ikut membidani dan menghela INFID.

VISI

Mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global.

MISI • •

•

Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Hak Asasi manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik Melakukan penelitian dan kajian kebijakan Melakukan dialog kebijakan untuk mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marjinal berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian Bekerja sama dan melakukan jejaring kerja membangun solidaritas sosial di tingkat nasional dan internasional.

INFID kini memiliki status sebagai lembaga yang diakui dan diakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan UN Special Consultation Status with the Economic and Social Council sejak 2004. INFID juga merupakan anggota IFP (International Forum for national NGO Platform) berbasis di Paris, Prancis . IFP adalah jaringan NGO global yang mewadahi forum-forum NGO nasional di seluruh dunia (http://www.ong-ngo.org/en) sejak 2009. INFID juga merupakan bagian dari Beyond 2015 (www.beyond2015.org). Beyond2015 merupakan jaringan CSO mutinasional yang melakukan kampanye untuk agenda pembangunan Pasca-2015. Program saat ini adalah MDGs – Post2015, G20 – Ketimpangan serta Program HAM dan Demokrasi

Dewan Pengawas INFID Periode 2014-2017 1. Teddy Alfonso 2. Dwi Rubiyanti Kholifah 3. Budi Wahyuni

Dewan Pengurus INFID Periode 2014-2017 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Abetnego Tarigan - Ketua Haris Azhar - Wakil Ketua Dian Kartikasari - Bendahara Khairani Arifin - Anggota Lien Maloali - Anggota Alvon Kurnia Palma - Anggota Yusnono - Anggota

Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No.105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 - Indonesia Phone: (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497 Fax: (62-21) 7884 4703 E-mail: [email protected] www.INFID.org

PILIHAN KEBIJAKAN INDONESIA

Recommend Documents