UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a.
b.
1. 2.
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia perlu disusun Undang-undang Pemilihan Umum bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sesuai dengan cita-cita dan azas-azas demokrasi Panca Sila; bahwa pemilihan umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk memilih wakil/wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, melainkan merupakan suatu sarana untuk mencapai kemenangan Orde Baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Panca Sila/Undang-undang Dasar 1945; Mengingat: Pembukaan Undang-undang Dasar, Pasal-pasal 1 ayat (2), 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara a. omor XI/MPRS/1966; b. omor XXI/MPRS/1966; c. omor XXII/MPRS/1966; d. omor XXV/MPRS/1966; e. Nomor XLII/MPRS/1968. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Menetapkan: Undang-undang tentang Pemilihan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
Umum
Anggota-anggota
Badan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. (1)
Pemilihan Umum untuk Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut D.P.R., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disebut D.P.R.D I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut D.P.R.D. II diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
(2)
Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-undang ini adalah juga untuk mengisi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2.
(1)
Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam ,Gerakan Kontra Revolusi G.30S/P.K.l." atau organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih;
(2)
Organisasi-organisasi dilarang mencalonkan orang yang t tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih seperti yang dimaksud dalam ayat (1).
(3)
Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) mengakibatkan gugurnya calon yang bersangkutan. Pasal 3.
Perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum didasarkan atas azas-azas demokrasi yang dijiwai semangat Panca Sila/Undang-undang Dasar 1945. BAB II. DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI. Pasal 4. (1)
a. Untuk pemilihan anggota D.P.R, daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I; b. Untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I, Daerah Tingkat I merupakan 1 (satu) daerah pemilihan; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
c. Untuk pemilihan anggota D.P.R.D II, Daerah Tingkat II merupakan 1 (satu) daerah pemilihan; (2)
Warganegara Republik Indonesia yang berada diluar negeri dianggap penduduk daerah pemilihan dimana berdiri gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Pasal 5.
(1)
Jumlah anggota D.P.R. yang dipilih bagi tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang terdapat dalam daerah pemilihan tersebut.
(2)
Hal yang termaktub dalam ayat (1) tidak mengurangi ketentuan bahwa : a. jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah Tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan; b. tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnnya mempunyai seorang wakil.
(3)
Untuk keperluan pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan pembagian Daerah Tingkat I yang belum terbagi dalam Daerah Tingkat II, dalam daerah-daerah administratif yang setingkat dengan Daerah Tingkat II.
(4)
Jumlah anggota dalam daerah pemilihan yang terbagi dalam daerah-daerah administratif seperti yang termaksud dalam ayat (3) ditetapkan 8 (delapan) anggota tanpa mengurangi jiwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sub b.
(5)
Jumlah anggota D.P.R.D. yang dipilih ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah.
Pasal 6. Jumlah anggota D.P.R. yang dipilih dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih diluar Jawa. BAB III. PELAKSANAAN/PENYELENGGARAAN DAN ORGANISASI.
(1)
Pasal 7. Pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing untuk D.P.R., DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II dilakukan serentak berturut-turut dalam satu hari. (2)
Dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 30 dan pasal 31, pelaksanaan ayat (1) pasal ini untuk seluruh Indonesia diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan. Pasal 8.
(1)
Pemilihan umum dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah pimpinan Presiden.
(2)
Dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang pejabat dapat ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan pimpinan pemilihan umum tersebut.
(3)
Untuk melaksanakan pemilihan umum, Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri, yang bertugas: a. Mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum; b. Memimpin dan mengawasi Panitia-panitia termaksud dalam ayat (4); c. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil pemilihan umum; d. Mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemilihan umum.
(4)
Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan: a. Panitia Pemilihan Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, dengan tugas: (i) merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II; (ii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R. b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Propinsi, dengan tugas: (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia; (ii) mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II; (iii)menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. I. c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II, dengan tugas: (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I; (ii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. II. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
d. Panitia Pemungutan Suara, yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan, dengan tugas; (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II; (ii) menyelenggarakan pemungutan suara. e. Panitia Pendaftaran Pemilih ditiap-tiap Desa/atau daerah yang setingkat dengan Desa ditempat kedudukan Lurah atau Kepala Desa/daerah yang setingkat dengan Desa dengan tugas: (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara; (ii) menyelenggarakan pendaftaran pemilih. (5)
(6)
Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, Camat/Kepala Kecamatan dan Lurah/Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan Desa karena jabatannya, masing-masing menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih. a. Anggota-anggota Pantia Pemilihan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri. b. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. c. Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat.
(7)
Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari Dewan Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat.
Pimpinan,
(8)
Presiden memberikan ketentuan terakhir apabila dalam Lembaga Pemilihan Umum mengenai suatu persoalan tidak terdapat keserasian.
(9)
Dalam tugas operasionilnya Lembaga Pemilihan Umum adalah otonom dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri.
(10)
Susunan, Tata-kerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BAB IV. HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH. Pasal 9. Warganegara Republik Indonesia, yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dulu mempunyai hak memilih. Pasal 10. (1)
Untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warganegara Republik Indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih.
(2)
Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30. S/P.K.l." atau organisasi terlarang lainnya; b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya lima tahun. d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi. Pasal 11.
Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih. Pasal 12. (1)
Pemerintah memberitahukan kepada Lembaga Pemilihan Umum nama-nama orang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya.
(2)
Menteri Kehakiman memberitahukan kepada lembaga Pemilihan Umum tiap-tiap keputusan Pengadilan yang mengakibatkan seseorang dicabut hak pilihnya. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 13. (1)
Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih termaksud dalam pasal 8 ayat (4).
(2)
Pemilih didaftar dalam satu daftar pemilih menurut Desa atau Daerah yang setingkat dengan Desa, dimana ia bertempat tinggal.
(3)
Pemilih yang bertempat tinggal diluar negeri didaftar dalam daftar pemilih ditempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia dinegeri yang bersangkutan.
(4)
Seorang pemilih hanya dapat didaftar dalam satu daftar pemilih, dan jika seseorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal ia harus memilih satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang pasti. Apabila kemudian ternyata bahwa ia terdaftar dalam lebih satu daftar pemilih, maka ia tidak dapat mempergunakan hak memilihnya.
(5)
Setiap pemilih berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desanya atau Kepala Daerah yang setingkat dengan Desa atau bagi mereka yang bertempat tinggal diluar negeri kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, tentang segala hal yang dapat mengakibatkan perubahan pada daftar pemilih bagi dirinya sebagai pemilih.
(6)
Sesudah pendaftaran pemilih selesai dilakukan, Panitia Pendaftaran Pemilih mengumumkan daftar nama-nama pemilih tersebut, untuk kemungkinan usul penyempurnaannya dari penduduk dalam daerah pendaftaran tersebut.
(7)
Tata-Cara pendaftaran pemilih diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB V. HAK DIPILIH DAN PENCALONAN. Pasal 14.
Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih. Pasal 15. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(1)
Yang dapat mengajukan calon untuk pemilihan umum adalah organisasi yang memenuhi syarat tersebut dalam pasal 17 dan/atau pasal 34 ayat (1).
(2)
Seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan dalam satu masa pemilihan umum. Pasal 16.
a.
Seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Warganegara Republik Indonesia yang berusia 21 tahun ke atas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.
Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin;
c.
Setia kepada Panca Sila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
d.
Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya;
e.
Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnnya 5 tahun;
g.
Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
i.
Terdaftar dalam daftar pemilih;
j.
Dicalonkan menurut pasal 15. Pasal 17.
(1)
Untuk menjadi calon dalam pemilihan umum, seseorang harus diajukan oleh sesuatu organisasi.
(2)
Organisasi yang dapat mengajukan calon dalam pemilihan umum harus DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
memenuhi syarat sebagai berikut: a. Bukan organisasi terlarang; b. Bagi golongan Politik ialah Partai-partai Politik yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan; c. Bagi golongan Karya ialah organisasi golongan Karya yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang yang dimaksud pada huruf b. (3)
Dalam mengajukan calon, organisasi yang bersangkutan menyampaikan keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut dalam pasal 15 pasal 16 telah dipenuhi. Pasal 18.
(1)
Dalam mengajukan calon untuk pemilihan anggota D.P.R. dan D.P.R.D. organisasi yang bersangkutan mengajukan nama dan tanda gambar organisasi.
(2)
Dalam pemilihan umum tidak boleh digunakan tanda gambar yang sama atau mirip dengan: a. Lambang Negara Republik Indonesia; b. Lambang Negara Asing; c. Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih. d. Bendera Kebangsaan Negara Asing; e. Gambar perseorangan.
(3)
Tanda gambar-tanda gambar dalam pemilihan umum tidak boleh sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan bagi para pemilih.
(4)
Apabila diajukan lebih dari satu tanda gambar yang sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan untuk para pemilih, Lembaga Pemilihan Umum memutuskan tanda gambar mana dapat disahkan setelah mendengar pihak-pihak yang mengajukannya.
(5)
Nama calon, nama organisasi dan tanda gambar organisasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum diumumkan dalam Berita-Negara dan melalui media pengumuman lainnya secara luas dan effektif.
(6)
Nama calon dan tanda gambar yang ditolak diberitahukan kepada yang bekepentingan serta, kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan nama calon atau tanda gambar yang lain dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 19. (1)
Tata-cara pencalonan ditetapkan sebagai berikut: a. Seorang calon diajukan dengan cara mengisi surat isian (formulir). b. Surat isian tersebut ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnnya dua orang anggota pimpinan organisasi masing-masing yang bersangkutan. c. Surat isian yang dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) antara lain dilengkapi dengan: (i) Nama dan tanda gambar organisasi yang dipergunakan sebagai lambang dalam pemilihan umum berikut surat pengesahan dari Lembaga Pemilihan Umum; (ii) riwayat hidup dan riwayat pejuangan calon yang dikuatkan oleh sekurang-kurangnnya dua orang anggota pimpinan organisasi. (iii) surat pernyataan dari calon tentang kesediannya untuk dicalonkan serta persetujuannya mengenai tempat yang diberikan dalam tata urutan pada daftar calon.
(2)
Daftar calon dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi yang mengajukan calon termaksud.
(3)
Antara organisasi golongan Politik/Karya dapat diadakan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi. Keinginan penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengemukakan daftar calon didalam surat isian untuk pencalonan dan juga didalam daftar calon yang bersangkutan.
(4)
Daftar calon seperti dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memuat nama-nama calon sebanyak-banyaknya dua kali jumlah anggota yang dipilih. Tata cara pelaksanaan pencalonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(5)
BAB VI. KAMPANYE PEMILIHAN Pasal 20.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(1)
Untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dapat diadakan kampanye pemilihan.
(2)
Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kampanye pemilihan termasuk etika/tata krama dalam kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanye diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VII. PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA. Pasal 21.
(1)
Pemungutan suara dalam daerah pemilihan diseluruh wilayah Indonesia untuk tiga jenis. badan perwakilan dilakukan secara serentak.
(2)
Pemungutan suara diluar negeri diadakan ditempat Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan secara serentak sesuai dengan pemungutan suara didalam negeri.
(3)
Panitia Pemungutan Suara menetapkan jumlah dan tempat pemunguta suara bagi daerah masing-masing sedemikian rupa, sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar.
(4)
Tempat pemungutan suara diatur sedemikian rupa, sehingga bagi setiap pemilih ada jamainan untuk dapat memberikan suara secara bebas dan rahasia.
(5)
Untuk pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing jenis badan perwakilan, dibuat surat suara yang bentuk, isi dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(6)
Dalam pemilihan untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D II pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara. Pasal 22.
(1) (2) (3)
Segera setelah pemungutan suara berakhir diadakan penghitungan suara ditempat pemungutan suara yang bersangkutan. Para pemilih diperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya penghitungan suara. Pelaksanaan pemungutan suara, dan tata cara penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BAB VIII. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN. Pasal 23. (1)
Untuk menetapkan hasil pemilihan bagi D.P.R, D.P.R.D I dan D.P.R.D II digunakan sistim perwakilan berimbang.
(2)
Tata cara pelaksanaan penetapan hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB IX. PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA TERPILIH. Pasal 24.
Pengumuman hasil pemilihan bagi D.P.R., D.P.R.D I dan D.P.R.D II dan pemberitahuan kepada terpilih dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum dengan tata-cara yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB X. PENGGANTIAN PANITIA PEMERIKSAAN DAN PERMULAAN KEANGGOTAAN. Pasal 25. (1)
Penggantian bagi terpilih ditentukan menurut urutan penempatan dalam daftar calon.
(2)
Untuk tiap-tiap Badan Perwakilan Rakyat dibentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas menentukan tentang penerimaan seorang terpilih sebagai anggota dan permulaan keanggotaannya.
(3)
Hal-hal lain mengenai penggantian terpilih dan hal-hal yang berhubungan dengan Panitia, Pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB XI. KETENTUAN PIDANA. Pasal 26.
(1)
Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilihan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun. (2)
Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
(3)
Barangsiapa dengan sengaja dengan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud dalam ayat (2) adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya, sebagai surat yang sah dan tidak dipalsukan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 27.
(1)
Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalan pemilihan yang diselenggarakan menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
(2)
Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
(3)
Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya itu untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.
(4)
Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun.
(5)
Barangsiapa
dengan
sengaja
turut
serta
dalam
pemilihan
menurut
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima (7)
Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari pada yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dalam satu pemilihan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
(8)
Barang-siapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbutan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun.
(9)
Seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan dari pada pekerjaan itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan.
(10)
Seorang penyelenggara pemilihan umum yang melalaikan kewajibannya dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya seribu rupiah. Pasal 28.
Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (8) adalah kejahatan. Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 27 ayat (9) dan ayat (10) adalah pelanggaran. Pasal 29. Dalam menjatuhi pidana atas perbuatan-perbuatan tercantum dalam pasal 26 ayat (2) dan ayat (3); surat-surat yang dipergunakan dalam tindak pidana itu, berserta benda-benda dan barang yang menurut sifatnya diperuntukkan guna meniru atau memalsu surat-surat itu, dirampas dan dimusnahkan, juga kalau surat-surat, benda-benda atau barang itu bukan kepunyaan terpidana. BAB XII. KETENTUAN LAIN-LAIN. Pasal 30. Apabila disesuatu tempat didalam sesuatu daerah pemilihan sesudah diadakan DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
penelitian dan pemeriksaan ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan atau hal-hal lain yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan penghitungan suara, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas waktu yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dengan dikuatkan oleh instansi Pemerintah Daerah setempat dapat mengadakan pemilihan ulangan ditempat yang bersangkutan. Pasal 31. Apabila disesuatu tempat didalam suatu Daerah Pemilihan pada waktu yang telah ditetapkan tidak dapat diselenggarakan pemilihan umum atau penyelenggaraannya terhenti disebabkan oleh keadaan yang memaksa, maka sesudah keadaan memungkinkan, segera diadakan pemilihan susulan atau pemilihan ulangan ditempat yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas waktu yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) BAB XIII. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 32. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang tentang Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan-badan Perwakilan Rakyat yang lain dibubarkan pada hari Badan-badan Perwakilan yang baru menjalankan tugas dan wewenangnya. Pasal 33. Setelah Lembaga Pemilihan Umum beserta aparaturnya dibentuk, berdasarkan Undang-undang ini, maka badan-badan penyelenggara pemilihan umum yang lama dibubarkan dan segala kekayaannya diserahkan kepada Lembaga Pemilihan Umum. Pasal 34. (1)
Organisasi-organisasi golongan Politik yang organisasi-organisasi golongan Karya yang sudah D.P.R.G.R. dan/atau di D.P.R.D.G.R pada diselenggarakan berdasarkan Undang-undang ini pemilihan umum.
ada dan diakui serta mempunyai perwakilan di saat Pemilihan Umum dapat ikut serta dalam
(2)
Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi golongan Karya yang akan diangkat. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BAB XIV. KETENTUAN PENUTUP Pasal 35. Segala sesuatu yang belum diatur didalam Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 36. Segala peraturan perundang-undangan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
yang
bertentangan
dengan
Pasal 37. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pemilihan Umum dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1969. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1969. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSYAH. Mayor Jenderal T.N.I.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT. I.
UMUM :
1.
Dasar pikiran.
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan azas-azas Panca Sila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang harus membawakan suara hati nurani rakyat. Oleh karena itu maka cara pengisian lembaga-lembaga tersebut yang sesuai dengan azas-azas demokrasi Panca Sila ialah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistim kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-undang Dasar negara. Kekuasaan Negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistim permusyawartan perwakilan. Hanya kekuasaan negara yang demikian akan benar-benar memancar ke bawah sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur. 2.Tujuan Pemilihan Umum. Dalam mewujudkan penyusunan tata-kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Panca Sila/Undang-undang Dasar 1945, maka penyusunan tata-kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan Pemilihan Umum. Dengan demikian, diadakannya pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
nurani rakyat dalam melanjutkan perjoangan mempertahankan, dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjoangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Panca Sila dan dipertahankannya Undang-undang Dasar 1945. 3.Azas Pemilihan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, maka pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/ perwakilan rakyat yang diatur dengan Undang-undang ini didasarkan pada azas pemilihan yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia. Yang dimaksud dengan pemilihan yang bersifat: a.
Umum: Ialah bahwa pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi setiap/semua warganegara, menurut persyaratan azasi (basic) tertentu, seperti tersebut di atas. Persyaratan lain-lain, yang tehnis atau politis, tidaklah dihubungkan dengan adanya pemilihan, tetapi semata-mata dihubungkan dengan praktek pelaksanaannya dan tujuan pemilihan serta fungsi badan/lembaga yang disusun.
b.
Langsung. Ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan
c.
Bebas. Ialah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
d.
Rahasia. Ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapapun siapa yang dipilihnya. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot). 4.
Sistim pemilihan.
Untuk pemilihan anggota D.P.R. dan D.P.R.D. dipakai sistim perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Dengan demikian maka besarnya/kekuatan perwakilan organisasi dalam D.P.R. dan D.P.R.D. adalah sejauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan dalam masyarakat pemilih. Untuk mencapai tujuan ini suatu organisasi yang nama-nama calonnya disusun dalam sesuatu daftar calon mendapat jumlah kursi berdasarkan suatu bilangan Pembagi Pemilihan, ialah suatu bilangan yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh suara yang masuk dengan jumlah kursi yang tersedia. Sistim daftar begitu pula sistim pemilihan umum menggambarkan adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan. Tiap-tiap Daerah tingkat II mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil, yang ditetapkan berdasarkan sistim perwakilan berimbang yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 5.
Penetapan jumlah anggota dalam pemilihan umum.
Dari jumlah anggota D.P.R. sebanyak 460, maka yang dipilih berdasarkan pemilihan umum adalah 360 dan yang diangkat adalah 100. Untuk menentukan besarnya wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan di wilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan anggota D.P.R. daerah pemilihan adalah Daerah tingkat I. Untuk menentukan banyaknya wakil dalam tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memperoleh seorang wakil, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak Daerah tingkat II yang terdapat dalam Daerah tingkat I tersebut, dan tiap-tiap Daerah tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil. Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang cara pembagian jumlah 360 kursi kepada Daerah tingkat II - Daerah tingkat II diatur dengan Peraturan Pemerintah. 6. Keseimbangan antara jumlah anggota D.P.R. yang dipilih di Jawa dan di luar Jawa. Undang-undang ini menentukan bahwa jumlah anggota D.P.R. yang dipilih dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih di luar Jawa (Pasal 6). Untuk menentukan banyaknya wakil yang dipilih ditiap-tiap Daerah tingkat I dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk dalam Daerah DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
tingkat I memperoleh seorang wakil. Apabila dalam pemilihan umum dipergunakan dasar jumlah penduduk, maka jumlah wakil yang dipilih dari pulau Jawa akan banyak melebihi wakil dari luar Jawa. Mengingat luas dan potensinya daerah-daerah di luar Jawa yang jumlah penduduknya kurang dari pada Jawa, maka perlu kiranya daerah luar Jawa tersebut mendapat perwakilan sesuai dengan kepentingannya daerah tersebut. Karena itu dalam pasal 5 ayat (2) diadakan ketentuan bahwa: a. b.
jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan. Tiap Daerah tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.
Dengan mengadakan kombinasi antara banyaknya penduduk di Daerah tingkat I dan jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan dan tiap Daerah tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil, maka sedikit banyak akan tercapai keseimbangan antara wakil-wakil yang berasal dari pulau Jawa dengan luar Jawa. 7.
Ketentuan peralihan mengenai pencalonan.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 menentukan bahwa susunan D.P.R. dan D.P.R.D. terdiri dari golongan politik dan karya. Berhubung dengan itu dalam pasal 17 diadakan ketentuan bahwa seorang calon dalam pemilihan umum harus diajukan oleh sesuatu organisasi yang harus memenuhi syarat: a. b.
bukan organisasi terlarang; bagi golongan Politik dan golongan Karya yang telah memperoleh pengakuan berdasarkan Undang-undang tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan. Melihat peranan dari organisasi-organisasi baik golongan Politik maupun golongan Karya dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan sekarang maka untuk pemilihan kali ini diadakan ketentuan pemilihan tersendiri yaitu: Organisasi-organisasi golongan Politik yang ada dan diakui serta organisasi-organisasi golongan karya yang sudah mempunyai perwakilan di D.P.R.G.R. dan/atau D.P.R.D.G.R. pada saat Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Undang-undang ini dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum. 8.
A.B.R.I.
Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Panca Sila dan Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri. Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota ABRI berkelompok-kelompok, berlain-lainan pilihan dan pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/ perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan. Duduknya ABRI dalam lembaga-lembaga permusyawartan/ perwakilan melalui pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Panca Sila yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan dalam masyarakat representatif dalam lembaga-lembaga tersebut. 9.
G.30.S./P.K.I.
Demi tetap tegak berlangsungnya kemurnian kehidupan Demokrasi berdasarkan Panca Sila/Undang-undang Dasar 1945 dan mengingat, tujuan pemilihan umum yang hendak dicapai sebagaimana diuraikan di atas, maka hak memilih dan hak dipilih bagi bekas anggota G.30.S./P.K.I. yang jelas anti demokrasi harus dibatalkan/dicabut. Pembatalan/pencabutan hak ikut serta dalam pemilihan umum bagi bekas anggota P.K.I. termasuk organisasi-organisasi massanya didasarkan atas pendirian, bahwa adalah suatu hak demokrasi itu sendiri tidak mempunyai hak hidup dalam suatu negara demokrasi, karena itu mereka tidak diperkenankan mengenyam hak-hak demokrasi yang hendak dihancurkan sendiri. Karena itu Pula mereka tidak diperkenankan ikut serta dalam pembentukan pemerintahan dan mempunyai perwakilan dalam pemerintahan. Dengan Ketetapan Majelis Permusyawartan Rakyat Sementara No. XXV/MPRS/1966 Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) termasuk organisasi-organisasi massanya telah dibubarkan dan dinyatakan terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia. Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya P.K.I. telah nyata-nyata tidak mengakui azas-azas demokrasi dan adalah musuh-musuh Pancasila. Jelas sudah pengkhianatan orang-orang komunis Indonesia, yang telah dilakukan beberapa kali antara lain dalam kesatuan Front Demokrasi Rakyat di Madiun pada tahun 1948 dan G(erakan) 30 S(eptember)/PKI, terhadap perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Panca Sila. Penghapusan dan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih mereka itu ada kewaspadaan kita yang tidak ingin dikhianati lagi, misalnya berupa gerilya-politik dan ekonomi jika mereka ikut serta dalam pemilihan. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dalam Undang-undang Pemilihan Umum ini warga negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang P.K.I. termasuk organisasi massanya, atau yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I. atau organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih. II.
PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1. (1) (2)
Cukup jelas. Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota D.P.R. ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Oleh karena itu pemilihan umum yang diatur dengan Undang-undang ini, khususnya untuk anggota D.P.R., adalah juga untuk mengisi Majelis Permusyawartan Rakyat.
Pasal 2 . (1)
Mengenai pencabutan hak pilih baik yang berupa hak memilih, maupun hak dipilih bagi bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia telah dijelaskan dalam penjelasan umum. Yang dimaksud dengan "terlibat secara langsung" dalam G.30.S./P.K.I. ialah: 1. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan Gerakan Kontra Revolusi itu,tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib. 2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Gerakan Kontra Revolusi tersebut. Yang dimaksud dengan "terlibat secara tidak langsung" dalam G.30.S./P.K.I. ialah : 1. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan-ucapan yang bersifat menyetujui Gerakan Kontra Revolusi tersebut; 2. Mereka yang secara sadar menunjukkan, baik dalam perbuatan atau ucapan, yang menentang usaha/gerakan penumpasan G.30.S./P.K.I. Yang
dimaksud
dengan
organisasi
terlarang
dalam
pasal
ini
ialah
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat emnesti atau abolisi atau grasi. (2)
Cukup jelas.
(3)
Apabila ternyata ada organisasi yang mencalonkan orang yang dimaksud pada ayat (1), maka ini berakibat gugurnya calon, dan ini berarti calon tersebut tidak dapat diganti dengan calon lain. Tetapi apabila pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) baru diketahui setelah calon itu terpilih, maka ia diganti oleh calon berikut dalam urutan daftar calon yang bersangkutan.
Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Lihat penjelasan pasal 21. Pasal 5. (1) dan (2) Telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum. (3) dan (4) Pembagian Daerah tingkat I dalam daerah administratif untuk keperluan pemilihan umum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Daerah tingkat I yang belum terbagi dalam Daerah tingkat II otonom ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Karena perimbangan penduduk merupakan salah satu syarat penetapan jumlah anggota dengan mengingat ketentuan bahwa tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memperoleh seorang wakil, maka daerah pemilihan termaksud dalam ayat (4) yang berpenduduk lebih dari 8 X 400.000 dapat memperoleh lebih dari 8 orang wakil. Pasal 6. Telah dijelaskan dalam penjelasan umum. Pasal 7. (1)
Cukup jelas. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(2)
Pada prinsipnya pemungutan suara untuk seluruh Indonesia diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama. Berhubung dengan adanya kemungkinan bahwa pemungutan suara untuk suatu daerah tidak dapat diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan, karena adanya kesukaran-kesukaran tekhnis, keadaan daerah yang berbeda dan lain-lain, termasuk adanya kemungkinan pemungutan suara ulangan/susulan, maka pemungutan suara di daerah itu dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang lain. Walaupun demikian pemungutan suara untuk pemilihan umum bagi ketiga badan perwakilan diseluruh Indonesia harus sudah selesai dalam jangka waktu tiga bulan.
Pasal 8. (1)
Ketentuan ini sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966, yang menugaskan kepada Pemerintah untuk melaksanakan ketetapan tentang pemilihan umum.
(2)
Cukup jelas.
(3)
dan (4) Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan Panitia-panitia yang ikut menyelenggarakan pemilihan umum di samping tugas lain yang disebut dalam ayat tersebut. Lembaga Pemilihan Umum, menentukan kebijaksanaannya tentang pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan penyelenggaraan pemilihan umum itu diserahkan kepada Panitia-panitia tersebut. Dalam Panitia-panitia baik di Pusat maupun di Daerah, diikutsertakan sebagai anggota kekuatan-kekuatan sosial yang. pada pokoknya berupa organisasi Partai Politik dan organisasi Golongan Karya.
(5)
Yang dimaksud dengan daerah yang setingkat dengan Desa ialah antara lain Marga (di Sumatera), Temenggung (di Kalimantan), Wanua di Sulawesi, Negoriy di Maluku dan Irian Barat. Yang dimaksud dengan Kepala Kecamatan antara lain di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah Asisten/Menteri wilayah Pamong Praja, di Maluku Bestur Asisten dan di Bali Punggawa.
(6)
Cukup jelas.
(7)
dan (8) Susunan dari Lembaga Pemilihan Umum, yang terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat, menggambarkan ikut-sertanya kekuatan-kekuatan sosial dalam pelaksanaan DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
pemilihan umum, yang oleh M.P.R.S. ditugaskan kepada pemerintah. Maka dihimpunlah kekuatan-kekuatan sosial tersebut dalam Dewan Pertimbangan, yang atas permintaan atau atas prakarsa sendiri memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai persoalan-persoalan yang pokok sifatnya kepada Dewan Pimpinan, yang terdiri dari Anggota-anggota Pemerintah. Pada hakekatnya, pertimbangan-pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan Dewan Pimpinan dalam mengambil keputusan dan menggariskan kebijaksanaan. Maka bergeraklah Dewan Pimpinan dan Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan bersama-sama dengan pertangungan-jawab dibidang masing-masing untuk menghasilkan pemilihan umum yang demokratis. Dimana tidak dapat dihindarkan, bahwa mengenai persoalan pokok yang dibicarakan bersama tidak terdapat keserasian antara pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dan keputusan serta kebijaksanaan yang diambil oleh Dewan Pimpinan, maka persoalan tersebut diajukan kepada Presiden sebagai pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dalam hal demikian, Ketua Lembaga Pemilihan Umum mempertanggung jawabkan keputusan serta kebijaksanaannya kepada Presiden dan melaporkan pertimbangan dari Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan. Setelah mendengar persoalan tersebut Presiden memberikan ketentuan terakhir terhadap keputusan/kebijaksanaan dan pertimbangan yang bersangkutan. Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh Sekretaris-Umum. (9)
Agar supaya dalam pelaksanaan tugasnya ada keleluasaan bergerak tanpa terikat pada tugas-tugas departemental, maka kepada Lembaga Pemilihan Umum diberikan tugas yang bersifat otonom. Hal demikian tidak mengurangi ketentuan, bahwa pada akhirnya Presidenlah yang memegang pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Dengan tidak mengurangi sifat otonom dari Lembaga Pemilihan Umum dan pula untuk dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan tugasnya, maka administratif ia termasuk Departemen Dalam Negeri, yang dapat mengadakan penyediaan dalam bidang keuangan, materieel dan personil.
(10)
Penentuan tugas/wewenang telah diatur dalam Undang-undang ini, sehingga susunan, tata kerja Pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dapat diserahkan penganturannya kepada Peraturan Pemerintah.
Pasal 9. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia maka warganegara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggunganjawab politik terhadap Negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat. Pasal 10. (1) (2)
Cukup jelas. Yang dimaksud dengan pilih adalah hak memilih dan, atau hak dipilih.
Pasal 11. Telah dijelaskan dalam penjelasan umum. Pasal 12. (1)
(2)
Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuknya memberikan daftar nama orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini. Hal-hal lain tentang pemberitahuan nama-nama orang yang dimaksud di atas diatur oleh Pemerintah. Cukup jelas.
Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14. Telah dijelaskan dalam penjelasan umum. Pasal 15. (1) (2)
Cukup jelas. Berhubung tidak adanya persaratan tempat tinggal bagi seorang calon, maka seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan dalam satu masa pemilihan umum misalnya untuk D.P.R. dengan D.P.R.D./D.P.R.D. II.
Pasal 16.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Cukup jelas. Pasal 17. (1) (2) (3)
Cukup jelas. Ketentuan yang termaktub dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1). Cukup jelas.
Pasal 18. (1) Cukup jelas. (2) Cukup jelas. (3) Cukup jelas. (4) Dalam hal diajukan lebih dari satu tanda gambar yang sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan untuk para pemilih, Lembaga Pemilihan memutuskan tanda gambar-mana dapat disahkan setelah mendengar pihak-pihak yang mengajukannya antara lain dengan memperhatikan pihak mana yang sudah lazim mempergunakan tanda gambar tersebut. (5) Cukup jelas. (6) Cukup jelas. Pasal 19. Cukup jelas. Pasal 20. (1) (2)
Cukup jelas. Untuk menghindarkan ekses kampanye pemilihan umum maka perlu diadakan suatu tata krama kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanye.
Pasal 21. (1) (2)
(3)
Cukup jelas. Ditempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri dibentuk Panitia Pemungutan Suara. Pemungutan suara bagi warganegara Republik Indonesia yang tertempat tinggal di luar negeri, dilakukan dengan persetujuan negara yang bersangkutan. Hasil pemungutan suara warganegara Republik Indonesia di luar negeri dihitung bersama-sama dengan hasil pemungutan suara di dalam negeri. Cukup jelas. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(4) (5) (6)
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 22. Cukup jelas. Pasal 23. Telah dijelaskan dalam penjelasan umum. Pasal 24. Cukup jelas. Pasal 25. Cukup jelas. Pasal 26. Cukup jelas. Pasal 27. Cukup jelas. Pasal 28. Cukup jelas. Pasal 29. Cukup jelas. Pasal 30. Cukup jelas. Pasal 31. Cukup jelas. Pasal 32. Cukup jelas. Pasal 33. Cukup jelas. Pasal 34. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Cukup jelas. Pasal 35. Cukup jelas. Pasal 36. Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
