PEMBERDAYAAN KEMAMPUAN INTELIJEN BHABINKAMTIBMAS GUNA TERSELENGGARANYA PELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN DALAM RANGKA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRES X BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selain menjalankan tugas pokoknya tersebut, Polri juga mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi pembinaan masyarakat (Binmas), Polri berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri. Mengacu pada Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 8 / XI / 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol : Bujuklap / 17 / VIII / 1997 tentang bintara polri pembina kamtibmas di kelurahan / desa, pada tanggal 29 September 2011 Surat Kapolri Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas yaitu dengan menempatkan seorang Bhabinkamtibmas pada setiap desa/kelurahan binaannya. Adapun tugas pokok Bhabinkamtibmas yaitu membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di Desa/Kelurahan. Kabupaten Belitung secara geografis terletak pada 107º 08’ Bujur Timur 107º 58’
Bujur Timur dan 02º 30’ Lintang Selatan
sampai 03º 15’
sampai
Lintang Selatan.
Sebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Belitung Timur dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar. Kabupaten Belitung merupakan wilayah kepulauan terdiri dari 122 pulau besar dan 70 pulau kecil, 52 pulau diantaranya berpenghuni. Luas keseluruhan wilayah
Kabupaten Belitung 2.293.690 Km2, terdiri dari dataran rendah dan berbukit.
Jumlah penduduk Kabupaten Belitung 160.778 Jiwa terdiri dari dari berbagai macam suku 1
dan etnis, diiantaranya Melayu 32 %, Tionghoa 21 %, Jawa 15 %, Bugis 11 %, Batak 8 %, Madura 6 %, Palembang 4 %, lain- lain 3 %. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang komunikasi, membuat hampir seluruh wilayah kabupaten Belitung terjangkau jaringan telekomunikasi baik telepon seluler maupun jaringan internet, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengakses informasi terkini sekaligus memudahkan interaksi untuk memberikan informasi, khususnya tentang gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada pihak terkait. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang pesat juga menimbulkan sisi negatif khususnya anggota Polres Belitung yang kadang tertinggal dengan media dalam menyalurkan informasi khususnya kepada pimpinan. Terlepas dari segi geografis maupun perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh bagi terwujudnya situasi kamtibmas, masyarakat belitung masih dapat digolongkan masyarakat pedesaan yang masih tradisional dan masih memegang teguh norma-norma adat dan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini sangat menguntungkan bagi polres belitung guna
memberdayakan
Bhabinkamtibmas untuk menggali informasi di masyarakat terkait dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Belitung
2.
Permasalahan Adapun permasalahan yang diangkat dalam Naskah Karya Perorangan ini adalah
sebagai berikut : a. Bagaimana kemampuan intelijen Bhabinkamtibmas di Polres Belitung ? b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan kemampuan intelijen Bhabinkamtibmas guna terselenggaranya pelayanan prima kepolisian? c. Bagaimana upaya pemberdayaan kemampuan intelijen Bhabinkamtibmas guna terselenggaranya pelayanan prima Polres Belitung ?
3.
Ruang Lingkup Naskah karya perorangan ini dibatasi pada upaya kreatif apa yang dapat digunakan
sebagai
upaya
“Pemberdayaan
Terselenggaranya
Pelayanan
Kemampuan
Prima
Intelijen
Kepolisian
Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres X”.
2
dalam
Bhabinkamtibmas rangka
guna
Pemeliharaan
4.
Maksud dan Tujuan Penulisan
Naskah Strategis Perorangan ini
dimaksudkan
untuk memberikan
masukan dan sumbangsih pemikiran kepada pimpinan Polri khususnya Polres Belitung dalam rangka pemberdayaan kemampuan intelijen pada personel Bhabinkamtibmas guna terselenggaranya pelayanan prima kepolisian dalam rangka pemeliharaan kamtibmas di Polres Belitung. Adapun tujuan penulisan naskah karya perorangan ini adalah sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi Pendidikan Sespimmen Polri Angkatan 53 T.A. 2013.
5.
Sistimatika Penulisan Untuk memberikan suatu kejelasan dalam rangka penulisan Naskah Karya
Perorangan, penulis mengorganisasikan penulisan naskah ini ke dalam tujuh bab, sebagai berikut : Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan, diuraikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Bab II Kerangka Konseptual. Pada Bab Kerangka Konseptual, diuraikan konsep/teori yang digunakan dalam membahas permasalahan yang diambil. Bab III Kondisi saat ini. Pada bab kondisi saat ini, diuraikan situasi dan kondisi kemampuan intelijen pada personel Bhabinkamtibmas di Polres Belitung saat ini. Bab IV Faktor-faktor yang mempengaruhi.
Pada bab faktor-faktor yang
mempengaruhi, dirumuskan berbagai faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi kemampuan intelijen pada personel Bhabinkamtibmas dengan menggunakan analisis SWOT. Bab V Kondisi yang diharapkan. Pada bab ini diuraikan harapan penulis tentang situasi dan kondisi yang diinginkan dalam kemampuan intelijen pada personel Bhabinkamtibmas di Polres Belitung. Bab VI Upaya yang dilakukan. Pada bab ini diuraikan upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Bab VII Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam optimalisasi kemampuan intelijen pada personel Bhabinkamtibmas.
3
BAB II LANDASAN TEORI
1.
Konsep Pemberdayaan Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan “ber-“ menjadi kata
“berdaya” yang berarti memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam Bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merrian Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian : a. To give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan. b. Togive power of authority to, yang berarti memberi kekuasaan. Sementara Carver dan Clatter Back (1995 : 12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai “upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.” Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadiankejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994).
2.
Konsep Kemampuan Intelijen Kata intelijen berasal dari bahasa Inggris “Intelligence” (kata benda), yang sacara
harfiah berarti kecerdasan. Intelijen sebagai istilah meliputi menjadi tiga pengertian yaitu intelijen sebagai produk, intelijen sebagai organisasi dan sebagai intelijen kegiatan. Ketiga pengertian ini, walaupun terpisah namun selalu berkaitan satu dengan yang lain. Intelijen sebagai produk merupakan informasi atau bahan keterangan yang sudah diolah untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak–pihak pemakai sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. Dilihat dari pengertiannya, intelijen 4
sebagai produk dapat dibagi menjadi tiga, yaitu intelijen dasar, intelijen aktual dan intelijen yang diramalkan. a.
Intelijen dasar Intelijen dasar adalah pengetahuan dasar yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. intelijen dasar berisi data-data Tri Gatra dan Panca Gatra mencakup bidang- bidang yang luas, umum dan cenderung bersifat statis.
b. Intelijen aktual Intelijen aktual adalah pengetahuan yang tela dipilih dan mempunyai dasar kekuatan yang berarti bagi penentuan kebijaksanaan yang sesuai dengan masalahnya. Intelijen aktual menonjolkan perkembangan masalah yang sedang terjadi dan mempunyai hubungan dengan intelijen dasar tentang masalah yang sama. c.
Intelijen yang diramalkan Intelijen yang diramalkan adalah pengetahuan yang diramalkan tentang perkembangan yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang akan terjadi untuk dapat meramalkan permasalahan yang akan terjadi sehingga bermafaat sebagai peringatan dini (early warning) bagi pihak yang menggunakan untuk menentukan langkah antispasi
Intelijen sebagai organisasi adalah badan yang memiliki fungsi untuk menggerakkan kegiatan intelijen sesuai dengan tugasnya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Intelijen sebagai kegiatan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kemampuan intelijen dimaksudkan sebagai pengetahuan, pemahaman, kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk melaksanakan usaha, pekerjaan dan tugas-tugas intelijen.
3.
Konsep Bhabinkamtibmas Sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. :
Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan, yang dimaksud dengan Bhayangkara Pembina Kamtibmas yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas membina Kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di Desa/Kelurahan. 5
Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang ditugaskan membina kamtibmas di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas merupakan petugas selaku Pembina keamanan dan ketertiban di desa/kelurahan. Desa atau Kelurahan dinilai memerlukan perhatian lebih sungguh-sungguh dan perlu mendapat prioritas utama dalam pembinaannya secara kontinyu dan berlanjut. Bhabinkamtibmas merupakan perpanjangan tangan polsek sebagai ujung tombak operasional Polri. Polsek adalah kesatuan terdepan Polri yang memiliki wilayah hukum
setingkat
kecamatan.
Sementara
setiap
kecamatan
terdiri
dari
beberapa
desa/kelurahan, sehingga penempatan Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Seorang Bhabinkamtibmas diharapkan mampu : a. melakukan komunikasi timbal balik yang intensif b. melakukan diskusi tentang permasalahan kamtibmas di desanya c. memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat, dan menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat. Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di Desa/Kelurahan. Sesuai rumusan tugas pokoknya tersebut, maka lingkup tugas Bhabinkamtibmas meliputi : a. membimbing masyarakat dan melaksanakan tugas Kepolisian sesuai dengan lingkup tugasnya bagi terciptanya kondisi dinamis yang menguntungkan upaya pengayoman, perlindungan, dan pelayanan masyarakat di Kelurahan / Desa serta penegakan hukum dalam memelihara kamtibmas bagi terwujudnya kamdagri. b. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku c. Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sesepuh yang ada didesa atau kelurahan untuk memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat. d. Membangun komunikasi, kedekatan, kerjasama kemitraan dan membangun kepercayaan masyarakat. e. Melakukan upya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu. f. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas. 6
g. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara swakarsa di kelurahan atau desa h. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalamm Binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permaslahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata Kamtibmas. i. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan dalam hukum dan perundang-undangan j. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum k. Memberikan petunjuk dan melatih mesayarakat dalam rangka pengamanan lingkungan l. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang m. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara tentang peneyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat Terkait dengan tugas terakhir Bhabinkamtibmas (huruf m), yaitu menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, adalah sangat penting bagi seorang Bhabinkamtibmas untuk memiliki kemampuan intelijen.
4.
Konsep Kemampuan Intelijen Bhabinkamtibmas Kemampuan intelijen yang penting bagi seorang Bhabinkamtibmas meliputi : a. Penguasaan intelijen dasar Dengan
penguasaan
bhabinkamtibmas
intelijen
dapat
dasar
memahami
desa/kelurahan
karakteristik
binaannya,
kerawanan
seorang
desa/kelurahan
binaannya. Pemahaman ini diperoleh berdasarkan data-data tri gatra dan panca gatra mencakup bidang-bidang yang luas, umum dan cenderung bersifat statis, dengan memberikan arti pada gejala-gejala, kejadian-kejadian yang menonjol dan perubahanperubahan yang telah terjadi. b. Kemampuan penyelidikan
7
Penyelidikan intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan secara berencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan informasi atau bahan keterangan untuk selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan agar pimpinan dapat menentukan kebijaksanaan dengan risiko yang telah diperhitungkan terlebih dahulu. Penyelidikan intelijen terutama diarahkan untuk mencari dan mengumpulkan informasi aktual terutama terhadap bidang-bidang permasalahan dalam masyarakat desa/kelurahan binaannya yang berpotensi untuk berkembang menjadi gangguan kamtibmas sesuai dengan karakteristik kerawanan yang menonjol sebagaimana telah diketahui dari intelijen dasar desa/kelurahan binaannya. Kemampuan penyelidikan intelijen bagi seorang Bhabinkamtibmas terutama meliputi kemampuan penguasaan teknik dan taktik penyelidikan intelijen terbatas. Adapun kemampuan
teknik
penyelidikan
intelijen
yang
penting
bagi
seorang
Bhabinkamtibmas adalah penelitian, wawancara, wawancara tersamar atau eliciting, dan pengamatan/penggambaran. 1) Teknik
penelitian
adalah
teknik
penyelidikan
yang dilakukan
dengan
mengutamakan pemanfaatan segala sumber terbuka yang tersedia, dapat berupa data, benda maupun orang yang dijadikan sumber informasi. 2) Teknik wawancara adalah teknik penyelidikan yang terencana terhadap orang sebagai sumber informasi secara langsung, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan bernilai Intelijen yang telah disiapkan dengan situasi yang dikondisikan untuk mencapai
tujuan tertentu.
Wawancara intelijen sebagai suatu teknik
penyelidikan memerlukan pendekatan dan penanganan yang khusus pada setiap permasalahan yang berbeda, hal tersebut disebabkan karena masing-masing tipe sasaran atau sumber informasi memiliki segi-segi personal, kepribadian, kejiwaan serta ciri-ciri khas manusiawi yang berbeda. 3) Teknik wawancara tersamar atau eliciting adalah teknik penyelidikan dengan wawancara yang dilakukan terhadap seseorang dimana orang yang diwawancarai tersebut tidak menyadari bahwa dia sedang memberikan informasi atau dengan kata lain ia tidak memahami tujuan pertanyaan-dalam bentuk percakapan secara khusus yang diinginkan pewawancara. Wawancara tersamar atau eliciting memerlukan keahlian khusus untuk mengajak bicara seseorang sehingga orang tersebut tidak sadar bahwa ia dieksploitir.
8
4) Teknik pengamatan adalah teknik penyelidikan yang dilakukan dengan memanfaatkan
kemampuan
panca
indera
dan
olah
pikirnya
terhadap
objek/sasaran atau sekitar sasaran. Pengamatan merupakan kegiatan melihat dan memperhatikan sesuatu dengan teliti atau memperhatikan dan mengawasi dengan seksama. Secara umum Pengamatan adalah kewaspadaan seseorang terhadap keadaan sekitarnya dengan menggunakan panca indera secara sempurna disertai perhatian, pemikiran dan konsentrasi yang sebaik-baiknya. c. Kemampuan pembentukan dan pembinaan jaringan Menurut Ipong Sumpena (2003), jaringan adalah orang di kalangan sasaran yang memberikan bahan keterangan / informasi dengan kerelaannya, bukan anggota organik dari jaringan operasi klandestin. Menurut
Wahyu Saronto (2001, 111),
jaringan intelijen adalah orang yang telah dibentuk melalui proses pembentukan jaringan agen, mulai dari tahap pencarian sampai pada pengujian dan latihan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organ fungsi Intelijen yang secara sadar memberikan informasi melalui sistem komunikasi intel dengan teknikteknik sesuai dengan operasi klandestin. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat ditarik beberapa pemahaman tentang jaringan intelijen yaitu (1) jaringan intelijen adalah orang yang memberikan informasi; (2) pemberian informasi itu dilakukan secara sadar. Adapun perbedaan konsep tentang jaringan intelijen tersebut di atas adalah menyangkut operasionalisasi dari jaringan intelijen. Y. Wahyu Saronto memandang jaringan intelijen sebagai bagian dari operasi intelijen yang bersifat klandestin (di bawah permukaan) sedangkan Ipong Sumpena berpendapat bahwa jaringan intelijen tidak hanya digunakan dalam operasi intelijen klandestin, melainkan mencakup pengertian yang lebih luas. Jaringan intelijen yang tepat dan sesuai dengan karakteristik tugas seorang Bhabinkamtibmas adalah jaringan intelijen sebagaimana pemahaman Ipong Sumpena. Hal ini disebabkan pelaksanaan tugas seorang Bhabinkamtibmas lebih bersifat terbuka, dalam pengertian harus menonjolkan kehadiran dan eksistensi dirinya sebagai seorang polisi. Dengan demikian pemahaman Pembentukan jaringan bagi seorang Bhabinkamtibmas adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mencari, menyeleksi dan memilih orang-orang yang dapat dijadikan jaringan dalam rangka membantu untuk memberi bahan keterangan guna secara khusus mendukung
9
tugas-tugasnya sebagai Bhabinkamtibmas maupun mendukung tugas-tugas kepolisian secara umum. Menurut Ipong Sumpena (2003) tahap-tahap dalam pembentukan jaringan intelijen adalah (1) Tahap mencari / meneliti calon jaringan; (2) Tahap pemilihan dan penentuan jaringan; (3) Pelaksanaan tugas jaringan dan (4) Pengendalian jaringan. Sedangkan pembinaan jaringan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan intelijen secara berencana, terarah, terprogram dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan, pembinaan
kemampuan,
pendayagunaan,
pemisahan
serta
pengawasan
dan
pengendalian jaringan intelijen. d. Kemampuan administrasi intelijen Administrasi Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan yang menyangkut cara-cara penyelenggaraan tulis menulis di bidang Intelijen, khususnya dalam rangka pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, serta penyimpanan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Intelijen. Administrasi intelijen meliputi
cara-cara pendokumentasian atau penyimpanan informasi dan cara-cara
produksi intelijen atau pelaporan informasi /bahan keterangan yang sudah diolah untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak–pihak pemakai sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara terus menerus, teratur, terarah dan aman. Prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi intelijen, berpedoman pada prinsip keamanan, manfaat, tepat pada waktunya dan lengkap. Maksud dari keempat prinsip ini adalah bahwa administrasi intelijen lebih mengutamakan keamanan baik terhadap kebocoran informasi maupun keamanan petugas, dari pada kelengkapan informasi. Hal ini berarti administrasi intelijen, khususnya dalam hal produksi intelijen lebih mengutamakan
kecepatan
penyampaian
informasi
daripada
keutuhan
atau
kelengkapan informasi. Semakin cepat penyampaian produk intelijen kepada pimpinan, akan semakin banyak waktu yang tersedia bagi pimpinan untuk menyusun kebijaksanaan dan mengambil keputusan, termasuk untuk mengarahkan penyelidikan dengan
menentukan unsur-unsur keterangan yang diprioritaskan dan dibutuhkan
segera. Oleh karena itu, dalam produksi intelijen terdapat skala prioritas permasalahan yang harus segera dilaporkan berdasarkan kerawanan permasalahan atau potensi ancaman kamtibmas yang dapat ditimbulkan. Produk Intelijen dilakukan melalui proses : 1) Pencatatan 10
Yaitu mencatat atas semua bahan keterangan/informasi yang diterima dari dalam buku harian informasi dengan tujuan untuk mempermudah dalam kegiatan penilaian dan penafsiran informasi. 2) Penilaian Yaitu
mengukur
tingkat
kepercayaan
terhadap
kebenaran
dari
bahan
keterangan/informasi, serta mengukur kepercayaan terhadap sumber/asal dari bahan keterangan/informasi tersebut terhadap tingkat kepentingan dan urgensi permasalahan
atau
ancaman
yang
mungkin
ditimbulkan
dari
bahan
keterangan/informasi tersebut. Penilaian terhadap sumber berita dibagi atas beberapa tingkatan yang masingmasing diberi tanda/kode huruf sebagai berikut : A = Dapat dipercaya sepenuhnya B = Biasanya dapat dipercaya C = Agak dapat dipercaya D = Biasanya tidak dapat dipercaya E = tidak dapat dipercaya F = Kepercayaan tidak dapat dinilai Sedangkan penilaian kebenaran terhadap baket berita dibagi atas beberapa tingkatan, yang masing-masing diberi tanda/kode angka sebagai berikut : 1 = Dibenarkan suatu bahan atau sumber lain 2 = Sangat mungkin benar 3 = Mungkin benar 4 = Kebenaran meragukan 5 = Tidak mungkin benar 6 = Kebenarannya tidak dapat dinilai. Walaupun huruf dan angka tersebut merupakan urutan tingkat kepercayaan, tetapi urutan huruf dan angka tersebut tidak tergantung satu dengan yang lainnya. Contoh : Sumber keterangan yang “dapat dipercaya sepenuhnya” mungkin saja memberikan keterangan yang “tidak mungkin benar” sehingga nilai Intelijennya A5. Sebaliknya suatu bahan keterangan yang dilaporkan “Dibenarkan oleh orang lain” bisa juga yang memberi keterangan “Tidak dapat dipercaya” sehingga nilai Intelijennya E1. 3) Penafsiran.
11
Kegiatan penafsiran ialah penentuan arti dan kegunaan dari pada suatu bahan keterangan dihubungkan dengan keterangan yang sudah ada. Untuk menafsirkan bahan keterangan ada 3 (tiga) cara yaitu : (a) berpikir secara intuitif, yaitu suatu penafsiran yang berdasarkan pada feeling yang banyak dipengaruhi oleh pengalaman; (b) berpikir
secara
ilmiah,
yaitu
suatu
penafsiran
yang
menggunakan data yang sudah pasti kebenarannya didukung oleh ilmu pengetahuan (science); dan (c) berpikir secara logis, yaitu suatu penafsiran yang merupakan hasil pertimbangan yang kritis melalui proses analisa, integrasi dan kesimpulan. 4) Penyusunan produk Yaitu kegiatan penulisan laporan intelijen dengan cara menuangkan informasi ke dalam tulisan dengan format laporan tertentu berisi kejelasan sumber informasi, fakta-fakta yang sudah diketahui, analisa singkat maupun kemungkinan akibat yang ditimbulkan sebagai perkembangan situasi. 5) Penyampaian produk Setiap produk intelijen yang sudah siap harus disampaikan kepada pengguna. Betapapun baiknya produk intelijen yang dibuat, tidak akan ada nilainya bila tidak dipergunakan. Prinsip-prinsip pokok yang perlu diperhatikan dalam penyampaian produk intelijen adalah : a)
Masalah yang tepat Kekeliruan pemilihan masalah, akan menimbulkan apatisme penerima dalam menanggapi masalah yang disajikan, tidak terpakainya produk intelijen bisa membawa ketidak terpeliharanya produk intelijen dan dapat menimbulnya resiko keamanan
b) Waktu penyampaian yang tepat Suatu produk intelijen akan bernilai tinggi apabila sampai pada pemakai tepat pada waktunya atau sampai ditangan pengguna sebelum peristiwa yang menyangkut masalah itu terjadi sehingga pengguna masih punya kesempatan untuk membuat keputusan langkah – langkah tertentu yang berguna untuk menentukan kebijakan selanjutnya c)
Pengguna yang tepat
12
Pengiriman kepada pengguna yang benar–benar berkepentingan, kesalahan pemilihan penerima produk intelijen beresiko jatuhnya kebocoran informasi maupun resiko lainnya. d) Cara penyampaian yang tepat Ketepatan cara penyampaian produk intelijen bisa mendukung ketepatan waktu dari pengguna. Pemilihan dan penentuan sarana pengiriman produk intelijen harus mempertimbangkan urgensi produk /ketersediaan waktu dan segi nilai/tingkat kerahasiaan e. Kemampuan analisa intelijen terbatas Analisa merupakan sebuah tahap yang penting dari proses intelijen, dalam tahap ini kita mengumpulkan informasi bersama untuk mengembangkan sebuah penyanggahan atau kesimpulan mengenai apa yang kita yakini sedang atau akan terjadi. Analisa intelijen adalah upaya untuk mempelajari ketersediaan informasi dan berusaha untuk menempatkan ke dalam pola logika dan mengembangkannya melalui hipotesa (pernyataan sementara yang menggambarkan situasi dan kondisi suatu gejala berdasarkan kerangka teori maupun konsep yang relevan). Hipotesis merupakan alat intelijen yang penting dan efektif. Bila informasi terbatas dan
kurang
terakait,
maka
bisa
dikembangkan
beberapa
hipotesis
yang
memungkinkan. Upaya kemudian dilakukan untuk membuktikan reliabilitas informasi yang didasarkan pada hipotesa tersebut. (DeLadurantey : 1995). Terdapat tiga bentuk analisa intelijen yaitu : 1) Analisa Penguraian : memeriksa informasi dan berusaha untuk menggambarkan apa yang terjadi atau apa yang telah terjadi sebelumnya. 2) Analisa Penjelasan : membangun analisa penggambaran dan mencari penjelasan alasan mengapa hal-hal terjadi dan penyebab dibalik sebuah problem atau tingkah laku. 3) Analisa Perkiraan : menggunakan keduanya, baik analisa penggambaran dan analisa penjelasan untuk meramal atau memperkirakan apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang sebagai konsekuansi dari apa yang sedang terjadi dan apa yang menjadi penyebab di balik persoalan. Kemampuan analisis bagi yang diperlukan bagi seorang Bhabinkamtibmas bersifat terbatas hanya untuk kepentingan taktis.
13
5.
Konsep Pelayanan Prima Kepolisian Bebagai pengertian tentang pelayanan telah diungkapkan oleh para ahli, namun pada
dasarnya pelayanan merupakan aktivitas/manfaat
yang ditawarkan oleh organisasi atau
perorangan kepada konsumen (customer) yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. (Daviddow dan Uttal, 1989). Sementara itu yang disebut dengan konsumen adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau petugas. Pelayanan dikatakan tidak berujud tersebut berarti bahwa pelayanan itu hanya dapat dirasakan, oleh sebab itu lebih jauh Normann (1991:14) memberikan karakteristik pelayanan sebagai berikut: Pelayanan merupakan suatu produksi yang sifatnya tidak dapat diraba, berbeda dengan barang produksi lain (barang jadi atau barang industri yang berwujud). Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya
adalah
tindak
sosial.
Produksi
dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat
dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. Pengertian yang lebih luas dikatakan oleh Daviddow dan Uttal (1989:19) merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan (whatever enhances customer satisfaction). Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sering disebut dengan pelayanan umum, yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah sesuatu yang
disediakan
baik
oleh
organisasi pemerintah maupun swasta, kerena masyarakat umumnya tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhannya kecuali melalui kolektif. Pemenuhan kebutuhan dilakukan untuk seluruh masyarakat guna kesejahteraan sosial. (Londsdale: 1994). Sementara itu pengertian pelayanan umum yang sesuai dengan Keputusan MenPAN nomor 81 tahun 1993 adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instasi pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan umum adalah : (1) environmental services, berupa penyediaan
sarana dan prasarana antara lain jalan, jembatan, taman,
drainase, kebersihan dan sebagainya; (2) personel services adalah pelayanan langsung pada manusianya, antara lain pelayanan pendidikan dan kesehatan, keagamaan dsb; (3) developmental services, yang bersifat enabling dan fasilitating, atau penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian; (4) protective services yang bersifat pemberian pelayanan keamanan dan perlindungan yang dilakukan oleh 14
polisi, polisi pamong praja, militer dan juga perlindungan dari bahaya kebakaran, bencana alam, dan sebagainya Dilihat dari jenis pelayanan dalam perspektif struktural, maka pelayanan tersebut terdiri dari: a. Social Investment, atau pelayanan yang berkaitan dengan investasi sosial. Pelayanan ini mempunyai sifat langsung mengukung akumulasi kapital atau bahkan menyediakan kapital. Pelayanan seperti ini banyak dilakukan dalam lembaga-lembaga perekonomian, misalnya Bank, Pasar Modal, dan sebagainya. b. Social Consumption, atau sering disebut dengan pelayanan yang berkaitan dengan barang konsumsi sosial. Dalam hal ini pelayanan bersifat tidak langsung mendukung akumulasi kapital, karena sifat dari pelayanan ini adalah sebagai pengantar atau sarana untuk peningkatan kapital itu sendiri, misalnya dengan menyediakan pelayanan untuk reproduksi tenaga kerja. Contoh pelayanan hiburan, kesehatan atau pelayanan pendidikan. Hasil yang diperoleh penerima layanan secara
tidak langsung
meningkatkan kapital. c. Social Security, atau sering disebut dengan pelayanan keamanan sosial pelayanan ini sering disebut juga dengan pelayanan yang tidak langsung tetapi setiap orang membutuhkan pelayanan ini. Dalam teori kebutuhan dari Abraham Maslow merupakan kebutuhan manusia pada tingkat yang ke dua. Pelayanan keamanan sosial ini menyediakan pelayanan untuk keamanan kegiatan yang akan dapat menunjang akumulasi kapital. Sebagai contoh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya pelayanan kepolisian. Pelayanan Kepolisian dapat memberikan keamanan bagi setiap warga/masyarakat di sekitarnya. Satuan Pengamanan (SATPAM) juga memberikan pengamanan namun hanya terbatas pada lingkup wilayah tugasnya saja. Perkembangan tuntutan pelayanan saat ini adalah pelayanan prima atau pelayanan yang dapat memenuhi harapan masyarakat atau lebih baik dari standar dan asas-asas pelayanan publik/pelanggan. Dalam organisasi publik hal ini sebenarnya telah menjadi tuntutan sejak munculnya teori negara baru (Frederickson) tentang azas keadilan. Oleh sebab itu dalam pelayanan primapun perlu adanya standar pelayanan sebagai ukuran yang telah ditentukan untuk pembakuan pelayanan yang baik dan berkeadilan. Bila seluruh pelayanan telah memiliki standar maka akan lebih mudah memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga secara kontinyu akan dapat disebut prima. Sementara itu pelayanan prima di sektor seringkali terjadi adanya kesenjangan dalam kualitas pelayanan (Service Quality Concept). Konsep ini memformulasikan dalam tingkat 15
kualitas pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan. Terdapat 5 (lima) macam gap/kesenjangan yang menjadi ukuran kepuasan. a. Gap 1: Tidak Memahami Kehendak Konsumen b. Gap 2: Penerapan Standar Kualitas Tidak Tepat c. Gap 3: Kurangnya Pemenuhan Pelayanan d. Gap 4: Pelayanan Tidak Sesuai Dengan Yang Dijanjikan e. Gap 5: Pelayanan Yang Tidak Memuaskan Terdapat lima dimensi kualitas layanan yaitu Tangible, Empathy, Reability, Responsiveness, dan Assurance. Kelima demensi tersebut di atas dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan pada pelanggan/masyarakat. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai indikator akuntabilitas layanan secara konkrit, sesuai dengan Keppres no:.... tentang Akuntabilitas a. Tangible (Kasat Mata) Tampak fisik atau sesuatu yang kelihatan. Tampak mata, tampak rasa, tampak dengar dari peralatan atau petugas pelayanan serta alat-alat komunikasi dengan pelanggan. b. Reability Kemampuan untuk memenuhi janji sesuai dengan yang telah diberikan kepada konsumen. Jasa yang ditawarkan dapat diandalkan, dengan syarat layanan harus akurat dan konsisten, serta harus dijamin baik produknya maupun pelayanan petugasnya. c. Responsiviness Kecepatan/keikhlasan untuk memberikan layanan dengan benar. d. Assurance Pengetahuan dan keramahan dari para petugas dan kemampuan mereka untuk menjaga kepercayaan dan kerahasiaan e. Empathy Kepedulian dengan penuh perhatian secara individual terhadap pelanggan. Layanan prima adalah layanan yang memberikan kepuasan pelanggan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 81/1995. Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa di sektor publik terdapat tata laksana yang digunakan dalam pelayanan umum, dengan sendi-sendi pelayanan prima : Kesederhanaan, Kejelasan dan Kepastian, Keamanan, Keterbukaan, Efisien, Ekonomis, Keadilan yang merata, Ketepatan waktu. Sendi-sendi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
16
a. Kesederhanaan, yang meliputi prosedur/tata cara pelayanan, antara lain: Mudah, Tidak berbelit-belit, Mudah dilaksanakan. b. Kejelasan/Kepastian terhadap: prosedur, persyaratan, unit kerja tarif/biaya, pejabat yang menerima keluhan akan pelayanan yang diberikan dalam suatu organisasi. c. Keamanan, yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa yang dilayankan oleh suatu organisasi. d. Keterbukaan,
menyangkut
kesederhanaan
dan
kejelasan
pelayanan
yang
diinformasikan pada masyarakat. e. Efisien, yang artinya pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi hendaknya ada pembatasan terhadap persyaratan pada hal-hal yang dianggap penting saja. f. Ekonomis, yang artinya pembiayaan yang dibebankan pada masyarakat yang dilayani itu sesuai dengan kewajaran, kemampuan masyarakat umum dan peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu juga ekonomis dalam penyelenggaraan pelayanannya itu sendiri (total Cost) g. Keadilan, menyangkut jangkauan palayanan yang diberikan oleh suatu organisasi diharapkan dapat seluas mungkin dan merata, artinya tidak ada wilayah yang dibedakan pelayanannya. Dilihat dari keadilan vertikal dan horizontal. h. Ketepatan waktu, yang artinya bahwa pelayanan yang telah dijanjikan sesuai dengan standar yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyelenggaraan tata laksana pelayanan umum sesuai dengan bentuk dan sifatsifatnya dapat menggunakan salah satu pola dibawah ini: a. Pola Pelayanan Fungsional, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan oleh satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. b. Pola Pelayanan Satu Pintu, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. c. Pola Pelayanan Satu Atap, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat/lokasi oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. d. Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan umum yang bersangkutan. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 17
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Polri merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Fungsi pelayanan Polri bersifat protective services yaitu bersifat pemberian pelayanan keamanan dan perlindungan dari bahaya khususnya kriminalitas dan bentuk-bentuk ancaman kamtibmas lainnya. Dilihat dari jenis pelayanan dalam perspektif struktural, maka jenis pelayanan Polri adalah Social Security, atau sering disebut dengan pelayanan keamanan sosial. Pelayanan ini tidak langsung dinikmati setiap orang namun setiap orang membutuhkan pelayanan ini karena keamanan merupakan kebutuhan dasar manusia pada tingkat yang ke dua. Polri menyadari bahwa saat ini masih terdapat beberapa kalangan masyarakat yang menilai kualitas pelayanan Polri belum memuaskan. Oleh karena itu dalam Renstra Polri Tahap II Tahun 2010-2014 secara khusus Polri telah menetapkan visi, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Kamtibmas Prima, Tegaknya Hukum dan Kamdagri Mantap serta Terjalinnya Sinergi Polisional yang Proaktif”, secara subtansi visi tersebut mengandung makna: Dengan mempedomani visi Polri tersebut, maka langkah pencapaian sasaran strategis dirumuskan ke dalam misi Polri sebagai berikut: a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif; c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang; d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri; e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum; f. Menegakkan hukum secara profesional, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri; h. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja. Selaras dengan undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Polri telah menjabarkannya ke dalam 18
bingkai besar Grand Strategy Polri Tahun 2005-2025 yang mencakup 3 (tiga) tahapan waktu yaitu: Tahap I Tahun 2005-2009 membangun kepercayaan (trust building), Tahap II Tahun 2010-2014 membangun kemitraan (partnership building) dan Tahap III Tahun 2015-2025 menuju organisasi unggulan (strive for excellence). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa kelembagaan dan kementerian harus melaksanakan reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, transparan dan akuntabel guna menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Mengacu kepada tuntutan dan harapan masyarakat, Kapolri telah menetapkan program revitalisasi Polri dengan merubahan paradigma Polri sehingga memiliki sikap yang melayani, proaktif, transparan dan akuntabel. Perubahan paradigma tersebut akan mendorong terwujudnya pelayanan prima. Berdasarkan Permen-PAN Nomor 20 Tahun 2010, Polri telah menetapkan rencana aksi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Polri tahap II sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi Polri tahap I yang telah berjalan dan dinilai baik. Secara kongkrit Reformasi Birokrasi Polri tahap II terdiri dari 9 (sembilan) program sebagai berikut : a. Program Penguatan Organisasi b. Program Penataan Tatalaksana c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik e. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur f. Program Manajemen Perubahan g. Program Penguatan Pengawasan h. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja i. Program Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi 3 (tiga) rencana aksi sebagai berikut : a. Penerapan standard pelayanan pada unit kerja b. Penerapan Standard Pelayanan Minimal/SPM pada Kabupaten Kota (Polres/Ta/Tabes/Metro) c. Partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik
19
6.
Konsep Pemeliharaan Kamtibmas Mengacu kepada teori kebutuhan Abraham Maslow, keamanan merupakan kebutuhan
manusia pada tingkat yang ke dua. Keamanan adalah suatu kondisi yang ditandai dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut : (1) Secure atau hadirnya perasaan aman; (2) Safety atau yang berarti keselamatan; (3) Surety atau adanya kepastian; dan (4) Peace atau damai. Pada saat didirikan, doktrin Polri adalah Tata Tentrem Kerta Raharja. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan nasional yang berupa masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (Raharja), dipersyaratkan adanya suasana gairah untuk membangun (Kerta). Kerta hanya akan terwujud melalui pembinaan tentrem atau terwujudnya keamanan dalam negeri. Tentrem yang mengandung dimensi security, surety, safety, dan peace yang hanya terwujud jika ada Tata, yakni ketertiban yang berdasarkan hukum. Doktrin Polri tersebut secara jelas menjelaskan hubungan antara ketertiban, keamanan, pembangunan dan kesejahteraan. Kamtibmas adalah istilah yang merupakan singkatan dari keamanan dan ketertiban masyarakat. Istilah keamanan dan ketertiban masyarakat secara utuh (tidak berupa singkatan kamtibmas) pertama kali digunakan pada Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep/821/VII/1982 tanggal 12 Juli 1982 tentang Pola Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat. Dalam surat keputusan itu disebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi, sarana dan atau tujuan yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya kepastian, adanya rasa dilindungi dari segala macam bahaya, adanya rasa damai dan tenteram bagi masyarakat. (Kunaefi, 2003:29). Sedangkan undang-undang yang pertama kali Sedangkan undang-undang yang pertama kali mencantumkan frase keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia tanpa mendefinisikan secara khusus frase tersebut. Mulai saat itu frase keamanan dan ketertiban masyarakat lazim disingkat menjadi kamtibmas. Definisi keamanan dan ketertiban mengalami perubahan dua kali, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mendefinisikan Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan 20
menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mendefinisikan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keseluruhan definisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbeda-beda tersebut merujuk kepada tugas Polri untuk memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, sebagaimana pertama kali dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
7.
Analisis Swot Menurut Freddy Rangkuti (1997,18) analisis SWOT adalah suatu metoda analisis
yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Analisis ini
merupakan suatu metoda untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi.
Kata
SWOT itu sendiri merupakan kependekan dari variabel-variabel penilaian, yaitu: S merupakan kependekan dari Strengths, yang berarti potensi dan kekuatan; W merupakan kependekan dari Weaknesses, yang berarti kelemahan; O merupakan kependekan dari Opportunities, yang berarti peluang; dan T merupakan kependekan dari Threats, yang berarti ancaman. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara 21
keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan. Penulis akan menggunakan teknik SWOT dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan kemampuan intelijen Bhabinkamtibmas guna terselenggaranya pelayanan prima kepolisian.
22
BAB III SITUASI DAN KONDISI BHABINKAMTIBMAS SAAT INI Polsek sebagai organisasi polri yang paling dekat dengan masyarakat mempunyai nilai yang penting sebagai basis deteksi dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi yang begitu cepat berubah sehingga polsek diharapkan mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat sejak dini,. Segala hal yang terjadi maupun diperkirakan akan terjadi di masyarakat diharapkan dapat termonitor oleh Polsek. Polsek juga diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayahnya sehingga pimpinan dapat mengambil langkah antisipasi guna terwujudnya kamtibmas.
DATA BHABINKAMTIBMAS TAHUN 2012
a. POLSEK TANJUNGPANDAN NO
NAMA
PANGKAT / NRP
1
2
3
1
SUGIONO
2
ZAKARUDIN
BRIGADIR / 81070135 AIPTU / 68080045
3 4 5 6 7
CIK NAWI KARSIMIN KANDIVIA AMRAN SOMAD NOVIANSYAH
BRIPKA / 58090591 BRIPKA / 59090515 BRIPTU / 87100279 BRIPKA / 59100200 BRIPKA / 71110333
8 9
BRIPKA / 75040113 BRIPKA / 73050470
11
JOHAN EFENDI OTONG SUTISMAN SYAHRIAL TANJUNG SUPARMIN
12
ANTONIUS
13
GELORA PUTRA
14
HERU APRIYANTO IDRIS -
10
15 16
KELURAHAN / DESA BINAAN 4
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA ADA ADA ADA ADA
ADA ADA ADA ADA ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA
ADA
BRIPTU / 58030732 DESA PANGKAL LALANG BRIPTU / 83120425 DESA TANJUNG PENDAM BRIPKA / 75110816 DESA PELEMPANG JAYA BRIPTU / 87040610 DESA AIK RAYAK
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
BRIPDA / 86101850 DESA AIR KETEKOK KEL. KAMPONG DAMAI
ADA
ADA
BRIPKA / 76080692
23
DESA BULUH TUMBANG KELURAHAN PAAL SATU KELURAHAN PARIT DESA AIR SAGA DESA AIR MERBAU KELURAHAN KOTA DESA JURU SEBRANG DESA DUKONG KEL. LESUNG BATANG DESA PERAWAS
PELATIHAN PELATIHAN INTEL BHABIN 5 6
b. POLSEK MEMBALONG NO
NAMA
PANGKAT / NRP
1
2
3
17 18 19
CHAIRUL AHMAD TONTOSAN ASRIN
20 21 22
SLAMET JUNAEDI HERRY MEILAN ANDI MARETO
23 24
NIZAR FEBRIANSYAH HADI PURNOMO
25
HARRY WIBOWO
26
HENDRA WIDARTA P. SIAHAAN
27 28
ADRI. PANJAITAN
H.
KELURAHAN / DESA PELATIHAN PELATIHAN BINAAN INTEL BHABIN 4 5 6
BRIPTU / 56050001 DESA MEMBALONG BRIPKA / 79120027 DESA BANTAN BRIPDA / 89040040 DESA SIMPANG RUSA BRIPKA / 74060572 DESA PERPAT BRIPTU / 86080743 DESA LASSAR BRIPTU / 88030637 DESA PADANG KANDIS BRIPDA / 88020670 DESA GUNUNG RITING BRIPDA / DESA MENTIGI 89070117 BRIPDA / 88080404 DESA TANJUNG RUSA BRIPTU / 88010443 DESA KEMIRI
ADA ADA ADA
ADA ADA ADA
ADA ADA ADA
ADA ADA ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
BRIPTU / 84110141 DESA PULAU SUMEDANG BRIPDA / 87081323 DESA PULAU SELIU
ADA
ADA
ADA
ADA
c. POLSEK BADAU NO
NAMA
PANGKAT / NRP
1
2
3
29 30 31 32 33 34 35
DAFES IBWADEPA FEBRIANSA YOGIE RAMADHAN NOVIANSYAH AT THUR HADID R. OKTARIANSYAH ADE SANJAYA
KELURAHAN / DESA BINAAN 4
PELATIHAN PELATIHAN INTEL BHABIN 5 6
BRIPTU / 83060751 DESA AIR BATU BUDING BRIPTU / 87021121 DESA KACANG BUTOR BRIPDA / 88050906 DESA BADAU
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
BRIPTU / 88110744 DESA CERUCUK BRIPDA / 85101967 DESA SUNGAI SAMAK BRIPDA / DESA 89100145 PEGANTUNGAN BRIPTU / 87101067 DESA IBUL
ADA ADA
ADA ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
d. POLSEK SIJUK NO
NAMA
PANGKAT / NRP
1
2
3
36 37 38 39
ARDIANSYAH BELLY SANDOYO MUSTIKA YOCHI LISWARA
BRIPTU / 86030392 BRIPTU / 85111781 BRIPTU / 81051422 BRIPDA / 87041300
40 41
EDWHARD DEDY IRMAWAN
42
KRISSOPRAS. P
KELURAHAN / DESA BINAAN 4
DESA SIJUK DESA AIR SELUMAR DESA SERUK DESA SUNGAI PADANG BRIPTU / 87010205 DESA TERONG BRIGADIR / DESA BATU ITAM 84010205 BRIPDA /86081835 DESA KECIPUT
24
PELATIHAN PELATIHAN INTEL BHABIN 5 6 ADA ADA ADA ADA
ADA ADA ADA ADA
ADA ADA
ADA ADA
ADA
ADA
43
UMAR DAMAI
44
MUHAMMAD SALEH TOHIRUDDIN
45
BRIGADIR / DESA TANJUNG 82110251 BINGA BRIPTU / 82040385 DESA PELEPAK PUTE
ADA
ADA
ADA
ADA
BRIPTU / 85051351 DESA TANJONG TINGGI
ADA
ADA
e. POLSEK SELAT NASIK NO
NAMA
PANGKAT / NRP
1
2
3
46
D.F. BUTAR BUTAR M. SYAHWAN IRWAN KASNADI
BRIGADIR / 82010280 BRIPDA / 90090191 AIPDA / 3050049 BRIGADIR / 76080531
47 48 49
KELURAHAN / DESA PELATIHAN PELATIHAN BINAAN INTEL BHABIN 4 5 6 DESA SELAT NASIK
ADA
ADA
DESA PETALING DESA GUAL DESA GERSIK
ADA ADA ADA
ADA ADA ADA
Kondisi Anggaran diterima personel Bhabinkamtibmas No 1. 2. 3. 4. 5.
Program Bin Tibmas Bin Kamsa Bin Redawan Polmas Polsek
Anggaran Rp. 102.000.000 Rp. 124.500.000 Rp. 86.000.000 Rp. 20.867.000 Rp. 70.000.000
Keterangan Sat Bimmas Sat Bimmas Sat Bimmas Sat Bimmas 5 Polsek
Data Personil Bhabinkamtibmas yang memperoleh tunjangan Bhabinkamtibmas, umum dan struktural POLSEK
JUMLAH BHABINKAMTIBM AS
TUNJANGA N BHABIN
PolsekTanjungpand 15 4 an Polsek Membalong 12 6 Polsek Badau 7 7 Polsek Sijuk 10 5 Polsek Selat Nasik 4 3 Jumlah 48 25 - Tunjangan bhabinkamtibmas : Rp 100.000/ bulan - Tunjangan struktural jabatan : Rp 490.000/ bulan - Tunjangan umum : Rp 100.000/ bulan
5
TUNJANGA N STRUKTURA L 6
1 0 3 0 9
5 0 2 1 14
TUNJANGA N UMUM
KE T
Dalam upaya pembinaan kamtibmas di wilayahnya, Polres Belitung telah menggelar anggotanya untuk bertugas sebagai Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas atau disebut Bhabinkamtibmas untuk membina kamtibmas di setiap desa dan kelurahan.
25
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Kemampuan intelijen para Bhabinkamtibmas di Polres Belitung, sampai saat ini belum terberdayakan dengan baik. Sementara itu perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di Kabupaten Belitung menuntut pelayanan prima kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini merupakan masalah yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu diperlukan pengkajian secara mendalam tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dalam rangka untuk menyusun strategi pemecahan masalah yang tepat. Dalam naskah karya perorangan ini digunakan analisa SWOT untuk mengurai faktorfaktor yang mempengaruhi pemberdayaan kemampuan intelijen Bhabinkamtibmas guna terselenggaranya pelayanan prima kepolisian, sebagai berikut :
1.
Faktor Internal a. Kekuatan 1) Adanya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan dan Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan. 2) Keinginan kuat serta komitmen dari Kapolres untuk menjamin terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif melalui pendekatan pre-emtif dan preventif dengan cara-cara persuasif dalam rangka mewujudkan kamtibmas serta sebagai pelindung, pangayom dan pelayan masyarakat 3) 97,96 % dari 49 desa/kelurahan di wilayah hukum Polres Belitung sudah terisi 1 (satu) orang Bhabinbamtibmas sendiri yang hanya bertanggungjawab untuk membina desa/kelurahan tersebut tanpa merangkap jabatan lain atau pun membina lebih dari dua desa/kelurahan. 4) Seluruh Bhabinkamtibmas sudah mengikuti pelatihan bhabinkamtibmas dan pelatihan intelijen 26
b. Kelemahan 1) Dari 48 orang Bhabinkamtibmas, baru 25 orang (52,08%) Bhabinkamtibmas yang
memperoleh
tunjangan
Bhabinkamtibmas,
9
orang
(18,75%)
Bhabinkamtibmas memperoleh tunjangan umum, dan 14 orang (29,17%) Bhabinkamtibmas yang memperoleh tunjangan struktural. 2) Masih minimnya jumlah Anggaran dan Sarana Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di lapangan 3) Pemahaman para Bhabinkamtibmas tentang tugas dan penguasaan wilayah (intel dasar dan jaringan informasi) di desa masing-masing masih minim 4) Pelatihan Bhabinkamtibmas dan Pelatihan Intelijen baru dilaksanakan 1 (satu) kali selama … hari atau … jam, materi pelatihan masih bersifat umum dan metode pelatihan lebih bersifat ceramah. 2.
Faktor Eksternal a. Peluang 1) Adanya keinginan dan harapan masyarakat untuk hidup secara aman, tertib dan terbebas dari segala bentuk gangguan kamtibmas sehingga akan muncul dukungan dari masyarakat kepada pihak Polri dalam pelaksanaan tugas memelihara kamtibmas dan menciptakan situasi yang kondusif dalam lingkungan masyarakat. 2) Adanya dukungan dan bantuan dari instansi terkait seperti Pemda, PT.Timah dan pihak – pihak lainnya terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri. 3) Adanya kepedulian masyarakat dengan memberikan informasi yang sangat berguna dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan sehingga akan memudahkan personil intelijen menentukan teknik dan strategi yang akan digunakan. 4) Seluruh wilayah Kabupaten Belitung telah terjangkau jaringan telekomunikasi seluler dan internet dengan baik yang memungkinkan komunikasi timbal balik antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat di desa/kelurahan binaannya b. Kendala 1) Meningkatnya potensi ancaman, kerawanan dan gangguan kamtibmas sebagai dampak negatif dari dinamika perkembangan kehidupan dalam masyarakat 2) Kurangnya partisipasi langsung masyarakat dalam upaya mencegah kejahatan atau menjaga situasi kamtibmas
27
3) Masih ditemukannya penilaian negatif serta sikap apriori, apatisme, pesimisme dan bahkan sinisme dari sebagian kecil masyarakat dalam menanggapi berbagai program dan niat baik Polri. 4) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas masih kurang
28
BAB VI UPAYA PEMBERDAYAAN KEMAMPUAN INTELIJEN BHABINKAMTIBMAS
Agar dapat menentukan strategi yang tepat dalam rangka pemberdayaan kemampuan intelijen Bhabinkamtibmas guna terselenggaranya pelayanan prima kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Belitung, perlu terlebih dahulu diadakan analisa secara mendalam dengan teknik analisa SWOT terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penulis menggunakan Matrik Internal Eksternal (Matrik IE) dan Matrik TOWS dalam menganalisa faktor-faktor tersebut. 1.
Tabel Internal Factor Analysis Summary (IFAS) NO
FAKTOR INTERNAL
1
Kekuatan (Strengths), a. Keinginan kuat dan komitmen dari Kapolres untuk menjamin terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif b. Adanya Pedoman Bhabinkamtibmas berupa Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 dan Surat Kapolri No.Pol: B/3377/IX/2011/ Baharkam tgl 29 September 2011. c. 97,96 % dari 49 desa/kelurahan sudah terisi 1 orang Bhabinbamtibmas tanpa merangkap jabatan lain atau pun membina lebih dari dua desa/kelurahan. d. Seluruh Bhabinkamtibmas sudah mengikuti pelatihan bhabinkamtibmas dan pelatihan intelijen
2
Kelemahan (Weekness) a. Masih minimnya jumlah Anggaran dan Sarana Prasarana yang pendukung Bhabinkamtibmas b. Pelatihan Bhabinkamtibmas dan Pelatihan Intelijen baru satu kali dalam waktu yang singkat, materi masih bersifat umum dan metode bersifat ceramah. c. Pemahaman para Bhabinkamtibmas tentang tugas dan penguasaan wilayah (intel dasar dan jaringan informasi) di desa masing-masing masih minim d. Dari 48 orang Bhabinkamtibmas, baru 25 orang (52,08%) mendapat tunjangan Bhabinkamtibmas, 9 orang (18,75%) mendapat tunjangan umum, dan 14 orang (29,17%) memperoleh tunjangan struktural. TOTAL
BOBOT
RATING
SCORE BOBOT
0,20
4
0,80
0,15
3
0,45
0,10
2
0,20
0,05
2
0,10
0,05
2
0,10
0,10
1
0,10
0,15
1
0,15
0,20
1
0,20
1,00
29
2,1
2.
Tabel Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS) NO
FAKTOR EKSTERNAL
1
Peluang (Opportunities), a. Adanya keinginan dan harapan masyarakat untuk hidup secara aman, tertib dan terbebas dari segala bentuk gangguan kamtibmas b. Adanya dukungan dan bantuan dari instansi terkait seperti Pemda, PT.Timah dan pihak – pihak lainnya terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri. c. Adanya kepedulian masyarakat dengan memberikan informasi d. Seluruh wilayah Kabupaten Belitung telah terjangkau jaringan telekomunikasi seluler dan internet
2
Ancaman (Threats) a. Meningkatnya potensi ancaman, kerawanan dan gangguan kamtibmas sebagai dampak negatif dina-mika perkembangan kehidupan dalam masyarakat b. Kurangnya partisipasi langsung masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan atau menjaga situasi kamtibmas c. Masih ditemukannya penilaian negatif serta sikap apriori, apatisme, pesimisme dan bahkan sinisme dari sebagian kecil masyarakat dalam menanggapi berbagai program dan niat baik Polri. d. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas masih kurang TOTAL
BOBOT
RATING
SCORE BOBOT
0,20
4
0,80
0,15
4
0,60
0,15
3
0,45
0,05
2
0,10
0,10
2
0,20
0,10
2
0,20
0,10
1
0,10
0,15
1
0,15
1,0
30
2,7
Analisa Posisi dengan Matrik Internal Eksternal (IE) KUAT 4.0 GROWTH Konsentrasi melalui integrasi vertikal
TINGGI
STABILITY Hati - hati SEDANG 2.0
GROWTH Diversifikasi konsentrik
SEDANG 2.0 GROWTH Konsentrasi melalui integrasi horizontal
GROWTH Konsentrasi melalui integrasi horizontal STABILITY Tdk ada perubahan profit strategi GROWTH Diversifikasi konglomerasi
RENDAH
0
LEMAH 0 RETRENCHMEN T Turn around
RETRENCHMEN T Captive Company atau Divestment
RETRENCHMEN T Bangkrut atau likuidasi
FAKTOR EKSTERNAL
3.
FAKTOR INTERNAL
Hasil kombinasi IFAS dan EFAS menunjukkan pada posisi “konsentrasi melalui integrasi horizontal”. Posisi ini menunjukkan kondisi yang memungkinkan pemberdayaan kemampuan intelijen Bhabinkamtibmas guna terselenggaranya pelayanan prima kepolisian di wilayah hukum Polres Belitung. Namun Polres Belitung harus berkonsentrasi melalui integrasi horizontal dengan cara memperluas segmen pasar untuk mengurangi potensi persaingan, sehingga skala ekonomi menjadi lebih besar. Memperluas segmen pasar berarti Sat Intelkam Polres Belitung harus meningkatkan kemampuan intelijen Bhabinkamtibmas. Sedangkan mengurangi potensi persaingan berarti Sat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat harus meningkatkan kualitas hubungan Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat di desa/kelurahan binaan masing-masing dalam rangka menutup pintu masuk bagi pesaing.
31
4.
Matrik TOWS
IFAS
Kekuatan (Strengths) a. Keinginan kuat dan komitmen dari Kapolres untuk menjamin terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif b. Adanya Pedoman berupa Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/XI/2009 dan Surat Kapolri No.Pol: B/3377/IX/2011/Baharkam c. 97,96 % dari 49 desa/kelurahan g sudah terisi Bhabinbamtibmas tanpa merangkap jabatan lain atau pun membina lebih dari dua desa/kelurahan. d. Seluruh Bhabinkamtibmas sudah mengikuti pelatihan bhabin kamtibmas dan pelatihan intelijen
Kelemahan (Weekness) a. Masih minimnya jumlah Anggaran dan Sarana Prasarana pendukung b. Pelatihan Bhabinkamtibmas dan Pelatihan Intelijen baru satu kali dalam waktu singkat, materi bersifat umum dan metode bersifat ceramah. c. Pemahaman para Bhabin-kamtibmas tentang tugas dan penguasaan wilayah masing-masing masih minim d. Dari 48 orang Bhabinkamtibmas, baru 52,08% memperoleh tunjangan Bhabinkamtibmas, 18,75% memperoleh tunjangan umum, dan29,17% memperoleh tunjangan struktural.
EFAS Peluang (Opportunities), keinginan dan harapan masyarakat untuk hidup secara aman, tertib dan terbebas dari segala bentuk gangguan kamtibmas b. Adanya dukungan dan bantuan dari instansi terkait seperti Pemda, PT.Timah dan pihak – pihak lainnya terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri. c. Adanya kepedulian masyarakat dengan memberikan informasi d. Seluruh wilayah Kabupaten Belitung telah terjangkau jaringan telekomunikasi seluler dan internet
Strategi S-O Strategi W-O Mewujudkan kesepahaman Membangun sistem laporan online dalam bentuk MoU antara Kapolres yang murah dengan memanfaatkan sebagai top manager dengan tokoh dukungan berupa dana hibah dari masyarakat, untuk mendorong Pemda, PT. Timah dan pihak lainnya kerjasama ditingkat operator Mengajukan dukungan tunjang-an (Bhabinkamtibmas). bagi Bhabinkamtibmas yang belum Memanfatkan jaringan tele- mendapat tunjangan. komunikasi seluler dan internet Mengusahakan alokasi ang-garan untuk meningkatkan komunikasi dari Pemerintah Daerah maupun dana dengan masyarakat hibah sebagai tambahan dana operasional kegiatan Bhabinkamtibmas.
Ancaman (Threats) a. Meningkatnya potensi ancaman, kerawanan dan gangguan kamtibmas sebagai dampak negatif dinamika perkembangan kehidupan dalam masyarakat b. Kurangnya partisipasi langsung masyarakat dalam upaya mencegah kejahatan atau menjaga situasi kamtibmas c. Masih ditemukannya penilaian negatif serta sikap apriori, apatisme, pesimisme dan bahkan sinisme dari sebagian kecil masyarakat dalam menanggapi berbagai program dan niat baik Polri. d. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas masih kurang
Strategi S-T Strategi O-T Menetapkan jumlah target Melakukan evaluasi materi dan minimal berupa kegiatan metode pelatihan pembentukan dan pembinaan Melaksanakan pelatihan dengan jaringan, jumlah produk intelijen, menekankan pada praktek secara pemutakhiran intel dasar dalam berkala. jangka waktu tertentu (bulanan) Meningkatkan pengawasan dan Melakukan analisa dan evaluasi pengendalian secara periodik melalui terhadap ancaman kamtibmas penilaian kualitas dan produktivitas (kejahatan) yang terjadi setiap jaringan intelijen yang ada minggu dan menetapkan 5-10 ancaman kamtibmas tertinggi sebagai prioritas informasi yang dibutuhkan.
a. Adanya
5.
Program Berdasarkan seluruh analisa instrumental, faktor internal dan eksternal tersebut, maka
penulis
merumuskan
pemberdayaan
kemampuan
intelijen
Bhabinkamtibmas
guna
terselenggaranya pelayanan prima kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Belitung dengan nama “Program
32
Pemberdayaan Bhabinkamtibmas sebagai Jaringan Terstruktur Intelijen” yang dijabarkan sebagai berikut: a.
Visi Mewujudkan Bhabinkamtibmas sebagai jaringan terstruktur yang berkemampuan intelijen mumpuni dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas informasi yang akurat, cepat dan tepat untuk menyelenggarakan pelayanan prima Polres Belitung
b.
Misi 1) Mewujudkan Bhabinkamtibmas berkemampuan intelijen mumpuni 2) Mewujudkan mindset kebanggaan dan kehormatan sebagai Bhabinkamtibmas 3) Terpenuhinya kebutuhan informasi yang cepat, tepat dan akurat
c.
Tujuan 1) Meningkatkan kemampuan intelijen Bhabinkamtibmas melalui perbaikan metode dan materi pelatihan 2) Meningkatkan motivasi Bhabinkamtibmas melalui peningkatan kesejahteraan dan dukungan anggaran 3) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kinerja secara periodik dengan menetapkan target minimal berdasarkan sasaran dan jenis kegiatan sesuai analisa dan evaluasi situasi kamtibmas 4) Meningkatkan intensitas komunikasi personil Sat Intelkam dengan masyarakan di desa/kelurahan binaannya 5) Meningkatkan
kecepatan
dan
akurasi
penyampaian
informasi
dengan
menerapkan teknologi telekomunikasi untuk mendukung pelayanan prima Polres Belitung 6) Mengubah mindset Bhabinkamtibmas bahwa kontribusinya terhadap pelayanan prima Polres Belitung sangat besar 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha pemeliharaan kamtibmas d.
Sasaran 1) Bhabinkamtibmas Polres Belitung 2) Pemerintah daerah dan instansi terkait 3) Tokoh Masyarakat 4) Masyarakat
e.
Pelaksana Seluruh Bhabinkamtibmas Polres Belitung 33
f.
Strategi 1) Jangka Pendek (tahun pertama) a) Melakukan evaluasi metoda dan materi pelatihan b) Melaksanakan pelatihan secara berkala dengan menekankan pada praktek c) Mengajukan dukungan tunjangan bagi Bhabinkamtibmas yang belum mendapat tunjangan d) Melakukan analisa dan evaluasi terhadap ancaman kamtibmas (kejahatan) yang terjadi setiap minggu dan menyusun rangking ancaman kamtibmas (kejahatan) yang paling menonjol e) Memanfaatkan jaringan telekomunikasi seluler dan internet untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat f)
melakukan pengawasan dan pengendalian secara periodik melalui penilaian kualitas dan produktivitas jaringan intelijen yang ada
2) Jangka menengah (2 tahun pertama) a) Menetapkan jumlah target minimal berupa kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan, jumlah produk intelijen, pemutakhiran intel dasar dalam jangka waktu tertentu (bulanan) untuk meningkatkan intensitas komunikasi personil Sat Intelkam dengan masyarakan di desa/kelurahan binaannya b) Mewujudkan kesepahaman dalam bentuk MoU antara Kapolres sebagai top manager dengan tokoh masyarakat, untuk mendorong kerjasama ditingkat operator (Bhabinkamtibmas). c) Membangun sistem laporan online yang murah dengan memanfaatkan dukungan berupa dana hibah dari Pemda, PT. Timah dan pihak lainnya d) Mengusahakan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah maupun dana hibah pihak lainnya sebagai tambahan dana operasional kegiatan Bhabinkamtibmas 3) Jangka panjang (5 tahun pertama) a) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara periodik melalui penilaian kualitas dan produktivitas jaringan intelijen yang ada b) Menetapkan 5-10 ancaman kamtibmas tertinggi sebagai target prioritas informasi yang dibutuhkan
34
c) Meningkatkan kecepatan dan akurasi penyampaian informasi dengan menerapkan teknologi telekomunikasi untuk mendukung pelayanan prima Polres Belitung d) Mengubah mindset Bhabinkamtibmas bahwa kontribusinya terhadap pelayanan prima Polres Belitung sangat besar e) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha pemeliharaan kamtibmas g.
Implementasi Agar
kegiatan pemberdayaan kemampuan intelijen Bhabinkamtibmas guna
terselenggaranya pelayanan prima Polres Belitung dapat direalisasikan secara terarah, terencana
dan
terukur,
maka
operasionalisasi
program
“Pemberdayaan
Bhabinkamtibmas sebagai Jaringan Terstruktur Intelijen” tersebut dituangkan dalam action plan sebagai berikut :
35
RENCANA AKSI JANGKA PENDEK PEMBERDAYAAN BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI JARINGAN TERSTRUKTUR INTELIJEN
NO 1
RENCANA AKSI Evaluasi pelatihan
2
Anev Ancaman Kamtibmas
3
Memanfaatkan jaringan telekomunikasi pelatihan secara berkala dengan menekankan pada praktek Pengajuan dukungan tunjangan Bhabinkamtibmas Pengawasan dan pengendalian secara periodik
4
5
6
HASIL YG DIHARAPKAN Mengetahui kesalahan / kelemahan materi dan metoda pelatihan yang selama ini diterapkan Dapat menyusun rangking ancaman kamtibmas (kejahatan) yang paling menonjol Peningkatan komunikasi Bhabinkamtibmas dengan masyarakat Peningkatan keterampilan / skill Bhabinkamtibmas
PENANGGUNG JAWAB Kapolres Belitung
Seluruh Bhabinkamtibmas memperoleh tunjangan sesuai haknya Mengetahui kelemahan dan kendala
ALOKASI WAKTU 1 bulan
Kapolres Belitung
1 bulan
Kapolres Belitung
3 bulan
Kapolres Belitung
1 bulan
Kapolres Belitung
6 bulan
Kapolres Belitung
36
1 X
2
3
4
TAHUN 2012 5 6 7 8
X
X
X
KET 9
10 11 12
X
X
X
X
X
X
X
X
RENCANA AKSI JANGKA MENENGAH PEMBERDAYAAN BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI JARINGAN TERSTRUKTUR INTELIJEN
NO 1
2
3 4
RENCANA AKSI Penetapkan target bulanan minimal berupa kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan, jumlah produk intelijen, pemutakhiran intel dasar dalam jangka waktu tertentu MoU antara Kapolres dengan tokoh masyarakat Pembangun sistem laporan online Pengusahakan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah dan pihak lainnya
HASIL YG DIHARAPKAN Peningkatkan intensitas komunikasi personil Sat Intelkam dengan masyarakan di desa/kelurahan binaannya
PENANGGUNG JAWAB Kapolres Belitung
Mendorong kerjasama ditingkat operator (Bhabinkamtibmas)
Kapolres Belitung
Penurunan beban ongkos / operasional Penambahan dana operasional kegiatan Bhabinkamtibmas
Kapolres Belitung Kapolres Belitung
37
ALOKASI WAKTU
1
2
3
4
TAHUN 2012 5 6 7 8
KET 9
10 11 12
RENCANA AKSI JANGKA PANJANG PEMBERDAYAAN BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI JARINGAN TERSTRUKTUR INTELIJEN
NO 1
2
3
4
5
RENCANA AKSI Peningkatan pengawasan dan pengendalian secara periodik Penetapkan 5-10 ancaman kamtibmas tertinggi sebagai target prioritas informasi yang dibutuhkan Penerapan teknologi telekomunikasi untuk mendukung pelayanan prima Polres Belitung Pengubahan mindset Bhabinkamtibmas Peningkatan partisipasi masyarakat
HASIL YG DIHARAPKAN Peningkatan kualitas dan produktivitas intelijen Bhabinkamtibmas
PENANGGUNG JAWAB Kapolres Belitung
Peningkatan kualitas dan produktivitas intelijen Bhabinkamtibmas
Kapolres Belitung
Peningkatan kecepatan dan akurasi penyampaian informasi
Kapolres Belitung
Peningkatan motivasi kerja dan kebanggaan sebagai Bhabinkamtibmas Peningkatan partisipasi masyarakat
Kapolres Belitung Kapolres Belitung
38
ALOKASI WAKTU
1
2
3
4
TAHUN 2012 5 6 7 8
KET 9
10 11 12
BAB VII PENUTUP 1.
Kesimpulan a. Di dalam strategi Bhabinkamtibmas dijelaskan bahwa mengedepankan preventif/ pencegahan yang didukung dengan penindakan. Hal ini berarti Polri dituntut untuk mampu mengendalikan ancaman potensial (FKK dan PH) untuk tidak muncul menjadi ancaman faktual. Untuk itu perlu secara dini setiap gejolak yang muncul segera dapat diketahui dan diantisipasi untuk penanggulangannya secara dini pula. Oleh karena itu perlu adanya alur informasi yang lancar dan berbobot dari setiap segi kehidupan masyarakat, dengan kata lain tergelarnya jaringan inteijen yang berkualitas tinggi. b. Disadari bahwa jaringan intelijen ke0polisian saat ini kualitasnya masih rendah dalam arit belum mampu secara maksmal melakukan deteksi dini dalam rangka memberi umpan/masukan bagi pimpinan maupun bagi fungsi-fungsi kepolisian lainnya, khususnya fungsi operasioanal. c. Untuk mengantisipasi sebagaimana uraian dalam poin 1 dan poin 2 diatas diberitahukan dengan kebijaksanaan pimpinan bahwa polsek sebagai ujung tombak polri dalam rangka optimalisasi kemampuan intelijen guna mendukung peran Bhabinkamtibmas dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif di Polres
Belitung
maka
selain
unit-unit
intel
di
Polsek
dimantapkan
jugaBhabinkamtibmas harus lebih berperan lagi dalam melaksanakan tugasnya khusus sebagai jaringan intelijen d. Kenyataan di lapangan bahwa Bhabinkamtibmas kemampuan maupun peranannya selaku jaringan intelijen masih lemah, sehingga perlu diadakan upaya-upaya peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas selain kemampuan secara fungsional juga kemampuan peranan lainnya yaitu sebagai jaringan intelijen.
2.
Saran-saran Menyadari pentingnya jaringan intelijen untuk segera dibenahi, untuk disampaikan
saran-saran sebagai berikut:
39
a. Secara kuantitas, perlu segera dapat digelar jaringan intelijen diseluruh lapisan dan kehidupan masyarakat dalam rangka terwujudnya arus informasi sebanyakbanyaknya. b. Secara kualitas, perlu disusun program latihan-latihan untuk meningkatkan pengetahuan intelijen dasar bagi seluruh anggota Bhabinkamtibmas Dalam jangka sedang (5 Tahun) perlu disusun program untuk melaksanakan kursus ataupun penataran bagi setiap kepala kesatuan kewilayahan tingkat polsek sampai
40
