PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN NOVIA UJIANTY SILITONGA DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi Tugas-Tugas Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NOVIA UJIANTY SILITONGA 020200138 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan kemurahan-Nya, penulis diberikan kesempatan melewati masa-masa perkuliahan sampai pada akhirnya penulis juga diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi

ini

berjudul

“PERLINDUNGAN

HUKUM

TERHADAP

VARIETAS TANAMAN”. Penulis menyadari bahwa pada hakikatnya penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa adanya bantuan, dukungan, petunjuk, dan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, masukan, petunjuk, perhatian, dan dorongan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH. M.Hum, Bapak Syafrudin, SH. M.H dan Bapak Muhammad Husni, SH. M.H, selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk, perhatian, dan dorongan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

4. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH., CN., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, masukan, petunjuk, perhatian, dan dorongan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 5. Ibu Rosnidar Sembiring, SH. M.Hum, selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Ayahanda J. Silitonga dan Ibunda T. br. Lumbangaol, terima kasih buat doa, kasih sayang, dan nasehat yang telah dicurahkan kepada penulis. 8. Kakakku Sondang Lamsihar Silitonga, abangku Irwanto Parlintua Silitonga, adikku Sabam Maruli Silitonga dan Deddy Silitonga, terima kasih buat doa, kasih sayang, dan semangat motivasi yang telah dicurahkan kepada penulis. 9. Teman-teman mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, teman-teman di Fakultas Sastra (Etnomusikologi) Universitas Sumatera Utara, dan seluruh teman-teman penulis lainnya, terima kasih untuk setiap bantuan, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis. 10. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semmua yang membacanya.

Medan,

September 2008 Penulis,

NOVIA UJIANTY SILITONGA


DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ……………………………………………………i KATA PENGANTAR

…………………………………………………...ii

DAFTAR ISI

……………………………………………………v

DAFTAR BAGAN

………………………………………………….vii

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………1 A. Latar Belakang …………………………………………….….1 B. Perumusan Masalah …………………………………………..7 C. Tinjauan dan Manfaatan Penulisan …………………………...8 D. Keaslian Penulisan ……………………………………………9 E. Tinjauan Kepustakaan ………………………………………..10 F. Metode Penelitian ……………………………………………11 G. Sistematika Penulisan ………………………………………..12

BAB II

PENEMUAN VARIETAS TANAMAN SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Penemuan Varietas Tanaman ………………………………………………………..14 B. Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Varietas Tanaman …….24 C. Sifat Kebendaan Pada Perlindungan Varietas Tanaman ……26 D. Dasar Hukum Perlindungan Varietas Tanaman …………….28 E. Proses Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman ……………………………………………………….32

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN A. Bentuk- Bentuk Pelanggaran Hukum Atas Hak Perlindungan Tanaman ……….……..………….58 B. Penyelesaian Sengketa atau Pelanggaran Hukum Atas Hak Perlindungan Tanaman …………………………..67

BAB IV

BERAKHIRNYA HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN A. Berakhirnya Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman …………………………………………………...74 B. Pembatalan Hak Perlindungan Varietas Tanaman …………75 C. Pencabutan Hak Perlindungan Varietas Tanaman…………76


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ………………………………………………….78 B. Saran ………………………………………………………... 91

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………93


DAFTAR BAGAN Bagan 1:

Kegiatan Pemuliaan Tanaman Secara Sederhana ……………..17

Bagan 2:

Prosedur Pengurusan untuk Memperoleh Hak Perlindungan …………………………………………………..45

Bagan 3:

Prosedur Pendaftaran Hak PVT……………………………….55


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tajamnya kompetisi di berbagai bidang mendorong Indonesia untuk turut serta terlibat aktif dalam pergaulan global tersebut, khususnya di bidang perdagangan internasional. Bidang pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai sarana untuk terlibat aktif dalam perdagangan internasional, mengingat hasil pertanian merupakan komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan di berbagai negara. Keberhasilan pertanian Indonesia dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa Indonesia dapat bersatu membangun bidang pertanian yang tangguh dan mampu bersaing, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga dengan hasil pertanian dari negara lain. Perkembangan pesat di bidang ekonomi, sosial, dan teknologi telah mengakibatkan masalah pangan menjadi masalah yang berdimensi global, dimana masalah pangan tidak hanya tertuju kepada produk pangan yang dapat dijadikan komoditi yang berpotensial meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara, akan tetapi juga tertuju kepada sumber penghasil pangan itu sendiri yang dapat direkayasa seperti terciptanya varietas-varietas baru tanaman yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan. 1 Keberhasilan dalam bidang pertanian sangat tergantung pada tiga aspek pokok yaitu aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologi tanaman dan aspek ekologi 1

Sunaryati Hartono, “Aspek Globalisasi Perdagangan Internasional dan Regional yang Berkaitan dan Berpengaruh Pada Masalah Pangan dan Pertanian di Indonesia”, Majalah Hukum Nasional Volume 02 Tahun 1997, hlm. 26 Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

tanaman. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu gugusan ilmu tanaman (crop science) yang berperan langsung dalam bidang pertanian dan hasilnya akan terlihat langsung melalui hasil pertanian. 2 Selain ketiga aspek yang harus dipenuhi, bidang pertanian juga harus didukung dengan adanya lingkup pertanian yang terdiri dari bidang-bidang pemuliaan tanaman, teknologi benih, pemanenan, pengolahan, teknik budidaya, pemberantasan hama dan penyakit, pemberantasan gulma dan penyimpanan. Dengan dipenuhinya ketiga aspek dan lingkup pertanian tersebut, dapat menghasilkan hasil-hasil pertanian yang bermutu tinggi karena berasal dari benih yang bermutu tinggi pula. Kemampuan untuk menghasilkan varietas tanaman yang dapat djadikan bibit unggul sangat diperlukan, karena varietas tanaman merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan varietas yang unggul antara lain varietas tanaman yang digunakan telah berteknologi tinggi, relatif murah, dan tidak mencemari lingkungan. Melalui penggunaan varietas tanaman yang unggul diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien, lebih produktivitas, dan menghasilkan bahan pangan yang bermutu tinggi. 3 Masih relatif rendahnya penemuan varietas bibit unggul di Indonesia berkaitan dengan keadaan yang tidak kondusif bagi perkembangan kegiatan pemuliaan tanaman. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya jaminan untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan kegiatan penemuan varietas tanaman baru yang bersifat unggul. Hal ini disebabkan karena varietas tanaman unggul

2

Hasan Basri Jumin, Dasar-Dasar Agronomi, PT. RafaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 4 Syarifudin Karama, “Fenomena Hasil Pelepasan Varietas, Kesiapan Industri Perbenihan dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani”, Simposium Nasional Pengelolaan Plasma Nutfah dan Pemuliaan Tanaman, Bogor, 22-23 Agustus 2000, hlm. 2 3


yang dihasilkan dapat menjadi milik seluruh masyarakat, sehingga siapapun dapat memperbanyak benih tanaman baik untuk diperjualbelikan maupun untuk dipergunakan sendiri. Misalnya saja pada pemanfaatan benih tanaman unggul yang mudah dikembangbiakkan secara vegetatif (perkembangbiakkan tanaman yang tidak melalui perkawinan reproduksi seksual/biji, misalnya okulasi, stek, cangkok, dan kultur jaringan) 4 tidak mempunyai suatu konsekuensi hukum tertentu, sehingga para pemulia sulit melakukan gugatan kepada para pihak lain yang telah memanfaatkan dengan bebas hasil temuannya. 5 Varietas tanaman yang baru biasanya diperoleh melalui proses pemuliaan tanaman yang memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memerlukan pencurahan pikiran, tenaga, waktu, dan dana yang besar. Sulitnya proses pemuliaan tanaman mengharuskan adanya suatu penghargaan atas hasil kerja keras para pihak pemulia, yaitu dengan adanya pemberian jaminan perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas akan mendorong para pemulia untuk lebih giat dalam melakukan penelitian dalam rangka menghasilkan lebih banyak lagi varietas tanaman yang baru dan bersifat unggul. Ketentuan hukum di Indonesia yang memberi perlindungan terhadap varietas tanaman, pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP). Dalam UUP tahun 1989 pasal 7 huruf c diatur bahwa semua varietas tanaman dapat dimintakan hak patennya, kecuali untuk komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Selanjutnya UUP mengalami amandemen menjadi UUP tahun 4

Dwidjoseputro, Pengantar Fisiologi Tumbuhan, PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 22 Achmad Baihaki, “Mengembangkan Peran Industri Perbenihan Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian Melalui Pembentukan Hak Pemulia (PVP)”, Lokakarya Hak Kekayaan Intelektual dengan Fokus Pada Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection and Patent Workshop), Jakarta, 25-26 Maret 1996, hlm. 6 5


1997, dimana dalam UUP 1997 ketentuan pengecualian permohonan paten terhadap varietas tanaman dihapuskan sehingga semua jenis varietas tanaman dapat dimintakan hak paten tanpa kecuali. Ketentuan UUP 1997 tidak berlangsung lama karena UUP kembali mengalami amandemen, dan dalam UUP terbaru yaitu UUP tahun 2001 pada pasal 7 huruf d diatur bahwa varietas tanaman sebagai makhluk hidup merupakan invensi yang tidak dapat diberikan paten. Perubahanperubahan aturan perlindungan hak paten yang diberikan terhadap varietas tanaman, dilakukan berdasarkan pada pertimbangan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat diperlukan upaya penelitian dan pengembangan ke arah invensi teknologi yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam jumlah, ragam, dan kualitas yang sebanyak-banyaknya. Invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat

berupa produk atau proses atau

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 6 Namun ketentuan perlindungan varietas tanaman berdasarkan UUP belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan para pihak pemulia untuk mendapat perlindungan hukum terhadap hasil invensinya. Ketentuan lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum. 7 Serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan, yang mengatur tentang pemberian penghargaan kepada 6 7

Pasal 1 Bagian 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman


inventor varietas tanaman baru. 8 Namun penghargaan yang diperoleh para pihak pemulia tanaman berdasarkan UU No. 12 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 hanya bersifat sosiologis, dimana para pihak pemulia tanaman diberi kewenangan memberikan nama atas hasil invensinya dan pemberian sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Kompensasi ini belum tentu dapat mendorong minat para pemulia tanaman untuk menghasilkan invensi baru. Pada dasarnya ketentuan berupa undang-undang merupakan tonggak acuan yang diperlukan untuk mendorong dan melindungi kegiatan dalam menghasilkan varietas tanaman yang bersifat unggul. Para pihak yang bergerak dalam bidang pemuliaan tanaman membutuhkan suatu pengaturan khusus yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Perlindungan yang dimaksud berupa adanya pengakuan hak atas kekayaan intelektual bagi hasil invensi berupa varietas baru tanaman. Untuk mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan memberikan situasi kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional, maka pada tanggal 20 Desember 2000 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Pembentukan undang-undang ini banyak mengadopsi International Convention for The Protection of New Varieties of Plants (selanjutnya disebut UPOV Convention), yaitu suatu ketentuan internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru tanaman yang dibentuk untuk melindungi hak pemulia (breeder’s rights).

8

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan


Hak pemulia (breeder’s rights) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegangnya untuk menghasilkan atau menggunakan kembali dan menjual varietas tanaman yang telah dihasilkan. 9 Dalam UU No. 29 tahun 2000 diberikan suatu hak khusus yang dimaksudkan untuk menegaskan pengakuan atas adanya hak yang dimiliki oleh pemilik/pemegang hak, yaitu hak untuk melarang atau memberi izin penggunaan secara komersial dari hak pemulia tersebut, hak yang dimaksud adalah hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT). Baik UPOV Convention maupun UU No. 29 tahun 2000 mengatur bahwa tidak semua invensi varietas baru tanaman dapat begitu saja mendapatkan perlindungan hak pemulia. Hal ini disebabkan karena varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan (PVT) merupakan varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. 10 Hak pemulia memberikan kewenangan kepada pemilik/pemegang hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk perbanyakan dan pengembangbiakan yang meliputi kegiatan yang ditentukan dalam PVT. 11 Pada dasarnya varietas tanaman merupakan makhluk hidup yang dapat menampilkan diri sendiri dalam lingkungan tumbuhnya, adanya kestabilan karakter merupakan unsur penting bagi varietas tanaman yang tidak terdapat pada hasil invensi teknologi lainnya yang mendapatkan perlindungan hukum dalam

9

Patricia Louhghlan, Intellectual Property: Creative and Marketing Rights, LBC Information Service, Australia, 1998, hlm. 155 10 Pasal 2 butir 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 11 Andriana Krisnawati, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 10 Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

bentuk hak Paten. Tidak semua unsur penting yang terdapat pada suatu varietas tanaman dapat dilindungi dengan UU Paten, sehingga apabila UU Paten tetap diberlakukan untuk

melindungi varietas tanaman

maka peluang untuk

mengembangkan kegiatan pemuliaan tanaman tidak dapat terwujud seperti yang diharapkan. Semakin banyak pihak yang turut aktif dalam menghasilkan varietas baru tanaman akan meningkatkan kesiapan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, maupun untuk bersaing dalam perdagangan global. Potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan varietas tanaman berbagai komoditi pertanian. Ketersediaan varietas tanaman yang unggul, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada setiap waktu dan tempat serta dapat dijangkau oleh para petani merupakan langkah awal bagi kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, maka sangat dibutuhkan adanya suatu kepastian jaminan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap temuan varietas tanaman yang baru, sehingga para inventor merasa penelitian yang mereka lakukan sangat dihargai dan bukan pekerjaan yang sia-sia belaka.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan judul skripsi ini yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman”, maka perlu dirumuskan yang menjadi permasalahan terhadap judul skripsi ini. Persoalan yang akan dibahas yaitu:


1. Bagaimanakah proses untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman menurut UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman ? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang didapat para pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman jika terjadi pelanggaran ? 3. Hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan berakhirnya perlindungan hukum atas hak Perlindungan Varietas Tanaman ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang harus dijalankan untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman menurut peraturan yang berlaku yaitu UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diperoleh para pemegang hak perlindungan varietas tanaman jika mereka mengalami pelanggaran hukum terhadap hak yang mereka dapatkan. 3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan berakhirnya perlindungan hukum atas hak Perlindungan Varietas Tanaman. 2. Manfaat Penulisan Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

1. Secara Teoritis Secara teoritis, pastilah pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas akan menimbulkan pemahaman dan pandangan baru dalam penemuan terhadap varietas baru tanaman. Seperti diketahui bersama bahwa hasil-hasil pertanian merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan setiap individu dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan terhadap penemuan bibit unggul yang merupakan hasil dari varietas baru tanaman maka diharapkan para pembaca dapat bergiat melakukan percobaan-percobaan ilmiah untuk menemukan lebih banyak bibit unggul sehingga pemenuhan kebutuhan hidup khususnya di bidang pangan tidak terkendala. 2. Secara Praktis Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca terutama para petani dan para ilmuwan agar lebih giat melakukan eksperimen untuk memperoleh bibit unggul yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan karena setiap penemuan baru tersebut akan dilindungi secara hukum. Juga sebagai bahan kajian bagi para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan terutama di bidang pertanian.

D. Keaslian Penulisan “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman” yang diangkat menjadi judul skripsi ini merupakan karya ilmiah yang belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyusun melalui referensi


buku-buku, media cetak dan elektronik dan juga bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Tinjauan Kepustakaan Perlindungan

dapat

diartikan

sebagai

penjagaan,

memberikan

pertolongan 12 dan pengertian hukum menurut salah satu sarjana (E. Utrecht) adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat tersebut, oleh hukum maka pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat tersebut.13 Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 14 Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian varietas adalah perubahan rupa yang menurun dan pengertian tanaman adalah segala yang hidup yang ditandai dengan adanya akar, batang, daun, dan sebagainya. 15

12

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995 13 Syahruddin Husein, Pengantar Ilmu Hukum, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1998, hlm. 7 14 Pasal 1 Angka 3 UU No. 29 Tahun 2000 15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

Varietas baru tanaman dihasilkan melalui perakitan yang lazim disebut proses pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. 16 Pemulia tanaman adalah orang yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman. 17 Dalam proses menghasilkan suatu varietas baru tanaman, para pihak pemulia akan mendapat suatu perlindungan varietas tanaman (PVT) yaitu perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, dalam hal ini diwakilkan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pihak pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. 18

F. Metode Penelitian Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum deskriptif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (Library Research). Sebagaimana umumnya penelitian hukum deskriptif yang dilakukan dengan penelitian pustaka yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, serta mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Sumber-sumber tersebut antara lain berasal dari buku-buku, artikel, koran, majalah serta melalui situs internet dengan cara membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari 16

Pasal 1 Angka 4 UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 5 UU No. 29 Tahun 2000 18 Pasal 1 Angka 1 UU No. 29 Tahun 2000 17


berbagai sumber yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap varietas baru tanaman.

G. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah: BAB I

PENDAHULUAN:

Berisi tentang

latar

belakang

masalah,

perumusan masalah. tinjauan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini. BAB II

PENEMUAN

VARIETAS

TANAMAN

SEBAGAI

HAK

KEKAYAAN INTELEKTUAL: Berisi uraian tentang pengertian dan ruang lingkup penemuan varietas tanaman, hak eksklusif yang terdapat dalam perlindungan varietas tanaman, sifat kebendaan pada perlindungan varietas tanaman, dasar hukum perlindungan varietas tanaman, dan bagaimana proses pendaftaran untuk mendapat hak perlindungan varietas tanaman. BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS

TANAMAN:

Berisi uraian

tentang bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap hak perlindungan varietas tanaman dan bagaimana langkahNovia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

langkah penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum terhadap hak perlindungan varietas tanaman. BAB IV

BERAKHIRNYA

HAK

PERLINDUNGAN

VARIETAS

TANAMAN: Berisi uraian tentang berakhirnya hak perlindungan varietas tanaman yang disebabkan berakhirnya jangka waktu perlindungan varietas tanaman, pembatalan hak perlindungan varietas tanaman, dan pencabutan hak perlindungan varietas tanaman. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN: Berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang direkomendasikan berkaitan dengan hak perlindungan varietas tanaman.


BAB II PENEMUAN VARIETAS TANAMAN SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Penemuan Varietas Tanaman Hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil dari pekerjaan pemikiran manusia yang menalar. 19 Hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. McKeough and Stewart mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. 20 Definisi lain mengenai hak kekayaan intelektual adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang sifatnya khusus. 21 Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan kepada pemikiran bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan menggunakan kemampuan intelektual berupa gagasan yang diwujudkan secara konkret, kemudian diperbanyak secara luas sehingga mempunyai nilai secara ekonomis, karena terlibat dalam aktifitas komersial. Terciptanya invensi-invensi baru di bidang teknologi, pada akhirnya

19

OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 9 20 McKeough and Stewart, Intellectual Property in Australia, Butterworths, Australia, 1997, hlm. 1 21 Lyle Glowka, A Guide to The Convention on Biological Diversity, Environmental Poolicy and Law Paper No. 30, IIUUCN-The World Conservation Union, 1994, hlm. 87 Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

akan meningkatkan taraf hidup masyarakat karena invensi yang telah dihasilkan memiliki manfaat secara ekonomis. 22 Hak kekayaan intelektual terdiri dari beberapa jenis yang dapat digolongkan dalam kelompok hak Cipta (Copy Rights) dan hak Kekayaan Perindustrian (Industrial Property Rights). 23 Hak Cipta dibagi 2 yaitu hak cipta dan hak yang berkaitan atau sepadan dengan hak cipta (neighbouring rights). Sedangkan hak kekayaan perindustrian dapat dibagi menjadi : 1. Patent 2. Utility Models 3. Industrial Designs 4. Trade Secrets 5. Trade Marks 6. Service Marks 7. Trade Names or Commercial Names 8. Appelations of Origin 9. Indications of Origin 10. Unfair Competition Protection 11. New Varities of Plants Protection 12. Integrated Circuits. 24

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman (New Varities of Plants Protection) merupakan perkembangan dari segi hukum yang ingin menciptakan hak-hak baru guna menegaskan dan memperkuat tipe perlindungan untuk ide berupa penyampaian konsep hak yang baru. 25 Kegiatan pemuliaan tanaman merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan 22

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 23 23 Redaksi, Indonesia Perlu Perhatikan Hak Milik Intelektual, Kompas, Jakarta, 19 Februari 1996, hlm. 1, diakses dari www.kompas.co.id tanggal 28 September 2008 24 OK. Saidin, op. cit, hlm. 16 25 Muhammad Djumhana, Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 111 Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

kemurnian benih varietas yang dihasilkan 26, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu varietas tanaman baru yang bersifat unggul. Pemuliaan tanaman dapat juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman yang sudah ada, atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman baru yang lebih baik. Pada dasarnya pemuliaan tanaman merupakan suatu metode yang secara sistematik merakit keragaman genetik menjadi suatu bentuk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. 27 Dalam rangka melakukan kegiatan pemuliaan tanaman, maka harus dipenuhi hal-hal berikut: 1. Adanya keragaman genetik 2. Sistem-sistem logis dalam pemindahan dan fiksasi gen 3. Konsepsi dan tujuan atau sasaran yang jelas 4. Mekanisme penyebarluasan hasilnya kepada masyarakat. 28 Setelah memperoleh keanekaragaman genetik melalui proses perkawinan tanaman, maka dibuatlah suatu tindakan isolasi atau pemisahan antara suatu spesies dan diadakan pengembangan secara terpisah antara genotipe yang terpilih. Pengujian dan penelitian diperlukan untuk memilih genotipe, hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran fenotipe individu atau kelompok individu sejenis. Penilaian terhadap ragam genotipe dilaksanaj\kan dengan perkawinan tanaman untuk memperbanyak. Kemurnian gen diperoleh melalui teknik pengawasan yang ketat untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh dari komponen lingkungan sekitar.

26

Pasal 1 Angka 4 UU No. 29 Tahun 2000 Amrin Makmur, Pengantar Pemuliaan Tanaman, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 11 28 Hasan Basri Jumin, op. cit, hlm. 63 27


Secara sederhana kegiatan pemuliaan tanaman dapat digambarkan sebagai berikut. Menimbulkan keragaman genetik

Isolasi Membuat perkawinan

Pengujian dan penilaian

Perbanyakan

Menyebarluaskan

Sumber: Hasan Basri Jumin, Dasar-Dasar Agronomi, PT. RafaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 64

Secara umum tujuan utama dari pemuliaan tanaman adalah untuk mendapatkan varietas tanaman yang lebih baik dengan cara memperbaiki sifatsifat tanaman, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi tujuan akhir adalah sektor ekonomi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya nilai dan jumlah hasil pertanian yang akan diperoleh, maka keuntungan yang lebih besar juga dapat diperoleh. Tujuan dari pemuliaan tanaman dapat tercapai apabila varietas baru yang dihasilkan oleh pihak pemulia tanaman benar-benar dapat digunakan para petani. Kegiatan pemuliaan dalam bidang pertanian bertujuan untuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perbaikan daya hasil dan stabilitas hasil pada tanaman bahan pangan Perbaikan daya hasil yang lebih menarik pada tanaman buah-buahan Penemuan bahan pangan baru (diversifikasi menu) Peningkatan protein melalui peningkatan komposisi hasil Peningkatan gizi melalui eksploitasi ragam genetik Peningkatan hasil pertanian yang mempunyai kandungan energi tinggi


7. Perbaikan terhadap kandungan racun 8. Ketahanan terhadap penyakit dan hama di lapangan dan tempat penyimpanan. 29

Dalam proses pemuliaan tanaman, yang menjadi subjek yang perlu mendapat perlindungan hukum adalah pihak pemulia yaitu orang-orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman, sedangkan yang menjadi objek dalam pemuliaan tanaman adalah varietas tanaman. Pengertian dari varietas tanaman dapat dirumuskan sebagai berikut. sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 30

Hal penting yang turut menunjang perkembangan di bidang pemuliaan tanaman adalah adanya investasi dana. Berkaitan dengan kegiatan investasi, maka banyak negara yang ketika akan melakukan kegiatan investasi akan memberikan suatu hak eksklusif berupa hak pemulia (breeder’s rights) kepada para pemulia tanaman, dengan tujuan untuk: 1. memberikan kesempatan kepada para pemulia termasuk lembaga pemerintahan, untuk mendapatkan suatu pengembalian yang wajar dari dana yang telah mereka keluarkan selama proses pemuliaan 2. memberikan insentif untuk melanjutkan atau menambah investasi di masa mendatang 3. mengakui hak moral dari inventor (pihak pemulia yang bersangkutan) dan hak ekonomi sebagai imbalan atas hasil usahanya. 31

Keberadaan inventor modal dalam rangka pengembangan pemuliaan sangat penting, untuk itu para inventor pada umumnya akan meneliti seberapa 29

Ibid, hlm. 65 Pasal 1 Angka 3 UU No. 29 Tahun 2000 31 Andriana Krisnawati, op. cit, hlm. 50 30


jauh perlindungan yang akan diberikan bagi hasil penelitian. Hal ini disebabkan karena menyangkut sejumlah dana yang akan dikeluarkan bagi penelitian dan pengembangan varietas baru tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Tidak adanya jaminan pengembalian keuntungan dari investasi yang akan ditanamkan akan melemahkan keinginan dari para inventor. Oleh karena itu, maka perlindungan hukum terhadap varietas tanaman perlu diberikan, agar para inventor tidak ragu menanamkan modalnya dalam kegiatan penelitian dan pengembangan varietasvarietas tanaman baru yang lebih baik dan unggul. Perlindungan hukum di bidang pertanian sudah lama dibutuhkan, karena melalui proses pemuliaan tanaman telah diperoleh hasil yang sangat berarti berupa benih tanaman yang bersifat unggul. Dengan adanya proses yang dipengaruhi penyerbukan dan seleksi tanaman, manusia dapat mempengaruhi sifat-sifat varietas tanaman dan bahkan menciptakan varietas tanaman yang baru. Akan tetapi untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru atau unggul, diperlukan banyak waktu, usaha, dan dana yang cukup besar, sehingga jika tidak ada perlindungan hukum yang jelas akan menimbulkan ketidakpuasan bagi para pemulia tanaman. Sebagaimana halnya bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual lainnya, peraturan tentang hak pemulia (breeder’s rights) berusaha untuk mendapatkan keseimbangan antara kepentingan pihak yang menghasilkan varietas tanaman, dengan pengguna atau konsumen dari jenis varietas tanaman maupun hasil panen dari varietas tanaman tersebut. Apabila perlindungan hukum tidak diberikan, maka perusahaan benih akan mengalami kerugian disebabkan tidak adanya investasi dana dalam jumlah yang besar untuk kegiatan penelitian dan Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

pengembangan jenis varietas-varietas tanaman baru. Secara alamiah setiap varietas tanaman dapat dengan mudah diproduksi ulang, sehingga tanpa adanya jaminan perlindungan hukum, memudahkan pihak ketiga menjual hasil dari varietas tanaman dengan harga rendah tanpa harus melakukan investasi dana yang besar untuk kegiatan pemuliaan. Hak pemulia yang diberikan untuk perlindungan terhadap varietas tanaman berbeda dengan hak paten, dimana hak paten diberikan untuk melindungi suatu invensi di bidang industri yang terbentuk karena tindakan manusia dan karenanya dapat diteliti dan diproduksi ulang secara identik sedangkan hak pemulia diberikan untuk melindungi suatu produk alam yang sulit dijelaskan dan seringkali berulang secara tidak sama (identik) dan manusia hanya dapat mempengaruhinya saja. Pada dasarnya perlindungan hukum hanya diberikan terhadap varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas tanaman dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tanaman tersebut belum

pernah

diperdagangkan

di

Indonesia,

atau

jika

sudah

pernah

diperdagangkan maka jangka waktunya tidak lebih dari setahun dan jika sudah diperdagangkan di luar negeri, jangka waktunya tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. 32 Varietas tanaman dianggap unik apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, varietas tanaman dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum. 33 32 33

Pasal 2 ayat 2 UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 3 UU No. 29 Tahun 2000


Varietas tanaman dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau yang penting pada varietas tanaman terbukti seragam, meskipun hasil yang diperoleh bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. 34 Varietas tanaman dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, dan untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.35 Maksud dari varietas yang diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tanaman harus tetap stabil dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan atau stek. Varietas tanaman yang diberikan perlindungan hukum (PVT) harus mendapat penamaan, yang selanjutnya menjadi nama varietas tanaman yang bersangkutan, dengan ketentuan: a. nama varietas tersebut tetap dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan oleh varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut f. nama varietas yang diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 36

Varietas tanaman yang baru dapat dikembangkan melalui 2 cara yaitu melalui pemuliaan tanaman secara klasik dan melalui bioteknologi, misalnya melalui proses rekayasa genetika. Varietas tanaman yang dihasilkan melalui 34

Pasal 2 ayat 4 UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 5 UU No. 29 Tahun 2000 36 Pasal 2 ayat 6 UU No. 29 Tahun 2000 35


proses rekayasa genetika juga akan mendapatkan perlindungan dengan hak PVT, akan tetapi proses/metode untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru akan dilindungi dengan hak Paten, sepanjang persyaratan dipenuhi. Pemulia tanaman yang menginginkan perlindungan hak PVT dan hak Paten sekaligus tidak dapat secara langsung memperoleh kedua hak tersebut. Pemberian perlindungan dengan hak Paten akan lebih diutamakan, hal ini desebabkan karena faktor kebaruan (novelty) pada hak Paten lebih sulit diperoleh jika dibandingkan dengan hak PVT. Proses pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi, dapat dilindungi kerahasiaannya dengan menggunakan ketentuan rahasia dagang. Perkembangan terhadap pengakuan hak pemulia memberikan keuntungan yang besar bagi para pemulia tanaman, keuntungan semakin bertambah dengan perubahan pada hak Paten yang telah diperluas cakupannya. Hak Paten telah memungkinkan adanya hak monopoli atas gen-gen secara individual bahkan juga atas sifat-sifat genetis. Hak tersebut memungkinkan adanya tuntutan ganda (multiple claim), yang tidak hanya meliputi seluruh tanaman tetapi juga bagianbagian tanaman dan prosesnya. 37 Perlindungaan HAKI bagi tanaman (kepemilikan eksklusif dari beberapa aspek tanaman) cenderung pada bahan tanaman yang tidak ada akhirnya. Pemegang hak pemulia tidak dapat menetapkan harga tertentu dengan bebas karena kekayaan mereka dapat digantikan dengan hal yang sama di satu sisi, dan di sisi yang lain pemulia dapat melarang pihak lain, untuk mempergunakan (menjual) produk yang mereka lindungi. Dengan demikian, kemampuan HAKI 37

Cita Citrawinda Priapantja, Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Obat Tradisional, Pangan, dan Kerajinan Indonesia, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001, hlm. 7 Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

tidak memberikan kekuasaan tanpa batas untuk menyediakan sumber genetik tanaman bagi industri, akan tetapi meskipun demikian adanya HAKI sangat membantu dan diperlukan. Adanya HAKI tidak hanya berguna untuk membedakan, tetapi juga untuk menyebarkan ide dan plasma nutfah, dimana plasma nutfah merupakan sumber daya yang menjadi bahan utama dalam proses pemuliaan tanaman. Kedua tindakan tersebut sangat dibutuhkan oleh industri perbenihan dan para pihak lain yang memberi perhatian bagi kegiatan pemuliaan tanaman. 38 Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. 39 Plasma nutfah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kultivar merupakan sekelompok tumbuhan yang apabila dibudidayakan untuk memperoleh keturunan akan tetap menurunkan ciriciri khas tumbuhan induknya, seperti bentuk, rasa buah, warna, dan ciri khas lainnya. 40 Perlindungan terhadap varietas tanaman berupa hak pemulia diharapkan harus mampu: 1. menjamin terpenuhinya sebanyak mungkin kebutuhan petani akan benih yang bermutu secara berkesinambungan dan merata di seluruh wilayah pertanaman secara spesifik 2. mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dan mendorong tumbuhnya industri perbenihan, dan merangsang invensi serta pengembangan varietas-varietas baru tanaman sebanyak mungkin oleh masyarakat 3. mendorong perluasan lapangan kerja baru di bidang pertanian dan peningkatan kegiatan dalam teknologi pemuliaan oleh masyarakat 4. menjamin perkayaan, pemanfaatan, dan pelestarian plasma nutfah 38

Cita Citrawinda Priapantja, Hak Kekayaan Intelektual; Tantangan Masa Depan, Badan Penerbit FH.UI, Jakarta, 2003, hlm. 22 39 Pasal 1 Angka 2 PP No. 44 Tahun 1995 40 Penjelasan Pasal 1 Angka 2 PP No. 44 Tahun 1995 Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

5. mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani. 41

B. Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Varietas Tanaman Pada defenisi hak pemulia ataupun hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang telah dikemukakan sebelumnya, diketahui hak pemulia merupakan hak yang bersifat eksklusif. Secara prinsip, keeksklusifan hak pemulia meliputi kewenangan pemulia untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk

tujuan

propagasi,

mengiklankan,

menawarkan,

menjual

atau

memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan kegiatan dalam proses pemuliaan tanaman. Adanya hak eksklusif bagi pemegang hak perlindungan mempunyai konsekuensi bahwa orang lain tidak dapat melakukan kegiatan apapun yang bersifat komersil terhadap varietas tanaman yang telah dilindungi, tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak pemulia. Hak eksklusif yang dimiliki melalui hak pemulia dibatasi oleh kegiatankegiatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak pemulia. Adapun kegiatankegiatan yang dianggap tidak melanggar adalah: 1. menggunakan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersil 2. menggunakan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru 3. penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hakhak ekonomi dari pemegang hak PVT. 42

41

Achmad Baihaki, “Meningkatkan dan Mengembangkan Partisipasi Industri Perbenihan dalam Pembangunan Pertanian melalui Breeder’s Rights”, Makalah Seminar Berkala Program Studi Pemuliaan Tanaman Jurusan Budidaya Tanaman, FAPERTA UNPAD, Bandung, 16 Maret 1998 hlm. 13 42

Pasal 10 ayat 1 UU No. 29 Tahun 2000


Berdasarkan hak eksklusif yang dimiliki, maka pemegang hak pemulia atau hak PVT dapat mengalihkan hak perlindungan kepada pihak lain yang dianggap mampu melaksanakannya. Pengalihan hak kepada pihak lain dilakukan melalui lisensi yang diatur berdasarkan UU PVT dimana pemberian lisensi dilakukan melalui perjanjian lisensi. Berbeda dengan pengalihan hak PVT melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, dan sebab lain yang dibenarkan undang-undang 43 dimana kepemilikan hak juga mengalami peralihan, pemberian lisensi melalui perjanjian pada dasarnya hanya pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak PVT dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula. Kepemilikan hak PVT tetap berada pada pemegangnya, tidak dialihkan kepada pemegang lisensi. Dengan demikian, pemegang lisensi tidak boleh memberikan lisensi kepada orang lain. Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada pihak ketiga, maka apabila terjadi perjanjian lisensi, harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, yang harus menerangkan hak apa saja yang berpindah kepada pemegang lisensi selama jangka waktu sesuai dalam perjanjian lisensi. Pemegang hak PVT yang akan membuat perjanjian lisensi dengan pihak ketiga lainnya, hanya boleh mengalihkan hak yang belum diberikan lisensi. Pemegang hak PVT wajib memberitahukan kepada para pemegang lisensi atas pemberian lisensi baru. Selain lisensi yang diperoleh berdasarkan kesepakatan para pihak, dalam UU PVT juga diatur mengenai lisensi wajib. Lisensi wajib terjadi karena keputusan pemerintah, misalnya untuk mengatasi kelangkaan pangan di musim kemarau, maupun atas dasar permohonan pihak lain karena tidak dilaksanakannya

43

Pasal 40 angka 1 UU No. 29 Tahun 2000


hak PVT. Surat perjanjian yang dilakukan oleh pemberi lisensi hak pemulia kepada penerima lisensi maupun lisensi wajib, harus didaftarkan ke kantor PVT di lingkungan Departemen Pertanian Republik Indonesia. Pendaftaran surat perjanjian lisensi sekaligus merupakan pencatatan hak yang mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. 44

C. Sifat Kebendaan Pada Perlindungan Varietas Tanaman Sifat yang terdapat pada hak kebendaan merupakan sifat yang absolut sehingga dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, mempunyai droit de suit (hak yang mengikuti), memiliki sistem bahwa hak terdahulu tingkatannya lebih tinggi daripada hak yang lahir kemudian, memiliki droit de preference (hak terlebih dahulu), gugatnya disebut gugat kebendaan, hak kebendaan ini dapat dipindahkan sepenuhnya, mempunyai jangka waktu yang tak terbatas, dan memberikan wewenang yang luas bagi pemiliknya. 45 Sifat kebendaan sebagai hak yang absolut juga terdapat pada hak perlindungan terhadap varietas tanaman. Hak PVT atau hak pemulia merupakan hak yang diberikan negara kepada orang atau badan hukum tertentu yang telah menghasilkan invensi atau suatu penemuan jenis varietas tanaman yang baru. Dalam hal ini, hak pemulia mengandung sifat yang eksklusif dan aspek monopoli selama hak pemulia masih dikuasai oleh pihak pemulia sebagai pemilik atau pemegang hak PVT. Karena itu maka para pemulia dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun. Akan tetapi, sifat absolut yang terdapat dalam hak

44

Pasal 43 ayat 2 UU No. 29 Tahun 2000 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, BPHN-Alumni, Bandung, 1997, hlm. 43 45


pemulia dibatasi dengan fungsi sosial, seperti yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU No. 29 tahun 2000 yaitu: 1. menggunakan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersil 2. menggunakan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru 3. penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hakhak ekonomi dari pemegang hak PVT. Hak perlindungan terhadap varietas tanaman juga memiliki droit de suit, dimana hak perlindungan atau hak pemulia akan terus melekat pada varietas tanaman yang dilindungi dimana pun varietas tanaman tersebut berada. Pemulia tanaman yang memiliki atau memegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memperbanyak varietas yang telah dihasilkan, akan tetapi hak perlindungan akan tetap melekat pada varietas tanaman walaupun yang memperbanyaknya bukan pemegang hak PVT. Pada hak perlindungan terhadap varietas tanaman terdapat kemungkinan untuk melakukan gugat kebendaan, hal ini terjadi apabila pihak pemulia tanaman sebagai pemilik hak PVT merasa dirugikan oleh pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak yang dimilikinya. Varietas tanaman yang dihasilkan pihak pemulia mempunyai manfaat secara ekonomi, karena itu penggunaan varietas tanaman yang telah dilindungi tanpa adanya suatu persetujuan dari pemilik hak dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Seorang pemulia tanaman yang tidak melaksanakan hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang dimilikinya, dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui lisensi atau perjanjian yang disepakati bersama. Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

Hak perlindungan terhadap varietas tanaman memberikan wewenang yang luas bagi pemegang hak, sehingga yang bersangkutan dapat mengalihkan atau menguasakan hak yang dimilikinya kepada pihak lain. Adapun yang membedakan sifat kebendaan hak perlindungan terhadap varietas tanaman dari hak kebendaan lainnya adalah hak perlindungan terhadap varietas tanaman tidak memiliki sifat hak kebendaan lain berupa hak yang terjadi lebih dahulu, tingkat hak yang telah ada lebih tinggi dari hak yang baru, serta sifat yang berhubungan dengan jangka waktu yang tak terbatas.

D. Dasar Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Di negara lain, seperti Amerika, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, telah dikenal adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Peraturan tersebut berlaku tahun 1930 bersamaan dengan terbitnya The United States Patent Act 1930. Dan di Eropa, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap varietas tanaman dan hasilnya telah dikenal sejak abad ke16. Pada tahun 1961, beberapa negara di dunia telah menyepakati suatu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman, kesepakatan internasional termuat dalam International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, yang lebih dikenal dengan istilah UPOV. UPOV merupakan


akronim dari Union Internationale pour la protection des obtentions vegetale. 46 Di Indonesia, perlindungan terhadap varietas tanaman sudah mulai diatur sejak tahun 1989 yaitu dalam peraturan HAKI di bidang hak Paten. Pada UU Paten tahun 1989 disebutkan bahwa perlindungan paten tidak dapat diberikan terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman, khususnya bagi komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. 47 Pada tahun 1997, UU Paten tersebut mengalami amandemen yaitu berupa pencabutan atau penghapusan terhadap ketentuan pelarangan pemberian perlindungan terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman. Sehingga pada UU paten 1997, makanan, minuman, dan varietas tanaman dapat memperoleh perlindungan berupa hak Paten. Amandemen terhadap UU Paten terjadi sebagai akibat keikutsertaan Indionesia dalam meratifikasi ketentuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), dimana dalam ketentuan TRIPs pada pasal 27 ayat 3 huruf b diatur bahwa: However, member shall provide for the protection of plants varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. 48 Berdasarkan ketentuan TRIPs, disebutkan bahwa TRIPs mewajibkan seluruh negara-negara yang menjadi anggotanya untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui perlindungan paten, sistem sui generis yang efektif (misalnya melalui pemberian hak pemulia), ataupun dengan kombinasi antara sistem perlindungan paten dan sistem sui generis. 49 Meskipun

46

Krisnani Setyowati, “Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman”, disampaikan pada Training of the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-27 September 2001 47 Pasal 7 huruf c UU Paten Tahun 1989 48 Andriana Krisnawati, op. cit, hlm. 23 49 Sui Generis diartikan sebagai mempunyai sifat yang tersendiri, sifat khas dari sesutu. Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 553 Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

UU Paten tahun 1997 telah mengizinkan pemberian perlindungan paten terhadap tanaman, namun UU Paten 1997 tidak dapat memberikan perlindungan meenyeluruh terhadap aspek-aspek yang terdapat pada varietas baru tanaman. Perlindungan terhadap varietas tanaman dengan menggunakan hak Paten tidak dapat terus dilakukan, dengan alasan: 1. pemegang paten akan memiliki kewenangan secara prinsip untuk melarang penggunaan kembali benih yang telah ditanam oleh petani, dengan konsekuensi akan muncul biaya tinggi bagi petani dan dominasi perusahaan benih besar akan semakin kuat 2. pemuliaan yang berdasarkan pada perlindungan varietas akan tersingkir, yakni ketika perlindungan paten tidak mendukung jenis invensi yang secara umum dilakukan pada tingkat petani, dimana varietas tanaman yang dihasilkan oleh petani tradisional tidak dimintakan paten dan digunakan secara bebas diantara kelompok petani tersebut. 3. pemberian paten memiliki sifat akan adanya hak monopoli pada benih dan/atau tanaman yang menjadi objek produksi serta perdagangan benih yang penting 4. pemberian paten akan mendukung standarisasi yang lebih tinggi serta memperkuat kecenderungan ke arah budidaya tunggal sehingga akan mengikis keanekaragaman hayati 5. pemberian paten juga mendukung bertambahnya kecenderungan monopoli pada pemilikan tanah dan industri benih, yang memungkinkan petani kecil dan pemulia tradisional merasakan dampak terburuk. 50 Selain perlindungan dengan hak paten, pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman dilakukan sejak tahun 1990, dengan diterbitkannya UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian pada tahun 1992, diterbitkan UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang mendorong kegiatan pemuliaan tanaman, dimana dalam pasal 55 UU No. 12 tahun 1992 dinyatakan bahwa: 1. kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah 50

Suryodiningrat, Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 52 Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

2. kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya 3. setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah 4. ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagai dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Ketentuan dalam UU No. 12 tahun 1992 tidak mengatur adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki pihak pemulia tanaman, sehingga para pemulia tanaman tidak mengetahui keuntungan/manfaat yang diperoleh apabila varietas temuannya diperbanyak atau dijual, dan apa sanksi bagi pihak yang menjual atau menggunakan varietas temuannya tanpa persetujuan dari pihak pemulia untuk tujuan komersil. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 tahun 1992, pihak pemulia hanya memperoleh penghargaan dari pemerintah, sebagai balas jasa dari hasil penemuan varietas baru. Ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap penemuan varietas unggul terdapat dalam pasal 45 PP No. 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, yang menyatakan bahwa menteri memberikan penghargaan kepada penemu varietas unggul dan/atau teknologi di bidang perbenihan. Pada tanggal 20 Desember 2000, diterbitkan UU No. 29 tahun 2000 dimana UU tersebut mengatur secara terperinci mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Latar belakang lahirnya UU Varietas Tanaman yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman.di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan sekaligus konsekuensi Indonesia atas keikutsertaannya menandatangani kesepakatan GATT/WTO 1994, dimana salah satu ketentuannya memuat mengenai kesepakatan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

Property Rights). Keikutsertaan Indonesia meratifikasi kesepakatan TRIPs, mengakibatkan Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang HAKI dengan persetujuan TRIPs yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman Selain itu adanya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman ini akan maningkatkan minat dan peran serta baik secara perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas tanaman baru yang unggul, karena para pemulia atau pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman akan memiliki hal tertentu yang memiliki perlindungan hukum secara memadai.

E. Proses Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman 1. Subjek Hukum Yang Dapat Melakukan Proses Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kegiatan pemuliaan tanaman di Indonesia terbuka terhadap semua pihak, baik perorangan maupun badan hukum dari instansi pemerintah dan pihak swasta. Keterbukaan peluang dalam kegiatan pemuliaan tanaman bagi pihak swasta perlu dilakukan, mengingat tingginya tingkat kebutuhan terhadap varietas tanaman dari berbagai komoditi yang sampai saat ini masih belum dapat terpenuhi. Varietas tanaman yang selama ini terbentuk lebih banyak dihasilkan oleh para pemulia tanaman yang berasal dari instansi pemerintah dan dari kalangan perguruan tinggi, sehingga jumlahnya masih terbatas. Sedangkan pihak swasta yang terlibat pada umumnya lebih tertarik untuk menghasilkan varietas tanaman yang bersifat komersil (commercial variety) seperti tanaman jagung hibrida, Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

sayuran, dan buah-buahan semusim, bahkan ada pula industri benih yang hanya melakukan perbanyakan dari varietas tanaman yang telah ada. Permohonan pendaftaran hak PVT diajukan ke kantor PVT secara tertulis dengan mempergunakan bahasa Indonesia dan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri. Permohonan pendaftaran hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas tanaman, dimana permohonan dapat diajukan oleh: 1. Pemulia Pemulia yang menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tanaman. Imbalan tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 UU No. 29 tahun 2000 yaitu: a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus b. berdasarkan persentase c. dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus d. dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus , yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan Ketentuan pemberian imbalan sama sekali tidak akan menghapus hak pemulia, agar namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT. Seorang pemulia yang ingin melakukan pendaftaran hak PVT berkewajiban untuk: a. melaksanakan hak PVT di Indonesia b. membayar biaya tahunan PVT c. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. 51

51



Akan tetapi, ketentuan dapat dikecualikan apabila dalam melaksanakan hak PVT-nya, seorang pemulia mendapatkan kendala baik secara teknis maupun ekonomis dalam mengembangkan varietas tanaman di Indonesia. Pengecualian hanya dapat disetujui kantor PVT apabila pihak pemulia sebagai pemegang hak PVT mengajukan permohonan tertulis yang disertai alasan-alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. 2. Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia Para pihak yang mempekerjakan pemulia ini dapat berasal dari perorangan, instansi pemerintah maupun pihak swasta. Para pihak tersebut yang memberikan dana dan fasilitas yang diperlukan pihak pemulia untuk menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru. Kerjasama antara kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian yang dibuat secara khusus. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, varietas tanaman yang dihasilkan pemulia selanjutnya akan dialihkan kepada pihak yang mendanai kegiatan pemuliaan tanaman. Orang atau badan hukum selaku kuasa dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak PVT harus menyertakan surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak. 3. Ahli waris Pihak ahli waris dapat merupakan ahli waris dari pemulia tanaman maupun ahli waris dari pihak yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak PVT, seorang ahli waris harus membawa serta dokumen resmi sebagai bukti bahwa


dirinya benar merupakan ahli waris dari pemulia tanaman maupun ahli waris dari pihak yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia. 4. Konsultan PVT Permohonan pendaftaran hak PVT dapat diajukan oleh pihak pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di Indonesia. Mereka dapat membuat permohonan melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Seorang Konsultan PVT berkewajiban untuk: a. terdaftar di kantor PVT b. menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan. 52

Pekerjaan seorang Konsultan PVT memerlukan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang khusus agar proses permohonan hak PVT dan langkah-langkah selanjutnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang terkait serta tidak merugikan pihak yang ingin mengajukan permohonan hak PVT. Kewajiban Konsultan PVT untuk menjaga kerahasiaan varietas, berlaku pula kepada para pihak terkait yang dipekerjakan oleh Konsultan tersebut, misalnya penerjemah dan sebagainya. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan varietas akan berakhir pada saat permohonan hak PVT mulai diumumkan oleh kantor PVT. Konsultan PVT merupakan perorangan maupun lembaga yang secara khusus memberikan jasanya yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak PVT. Tujuan pengadaan lembaga ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pemulia ataupun para pemohon PVT yang tidak memahami segi hukum ataupun

52



segi administrasi mengenai hak PVT, khususnya bagi para pihak pemohon yang berada di luar Indonesia yang tidak mempunyai perwakilan seperti badan hukum yang resmi di Indonesia. Persyaratan untuk menjadi seorang Konsultan PVT diatur khusus oleh pemerintah, dimana persyaratan tersebut meliputi syarat kelengkapan administrasi, kelengkapan fasilitas perkantoran, kriteria pengetahuan dan keterampilan teknis staf yang memadai, serta dedikasi dan kemampuan tugas dan fungsi Konsultan PVT yang dinilai secara periodik. 2. Instansi Yang Berwenang Mengelola Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman Agar kebutuhan varietas tanaman dari berbagai komoditi dapat terpenuhi, maka diperlukan kerjasama yang baik dari semua kalangan, bukan saja keterlibatan pihak pemulia tanaman dari kalangan instansi pemerintah ataupun dari kalangan perguruan tinggi saja, melainkan juga dibutuhkan keterlibatan industri benih dari perusahaan swasta. Dalam proses pemuliaan tanaman, para pihak yang ingin mendaftarkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman dapat mengajukan permohonan ke kantor perlindungan varietas tanaman yaitu suatu unit organisasi di lingkungan Departemen Pertanian dimana unit tersebut mempunyai tugas dan kewenangan khusus di bidang perlindungan varietas tanaman. Dalam kantor perlindungan varietas tanaman (kantor PVT) tersebut terdapat pejabat khusus yang disebut pemeriksa perlindungan varietas tanaman yaitu pejabat pemerintah yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Menteri Pertanian dan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Pemeriksaan

substantif yang

dilakukan pemeriksa PVT


akan

meliputi

pemeriksaan sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT. Dalam melaksanakan tugasnya, kantor PVT dapat meminta bantuan ahli maupun fasilitas yang diperlukan termasuk mencari informasi dari institusi lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kantor perlindungan varietas tanaman akan menerbitkan daftar umum perlindungan varietas tanaman yaitu daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan perlindungan varietas tanaman. Selain itu, kantor perlindungan varietas tanaman tersebut

juga menerbitkan

berita resmi

perlindungan varietas tanaman yaitu suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan perlindungan varietas tanaman yang diterbitkan secara berkala untuk tujuan kepentingan umum. 3. Syarat-Syarat Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman Suatu varietas tanaman yang baru yang akan mendapatkan perlindungan hukum harus merupakan varietas tanaman yang

memenuhi persyaratan yaitu

varietas tanaman tersebut harus baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Akan tetapi, tidak semua varietas tanaman bisa mendapatkan hak PVT. Varietas yang tidak dapat diberikan hak PVT meliputi varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Varietas tanaman akan dianggap baru apabila waktu permohonan pendaftaran diajukan, tanaman tersebut belum diperdagangkan atau jika sudah diperdagangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Di Indonesia selama satu tahun Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

b. Di luar negeri selama empat tahun (untuk tanaman musiman) atau enam tahun (untuk tanaman tahunan Varietas tanaman dianggap unik apabila tanaman tersebut dapat dibedakan dari varietas yang telah ada atau yang telah dikenal masyarakat umum. Dalam hal ini, unsur pembeda menjadi sangat penting karena pemulia tanaman dianggap telah menemukan suatu kelebihan dari tanaman tersebut yang tidak terdapat pada tanaman lainnya melalui suatu prosedur penelitian dan pengujian yang memakan banyak waktu dan biaya. Untuk memenuhi keseragaman, unsur-unsur pembeda yang menjadi sifat utama dan penting dari varietas tanaman yang baru harus ditemukan dalam semua (atau paling tidak kebanyakan) pohon atau tanaman yang dihasilkan varietas tanaman yang baru tersebut. Kestabilan terdapat pada varietas tanaman jika sifat-sifat utama dan penting tersebut tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau jika diperbanyak dengan siklus perbanyakan khusus, varietas tanaman tersebut tidak akan mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Setiap varietas tanaman hasil pemuliaan yang akan digunakan sebagai varietas asal untuk membuat varietas turunan esensial harus diberi nama yang akan menjadi identitas varietas tanaman yang bersangkutan. Penamaan varietas hasil pemuliaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Mencerminkan identitas varietas tanaman hasil pemuliaan yang bersangkutan b. Tidak menimbulkan keracuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu varietas hasil pemuliaan c. Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada d. Tidak menggunakan nama orang terkenal e. Tidak menggunakan nama alam f. Tidak menggunakan lambang Negara


g. Tidak menggunakan nama merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi dari benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman. 53 Setelah memenuhi persyaratan untuk penamaan tersebut, pemilik varietas hasil pemuliaan harus segera mendaftarkan varietas tanaman hasil pemuliaannya ke kantor PVT. Selanjutnya, kantor PVT akan mendaftarkan varietas hasil pemuliaan yang bersangkutan dalam daftar umum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik varietas hasil pemuliaan. Petugas pemeriksa varietas tanaman akan memeriksa kembali kelengkapan syarat-syarat untuk penamaan, jika belum sesuai dengan persyaratan yang dimaksud maka kantor PVT akan memberikan saran perbaikan nama varietas tanaman tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik varietas hasil pemuliaan. Dan apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan diberikan, pemilik varietas tanaman hasil pemuliaan tersebut tidak memberikan tanggapan apapun maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali. Varietas tanaman yang telah disetujui penamaannya oleh kantor PVT memiliki ketentuan bahwa: a. nama varietas tersebut terus dapat dipergunakan meskipun masa perlindungannya telah habis b. pemberian naman tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifatsifat varietas c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka pihak kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas teersebut 53

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 54 Permohonan pendaftaran hak PYT terhadap varietas tanaman yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kantor PVT, harus memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan b. nama dan alamat lengkap pemohon c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk d. nama varietas e. deskripsi varietas yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya f. gambar dan/ atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. 55 Selain varietas tanaman biasa, dikenal juga varietas transgenik, dalam permohonan untuk varietas tersebut maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan, dan juga harus disertai dengan surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan varietas transgenik merupakan varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Teknologi rekayasa genetik memungkinkan kita untuk mengisolasi DNA dari berbagai organisme dan menggabungkannya ke dalam suatu organisme yang lain sehingga menghasilkan organisme dengan sifat yang berbeda. Teknik ini juga diterapkan dalam usaha menciptakan tanaman dengan sifat-sifat unggul, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian pada umumnya. Rekombinasi DNA 54 55

Pasal 2 ayat 6 UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 11 ayat 2 UU No. 29 Tahun 2000


dianggap sebagai bentuk baru dari alam atau penemuan baru sehingga pada perkembangannya kemudian tanaman transgenik dapat memperoleh perlindungan hukum. Dalam

proses

pembuatannya,

varietas

tersebut

kemungkinan

menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki resiko berbahaya bagi lingkungan termasuk sumber daya hayati dan kesehatan manusia, oleh karena itu maka terlebih dahulu perlu diadakan pengkajian terhadap potensi berbahaya dari varietas transgenik oleh instansi yang berwenang sebelum varietas tersebut digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil dari pemeriksaan harus disertakan dalam berkas permohonan hak PVT untuk varietas transgenk. Pihak pemulia tanaman baik itu perseorangan maupun badan hukum memiliki suatu hak prioritas yaitu hak yang diberikan kepada perorangan ataupun

badan

hukum

yang

mengajukan permohonan

hak

perlindungan varietas tanaman di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak perlindungan varietas tanaman untuk varietas tanaman yang sama di negara lain. Permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia b. dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang dimaksud dalam butir a paling lambat 3 (tiga) bulan c. dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri d. dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, apabila hak PVT tersebut pernah ditolak. 56

56



Pengajuan berkas permohonan pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman dianggap diajukan pada tanggal saat penerimaan berkas permohonan hak PVT oleh kantor perlindungan hak varietas tanaman dimana segala pembayaran untuk biaya-biaya yang diperlukan telah selesai dilakukan. Untuk tanggal penerimaan surat permohonan hak perlindungan varietas tanaman adalah tanggal pada saat kantor perlindungan varietas tanaman menerima surat permohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap. Tanggal penerimaan surat permohonan hak perlindungan varietas tanaman akan dicatat dalam daftar umum PVT oleh kantor perlindungan varietas tanaman. Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan terhadap syarat-syarat pendaftaran, maka kantor PVT akan meminta agar pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran hak PVT untuk melengkapi kekurangan tersebut, dimana jangka waktu yang diberikan adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut yang dikirimkan oleh kantor PVT. Bila dalam jangka waktu yang diberikan, pihak pemohon belum selesai melengkapinya maka berdasarkan pertimbangan alasan yang diajukan pihak pemohon dan disetujui oleh kantor PVT, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang kembali paling lama 3 (tiga) bulan. Pada saat pengajuan kembali berkas permohonan hak PVT yang kurang lengkap tersebut, maka tanggal penerimaannya mengalami perubahan dimana tanggal penerimaannya bukan lagi tanggal penerimaan berkas permohonan hak PVT untuk pertama kali, akan tetapi telah mengalami perubahan menjadi tanggal diterimanya pemenuhan kelengkapan terakhir dari kekurangan pada berkas permohonan hak PVT tersebut oleh kantor PVT. Berkas permohonan hak PVT yang tidak juga dilengkapi meskipun telah Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

mendapat perpanjangan waktu tidak akan diterima. Kantor PVT akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pemohon hak PVT bahwa permohonan hak perlindungan varietas tanaman (hak PVT) yang mereka ajukan dianggap ditarik kembali. Pengajuan berkas permohonan hak PVT untuk suatu varietas tanaman dengan sifat-sifat yang sama ternyata secara tidak disengaja dapat diajukan oleh lebih dari satu pihak pemohon hak PVT. Dalam hal ini, berkas permohonan yang dapat diterima adalah berkas permohonan hak PVT yang telah diajukan terlebih dahulu secara lengkap tanpa adanya kekurangan pada syarat-syarat pendaftaran. Apabila berkas permohonan hak PVT tersebut diajukan secara bersamaan maka kantor PVT akan meminta secara tertulis kepada para pihak pemohon untuk berunding guna memutuskan permohonan yang mana yang akan diajukan dan meminta kepada para pihak tersebut untuk menyampaikan hasil perundingan mereka ke kantor PVT paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal peengiriman surat tersebut. Bila perundingan tidak mencapai persetujuan, tidak adanya suatu keputusan antara para pihak pemohon hak PVT, tidak adanya kemungkinan untuk dilakukannya perundingan atau perundingan terlaksana akan tetapi hasil perundingan tidak disampaikan ke kantor PVT, maka permohonan hak PVT tersebut ditolak dan kantor PVT akan memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada para pihak pemohon hak PVT. Berkas pengajuan permohonan hak PVT yang diajukan dengan hak prioritas akan diberi tanggal penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan di luar negeri. Perubahan terhadap permohonan hak PVT dapat dilakukan sebelum dan selama masa Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

pemeriksaan, dimana perubahan yang dapat dilakukan berupa penambahan atau pengurangan uraian mengenai penjelasan sifat-sifat varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT dan perubahan permohonan tersebut dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan permohonan pertama. Selain itu, berkas permohonan hak PVT juga dapat ditarik kembali oleh pihak yang mengajukannya dengan membuat permohonan secara tertulis ke kantor PVT. Dalam kantor PVT sendiri terdapat ketentuan yang mengikat para pegawainya dimana selama masih terikat dinas aktif sampai selama satu tahun setelah pensiun atau berhenti dari kantor PVT dengan alasan apapun, para pegawai kantor PVT atau pihak yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama kantor PVT dilarang mengajukan permohonan hak PVT, mendapatkan hak PVT atau memegang hak yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman, kecuali apabila kepemilikan hak PVT tersebut diperoleh karena pewarisan. Para pegawai di lingkungan kantor PVT juga berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT hingga tanggal diumumkannya permohonan hak PVT tersebut. 4. Prosedur Pendaftaran Hak Pendaftaran Varietas Tanaman Varietas tanaman yang baru harus mendapatkan perlindungan secara hukum, hal ini bertujuan agar para pemulia ataupun para pemegang hak pemulia dapat terus bekerja menghasilkan varietas tanaman yang digunakan sebagai bibit unggul yang bermanfaat dalam dunia pertanian tanpa harus khawatir hasil temuannya akan disalahgunakan orang yang tidak berhak. Sama halnya dengan hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya, untuk mendapatkan hak perlindungan, Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

varietas tanaman harus didaftarkan, namun berbeda dengan HKI yang lainnya dimana pendaftaran dilakukan di kantor Ditjen. HKI Departemen Hukum dan HAM, pendaftaran hak PVT dilakukan di kantor PVT yang berada di bawah naungan Departemen Pertanian. Secara

sederhana

prosedur

pengurusan

untuk

memperoleh

hak

perlindungan dapat digambarkan sebagai berikut.

Pengajuan Permohonan Perlindungan

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja

Penilaian Kelayakan Perlindungan

Tidak

Dikembalikan Kepada Pemohon

Layak Pembuatan/ Persiapan Dokumen Pendaftaran

Pendaftaran ke Ditjen. HKI Dephuk & HAM atau Kantor PVT Deptan.RI

Sumber: http:/bima.ipb.ac.id/~haki/home.php?kiri=PVT Ketentuan untuk mengajukan permohonan PVT adalah sebagai berikut: a. Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan dengan membayar biaya yang telah ditetapkan b. Surat permohonan hak PVT memuat: - tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan - nama dan alamat lengkap pemohon


- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk - nama varietas - deskripsi varietas yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya - gambar dan/ atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. c. Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh: - orang atau badan hukum selaku Konsultan PVT atau kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap pemberi kuasa yang berhak - ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris d. Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan, dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. Berkas permohonan pendaftaran hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas tanaman dimana diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris dan konsultan PVT. Untuk permohonan hak PVT yang diajukan oleh pihak pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

diwakilkan melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Selaoin permohonan biasa, dapat juga dilakukan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas dimana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: - diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia - dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang dimaksud dalam butir a paling lambat 3 (tiga) bulan - dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri - dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, apabila hak PVT tersebut pernah ditolak. Jika para pemohon hak PVT telah memenuhi persyaratan tersebut, maka berkas permohonan pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman dianggap diajukan pada tanggal penerimaan berkas permohonan hak PVT oleh kantor perlindungan hak varietas tanaman dimana segala pembayaran untuk biaya-biaya yang diperlukan telah selesai dilakukan. Untuk tanggal penerimaan surat permohonan hak perlindungan varietas tanaman adalah tanggal pada saat kantor perlindungan varietas tanaman menerima surat permohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap dan tanggal penerimaan surat permohonan hak perlindungan varietas tanaman akan dicatat dalam daftar umum PVT oleh kantor perlindungan varietas tanaman. Pada saat penerimaan permohonan hak PVT terdapat kekurangan terhadap syarat-syarat pendaftaran, maka kantor PVT akan meminta agar pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran hak PVT Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

untuk melengkapi kekurangan tersebut, dimana jangka waktu yang diberikan adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut yang dikirimkan oleh kantor PVT. Bila dalam jangka waktu yang diberikan, pihak pemohon belum selesai melengkapinya maka berdasarkan pertimbangan alasan yang diajukan pihak pemohon dan disetujui oleh kantor PVT, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang kembali paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan permintaan pihak pemohon hak PVT. Berkas permohonan hak PVT yang tidak juga dilengkapi meskipun telah mendapat perpanjangan waktu tidak akan diterima. Kantor PVT akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pemohon hak PVT bahwa permohonan hak perlindungan varietas tanaman (hak PVT) yang mereka ajukan dianggap ditarik kembali. Pada saat pengajuan kembali berkas permohonan hak PVT yang kurang lengkap tersebut, maka tanggal penerimaannya mengalami perubahan dimana tanggal penerimaannya bukan lagi tanggal penerimaan berkas permohonan hak PVT untuk pertama kali, akan tetapi telah mengalami perubahan menjadi tanggal diterimanya pemenuhan kelengkapan terakhir dari kekurangan pada berkas permohonan hak PVT tersebut oleh kantor PVT. Setelah mendapatkan tanggal penerimaan, kantor PVT akan melakukan pemeriksaan terhadap varietas tanaman yang akan dimohonkan hak PVT. Kantor PVT akan membuat pengumuman mengenai adanya suatu permohonan untuk mendapatkan hak PVT terhadap suatu jenis varietas tanaman. Adanya pengumuman ini dinilai sangat penting bila ditinjau dari sisi juridisnya, karena pengumuman tersebut merupakan syarat bagi lahirnya hak kebendaan sebagai penerapan asas publisitas. Dalam hal ini, kantor PVT akan mengumumkan Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

permohonan hak PVT yang sudah memenuhi persyaratan kelengkapan dan permohonan hak PVT tersebut tidak ditarik kembali oleh pihak pemohon hak PVT. Pengumuman tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya: a. 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT b. 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas. 57 Pengumuman permohonan hak PVT tersebut akan berlangsung selama 6 (enam) bulan dan dilakukan dengan cara: a. menggunakan atau memanfaatkan fasilitas untuk pengumuman yang mudah dan jelas sehingga dapat diketahui dan dimengerti oleh masyarakat. b. membuat pengumuman tersebut dalam berita resmi PVT. Pengumuman mengenai permohonan hak PVT tersebut akan dicatat oleh pegawai kantor PVT dalam daftar umum PVT. Pengumuman permohonan hak PVT tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama dan alamat lengkap pemohon hak PVT atau pemegang kuasa b. nama dan alamat lengkap pemulia c. tanggal pengajuan permohonan hak PVT atau tanggal, nomor dan negara tempat permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan dalam hal permohonan hak PVT dengan hak prioritas d. nama varietas e. deskripsi varietas f. deskripsi yang memuat informasi untuk varietas transgenik. 58 Selama jangka waktu dilakukannya pengumuman permohonan hak PVT, setiap orang atau badan hukum dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT tersebut. Setelah melihat dan memperhatikan pengumuman permohonan PVT tersebut, maka setiap orang ataupun badan hukum yang merasa berkepentingan, secara 57 58

Pasal 24 ayat 2 UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 26 UU No. 29 Tahun 2000


tertulis dapat mengajukan pandangan maupun keberatannya disertai alasan yang jelas mengenai permohonan atas hak PVT tersebut. Kantor PVT akan mengirimkan salinan surat yang berisi pandangan maupun keberatan yang diajukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hak PVT. Untuk menanggapinya, pemohon hak PVT berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan maupun keberatan yang diajukan dan mengirimkannya kembali ke kantor PVT. Pandangan, keberatan, sanggahan, maupun penjelasan yang dikemukakan dalam masa pengumuman tersebut akan digunakan sebagai tambahan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan permohonan hak PVT. Pemohon hak PVT harus mengajukan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT, dimana permohonan substantif diajukan secara tertulis kepada kantor PVT selambat-lambatnya satu bulan setelah masa pengumuman permohonan hak PVT berakhir. Hak perlindungan atas varietas tanaman merupakan hak yang diberikan negara berdasarkan adanya permohonan dari pihak yang memerlukan hak PVT sehingga pihak pemohon harus bersikap aktif termasuk dalam mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. Hal ini mengakibatkan apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah berakhirnya pengumuman, kantor PVT belum menerima permohonan pemeriksaan substantif dari pihak yang mengajukan hak PVT maka permohonan terhadap hak PVT dianggap ditarik kembali. Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT merupakan pemeriksaan yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan dari varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT. Dalam melakukan Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

pemeriksaan, kantor PVT dapat meminta bantuan tenaga ahli maupun fasilitas yang diperlukan termasuk memperoleh informasi dari institusi lain baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ketika kantor PVT menggunakan bantuan tenaga ahli maupun fasilitas dari institusi lainnya, semua para pihak yang terlibat secara keseluruhan akan terikat dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan varietas tanaman dan semua dokumen permohonan hak PVT termasuk juga merahasiakan penjelasan atau informasi yang diberikan untuk melengkapinya. Pemeriksaan substantif hanya dapat dilakukan oleh Pemeriksa PVT, yang merupakan pegawai kantor PVT atau dapat pula berasal dari instansi pemerintah lainnya yang secara khusus dididik menjadi tenaga ahli yang memiliki kualifikasi Pemeriksa PVT dan diangkat untuk tugas tersebut. Oleh karena sifat keahlian dan ruang lingkup pekerjaannya yang bersifat khusus maka jabatan Pemeriksa PVT merupakan jabatan fungsional. Pemeriksa PVT melaporkan mengenai ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan persyaratan yang dianggap penting dari varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT, laporan tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh kantor PVT kepada pihak yang memohon hak PVT. Pemberitahuan tersebut harus jelas dan terperinci mencantumkan hal-hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting termasuk juga mengenai jangka waktu yang diberikan untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan. Ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting yang dimaksud dapat berupa asal usul atau silsilah varietas tanaman yang tidak jelas, deskripsi yang kurang sesuai atau kurang jelas, maupun mengenai gambar yang kurang mendukung. Pihak pemohon hak PVT harus segera memberi tanggapan atas Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

pemberitahuan tersebut, apabila pemohon hak PVT tidak memberikan penjelasan atau tidak memenuhi kekurangan kelengkapan termasuk melakukan perbaikan atau perubahan yang diminta maka kantor PVT berhak menolak permohonan hak PVT tersebut. Keputusan pemberian atau penolakan terhadap permohonan hak PVT akan dikeluarkan kantor PVT selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif. Akan tetapi bila waktu pemeriksaan belum selesai dan memerlukan perpanjangan waktu, maka kantor PVT harus memberitahukan kepada pihak pemohon hak PVT disertai alasan dan penjelasan mengenai perpanjangan waktu pemeriksaan tersebut. Laporan Pemeriksa PVT yang menyimpulkan bahwa varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT sesuai dengan ketentuan undang-undang akan diberitahukan secara resmi oleh kantor PVT kepada pihak pemohon hak PVT. Pemberitahuan tersebut berisikan persetujuan pemberian hak PVT untuk varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT, dimana hak PVT yang diberikan berbentuk sertifikat hak PVT. Hak PVT yang telah diberikan akan dicatat dalam daftar umum PVT dan diumumkan dalam berita resmi PVT. Salinan dokumen PVT tersebut dapat diberikan oleh kantor PVT kepada para pihak yang memerlukan dengan membayar biaya yang telah ditentukan. Kantor PVT dapat menolak permohonan hak PVT, penolakan dilakukan setelah mengadakan pemeriksaan oleh Pemeriksa PVT. Laporan Pemeriksa PVT yang menyimpulkan permohonan hak PVT tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan tidak adanya tanggapan dari pihak pemohon hak PVT mengenai laporan Pemeriksa PVT tersebut dapat dijadikan dasar penolakan hak PVT. Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

Kantor PVT memberitahukan secara tertulis penolakan tersebut kepada pihak pemohon hak PVT dan dengan jelas mencantumkan alasan dan pertimbangan yang mendasari penolakan tersebut. Penolakan pemberian hak PVT tersebut akan dicatat dalam daftar umum PVT. Pihak pemohon hak PVT yang mendapat penolakan dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding PVT. Komisi Banding PVT merupakan suatu badan yang secara khusus dibentuk untuk memeriksa permohonan banding atas penolakan permohonan hak PVT dan memberikan hasilnya kepada kantor PVT. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding PVT bekerja secara independen, yang beranggotakan beberapa ahli di bidang yang diperlukan dan Pemeriksa PVT senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT tersebut. Dalam Komisi Banding PVT kecuali untuk ketua yang merangkap anggota, para anggota komisi ini diangkat apabila terdapat permohonan banding dan mereka bertugas hanya untuk memeriksa permohonan banding yang bersangkutan. Permohonan banding diajukan terhadap penolakan permohonan hak PVT yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif. Permohonan banding tersebut diajukan secara tertulis oleh pemohon hak PVT atau kuasa hukumnya disertai uraian secara jelas mengenai keberatan terhadap penolakan permohonan hak PVT beserta alasan keberatan tersebut. Permohonan banding diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan permohonan hak PVT dengan melampirkan tembusan kepada kantor PVT.


Permohonan banding diajukan tidak untuk memberikan penjelasan maupun untuk melengkapi permohonan hak PVT yang telah ditolak. Upaya hukum ini juga tidak dapat dimohonkan untuk penolakan yang disebabkan karena pihak pemohon hak PVT tidak melakukan perbaikan atau penyempurnaan yang disarankan kantor PVT selama masa pemeriksaan substantif. Permohonan banding ini juga tidak dapat dilakukan terhadap permohonan hak PVT yang telah ditarik kembali oleh pihak pemohon saat pengumuman hasil pemeriksaan awal sebelum permohonan hak PVT diumumkan. Sedangkan para pihak pemohon hak PVT yang tidak mengajukan banding terhadap putusan kantor PVT yang menolak pemberian hak PVT dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akan dinggap menerima penolakan permohonan hak PVT tersebut sehingga keputusan penolakan akan dicatat dalam daftar umum PVT. Pemeriksaan yang dilakukan Komisi Banding PVT dilakukan selambatlambatnya 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding PVT. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Komisi Banding PVT ini bersifat final dimana pihak pemohon hak PVT tidak dapat meminta peninjauan lebih lanjut kepada lembaga atau pejabat lainnya, hal ini disebabkan karena penilaian atas varietas tanaman menyangkut pertimbangan yang bersifat teknis. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Komisi Banding PVT dapat mengabulkan permohonan banding yang diajukan dan mencabut putusan penolakan pemberian hak PVT yang telah dikeluarkan. Putusan pengabulan permohonan banding tersebut mewajibkan kantor PVT memberikan sertifikat hak PVT yang dimohonkan. Apabila setelah melakukan pemeriksaan, Komisi Banding PVT tetap menolak permohonan banding tersebut maka kantor PVT akan memberitahukan penolakan tersebut Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

kepada para pihak yang mengajukan banding. Prosedur pendaftaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut Permohonan

Tidak

Tidak

Persyaratan - Biasa (psl 11 & 12) - Hak prioritas (psl 14)

dipenuhi

Dilengkapi (psl 16)

Dianggap ditarik kembali (psl 18)

Ya Tanggal Penerimaan (psl 15)

Pemeriksaan Persyaratan (psl 24)

19 bln

6 bln (biasa) Memenuhi ketentuan psl 11 atau psl 14

N

12 bln (hak prioritas)

Pandangan dan keberatan (psl 28)

Pengumuman 6 bulan (psl 25)

13 bln

Sanggahan dan penjelasan (psl 28)

1 bln Permohonan Pemeriksaan Substantif (psl 29)

Pemeriksaan substansi 24 bln (psl 30)

Tidak

3 bln Permohonan Banding (psl 36)

Tidak

Jelas/ lengkap? (psl 32)

Tidak Penolakan

Permohonan dapat ditarik kembali

Ya Memenuhi syarat?

Ya Pemberian Sertifikat PVT (psl 34)

Sumber: http:/bima.ipb.ac.id/~haki/home.php?kiri=PVT Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

5. Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan

hukum

yang

diberikan

terhadap

varietas

tanaman

dilaksanakan untuk mendorong dan memberi kesempatan kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini sangat penting disebabkan perakitan varietas tanaman yang bersifat unggul di Indonesia masih lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Untuk itulah diharapkan dunia usaha semakin dapat berperan sehingga dapat lebih banyak menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul dan beragam. Varietas tanaman yang mendapat perlindungan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku,

ketertiban umum,

kesusilaan, norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan. Perlindungan yang diberikan tidak akan menutup kesempatan bagi para petani kecil memanfaatkan varietas tanaman tersebut untuk keperluannya sendiri, selain itu perlindungan tersebut juga masih memberi perlindungan terhadap varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas. Perlindungan terhadap varietas tanaman yang diberikan sebagai hak PVT kepada pihak pemulia menetapkan lamanya jangka waktu perlindungan. Lamanya jangka waktu yang diberikan adalah 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, misalnya pada tanaman padi dan jagung. Selain itu juga terdapat jangka waktu perlindungan untuk tanaman tahunanyaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun. Tanaman tahunan ditujukan untuk jenis pohon-pohon (tree) dan

tanaman

merambat (vine) yang masa produksinya lebih dari satu tahun. Jangka waktu perlindungan diberikan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT kepada pihak pemohon hak PVT. Saat pemohon hak PVT mengajukan Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

berkas permohonan secara lengkap dan diterima kantor PVT hingga saat hak tersebut diberikan, untuk varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT diberikan perlindungan

sementara.

Perlindungan

sementara

tersebut

merupakan

perlindungan yang diberikan sejak diserahkannya pengajuan permohonan secara lengkap sampai diterbitkannya Sertifikat Hak PVT dimana selama jangka waktu tersebut pemohon mendapatkan peerlindungan atas penggunaan varietas. Setelah melewati jangka waktu yang diberikan maka varietas tanaman yang dilindungi akan menjadi milik masyarakat umum (public domain). Jangka waktu perlindungan yang diberikan untuk varietas tanaman di Indonesia umumnya sama dengan negara-negara lain yang telah meratifikasi Konvensi UPOV (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants/ UPOV Convention). Perbedaannya hanya tergantung pada Konvensi UPOV yang diratifikasi, dimana pada Konvensi UPOV 1978 memberikan perlindungan antara 15 hingga 18 tahun untuk tanaman merambat, pohon, buahbuahan, dan tanaman hias. Sedangkan dalam Konvensi UPOV 1991 memberikan perlindungan selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Indonesia saat ini belum menjadi anggota UPOV, akan tetapi dalam pembentukan undang-undang perlindungan terhadap varietas tanaman (UU PVT) Indonesia mengacu pada Konvensi UPOV 1991. Hal itu disebabkan ketentuan dari organisasi tersebut yang mewajibkan setiap negara non anggota dan organisasi antar pemerintah yang ingin menjadi anggota UPOV untuk mengakses konvensi yang terakhir diberlakukan yaitu Konvensi UPOV 1991.


BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Atas Hak Perlindungan Tanama Peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan terhadap varietas tanaman selain memberi keuntungan bagi pemilik atau pemegang hak PVT, juga memberi perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam kegiatan pemuliaan tanaman tersebut. Perlindungan yang dimaksud mencakup pengakuan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat yang dimiliki para petani tradisional. Pada umumnya kemampuan para petani tradisional merupakan pengetahuan yang dimiliki secara turun temurun. Untuk melindungi kepentingan para petani tradisional dalam proses pemuliaan tanaman diperlukan sistem sui generis, melalui pemberian hak pemulia. Sistem sui generis bagi perlindungan varietas tanaman harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. varietas tanaman tidak dapat diberikan paten, karena bertentangan dengan tujuan untuk melindungi kehidupan tanaman sebagai makhluk hidup 2. petani harus diizinkan untuk menggunakan kembali benih yang didapat dari varietas yang dilindungi, dengan cara menyimpan sebagian hasil panen untuk ditanam pada masa tanam berikutnya, tanpa adanya keharusaan membayar royalti kepada pemegang hak selama tidak mengkomersilkan benih tersebut 3. setiap pihak harus diizinkan untuk menggunakan bahan tanaman yang dilindungi untuk pengembangan varietas lebih lanjut tanpa persetujuan dari pemegang hak dengan memberikan kompensasi kepada pemegang hak 4. pemegang hak harus menyediakan kompensasi bagi petani tradisional yang telah menyediakan varietas lokal atau pengetahuan untuk pengembangan varietas yang dilindungi, karena menyangkut hak komunitas lokal sebagai tradisi dan pengetahuan yang telah dimiliki secara turun temurun Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

5. lisensi wajib harus disediakan untuk kepentingan umum terutama menyangkut hal-hal yang mendesak dan berkaitan dengan kepentingan umum. 59 Adanya pengetahuan tradisional memungkinkan komunitas lokal memiliki hak untuk mengakses penggunaan tanah dan sumber daya genetik sebagai sumber mata pencaharian. Kepemilikan pengetahuan tradisional masyarakat bersifat kolektif dan komunal, karena pengetahuan tradisional yang dimiliki secara turun temurun. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional memberi keuntungan berupa: a. menghapus atau mengurangi rasa ketidakadilan, karena para petani akan mendapatkan kompensasi b. mencegah penggunaan pengetahuan dalam cara yang merugikan pemiliknya c. pengakuan luar biasa terhadap nilai pengetahuan tradisional dan menghormati siapapun yang telah memeliharanya d. menjaga sumber daya secara optimal untuk memunculkan standar kehidupan dan tingkat pembangunan, khususnya di negara berkembang e. pemanfaatan pengetahuan tradisional yang lebih berguna di seluruh dunia f. memelihara gaya hidup tradisional g. melindungi atau memelihara lingkungan. 60

Di Indonesia, pelanggaran terhadap pengetahuan tradisional masyarakat sering terjadi, misalnya adanya kasus pematenan tanaman tradisional Indonesia sebagai bahan baku pembuatan kosmetik oleh perusahaan Shiseido dari Jepang. Sejak tahun 1995, perusahaan kosmetik Shiseido dari Jepang telah melakukan pembajakan hayati (biopiracy) dengan mengajukan 51 permohonan hak paten terhadap tanaman obat dan rempah asli Indonesia. Secara diam-diam perusahaan tersebut telah mendapatkan hak paten untuk tanaman obat dan rempah yang telah digunakan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia secara turun 59 60

Andriana Krisnawati, op. cit, hlm. 39 Ibid, hlm. 42


temurun. Perusahaan Shiseido telah memiliki 9 paten yaitu paten perawatan kepala bernomor register JP 10316541 dengan subjek paten meliputi kayu rapet (Parameria laevigata), kemukus (Piper cubeba), tempuyung (Sonchus arvensis L), belantas (Pluchea indica L), mesoyi (Massoia aromatica Becc), pule (Alstonia scholaris), pulowaras (Alycia reindwartii Bl), daan sintok (Cinamomumsintoc BL). Selain itu tanaman lain yang juga termasuk dalam subjek paten adalah kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali. Tanaman tersebut terbagi atas 3 hak paten dan merupakan bahan anti penuaan. Sementara untuk perawatan kulit, tanaman yang didaftarkan adalah tanaman wolo (Borassus flabellifer), regulo (Abelmoschus moschatus), dan bunga cangkok (Schima wallichii) dan ekstrak cabe jawa dari Piperaceae didaftarkan hak patennya untuk tonik rambut. Perusahaan kosmetik tersebut mematenkan tanaman-tanaman asli Indonesia tersebut di kantor paten di Jepang, dan untuk mendapatkan double protection tanaman tersebut juga didaftarkan di lembaga paten Eropa untuk negara Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia. Pendaftaran hak paten untuk tanaman dan rempah asli dari Indonesia tersebut digugat oleh suatu organisasi non pemerintah di Indonesia. Gugatan diajukan melalui pengadilan di Jepang dan akhirnya perusahaan kosmetik tersebut membatalkan permohonan registrasi hak paten yang menggunakan tanaman obat dan rempah asli Indonesia untuk keperluan kosmetik yang sebelumnya telah diajukan ke kantor paten di Tokyo, Jepang. Pembatalan tersebut dilakukan karena perusahaan Shiseido menyadari bahwa tanaman hayati Indonesia yang termasuk dalam permohonan hak paten yang diajukannya telah menjadi bahan baku obat dan kosmetika tradisional sejak zaman dahulu dan dikenal luas masyarakat Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

sebagai jamu. Selain itu juga dikemukakan bahwa dari semua permohonan paten yang diajukan ternyata hanya satu yang telah diregistrasi di Jepang yaitu ramuan yang menggunakan tanaman lempuyang untuk pemutih kulit. Namun menurut perusahaan Shiseido, yang diberi hak paten bukanlah tanaman lempuyangnya melainkan proses pembuatan kosmetik yang menggunakan bahan baku lempuyang sehingga bangsa Indonesia tetap bisa memanfaatkan tanaman tersebut.61 Sebelum dikeluarkannya UU No. 29 tahun 2000, perlindungan terhadap tanaman dilakukan dengan menggunakan hak paten, dalam kasus tersebut tampak ketidakpahaman sebagian masyarakat terhadap sistem paten terutama dalam membedakan antara produk dan proses yang dilindungi hak paten. Berdasarkan pengakuan dari pihak Shiseido, ketidakpahaman tersebut mengakibatkan penafsiran yang salah terhadap subjek yang didaftarkan oleh perusahaan Jepang tersebut dimana Indonesia menganggap yang didaftarkan paten adalah tanaman obat dan rempah tradisional Indonesia, sementara yang didaftarkan perusahaan tersebut adalah proses pembuatan kosmetik yang menggunakan bahan tanaman tersebut. Permasalahan tersebut juga ditimbulkan karena belum adanya sistem perlindungan hukum bagi pengetahuan tradisional masyarakat (traditional knowledge). Belum terbentuknya sistem perlindungan hukum terhadap traditional kmowledge ini mengakibatkan terjadinya pembajakan hayati (biopiracy) oleh perusahaan Shiseido karena tanaman obat dan rempah-rempah asli tanaman

61

“Shiseido Batalkan Paten Rempah Indonesia” dalam Kompas 26 Maret 2002.


Indonesia tersebut masih menjadi milik umum (public domain) sehingga setiap orang dapat memanfaatkannya. Sebelum membentuk peraturan baru untuk perlindungan terhadap pengetahuan

tradisional

masyarakat

tersebut,

maka

pemerintah

dapat

memanfaatkan ketentuan pasal 7 UU No. 29 tahun 2000 (UU PVT) yang memuat: a. Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara b. Penguasaan oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah c. Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal tersebut d. Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya diatur lebih lanjut oleh pemerintah. 62 Varietas lokal tersebut adalah varietas tanaman yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat umum. Yang diatur pemerintah meliputi pengaturan hak imbalan dan penggunaan varietas tanaman tersebut dalam hubungannya dengan perlindungan hukum yang diberikan terhadap varietas tanaman serta usaha-usaha pelestarian plasma nutfah. Penggunaan varietas lokal tersebut mencakup kepemilikan dan pengaturan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik dari varietas lokal tersebut. Penerapan ketentuan pasal 7 UU PVT dapat mencegah pemanfaatan kekayaan hayati secara illegal (biopiracy) yang dilakukan oleh pihak asing, karena ketentuan pasal tersebut memberikan kesempatan penuntutan hukum berdasarkan ketentuan UU PVT Indonesia jika terjadi pelanggaran.

62

Pasal 7 UU No. 29 Tahun 2000


Salah satu tanaman pangan yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia adalah jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan terpenting selain beras dan kedelai. Sampai tahun 2001 jumlah lahan yang ditanami jagung hibrida di Indonesia hanya mencapai 15%, sangat jauh jika dibandingkan dengan Filipina dengan angka 40% atau Thailand dengan angka 86%. Gambaran ini menjadi argumentasi untuk meningkatkan penggunaan benih jagung hibrida. Dewan Jagung Nasional 63 yang beranggotakan wakil pemerintah dan industri, menargetkan peningkatan penggunaan jagung hibrida. Ditargetkan areal tanam 3,3 juta Ha saat ini dapat menjadi 7,5 juta ha. Yang menjadi potensi masalah bukan pada target peningkatan produksi jagung tersebut, namun sifat dari hal paten yang, melekat pada benih jagung hibrida. Dengan meningkatkan target pemakaian benih hibrida, maka meningkat pula ketergantungan petani pada benih yang dipatenkan tersebut. Berkaca dari kasus tuntutan hukum yang pernah ada seringkali tidak jelas definisi pelanggaran hukum yang dituduhkan kepada petani. Dan tidak kalah mengerikan adalah dengan adanya PVT perusahaan benih jagung multinasional memiliki peluang yang menentukan arah kebijakan pengembangan jagung di Indonesia. Permasalahan yang lebih besar dapat dilihat pada kasus dominasi bibit paten yang diproduksi oleh PT. Monsanto di Amerika yang mencapai sekitar 85% di seluruh ladang kedelai, 45% dari seluruh ladang jagung dan 76% untuk ladang kapas. Petani di berbagai daerah di Amerika mengeluhkan sulitnya bercocok tanam tanpa tersangkut masalah pelanggaran hak paten, sedangkan untuk beralih ke bibit alami sudah tidak mungkin karena kelangkaan bibit alami di pasaran. PT. 63

Dalam struktur Dewan Jagung terdapat eksekutif PT. Dupont Indonesia, PT. BISI, PT. Monagri Utama, dan PT. Syngeta Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

Monsanto menyatakan bahwa sejak tahun 1998 hingga 2004 telah dibuka sidang ribuan petani dengan tuntutan pelanggaran hak paten bibit produksinya. Tidak setengah-setengah, PT. Monsanto mengerahkan anggota khusus penyelidikan kemungkinana pelanggaran hak paten sebanyak 75 staf dengan anggaran sebesar $10. Kasus serupa juga mulai terjadi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Dimana sejumlah petani di Jawa Timur diseret ke pengadilan karena dituduh memalsukan benih jagung. Seorang petani malah diadili di dua pengadilan berbeda. Putusan hakim di kedua pengadilan pun tidak sama. Hal ini terjadi saat PT. BISI, anak perusahaan dari PT. Charoen Pokhpand merupakan produsen bibit jagung unggul. Seperti produsen benih lainnya propagasi benih di serahkan ke petani-petani jagung lokal dengan ikatan kontrak. Seorang petani bernama Pak Tukirin mengikuti program propagasi bibit jagung produksi PT. BISI tersebut selama beberapa tahun, bahkan sempat memenangkan juara terbaik kedua penghasil benih jagung se-Kecamatan Ngoronggot. Setelah selesai kontrak pembenihan dengan PT. BISI, Pak Tukirin membeli benih jagung produksi PT.BISI (bukan ikatan kontrak) untuk dibudidayakan dengan tujuan konsumsi dan bukan penangkaran benih. Dari sini Pak Tukirin mencoba untuk menciptakan bibit unggul sendiri berdasarkan pengalamannya. Kegiatan ini kemudian dilaporkan PT BISI sebagai tindakan pelanggaran PVT jagung produksi PT BISI. Setelah tidak terbukti demikian, tuntutan dialihkan sebagai pelanggaran berupa peniruan cara berbudidaya. Secara hukum tuntutan atas Pak Tukirin memiliki banyak kecacatan. Tuduhan yang dikenakan terhadap Pak Tukirin tidak berdasar hukum sama sekali. Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

Fakta kejadian bahwa Pak Tukirin mencoba melakukan persilangan dengan caranya sendiri kemudian dituduh merupakan usaha sertifikasi yang illegal berdasarkan UU. No.12 mengenai Sistem Budidaya Tumbuhan. Bila dicermati tuntutan tersebut sangat menyimpang dari kejadian yang sebenarnya. Nasib apes juga menimpa Budi Purwo Utomo. Setelah divonis bebas oleh PN Tulungagung, pria yang bekerja sebagai petani itu kembali harus berurusan dengan pengadilan. Kali ini ia diseret jaksa ke Pengadilan negeri Kediri. Di pengadilan terakhir, Budi dihukum percobaan. Budi bukanlah pelaku terorisme atau pembunuhan berencana. Ia adalah salah seorang dari beberapa petani di Jawa Timur yang kesandung masalah hukum karena benih jagung. Jumlah petani yang menghadapi kasus serupa cukup banyak. Di Kediri saja, tak kurang dari 11 petani dilaporkan ke polisi dan harus duduk di kursi terdakwa. Sebagian di antaranya sudah mendapatkan vonis di tingkat pertama. Burhana, misalnya. Pria ini divonis lima bulan penjara karena dituduh mengedarkan benih jagung tanpa sertifikasi. Petani lain ada yang dijerat dengan tuduhan meniru cara bercocok tanam perusahaan, ada pula yang dituduh memalsukan merek, atau pencurian benih. Ada banyak celah yang dipakai jaksa untuk menjerat petani seperti Burhana. Maka, Senin (18/12) siang Burhana datang ke Komisi Yudisial ditemani sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat. Mereka menemui Zainal Arifin, Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial (KY). “Kami ingin melaporkan prilaku hakim yang menangani perkara para petani ini,“ ujar Tejo Wahyu Djatmiko, bekas Direktur Eksekutif Konphalindo, yang dalam hal ini mewakili ICEL..


Prilaku hakim yang dimaksud sikap hakim yang begitu saja menerima dakwaan jaksa terhadap para petani yang dilaporkan oleh perusahaan perbenihan setempat. Salah satu yang terasa janggal adalah adanya dua putusan berbeda dari dua pengadilan berbeda terhadap Budi Purwo Utomo. “Kami melihat proses pengadilan yang berlangsung sejak 2004 di Jawa Timur mengabaikan hak-hak petani dan membuat petani enggan untuk mengembangkan benih sesuai dengan teknik yang mereka miliki,“ ujar Fuad Bahari, Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Petani Indonesia. Setidaknya, ada dua kejanggalan yang dikeluhkan para petani, termasuk ke Komisi Yudisial. Pertama, berkaitan dengan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. UU ini mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan budidaya tanpa izin atau sertifikasi tanpa izin. Menurut Burhana, salah seorang petani yang pernah dipidana, petani tidak mungkin memenuhi persyaratan uji coba agar mendapatkan sertifikasi. Sebab, uji coba harus dilakukan di 15 provinsi dan tiap provinsi diuji coba di lima kabupaten. “Aturan ini hanya akan menguntungkan pemodal besar. Petani tak akan bisa berkembang,“ tandasnya. Kedua, para petani ini bisa saja dihukum kalau mereka terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Masalahnya, jaksa seperti enggan menggunakan UU tersebut karena perusahaan yang melaporkan pun diduga sulit membuktikan pelanggaran terhadap varietas tanaman mereka. Petani kecil yang pada umumnya awam terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan kontrak perjanjian dan hukum, menjadi sasaran empuk penuntutan-penuntutan hukum yang tidak jelas dasarnya tanpa ada perlawanan. Petani tidak berkutik dalam sistem hukum karena tidak mampu menyewa pengacara bahkan pembayaran biaya sidang. Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

B. Penyelesaian Sengketa atau Pelanggaran Hukum Atas Hak Perlindungan Tanaman

Hak yang diperoleh oleh para pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum yang lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini juga berlaku untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT. Demikian juga dalam hal penggunaan varietas turunan esensial, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT ataupun persetujuan dari pemilik varietas asal.

1. Gugatan Perdata Jika suatu hak perlindungan terhadap varietas tanaman diberikan kepada orang atau badan hukum selain kepada orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT tersebut, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri. Hak menuntut tersebut terus berlaku sejak tanggal diberikannya sertifikat hak PVT. Salinan putusan atas tuntutan tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT. Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

pemegang lisensi wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan penyalahgunaan hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang tidak dimilikinya.

Tuntutan ganti rugi yang diajukan tersebut dapat diterima apabila terbukti bahwa varietas yang digunakan adalah varietas yang telah mendapatkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman (Hak PVT). Putusan Pengadilan Negeri tentang tuntutan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pihak yang memiliki dan memegang hak perlindungan terhadap varietsa tanaman yang haknya telah dilanggar tersebut, maka hakim dapat memerintahkan kepada pelanggar hak tersebut selama masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri untuk menghentikan sementara keseluruhan kegiatan usahanya terutama kegiatan yang diperkirakan merupakan perbuatan yang menyalahgunakan hak perlindungan yang diberikan terhadap varietas tanaman. Hakim juga dapat memerintahkan penyerahan hasil pelanggaran hak perlindungan terhadap varietas tanaman untuk dipergunakan, hal ini terjadi apabila putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah orang atau badan hukum yang dituntut tersebut telah membayar ganti rugi kepada pemilik atau pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman tersebut. Akan tetapi hak untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri maupun menyelesaikannya dengan itikad baik di luar pengadilan (dengan mediasi), tidak


menghapus dan mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak perlindungan terhadap varietas tanaman.

2. Tuntutan Pidana UU Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) memuat sanksi kepada orang yang menggunakan varietas tanaman tanpa seizin pemegang hak PVT. Hak pemegang PVT memberikan izin kepada pihak ketiga juga berlaku untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas meliput i kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi,

mengiklankan,

menawarkan,

menjual atau

memperdagangkan,

mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan. Adapun hal yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut dilarang adalah tak adanya persetujuan dari pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman. Pelanggaran tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00. 64 Konsultan PVT yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yaitu mendaftarkan varietas tanaman yang dikuasakan kepadanya oleh pihak pemulia ke kantor perlindungan varietas tanaman, tidak menjaga kerahasiaan varietas tanaman dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan dan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT, demikian juga pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan 64



kantor perlindungan varietas tanaman dimana seluruh pegawai berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT samapi dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00. 65 Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagai berikut a. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersil b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru c. penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan penyediaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hakhak ekonomi dari pemegang hak PVT. Jika terdapat pihak yang terbukti secara hukum dengan sengaja melakukan pelanggaran penggunaan varietas tanaman yang dilindungi tanpa adanya izin dari pemegang hak PVT, dimana penggunaan varietas tanaman tersebut digunakan untuk tujuan komersial yaitu untuk mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat didenda paling banyak Rp 1.000.000.00,00. 66 Pegawai kantor PVT yang bertugas sebagai Pemeriksa PVT dalam proses pemeriksaan substantif atau pihak manapun yang terlibat dalam proses permohonan hak PVT wajib merahasiakan varietas tanaman yang diperiksanya dan bila terjadi pelanggaran maka dapat

65 66

Pasal 72 UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 73 UU No. 29 Tahun 2000


dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dapat didenda paling banyak Rp 1.000.000.00,00. 67 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU perlindungan terhadap varietas tanaman dimasukkan dalam tindak pidana kejahatan, oleh sebab itu pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut dilakukan oleh Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain penyidik dari kepolisian, pemeriksaan juga dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu 68 di departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan PVT dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang perlindungan terhadap varietas tanaman. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, pejabat pegawai negeri tersebut berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang dari penyidik maupun pejabat pegawai negeri sipil tersebut meliputi: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan terhadap varietas tanaman b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan terhadap varietas tanaman

67

Pasal 74 UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia 68


c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan terhadap varietas tanaman d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan terhadap varietas tanaman e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan terhadap varietas tanaman f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dalam peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan terhadap varietas tanaman Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 107 UU No. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berisi ketentuan sebagai berikut. a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan kepada penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU b. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu, kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka penyidik pejabat pegawai negeri sipil melaporkan hal tersebut kepada penyidik pejabat Kepolisian c. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil maka hasil penyidikannya harus segera diserahkan


kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. 69 Penyidikan adanya pelanggaran hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang diberikan dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Hak PVT diberikan hanya kepada orang atau badan hukum yang berhak yaitu kepada para pihak yang sudah melakukan permohonan hak PVT dan telah melewati semua proses hingga permohonan hak PVT dikabulkan. Hak PVT yang diberikan kepada kepada pihak yang tidak berhak dapat mendasari penuntutan dari pihak pemegang hak PVT, dimana penuntutan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Hak untuk melakukan penuntutan diberlakukan sejak tanggal diberikannya sertifikat hak PVT yang dikeluarkan kantor PVT kepada pihak yang berwenang atas kepemilikan hak PVT tersebut. Pengadilan negeri akan mengambil putusan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, salinan putusan atas tuntutan yang dilakukan para pihak mengenai hak PVT tersebut akan disampaikan oleh panitera pengadilan negeri kepada kantor PVT yang akan mencatat dalam daftar umum PVT dan diumumkan dalam berita resmi PVT.

69



BAB IV BERAKHIRNYA HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Hak perlindungan terhadap varietas tanaman atau Hak PVT merupakan salah satu hak kebendaan yang diberikan oleh negara kepada para pihak pemulia tanaman yang telah berhasil mendapatkan suatu varietas tanaman yang baru berdasarkan proses pemuliaan tanaman. Sebagai salah satu hak yang diberikan, maka hak PVT ini merupakan hak yang dibatasi jangka waktunya dimana selama masa perlindungan hukum tersebut berlaku pemilik maupun pemegang hak PVT berkewajiban membayar biaya tahunan selama jangka waktu pemberlakuan hak PVT. Berakhirnya jangka waktu hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang diberikan kepada para pemegang hak PVT ini mengakibatkan berakhirnya hak perlindungan terhadap varietas tanaman tersebut. Selain dari berakhirnya jangka waktu, hak perlindungan terhadap varietas tanaman ini juga dapat berakhir dengan cara adanya pembatalan dan karena adanya pencabutan terhadap hak perlindungan terhadap varietas tanaman itu sendiri.

A. Berakhirnya Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan yang diberikan terhadap suatu jenis varietas tanaman tertentu mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda satu sama lain. Peraturan mengenai perbedaan jangka waktu tersebut juga berbeda-beda di setiap negara. Dalam peraturan perlindungan terhadap varietas tanaman diatur mengenai pemberian jangka waktu terhadap varietas tanaman yang meliputi: Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

a. 20 tahun untuk tanaman semusim b. 25 tahun untuk tanaman tahunan Varietas tanaman yang telah berakhir jangka waktunya tersebut harus segera dilaporkan ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Kantor Perlindunga Varietas akan mencatatkan berakhirnya jangka waktu terhadap varietas tanaman tersebut ke dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman.

B. Pembatalan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Pembatalan hak perlindungan terhadap varietas tanaman hanya dapat dilakukan oleh Kantor PVT, dimana pembatalan ini dilakukan apabila setelah hak perlindungan terhadap varietas tanaman diberikan kepada pihak pemulia, ternyata: a. Syarat-syarat kebaruan dan/ atau keunikan tidak dipenuhi pada saat pemberian hak perlindungan terhadap varietas tanaman b. Syarat-syarat keseragaman dan/ atau stabilitas tidak dipenuhi pada saat pemberian hak perlindungan terhadap varietas tanaman c. Hak perlindungan terhadap varietas tanaman telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Pembatalan hak PVT yang diberikan sebagai akibat dari pemberian hak PVT kepada pihak yang tidak berhak dilakukan untuk mencegah terjadinya pembatalan hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang dilakukan secara aewenang-wenang oleh kantor PVT. Selain hal tersebut di atas, hak perlindungan terhadap varietas tanaman ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apa pun. Dengan dibatalkannya hak perlindungan terhadap varietas tanaman, maka semua Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

akibat hukum yang berkaitan dengan Hak PVT akan hapus terhitung sejak tanggal diberikannya hak PVT, kecuali ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri. Para pihak yang mengalami kerugian akibat adanya putusan pembatalan hak PVT dapat mengajukan keberatan atas dihapuskannya akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT tersebut ke pengadilan negeri. Kantor perlindungan terhadap varietas tanaman (Kantor PVT) akan mencatat pembatalan hak perlindungan terhadap varietas tanaman dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

C. Pencabutan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Pencabutan terhadap hak perlindungan terhadap varietas tanaman dilakukan oleh Kantor PVT Pencabutan terhadap hak PVT tersebut dapat dilakukan berdasarkan alasan sebagai berikut: a. Pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan b. Syarat dan/ atau ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah aatau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam pasal 2 UU No. 25 tahun 2000 c. Pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT d. Pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT e. Pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya secara tertulis ke Kantor PVT. Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

Dengan adanya pencabutan terhadap hak perlindungan terhadap varietas tanaman ini, maka Hak PVT akan berakhir terhitung sejak tanggal pencabutan hak tersebut. Kanor perlindungan terhadap varietas tanaman akan mencatat putusan pencabutan hak PVT dalam Daftar Umum dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT. Dalam hal hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang telah dicabut, apabila pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman telah memberikan lisensi maupun lisensi wajib kepada pihak lain dan pemegang lisensi tersebut telah membayar royalti secara penuh kepada pemegang hak PVT, maka pemegang hak PVT yang berkewajiban mengembalikan keseluruhan royalti dengan memperhitungkan sisa jangka waktu penggunaan lisensi maupun lisensi wajib.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

secara umum

mengatur

mengenai pelaksanaan

pemberian

perlindungan hukum terhadap varietas tanaman. Pemberian perlindungan bagi tanaman dianggap penting guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas tanaman unggul yang baru yang secara langsung dapat membangun pertanian yang lebih maju, efisien dan tangguh. Perlindungan terhadap varietas tanaman merupakan perlindungan khusus yang diberikan negara melalui kantor perlindungan varietas tanaman (Kantor PVT) terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia yaitu orang yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Kegiatan pemuliaan tanaman merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas tanaman, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Perlindungan ini menghasilkan suatu hak khusus untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum yang lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

yang disebut hak perlindungan varietas tanaman (hak PVT). Untuk memperoleh hak PVT tersebut maka pihak pemulia harus mengajukan permohonan hak PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkannya. Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan dengan membayar biaya yang telah ditetapkan, surat permohonan hak PVT harus memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan b. nama dan alamat lengkap pemohon c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk d. nama varietas e. deskripsi varietas yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya f. gambar dan/ atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh orang atau badan hukum selaku Konsultan PVT atau kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap pemberi kuasa yang berhak dan ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan,


dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. Berkas permohonan pendaftaran hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas tanaman dimana diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris dan konsultan PVT. Untuk permohonan hak PVT yang diajukan oleh pihak pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus diwakilkan melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Selaoin permohonan biasa, dapat juga dilakukan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas dimana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia b. dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang dimaksud dalam butir a paling lambat 3 (tiga) bulan c. dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri d. dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, apabila hak PVT tersebut pernah ditolak. Jika para pemohon hak PVT telah memenuhi persyaratan tersebut, maka berkas permohonan pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman dianggap diajukan pada tanggal penerimaan berkas permohonan hak PVT oleh kantor perlindungan hak varietas tanaman dimana segala pembayaran untuk biayaNovia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

biaya yang diperlukan telah selesai dilakukan. Untuk tanggal penerimaan surat permohonan hak perlindungan varietas tanaman adalah tanggal pada saat kantor perlindungan varietas tanaman menerima surat permohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap dan tanggal penerimaan surat permohonan hak perlindungan varietas tanaman akan dicatat dalam daftar umum PVT oleh kantor perlindungan varietas tanaman. Pada saat penerimaan permohonan hak PVT terdapat kekurangan terhadap syarat-syarat pendaftaran, maka kantor PVT akan meminta agar pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran hak PVT untuk melengkapi kekurangan tersebut, dimana jangka waktu yang diberikan adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut yang dikirimkan oleh kantor PVT. Bila dalam jangka waktu yang diberikan, pihak pemohon belum selesai melengkapinya maka berdasarkan pertimbangan alasan yang diajukan pihak pemohon dan disetujui oleh kantor PVT, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang kembali paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan permintaan pihak pemohon hak PVT. Berkas permohonan hak PVT yang tidak juga dilengkapi meskipun telah mendapat perpanjangan waktu tidak akan diterima. Kantor PVT akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pemohon hak PVT bahwa permohonan hak perlindungan varietas tanaman (hak PVT) yang mereka ajukan dianggap ditarik kembali. Pada saat pengajuan kembali berkas permohonan hak PVT yang kurang lengkap tersebut, maka tanggal penerimaannya mengalami perubahan dimana tanggal penerimaannya bukan lagi tanggal penerimaan berkas permohonan hak PVT untuk pertama kali, akan tetapi telah mengalami perubahan menjadi Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

tanggal diterimanya pemenuhan kelengkapan terakhir dari kekurangan pada berkas permohonan hak PVT tersebut oleh kantor PVT. Setelah mendapatkan tanggal penerimaan, kantor PVT akan melakukan pemeriksaan terhadap varietas tanaman yang akan dimohonkan hak PVT. Kantor PVT akan membuat pengumuman mengenai adanya suatu permohonan untuk mendapatkan hak PVT terhadap suatu jenis varietas tanaman. Adanya pengumuman ini dinilai sangat penting bila ditinjau dari sisi juridisnya, karena pengumuman tersebut merupakan syarat bagi lahirnya hak kebendaan sebagai penerapan asas publisitas. Dalam hal ini, kantor PVT akan mengumumkan permohonan hak PVT yang sudah memenuhi persyaratan kelengkapan dan permohonan hak PVT tersebut tidak ditarik kembali oleh pihak pemohon hak PVT. Pengumuman tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas. Pengumuman permohonan hak PVT tersebut akan berlangsung selama 6 (enam) bulan dan dilakukan dengan cara menggunakan atau memanfaatkan fasilitas untuk pengumuman yang mudah dan jelas sehingga dapat diketahui dan dimengerti oleh masyarakat dan dengan membuat pengumuman tersebut dalam berita resmi PVT. Pengumuman mengenai permohonan hak PVT tersebut akan dicatat oleh pegawai kantor PVT dalam daftar umum PVT. Pengumuman permohonan hak PVT tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama dan alamat lengkap pemohon hak PVT atau pemegang kuasa b. nama dan alamat lengkap pemulia Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

c. tanggal pengajuan permohonan hak PVT atau tanggal, nomor dan negara tempat permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan dalam hal permohonan hak PVT dengan hak prioritas d. nama varietas e.deskripsi varietas f.deskripsi yang memuat informasi untuk varietas transgenik. Selama jangka waktu dilakukannya pengumuman permohonan hak PVT, setiap orang atau badan hukum dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT tersebut. Setelah melihat dan memperhatikan pengumuman permohonan PVT tersebut,

maka

setiap

orang

ataupun

badan

hukum

yang

merasa

berkepentingan, secara tertulis dapat mengajukan pandangan maupun keberatannya disertai alasan yang jelas mengenai permohonan atas hak PVT tersebut. Kantor PVT akan mengirimkan salinan surat yang berisi pandangan maupun keberatan yang diajukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hak PVT. Untuk menanggapinya, pemohon hak PVT berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan maupun keberatan yang diajukan dan mengirimkannya kembali ke kantor PVT. Pandangan, keberatan, sanggahan, maupun penjelasan yang dikemukakan dalam masa pengumuman tersebut akan digunakan sebagai tambahan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan permohonan hak PVT. Pemohon hak

PVT harus mengajukan pemeriksaan substantif atas

permohonan hak PVT, dimana permohonan substantif diajukan secara tertulis kepada kantor PVT selambat-lambatnya satu bulan setelah masa pengumuman Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

permohonan hak PVT berakhir. Hak perlindungan atas varietas tanaman merupakan hak yang diberikan negara berdasarkan adanya permohonan dari pihak yang memerlukan hak PVT sehingga pihak pemohon harus bersikap aktif termasuk dalam mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. Hal ini mengakibatkan apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah berakhirnya pengumuman, kantor PVT belum menerima permohonan pemeriksaan substantif dari pihak yang mengajukan hak PVT maka permohonan terhadap hak PVT dianggap ditarik kembali. Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT merupakan pemeriksaan yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan dari varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT. Dalam melakukan pemeriksaan, kantor PVT dapat meminta bantuan tenaga ahli maupun fasilitas yang diperlukan termasuk memperoleh informasi dari institusi lain baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ketika kantor PVT menggunakan bantuan tenaga ahli maupun fasilitas dari institusi lainnya, semua para pihak yang terlibat secara keseluruhan akan terikat dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan varietas tanaman dan semua dokumen permohonan hak PVT termasuk juga merahasiakan penjelasan atau informasi yang diberikan untuk melengkapinya. Pemeriksaan substantif hanya dapat dilakukan oleh Pemeriksa PVT, yang merupakan pegawai kantor PVT atau dapat pula berasal dari instansi pemerintah lainnya yang secara khusus dididik menjadi tenaga ahli yang memiliki kualifikasi Pemeriksa PVT dan diangkat untuk tugas tersebut. Oleh karena sifat keahlian dan ruang lingkup


pekerjaannya yang bersifat khusus maka jabatan Pemeriksa PVT merupakan jabatan fungsional. Pemeriksa PVT melaporkan mengenai ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan persyaratan yang dianggap penting dari varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT, laporan tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh kantor PVT kepada pihak yang memohon hak PVT. Pemberitahuan tersebut harus jelas dan terperinci mencantumkan hal-hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting termasuk juga mengenai jangka waktu yang diberikan untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan. Ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting yang dimaksud dapat berupa asal usul atau silsilah varietas tanaman yang tidak jelas, deskripsi yang kurang sesuai atau kurang jelas, maupun mengenai gambar yang kurang mendukung. Pihak pemohon hak PVT harus segera memberi tanggapan atas pemberitahuan tersebut, apabila pemohon hak PVT tidak memberikan penjelasan atau tidak memenuhi kekurangan kelengkapan termasuk melakukan perbaikan atau perubahan yang diminta maka kantor PVT berhak menolak permohonan hak PVT tersebut. Keputusan pemberian atau penolakan terhadap permohonan hak PVT akan dikeluarkan kantor PVT selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif. Akan tetapi bila waktu pemeriksaan belum selesai dan memerlukan perpanjangan waktu, maka kantor PVT harus memberitahukan kepada pihak pemohon hak PVT disertai alasan dan penjelasan mengenai perpanjangan waktu pemeriksaan tersebut.


Laporan Pemeriksa PVT yang menyimpulkan bahwa varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT sesuai dengan ketentuan undang-undang akan diberitahukan secara resmi oleh kantor PVT kepada pihak pemohon hak PVT. Pemberitahuan tersebut berisikan persetujuan pemberian hak PVT untuk varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT, dimana hak PVT yang diberikan berbentuk sertifikat hak PVT. Hak PVT yang telah diberikan akan dicatat dalam daftar umum PVT dan diumumkan dalam berita resmi PVT. Salinan dokumen PVT tersebut dapat diberikan oleh kantor PVT kepada para pihak yang memerlukan dengan membayar biaya yang telah ditentukan. Kantor PVT dapat menolak permohonan hak PVT, penolakan dilakukan setelah mengadakan pemeriksaan oleh Pemeriksa PVT. Laporan Pemeriksa PVT yang menyimpulkan permohonan hak PVT tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan tidak adanya tanggapan dari pihak pemohon hak PVT mengenai laporan Pemeriksa PVT tersebut dapat dijadikan dasar penolakan hak PVT. Kantor PVT memberitahukan secara tertulis penolakan tersebut kepada pihak pemohon hak PVT dan dengan jelas mencantumkan alasan dan pertimbangan yang mendasari penolakan tersebut. Penolakan pemberian hak PVT tersebut akan dicatat dalam daftar umum PVT. Pihak pemohon hak PVT yang mendapat penolakan dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding PVT. Komisi Banding PVT merupakan suatu badan yang secara khusus dibentuk untuk memeriksa permohonan banding atas penolakan permohonan hak PVT dan memberikan hasilnya kepada kantor PVT. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding PVT bekerja secara independen, yang beranggotakan beberapa ahli di bidang Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

yang diperlukan dan Pemeriksa PVT senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT tersebut. Dalam Komisi Banding PVT kecuali untuk ketua yang merangkap anggota, para anggota komisi ini diangkat apabila terdapat permohonan banding dan mereka bertugas hanya untuk memeriksa permohonan banding yang bersangkutan. Permohonan banding diajukan terhadap penolakan permohonan hak PVT yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif. Permohonan banding tersebut diajukan secara tertulis oleh pemohon hak PVT atau kuasa hukumnya disertai uraian secara jelas mengenai keberatan terhadap penolakan permohonan hak PVT beserta alasan keberatan tersebut. Permohonan banding diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan permohonan hak PVT dengan melampirkan tembusan kepada kantor PVT. Permohonan banding diajukan tidak untuk memberikan penjelasan maupun untuk melengkapi permohonan hak PVT yang telah ditolak. Upaya hukum ini juga tidak dapat dimohonkan untuk penolakan yang disebabkan karena pihak pemohon hak PVT tidak melakukan perbaikan atau penyempurnaan yang disarankan kantor PVT selama masa pemeriksaan substantif. Permohonan banding ini juga tidak dapat dilakukan terhadap permohonan hak PVT yang telah ditarik kembali oleh pihak pemohon saat pengumuman hasil pemeriksaan awal sebelum permohonan hak PVT diumumkan. Sedangkan para pihak pemohon hak PVT yang tidak mengajukan banding terhadap putusan kantor PVT yang menolak pemberian hak PVT dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akan dinggap menerima penolakan permohonan hak Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

PVT tersebut sehingga keputusan penolakan akan dicatat dalam daftar umum PVT. Pemeriksaan yang dilakukan Komisi Banding PVT dilakukan selambatlambatnya 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding PVT. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Komisi Banding PVT ini bersifat final dimana pihak pemohon hak PVT tidak dapat meminta peninjauan lebih lanjut kepada lembaga atau pejabat lainnya, hal ini disebabkan karena penilaian atas varietas tanaman menyangkut pertimbangan yang bersifat teknis. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Komisi Banding PVT dapat mengabulkan permohonan banding yang diajukan dan mencabut putusan penolakan pemberian hak PVT yang telah dikeluarkan. Putusan pengabulan permohonan banding tersebut mewajibkan kantor PVT memberikan sertifikat hak PVT yang dimohonkan. Apabila setelah melakukan pemeriksaan, Komisi Banding PVT tetap menolak permohonan banding tersebut maka kantor PVT akan memberitahukan penolakan tersebut kepada para pihak yang mengajukan banding. 2. Bagi para pemilik atau pemegang hak PVT akan mendapatkan perlindungan hukum yang mengakibatkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak yang mereka miliki maka para pemilik atau pemegang hak PVT tersebut dapat menuntut melalui jalur hukum pihak yang melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum yang diberikan dapat diperoleh melalui gugatan perdata, dimana jika suatu hak perlindungan terhadap varietas tanaman diberikan kepada orang atau badan hukum selain kepada orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT tersebut, maka orang atau badan hukum yang Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri. Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang lisensi wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan penyalahgunaan hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang tidak dimilikinya. Tuntutan ganti rugi yang diajukan tersebut dapat diterima apabila terbukti bahwa varietas yang digunakan adalah varietas yang telah mendapatkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman (Hak PVT). Putusan Pengadilan Negeri tentang tuntutan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT. UU Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) juga memuat sanksi pidana kepada orang yang menggunakan varietas tanaman tanpa seizin pemegang hak PVT. Kegiatan tersebut meliputi penggunakan varietas dalam kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan. Pelanggaran tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00. Seorang Konsultan PVT yang menjadi kuasa dari pihak pemulia yang memohon hak PVT yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yaitu mendaftarkan varietas tanaman yang dikuasakan kepadanya oleh pihak pemulia ke kantor perlindungan varietas tanaman, tidak menjaga kerahasiaan varietas tanaman dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan dan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT dapat dikenai sanksi pidana, demikian juga pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan kantor perlindungan varietas tanaman dimana seluruh pegawai berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Jika terdapat pihak yang terbukti secara hukum dengan sengaja melakukan pelanggaran penggunaan varietas tanaman yang dilindungi tanpa adanya izin dari pemegang hak PVT, dimana penggunaan varietas tanaman tersebut digunakan untuk tujuan komersial yaitu untuk mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat didenda paling banyak Rp 1.000.000.00,00. Pegawai kantor PVT yang bertugas sebagai Pemeriksa PVT dalam proses pemeriksaan substantif atau pihak manapun yang terlibat dalam proses permohonan hak PVT wajib merahasiakan varietas tanaman yang diperiksanya dan bila terjadi pelanggaran maka dapat dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dapat didenda paling banyak Rp 1.000.000.00,00. Penuntutan secara pidana tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Hak untuk melakukan penuntutan diberlakukan sejak tanggal diberikannya sertifikat hak PVT yang dikeluarkan kantor PVT kepada pihak yang berwenang atas kepemilikan hak PVT tersebut. Pengadilan negeri akan mengambil putusan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

salinan putusan atas tuntutan yang dilakukan para pihak mengenai hak PVT tersebut akan disampaikan oleh panitera pengadilan negeri kepada kantor PVT yang akan mencatat dalam daftar umum PVT dan diumumkan dalam berita resmi PVT. 3. Hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang diberikan oleh Kantor PVT kepada para pihak yang memohon hak PVT tersebut mempunyai jangka waktu yang terbatas. Hak PVT tersebut dapat berakhir disebabkan karena telah berakhirnya jangka waktu perlindungan hukum varietas tanaman yang diberikan, adanya pembatalan terhadap hak perlindungan varietas tanaman yang diberikan, dan juga dapat disebabkan karena adanya pencabutan dari hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang telah diberikan tersebut.

B. Saran h.

Kebijakan pemberian perlindungan hukum yang diberikan terhadap kegiatan

pemuliaan

tanaman

yang

dilakukan

pihak

pemulia

guna

menghasilkan varietas tanaman belum banyak dipahami oleh masyarakat luas, khususnya para petani maupun badan usaha yang berproduksi menghasilkan benih tanaman. Sehingga pemerintah melalui kantor PVT diharapkan dapat mensosialisasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, terutama

mengenai

prosedur

pendaftaran

atau

permohonan

untuk

mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman (hak PVT) yang dianggap merepotkan dan memakan banyak waktu dan biaya. Pemerintah sebaiknya dapat mempermudah prosedur yang harus ditempuh sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pemohon hak PVT. Perlindungan hukum yang diperoleh tersebut sangat membantu para Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

petani yang umumnya merupakan petani miskin, sehingga mereka dapat bekerja menghasilkan varietas-varietas tanaman baru yang bersifat unggul tanpa merasa takut hasil kerja keras mereka dipergunakan dengan bebas oleh semua pihak. 2. Kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 oleh para penegak hukum mengakibatkan adanya anggapan kurang efisiennya UU tersebut dibentuk. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat mengadakan suatu pelatihan khusus bagi para aparat penegak hukum, baik di di lingkungan penyidik, di lingkungan kejaksaan (bagi penuntut umum), maupun bagi hakim yang berhak memberi keputusan di pengadilan negeri. 3. Perlu adanya perealisasian perlindungan hukum yang diberikan terhadap varietas tanaman baik itu varietas tanaman yang dimiliki hak PVT maupun varietas lokal yang dimiliki masyarakat umum. Perealisasian dapat dilakukan dengan mengamplikasikan ketentuan-ketentuan hukum dalam UU No. 29 Tahun 2000 baik ketentuan perdata maupun pidananya dalam setiap kasuskasus pelanggaran terhadap hak perlindungan tanaman (hak PVT) yang muncul di masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan upaya pencegahan yang efektif karena sanksi hukum yang diberikan cukup berat, sehingga di masa mendatang pelanggaran terhadap hak PVT yang dilakukan berbagai pihak baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri tidak terjadi lagi.


DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, F, Dasar- Dasar Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, 1990 Badrulzaman, Mariam Darus, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, BPHNAlumni, Bandung, 1997 Baihaki, Achmad, “Meningkatkan dan Mengembangkan Partisipasi Industri Perbenihan

dalam

Pembangunan

Pertanian

Melalui

Pembentukan

Breeder’s Rights”, Makalah Seminar Berkala Program studi Pemuliaan Tanaman jurusan Budidaya Tanaman, FAPERTA UNPAD, Bandung, 16 Maret 1998 Dwidjoseputro, Pengantar Fisiologi Tumbuhan, PT. Gramedia, Jakarta, 1983 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1995 Dahlan, dan Sanusi Bintang, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Djubaedillah, R., Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Djumhana, Muhammad, Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995 --------------------- , Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 Glowka, Lyle, A Guide to The Convention on Biological Diversity, Environmental Poolicy and Law Paper No. 30, IIUUCN-The World Conservation Union, 1994 Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 Hartono, Sunaryati, “Aspek Globalisasi Perdagangan Internasional dan Regional yang Berkaitan dan Berpengaruh Pada Masalah Pangan dan Pertanian di Indonesia”, Majalah Hukum Nasional Volume 02 Tahun 1997 Husein, Syahruddin, Pengantar Ilmu Hukum, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Hukum USU, Medan, 1998 Jumin, Hasan Basri, Dasar- Dasar Agronomi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994 Karama, Syarifudin, “Fenomena Hasil Pelepasan Varietas, Kesiapan Industri Perbenihan dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani”, Simposium Nasional Pengelolaan Plasma Nutfah dan Pemuliaan Tanaman, Bogor, 22-23 Agustus 2000 Krisnawati, Andriana, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 Louhghlan, Patricia, Intellectual Property: Creative and Marketing Rights, LBC Information Service, Australia, 1998 Makmur, Amrin, Pengantar Pemuliaan Tanaman, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992 Mangunwidjaja, Djumali, Pengantar Teknologi Peertanian, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 2005 Maulana, Insan Budi, Pelangi HaKI dan Anti Monopoli, PSH FH UII, Yogyakarta, 2000 Putra, Ida Bagus Wyasa, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000 Novia Ujianty Silitonga : Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman, 2008. USU Repository © 2009

Priapantja, Cita Citrawinda, Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Obat Tradisional, Pangan, dan Kerajinan Indonesia, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001 -------------------------, Hak Kekayaan Intelektual; Tantangan Masa Depan, Badan Penerbit FH.UI, Jakarta, 2003 Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran, Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial Redaksi, Indonesia Perlu Perhatikan Hak Milik Intelektual, Kompas, Jakarta, 19 Februari 1996, diakses dari www.kompas.co.id tanggal 28 September 2008 Riswandi, Budi Agus, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Saidin, OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006 Setyowati, Krisnani, “Pokok- Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman”, disampaikan pada Training of the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24- 27 September 2001


Sembiring, Sentosa, Hak Kekayaan Intelektual; Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan, CV. Yrama Widya, Bandung, 2006 Steward, and McKeough, Intellectual Property in Australia, Butterworths, Australia, 1997 Suryodiningrat, Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten, Tarsito, Bandung, 1994 Syahrani, Riduan, Intisari Rangkuman Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung 2002 www.google.co.id “Teknologi Rekayasa Genetik”, diakses pada tanggal 28 September 2008 www.google.com “Penyelamatan Ekonomi dengan Swasembada Pangan”, diakses pada tanggal 28 September 2008 www.google.com “Dipidanakan, Petani Benih Mengadu Ke Komisi Yudisial ”, diakses pada tanggal 28 September 2008 www.kompas.com “Shiseido Batalkan Paten Rempah Indonesia”, 26 Maret 2002, diakses tanggal 22 Agustus 2008


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN NOVIA UJIANTY SILITONGA DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

Recommend Documents