PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta E-mail:
[email protected] Abstrak Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana adalah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) 3209 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan 31 Desember 1981, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam materi pasal-pasalnya tercermin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penahanan sering dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa. Penelitian ini menggunakan literatur penelitian dan kemudian dijelaskan dalam temuan dan analisis. Hukum di Indonesia telah menjamin hak-hak terdakwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUD 1945, Deklasari Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, CAT dan lain-lain. Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah “asas praduga tak bersalah” yaitu seorangpun boleh ditangkap, ditahan dan diasingkan secara sewenangwenang dianggap bersalah melakukan tindak pidana sebelum ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht van gewisjde). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tersangka, Hak Asasi Manusia Abstract The only rules to be the basis for the implementation of the criminal procedural law is the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1981, the ice shelf (for eign) No. 3209 of the Law Criminal Procedure law enacted on December 31, 1981, often called the Book of the Law of Criminal Procedure Law. In the article-article it reflected the protection of Human Rights (Human Rights). Detention is often done without regard to the terms of subjective and objective requirements as contained in the Code of Criminal Procedure. Arbitrary action by the investigator an conducting forceful measures. This study uses the research literature and then described in the findings and analysis. Law in Indonesia has guaranteed rights of the accused in various laws and regulatons in force in Indonesia, including UUD 1945, Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, CAT and others. And one of the principles that embraced known as “the presumption of innocence”, which is no one maybe arrested, detained and was arbitrarily be considered guilty of committing before he was convicted by the Court through a decision which has legal force (in kracht van gewisjde). Keywords: Legal Protection, Suspect, Human Right
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individuindividu lain. Kecenderungan untuk berkelompok ini, manusia dinamakan makhluk sosial. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasayarakat.1 Menurut filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, manusia adalah zoon politicon, artinya manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya atau manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup.2 Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.3 Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya: 1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; 2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa; 3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia); 4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.4 Mencari kesalahan senantiasa menggugah perbuatan dan pemikiran subyektip dan karena itu pula sering kali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksa yang sadistis untuk menggunakan kekuatan fisik daripada seharusnya menggunakan akal sehat. Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang dengan atau merupakan bagian dari hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi, sesuatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subyektip akan merupakan suatu tantangan terhadap keadilan itu sendiri, merupakan ketidak adilan pelaksanaan hukum.5 Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa huku, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang ini.6 Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHAP tadi menjadi relevan. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang buta akan hukum. Sehingga tidak di dapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 1
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 2. Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 9. 3 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm. 29. 4 Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 32. 5 Gerson W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977, hlm. 46. 6 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 Tentang Advokat. 2
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. 2. Perumusan Masalah Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana dan bagaimanakah perlindungan hukum atas hak-hak tersangka dalam perspektif hak asasi manusia? 3. Metode Penelitian Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisan dan diteliti. Adapun sumber data yang dipergunakan data sekunder yang terdiri dari: 1)Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia; dan 3) Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui terkait perlindungan konsumen. B. PEMBAHASAN 1. Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “protection of the law”. Pengertian perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.7 Para pakar hukum mempunyai arti tersendiri mengenai perlindungan hukum, sebagai berikut ini: a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 7
Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 3, , Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 3.
diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.8 Elemen pokok negara hukum ialah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak asasi). Istilah hak-hak asasi dipergunakan sebagai terjemahan untuk istilah basic rights (Bahasa Inggris), grondenrechten (Bahasa Belanda).9 Hak asasi manusia adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.10 Arief Budiman menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung HAM itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dengan HAM.11 Sejalan dengan hal tersebut, Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi.12 Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Wolhoff menyatakan bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia. Justru karena kamanusiaannya, HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu.13 2. Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan pada Pancasila dan mengakui hak asasi manusia. Di bidang hak asasi manusia (HAM) muncul tekanan untuk menegakkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM dengan diperkuat dalam empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang memasukkan pasal-pasal mengenai HAM dan prinsip pelaksanaannya, yaitu Pasal 28 A sampai Pasal 28 J dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab X tentang HAM dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya 8
“Pengertian Perlindungan Hukum,” http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukummenurut-para-ahli/, diakses tanggal 7 November 2014. 9 Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek, Cetakan 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989, hlm. 18. 10 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia. 11 O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Cetakan 2, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 60-61. 12 Ibid, hlm. 61. 13 Ibid
yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Hak asasi manusia digolongkan ke dalam dua kategori, yakni hak-hak yang tidak bisa ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun dan hakhak yang dalam keadaan darurat dijinkan untuk ditunda pemenuhannya. Hak-hak yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari siksaan, dan hak untuk di perlakukan sama dihadapan hukum.14 “Sistem hak asasi manusia mencakup didalamnya ranah administrasi peradilan, yang memuat beberapa prinsip, yaitu peradilan yang adil (Fair Trial), Indepedensi Pengadilan (Indepence Judiciary), dan pemulihan secara efektif (Effective Remedies). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk peradilan pidana umum maupun peradilan pidana militer.15 Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lebih menekankan penyelidikan dibanding penyidikan. Yang dimana, HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran HAM, yaitu: penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.16 a. Penangkapan Pelanggaran HAM paling banyak dari penangkapan sampai penahanan ialah pada saat penahanan. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan dan pemeriksaan surat mempunyai dampak mengurangi kebebasan orang, dengan demikian merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Mengenai penangkapan tersebut, telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. b. Penahanan Dibanding dengan ketentuan tentang penahanan dalam HIR, maka ketentuan dalam KUHAP lebih menjamin hak asasi manusia. Yang dimana, penahanan ini diatur juga didalam Pasal 12 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Akan tetapi, penahanan dalam KUHAP tidak sesuai dengan Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) menentukan bahwa segera (promptly) tersangka ditangkap harus secara fisik dibawa ke hakim untuk dilakukan penahanan.17 c. Penggeledahan Salah satu asas dasar hak asasi manusia adalah perlindungan atas ketentraman di dalam tempat kediaman orang.18 Pelanggaran atas asas itu (mengganggu tempat kediaman orang) merupakan suatu pelanggaran yang serius. Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menjamin kentetraman tempat kediaman orang, Pasal itu berbunyi: “Tiada seorang pun jua dapat diganggu dengan sewenangwenang dalam urusan perorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang 14
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kajian Hak Asasi Manusia Tentang Peradilan Militer di Indonesia, Komnas HAM, Jakarta, 2014, hlm. 1-2. 15 Wawancara dengan Siti Aisah, Subbagian Rencana dan Pengkajian Penelitian Peraturan Per-UU Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta, 30 Desember 2014. 16 Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia. 17 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hlm. 73 18 Ibid, hlm. 91.
berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.” “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”19 d. Penyitaan Penyitaan merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia terhadap hak milik. Tindakan penyitaan merupakan suatu pengambil alihan dan penguasaan milik orang. Dengan sendirinya, hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atau milik orang. Salah satu yang dilindungi oleh The Universal Declaration of Human Rights ialah hak milik. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut: “every one has the right to own property alone as well as in association with others.” (Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain). 3. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam perkara pidana sebenaranya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (accusatoir). Dahulu, dipakai sistem inkisitor (inquisitor) yang mana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama. Dalam sistem saling berhadapan (adversary system) ini ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim). Bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku, menurut Wirjono Prodjodikoro tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Contoh lain yang diberikan beliau ialah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam, terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku.20 Mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokan sebagai berikut: a. Hak Tersangka atau Terdakwa Segera mendapat Pemeriksaan Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang member hak yang sah menurut hukum dan undang-undangg kepada tersangka atau terdakwa: 1) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik; 2) Berhak segera diajukan ke siding pengadilan; 3) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (speedy trial right).21
19
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Lembaran Negara (LN) Tahun 2004 Nomor 8 tentang Kekuasaan Kehakiman. 20 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 65. 21 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua, Cet. 14, , Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 332
b. Hak untuk Melalukan Pembelaan Untuk mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal 51 sampai Pasal 57). c. Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada Dalam Penahanan Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan. Disamping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahan. d. Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan. e. Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. f. Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitas. Salah satu hak tersangka yang sering dipermasalahkan adalah hak untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik, penuntut umum dan hakim. Yang banyak dipermasalahkan di tingkat penyidikan adalah apakah tersangka berhak untuk menjawab pertanyaan penyidik. Di Inggris berlaku hak untuk tidak menjawab, bahkan sangat ketat. Pemeriksa harus mulai dengan mengatakan kepada the suspect bahwa ia mempunyai hak untuk diam, tidak menjawab pertanyaan.22 4. Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 14 secara rinci menjabarkan pentingnya prinsip-prinsip fair trial untuk pengadilan yang adil dan tidak memihak dengan menyatakan bahwa “...setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum...”. Prinsip ini, tidak hanya berlaku untuk peradilan umum namun juga peradilan khusus, termasuk didalamnya peradilan militer, sebagaimana dinyatakan oleh Komentar Umum 13 dan pada General Comment Nomor 29 dinyatakan bahwa dalam prinsip fair trial tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun. Pada Pasal 7 African Charter on Human and People’s Rights, Pasal 8 American Convention on Human Rights dan Pasal 6 European Charter on Human Rights dimana Instrumen Internasional yang tersebut diatas menjamin prinsip fair trial yang terjamin dalam sistem peradilan sejak proses investigasi sampai dengan putusan akhir. Fair trial tercakup didalamnya: a. Hak atas persamaan di depan pengadilan dan akses ke pengadilan; b. Hak atas peradilan yang terbuka;
22
Andi Hamzah, Perlindugan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hlm 53.
c. Hak atas untuk diperiksa oleh independensi, kompetensi dan imparsialitas pengadilan yang dibentuk berdasarkan hukum; d. Hak atas praduga tidak bersalah; e. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan hak untuk bebas dari penyiksaan; f. Hak untuk tidak menunda persidangan; g. Hak untuk diberitahukan tuduhan atau dakwaan secara cepat didalam bahasa yang jelas dan dimengerti oleh terdakwa atau tersangka; h. Hak untuk mempunyai waktu dan fasilitas layak untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara; i. Hak untuk memperoleh bantuan penerjemah; j. Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum; k. Hak untuk membela secara mandiri di persidangan atau melalui pengacara yang dipilihnya sendiri; l. Hak untuk tidak dipaksa mengatakan yang akan menjerat dirinya atau hak untuk diam; m. Hak untuk menguji saksi yang memberatkan terdakwa atau tersangka, hak untuk menghadirkan saksi di depan pesidangan; n. Hak untuk banding (right to appeal); o. Hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya; p. Hak atas didengar dengan adil (fair hearing); q. Hak untuk dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensi; r. Hak untuk diperlakukan manusiawi dan bebas dari penyiksaan; s. Hak atas diberitahu tuduhan dalam bahasa yang dimengerti; t. Hak atas pendampingan hukum; u. Hak untuk diam atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya; v. Hak untuk menjaga berkas pemeriksaan (tetap rahasia) atau The Duty to Keep Records of Interrogation; w. Hak untuk mempersiapkan pembelaan dalam waktu dan fasilitas yang cukup atau layak; x. Right to equality of arms and adversarial proceedings. Prinsip kemandirian peradilan merupakan salah satu ciri negara konstitusional yang modern yang diturunkan dari teori pemisahan kekuasaan. Dimana eksekutif, legislatif dan kehakiman membentuk tiga pemisahan pemerintahan sebagai sebuah sistem chekh and balances yang ditujukan untuk mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan.23 Pada sistem hukum yang demikian, tidak lengkap tanpa adanya kemandirian para pengacara atau advokat yang mampu melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan tanpa takut adanya balas dendam. Kemandirian pengacara memainkan peranan yang cukup penting dalam membela hak asasi manusia dan hak-hak fundamental selamanya, suatu peranan yang bersama-sama dengan para hakim dan jaksa yang independen dan imparsial, adalah hal yang sangat perlu untuk memastikan bahwa rule of law berjalan, dan hak-hak individu dilindungi secara efektif.24 Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri adalah salah satu wujud implementasi dari norma-norma hak asasi manusia yang universal.25 23
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, hlm. 18. 24 Ibid, hlm. 18-19. 25 Ibid.
C. SIMPULAN 1. Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) Undang-Undang Nomor 8 Tahu 1981. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting. Terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum. Dalam KUHAP sudah diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki tersangka. 2. Mengenai hak-hak tersangka dalam perspektif hak asasi manusia semuanya telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Yang dimana, setiap orang mempunyai haknya masing-masing dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai hak-hak tersangka ini, faktanya cukup berbeda dengan apa yang ada di lingkungan saat ini. DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal Ali, Zainudin. 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Bawengan, Gerson W. 1977, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Budiono, Abdul Rachman. 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka. Effendi, Tolib. 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Jawa Timur: Setara Pers. Gofar, Fajrimei A. 2005, Gambaran Penyelidikan di Komnas HAM, Jurnal, Jakarta: Elsam. Hamzah, Andi. 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. __________. 2010, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara, Jakarta: Universitas Trisakti. Harahap, M. Yahya. 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua, Cet. 14, Jakarta: Sinar Grafika. Irsan Koesparmono. 2007, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Kaligis, O.C. 2013, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Cet. 2, Bandung: PT. Alumni. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2010, Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. ___________. 2014, Kajian Hak Asasi Manusia Tentang Peradilan Militer Di Indonesia, Jakarta: Komnas HAM Marbun, B.N. 2009, Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi, Cet.1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Marzuki, Suparman. 2014, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta: Erlangga.
Mujiyono, Agus Sri. 2009, Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana, Skripsi, Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Prasetyo, Teguh. 2011, Hukum Pidana, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Prodjohamidjojo, Martiman. 1989, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Cet. 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita Rukmini, Mien. 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: PT. Alumni. Sukinta. 2007, Beberapa Perbedaan Penting Antara KUHAP dan HIR, Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Lembaran Negara (LN) Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3209 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3886 tentang Hak Asasi Manusia , Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 tentang Advokat , Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Lembaran Negara (LN) Tahun 2000 Nomor 208 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Lembaran Negara (LN) Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5145 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Website Agus, Pengertian Perlindungan Hukum, http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para- ahli/. diakses tanggal 7 November 2014. Galuh Septianingrum, Pengertian Hukum Acara Pidana Menurut Para Ahli, https://galuhseptianingrum.wordpres s.com/2011/09/22/pengertian-hukum-acarapidana-menurut-para- ahli-2. diakses tanggal 9 Januari 2015. Kangnas, Pengertian-Definisi Hukum Acara Pidana Menurut Para Ahli, http://mbegedut.blogspot.com/2012/09/pengertian-definisi-hukum-acarapidana.html. diakses tanggal 9 Januari 2015. Wawancara Wawancara dengan Siti Aisah, Subbagian Rencana dan Pengkajian Wawancara Penelitian Peraturan Per-UU, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 30 Desember 2014
