Perempuan dan Kekerasan pada Masa Orde Baru ========================================================== Oleh: Siti Fatimah ABSTRACT Many studies about women history, especially which of related to violence issues toward them, are strongly related to the issues of human rights and democratization. Along Indonesian history, the New Order era is assumed as the era that had high frequency of violence toward human rights, especially for women. The crucial issue of struggling for human rights and democratization is one of the issues related to social equity. This article tries to analyze some issues about women and violence during the New Order Era, especially that of related to the state policy of women in Indonesia, the violence opportunity of women, and the violence peak of women in the tragedy of Mei 1998. Kata Kunci: Perempuan, Kekerasan, Hak Asasi Manusia, Keadilan, Demokratisasi I. PENDAHULUAN Studi tentang sejarah perempuan, khususnya yang mengkaji tentang persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan sangat erat kaitannya dengan masalah hak asasi dan demokratisasi. Berbagai periode dalam sejarah Indonesia, mulai dari masa pergerakan sampai pada masa reformasi, maka periode Orde Baru paling banyak disorot sebagai periode yang paling tinggi frekuensinya dalam melanggar hak asasi manusia dan lunturnya nilai-nilai demokrasi. Hal demikian, tentu dipresentasikan oleh bentuk negara itu sendiri yang cenderung militeristik, dimana PresiPerempuan dan Kekerasan….
den Indonesia memainkan peranan penting sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Isu krusial dari perjuangan hak asasi dan demokratisasi1 adalah persoalan yang berhubungan dengan keadilan pada masyarakat. Sebagian besar penduduk Indonesia bahkan 1
Berbicara tentang hak asasi dan demokrasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi adalah sebuah ideologi „welstanschauung‟ (cara memandang dunia), dan sistem politik HAM adalah seperangkat hak dasar yang bersifat universal dan dimiliki semua orang..
99
lebih berjenis kelamin perempuan, dan dalam kenyataannya perempuan lah yang paling banyak mengalami ketidakadilan. Hal ini dapat dicermati dari berbagai bentuk kekerasan yang dialami kaum perempuan, mulai dari kekerasan yang dialami dalam rumah tangga sebagai wilayah privat sampai kepada kekerasan yang dipresentasikan negara ke dalam wilayah publik. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu diantaranya adalah budaya patriakhis2 yang sudah berkembang di masyarakat dalam kurun waktu yang sudah berpuluhpuluh tahun bahkan berabad-abad lamanya. Budaya patriakhi yang 2
Patriakhi adalah dominasi institusi sosial politik oleh laki-laki dalam kehidupan pribadi dan publik melalui dukungan hokum, khususnya hukum keluarga. (Scruton. 1982. A Dictionary of Political Thought Pan Reference. London, 1982:347). Menurut Julia I Suryakusuma, patriakhi sesungguhnya sebuah institusi ketimbang sekedar dominasi laki-laki, karena laki-laki sendiri kadang-kadang juga tertekan oleh budaya patriakhi, yang mengutamakan kirarki dan kontrol ketimbang atas segala-galanya. Suharto sebagai bapak pembangunan merupakan patriaki tertinggi, yang memegang kekuasaan atas seluruh kekuasaan negara melalui penindasan. Julia I Suryakusuma “Militerisme dan kekerasan terhadap perempuan”, makalah dipresentasikan untuk Program Kampanye Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diselenggarakan oleh Yayasan Journal Perempuan di Pusat Studi Jepang, Uviversitas Indonesia, 25 November 2000.
100
sudah mapan ini semakin dilegitimasi oleh negara dalam berbagai bentuk kebijakan yang dipresentasikan melalui berbagai institusi yang ada pada masa Orde Baru. Dengan kata lain, budaya patriakhi telah melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dan negara sebagai agent atau aktor dari kekerasan tersebut. Oleh karena itu tulisan kecil ini bermaksud untuk menganalisis beberapa pokok persoalan yang berhubungan dengan, antara lain: kebijakan negara Orde Baru terhadap perempuan, peluang kekerasan terhadap perempuan, dan kasus Mei 1998 sebagai puncak kekerasan negara Orde Baru terhadap perempuan. Dengan membahas beberapa pokok persoalan ini diharapkan dapat menjelaskan berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan yang telah terjadi terhadap perempuan selama pemerintahan Orde Baru. II. NEGARA ORDE BARU (THE NEW ORDER STATE) Negara Orde Baru adalah sebuah negara yang melanggengkan konsep dwifungsi militer yang bertujuan untuk menopang dan melindungi negara, jika perlu hingga mengorbankan rakyat yang seharusnya dilindungi oleh negara dan militer tersebut. Karena itu, kekerasan terhadap perempuan sangat erat kaitannya dengan kekerasan negara terhadap perempuan. Pentingnya stabilitas sebagai prasyarat pembangunan pada masa Orde Baru telah DEMOKRASI Vol. VI No. 2 Th. 2007
dipakai untuk membenarkan berbagai tindakan opresif dan kekerasan. Negara adalah satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi untuk menggunakan kekerasan, dan negara Orde Baru tidak pernah ragu-ragu malakukan hal itu.3 Militerisasi masyarakat Indonesia di masa Orde Baru tidak hanya berdampak pada dilakukannya kekerasan sistematik oleh negara, namun juga timbulnya budaya kekerasan dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat semi-feodal dan paternalistik, seperti Indonesia, negara yang bersifat militeristik akan menghasilkan masyarakat yang termiliterisasi. Negara yang sarat dengan kekerasan akan melahirkan kekerasan pula. Jika negara ditempatkan sebagai institusi, sedangkan „pembangunanisme‟ sebagai ideologinya, maka dogma-dogma dari ideologi demikian akan memberikan penekanan total pada pembangunan ekonomi, materi dan fisik4. Di sisi lain, pengambilan keputusan bersifat sentralistik, proses pengambilan keputusan yang yang bersifat top-down dan pendekatan oleh negara kepada masyarakat dengan model korporatif adalah merupakan ciri utama dari negara Orde Baru.5 3
Ibid., Ibid,. 5 Siti Fatimah. 2002. “Negara dan Perempuan: Studi Kasus Dharma Wanita 19741999”, Tesis, S2 Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2002. 4
Perempuan dan Kekerasan….
Pemisahan antara ideologi „pembangunanisme‟ dan „militerisme‟ dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhanan analisis, akan tetapi dalam kenyataannya, keduanya selalu bergandengan. Manifestasi dari ideologi kembar ini terlihat di mana-mana, dalam berbagai kelembagaan negara maupun sosial, dalam berbagai kecenderungan dan karakter sosial budaya, maupun dalam kecenderungan untuk mengabaikan hak asasi manusia. Beberapa kasus di Aceh, Irian jaya, Timor Timur dan wilayahwilayah lainnya di Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintahan Orde baru telah melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan. Budaya kekerasan yang dikemas ke dalam budaya patriakhi. Kasus-kasus berikut ini menunjukkan beberapa contoh kekerasan yang dilakukan negara Orde Baru terhadap perempuan. Sebuah organisasi perempuan Flower Aceh mengumpulkan ceritera kekejian yang dialami kaum perempaun Aceh. Seorang gadis Sh, 32 tahun, menjadi korban perkosaan oleh seorang tentara. Sh yang cacat kakinya diganggu oleh tentara dari Yonif 126 Ulee Glae di Kecamatan Bandar Dua Pidie, pada saat ia bekerja di warungnya. Tentara dari Yonif 126 yang sedang mabuk tersebut mengejar gadis tersebut sampai ke rumahnya dan mendorong pintu yang sudah dikunci. Dengan
99
ancaman todongan senjata, tentara ini memperkosanya Penyiksaan dengan metode kekerasan seksual menjadi kebiasaan yang biasa dialami perempuan di wilayah operasi DOM (Daerah Operasi Militer). Penelitian Flower Aceh menunjukkan bahwa seorang perempuan berumur 45 tahun, dari Kecamatan Glp. Tiga Pidie, mengalami penyekapan dua kali oleh Kopasus. Dalam penyekapannya, ia mengalami penyiksaan yang sangat keji: ditelanjangi, disetrum payudara dan vaginanya. Aparat dari institusi militer meminta uang suap Rp. 600.000,- jika tidak ia diancam akan ditangkap kembali, karena perempuan itu dituduh telah menyembunyikan senjata. Di Timor-Timur, sebuah hasil investigasi yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Perempuan Loro Sae (Fukopers) menjelaskan bahwa seorang perempuan menceriterakan pengalamannya ditinggalkan oleh seorang aparat militer yang tadinya berjanji mengawininya pada tahun 1976. Beberapa tahun kemudian perempuan ini diperkosa oleh seorang anggota ABRI setelah terlebih dulu diikat dan dipukul dengan pipa besi. Ia dipaksa untuk tinggal di kompleks ABRI untuk memasak, menimba air, dan mencari kayu bakar. Di Irian Jaya, KOMNASHAM dikritisi oleh kelompok perempuan Nduga karena dalam dokumen awal instrumen monitoring HAM mencerminkan bias gender. Perempuan
100
Nduga, suku asli di pegunungan tinggi wilayah Mapenduma ini, memberi kesaksian sebagai berikut: “Pada waktu itu saya baru pulang dari kebun menuju kampung saya yaitu Desa Kuid. Di tengah jalan saya ketemu dengan anggota ABRI, lalu saya berdiri di pinggir jalan untuk memberi mereka jalan. Tindakan saya itu sesuai dengan budaya kami, menghormati tamu agar mereka bisa lewat. Namun mereka (anggota ABRI) itu langsung menyeret saya ke pinggir jalan dan memperkosa saya, hingga saya tak berdaya dan pingsan di tempat. Selama empat jam lebih saya tak sadarkan diri hingga masyarakat desa menemukan saya, lalu membawa saya ke kampung Kuid.” (SK, 20 tahun) Dalam kasus-kasus peristiwa kekerasan terhadap perempuan di Irian Jaya, dalam laporan yang dikumpulkan KOMNASHAM di Jakarta sejak Desember 1996 sampai 1997, terindikasi bahwa dari 126 orang yang meninggal dunia akibat korban kekkerasan, 85 % diantaranya adalah perempuan untuk kasus-kasus perkosaan.6 Dari seba6
Silfiana Sanggenafa, “Pelanggaran HAM, perempuan, dan Aparat Militer di Irian Jaya: dalam Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan, (YJP dan The Asia Foundation, 2000), p. 184. DEMOKRASI Vol. VI No. 2 Th. 2007
gian kecil contoh kasus kekerasan yang dialami perempuan di wilayah operasi DOM, menunjukkan kekerasan yang dilakukan negara terhadap perempuan merupakan cerminan potret elite Indonesia ketika itu, mengingat perkosaan yang terjadi di panggung nasional adalah kekerasan yang terjadi di ruang publik. III. KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PEREMPUAN Masa pemerintahan Suharto telah melahirkan berbagai kebijakan dan aturan-aturan tersendiri terhadap perempuan. Mulai dari kebijakan tertinggi yang dituangkan dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sampai kepada kebijakankebijakan yang tertuang dalam bentuk aturan-aturan tertentu. Kebijakan negara terhadap perempuan yang dituangkan dalam GBHN tersebut mendefinisikan perempuan ke dalam lima bentuk partisipasi. Pertama, perempuan didefinisikan dalam bentuk kodrat yang berbeda dengan laki-laki. Kedua, perempuan dapat memilih perannya dalam proses pembangunan tanpa harus meninggalkan posisinya sebagai ibu rumah tangga. Ketiga, perempuan dapat dilihat sebagai memegang peran penting dalam rumah tangga. Keempat, perempuan baik di kota maupun di desa harus terlibat dalam memecahkan masalah nasional. Kelima, kerja perempuan sangat berkaitan erat dengan pembangunan, Perempuan dan Kekerasan….
terutama yang berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan keterampilan. Sebagai penjabaran dari GBHN, Depatemen Dalam Negeri telah merancang tugas utama perempuan, antara lain: Pertama, perempuan didefinisikan sebagai pasangan yang tergantung kepada suami. Kedua, perempuan dilihat sebagai pembentuk bangsa. Ketiga, perempuan dilihat sebagai ibu dan pendidik anak. Keempat, perempuan dipersiapkan sebagai pengurus rumah tangga dan bekerja hanya untuk memperoleh nafkah tambahan. Kelima, perempuan dilihat sebagai bagian dari masyarakat. Dari kebijakan-kebijakan yang ada, baik yang dituangkan dalam GBHN maupun yang telah dirancang oleh Departemen Dalam Negeri, terlihat bahwa pendefinasian tentang perempuan dan tugas-tugasnya sangat sub-ordinat dan marjinal. Pendefinisian demikian, tidak menutup adanya peluang untuk kesemenamenaan terhadap perempuan yang akhirnya menjurus ke berbagai bentuk kekerasan, baik di dalam rumah tangga, meupuan di luar rumah. Pendefinisian perempuan seperti ini juga telah melahirkan konstruksi gender Orde Baru yang yang bermuara dari pendefinisian yang sempit tentang perempuan. Di sisi lain, konstruksi negara tentang ideologi gender Orde Baru juga mencerminkan ideologi militeristik,
99
yang merupakan bagian dari lembaga korporatis negara. Implementasi dari konstruksi ini dapat dilihat secara nyata dalam struktur organisasi isteri pegawai negeri, Dharma Wanita dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) di tingkat pedesaan. Dharma Wanita sesungguhnya juga berakar dari pemikiran militer, yang berasal dari Persit (Persatuan Isteri Tentara) dan Bhayangkari (Persatuan Isteri Polisi) karena ABRI atau militer memiliki sifat struktur seperti Dharma Wanita dan PKK.7 Karena itu, jika dipahami lebih jauh, Dharma Wanita tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, melainkan semata-mata kekuasaan pinjaman dari negara melalui suami mereka yang berstatus pegawai negeri sipil. Tidak hanya organisasi Dharma Wanita dan PKK, masyarakat sipil lainnya (kelompok agama, pemuda, partai dan mahasiswa), juga telah mengadopsi cara-cara dan gaya militer. Hal ini terlihat kecenderungan berbagai keseragaman dan struktur organisasi yang bergaya komando. Dengan demikian, apapun bentuk institusi yang diciptakan pemerintahan Orde Baru, hampir semuanya telah mengadopsi gaya militer. Tidak mengherankan jika budaya kekerasan sudah merupakan bagian yang terintegral dari budaya masyarakat
Indonesia pada masa Orde Baru. ABRI sebagai agent atau aktor telah mensosialisasikan budaya ini disadari atau tidak. Pola pemerkosaan yang dilakukan militer lewat institusi DOM (Daerah Operasi Militer) dijadikan alat atau metode untuk menaklukkan masyarakat demi kepentingan politik – dalam hal ini tentu negara - untuk kepentingan ekonomi politik sipelakunya. Meskipun operasi militer umumnya bertujuan untuk memerangi kaum laki-laki yang berpihak kepada kelompok separatis, namun acap kali perempuan dijadikan umpan bagi pihak militer dalam upaya menangkap pihak separatis. Selain itu, terdapat pula beberapa pasal yang bermasalah dalam kebijakan publik di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan perempuan, seperti pasal 31 dan pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 2 dan 5 KUHP Pidana, UU No. 25 tahun 1997, dan UU No. 23 Tahun 1993.8 Beberapa pasal tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender, sehingga memberi peluang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik di sektor domestik maupun publik. Beberapa pasal ini, pada hal sudah menupakan beberapa 8
7
Siti Fatimah. 2004. “Negara dan Perempuan: Fujinkai 1943-1945 dan Dharma Wanita 1974-1999”, disertasi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 2004.
100
Untuk penjelasan dari berbagai isi Undangundang ini dapat dilihat dalam Adriana Vennya, “Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan” YJP dan the Japan Foundation, 2003, p.18, table III. DEMOKRASI Vol. VI No. 2 Th. 2007
pasal revisi setelah masa Orde Baru, namun kenyataannya masih belum sempurna. Perjuangan yang serius dari berbagai pihak tentu bukan saja perempuan – yang meliputi seluruh komponen pemerintahan (eksekutif) dan legislatif sangat menentukan tercapainya sebuah masyarakat yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi setiap individu di bumi Indonesia. IV.PELUANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Pemerintahan Orde Baru telah dibangun dan dipertahankan melalui kekerasan, dengan penetrasi militer dalam segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kekerasan yang diwakili oleh militer dengan segala macam simbol yang diberikan kepadanya, seperti ”militer sebagai pengayom rakyat, pelindung rakyat, militer dari rakyat dan untuk rakyat”, bertolak belakang dengan apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat. Negara Orde Baru telah memberi peluang besar bagi pelanggaran berbagai bentuk hak asasi manusia, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Karena itu, pemerintah Orde Baru harus bertanggungjawab atas terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam skala yang mencengangkan tersebut.9 Lahirnya kekuasaan Suharto sendiri bersimbah darah dengan kematian
satu juta manusia tidak bersalah, termasuk perempuan.10 Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi bagian integral dari kontrol negara terhadap masyarakat. Kekerasan negara – ancaman, tekanan, terror sistematis, brutalitas, penculikan, penyiksaan, pemerkoasaan dan pembunuhan – merupakan bagian dari pendekaatan keamanan Orde Baru yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya atas masyarakat Indonesia. Kasus-kasus, seperti: Tanjung Periuk,11 tekanan militer terhadap kaum separatis,12 pambunuhan Haur Konang,13 14 15 Lampung, Nipah, Marsinah,16 10
Julia I Suryakusuma, op.cit.
Baca, Saskia, Eleonora Wieringa. 1999. Penghancuran Geraakan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Kalyanamitra. 11 Sejumlah penduduk sipil dibunuh oleh tentara di daerah pelabuhan Tanjung Periuk, Jakarta pada bulan Desember 1984, sebagai usaha untuk mengendalikan massa yang mengamuk (Ammesti International, 1994), p. 5. 12 Khususnya di daerah operasi DOM di Aceh, Timor-Timur, dan Irian Jaya. 13 Empat anggota Haur Konang, sebuah komunitas religius kecil yang terisolasi, dibunuh olah tentara pada 29 Juli 1993. Op.cit., p.60. 14 Setidaknya 40 warga sipil (kemungkinan mencapai 100 orang) dibunuh pada bulan Februari 1989, saat ABRI melancarkan serangan darat dan udara terhadap sebuah desa di Lampung yang menurutnya telah menjadi tempat menampungan bagi kelompok pemperontak muslim. 15 Pada bulan September 1993, empat orang tewas dan tiga orang terluka saat tentara menembaki warga yang melakukan demonstrasi damai terhadap pembangunan
Perempuan dan Kekerasan….
99
9
penembak misterius (petrus),17 dan penculikan aktivis politik, pembunuhan mahasiswa Tri Sakti dan pembunuhan kerusuhan Mei 1998, dengan melakukan perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tiohoa, semuanya merupakan bukti nyata kekerasan negara. Setelah lensernya Suharto, wacana tentang perkosaan, penghilangan paksa, dan bentuk kekerasan lainnya, terus bermunculan. Sebuah tim pencari fakta terdiri dari anggota DPR dan LSM dibentuk. Tim ini bersama KOMNASHAM, telah mendokumenkan 761 korban pembunuhan, 163 orang hilang, 368 korban penyiksaan, 102 korban perkosaan yang terjadi tahun 19851999.18 Lebih jauh, terdapat berbagai faktor yang melanggengkan kekerasan waduk Nipah, Madura. Dalam pembangunan waduk tersebut, empat buah desa yang menjadi tempat tinggal mereka ditenggelamkan 16 Marsinah (25) tahun adalah seorang buruh pabrik di Jawa Timur yang “menghilang” kemudian ditemukan tewas pada awal Mei 1993 setelah disiksa dan diperkosa akibat peranannya sebagai aktivis buruh. 17 Antara 1983-1986, pasukan algojo pemerintah yang dikenal sebagai “petrus” (penembak misterius) telah mengeksekusi sekitar 5000 kriminal dalam berbagai kota di Indonesia. op.cit., p. 64. 18 Galuh Wandita, “Air Mata Telah Terkuras, Kekerasan Belum Berakhir” dalam Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan, (YPI-The Asia Foundation, 2000), p. 121.
100
terhadap masyarakat terutama perempuan, antara lain; ideologi, agama, sosial, ekonomi dan politik. Secara ideologi, pendefinisian perempuan yang sempit oleh negara sebagai makhluk yang lemah dan rendah daripada laki-laki, memberi peluang bagi perempuan untuk didominasi secara patriakis. Budaya paternalistik yang berorientasi ke atas dan sistem komandonya, juga telah membuka peluang untuk kesewenang-wenangan yang bermuara kepada kekerasan. Penafsiran yang keliru tentang teks-teks agama, budaya feodalistik, sistem ekonomi yang kapitalistik, dan sistem politik korporatis, semuanya telah menyatu satu sama lain dalam lingkaran yang sangat patriakhis, sehingga memuluskan jalan untuk terjadinya berbagai bentuk kekerasan di masyarakat, khususnya terhadap perempuan. Budaya patriakhis yang diwariskan dari jaman kolonial, kemudian telah menyatu dan mengakar dalam budaya Jawa, sangat mendominasi budaya nasional. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai etnis, model kekuasaan yang paternalistik dan budaya patriakhis Jawa telah merupakan bagian yang integral dari budaya bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai realitas kehidupan masyarakat Indonesia., baik dalam sistem pemerintahan, maupun dalam kebiasaan kehidupan masyarakat sehari-hari. Banyak sekali kajian-kajian yang telah DEMOKRASI Vol. VI No. 2 Th. 2007
menjelaskan hubungan simbiosis antara budaya Jawa dengan budaya nasional dan bentuk kekuasaan Jawa dengan sistem kekuasaan nasional.19 Bahkan ada diantara para ahli yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan Orde Baru mengadopsi model pemerintahan Jawa pada masa Mataram Hindu, yang sangat feodalistik. Dengan demikian praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan sudah lama terjadi dalam masyarakat Jawa, baik dalam struktur kekuasaan Jawa maupun dalam kehidupan keagamaan di pesantren-pesantren tradisional Jawa. Pola perkawinan poliyandri yang memberi peluang kekerasan terhadap perempuan, misalnya, merupakan bagian yang sangat direstui dalam masyarakat Jawa.20 V. KASUS MEI 1998 SEBAGAI PUNCAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang unversal di dunia. Kekerasan yang berbasis gender, pemerkosaan, kekerasan domestik, mutilasi, pelecehan seksual, 19
Para ahli tersebut antara lain adalah, Soemarsaid Moertono, G. Mudjanto, Djoko Suryo, Koentiwidjoyo, Sartono Kartodirdjo, Onghokham dan ahli-ahli budaya lainnya. 20 Linda Christanty. 2002. “Nyai dan Masyarakat Kolonial Hindia Belanda” dalam Perempuan dan Wacana Politik Orde Baru. Jakarta:LP3S, 2002. Perempuan dan Kekerasan….
dan pembunuhan merupakan persoalan yang serius dihadapi perempuan di dunia. Kekerasan terhadap perempuan mungkin merupakan tantangan terbesar terhadap kehidupan perempuan. Sejak terjadinya peristiwa pemerkosaan massal terhadap etnis Cina pada bulan Mei 1998, masalah ini telah menjadi pusat perhatian organisasi-organisasi perempuan di Indonesia. Peristiwa tersebut juga telah menimbulkan kontraversi sosial politik, kecemasan bagi negara, dan mengundang kutukan dari dunia internasional. Meskipun demikian, Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) baru belakangan ini diakui sebagai salah satu masalah HAM oleh PBB dan beberapa negara.21 Puncak kebiadaban pemerkosaan terhadap perempuan di Indonesia terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15 Mei 1998, dengan korbannya terutama dari kalangan perempuan Tionghoa. Catatan dari Tim Relawan untuk kemanusiaan memperlihatkan bahwa jumlah total korban perkosaan 21
Pasal 1 dari Deklerasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan manyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan meliputi: “semua kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksualitas atau psikhologi bagi wanita, termasuk ancaman atas tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kekuasaan, dalam kehidupan pribadi maupun publik. (Economic and Social Concil, 1992. Decralasi ini baru diresmikan oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1993.
99
dan pelecehan seksual massal yang melapor sampai 3 Juli 1998 adalah 168 orang (152 orang dari Jakarta dan sekitarnya, 16 orang dari Solo, Medan, Palembang, dan Surabaya).22 Selanjutnya, menurut laporan tersebut 20 orang meninggal dunia. Sedangkan yang lainnya berada dalam kondisi fisik dan psikologis yang sangat menderita. Ada yang bunuh diri dan ada yang terbaring di rumah sakit pada saat itu. Korban berusia antara 10 sampai 50 tahun, mayoritas berumur 20-30 tahun.23 Dalam salah satu wawancara di Media Massa, Romo Ignatius Sandyawan, salah satu motor pendirian posko tim relawan, menuturkan kebiadaban yang terjadi pada saat kerusuhan. “Tapi, yang paling parah etnis Cina. Mereka menjadi korban pelecehan dan perkosaan. Kalau mendengarkan ceritanya mengerikan sekali. Ada satu keluarga dengan tiga orang anak perempuan. Kakaknya dan adiknya lebih dulu diperkosa pada saat kobaran api. Kejadian itu di depan mata keluarganya. Lalu, gantian kakaknya diperkosa”.24 22
Tim Relawan untuk Kemanusiaan, “Perkosaan Massal dalam Rentetan Kerusuhan: Puncak Kebiadaban dalam Kehidupan Bangsa”, Jakarta, 1998. 23 Ibid., 24 Wawancara dalam majalah D&R, no. 46/XXIX/4 Juli 1998, p. 50. Lihat juga Gadis Arivia. 2000. “Logika Kekerasan
100
Ada beberapa pendapat yang mengemuka kenapa pemerkoasaan massal pada bulan Mei 1998 tersebut ditujukan kepada etnis Cina. Diantaranya menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi lah yang telah memicu kecemburuan sosial terhadap etnis Cina. Pendapat lain menyebutkan bahwa faktor politis sebagai penyebab kekerasan terorganisir oleh negara dengan mentargetkan perempuan sebagai obyek sasarannya melalui cara yang sudah klasik yaitu pemerkosaan, dengan target keturunan Tionghoa sebagai kelompok yang dikorbankan. Terlepas dari berbagai pendapat mengenai faktor manakah yang paling benar dan dominan, kenyataannya aparat keamanan (militer dan polisi), yang membiarkan kerusuhan dan pemerkoasaan terjadi, tanpa ada satupun aparat negara yang bertugas untuk melindungi warganya ketika itu, sudah jelas merupakan bukti tentang adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Negara atau pemerintah dianggap gagal memberikan perlindungan terhadap warganya. Meskipun sampai saat ini belum mampu membuktikan bahwa negara/pemerintah sebagai dalang di belakangnya, namun dari fakta yang terdapat ada kecenderungan bahwa Negara terhadap Perempuan”, dalam Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Journal Perempuan dan the Asia Foundation, 2000. DEMOKRASI Vol. VI No. 2 Th. 2007
negara berada di belakang itu semua. Akan tetapi, yang paling penting adalah bahwa negara Orde Baru harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM pada saat itu. Peristiwa tersebut telah merupakan lembaran hitam dalam sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia. VI. SIMPULAN Negara dan pemerintahan Orde Baru telah dibangun dengan berbagai nuansa kekerasan. Mulai dari awal berdirinya pemerintahan Suharto sampai di akhir pemerintahannya Orde Baru telah mengorbankan berjuta-juta masyarakat, terutama kaum perempuan yang tidak bersalah dan tidak mengerti apa-apa. Budaya kekerasan yang dipelopori oleh
militer sebagai tiang penyangga pemerintahan Orde Baru sudah merupakan bagian yang terintegral dalam budaya bangsa Indonesia. Dalam perkembangan sejarah HAM di Indonesia, pemerintah Suharto merupakan pemerintahan yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap HAM. Sedangkan kelompok yang paling menderita adalah perempuan. Perlakuanperlakuan di luar perikemanusian yang dialami perempuan oleh kelompok militer pada masa Orde Baru, seperti di Aceh, Irian Jaya, Timor-Timur, Jakarta dan wilayah lainnya di Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru adalah sebuah pemerintahan yang dikemas dengan budaya kekerasan.
DAFTAR KEPUSTAKAAN Adriana Vennya. 2003. “Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan” YJP dan the Japan Foundation, 2003, p.18, table III. Gadis Arivia. 2000. “Logika Kekerasan Negara terhadap Perempuan”, dalam Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Journal Perempuan dan the Asia Foundation, 2000. Galuh Wandita. 2000. “Air Mata Telah Terkuras, Kekerasan Belum Berakhir” dalam Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan. YPI-The Asia Foundation, 2000, p. 121. Julia I Suryakusuma. 2000. “Militerisme dan kekerasan terhadap perempuan”. Makalah. Dipresentasikan untuk Program Kampanye Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diselenggarakan oleh Yayasan Journal Perempuan di Pusat Studi Jepang, Uviversitas Indonesia, 25 November 2000. Linda Christanty. 2002. “Nyai dan Masyarakat Kolonial Hindia Belanda” dalam Perempuan dan Wacana Politik Orde Baru. Jakarta: LP3S, 2002. Perempuan dan Kekerasan….
99
Saskia, Eleonora Wieringa. 1999. Penghancuran Geraakan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Kalyanamitra. Scruton. 1982. A Dictionary of Political Thought Pan Reference. London. Silfiana Sanggenafa. 2000. “Pelanggaran HAM, perempuan, dan Aparat Militer di Irian Jaya” dalam Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan. YJP dan The Asia Foundation, 2000, p. 184. Siti Fatimah. 2002. “Negara dan Perempuan: Studi Kasus Dharma Wanita 19741999”. Tesis. S2 Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Jakarta. Siti Fatimah. 2004. “Negara dan Perempuan: Fujinkai 1943-1945 dan Dharma Wanita 1974-1999”. Disertasi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Jakarta. Tim Relawan untuk Kemanusiaan. 1998. Perkosaan Massal dalam Rentetan Kerusuhan: Puncak Kebiadaban dalam Kehidupan Bangsa. Jakarta.
100
DEMOKRASI Vol. VI No. 2 Th. 2007
