PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-AB TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-AB TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

:

a.

b.

c.

Mengingat

:

1.

2.

3.

bahwa dalam rangka memberikan identitas dan keseragaman berpakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dipandang perlu mengatur penggunaan pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya; bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, di pandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undanga Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; 9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil; 10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14); Memperhatikan :

1.

2. 3.

Pedoman Pakaian DInas Kota Surakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

2

4.

5. 6.

7.

8.

9.

60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46149 Tahun 1978 tentang Pakaian, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 71/MEN/V/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/2003 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan Dilingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; Keputusan Dewan Pengurus Pusat Korpri Nomor KEP – 05/K – III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 3. Pemerintah Kota adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Surakarta dan Pegawai Harian yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, serta diberi upah berdasarkan ketentuan yang bersumber dari dana APBD dan bertugas membantu kelancaran tugas-tugas pemerintahan. 5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas. Pedoman Pakaian DInas Kota Surakarta

3

6. 7. 8. 9.

Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, terdiri dari : a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah; g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah; h. Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu; dan i. Pakaian Dinas yang digunakan pada hari-hari tertentu.

Pasal 3 Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 4 (1) PDH sebagaimana Pasal 2 huruf a, pakaian dinas yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai staf di kantor dengan atributnya, terdiri dari : a. PDH pria : 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki (kode warna kain : #FOE68C) ; 2. celana panjang warna khaki; dan 3. ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu bertali warna hitam. b. PDH wanita : 1. baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki (kode warna kain : #FOE68C) ; 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;


4

3. sepatu fantovel warna hitam. c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan IVa ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana di maksud pada Pasal 2 huruf a. dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana tercantum pada Pasal 2 huruf b.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian Pasal 5 PSH sebagaimana di maksud pada pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja seharihari dan keperluan lainnya yang bersifat umum, terdiri dari : a. PSH pria : 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; 2. leher berdiri dan terbuka; 3. tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri; 4. kancing lima buah. b. PSH wanita : 1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama; 2. leher berdiri dan terbuka; 3. tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri; 4. kancing lima buah. c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi Pasal 6 PSR sebagaimana di maksud pada pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari, terdiri dari : a. PSR pria : 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama; 2. leher berdiri dan terbuka; 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan 4. kancing lima buah. b. PSR wanita : 1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama; 2. leher berdiri dan terbuka; 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan 4. kancing lima buah. c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.


5

Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap Pasal 7 PSL sebagaimana di maksud pada pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian ke luar negeri, terdiri dari : a. PSL pria : 1. jas warna gelap; 2. celana panjang warna sama; dan 3. krah kemeja dengan dasi. b. PSL wanita : 1. jas warna gelap; 2. rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan 3. krah kemeja dengan dasi. c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan Pasal 8 (1) PDL sebagaimana di maksud pada pasal 2 huruf e, pakaian yang digunakan pada waktu melaksanakan tugas kegiatan teknis lapangan dan merupakan pekerjaan fisik, sifat pekerjaan teknis non administratif, terdiri dari : a. PDL pria dan wanita : 1. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki; 2. celana panjang semata kaki warna khaki; 3. sepatu kulit warna hitam. b. PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. (2) PDL sebagaimana di maksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan. (3) PDL bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu pada Dinas/Lembaga Teknis tertentu, diatur sebagai berikut : a. Tenaga medis pelayanan pada Dinas Kesehatan yang meliputi dokter dan dokter gigi : 1. jas kerja dokter lengan pendek dengan dalaman hem putih, warna putih; 2. celana panjang, warna khaki; 3. rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki; dan 4. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. b. Tenaga paramedis pelayanan dan tenaga kesehatan lain pada Dinas Kesehatan yang meliputi bidan, perawat, perawat gigi, apoteker dan asisten apoteker : 1. baju lengan pendek, warna putih; 2. celana panjang, warna khaki; 3. rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki; dan


6

4. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. c. Petugas laboratorium : 1. jas laboratorium putih lengan panjang, dengan dalaman hem putih. 2. celana panjang, warna khaki; 3. rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki; dan 4. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. d. Pegawai penertib reklame : 1. pakaian kerja (werk pack); dan 2. warna menyesuaikan. Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah Pasal 9 PDH Camat dan Lurah sebagaimana Pasal 2 huruf f, pakaian dinas yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri dari : a. PDH Camat pria dan Lurah pria : 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki (kode warna kain : #FOE68C) ; 2. celana panjang warna khaki; dan 3. ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu bertali warna hitam. b. PDH Camat wanita dan Lurah wanita : 1. baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki (kode warna kain : #FOE68C) ; 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; 3. sepatu fantovel warna hitam. c. PDH Camat wanita dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. Bagian Kedelapan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Pasal 10 PDU Camat dan Lurah sebagaimana di maksud pada pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya, terdiri dari: a. PDU Camat pria dan Lurah pria : 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; 2. celana panjang warna putih; dan 3. sepatu kulit dan kaos kaki warna hitam. b. PDU Camat wanita dan Lurah wanita : 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; 2. rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan


7

3. sepatu fantovel warna hitam. c. PDU Camat wanita dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kesembilan Pakaian Dinas Bagi Pegawai Yang Mempunyai Tugas-tugas Tertentu Pasal 11 Pakaian dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri dari : a. Pakaian Dinas Resmi disingkat PDR; b. Pakaian pegawai yang bertugas khusus di loket pelayanan sebagai pelayan pelanggan (customer service) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Kecamatan; c. Pakaian Dinas pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu; d. Pakaian Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; e. Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja; f. Pakaian Dinas Linmas, pada Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja; g. Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; h. Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan; i. Pakaian Dinas pada Petugas Pemadam Kebakaran; j. Pakaian Wrekso Projo.

Pasal 12 (1) PDR sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu, terdiri dari : a. PDR pria : 1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, bermanset dan berbelah samping; 2. dua saku atas; dan 3. celana panjang warna sama. b. PDR wanita : 1. baju lengan panjang, berlidah bahu dan berbelah belakang; 2. satu saku atas dan dua saku bawah; dan 3. celana panjang warna sama. c. PDR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. (2) PDR sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi tugas sehari-hari.

Pasal 13 Pakaian pegawai yang bertugas khusus di loket pelayanan sebagai pelayan pelanggan (customer service) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan


8

Aset, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b dan huruf c, terdiri dari : a. Pakaian pegawai pria : 1. jas lengan panjang; 2. celana panjang, warna menyesuaikan; dan 3. krah kemeja dengan dasi. b. Pakaian pegawai wanita : 1. jas lengan panjang; 2. rok 15 cm dibawah lutut, warna menyesuaikan; dan 3. krah kemeja dengan dasi. c. Pakaian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Pasal 14 Pakaian Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf d, mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 15 Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf e, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 16 Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf g, mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 17 Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf h, mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 71/MEN/V/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/2003 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan Dilingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.


9

Pasal 18 Pakaian Dinas pada Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf i, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

Pasal 19 Pakaian Wrekso Projo sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf j, terdiri dari : a. Model pakaian : 1. Baju model atelah lengan panjang warna merah; 2. Kain corak parang sogan; 3. Celana panjang warna hitam; 4. Sepatu jenggle panjang warna hitam; dan 5. Topi model cekrik reh kepatihan. b. Asesoris pakaian : 1. Sabuk boro cindhe abang; 2. Epek timang dengan logo Pemerintah Kota Surakarta; 3. Kaos tangan warna putih; dan 4. Pundak, krah, seret lengan dan kancing warna emas. c. Senjata pelengkap : 1. Keris; 2. Tombak; 3. Bedil; dan 4. Pedang. Bagian Kesepuluh Pakaian Dinas Yang Digunakan Pada Hari-hari Tertentu Pasal 20 Pakaian dinas bagi pegawai yang digunakan pada hari-hari tertentu, diatur sebagai berikut : a. Pakaian KORPRI, terdiri dari : 1. Pakaian KORPRI pria : a). Baju lengan panjang motif KORPRI; b). Celana panjang polos warna biru gelap; dan c). Peci warna hitam, sepatu dan kaos kaki warna hitam. 2. Pakaian KORPRI wanita : a). Baju lengan panjang bermotif KORPRI; b). Rok warna biru gelap 15 cm di bawah lutut; dan c). Peci warna hitam, sepatu fantofel warna hitam. 3. Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. b. Pakaian Lurik motif tradisional, terdiri dari : 1. Pakaian Lurik motif tradisional pria : a). Baju lengan pendek motif Lurik tradisional; b). Celana panjang polos warna gelap; dan c). Sepatu dan kaos kaki warna hitam.


10

2. Pakaian Lurik motif tradisional wanita : a). Baju lengan pendek bermotif Lurik tradisional; b). Rok warna gelap 15 cm di bawah lutut; dan c). Sepatu fantovel warna hitam. 3. Pakaian Lurik motif tradisional wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. c. Pakaian Batik motif tokoh wayang Kresna, terdiri dari : 1. Pakaian Batik motif tokoh wayang Kresna pria : a). Baju lengan pendek Batik motif tokoh wayang Kresna; b). Celana panjang polos warna gelap; dan c). Sepatu dan kaos kaki warna hitam. 2. Pakaian Batik motif tokoh wayang Kresna wanita : a). Baju lengan pendek Batik motif tokoh wayang Kresna; b). Rok warna gelap 15 cm di bawah lutut; dan c). Sepatu fantovel warna hitam. 3. Pakaian Batik motif tokoh wayang Kresna wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. d. Pakaian tradisional/adat Jawa Tengah, terdiri dari : 1. Pakaian tradisional/adat Jawa Tengah pria : a). Blangkon warna dan motif bebas. b). Beskap landung warna putih tulang, motif polos. c). Bawahan celana sarung modifikasi (tampak depan sarung tampak belakang celana) motif lereng, warna sogan. d). Alas kaki sepatu. 2. Model pakaian tradisional/adat Jawa Tengah wanita : a). Model rambut sanggul cepol. b). Kebaya model kuthu baru, warna putih tulang motif polos, c). Bawahan jarik/kain batik tradisional motif lereng/parang, warna sogan. d). Alas kaki selop/sepatu sandal. 3. Model pakaian tradisional/adat Jawa Tengah wanita berjilbab : Menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. e. Pakaian Batik bermotif bebas, terdiri dari : 1. Pakaian batik pria : a). Baju lengan pendek batik bermotif bebas; b). Celana panjang polos warna gelap; dan c). Sepatu dan kaos kaki warna hitam. 2. Pakaian batik wanita : a). Baju lengan pendek batik bermotif bebas; b). Rok warna gelap 15 cm di bawah lutut; dan c). Sepatu fantovel warna hitam. 3. Pakaian batik bermotif bebas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. f. PSH Guru, terdiri dari : 1. PSH Guru pria : a). jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; b). leher berdiri dan terbuka; c). tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri. 2. PSH Guru wanita : a). jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama; b). leher berdiri dan terbuka; c). tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri;


11

3. PSH Guru wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian. g. Pakaian PGRI, terdiri dari : 1. Pakaian PGRI pria : a). Baju lengan pendek motif PGRI; b). Celana panjang polos warna hitam; dan c). Sepatu dan kaos kaki warna hitam. 2. Pakaian PGRI wanita : a). Baju lengan pendek bermotif PGRI; b). Rok warna hitam 15 cm di bawah lutut; dan c). Sepatu fantovel warna hitam. 3. Pakaian PGRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Pasal 21 Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Kesebelas Penggunaan Pakaian Dinas Pasal 22 PDH khaki digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.

Pasal 23 Pakaian batik bermotif tokoh wayang Kresna, digunakan pada hari Rabu

Pasal 24 Pakaian tradisional jawa, digunakan pada hari Kamis.

Pasal 25 (1). Pakaian lurik tradisional, digunakan pada hari Jum’at. (2). Pakaian batik bermotif bebas digunakan pada hari Sabtu bagi SKPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dan hari-hari tertentu.

Pasal 26 Pakaian KORPRI digunakan pada setiap tanggal 17 dan hari-hari tertentu.


12

Pasal 27 (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) digunakan setiap hari kerja khusus oleh Bidang Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan para anggota Linmas. (2) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dapat digunakan pada hari-hari tertentu.

Pasal 28 Penggunaan Pakaian Dinas : a. PSH Guru dan pakaian PGRI bagi guru di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. b. PDL bagi petugas Medis, Paramedis dan Laboratorium sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, b, dan c, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 29 Pakaian Dinas Bagi Pegawai Yang Mempunyai Tugas-tugas Tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 huruf b, c, d, e, f, g, h, dan i, digunakan pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis dan hari Ju’mat.

Pasal 30 (1) Pakaian Wrekso Projo beserta kelengkapannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 huruf j, digunakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menjalankan tugas piket. (2) Tugas piket sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 31 Pakaian Dinas bagi SKPD yang melaksanakan 6 hari kerja, penggunaan pakaian dinas pada hari Sabtu, apabila akan menetapkan seragam kerja selain batik pada Pasal 25 ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.


13

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 32 Atribut pakaian dinas, terdiri dari : a. tutup kepala; b. tanda pangkat; c. tanda jabatan; d. lencana korpri; e. tanda jasa; f. papan nama; g. nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nama Kota Surakarta; h. lambang Kota Surakarta; i. ikat pinggang nilon; j. tanda pengenal.

Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 33 (1) Tutup kepala sebagaimana di maksud pada pasal 32 huruf a, terdiri dari : a. topi upacara; b. topi lapangan; c. peci; dan d. mutz. (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, sebagai berikut : a. topi upacara digunakan pada saat melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya; b. topi lapangan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan lapangan maupun kunjungan lapangan; c. topi lapangan warna khaki dipakai untuk kelengkapan PDH; d. topi lapangan warna hijau dipakai untuk kelengkapan Pakaian LINMAS; e. peci dipakai untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI; f. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan untuk kelengkapan PDH dan dipakai harian pada saat Upacara dan atau apel.


14

Bagian Ketiga Tanda Pangkat Pasal 34 (1) Tanda pangkat sebagaimana di maksud pada pasal 32 huruf b, menunjukkan tingkat status selaku Camat dan Lurah. (2) Tanda pangkat sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri dari : a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; b. tanda pangkat upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam. (3) Tanda pangkat di maksud dipakai di atas bahu kanan dan bahu kiri.

Bagian Keempat Tanda Jabatan Pasal 35 (1) Tanda jabatan sebagaimana di maksud pada pasal 32 huruf c, menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah. (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam. (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan. Bagian Kelima Lencana Korpri Pasal 36 (1) Lencana korpri sebagaimana di maksud pada pasal 32 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas. (2) Lencana korpri sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas. (3) Lencana korpri dipakai di dada sebelah kiri, jarak 2 cm di atas saku.

Bagian Keenam Tanda Jasa Pasal 37 (1) Tanda jasa sebagaimana di maksud pada pasal 32 huruf e, merupakan atribut kehormatan atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan Negara.


15

(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. pita tanda jasa; b. bintang tanda jasa. (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya. (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa di pakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama Pasal 38 (1) Papan nama sebagaimana di maksud pada pasal 32 huruf f, menunjukkan nama seseorang, dipakai di dada kanan, jarak 1 cm di atas saku. (2) Papan nama sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari: a. bahan dasar ebonite / plastik, warna hitam dengan warna tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL. Bagian Kedelapan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Nama Kota Surakarta Pasal 39 (1) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nama Kota Surakarta sebagaimana di maksud pada pasal 32 huruf g., menunjukkan tempat kerja. (2) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nama Kota Surakarta dipakai semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. (3) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dan nama Kota Surakarta ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu. (4) Bahan dasar nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nama Kota Surakarta berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam, tertulis nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan KOTA SURAKARTA.


16

Bagian Kesembilan Lambang Kota Surakarta Pasal 40 (1) Lambang Kota Surakarta sebagaimana di maksud pada pasal 32 huruf h, menggambarkan landasan filosofis, semangat pengabdian dan ciri khas Daerah. (2) Lambang Kota Surakarta dipakai semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. (3) Lambang Kota Surakarta ditempatkan di lengan sebelah kanan 4 cm di bawah lidah bahu. (4) Bahan dasar lambang Kota Surakarta berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Ikat Pinggang Nilon Pasal 41 (1) Ikat pinggang nilon sebagaimana di maksud pada pasal 32 huruf i, digunakan sebagai pengikat celana pada pakaian dinas. (2) Ikat pinggang nilon sebagaimana di maksud pada ayat (1) terbuat dari bahan nilon warna hitam dan timang warna kuning emas/kuningan berlambang Kota Surakarta.

Bagian Kesebelas Tanda Pengenal Pasal 42 (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf j, untuk mengetahui identitas seorang pegawai. (2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas. (3) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik dengan ketentuan : a. kertas sebagai bahan dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.


17

Pasal 43 Tanda pengenal sebagaimana di maksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdiri dari : a. bagian depan : 1. foto pegawai dengan memakai PDH; 2. nama dan lambang Pemerintah Kota Surakarta;dan 3. nama unit organisasi. b. bagian belakang : 1. nama pegawai; 2. nomor induk pegawai (NIP); 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional; 4. golongan darah; 5. alamat kantor; 6. tanggal dikeluarkan; 7. pejabat yang mengeluarkan; 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 44 (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai. (2) Warna dasar sebagaimana di maksud ayat (1) terdiri dari : a. untuk pejabat eselon II warna merah (kode warna : #FF0000); b. untuk pejabat eselon III warna biru (kode warna : #0000FF); c. untuk pejabat eselon IV warna hijau (kode warna : #006400); d. untuk pejabat eselon V warna kuning (kode warna : #FFFF00); e. untuk pegawai non eselon warna orange (kode warna : #FF8C00); dan f. untuk pegawai/pejabat fungsional warna abu-abu (kode warna : #808080).

Pasal 45 Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT Pasal 46 (1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta terdiri atas mutz, nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, nama dan lambang daerah Kota Surakarta, lencana Korpri, papan nama, ikat pinggang nilon dan tanda pengenal.


18

(2) Atribut PDH camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta terdiri atas mutz, nama dan lambang daerah Kota Surakarta, lencana Korpri, papan nama, ikat pinggang nilon, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa. (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal. (4) Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal. (5) Atribut PSL dengan memakai atribut tanda pengenal. (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta terdiri atas topi lapangan, nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, nama dan lambang daerah Kota Surakarta, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal. (7) Atribut PDR di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal. (8) Atribut PDU camat dan lurah terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 47 Pemakaian atribut pada memperhatikan estetika.

pakaian

dinas,

diatur

oleh

Walikota

dengan

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 48 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan oleh Walikota, melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan dinas/lembaga teknis daerah Pemerintah Kota Surakarta dilakukan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.


19

BAB VI PENUTUP Pasal 49 Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

Pasal 50 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51 Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 15 Desember 2011 WALIKOTA SURAKARTA, ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta pada tanggal 16 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA ttd

BUDI SUHARTO BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 58


20

`

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 15-AB TAHUN 2011 TANGGAL : 15 Desember 2011

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) A. PDH PRIA a

b

f e

m

d

c g NAMA

h i j k n

l

Keterangan : a. b. c. d.

Krah baju Lidah bahu Nama SKPD Nama Kota

f. g. h. i.

Papan nama Lencana Korpri Tanda Pengenal Saku depan

e.

Lambang Kota

j.

Kancing baju


21 .

k. l. m. n.

Ikat pinggang Saku celana depan Sambungan baju Saku celana belakang tanpa

tutup

B. PDH WANITA

a

f

b g

d

c

e NAMA

h i j

Keterangan : a. b. c. d. e.

Krah baju Lidah bahu Nama SKPD Nama Kota Lambang Kota


f. g. h. i. j.

Papan nama Lencana Korpri Tanda Pengenal Kancing baju Saku depan

22 .

C. CONTOH PDH WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN a b

g

c h d

e f

NAMA

i j k l

m


Kerudung Krah rebah Lidah bahu Nama SKPD Nama Kota


f. g. h. i. j.

Lambang Kota Papan nama Lencana Korpri Tanda pengenal Lengan panjang

23 .

k. Kancing l. Saku depan m. Rok panjang

D. CONTOH PDH WANITA HAMIL YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN

Depan Depan

NAMA

NAMA

Belakang Belakang a

b

Keterangan : a. Flui depan


b.

Flui belakang

24 .

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) A. PSH PRIA

a c b

d

NAMA

e f g

Keterangan : a. Krah berdiri b. Papan nama

f. g.

Kancing baju Saku bawah dengan tutup

c. Lencana Korpri d. Saku atas baju e. Tanda Pengenal


25 .

B. PSH WANITA

a

b

c d NAMA

e f g


f. g.

Kancing Saku bawah dengan tutup

c. Lencana Korpri d. Saku atas baju e. Papan nama


26 .

C. CONTOH PSH WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN a b

c

d e

NAMA

f g h i

j


Kerudung Krah rebah Papan nama Lencana Korpri

f. g. h. i.

e.

Saku atas baju

j.


Tanda pengenal Lengan panjang Kancing Saku bawah dengan tutup Rok panjang

27 .

D. CONTOH PSH WANITA HAMIL YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN

Depan Depan a

NAMA

NAMA

Belakang Belakang

b

Keterangan : a. Krah berdiri


b.

Flui belakang

28 .

3. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) A. PSR PRIA

a c b

d

NAMA

e f g


f. g.

Kancing baju Saku bawah dengan tutup

c. Lencana Korpri d. Saku atas baju e. Tanda Pengenal


29 .


30 .

B. PSR WANITA

a

b

c d NAMA

e f g


f. g.

Kancing Saku bawah dengan tutup

c. Lencana Korpri d. Saku atas baju e. Papan nama


31 .

C. CONTOH PSR WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN a b

c

d e

NAMA

f g h i

j


Kerudung Krah rebah Papan nama Lencana Korpri

f. g. h. i.

e.

Saku atas baju

j.


Tanda pengenal Lengan panjang Kancing Saku bawah dengan tutup Rok panjang

32 .

D. CONTOH PSR WANITA HAMIL YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN

Depan Depan a

NAMA

NAMA

Belakang Belakang

b



b.

Flui belakang

33 .

4. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) A. PSL PRIA

a b c d e f g h

Keterangan : a. Kemeja b. c. d. e.

Dasi Lengan panjang Saku atas jas Kancing


f.

Saku bawah jas dengan tutup g. Kancing h. Belahan belakang

34 .

B. PSL WANITA a b c d e

f

g

h




f.


35 .

C. CONTOH PSL WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN

a

b c d e d f e h g

g f

i h

Keterangan : a. Kerudung b. Kemeja c. Dasi d. Lengan panjang e. Saku atas jas


f. g.

Kancing Saku bawah jas dengan tutup h. Kancing i. Belahan belakang

36 .

D. CONTOH PSL WANITA HAMIL YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN

Depan

Depan

a Belakang

Belakang

b


b.

Belahan belakang

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) Pedoman Pakaian DInas Kota Surakarta

37 .

A. PDL PRIA a

b

f

m

d

c g

e NAMA

h i j k

l

n



f. g. h. i.


e.

Lambang Kota

j.

Kancing baju


38 .

k. l. m. n.

Ikat pinggang Saku celana depan Sambungan baju Saku celana belakang tanpa tutup

B. PDL WANITA a

f

b g

d

c

e NAMA

h i j

k


Krah baju Lidah bahu Nama SKPD Nama Kota Lambang Kota


f. g. h. i. j.

Papan nama Lencana Korpri Tanda Pengenal Saku atas baju Kancing

39 .

k.

Celana panjang

C. CONTOH PDL WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN a

b

g

c h

e

d

NAMA

f

i j k

l


Kerudung Krah baju Lidah bahu Nama SKPD Nama Kota


f. g. h. i. j.

Lambang Kota Papan nama Lencana Korpri Tanda Pengenal Saku atas baju

40 .

k. l.

Kancing Celana panjang

6. PAKAIAN DINAS TENAGA MEDIS A. TENAGA MEDIS PRIA

a

g

h b

i c

j

l NAMA

k

d e

f


Kemeja Lengan pendek Saku atas jas Kancing Saku bawah jas dengan tutup


f. g. h. i. j.

Belahan belakang Lencana KORPRI Nama SKPD Nama Kota Lambang Kota

41 .

k. Papan Nama l. Tanda Pengenal

B. TENAGA MEDIS WANITA

a j

h i

k b NAMA

c

l g d e

f


Kemeja Lengan pendek Saku atas jas Kancing Saku bawah jas dengan tutup


f. g. h. i. j.

Belahan belakang Tanda pengenal Lencana KORPRI Nama SKPD Nama Kota

42 .

k. Lambang Kota l. Papan Nama

C. CONTOH PAKAIAN DINAS TENAGA MEDIS WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN

m

a j

h i

k b NAMA

c

l g d e

f


Kemeja Lengan panjang Saku atas jas Kancing Saku bawah jas dengan tutup


f. g. h. i. j.

Belahan belakang Tanda pengenal Lencana KORPRI Nama SKPD Nama Kota

43 .

k. Lambang Kota l. Papan Nama m. Kerudung

7. PAKAIAN DINAS TENAGA PARAMEDIS A. TENAGA PARAMEDIS PRIA

a

b

f

m

d

e

c g NAMA

h i j k n

l



f. g. h. i.


e.

Lambang Kota

j.

Kancing baju


44 .

k. l. m. n.


B. TENAGA PARAMEDIS WANITA

a

f

b g

d

c

e NAMA

h i j


Krah rebah Lidah bahu Nama SKPD Nama Kota Lambang Kota


f. g. h. i. j.

Papan nama Lencana Korpri Tanda Pengenal Kancing baju Saku depan

45 .

C. CONTOH PAKAIAN DINAS TENAGA PARAMEDIS WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN

a b

g

c h d

e f

NAMA

i j k l

m


Kerudung Krah rebah Lidah bahu Nama SKPD Nama Kota


f. g. h. i. j.


46 .

k. Kancing l. Saku depan m. Rok panjang

8.

PAKAIAN DINAS PETUGAS LABORATORIUM PAKAIAN DINAS PETUGAS LABORATORIUM WANITA BERJILBAB DAN HAMIL MENYESUAIKAN DENGAN NORMA AGAMA DAN ESTETIKA BERPAKAIAN.

PRIA

WANITA

a g l

j

i

k NAMA

NAMA

b h f

c

d e

Keterangan : a. Krah berdiri (pria), krah rebah (wanita) b. Lengan panjang c. Saku depan d. Celana panjang khaki e. Rok/bawahan khaki, 1,5 cm dibawah lutut f. Kancing


g.

Lencana KORPRI

h. i. j. k.

Tanda Pengenal Papan Nama Nama Kota Lambang Kota

l.

Nama SKPD

47 .

9. PAKAIAN DINAS PETUGAS PENERTIB REKLAME YANG BERJILBAB DAN HAMIL MENYESUAIKAN DENGAN NORMA AGAMA DAN ESTETIKA BERPAKAIAN

a b c d

e g

f

h

i

Keterangan : a. Krah rebah b. Resleting c. Lidah bahu d. Bordir Nama e.

f. g.

Lambang Kota Saku atas dengan tutup h. Karet pinggang i. Saku belakang dengan tutup

Bordir SKPD


48 .

10. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH A. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA a

b

f

m

d

c

e g NAMA

h i j k

l

n


Krah baju Tanda Pangkat Nama SKPD Nama Kota

f. g. h. i.


e.

Lambang Kota

j.

Tanda Jabatan


49 .

k. l. m. n.


B. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA

a

f

b g

d

c

e NAMA

h i j


Krah baju Tanda Pangkat Nama SKPD Nama Kota Lambang Kota


f. g. h. i. j.

Papan nama Lencana Korpri Tanda Pengenal Tanda jabatan Saku depan

50 .

C. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN a b

g

c h d

e NAMA

f i j k l

m


Kerudung Krah rebah Tanda pangkat Nama SKPD Nama Kota


f. g. h. i. j.


51 .

k. Tanda jabatan l. Saku depan m. Rok panjang

11. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH A. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA Topi Upacara

b

a

c e

d NAMA

f

g

h

i

j

k l m n


Tanda pangkat Kemeja Dasi Lencana Korpri Papan nama


f. g. h. i. j.

Tanda jasa Tanda jabatan Tanda pengenal Saku atas tutup Kancing garuda emas

52 .

k. l. m. n.

Jas warna putih Saku bawah tutup Kancing lengan Belahan jas belakang

B. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA Topi Upacara

b

a

c e

d f

NAMA

g

h

i

j k l

m

n


Tanda pangkat Kemeja Dasi Lencana Korpri Papan nama


f. g. h. i. j.

Tanda jasa Tanda jabatan Tanda pengenal Saku atas tutup Kancing garuda emas

53 .

k. l. m. n.

Jas warna putih Saku bawah tutup Kancing lengan Belahan jas belakang

12. PAKAIAN DINAS RESMI (PDR) A. PDR PRIA a

b

d c

k e NAMA

f g h

i

l

j


Krah baju Lidah bahu Lengan panjang Papan nama Lencana Korpri


f. g. h. i. j.

Tanda pengenal Saku baju depan Kancing baju Belah samping Celana panjang

54 .

k. l.

Jahitan belakang Manset baju

B. PDR WANITA a

d

b e

c

f NAMA

g

h i

j h


Krah baju Lidah bahu Lengan panjang Papan nama

f. g. h. i.

e.

Lencana Korpri

j.


Saku atas Tanda pengenal Kancing baju Saku bawah depan baju Celana panjang

55 .

C. CONTOH PDR WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN a

b

e

c f

d

g

NAMA

h

i j

k


Kerudung Krah baju Lidah bahu Lengan panjang Papan nama


f. g. h. i. j.

Lencana Korpri Saku baju atas Tanda pengenal Kancing Saku baju bawah

56 .

k.

Celana panjang

13. PAKAIAN DINAS PETUGAS PELAYANAN PELANGGAN (CUSTOMER SERVICE) A. PAKAIAN DINAS PETUGAS PELAYANAN PELANGGAN PRIA

a b c d e f g h




f.


57 .

B. PAKAIAN DINAS PETUGAS PELAYANAN PELANGGAN WANITA a b c d e

f

g

h




f.


58 .

C. CONTOH PAKAIAN DINAS PETUGAS PELAYANAN PELANGGAN WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN

a

b c d e d f e h g

g f

i h

Keterangan : a. Kerudung b. Kemeja c. Dasi d. Lengan panjang e. Saku atas jas


f. g.

Kancing Saku bawah jas dengan tutup h. Kancing i. Belahan belakang

59 .

14. A. PAKAIAN PRAJURIT WREKSO PROJO

a

b

c

d e f

g

h

i

Keterangan : a. Topi Cekrih Reh Kepatihan b. Pundak, Krah, Kancing, Warna Emas c. Baju Atelah Warna Merah d. Sabuk Boro Cinde Abang e. Epek Timang Pemerintah Kota


f. g.

Kaos Tangan Putih Kain Corak Parang Sogan

h. i.

Celana Hitam Sepatu Jenggle Hitam

60 .

B. SENJATA PELENGKAP PAKAIAN WREKSO PROJO

Keris

Pedang

Bedil Tombak


61 .

15. MOTIF BAJU KORPRI

16. BAJU BATIK MOTIF WAYANG KRESNA.


62 .

17. PAKAIAN TRADISIONAL/ADAT JAWA TENGAH A. PAKAIAN TRADISIONAL/ADAT JAWA TENGAH PRIA

SAKU MEMAKAI TUTUP


63 .

B. PAKAIAN TRADISIONAL/ADAT JAWA TENGAH WANITA


64 .

C. PAKAIAN TRADISIONAL/ADAT JAWA TENGAH WANITA BERJILBAB


65 .

18. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG BERJILBAB DAN HAMIL MENYESUAIKAN DENGAN NORMA AGAMA DAN ESTETIKA BERPAKAIAN a

PRIA f

WANITA

b

c

e

d g NAMA

LINMAS

NAMA

LINMAS

h i j k l m n o

Keterangan : a. Krah baju

f.

Papan nama

b. Lidah bahu

g.

Badge LINMAS

c. Monogram LINMAS d. Nama & Lambang LINMAS e. Nama & Lambang Kota

h. Tanda Pengenal i. Saku baju depan j. Kancing baju

k.

Warna hijau muda l. Ikat pinggang nilon m. Gesper LINMAS n. Saku celana o. Lipatan

WALIKOTA SURAKARTA, ttd JOKO WIDODO Pedoman Pakaian DInas Kota Surakarta

66 .

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 15-AB TAHUN 2011 TANGGAL : 15 Desember 2011 1. Tutup Kepala A. Topi Upacara

a b c

d Keterangan : a. Bahan dasar kain warna hitam b. Lambang Daerah Pemerintah Kota Surakarta c. Padi dan kapas dibordir d. Pita ; - Camat warna emas - Lurah warna perak B. Mutz Tampak Samping

Tampak Depan a

b c

Keterangan : a. Bahan dasar kain warna khaki b. Lambang Daerah Pemerintah Kota Surakarta c. Ukuran bisban/lis : 0,50 cm - Bisban/pita topi warna kuning emas untuk seluruh Pejabat Struktural/eselon - Bisban/pita topi warna perak untuk PNS non struktural Golongan IV - Bisban/pita topi warna putih untuk PNS non struktural Golongan I, II dan III - Bisban/pita topi warna hitam untuk Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) - Untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) topi mutz tidak menggunakan bisban/pita C. Peci

Peci Wanita

Peci Pria Pedoman Pakaian DInas Kota Surakarta

66

D. Topi Lapangan Tampak Samping Keterangan :

a b SETDA KOTA SURAKARTA

c

Topi Untuk Eselon II

d

e f

Topi Eselon III

Topi Eselon IV dan Staf


67

a.Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki b.Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis nama instansi, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm c.Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki d.Lambang Daerah Kota Surakarta terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan e. Pita tali topi : - eselon II dan eselon III terbuat dari sulaman benang kuning emas, lebar 10 mm; - eselon IV dan staf, tidak memakai pita tali topi f. Lambang padi kapas pada klep topi : - eselon II : 2 buah warna kuning emas - eselon III : 1 buah warna kuning emas - eselon IV dan staf : tanpa lambang padi kapas

2. Tanda Pangkat A. Camat a. Harian Bahan dasar kain warna khaki Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

b. Upacara Bahan dasar kain warna hitam Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

B. Lurah a. Harian Bahan dasar kain warna khaki Bahan dasar logam warna perak Bahan dasar logam warna perunggu

b. Upacara Bahan dasar kain warna hitam Bahan dasar logam warna perak Bahan dasar logam warna perunggu


68

3. Tanda Jabatan A. Camat Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak Lambang Daerah Pemerintah Kota Surakarta Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

B. Lurah Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna emas Lambang Daerah Pemerintah Kota Surakarta Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

4. Lencana Korpri


69

5. Papan nama

8 cm 2 cm

6. Nama SKPD, Nama Pemerintah Kota dan Lambang Pemerintah Kota

1,5 cm

6 cm 1,5 cm 6 cm 4 cm

6 cm

7. Ikat Pinggang Nilon


70

8. Tanda Pengenal

BELAKANG

DEPAN

Nama NIP Jabatan Gol. Darah Alamat Kantor

: : : : :

8,5 cm Surakarta, ……………. 20.. An. WALIKOTA SURAKARTA SEKRETARIS DAERAH

Photo 4x4

(Ttd) ……………………….. NIP.

Warna Menyesuaikan

4,5 cm

9. Sampur Penggunaan Sampur : - pengamanan kegiatan event budaya dan pada hari-hari tertentu. A. SATPOL PP

Kain blaco Warna putih Ornamen batik parang


71

B. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kain blaco Warna putih Ornamen batik sekar jagad

C. LINMAS

Kain blaco Warna putih Ornamen batik truntum

WALIKOTA SURAKARTA, ttd JOKO WIDODO


72

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-AB TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Recommend Documents