PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS SUBBAGIAN DAN SEKSI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang telah ditingkatkan kelembagaan Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang menjadi Balai Besar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang; b. bahwa dalam rangka lebih memantapkan terselenggaranya tertib administrasi sebagai upaya peningkatan peran, tugas dan fungsi Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi di Lingkungan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG URAIAN TUGAS SUBBAGIAN DAN SEKSI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI MALANG. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Kelompok Tenaga Fungsional adalah kelompok tenaga pelatih/fasilitator yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu. 3.
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. 5. Uraian Tugas adalah rincian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan structural yang terendah sebagai penjabaran tugas, fungsi dan tatakerja Balai Besar Pemberdayaan dan Masyarakat Desa di Malang. BAB II URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Bagian Tata Usaha Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 2 Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Umum dan Keuangan; dan c. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian. Paragraf 2 Uraian Tugas Subbagian Pasal 3 (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, anggaran serta monitoring dan evaluasi. (2) Uraian Tugas Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan di lingkungan Balai Besar Malang; b. merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan
e. f. g.
h.
i.
j.
k.
l.
m. n. o.
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program guna penyempurnaan lebih lanjut; menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang sebagai pedoman dan landasan kerja; menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang; mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang serta program kerja tahunan; menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan programprogram Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Balai bersama Subbag Umum dan Keuangan; dan Subbag Persuratan dan Kepegawaian; melakukan koordinasi dengan komponen lain melalui Kepala Bagian Tata Usaha; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha. Pasal 4
(1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan. (2) Uraian Tugas Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Keuangan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Keuangan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Keuangan guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
g. merencanakan kebutuhan barang unit (RKBU) dan membuat Rencana Tahunan Kebutuhan Barang Unit (RTKBU); h. melaksanakan pengadaan barang, jasa dan pemborongan pekerjaan; i. melaksanakan pemeliharaan, pencatatan mutasi, pengusulan penghapusan, pendayagunaan dan pelaporan barang milik negara; j. mempertanggungjawabkan pengadaan barang, jasa dan pemborongan pekerjaan serta pemeliharaan barang; k. menyiapkan bahan kegiatan protokoler, Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional dan kehumasan; l. mengelola dan mengembangkan perpustakaan; m. menghimpun, mengolah dan membuat Rencana Kerja dan Anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai; n. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi pejabat dan staf yang melaksanakan tugas kedinasan; o. menyiapkan, membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN); p. menyiapkan dokumen surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); q. melakukan verifikasi terhadap setiap tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran anggaran serta pertanggungjawaban Keuangan. r. membantu KPA untuk melakukan pemeriksaan Kas dengan membuat berita acara pemeriksaan Kas minimal setiap 3 bulan sekali sesuai yang dibutuhkan; s. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Triwulan, semesteran dan Tahunan; dan t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha. Pasal 5 (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian. (2) Uraian Tugas Subbagian Persuratan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Subbagian Persuratan dan Kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan lainnya untuk kebutuhan persuratan dan kepegawaian; c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Persuratan dan Kepegawaian agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Persuratan dan Kepegawaian dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; e. mengusulkan formasi, pengadaan, pengembangan, mutasi dan pemberhentian pegawai; f. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Persuratan dan Kepegawaian dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; g. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Persuratan dan Kepegawaian guna penyempurnaan lebih lanjut; h. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Persuratan dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
i. j. k. l. m.
n. o. p. q. r.
peningkatan karier; mengagendakan, mengolah dan mengarsipkan surat masuk dan keluar; melakukan penyusunan RKAKL bersama Subbagian Umum dan Keuangan, dan Subbag Penyusunan Program melakukan koordinasi dengan komponen lain melalui Kepala Bagian Tata Usaha; membuat dan menghimpun buku induk kepegawaian, buku kendali kepegawaian, DP3, Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Unit Kepangkatan; mengurus kartu pegawai, TASPEN, Kartu Isteri, Kartu Suami, ASKES, Kartu Anggota KORPRI, cuti tahunan, cuti diluar tanggungan Negara dan pemberian piagam/tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya; menyiapkan dan membuat laporan bulanan daftar hadir; melakukan pencatatan pelaksanaan disiplin pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; menyiapkan berita acara pemeriksaan dan surat teguran tertulis terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin; membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Triwulan, Semesteran dan Tahunan; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha. Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Aparatur Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 6
Bidang Pemberdayaan Aparatur terdiri atas:: a. Seksi Perangkat Desa; dan b. Seksi Perangkat Kelurahan. Paragraf 2 Uraian Tugas Seksi Pasal 7 (1) Seksi Perangkat Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan kurikulum, modul, metode dan teknik pelatihan, serta penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelatihan perangkat desa.. (2) Uraian Tugas Seksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Seksi Perangkat Desa berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perangkat Desa agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Perangkat Desa dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perangkat Desa dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perangkat Desa guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perangkat Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; g. membuat rencana kegiatan tahunan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur; h. menyiapkan bahan identifikasi kebutuhan pelatihan perangkat desa; i. melakukan analisis kebutuhan pelatihan perangkat desa; j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan modul pelatihan perangkat desa; k. membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur melakukan kegiatan persiapan pelatihan perangkat desa; l. menganalisis, menentukan metode dan teknik pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan perangkat desa; m. merencanakan, melaksanakan pelatihan , monitoring dan evaluasi pelatihan serta menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan; n. melakukan koordinasi dengan komponen lain melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur; o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Aparatur; dan p. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Triwulan, Semesteran dan Tahunan. Pasal 8 (1) Seksi Perangkat Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan kurikulum, modul, metode dan teknik pelatihan, serta penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelatihan perangkat desa.. (2) Uraian Tugas Seksi Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Seksi Perangkat Kelurahan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Perangkat Kelurahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Perangkat Kelurahan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Perangkat Kelurahan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perangkat Kelurahan guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Perangkat Kelurahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; g. membuat rencana kegiatan tahunan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur; h. menyiapkan bahan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Perangkat Kelurahan; i. melakukan analisis kebutuhan Pelatihan Perangkat Kelurahan; j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan modul pelatihan perangkat
k. l. m. n. o.
Kelurahan; membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur melakukan kegiatan persiapan pelatihan perangkat Kelurahan; menganalisis, menentukan metode dan teknik pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan perangkat Kelurahan; merencanakan, melaksanakan pelatihan , monitoring dan evaluasi pelatihan serta menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan; melakukan koordinasi dengan komponen lain melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Aparatur; dan Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 9
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas:: a. Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya; dan b. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Paragraf 2 Uraian Tugas Seksi Pasal 10 (1) Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan kurikulum, modul, metode dan teknik pelatihan, penyiapan bahan pelatihan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di bidang kelembagaan dan sosial budaya serta monitoring, evaluasi dan penyusunan program. (2) Uraian Tugas Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; d. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya guna penyempurnaan lebih lanjut; f. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sosial Budaya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; g. membuat rencana kegiatan tahunan pengembangan kelembagaan dan sosial budaya; h. menyiapkan bahan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan;
i. menyiapkan bahan, menganalisis dan menyempurnakan modul pelatihan; j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan; k. menganalisis, memilih metode dan teknik pelatihan serta membuat laporan pelatihan; l. melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi Pasca Pelatihan; m. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Triwulan, Semesteran dan Tahunan; n. melakukan koordinasi antar Seksi di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Aparatur; o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat; dan p. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas di lingkungan seksi kelembagaan dan social budaya. Pasal 11 (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan kurikulum, modul, metode dan teknik pelatihan, penyiapan bahan pelatihan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di bidang kelembagaan dan sosial budaya serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan. (2) Uraian Tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi serta membuat laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan; c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masingmasing; e. membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat guna penyempurnaan lebih lanjut; g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; h. membuat rencana kerja tahunan pengembangan Ekonomi Masyarakat; i. menyiapkan bahan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan; j. menyiapkan bahan, menganalisis dan menyempurnakan modul pelatihan; k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan; l. menganalisis, memilih metode dan teknik pelatihan serta membuat laporan pelatihan; m. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Triwulan, Semesteran dan Tahunan;
n. melakukan pembinaan, arahan dan penilaian kinerja kepada staf secara lisan maupun tertulis di lingkungan Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat; n. melakukan koordinasi antar Seksi di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Aparatur; dan o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat; Pasal 12 (1) Unit Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawam/ti, peserta pelatihan dan masyarakat, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Balai, melakukan koordinasi dengan Bidang terkait, membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Triwulan, semesteran dan tahunan, membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Balai PMD di Malang. (2) Uraian Tugas Unit Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. merencanakan sarana medis dan obat-obatan; b. memberikan pelayanan kesehatan baik kepada karyawan/keluarga maupun kepada peserta pelatihan; c. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat; d. menyebarluaskan pelayanan kesehatan bermutu; e. meningkatkan derajat kesehatan karyawan/ti, peserta pelatihan dan masyarakat; BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2007 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO.
