PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan berkesinambungan; b. bahwa untuk menjamin kualitas pendidikan dan pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu standar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Dilingkungan Departemen Dalam Negeri. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019 dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemerintah dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. 2. pendidikan dan pelatihanselanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 3. lembaga pndidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Regional, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota atau sebutan lain. 4. Strategi kediklatan adalah pilihan cara dan arah untuk perubahan dan peningkatan sistem diklat yang menjadi dasar dalam upaya pencapaian standar kompetensi aparatur yang dipersyaratkan pada setiap jabatan melalui penyelenggaraan diklat. 5. Program kediklatan adalah keseluruhan kegiatan dan hal-hal yang terkait langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi diklat. 6. Perencanaan diklat adalah proses pengembangan disain pembelajaran dan penentuan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan diklat. 7. evaluasi diklat adalah suatu proses pengukuran, penilaian, dan koreksi atas masukan dan hasil diklat. 8. pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Sekretaris Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota. BAB II LEMBAGA DIKLAT Pasal 2 Lembaga diklat terdiri atas : a. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Regional; b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atau sebutan lain; dan c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota atau sebutan lain. Pasal 3 (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menyelenggarakan diklat bagi aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri, aparatur di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan aparatur di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota. (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menyelenggarakan diklat bagi aparatur dilingkungan Pemerintahan Provinsi yang bersangkutan.
(3) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten / Kota atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menyelenggarakan diklat bagi aparatur lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota. BAB III STRATEGI DAN RENCANA DIKLAT Pasal 4 (1) Lembaga diklat menyelenggarakan diklat kompetensi aparatur dan Strategi diklat.
berdasarkan
kebijakan
peningkatan
(2) Strategi diklat ditetapkan secara periodik oleh pimpinan lembaga diklat. (3) Strategi diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan : a. rencana strategis; b. keterkaitan tugas dengan satuan kerja; c. kompleksitas dan tantangan tugas; d. kapasitas lembaga dan tenaga kediklatan; e. kebutuhan belajar peserta; dan f. hasil evaluasi diklat. (4) Pelaksanaan strategis diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung dengan peningkatan manajemen diklat, kualitas tenaga kediklatan, anggaran, sarana dan prasarana kediklatan. Pasal 5 (1) Renacana diklat dilingkungan Departemen Dalam Negeri disusun berdasarkan Rencana Strategis Departemen Dalam Negeri. (2) Rencana diklat di lingkungan Pemerintahan Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasal 6 (1) penyusun rencana diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi analisis kebutuhan, perumusan tujuan, perancangan kurikulum dan program diklat yang berorientasi pada peningkatan kompetensi aparatur. (2) Penyusunan rencana diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kepegawaian, Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Perencanaan, Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna alumni atau lulusan serta para Pakar. (3) Rencana diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan paling lambat dua bulan sebelum tahun anggaran berikutnya. BAB IV PELAKSANAAN DIKLAT Pasal 7 (1) Lembaga diklat melaksanakan diklat secara efektif dan efisien. (2) Lembaga diklat dalam melaksanakan diklat mempertimbangkan ketersediaan peserta, tenaga kediklatan, modul, bahan ajar, alat Bantu belajar, kelas, serta sarana dan prasarana diklat lainnya. (3) Lambang diklat melakukan monitoring pelaksanaan diklat.
Pasal 8 Lembaga diklat melaksanakan diklat bagi Pegawai Departemen Dalam Negeri, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, PNS Daerah, Perangkat Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dan masyarakat. Pasal 9 (1) Pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh tenaga kediklatan. (2) Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengelola diklat, Petugas Pelaksana diklat, Pemberi materi diklat, dan tenaga evaluasi diklat. Pasal 10 (1) Pengelola diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) telah memiliki sertifikat Diklat bagi Pengelola Diklat (Manajement of Training). (2) Petugas Pelaksana diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) telah memiliki sertifikat Diklat bagi Petugas Pelaksana Diklat (Training Officer Course). (3) Pemmberian materi diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas Tenaga Pengajar / Widyaiswara, Narasumber, Pakar, dan, Praktisi. (4) Tenaga Pengajar /Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mengikuti Diklat bagi Pengajar (Training of Trainer) atau pendidikan lain yang sejenis, memiliki kompetensi untuk mengampu materi pembelajaran dan menguasai metodologi pembelajaran (5) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan materi diklat berdasarkan ruang lingkup tugas dan fungsi jabatannya. (6) Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan materi diklat berdasarkan penguasaan disiplin ilmu tertentu. (7) Lembaga diklat Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil evaluasi program kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah masing-masing. BAB V TEKNIS PENYELENGGARAAN DIKLAT Pasal 11 (1) Penyelenggaraan diklat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi diklat. (2) Pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Pendahuluan; b. Peningkatan Kompetensi Aparatur; c. Strategi Kediklatan; d. Perencanaan Diklat; e. Pelaksanaan Diklat; dan f. Evaluasi Diklat. (3) Teknis penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Juli 2007 MENTERI DALAM NEGERI a.i, ttd WIDODO AS.
