PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditunjuk sebagai pelaksana pidana mati yang dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana pidana mati, diperlukan suatu peraturan yang memuat tata cara bertindak yang terarah dan terorganisir agar pelaksanaan pidana mati dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Mengingat

:

1. Undang–Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 4. Keputusan.…

2

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2.

Brigade Mobil Polri yang selanjutnya disebut Brimob Polri adalah kesatuan pengemban fungsi Kepolisian yang meliputi tugas-tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak.

3.

Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4.

Meninggal dunia yang selanjutnya disebut mati adalah suatu keadaan hilangnya tanda-tanda kehidupan, henti jantung, dan henti nafas yang dinyatakan oleh dokter.

5.

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

6.

Jaksa Eksekutor adalah pejabat Kejaksaan yang berdasarkan undang-undang diberikan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan.

7.

Dokter adalah seorang dokter yang diberi tugas oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan pidana mati.

8.

Rohaniawan adalah seorang rohaniawan yang diberi tugas oleh Kejaksaan untuk mendampingi terpidana dalam pelaksanaan pidana mati. Pasal 2 .....

3

Pasal 2 Tujuan dari peraturan ini untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak dalam pelaksanaan pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.pelakkusi Teengan baik suai dg ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 3 Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi: a.

legalitas, yaitu segala tindakan Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

keterpaduan, yaitu terjalinnya koordinasi, kebersamaan dan sinergi segenap unsur atau komponen penegak hukum yang dilibatkan dalam pelaksanaan pidana mati; dan

c.

perlindungan HAM, yaitu dalam pelaksanaan pidana mati tetap memperhatikan dan menghargai hak-hak dasar manusia. BAB II TATA CARA PELAKSANAAN Bagian Kesatu Tahapan Pasal 4

Tata cara pelaksanaan pidana mati terdiri dari tahapan sebagai berikut: a.

persiapan;

b.

pengorganisasian;

c.

pelaksanaan; dan

d.

pengakhiran. Bagian Kedua Persiapan Pasal 5

(1)

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan setelah adanya permintaan tertulis dari Kejaksaan kepada Kapolda, sesuai dengan daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan.

(2) Setelah....

4

(2)

Setelah menerima permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kapolda memerintahkan kepada Kepala Satuan Brimob Daerah (Kasat Brimobda) untuk menyiapkan pelaksanaan pidana mati.

(3)

Dalam hal penentuan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati di luar wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan, Kapolda dan Kejaksaan setempat berkoordinasi dengan Kapolda dan Kejaksaan yang menjadi tempat pelaksanaan pidana mati. Pasal 6

(1)

(2)

(3)

(4)

Persiapan pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a.

personel;

b.

meteriil; dan

c.

pelatihan.

Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

sehat jasmani dan rohani melalui pemeriksaan kesehatan jiwa dan psikotes;

b.

mempunyai mental baik;

c.

tidak ada hubungan sedarah, keluarga, dan pertemanan/permusuhan dengan terpidana mati; dan

d.

kemampuan menembak paling rendah kelas 2 (dua).

Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a.

persenjataan dan amunisi;

b.

kendaraan roda 2, roda 4, atau roda 6; dan

c.

perlengkapan lain yang dibutuhkan.

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan: a.

menembak dasar;

b.

menembak jarak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter pada siang dan malam hari;

c.

menembak secara serentak atau salvo sikap berdiri; dan

d.

gladi pelaksanaan penembakan pidana mati. Bagian....

5

Bagian Ketiga Pengorganisasian Pasal 7 (1)

(2)

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam pelaksanaan pidana mati terdiri dari: a.

regu penembak; dan

b.

regu pendukung.

Regu penembak dan regu pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Brimob Polri. Pasal 8

(1)

(2)

Regu penembak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berjumlah 14 (empat belas) orang terdiri dari: a.

1 (satu) orang Komandan Pelaksana berpangkat Inspektur Polisi;

b.

1 (satu) orang Komandan Regu berpangkat Brigadir atau Brigadir Polisi Kepala (Bripka); dan

c.

12 (dua belas) orang anggota berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau Brigadir Polisi Satu (Briptu).

Regu penembak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a.

mengecek tempat/lokasi pelaksanaan pidana mati;

b.

menyiapkan dan mengecek senjata api dan amunisinya serta peralatan lainnya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pidana mati;

c.

mengatur posisi/formasi personel regu penembak; dan

d.

menyiapkan fisik dan mental seluruh personel regu penembak. Pasal 9

Regu pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari: a.

regu 1 tim survei dan perlengkapan;

b.

regu 2 pengawalan terpidana;

c.

regu 3 pengawalan pejabat;

d.

regu 4 penyesatan route; dan

e.

regu 5 pengamanan area. Pasal 10 .....

6

Pasal 10 (1)

Regu 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.

(2)

Regu 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a.

melakukan survei lokasi pelaksanaan tindak pidana mati bersama-sama dengan instansi terkait/Kejaksaan dan perlengkapan yang dibutuhkan;

b.

memberikan rekomendasi beberapa alternatif lokasi pelaksanaan pidana mati, dengan memperhatikan faktor keamanan lingkungan disekitarnya terutama perlindungan/keamanan terhadap arah tembakan;

c.

mengatur dan menentukan posisi dan jarak penembakan di lokasi pelaksanaan pidana mati; dan

d.

menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang telah ditentukan di tempat pelaksanaan pidana mati. Pasal 11

(1)

Regu 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.

(2)

Regu 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a.

melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan (LP);

b.

mendampingi tim dokter dalam pemeriksaan kesehatan terpidana di LP;

c.

mendampingi rohaniawan di LP;

d.

melakukan pengawalan terpidana mati dari tempat isolasi menuju lokasi pelaksanaan pidana mati dan dari lokasi pelaksanaan pidana mati menuju rumah sakit. Pasal 12

(1)

Regu 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.

(2)

Regu 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a.

melaksanakan pengawalan pejabat dari tempat yang telah ditentukan menuju lokasi pelaksanaan pidana mati; dan

b.

melaksanakan pengawalan terhadap pejabat dan undangan yang menyaksikan pelaksanaan pidana mati. Pasal 13 ......

7

Pasal 13 (1)

Regu 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.

(2)

Regu 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a.

menentukan route perjalanan menuju lokasi pelaksanaan pidana mati paling sedikit 3 (tiga) alternatif;

b.

melaksanakan penyesatan route pada saat dilaksanakan penjemputan terpidana, sehingga route perjalanan dari LP ke tempat pelaksanaan pidana mati atau ke tempat lain yang ditunjuk Jaksa agar tidak dapat diikuti/dilacak;

c.

menentukan jenis mobil, warna, dan merk yang serupa dengan kendaraan yang digunakan oleh Regu 2 untuk membawa terpidana mati; dan

d.

menyiapkan rangkaian pengawalan roda 2 (dua), roda 4 (empat), maupun roda 6 (enam) yang akan digunakan. Pasal 14

(1)

Regu 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berjumlah 10 (sepuluh) orang, dipimpin oleh seorang Komandan Regu.

(2)

Regu 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengamanan di luar lokasi pelaksanaan pidana mati.

(3)

Dalam hal dibutuhkan perkuatan, jumlah regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah disesuaikan dengan perkembangan situasi. Bagian Keempat Pelaksanaan Pasal 15

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut: a.

terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;

b.

pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;

c.

regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;

d.

regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan; e. regu …..

8

e.

regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;

f.

Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan ”LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP”;

g.

Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;

h.

setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan ”LAKSANAKAN” kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan ”LAKSANAKAN”;

i.

Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;

j.

Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;

k.

terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;

l.

Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;

m.

Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;

n.

Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;

o.

Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;

p.

Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;

q.

Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat; r. pada .....

9

r.

pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;

s.

Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;

t.

Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;

u.

Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;

v.

setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;

w.

Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;

x.

Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;

y.

penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;

z.

pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;

aa.

selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan

bb.

Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan ”PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI”. Pasal 16

(1)

Dalam hal pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana dalam satu putusan, dilaksanakan serempak pada waktu dan tempat yang sama.

(2)

Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh regu penembak yang berbeda. Pasal 17

Denah pelaksanaan pidana mati, posisi senjata regu penembak, posisi regu penembak, tiang penyangga, dan posisi terpidana pada tiang penyangga dalam pelaksanaan pidana mati tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. Bagian ......

10

Bagian Kelima Pengakhiran Pasal 18 Pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a.

setelah pelaksanaan pidana mati selesai, Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak membawa regu penembak keluar dari lokasi penembakan untuk konsolidasi;

b.

Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa dan mengawal jenazah bersama tim medis menuju rumah sakit serta pengawalan sampai dengan proses pemakaman jenazah;

c.

regu 1 mengumpulkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati dan membersihkan lokasi penembakan; dan

d.

semua regu melaksanakan konsolidasi yang dipimpin oleh Komandan regu masing-masing. BAB III PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Pasal 19

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh regu penembak, terdiri dari: a.

1 (satu) pucuk senjata genggam dan sebilah pedang untuk Komandan Pelaksana;

b.

1 (satu) pucuk senjata genggam untuk Komandan regu penembak;

c.

12 (dua belas) senjata api laras panjang untuk anggota regu penembak;

d.

12 (dua belas) magasin untuk anggota regu penembak;

e.

3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 5,56 mm;

f.

9 (sembilan) butir peluru hampa kaliber 5,56 mm;

g.

12 (dua belas) butir peluru senjata genggam; dan

h.

pakaian PDL 3 Brimob Polri. Pasal 20

Senjata api yang digunakan regu penembak terpidana mati bukan merupakan senjata organik yang dipakai sehari-hari oleh personel yang ditunjuk sebagai regu penembak. Pasal 21 …..

11

Pasal 21 Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 1, terdiri dari: a.

pakaian PDL 3 Brimob;

b.

kendaraan angkut pasukan;

c.

handy talkie (HT) dan handset;

d.

peta;

e.

kompas;

f.

penentu koordinat/global positioning system (GPS);

g.

tenda;

h.

handycam;

i.

kursi;

j.

tiang penyangga;

k.

tali pengikat;

l.

jerigen berisi air;

m.

tandu;

n.

baju bersih;

o.

kantong mayat;

p.

minyak tanah;

q.

korek api;

r.

kain penutup kepala warna hitam;

s.

tanda pewarna hitam;

t.

cangkul atau sekop; dan

u.

lampu sorot/senter. Pasal 22

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 2, terdiri dari: a.

10 (sepuluh) pucuk senjata api laras panjang organik satuan;

b.

pakaian PDL 3 Brimob;

c.

kendaraan angkut pasukan/terpidana; d. HT .....

12

d.

HT dan handset;

e.

borgol; dan

f.

ambulans. Pasal 23

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 3, terdiri dari: a.

10 (sepuluh) pucuk senjata api laras panjang organik satuan;

b.

pakaian PDL 3 Brimob;

c.

kendaraan angkut pasukan; dan

d.

HT dan handset. Pasal 24

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 4, terdiri dari: a.

10 (sepuluh) pucuk senjata api laras panjang organik satuan;

b.

pakaian PDL 3 Brimob;

c.

kendaraan serupa yang digunakan Regu 2;

d.

HT dan handset;

e.

peta;

f.

kompas;

g.

GPS;

h.

tenda; dan

i.

handycam. Pasal 25

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Regu 5, terdiri dari: a.

senjata organik sesuai jumlah personel;

b.

pakaian PDL 3 Brimob;

c.

kendaraan sesuai kapasitas personel; dan

d.

HT dan handset. BAB IV .....

13

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 26 Anggota Brimob Polri yang ditunjuk sebagai regu pelaksana pidana mati wajib: a.

mempedomani urutan dan tindakan pelaksanaan;

b.

mempersiapkan mental, fisik, perlengkapan, dan peralatan; dan

c.

bergerak atas perintah Komandan Regu. Pasal 27

Anggota Brimob Polri yang ditunjuk sebagai regu pelaksana pidana mati dilarang: a.

melakukan tindakan tanpa perintah; dan

b.

mendokumentasikan proses eksekusi selama tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan pidana mati, kecuali untuk kepentingan Pro Justitia. BAB V ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN Pasal 28

(1)

Masing-masing regu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat Brimobda.

(2)

Masing-masing regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Kasat Brimobda setelah pelaksanaan pidana mati selesai.

(3)

Kasat Brimobda melaporkan pelaksanaan pidana mati.

(4)

Sebelum dan setelah pelaksanaan pidana mati dilakukan Acara Arahan Pimpinan ( AAP ) dan konsolidasi secara berjenjang.

secara

tertulis

kepada

Kapolda

tentang

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 29 Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pidana mati dibebankan kepada DIPA Polri. BAB VII .....

14

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Kakorbrimob Polri No. Pol. : Skep/122/VIII/2007, tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei

2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M. JENDERAL POLISI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, Ttd. PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010

NOMOR 242