PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : a.

bahwa untuk memperoleh kesamaan pengertian, bahasa dan

penafsiran

dalam

rangka

menunjang

kelancaran

komunikasi kedinasan di Badan Tenaga Nuklir Nasional diperlukan pedoman tata naskah dinas; b.

bahwa Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 231/KA/XII/2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Badan Tenaga Nuklir Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;

3.

Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;

4.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

-25.

Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 6.

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014;

7.

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Logo dan Penggunaannya;

8.

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2014 tentang Cap Dinas Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Penggunaannya;

9.

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 396/KA/XI/2005 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Balai

Iradiasi,

Elektromekanik, dan Instrumentasi; 10. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 18 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Pemantauan Tapak Dan Lingkungan; 11. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Bahan Galian Nuklir; 12. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun

2015

tentang

Pedoman

Kearsipan

dan

Kode

Klasifikasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA

BADAN

TENAGA

TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS.

NUKLIR NASIONAL

-3Pasal 1 (1) Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja dalam penyelenggaraan tata naskah dinas. (2) Pedoman Tata Naskah Dinas bertujuan untuk memperoleh kesamaan pengertian, bahasa, penulisan, dan penafsiran guna menunjang kelancaran komunikasi secara tertulis antar Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional, instansi pemerintah, swasta, institusi asing di dalam maupun di luar negeri. Pasal 2 Semua bentuk pengelolaan tata persuratan harus mengikuti Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3 Pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan Pedoman Tata Naskah Dinas dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Pasal 4 Pada saat Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional

Nomor

231/KA/XII/2012

tentang

Pedoman

Tata

Naskah Dinas di BATAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

-4Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2015 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdDJAROT SULISTIO WISNUBROTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, -ttdYASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 699 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan

diundangkannya

peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur tentang tata naskah dinas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 231/KA/XII/2012 tentang Tata Naskah Dinas harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. B. Maksud dan Tujuan Maksud Pedoman ini adalah sebagai acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Tujuan Pedoman ini adalah untuk memperoleh kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran di setiap Unit Kerja BATAN dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi tulis dengan instansi pemerintah, instansi swasta, institusi asing di dalam dan di luar negeri. C. Sasaran Sasaran penetapan Pedoman ini adalah: 1. tercapainya

kesamaan

pengertian

dan

pemahaman

penyelenggaraan tata naskah dinas di setiap Unit Kerja di BATAN;

dalam

-22. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum; 3. terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis; 4. tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas; dan 5. berkurangnya tumpang-tindih dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah dinas. D. Asas Pedoman ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut: 1. Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. 2. Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. 3. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan. 4. Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum. 5. Kecepatan dan Ketepatan Naskah dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural, dan distribusi. 6. Keamanan Naskah dinas harus aman dalam penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi.

-3E. Ruang Lingkup BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut antara lain ditunjang oleh salah satu komponen penting ketatalaksanaan pemerintahan, yaitu tata naskah dinas yang merupakan salah satu unsur administrasi umum. Ruang lingkup Tata Naskah Dinas BATAN meliputi pengaturan tentang: 1. jenis dan format naskah dinas; 2. penyusunan naskah dinas; 3. pejabat penanda tangan naskah dinas; 4. lambang negara, logo, cap dinas, dan kop surat; dan 5. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas. F. Pengertian 1.

Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran.

2.

Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

3.

Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang dalam lingkungan lembaga negara pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, serta BUMN/D.

4.

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, pengendalian, pendistribusian, dan penyimpanan serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

-45.

Dokumen adalah keterangan yang meyakinkan atau arsip yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian atau untuk mendukung suatu hal dan biasanya berupa arsip penting dan asli.

6.

Surat adalah sarana komunikasi tertulis dalam penyelenggaraan administrasi untuk menyampaikan berita/informasi, penjelasan, atau pernyataan/pendapat yang berasal dari siapapun ditujukan kepada instansi pemerintah/lembaga negara atau sebaliknya.

7.

Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang, logo instansi, dan cap dinas.

8.

Klasifikasi adalah pengelompokan arsip dengan rincian masalah secara logis dan sistematis yang menjadi dasar penataan berkas

dan

memudahkan penemuan kembali. 9.

Kode Klasifikasi adalah bagian dari klasifikasi arsip sebagai tanda pengenal masalah dalam bentuk huruf dan angka.

10. Kewenangan

Penandatanganan

Naskah

Dinas

adalah

hak

dan

kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatannya. 11. Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan Kepala BATAN dan Unit Kerja di BATAN yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah

dan

berlaku, dan

dibubuhkan

pada

ruang

tandatangan. 12. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas instansi pemerintah. 14. Lembar Verbal adalah formulir yang melekat/memberkas pada konsep naskah peraturan, keputusan dan surat dinas sebagai pengendali proses pembuatan naskah/surat dinas keluar antara lain memberi nomor naskah/surat keluar yang dibuat oleh pelaksana di BATAN. 15. Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat Eselon II.

-5BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Jenis naskah dinas BATAN terdiri atas tiga macam yaitu Naskah Dinas Arahan, Naskah Dinas Korespondensi, dan Naskah Dinas Khusus. A. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas Arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus diacu dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa

produk

hukum

yang

bersifat

pengaturan,

penetapan,

dan

penugasan. 1. Naskah Dinas Pengaturan Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Surat Edaran. a. Peraturan Ketentuan lebih lanjut tentang pengertian, kewenangan, format, dan tata cara penulisan peraturan diatur dengan Peraturan Kepala BATAN. Format Peraturan dan Salinan Peraturan dapat dilihat pada Contoh 1 dan 1a.

-6Contoh 1 Format Peraturan

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR ...... TAHUN ......... TENTANG .................................................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang

: a. bahwa ...........................................................................................; b. bahwa ...........................................................................................;

Mengingat

: 1. ......................................................................................................; 2. ......................................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG ......................................................................................... ……………………………………. Pasal 1 .......................................................................................................... .......................................................................................... Pasal 2 (1) .................................................................................................... ........................................................................ (2) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………….......... Ditetapkan di pada tanggal

........................................ ........................................

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP

-7Contoh 1a Format Salinan Peraturan

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG .................................................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang

: a. bahwa ...........................................................................................; b. bahwa ...........................................................................................;

Mengingat

: 1. ......................................................................................................; 2. ......................................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG.......................................................................................... Pasal 1 .......................................................................................................... ..........................

(1) (2)

Pasal 2 .................................................................................................... .................................................................................................... Ditetapkan di pada tanggal

....................................... .......................................

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdNAMA LENGKAP Salinan sesuai dengan aslinya, Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap

-8b. Pedoman 1) Pengertian

Pedoman adalah naskah dinas memuat acuan yang bersifat umum yang perlu

dijabarkan ke

dalam petunjuk operasional

dan

diterapkan sesuai dengan karakteristik dan organisasi BATAN. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala BATAN. 3) Susunan

a) Lampiran Pedoman dicantumkan sebagai lampiran peraturan dan ditulis di atas kertas dengan menggunakan logo BATAN diletakkan simetris di bagian atas, serta dicantumkan tulisan lampiran peraturan,

nomor,

tentang,

dan

nama

pedoman

dengan

menggunakan huruf kapital serta ditempatkan secara simetris. b) Kepala (1) kata pedoman ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan dicantumkan di bagian tengah atas; (2) rumusan judul pedoman ditulis secara simetris dengan huruf kapital. c) Batang Tubuh (1) pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup dan pengertian; (2) materi pedoman; (3) penutup, yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan dan penjabaran lebih lanjut. d) Kaki (1) nama jabatan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ditulis

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; (2) tanda tangan; (3) nama

lengkap

ditulis

mencantumkan gelar;

dengan

huruf

kapital,

tanpa

-9(4) cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri dan mengenai tanda

tangan. 4) Penomoran

Penomoran pedoman sama dengan nomor Peraturan yang mengantarkannya. 5) Distribusi

Pedoman didistribusikan ke seluruh Unit Kerja BATAN. Format Pedoman dapat dilihat pada Contoh 2.

- 10 Contoh 2 Format Pedoman

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR....... TAHUN..... TENTANG PEDOMAN ................................................ PEDOMAN .......................................................................... BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang ........................................................................................................................ B. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................ C. Sasaran ...................................................................................................................... D. Asas ...................................................................................................................... E. Ruang Lingkup ........................................................................................................................ F. Pengertian ........................................................................................................................ BAB II A. ........................................................................................................................ B. .................................................................................................................. dan seterusnya BAB... PENUTUP ............................................................................................................................. . .............................................................................................................................. KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP

- 11 c. Petunjuk Pelaksanaan 1) Pengertian

Petunjuk pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat

cara

pelaksanaan

kegiatan,

termasuk

urutan

pelaksanaannya. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat

yang

berwenang

menetapkan

dan

menandatangani

petunjuk pelaksanaan adalah Kepala BATAN. 3) Susunan

a) Lampiran Petunjuk

pelaksanaan

dicantumkan

sebagai

lampiran

peraturan dan ditulis di atas kertas dengan menggunakan logo BATAN

yang

diletakan

secara

simetris

di

atas,

serta

dicantumkan tulisan lampiran peraturan, nomor, tentang, dan nama petunjuk pelaksanaan

dengan

menggunakan

huruf

kapital serta ditempatkan secara simetris. b) Kepala (1) kata petunjuk pelaksanaan ditulis dengan huruf kapital,

dicantumkan di bagian tengah atas; (2) rumusan judul petunjuk pelaksanaan ditulis secara simetris

dengan huruf kapital. c) Batang Tubuh (1) pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan

tujuan, ruang lingkup, pengertian, dan hal lain yang dipandang perlu; (2) materi

petunjuk

menunjukkan

pelaksanaan,

urutan

yang

tindakan,

dengan

jelas

pengorganisasian,

koordinasi, pengawasan, dan pengendalian serta hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan. d) Kaki (1) nama jabatan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; (2) tanda tangan;

- 12 (3) nama

lengkap

ditulis

dengan

huruf

kapital,

tanpa

mencantumkan gelar; (4) cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri dan mengenai tanda tangan. 4) Penomoran

Penomoran Petunjuk Pelaksanaan sama dengan nomor Peraturan yang mengantarkannya. 5) Distribusi

Petunjuk pelaksanaan didistribusikan ke seluruh Unit Kerja BATAN. Format Petunjuk Pelaksanaan dapat dilihat pada Contoh 3.

- 13 Contoh 3 Format Petujuk Pelaksanaan

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR....... TAHUN..... TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ................................................

PETUNJUK PELAKSANAAN ..................................................................... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................................................... B. Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... C. Ruang Lingkup .......................................................................................................... D. Pengertian .......................................................................................................... BAB II PELAKSANAAN A. ........................................................................................................... B. dan seterusnya


- 14 d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketentuan lebih lanjut tentang pengertian, kewenangan, format dan tata cara penulisan SOP diatur dengan Peraturan Kepala BATAN. Format Sampul Depan, Format Lembar Pengesahan, Format Daftar Distribusi, Format Daftar Isi, Format SOP dan Format Diagram Alir SOP dapat dilihat pada Contoh 4 s.d 4e.

- 15 Contoh 4 Format Sampul depan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (JUDUL SOP) (Nomor Dokumen SOP)

(NAMA UNIT KERJA) (BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL) (TAHUN PENYUSUNAN SOP)

- 16 Contoh 4a Format Lembar Pengesahan BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (NAMA UNIT KERJA) (NAMA SOP)

No. SOP: No.Revisi/Terbitan: Tgl.berlaku: Halaman: ... dari ...

LEMBAR PENGESAHAN

Uraian Disiapkan Diperiksa Disahkan

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

Tanggal

- 17 Contoh 4b Format Daftar Distribusi BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (NAMA UNIT KERJA)

No. SOP: No.Revisi/Terbitan: Tgl.berlaku:

(NAMA SOP)

Halaman: ... dari ...

DAFTAR DISTRIBUSI Nomor Salinan

Distribusi Jabatan

Nama

- 18 Contoh 4c Format Daftar Isi BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (NAMA UNIT KERJA) (NAMA SOP)


DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ...................................................... DAFTAR DISTRIBUSI ........................................................... DAFTAR ISI ......................................................................... 1. TUJUAN ........................................................................... 2. RUANG LINGKUP ............................................................. 3. TANGGUNG JAWAB ........................................................ 4. DEFINISI ......................................................................... 5. REFERENSI ..................................................................... 6. SOP .................................................................................

- 19 Contoh 4d Format Standar Operasional Prosedur (SOP)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (NAMA UNIT KERJA) (NAMA SOP)

1. TUJUAN 2. RUANG LINGKUP 3. TANGGUNG JAWAB 4. DEFINISI 5. REFERENSI 6. SOP - LAMPIRAN (bila ada)


- 20 Contoh 4e Format Diagram Alir SOP

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (NAMA UNIT KERJA) (NAMA SOP)


Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

Keterkaitan:

Peralatan/perlengkapan :

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan

Pelaksana No

Proses

Pelaksana 1

1. 2. 3. 4. 5.

Lampiran 1 Lampiran 2 dan seterusnya

Pelaksana 2

Mutu Baku Pelaksana 3

Keterangan Kelengkapan

Waktu

Output

- 21 e. Surat Edaran 1) Pengertian

Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Edaran adalah Kepala BATAN dan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Utama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran. 3) Susunan

a) Kepala (1) kop naskah dinas berupa logo BATAN dicetak simetris di

bagian atas; dan (2) kata surat edaran, nomor, tentang, dan judul Surat Edaran

ditulis simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah. b) Batang Tubuh (1) alasan tentang perlunya dibuat Surat Edaran; (2) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang

menjadi dasar pembuatan Surat Edaran; dan (3) pemberitahuan

tentang

hal

tertentu

yang

dianggap

mendesak. c) Kaki (1) tempat dan tanggal penetapan; (2) nama jabatan pejabat penandatangan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; (3) tanda tangan; (4) nama lengkap pejabat penandatangan ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar; dan (5) cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri dan mengenai tanda tangan. 4) Penomoran

Penomoran surat edaran terdiri atas: a) tulisan nomor ditulis dengan huruf kapital;

- 22 b) nomor naskah (tidak ada penambahan digit di depan nomor); c) tulisan tahun ditulis dengan huruf kapital; dan d) tahun terbit. Contoh: NOMOR 1 TAHUN 2014 5) Distribusi

Surat Edaran didistribusikan kepada pejabat dan pihak terkait lainnya. 6) Hal yang perlu diperhatikan

a) tidak memuat alamat tujuan; dan b) tidak memuat tembusan. Format Surat Edaran dapat dilihat pada Contoh 5

- 23 Contoh 5 Format Surat Edaran

SURAT EDARAN NOMOR ........ TAHUN........

TENTANG ..................................................................... A. Latar belakang ...................................................................................................................... B. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... C. Ruang Lingkup ...................................................................................................................... D. Dasar ........................................................................................................... ........... E. dan seterusnya

Ditetapkan di pada tanggal

........................... ...........................

NAMA JABATAN, tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP

- 24 2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) Ketentuan lebih lanjut tentang pengertian, kewenangan, format dan tata cara penulisan Keputusan diatur dengan Peraturan Kepala BATAN. Format Keputusan dan Salinan Keputusan dapat dilihat pada Contoh 6 dan 6a.

- 25 Contoh 6 Format Keputusan

KEPUTUSAN ................ (diisi nama jabatan)............... BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR: ................... TENTANG .................................................................................................... ...........(diisi nama jabatan)……..,

Menimbang

: a. bahwa ........................................................................................; b. bahwa ........................................................................................;

Mengingat

: 1. ...................................................................................................; 2. ..................................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ................... (diisi nama jabatan) TENTANG ............... ......................................................................................................... KESATU

: .........................................................................................................

KEDUA

: .........................................................................................................

KETIGA

: dst.

Ditetapkan di pada tanggal

................................. .................................

........(diisi nama jabatan)........., tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP

- 26 Contoh 6a Format Salinan Keputusan

KEPUTUSAN ............... (diisi nama jabatan)............... BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : TENTANG .................................................................................................... ........(diisi nama jabatan)……..,

Menimbang

: a. bahwa .........................................................................................; b. bahwa .........................................................................................;

Mengingat

: 1. ...................................................................................................; 2. ...................................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ................... (diisi nama jabatan) TENTANG ............. ........................................................................................................ KESATU

: .........................................................................................................

KEDUA

: .........................................................................................................

KETIGA

: dst. Ditetapkan di ......................................… pada tanggal .....………………................... ....(diisi nama jabatan)......., -ttdNAMA LENGKAP

Salinan sesuai dengan aslinya, Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap

- 27 3. Naskah Dinas Penugasan a. Instruksi 1) Pengertian

Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah atau arahan untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang bersifat sangat penting. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat

yang

berwenang

menetapkan

dan

menandatangani

Instruksi adalah Kepala BATAN. 3) Susunan (a) Kepala

(1) kop naskah dinas berupa logo BATAN dicetak simetris di bagian atas; (2) kata instruksi, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, nomor, tentang, dan judul instruksi ditulis simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah; (3) nama jabatan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ditulis secara simetris dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca koma. (b) Konsiderans

(1) kata menimbang, yang memuat latar belakang penetapan Instruksi; (2) kata mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan Instruksi. (c) Batang tubuh

Memuat substansi Instruksi. (d) Kaki (1) tempat dan tanggal penetapan Instruksi; (2) kata Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ditulis dengan

huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; (3) tanda tangan; (4) nama

lengkap

ditulis

mencantumkan gelar;

dengan

huruf

kapital,

tanpa

- 28 (5) cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri dan mengenai tanda

tangan. 4) Penomoran

Sama dengan penomoran Surat Edaran. 5) Distribusi

Instruksi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan. 6) Hal yang perlu diperhatikan a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga

Instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundanganundangan; b) Wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi tidak

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. Format Instruksi dapat dilihat pada Contoh 7.

- 29 Contoh 7 Format Instruksi

INSTRUKSI KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR ........TAHUN............... TENTANG ............................................................................. KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Dalam rangka .......................................................dengan ini memberi Instruksi Kepada: 1. Nama/Jabatan Pegawai; 2. Nama/Jabatan Pegawai; 3. Nama/Jabatan Pegawai; 4. Nama/Jabatan Pegawai; Untuk

:

KESATU

: ....................................................................................................

KEDUA

: ....................................................................................................

KETIGA

: ....................................................................................................

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi ............... ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di pada tanggal

........................... ...........................


- 30 b. Surat Tugas/Surat Perintah 1) Pengertian Surat Tugas adalah naskah dinas yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang

kepada

seseorang

atau

lebih

untuk

melaksanakan tugas sesuai dengan tusi dan kewenangan. Surat Perintah adalah naskah dinas yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang

kepada

seseorang

atau

lebih

untuk

melaksanakan tugas diluar tusi dan kewenangan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Tugas/Surat Perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang,

dan

tanggung

jawabnya

paling

rendah

pejabat

struktural eselon III. 3) Susunan a) Kepala (1) kop naskah dinas berupa logo BATAN dicetak simetris di bagian atas; dan (2) kata surat tugas/surat perintah, nomor, dan nama jabatan pejabat pemberi tugas/perintah ditulis secara simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah. b) Batang Tubuh (1) Konsiderans meliputi: (a) konsiderans berisi pertimbangan dan/atau dasar yang memuat

alasan/tujuan

ditetapkannya

Surat

Tugas/Surat Perintah; dan (b) dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya Surat Tugas/Surat Perintah. (2) Diktum: (a) kata memberi tugas/memberi perintah ditulis simetris dengan huruf kapital; (b) kata kepada ditulis dengan huruf awal kapital yang memuat

nama,

NIP,

pangkat/golongan,

jabatan

- 31 pejabat/staf yang mendapat tugas/perintah tersebut; dan (c) kata untuk ditulis dengan huruf awal kapital yang memuat tugas/perintah yang harus dilaksanakan. c) Kaki (1) tempat dan tanggal penandatanganan Surat Tugas/Surat Perintah; (2) nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; (3) tanda tangan; (4) nama lengkap dengan huruf awal kapital dan NIP; dan (5) cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri dan mengenai tanda tangan. 4) Penomoran Penomoran Surat Tugas/Surat Perintah terdiri dari: 1) nomor surat; 2) kode singkatan jabatan/Unit Kerja; 3) bulan (dua digit); dan 4) tahun terbit. Contoh: NOMOR: 09/SU/02/2014 5) Distribusi a) Surat Tugas/Surat Perintah disampaikan kepada penerima tugas/perintah; dan b) tembusan Surat Perintah disampaikan kepada pejabat terkait. 6) Hal yang perlu diperhatikan a) Tugas/perintah yang bersifat kolektif, daftar pegawai yang ditugaskan

dibuat

dalam

lampiran

Surat

Tugas/Surat

Perintah yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, dan keterangan. b) Dengan

pertimbangan

tertentu

seorang

pejabat

dapat

membuat dan menandatangani Surat Tugas/Surat Perintah

- 32 kepada dirinya sendiri setelah diberi kewenangan tertulis oleh atasannya atau sesuai peraturan perundang-undangan. c) Surat

Tugas/Surat

Perintah

tidak

berlaku

setelah

tugas/perintah selesai dilaksanakan. d) Surat Tugas diberikan kepada pegawai untuk melaksanakan tugas yang masih terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. e) Surat

Perintah

diberikan

kepada

pegawai

untuk

melaksanakan tugas di luar tugas pokok dan fungsinya. f)

Untuk keperluan tugas di luar BATAN, perlu dibubuhkan cap dinas.

Format Surat Tugas dan Surat Perintah dapat dilihat pada Contoh 8 s.d. 8c

- 33 Contoh 8 Format Surat Tugas

SURAT TUGAS NOMOR: ......................... (NAMA JABATAN YANG MEMBERI TUGAS) Menimbang

: a. bahwa ................................................................................... ..............................................................................................; b. bahwa ................................................................................... ..............................................................................................;

Dasar

: 1. .............................................................................................; 2. .............................................................................................; Memberi Tugas

Kepada

: 1. .............................................................................................. 2. .............................................................................................. 3. dst.

Untuk

: 1. .............................................................................................. 2. .............................................................................................. 3. dst. Tempat, (Tgl,Bln,Thn) Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap NIP:

Tembusan: 1........................ 2........................

- 34 Contoh 8a Format Lampiran Surat Tugas

LAMPIRAN SURAT TUGAS

NO. URUT

NAMA

NIP

Nomor

: .........................

Tanggal

: .........................

PANGKAT/

JABATAN

KETERANGAN

GOLONGAN

Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap NIP:

- 35 Contoh 8b Format Surat Perintah

SURAT PERINTAH NOMOR:........................ Menimbang

: a. bahwa .................................................................................: b. bahwa .................................................................................;

Dasar

: 1. .............................................................................................; 2. .............................................................................................; Memberi Perintah

Kepada

: 1. ............................................................................................. 2. ............................................................................................. 3. dst.

Untuk

: 1. ............................................................................................. 2. ............................................................................................. 3. dst. Tempat, (Tgl,Bln,Thn) Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap NIP:

Tembusan: 1........................ 2........................

- 36 Contoh 8c Format Lampiran Surat Perintah

LAMPIRAN SURAT PERINTAH

NO. URUT

NAMA

NIP

Nomor

: .........................

Tanggal

: .........................

PANGKAT/

JABATAN

KETERANGAN

GOLONGAN

Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap NIP:

- 37 B. Naskah Dinas Korespondensi 1. Naskah Dinas Korespondensi Intern a. Nota Dinas 1) Pengertian

Nota Dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam

melaksanakan

pemberitahuan,

tugas

pernyataan,

guna

menyampaikan

permintaan,

atau

laporan,

penyampaian

kepada pejabat lain. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Nota Dinas dibuat oleh pejabat BATAN sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya. Nota Dinas antar Unit Kerja ditandatangani oleh paling rendah pejabat struktural eselon II. Nota Dinas dalam Unit Kerja ditandatangani oleh paling rendah pejabat struktural eselon IV. 3) Susunan

a) Kepala (1) kop surat; (2) kata nota dinas, nomor: ditulis simetris dengan huruf kapital

berurutan ke bawah; (3) kata yth., dari, lampiran, hal, dan tanggal ditulis dengan

huruf awal kapital berurutan ke bawah; dan (4) garis bawah dari marjin kiri ke kanan.

b) Batang Tubuh Batang tubuh yang terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup dibuat secara singkat, padat, dan jelas. c) Kaki (1) Penandatangan (a) nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri tanda baca koma; (b) tanda tangan; dan

- 38 (c) nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP. (2) Tembusan Tembusan tidak perlu menggunakan kata yth., Kepada yth., sebagai laporan, sebagai undangan, untuk perhatian dan arsip atau pertinggal. 4) Penomoran

Penomoran Nota Dinas terdiri atas: 1) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun); 2) kode jabatan penanda tangan; 3) kode klasifikasi; 4) bulan (dua digit); dan 5) tahun terbit.

Contoh: NOMOR: 321/SMO/TU 00 03/02/2014 5) Distribusi

Nota Dinas disampaikan kepada pejabat yang dituju. 6) Hal yang Perlu Diperhatikan

a) Nota Dinas dapat ditujukan langsung kepada pejabat/pelaksana pemroses pokok permasalahan dengan menggunakan kata u.p. (untuk perhatian) diikuti nama jabatan/nama perorangan di bawah alamat tujuan Nota Dinas. b) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas. c) Tembusan Nota Dinas hanya berlaku di BATAN. d) Apabila Nota Dinas ditandatangani oleh pejabat eselon II, nama jabatan pejabat penandatangan untuk Unit Kerja di bawah Sekretaris Utama ditulis lengkap, sedangkan untuk Unit Kerja lainnya nama jabatan pejabat penandatangan cukup ditulis kata Kepala karena nama Unit Kerja sudah tercantum pada kop surat. Format Nota Dinas dapat dilihat pada Contoh 9.

- 39 Contoh 9 Format Nota Dinas

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected]

NOTA DINAS NOMOR:………………………….. Yth. Dari Lampiran Hal Tanggal

: : : : :

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. ------------------2. dan seterusnya

- 40 b. Memorandum 1) Pengertian Memorandum

adalah

naskah

dinas

intern

yang

bersifat

mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Memorandum dibuat oleh pejabat BATAN sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Memorandum antar Unit Kerja ditandatangani oleh paling rendah pejabat struktural eselon II. Memorandum dalam Unit Kerja ditandatangani oleh paling rendah pejabat struktural eselon IV. 3) Susunan a) Kepala (1) kop surat; (2) kata memorandum ditulis simetris dengan huruf kapital; (3) kata yth., dari, lampiran, hal, dan tanggal ditulis dengan

huruf awal kapital berurutan ke bawah; dan (4) garis bawah dari marjin kiri ke kanan.

b) Batang Tubuh Batang tubuh yang terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup dibuat secara singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Sama dengan kaki nota dinas. 4) Penomoran Penomoran sama dengan Nota Dinas. 5) Distribusi Memorandum disampaikan kepada pejabat yang dituju. 6) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Memorandum tidak dibubuhi cap dinas. b) Tembusan Memorandum hanya berlaku di BATAN.

- 41 c) Apabila Memorandum ditandatangani oleh pejabat eselon II, nama jabatan pejabat penandatangan untuk Unit Kerja di bawah Sekretaris Utama ditulis lengkap, sedangkan untuk Unit Kerja lainnya nama jabatan pejabat penandatangan cukup ditulis kata Kepala karena nama Unit Kerja sudah tercantum pada kop surat. Format Memorandum dapat dilihat pada Contoh 10.

- 42 Contoh 10 Format Memorandum


MEMORANDUM NOMOR:………………………….. Yth. Dari Lampiran Hal Tanggal

: : : : :

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ______

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. ------------------2. dan seterusnya

- 43 2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern Jenis Naskah Dinas Korespondensi ekstern hanya ada satu macam, yaitu surat dinas. a. Pengertian Surat Dinas adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat BATAN sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya

untuk

menyampaikan

informasi

kedinasan

berupa

pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, dan hal kedinasan lainnya kepada instansi pemerintah, instansi swasta atau perorangan di luar struktur organisasi BATAN. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Dinas dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, paling rendah pejabat struktural eselon II. c. Susunan 1) Kepala a) kop surat; b) kata nomor, sifat, lampiran, dan hal, ditulis dengan huruf awal kapital di sebelah kiri berurutan ke bawah; c) tanggal, bulan, dan tahun ditulis di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; d) alamat tujuan (1) diawali kata Yth. diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; (2) penulisan alamat tujuan ditulis lengkap dan jelas dengan huruf awal kapital Contoh: Yth. Bapak ............................... Menteri Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jalan M.H.Thamrin No. 8 Jakarta 10340 atau

- 44 Yth. Menteri Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340 2) Batang Tubuh Batang tubuh yang terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. 3) Kaki (1) Penandatangan (a) nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri tanda tanda baca koma; (b) tanda tangan; (c) nama lengkap ditulis dengan awal huruf kapital dan NIP; Contoh: Kepala tanda tangan Prof. Dr. Djarot Sulistio Wisnubroto NIP: 19630101 198611 1 001 (d) cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri dan mengenai tanda tangan. (2) Tembusan Tembusan memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada) Tembusan surat tidak perlu menggunakan kata Yth., Kepada Yth., sebagai laporan, sebagai undangan, untuk perhatian dan arsip atau pertinggal. d. Penomoran Susunan nomor Surat Dinas mencakup hal-hal berikut: a. Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala BATAN terdiri dari: 1) kode derajat pengamanan Surat Dinas; 2) nomor naskah (nomor urut satu tahun); 3) singkatan nama jabatan; 4) kode klasifikasi arsip; 5) bulan (ditulis dua digit); dan 6) tahun terbit.

- 45 Contoh: B-123/KA.BATAN/OT 00 01/06/2014 b. Surat Dinas yang ditandatangani oleh pejabat di bawah Kepala BATAN terdiri dari: 1) kode derajat pengamanan Surat Dinas; 2) nomor naskah (nomor urut satu tahun); 3) singkatan/akronim instansi 4) singkatan/akronim satuan organisasi/Unit Kerja pemrakarsa; 5) kode klasifikasi arsip; 6) bulan (ditulis dua digit); dan 7) tahun terbit. Contoh: B-234/BATAN/SU/OT 00 01/12/2014 e. Distribusi Surat Dinas disampaikan kepada instansi pemerintah, instansi swasta atau perorangan di luar struktur organisasi BATAN. f. Hal Yang Perlu Diperhatikan 1) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama Surat Dinas, untuk lembar berikutnya menggunakan kertas dengan logo BATAN simetris di bagian atas kertas. 2) Surat Dinas dapat digunakan untuk kegiatan korespondensi Komisi/Kepanitiaan/Tim/Korps di luar struktur organisasi BATAN. 3) Pembuatan Surat Dinas harus menggunakan Lembar Verbal sebagai bukti otentik dan sarana kendali surat keluar instansi BATAN dalam bentuk tulisan/ketikan. Lembar ini merupakan konsep dari naskah/surat dinas untuk disimpan dan disatukan dengan arsip naskah/surat dinas tersebut, sehingga menjadi bahan

kesinambungan

pikiran.

Penggunaan

lembar

verbal

dimungkinkan akan menjadi beberapa lembar karena mengalami beberapa kali perubahan redaksional yang sifatnya mendasar. Format Surat Dinas, Lembar Verbal, dan Lembar II dan seterusnya untuk Surat Dinas dapat dilihat pada Contoh 11 s.d. 11b.

- 46 Contoh 11 Format Surat Dinas

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

(Tgl,Bln,Thn)

Yth. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------(alinea pembuka)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(alinea isi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(alinea penutup)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas

Tembusan: 1. ------------------2. dan seterusnya

Nama Lengkap NIP:

- 47 Contoh 11a Format Lembar Verbal

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Ditetapkan:

Perihal

:

Nomor :

Lampiran :

Tanggal :

............................... NIP Pemeriksa Terakhir: ................................ NIP Diperiksa oleh: ............................... NIP Pembuat Konsep: ................................ NIP Diketik oleh:

Dikirim tanggal: Petunjuk:

Tembusan:

Yth.

- 48 Contoh 11b Format Lembar II dan seterusnya

- 49 3. Surat Undangan a. Pengertian Surat Undangan adalah naskah dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu seperti rapat, upacara, dan pertemuan. Format surat/kartu undangan ada dua macam, yaitu: 1) surat undangan biasa (dinas rutin); dan 2) kartu undangan resmi (acara resmi). b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Undangan biasa ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya paling rendah pejabat

struktural

eselon

III.

Kartu

undangan

resmi

tidak

memerlukan tanda tangan. c. Susunan 1) Kepala Sama

dengan

kepala

Surat

Dinas. Apabila

jumlah

peserta

undangan melebihi ruang alamat tujuan surat, dapat dicantumkan dalam lampiran. 2) Batang Tubuh Terdiri atas alinea pembuka, isi undangan (pada hari/tanggal, waktu, tempat, acara) dan alinea penutup dibuat singkat, padat. 3) Kaki Sama dengan kaki Surat Dinas. d. Penomoran 1) Surat

Undangan untuk instansi/perorangan di luar BATAN

mengikuti ketentuan penomoran Surat Dinas; 2) Surat Undangan untuk lingkungan BATAN mengikuti ketentuan

penomoran nota dinas. e. Distribusi Surat Undangan disampaikan kepada pejabat/perorangan yang dituju.

- 50 f. Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Format Surat Undangan sama dengan format surat dinas, bedanya

adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada Surat Undangan dapat ditulis pada lampiran. 2) Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.

Format Surat Undangan dapat dilihat pada Contoh 12 s.d. 12b

- 51 Contoh 12 Format Surat Undangan (biasa)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

.................................. .................................. .................................. Undangan

(Tgl,Bln,Thn)

Yth. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pada hari/tanggal waktu tempat acara

: : pukul : :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Jabatan, tandatangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. ------------------2. dan seterusnya

- 52 Contoh 12a Format Lampiran Surat Undangan

Lampiran Surat Undangan: Nomor : ...................... Tanggal : ...................... Daftar Nama dan Alamat 1. ........................................................................................................ 2. ........................................................................................................ 3. ........................................................................................................ 4. ........................................................................................................ 5. ........................................................................................................ 6. ........................................................................................................ 7. ........................................................................................................ 8. ........................................................................................................ 9. ........................................................................................................ 10. ........................................................................................................ 11. ........................................................................................................ 12. ........................................................................................................ 13. ........................................................................................................ 14. ........................................................................................................ 15. ........................................................................................................ dst. Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap NIP:

- 53 Contoh 12b Kartu Undangan (resmi)

NAMA JABATAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ........................................................................... ..............................................................

hari ............ tanggal ..............pukul ......... bertempat di ........................................................

- Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai Dan undangan dibawa - Konfirmasi : (nomor telepon)

Pakaian Pria

: ..........

Laki-laki

: ..........

Perempuan

: ..........

TNI/Polri

: ..........

- 54 C. Naskah Dinas Khusus 1. Surat Perjanjian Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antarkedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan

tindakan

atau

perbuatan

hukum

yang

disepakati

bersama. a. Perjanjian Dalam Negeri 1) Pengertian Perjanjian Kerjasama Antarinstansi Dalam Negeri dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau perjanjian kerja sama. 2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan Perjanjian yang dilakukan antarinstansi ditandatangani oleh pejabat BATAN sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala (1) lambang negara diletakkan secara simetris, atau logo yang

diletakkan di sebelah kanan dan kiri, disesuaikan dengan penyebutan nama instansi; (2) nama instansi; (3) judul perjanjian; dan (4) nomor.

b) Batang tubuh Memuat materi perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. c) Kaki Bagian kaki surat perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Setiap kerjasama pemerintah didasarkan atas azas kewajaran dan kesetaraan.

- 55 b) Untuk Surat Perjanjian antar instansi tidak menggunakan kop surat, hanya menggunakan logo masing-masing instansi pada lembar pertama Surat Perjanjian. c) Format Surat Perjanjian pada pedoman ini bersifat tidak mengikat, format dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. b. Perjanjian Luar Negeri Proses pembuatan perjanjian internasional telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Format Naskah Perjanjian Kerja Sama Antarinstansi Dalam Negeri, Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Lingkup Nasional, Piagam Kerja Sama,

Nota

Kesepahaman,

Naskah

Kerja

Sama

Pemerintah

dan

Masyarakat, dan Memorandum of Understanding (MoU) dapat dilihat pada Contoh 13 s.d.13e.

- 56 Contoh 13 Format Perjanjian Kerja Sama Antarinstansi Dalam Negeri PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA ........................................................................... DAN .......................................................................... BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG ................................................................................................................. .......................................................................

NOMOR:

................................ ------------------------------................................

Pada hari ini …………..tanggal ……………… bulan ………….. tahun ………, bertempat di ................ yang bertanda tangan di bawah ini: 1. ....................................

: ............................... selanjutnya disebut PIHAK I

2. ....................................

: ................................. selanjutnya disebut PIHAK II

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang ............... yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………........................................................................ . Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………............................................................................. Pasal 4 PEMBIAYAAN …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….........................................................

- 57 Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………........................................................................ . Pasal 6 LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak. (2) Yang termasuk force majeure adalah: a. bencana alam; b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II. Pasal 7 PENUTUP ………………………………….………………………………………………………..…………… ………………………………………………………………………..

Nama Institusi Nama Jabatan tanda tangan Nama Lengkap


- 58 Contoh 13a Format Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Lingkup Nasional KERJA SAMA ANTARA (Kementerian/Lembaga dan Pemda) DAN (Kementerian/Lembaga dan Pemda) TENTANG (Program) ..............................................................................

NOMOR:

................................ ------------------------------................................

(Kementerian/Lembaga dan Pemda) dan (Kementerian/Lembaga dan Pemda) ........................................................................ Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka (Program) .......................... dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………........................................................................ Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………............................................................................. Pasal 4 PEMBIAYAAN …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….........................................................

- 59 Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………........................................................................ Pasal 6 LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak. (2) Yang termasuk force majeure adalah: a. bencana alam; b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II. Pasal 7 PENUTUP ………………………………….………………………………………………………..…………… ………………………………………………………………………..



- 60 Contoh 13b Format Nota Kesepahaman NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN ………………………………………………. TENTANG ................................................................................................................. .......................................................................

NOMOR:

............................ ----------------------------............................

Pada hari ini ………………..tanggal ………… bulan ………….. tahun ……, bertempat di ………………., kami yang bertandatangan di bawah ini: I.

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Berkedudukan di ……………………………………………………., yang dalam hal ini diwakili oleh ……. (nama pejabat), selaku …………(nama jabatan), bertindak untuk dan atas nama instansi tersebut di atas yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II.

……………………………. (Nama Badan Usaha) Berkedudukan di …………………………………………………., yang dalam hal ini diwakili oleh ……. (nama pejabat), selaku ………(nama jabatan), bertindak untuk dan atas nama perusahaan (badan usaha) tersebut di atas yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya masing-masing disebut PIHAK, secara bersama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa ..…………………………………………………………………….. b. Bahwa ………………………………………………………………………. c. Bahwa …..………………………………………………………………….. d. Bahwa ………………………………………………………………………. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang ……………………………., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..

- 61 Pasal 2 AZAS KERJA SAMA ……………………………………………………………………............................................... ..……………................................................................................................. Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA ……………………………………………………………………............................................... .……………...................... Pasal 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA (1) ……………………………………………………………………………………………………… … (2) ……………….……………………………………………………………………………………… Pasal 5 JANGKA WAKTU (1) ………………………………………………………………………………………………..…… ………… (2) ……………………………………………………………………………………………………… Pasal 6 BIAYA …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Pasal 7 PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KERJA SAMA (1) …………………………………………………………………………………..………………… (2) ……………………………………………………………………………………………………… ………….. Pasal 8 PEMBINAAN KERJA SAMA (1) ……………………………………………………………………………………………………… ………..… (2) ……………………………………………………………………………………………………… …………… Pasal 9 KERAHASIAAN ………………………………………………………………………………………….……………….. .………………………………………… Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) ……………………………………………………………………………………………………… (2) ……………………………………………………………………………………………………….

- 62 Pasal 11 KORESPONDENSI Korespondensi untuk surat menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK menggunakan alamat seperti di bawah ini:

(1)

PIHAK PERTAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL u.p. ………………………………………………………………......... ………………………………………………………………………………

(2)

PIHAK KEDUA (BADAN USAHA) u.p. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Pasal 12 PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… Pasal 13 PENUTUP ………………………………………………………………………………………………………… …………………………

PIHAK PERTAMA Nama Instansi Nama Jabatan tanda tangan Nama Lengkap

PIHAK KEDUA Nama Badan Usaha Nama Jabatan tanda tangan dan materai Nama Lengkap

- 63 Contoh 13c Format Piagam Kerja Sama PIAGAM KERJA SAMA ANTARA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN UNIVERSITAS ..................................................... TENTANG ................................................................................................................... ....................................................................... ............................. NOMOR: ----------------------------............................. Menimbang : a) bahwa ………………………………………………………………………… b) bahwa ………………………………………………………………………… Mengingat

: 1. 2. 3. 4.

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Maka dengan ini Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN dan Universitas ………………. yang selanjutnya disebut ……………. bersepakat untuk membuat Piagam Kerja Sama dalam bidang …………………… dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: TUJUAN KERJA SAMA Pasal 1 ………………………………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………...................................................... RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2 1. ……………………………………………………………….……………………………………… 2. ………..……………………………………………………………… : a. …………………………………………………………………………..………………………… b. …………………………………………………………………………………………………..… c. ……………………………………………………………….……………………………………. d. …………………………………….……………………………………………………………….

- 64 -

PELAKSANAAN KERJA SAMA Pasal 3 1. ……………………………………………………………………………...………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………...………………………… 3. ……………………………………………………………………………………………………….. PERSONIL, PEMBINA, PENGARAH, DAN PENGAWAS Pasal 4 …………….……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… BIAYA Pasal 5 …………………………………………………………………………………...……………………… ……………………………………………………………………………… PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KERJA SAMA Pasal 6 1. ………………………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………………… PERSELISIHAN Pasal 7 …………………………………………………………………………………...……………………… ……………………………………………………………………………………… JANGKA WAKTU Pasal 8 …………………………………………………………………………………...……………………… ……………………………………………………………………………………… PENUTUP Pasal 9 1. …………………………………………………………………………...………………..………… 2. …………………………………………………………………………………………………………

Nama Instansi Nama Jabatan tanda tangan Nama Lengkap

Nama Universitas Nama Jabatan tanda tangan dan materai Nama Lengkap

- 65 Contoh 13d Format Kerja Sama Pemerintah dengan Masyarakat/ G to C (Government to Citizens) dan G to NGO (Government to Non Government Organization) SURAT PERJANJIAN NOMOR : ..............................

Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., bertempat di .......... telah diadakan perjanjian antara, 1. ................. (nama pejabat), ..................... (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan 2. ................. (pihak lain)................., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Perjanjian tersebut dibuat dengan ketentuan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... dan seterusnya Dibuat di ......................................... Pada tanggal .........................................

Untuk dan atas nama: Nama Organisasi PIHAK KEDUA tanda tangan Nama Lengkap

Untuk dan atas nama: Nama Instansi PIHAK PERTAMA tanda tangan dan materai Nama Lengkap

- 66 Format 12e Format Memorandum of Understanding (MoU) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (MOU) is made as of ………..……………….., by and between the ……………………... and the National Nuclear Energy Agency of the Republic of Indonesia (BATAN). WHEREAS, the …………………………. to ………………… to BATAN ………… (hereinafter referred to ………..………………) WHEREAS, BATAN to …………………………., in accordance with the terms and conditions of this MOU. NOW, THEREFORE, the parties here to agree as follows. 1. Delivery of ……………. (1) ……………..……………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………. (2) ………………………………………………………………………………………………… (3) …………………………………………………………………………………………………

2. Purpose ……………………………………………………………………………………..………………… …………………………………………………......................................................……… …………………………………………. 3. Condition of Use (1) ………………………………………………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………………………………… (3) ………………………………………………….…………………………………………… 4. Indemnification ……………..………………………………………………………………………………………… …………………………….……..……………………………….…….. 5. Representations and Warranties (1) …………………………………………………………………………………………….… (2) ………………………………………………………………………………………………. (3) …………………………………………………….…………………………………………

- 67 -

6. Term ……………………………………………………………………………………..................... ..…………………………………………….……………………………….…….……………… …………………………………………………………………………………...……………… …… 7. Amendments …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. 8. Governing Law and Jurisdiction ……………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………………………………. 9. Consultation ……………………………………………………………………………………..................... …………………………………………….……………………………………………………… ……………………………………………………………….…… 10. Counterparts …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….…………. IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this MOU and executed by their authorized representatives in duplicate and each party to retain one duplicate each. ….. ………………………. The ………………………… ……………………………….

…………………………………..

The National Nuclear Energy Agency of the Republic of Indonesia

………………………………..

- 68 2. Surat Kuasa a. Pengertian

Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada

pejabat/bawahan/badan

hukum/kelompok

orang/

perseorangan untuk bertindak atas namanya melakukan suatu tindakan hukum dalam rangka kedinasan. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat Kuasa dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang memberi kuasa

kepada

pejabat/bawahan/badan

hukum/kelompok/

perorangan. c. Susunan 1) Kepala

a) kop surat; b) kata surat kuasa, nomor: ditulis simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah. 2) Batang Tubuh

Memuat identitas yang memberikan dan menerima kuasa serta pernyataan pemberian wewenang atau materi yang dikuasakan kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. 3) Kaki

a) keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan ditulis di sebelah kanan; b) kata penerima kuasa, nama lengkap, dan NIP ditulis berurutan ke bawah di sebelah kiri; c) kata pemberi kuasa, nama lengkap, dan NIP ditulis sejajar dengan kata penerima kuasa berurutan ke bawah di sebelah kanan. d. Penomoran

Penomoran Surat Kuasa mengikuti ketentuan penomoran nota dinas. e. Distribusi

Surat Kuasa disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

- 69 f. Hal Yang Perlu Diperhatikan

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh pemberi kuasa di atas materai sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan Surat Kuasa terjemahan dalam bahasa Inggris tidak menggunakan materai. Format Surat Kuasa dapat dilihat pada Contoh 14.

- 70 Contoh 14 Format Surat Kuasa


SURAT KUASA

NOMOR:........................ Yang bertanda tangan di bawah ini, nama

: ..................................................................................

NIP

: ..................................................................................

jabatan

: ..................................................................................

alamat

: ..................................................................................

memberi kuasa kepada : nama

: ..................................................................................

NIP

: ..................................................................................

jabatan

: ..................................................................................

alamat

: ..................................................................................

untuk ....................................................................................................... ........................................................................................................... Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, (tgl,bln,thn) Penerima Kuasa, tanda tangan Nama Lengkap NIP:

Pemberi Kuasa, tanda tangan dan materai Nama Lengkap NIP:

- 71 3. Berita Acara a. Pengertian Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan kedinasan yang harus ditandatangani para pihak dan para saksi yang terkait dengan isi Berita Acara tersebut. Berita Acara di BATAN terdiri dari: 1) Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yaitu: Naskah Berita Acara mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai pemeriksaan

yang

terhadap

diberi pegawai

wewenang yang

melaksanakan

disangka

melakukan

pelanggaran disiplin sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. 2) Berita Acara Serah Terima, adalah naskah berita acara mengenai penyerahan

dan

pertanggungjawaban

penerimaan yang

suatu

hak

dimaksudkan

penguasaan

sebagai

bukti

berpindahnya suatu keadaan/peristiwa hukum. Berita Acara Serah Terima Jabatan Eselon I sampai dengan IV, yaitu: Berita Acara Serah Terima mengenai penyerahan dan penerimaan suatu hak penguasaan pertanggungjawaban suatu jabatan sebagai bukti alih tugas jabatan tersebut. 3) Berita Acara Pengambilan Sumpah, terdiri dari: a) Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, yaitu: Naskah yang berisi hal-hal yang sifatnya menggambarkan suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan untuk diangkat menjadi seorang pejabat struktural, yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. b) Berita Acara Pengambilan Sumpah PNS, yaitu: Naskah yang berisi hal-hal yang sifatnya mengambarkan suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan untuk diangkat menjadi

- 72 seorang Pegawai Negeri Sipil, yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhaap Tuhan Yang Maha Esa. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. c. Susunan 1) Kepala a) kop surat; b) judul Berita Acara; c) nomor Berita Acara. 2) Batang Tubuh a) memuat hari, tanggal,dan tahun serta nama dan jabatan para

pihak yang membuat Berita Acara; b) substansi Berita Acara.

3) Kaki Bagian

kaki

Berita

Acara

memuat

tempat

pelaksanaan

penandatanganan, nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi apabila diperlukan. d. Penomoran Penomoran berita acara mengikuti ketentuan penomoran nota dinas. e. Distribusi Berita Acara disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. f. Hal Yang Perlu Diperhatikan Bentuk Berita Acara lainnya disesuaikan dengan masing-masing ketentuan yang berlaku. Format Berita Acara, Berita Acara Pemeriksaan Pegawai, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah PNS dapat dilihat pada Contoh 15 s.d. 15d

- 73 Contoh 15 Format Berita Acara


BERITA ACARA NOMOR:.................. Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun .......... kami masingmasing: 1. ................. (nama pejabat), .............. (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan 2. ............... (pihak lain) ....................... selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan: a. .................................................................................................. b. dst. Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan …………

Dibuat di ........................ PIHAK KEDUA, tanda tangan Nama Lengkap NIP:

PIHAK PERTAMA tanda tangan dan materai, Nama Lengkap NIP: Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP:

- 74 Contoh 15a Format Berita Acara Pemeriksaan Pegawai

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada

hari

ini…………..tanggal

………..bulan

………..tahun

……………

saya/Tim

Pemeriksa*): 1. Nama

:

NIP

:

Pangkat

:

Jabatan

:

2. Nama

:

NIP

:

Pangkat

:

Jabatan

:

3. dst. berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) .................................... telah melakukan pemeriksaan terhadap : Nama

:

NIP

:

Pangkat

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...... angka ....... huruf ......... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 1. Pertanyaan: -------------- .......................................................................................................... ..................................................................................... ---------------1. Jawaban: ----------.......................................................................................................... .................................................................................. -------------------

- 75 2. Pertanyaan: -------------- .......................................................................................................... ..................................................................................... ---------------2. Jawaban: ----------.......................................................................................................... ...................................................................................... --------------3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di ........................ Yang diperiksa: Nama

:

NIP

:

Tanda tangan

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*): 1. Nama

:

NIP

:

Tanda tangan : : 2. Nama : NIP

:

Tanda tangan : 3. dst.

*) Coret yang tidak perlu

- 76 Contoh 15b Format Berita Acara Serah Terima Jabatan i.


BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN ESELON I/II/III/IV BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Pada hari ini ....... tanggal ............ bulan ...... tahun ....., bertempat di ............ berdasarkan ................................. kami: 1. PIHAK PERTAMA Nama : ......................................................................... Jabatan : ......................................................................... 2. PIHAK KEDUA Nama Jabatan

: ......................................................................... : .........................................................................

menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan jabatan, wewenang, tugas dan tanggungjawab .... kepada PIHAK KEDUA. Pasal 2 PIHAK KEDUA menerima jabatan, wewenang, tugas dan tanggung jawab .... dari PIHAK PERTAMA. Pasal 3 Pada Serah Terima jabatan ini diserahkan pula oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ........... Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Yang Menerima Jabatan, Yang Menyerahkan Jabatan, tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap NIP: NIP: Mengetahui/Menyaksikan Pejabat yang berwenang tanda tangan Nama Lengkap NIP:

- 77 Contoh 15c Format Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... berdasarkan ............................... Nomor ................. tanggal ............... saya telah diangkat sebagai .............................., ....... telah mengangkat sumpah dihadapan ..........................., sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah :

BAHWA SAYA, UNTUK DIANGKAT PADA JABATAN: ........................................; BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DENGAN RUPA ATAU DALIH APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERI ATAU MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA; BAHWA SAYA AKAN SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA; BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN; BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU PEMBERIAN BERUPA APAPUN DARI SIAPAPUN JUGA, YANG SAYA TAHU ATAU PATUT DAPAT MENGIRA, BAHWA IA MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA; BAHWA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MEMENTINGKAN KEPENTINGAN NEGARA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU GOLONGAN; BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAN PEGAWAI NEGERI; BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT, DAN BERSEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.”

Demikianlah, Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. PEJABAT YANG MENGANGKAT SUMPAH,

PEJABAT YANG MENGAMBIL SUMPAH,

tanda tangan

tanda tangan

Nama Lengkap NIP. tanda tangan Nama Lengkap NIP.

Nama Lengkap NIP. SAKSI-SAKSI :

tanda tangan Nama Lengkap NIP.

- 78 Contoh 15d Format Berita Acara Pengambilan Sumpah PNS

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... dengan mengambil tempat di ............ saya, nama ............ pangkat .................... NIP. ....................... jabatan ..................... berdasarkan ...................... dengan disaksikan oleh ... (...) orang saksi, masing-masing: 1. Nama Lengkap NIP. ............................ Pangkat ........................ 2. Nama Lengkap NIP. ............................ Pangkat ........................ telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil : nama ....................... NIP. ....................... pangkat ................................ Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh rohaniawan nama ..................... NIP. ....................... pangkat ............................... Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : “Demi Allah saya bersumpah: BAHWA SAYA, UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKAN SETIA DAN TAAT SEPENUHNYA KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA, DAN PEMERINTAH; BAHWA SAYA, AKAN MENTAATI SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN YANG DIPERCAYAKAN KEPADA SAYA DENGAN PENUH PENGABDIAN, KESADARAN, DAN TANGGUNGJAWAB; BAHWA SAYA AKAN SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAN MARTABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA AKAN SENANTIASA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU GOLONGAN; BAHWA SAYA, AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN; BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT, DAN BERSEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA”.

Demikianlah, Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pegawai Negeri Sipil Yang mengangkat sumpah, tanda tangan Nama Lengkap NIP. tanda tangan Nama Lengkap NIP.

Pejabat Yang mengambil sumpah, tanda tangan Nama Lengkap NIP. SAKSI-SAKSI : tanda tangan Nama Lengkap NIP.

- 79 4. Surat Keterangan a. Pengertian

Surat

Keterangan

adalah

naskah

dinas yang berisi informasi

mengenai seseorang untuk kepentingan kedinasan. Naskah ini merupakan pernyataan yang mengandung kebenaran dengan tujuan tertentu (jelas) dan tidak untuk tujuan-tujuan lain yang bertentangan dengan isi naskah dan diterbitkan untuk waktu yang terbatas. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

Surat Keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, paling rendah pejabat struktural eselon IV. c. Susunan

1) Kepala a) kop surat; b) kata surat keterangan, nomor:, ditulis simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah. 2) Batang Tubuh: Memuat pejabat yang menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta maksud dan tujuan diterbitkan surat keterangan. 3) Kaki: a) tempat dan tanggal penetapan; b) nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf awal capital dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan; d) nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP; dan e) cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri dan mengenai tanda tangan. d. Penomoran

Penomoran Surat Keterangan mengikuti ketentuan penomoran Nota Dinas. e. Distribusi

Surat Keterangan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

- 80 -

f. Hal Yang Perlu Diperhatikan

1) untuk Unit Kerja yang ada di Sekretariat Utama: a) Surat

Keterangan

penandatanganan

yang di

terkait

Biro

kepegawaian, kewenangan

Sumber

Daya

Manusia

dan

Organisasi. b) Surat

Keterangan

yang

terkait

keuangan,

kewenangan

penandatanganan di Biro Umum. 2) untuk Unit Kerja yang tidak memiliki Bagian Tata Usaha, kewenangan penandatanganan di Subbagian Tata Usaha. Format Surat Keterangan dapat dilihat pada Contoh 16.

- 81 -

Contoh 16 Format Surat Keterangan


SURAT KETERANGAN NOMOR: ............................ Yang bertanda tangan di bawah ini, nama NIP jabatan Unit Kerja

: : : :

......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................

dengan ini menerangkan bahwa Nama NIP pangkat/golongan jabatan Unit Kerja

: : : : :

......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. ............................................................ ............................................................................................................................ ....................................................... ............................................................................................................................ ........................................................ Tempat, (tgl, bln, tahun) Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap NIP:

- 82 -

5. Surat Pengantar a. Pengertian Surat Pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengantar/menyampaikan barang atau naskah dinas. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, paling rendah pejabat struktural eselon IV. c. Susunan 1) Kepala a) kop surat; b) tanggal surat ditulis disebelah kanan atas; c) kata Yth. ditulis disebelah kiri diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; d) alamat surat ditulis di bawah Yth.; dan e) kata surat pengantar, nomor: ditulis simetris dengan huruf kapital. 2) Batang Tubuh Dibuat dalam bentuk kolom-kolom yang terdiri dari: a) nomor urut; b) naskah dinas yang dikirimkan; c) banyaknya naskah/barang; dan d) keterangan. 3) Kaki a) Pengirim yang berada disebelah kanan, yang meliputi: (1)

nama jabatan pembuat pengantar;

(2)

tanda tangan;

(3)

nama dan NIP; dan

(4)

cap dinas (dalam hal Surat Pengantar ditujukan ke luar BATAN).

b) Penerima yang berada di sebelah kiri: (1) nama jabatan;

- 83 (2) tanda tangan; (3) nama dan NIP; (4) cap dinas; dan (5) tanggal penerimaan. d. Penomoran 1) Surat

Pengantar

untuk

instansi

di

luar

BATAN

mengikuti

ketentuan penomoran surat dinas; 2) Surat Pengantar di BATAN mengikuti ketentuan penomoran Nota Dinas. e. Distribusi Surat Pengantar disampaikan kepada pejabat/instansi yang dituju. f. Hal yang Perlu Diperhatikan Surat Pengantar dibuat rangkap 2,

yaitu lembar I (asli) untuk

penerima dan lembar II dikembalikan kepada pengirim sebagai bukti penerimaan naskah/surat/barang. Format Surat Pengantar dapat dilihat pada Contoh 17.

- 84 Contoh 17 Format Surat Pengantar

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] (Tgl,Bln,Thn) Yth. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SURAT PENGANTAR NOMOR:………………… No.

Naskah Dinas yang Dikirimkan

Banyaknya

Keterangan

Diterima tanggal ………………….. Penerima: Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP:

Pengirim: Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP:

Lembar I : untuk penerima Lembar II : harap dikirim kembali setelah dibubuhi tandatangan dan cap

- 85 6. Pengumuman a. Pengertian

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat atau pegawai BATAN atau perorangan dan kelompok/golongan di luar BATAN. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Pengumuman

dibuat

dan

ditandatangani

oleh

pejabat

yang

mengumumkan atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon II. c. Susunan

1) Kepala a) kop surat; b) kata pengumuman, nomor, tentang dan judul Pengumuman ditulis secara simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah; 2) Batang Tubuh Memuat hal-hal sebagai berikut: a) alasan perlunya diterbitkan Pengumuman; b) peraturan sebagai dasar pembuatan Pengumuman; c) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.

3) Kaki a) tempat dan tanggal penetapan; b) nama jabatan pejabat yang menetapkan diikuti tanda baca

koma; c) tanda tangan; d) nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP; e) cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri dan mengenai tanda

tangan. d. Penomoran

1) Pengumuman untuk kelompok/golongan di luar BATAN mengikuti ketentuan penomoran surat dinas; 2) Pengumuman

untuk

penomoran Nota Dinas.

intern

BATAN

mengikuti

ketentuan

- 86 e. Distribusi

Pengumuman disampaikan kepada pejabat atau pegawai BATAN atau perorangan dan kelompok/golongan di luar BATAN. f. Hal yang Perlu Diperhatikan

1) Pengumuman tidak memuat alamat tujuan kecuali ditujukan kepada kelompok/golongan tertentu. 2) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi dan tidak memuat cara pelaksanaan teknis suatu peraturan. 3) Pengumuman yang ditujukan kepada kelompok/golongan di luar BATAN menggunakan cap dinas BATAN. Format Pengumuman dapat dilihat pada Contoh 18

- 87 Contoh 18 Format Pengumuman


PENGUMUMAN NOMOR:........................

TENTANG ....................................................................................................

........................................................................................................................... ........................................................................................................ .............................. ................................................................................. ........................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ................................................................................ ........................................................................................................................... ............................................................................................................................. ......... .................................................................................

Dikeluarkan di ...................... Pada tanggal ...................... Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap NIP:

- 88 7. Surat Pernyataan a. Pengertian

Surat Pernyataan adalah naskah dinas yang dibuat pejabat/pegawai dalam

melaksanakan

tugas

untuk

menyampaikan

pernyataan

kebenaran suatu hal, disertai pertanggungjawaban pejabat/pegawai yang bersangkutan atas pernyataan tersebut. Surat Pernyataan di BATAN terdiri dari: 1) Surat

pernyataan

sebagai

pejabat

struktural

untuk

syarat

pembayaran tunjangan jabatan struktural, terdiri atas: a) Surat Pernyataan Pelantikan (SPP); b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); dan c) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ), yaitu surat

pernyataan

yang

dibuat

setiap

permulaan

tahun

anggaran sebagai kepastian pembayaran tunjangan jabatan struktural. 2) Surat

Pernyataan

sebagai

pejabat

fungsional

untuk

syarat

pembayaran tunjangan jabatan fungsional, terdiri atas: a) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); b) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ), yaitu surat

pernyataan

yang

dibuat

setiap

permulaan

tahun

anggaran sebagai kepastian pembayaran tunjangan jabatan fungsional; dan c) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali (SPMTK), yaitu surat

pernyataan

khusus

bagi

pejabat

fungsional

yang

dibebaskan sementara karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan. 3) Surat Pernyataan sebagai syarat pembayaran Tunjangan Bahaya

Nuklir (TBN), terdiri atas: a) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), yaitu surat yang menyatakan bahwa pegawai/pejabat telah melaksanakan tugas seperti tersebut pada isi surat dan digunakan untuk keperluan membuat perubahan mutasi TBN;

- 89 b) Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas (SPMMT), yaitu surat

yang

menyatakan

bahwa

pegawai/pejabat

masih

melaksanakan tugas seperti tersebut pada isi surat dan dibuat setiap permulaan tahun anggaran. 4) Surat pernyataan sebagai syarat pengangkatan menjadi Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BATAN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, terdiri atas: a) Surat

pernyataan

diberhentikan

tidak

pernah

sebagai

pegawai

dihukum,

tidak

pernah

negeri/swasta,

tidak

berkedudukan sebagai CPNS/PNS, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI, dan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik; b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). 5) Surat pernyataan untuk penyesuaian pangkat berdasarkan ijasah

yang diperoleh pegawai yang mengikuti pendidikan di luar jam kerja atas biaya sendiri. 6) Surat Pernyataan Tugas Belajar di BATAN terdiri atas:

a) Surat Pernyataan Biaya Pemerintah Negara RI; b) Surat Pernyataan Tidak Menuntut Biaya dari Pemerintah Negara RI; c) Surat

Pernyataan

Bersedia

diberhentikan

dari

Jabatan

Struktural/Dibebaskan dari Jabatan Fungsional, yaitu surat pernyataan dari pejabat struktural dan atau fungsional yang ditugaskan

untuk

mengikuti

pendidikan,

baik

di

dalam

maupun di luar negeri dengan jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih yang diketahui oleh atasan langsung atau serendahrendahnya pejabat Eselon II; d) Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tugas Belajar; dan e) Surat Pernyataan Wajib Kerja, yaitu surat yang menyatakan kesanggupan pegawai/pejabat untuk menjalankan wajib kerja setelah mengikuti pendidikan/pelatihan di dalam/luar negeri dengan jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

- 90 b. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh yang membuat pernyataan dan/atau pejabat paling rendah eselon II. c. Susunan

1) Kepala a) kop surat; b) kata surat pernyataan dan nomor: diketik simetris dengan huruf

kapital berurutan ke bawah. 2) Batang Tubuh: Pejabat yang menyatakan dan pegawai yang dinyatakan serta maksud dan tujuan diterbitkannya surat pernyataan tersebut. 3) Kaki: a) sama dengan pengumuman; b) tembusan sama dengan kaki surat dinas. d. Penomoran

Penomoran Surat Pernyataan mengikuti ketentuan penomoran Nota Dinas. e. Distribusi

Surat Pernyataan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. f. Hal Yang Perlu Diperhatikan

Penomoran tidak dilakukan pada Surat Pernyataan yang dibuat secara personal. Format Surat Pernyataan dapat dilihat pada Contoh 19 s.d. 19o.

- 91 Contoh 19 Surat Pernyataan Pelantikan

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR: ........................ Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan ruang : ............................................................ Jabatan/Pekerjaan : …......................................................... menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Eselon : ............................................................ berdasarkan Keputusan …........ Nomor …............ tanggal …….... telah diangkat dalam jabatan ......... dan telah dilantik oleh ........ pada tanggal ….............. Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan Pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ………..................... Tempat, (tgl, bln, tahun) Pejabat yang membuat pernyataan, tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara ......... 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji

- 92 Contoh19a Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Struktural)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR: ................................ Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : .......................................................... NIP : .......................................................... Pangkat/Golongan ruang : .......................................................... Jabatan : .......................................................... menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: Nama : .......................................................... NIP : .......................................................... Pangkat/Golongan ruang : .......................................................... Jabatan : .......................................................... Eselon : .......................................................... berdasarkan Surat Keputusan …………........ Nomor ................ tanggal ............... terhitung mulai tanggal ............ telah nyata melaksanakan tugas sebagai ........... di ............ dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp ......... (......................) sebulan terhitung mulai tanggal ............... Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di .................................................. Tempat, (tgl, bln, tahun) Pejabat yang membuat pernyataan, tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ...... Badan Kepegawaian Negara di .................................. 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 4. ...............................................................

- 93 Contoh 19b Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (Struktural)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN Nomor: .................................... Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Eselon : ............................................................ pada tanggal .............. telah menduduki jabatan ............. berdasarkan Keputusan .......... Nomor ................... tanggal ................. dan pada tangal ………… masih menduduki jabatan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan ini disampaikan Perbendaharaan Negara di ....................

kepada

Kepala

Kantor

Pelayanan

Tempat, (tgl, bln, tahun) Pejabat yang membuat pernyataan, tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ...... Badan Kepegawaian Negara di ........................ 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 4. .............................................

- 94 Contoh19c Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Fungsional)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR: .......................... Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ........................................................... Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ berdasarkan Surat Keputusan .................. Nomor .................... tanggal ............... telah nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung mulai tanggal ......., dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ....... Tahun .........., yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan ............. sebesar Rp ................ (….....) sebulan terhitung mulai tanggal ........... Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Perbendaharaan Negara di ………….....................

Kepala

Kantor

Pelayanan

Tempat, (tgl, bln, tahun) Pejabat yang membuat pernyataan, tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ....... Badan Kepegawaian Negara di ................... 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

- 95 Contoh 19d Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (Fungsional)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN NOMOR: ...................................... Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ berdasarkan Surat Keputusan ….... Nomor …. tanggal ….... Sdr. .......... diangkat dalam jabatan ........... dan pada tanggal 1 Januari .......... masih menduduki jabatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ... Tahun .... Sdr. ………...... berhak menerima tunjangan jabatan ........ sebesar Rp............. (..........) sebulan, terhitung mulai tanggal .............. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan ini disampaikan Perbendaharaan Negara di ....................

kepada

Kepala

Kantor

Pelayanan


- 96 Contoh 19e Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali (Fungsional)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI NOMOR: ..................................... Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ telah nyata melaksanakan tugas kembali dalam jabatan fungsional tersebut mulai tanggal ................. dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ………, Sdr. ….... berhak menerima tunjangan jabatan fungsional ............. sebesar Rp.................. (............) sebulan, terhitung mulai tanggal ………............... Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan ini disampaikan Perbendaharaan Negara di ....................

kepada

Kepala

Kantor

Pelayanan


- 97 Contoh 19f Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (TBN)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR: ........................ Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ berdasarkan Surat Keputusan .................. Nomor .................... tanggal ............... terhitung mulai tanggal .................... telah nyata melaksanakan tugas dan diberi tunjangan bahaya nuklir tingkat....... sebesar Rp .................... (……..........) sebulan terhitung mulai tanggal ........... Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di …………..................... Tempat, (tgl, bln, tahun) Pejabat yang membuat pernyataan, tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

- 98 -

Contoh 19g Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas (TBN)

- 99 -

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR: .............................. Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ pada tanggal …...... telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan …........ Nomor ……... tanggal …..... dan pada tanggal ….... masih melaksanakan tugas tersebut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 Sdr. ………...... berhak menerima tunjangan bahaya nuklir tingkat ........ sebesar Rp.................. (............) sebulan, terhitung mulai tanggal ………............... Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di .................... Tempat, (tgl, bln, tahun) Pejabat yang membuat pernyataan, tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Contoh 19h

- 100 Surat Pernyataan (CPNS)

SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: ……............................................................

Tempat dan Tanggal Lahir

: ……............................................................

Agama

: ……............................................................

Alamat

: ………………………………………….................. ……............................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan; 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri /Pegawai Negeri; 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; 5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti Pernyataan saya ini tidak benar. Tempat, (tgl, bln, tahun) Yang membuat pernyataan, tanda tangan Nama Lengkap

- 101 Contoh 19i Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (CPNS)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR: ................................. Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : .......................................................... NIP : .......................................................... Pangkat/Golongan Ruang : .......................................................... Jabatan : .......................................................... Unit Kerja : .......................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama : .......................................................... NIP : .......................................................... Pangkat/Golongan Ruang : .......................................................... Jabatan : .......................................................... Unit Kerja : .......................................................... berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil: Pejabat yang mengangkat : .......................................................... Nomor : .......................................................... Tanggal : .......................................................... Tanggal mulai berlakunya pengangkatan Calon PNS : .......................................................... telah secara nyata melaksanakan tugasnya sejak tanggal ................. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan seperlunya. Tempat, (tgl, bln, tahun) Pejabat yang membuat pernyataan, tanda tangan Nama Lengkap NIP:

- 102 Contoh 19j Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Baru (Penyesuaian Ijazah)

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS BARU NOMOR: ............................... Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : .......................................................... NIP : .......................................................... Pangkat/Golongan Ruang : ......................................................... Jabatan : .......................................................... Unit Kerja : .......................................................... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : .......................................................... NIP : .......................................................... Pangkat/Golongan Ruang : .......................................................... Jabatan : .......................................................... Unit Kerja : .......................................................... Pangkat terakhir berdasarkan Keputusan …....... Nomor ………….... tanggal ……....... terhitung mulai tanggal …………….. telah nyata dan kami anggap mampu melaksanakan tugas baru sebagai ........................, sesuai dengan ijazah terakhir yang telah diperolehnya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya. Tempat, (tgl, bln, tahun) Kepala Pusat/Biro/STTN, tanda tangan Nama Lengkap NIP:

- 103 Contoh 19k Surat Pernyataan Biaya Pemerintah Negara RI

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN SEBAGAI BIAYA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ....................................................... NIP : ....................................................... Pangkat/Golongan : ....................................................... Unit Kerja : ....................................................... Jabatan Struktural : ....................................................... Jabatan Fungsional : ....................................................... Dengan ini menyatakan bahwa semua biaya yang saya terima selama mengikuti tugas belajar jenjang .................................... selama ................ tahun dari tahun ......... sampai dengan tahun ....... dengan biaya yang diperoleh dari pemerintah negara lain, badan atau organisasi internasional, badan swasta di dalam atau di luar negeri dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tempat, (tgl, bln, tahun) Yang membuat Pernyataan, tanda tangan(materai) Nama Lengkap NIP:

- 104 Contoh 19l Surat Pernyataan Tidak Menuntut Biaya dari Pemerintah RI

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT BIAYA DARI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ................................................................ Tempat, Tanggal Lahir : ................................................................ NIP : ................................................................ Jabatan : ................................................................ Unit Kerja : ................................................................ Badan Tenaga Nuklir Nasional Dengan ini menyatakan bahwa untuk menyelesaikan studi program .................... dalam bidang .......... di ................................... terhitung mulai .................. sampai dengan ..................... kami bersedia menanggung sendiri semua biaya dan tidak menuntut biaya apapun dari Pemerintah Negara Republik Indonesia selama di luar negeri (......................................), dan akan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia setelah kembali dari luar negeri. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Mengetahui, *)

Tempat, (tgl, bln, tahun) Yang membuat pernyataan,

tanda tangan Nama Lengkap NIP:

tanda tangan Nama Lengkap NIP: Mengetahui : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, tanda tangan Nama Lengkap NIP:

*) serendah-rendahnya Pejabat Eselon II

- 105 Contoh19m Surat Pernyataan Bersedia Diberhentikan dari Jabatan Struktural/Dibebaskan dari Jabatan Fungsional

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL/ DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : .......................................................... Tempat, tanggal lahir : .......................................................... NIP : .......................................................... Pangkat/Golongan : .......................................................... Jabatan Struktural : .......................................................... Jabatan Fungsional : .......................................................... Unit Kerja : .......................................................... Alamat : .......................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diberhentikan dari jabatan struktural dan/atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, (tgl, bln, tahun) Mengetahui: Kepala Pusat/Biro/Inspektur/Ketua STTN/ Deputi Atasan Langsung *)

Yang menyatakan,

tanda tangan Nama Lengkap NIP:

tanda tangan & meterai Nama Lengkap NIP:

*) coret yang tidak perlu

- 106 Contoh 19n Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tugas Belajar

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR Yang bertandatangan di bawah Nama : NIP : Tempat, Tanggal Lahir : Pangkat/Golongan : Unit Kerja : Alamat :

ini: ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Dengan ini menyatakan telah selesai melaksanakan tugas belajar dengan hasil : Lulus/Tidak Lulus *) Jenjang Tugas Belajar : DiplomaIII/DiplomaIV/Sarjana/Magister/Spesialis/ Doktor/Post Doctoral/Pelatihan *) Pemberi Beasiswa : ............................................................................... Nama Institusi dan Alamat Tempat Tugas Belajar

: ............................................................................... ............................................................................... (isi nama universitas atau nama institusi tempat pelatihan)

Jangka Waktu Tugas Belajar

: ........................... s.d ...................................

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tempat, (tgl, bln, tahun) Mengetahui: Kepala Pusdiklat, tanda tangan Nama Lengkap NIP: *) coret yang tidak perlu

Pelapor, tanda tangan Nama Lengkap NIP:

- 107 Contoh 19o Surat Pernyataan Wajib Kerja

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] SURAT PERNYATAAN WAJIB KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : .......................................................... NIP : .......................................................... Tempat, Tanggal Lahir : .......................................................... Pangkat/Golongan : .......................................................... Unit Kerja : .......................................................... Alamat : .......................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dan akan melaksanakan wajib kerja di lingkungan BATAN/instansi pemerintah lainnya, selambat-lambatnya satu bulan sejak berakhirnya masa tugas belajar selama jangka waktu ..... (..........................) bulan/tahun *), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, (tgl, bln, tahun) Mengetahui: Kepala Pusdiklat tanda tangan Nama Lengkap NIP: *) coret yang tidak perlu

Yang menyatakan, tanda tangan & materai Nama Lengkap NIP:

- 108 D. Laporan 1. Pengertian Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian. 2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Laporan ditandatangani oleh pejabat yang diserahi tugas. 3. Susunan a. Kepala 1) kop surat; 2) kata laporan, tentang dan judul laporan diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah. b. Batang Tubuh 1) Pendahuluan, memuat penjelasan umum, maksud, dan tujuan serta ruang lingkup dan sistematika Laporan; 2) Materi Laporan terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan; 3) Simpulan dan saran sebagai bahan pertimbangan; dan 4) Penutup merupakan akhir Laporan. c. Kaki 1) tempat dan tanggal pembuatan Laporan; 2) nama jabatan pejabat pembuat Laporan, diketik dengan huruf awal kapital; 3) tanda tangan; dan 4) nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP. Format Laporan dapat dilihat pada Contoh 20.

- 109 Contoh 20 Format Laporan

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon +62-21-5251109, Url : www.batan.go.id, E-mail : [email protected] LAPORAN TENTANG ......................................................................................... A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Dasar B. Kegiatan yang Dilaksanakan ............................................................................................................................. .... .................................................... C. Hasil Yang Dicapai ............................................................................................................................. .... ...................................................... D. Simpulan dan Saran ................................................................................................................................. .................................................... E. Penutup ................................................................................................................................. ................................................... Dibuat di ...................................... pada tanggal ................................. Pejabat Pembuat Laporan, tanda tangan Nama Lengkap NIP:

- 110 E. Telaahan Staf 1. Pengertian Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan. 2. Susunan a. Kepala 1) kata telaahan staf, tentang, dan judul telaahan staf ditulis simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah; dan 2) uraian singkat tentang permasalahan. b. Batang Tubuh 1) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan; 2) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang; 3) Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta berdasarkan landasan analisis dan pemecahan masalah; 4) Analisis, pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya,

hambatan

serta

keuntungan

dan

kerugiannya,

pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan; 5) Simpulan, yang memuat intisari hasil diskusi, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan 6) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. c. Kaki 1) nama jabatan pembuat Telaahan Staf ditulis simetris dengan huruf awal kapital; 2) tanda tangan; 3) nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP; dan 4) daftar lampiran.

- 111 Format Telaahan Staf dapat di lihat pada Contoh 21. Contoh 21 Telaahan Staf TELAAHAN STAF TENTANG …………………………………………………………

A. Persoalan Bagian Persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan B. Praanggapan Praanggapan memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa mendatang C. Fakta-Fakta yang Mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan D. Analisis Bagian diskusi memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan E. Simpulan Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi, pilihan, dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi F. Saran Bagian memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf, tanda tangan Nama Lengkap NIP:

- 112 F. Formulir Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan. G. Naskah Dinas Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, BATAN dalam rangka mengelola/menata naskah dinas elektronik menyusun sistem informasi

tata

persuratan.

Sistem Informasi

Tata

Persuratan

(SITP)

merupakan program komputer aplikasi yang dirancang sebagai alat bantu dalam proses administrasi persuratan di BATAN. Tujuan pemanfaatan sistem informasi tata persuratan adalah tercapainya efektifitas dan efisiensi tata naskah dinas, serta mendukung terwujudnya percepatan e-government. Sistem informasi tata persuratan elektronik mengimplementasikan tata cara yang ada pada Pedoman ini. Sistem informasi tata persuratan elektronik memuat antara lain: 1. Pengendalian surat masuk dan surat keluar; 2. Manajemen templat; 3. Media perekaman; 4. Pengabsahan dan Autentikasi; 5. Pengamanan; 6. Infrastruktur dan Suprastruktur. Penggunaan atau pelaksanaan sistem informasi tata persuratan diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala BATAN.

- 113 BAB III PENYUSUNAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Penyusunan Setiap Naskah Dinas harus merupakan kebulatan pikiran yang jelas, padat,

dan

meyakinkan

dalam

susunan

yang

sistematis.

Dalam

penyusunannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Ketelitian Dalam

menyusun

Naskah

Dinas

harus

tercermin

ketelitian

dan

kecermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. Kecermatan

dan

ketelitian

sangat

membantu

pimpinan

dalam

mengurangi kesalahan pengambilan putusan/kebijakan. 2. Kejelasan Naskah Dinas harus memperlihatkan kejelasan, aspek fisik, dan materi. 3. Singkat dan Padat Naskah Dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap). 4. Logis dan Meyakinkan Naskah Dinas harus runtut dan logis yang berarti bahwa penuangan gagasan ke dalam Naskah Dinas dilakukan menurut urutan yang logis dan meyakinkan. Struktur kalimat harus lengkap dan efektif sehingga memudahkan pemahaman penalaran bagi penerima Naskah Dinas. 5. Pembakuan Naskah Dinas harus taat mengikuti aturan yang baku yang berlaku sesuai dengan tujuan pembuatan, baik dilihat dari sudut format maupun

dari

penggunaan

bahasanya

agar

memudahkan

dan

memperlancar pemahaman isi Naskah Dinas. B. Sifat Naskah Dinas Sifat naskah dinas dimulai dari proses pemindahan ide konseptor dalam bentuk tulisan/lisan yaitu pembuatan konsep, pengetikan, pemberian sampul/amplop,

pencatatan,

pengiriman,

penentuan

petugas

yang

- 114 bertanggungjawab, dan perlakuan/penanganan pada umumnya sampai waktu yang ditentukan, sesuai dengan sifat surat tersebut. Sifat Naskah

Dinas dapat diurai menjadi 2 macam tingkatan, yaitu

tingkat keamanan atau kerahasiaan dan tingkat kecepatan pengiriman. a. Tingkat Keamanan/Kerahasiaan naskah/surat dinas terdiri atas: 1) Sangat Rahasia (SR), yaitu Naskah

Dinas dengan

tingkat

keamanan/kerahasiaan tertinggi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan negara, karena apabila disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara; 2) Rahasia

(R),

yaitu

Naskah

Dinas

dengan

tingkat

keamanan/kerahasiaan tinggi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan negara karena apabila disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan merugikan negara; 3) Biasa

(B),

yaitu

Naskah

keamanan/kerahasiaan

Dinas khusus

yang akan

tidak tetapi

memerlukan tidak

dapat

disampaikan kepada yang tidak berhak/berkepentingan. Surat yang mengandung materi dengan tingkat keamanan tertentu (SR dan R) harus dijaga keamanannya dalam rangka keamanan dan keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan

ditulis dengan cap

(tidak diketik) berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat dinas. Jika surat dinas tersebut disalin, cap tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli. b. Tingkat Kecepatan Pengiriman naskah dinas terdiri atas: 1)

Amat

Segera/Kilat

adalah

Naskah

Dinas

yang

diselesaikan/disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu paling lambat 24 jam; 2)

Segera adalah Naskah Dinas yang diselesaikan/disampaikan paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam;

3)

Biasa

adalah

Naskah

Dinas

diselesaikan/disampaikan

menurut urutan yang diterima oleh bagian pengiriman.

sesuai

- 115 C. Penomoran Naskah Dinas Nomor

pada

naskah

kearsipan.

Oleh

karena

dinas itu

merupakan

susunannya

segmen

harus

penting

dapat

dalam

memberikan

kemudahan penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip. 1. Nomor Naskah Dinas Arahan a. Instruksi dan Surat Edaran Susunan nomor naskah dinas Instruksi dan Surat Edaran terdiri dari tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun), tulisan Tahun dengan huruf kapital, dan tahun terbit. Contoh penomoran Instruksi: INSTRUKSI KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG ...................................................... Contoh penomoran Surat Edaran: SURAT EDARAN NOMOR ....... TAHUN............ TENTANG ....................................................... b. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan merupakan Lampiran Peraturan, penomorannya

sama

dengan

nomor

Peraturan

yang

mengantarkannya dan diletakkan di sebelah kanan atas. Contoh penomoran Pedoman: LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR....... TAHUN...... TENTANG PEDOMAN...........................................................

- 116 Contoh penomoran Petunjuk Pelaksanaan: LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR....... TAHUN...... TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN....................................... c. Surat Perintah dan Surat Tugas Susunan penomoran Surat Perintah dan Surat Tugas adalah sebagai berikut: 1) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun); 2) kode jabatan penandatangan; 3) bulan (ditulis dalam dua digit); 4) tahun terbit.

Contoh penomoran Surat Perintah SURAT PERINTAH NOMOR: 09/SU/02/2014 Contoh penomoran Surat Tugas SURAT TUGAS NOMOR: 12/SU/11/2014 2. Nomor Surat Dinas Susunan nomor Surat Dinas mencakup hal-hal berikut: a. Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala BATAN terdiri dari: 1) kode derajat pengamanan Surat Dinas; 2) nomor naskah (nomor urut satu tahun); 3) singkatan nama jabatan; 4) kode klasifikasi arsip; 5) bulan (ditulis dua digit); 6) tahun terbit;

Contoh: B-123/KA.BATAN/OT 00 01/06/2014

- 117 b. Surat Dinas yang ditandatangani oleh pejabat di bawah Kepala BATAN terdiri dari: 1) kode derajat pengamanan Surat Dinas; 2) nomor naskah (nomor urut satu tahun); 3) singkatan/akronim instansi 4) singkatan/akronim satuan organisasi/Unit Kerja pemrakarsa; 5) kode klasifikasi arsip; 6) bulan (ditulis dua digit); 7) tahun terbit. Contoh: B-234/BATAN/SU/OT 00 01/12/2014 3. Nomor Memorandum/Nota Dinas Memorandum/Nota

Dinas

bersifat

internal,

dengan

susunan

penomorannya sebagai berikut: a)

nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun);

b)

kode jabatan penanda tangan;

c)

kode klasifikasi;

d)

bulan (dua digit)

e)

tahun terbit. Contoh penomoran Memorandum yang ditandatangani Deputi Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir: 124/D 1/IR 00 01/02/2014 Contoh penomoran Nota Dinas yang ditandatangani Deputi Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir: 421/D 1/IR 00 01/10/2014

4. Nomor naskah/surat dinas lainnya Nomor

naskah/surat

dinas

seperti

kepanitiaan/tim/komisi

sesuai

dengan satuan administrasi pangkal kegiatan Unit Kerja terkait, dengan

- 118 susunan: a. nomor naskah/surat dinas (nomor urut dalam satu tahun); b. kode (kepanitiaan/tim/komisi)-kode Unit Kerja; c. kode klasifikasi arsip; d. bulan (ditulis dua digit); e. tahun terbit. Contoh penomoran untuk Komisi Standar BATAN: 321/KSB-SJM/KN 08 01/12/2014 D. Nomor Halaman Nomor halaman Naskah Dinas dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama Naskah Dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman. E. Ketentuan Jarak Spasi Dalam penentuan spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian dan estetika, isi naskah dinas dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut: 1. Jarak antara bab dan judul adalah dua spasi; 2. Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dan kedua adalah satu spasi; 3. Jarak antara judul dan subjudul adalah empat spasi; 4. Jarak antara subjudul dan uraian adalah dua spasi; 5. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan. Untuk naskah/surat dinas yang berbentuk paragraf, isi naskah/surat dinas diketik satu spasi dan diberi jarak 1,5-2 spasi di antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Surat yang terdiri atas satu paragraf jarak antarbarisnya adalah dua spasi. Pemaragrafan ditandai dengan takuk, yaitu + 6 ketuk atau spasi.

- 119 F. Penggunaan Huruf Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12, sedangkan naskah dinas pengaturan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. G. Ruang Tanda Tangan Ruang tanda tangan merupakan tempat pada bagian kaki naskah dinas yang memuat nama jabatan (misalnya Kepala BATAN, Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, dan lain-lain). 1. Ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah baris terakhir. 2. Nama jabatan diletakkan pada baris pertama tidak disingkat. 3. Ruang tanda tangan paling kurang empat paragraf. 4. Nama pejabat yang menandatangani naskah dinas yang bersifat mengatur, ditulis dengan huruf kapital, dan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas yang bersifat tidak mengatur ditulis dengan huruf awal kapital. 5. Jarak ruang antara tanda tangan dengan tepi kanan kertas adalah ± 3 cm sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang. H. Ketentuan Pembubuhan Tanda Tangan dan Paraf Naskah Dinas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Dinas pada tempat yang sudah disediakan pada bagian kaki Naskah Dinas. Sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Naskah Dinas perlu diparaf terlebih dahulu. Posisi paraf dicantumkan di lembar kedua naskah/surat dinas dengan ketentuan sebagai berikut: 1) paraf

pejabat

naskah/surat

satu dinas

penandatangan;

tingkat diletakkan

di

bawah di

sebelah

pejabat kanan

penandatangan nama

pejabat

- 120 2) paraf

pejabat

naskah/surat

dua dinas

tingkat

di

diletakkan

bawah di

pejabat

sebelah

penandatangan

kiri

nama

pejabat

penandatangan. I. Penentuan Batas/Ruang Tepi Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan Naskah Dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu: a. ruang tepi atas

:

apabila menggunakan spasi

kop

naskah

dinas, 2

di bawah kop, dan apabila tanpa kop

naskah dinas,

sekurang-kurangnya 2 cm dari

tepi atas kertas; b. ruang tepi bawah

:

sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;

c. ruang tepi kiri

:

sekurang-kurangnya

3

cm

dari tepi

kiri

kertas; batas ruang tepi kiri tersebut diatur cukup lebar agar pada waktu dilubangi untuk kepentingan

penyimpanan

dalam

ordner/

snelhechter tidak berakibat hilangnya salah satu huruf/kata/angka pada naskah dinas; d. ruang tepi kanan

:

sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Catatan: Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

- 121 J. Penggunaan Bahasa Bahasa yang digunakan di dalam Naskah Dinas harus jelas, tepat, dan menguraikan maksud, tujuan, serta isi naskah. Untuk itu perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, yaitu Tata Bahasa Baku Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan yang digunakan di dalam Naskah Dinas adalah Ejaan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan peruandang-undangan. K. Warna Tinta 1. Warna tinta untuk penulisan naskah/surat dinas adalah warna hitam. 2. Penandatanganan menggunakan warna hitam atau biru tua. L. Media/Sarana Naskah Dinas Media/Sarana Naskah Dinas adalah alat untuk merekam informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas). 1. Kertas a. Naskah Dinas menggunakan kertas jenis HVS 80 gram b. Naskah Dinas yang mempunyai nilai kegunaan dalam waktu lama menggunakan kertas jenis HVS lebih dari 80 gram atau kertas jenis lain yang memiliki nilai keasaman tertentu paling rendah dengan nilai (PH) 7. c. Naskah Dinas Perjanjian Luar Negeri menggunakan kertas yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri. d. Surat Dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik white bond. e. Kertas yang digunakan untuk Naskah Dinas korespondensi adalah A4 yang berukuran 297 x 210mm (8 ¼ x 11 ¾ inci. Di samping keertas A4, untuk kepentingan tertentu dapat menggunakan kertas dengan ukuran berikut: 1) A3 kuarto ganda (297 x 420); 2) A5 setengah kuarto (210 x 148 mm); 3) Folio (210 x 330mm);

- 122 4) Folio ganda (420 x 330 mm)

2. Sampul Surat Sampul surat adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk surat dinas ke luar instansi BATAN.

Sampul dicetak sesuai

dengan kertas kop surat. a. Ukuran 1) Naskah/Surat

Dinas

yang

dapat

dilipat

menggunakan

sampul/amplop ukuran 105mm x 227mm (amplop kabinet). 2) Naskah/Surat Dinas yang mempunyai lampiran dan tidak dapat dilipat menggunakan sampul/amplop disesuaikan dengan tebal Naskah/Surat Dinas tersebut dan pada setiap sisi sampul/amplop diberi ruang maksimal 0,5 inci (amplop coklat). b. Warna dan Kualitas: Sampul/amplop Naskah/Surat Dinas menggunakan kertas tahan lama (bond), berwarna putih atau coklat muda disesuaikan dengan ukuran dan berat Naskah/Surat Dinas tersebut. c. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan: 1) Alamat pengirim dicetak pada bagian atas dengan susunan dan bentuk huruf yang sama dengan yang dicetak pada kepala surat, yaitu lambang negara/logo instansi,nama instansi/jabatan; 2) Alamat tujuan diketik pada bagian kanan bawah, sama dengan alamat tujuan yang tercantum di kepala Naskah/Surat Dinas tersebut. d. Tata Cara Penggunaan: 1) Naskah Dinas yang bersifat Biasa dan ditujukan kepada instansi di luar

BATAN

diberi

sampul/amplop

sesuai

dengan

ukuran

naskah/surat dinas tersebut, sedangkan Naskah/Surat Dinas antar Unit Kerja/Unit Pengolah Kawasan Nuklir Kantor Pusat, Kawasan Nuklir Serpong, dan Kawasan Nuklir Pasar Jumat tidak diberi sampul/amplop. Kecuali untuk dan Naskah Dinas dari/ke Kawasan

Nuklir

Bandung

dan

Kawasan

disatukan dalam satu sampul/amplop coklat.

Nuklir

Yogyakarta,

- 123 2) Naskah Unit

Dinas yang bersifat Sangat Rahasia atau Rahasia antar

Kerja/Unit

Pengolah

diberi

2

sampul/amplop

yaitu

sampul/amplop I (sebelah dalam) dicantumkan alamat tujuan, nomor, dan sifat Naskah/Surat Dinas, dan sampul/amplop II (sebelah

luar)

dicantumkan

alamat

tujuan

Naskah/Surat Dinas, kemudian untuk naskah Kawasan

Nuklir

Bandung

dan

Kawasan

dan

nomor

dinas dari/ke

Nuklir

Yogyakarta

dimasukkan dan/atau disatukan dengan Naskah/Surat D inas yang bersifat Biasa ke dalam sampul/amplop coklat pada angka 1) tersebut di atas.

- 124 BAB IV PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS A. Penandatanganan 1. Penggunaan Garis Kewenangan Pimpinan organisasi instansi pemerintah bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi atau instansinya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat berwenang. 2. Penandatanganan Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan 3 cara: a) Atas nama (a.n) Atas nama (a.n) digunakan jika pejabat yang menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab berdasarkan

bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang

bersangkutan. Contoh: a.n. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Sekretaris Utama tanda tangan Nama Lengkap NIP: b) Untuk Beliau (u.b) Untuk

beliau

(u.b)

digunakan

jika

yang

diberikan

kuasa

memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b) digunakan setelah atas nama (a.n). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat struktural di bawahnya.

- 125 Contoh : a.n. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Sekretaris Utama u.b. Kepala Biro................. tanda tangan Nama Lengkap NIP: c) Untuk Perhatian (u.p) Alamat surat dengan menggunakan singkatan u.p (untuk perhatian) untuk keperluan sebagai berikut: 1. Untuk

mempercepat

penyelesaian

surat

yang

diperkirakan

dilakukan oleh pejabat atau staf tertentu di lingkungan instansi. 2. Untuk mempermudah penyampaian oleh sekretariat penerima surat

pejabat

yang

dituju

dan

untuk

mempercepat

penyelesaiannya sesuai dengan maksud surat; 3. Untuk

mempercepat

penyelesaian

surat

karena

menunggu

kebijaksanaan langsung pimpinan instansi. Contoh: Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta 12190 u.p Deputi Menteri PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana B. Pelaksana Tugas (Plt) Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas (Plt) adalah sebagai berikut: a. Pelaksana tugas (Plt) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawain lebih lanjut.

- 126 b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan. Contoh: Plt. Kepala Biro Umum tanda tangan Nama Lengkap NIP: C. Pelaksana Harian (Plh) Ketentuan penandatanganan Pelaksana Harian

(Plh) adalah sebagai

berikut: a. Pelaksana Harian (Plh.) dipergunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada ditempat karena dinas ke luar kota/luar negeri, mengikuti diklat, menunaikan ibadah haji, sakit dan perlu dirawat, atau menjalani hak cuti sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat sementara yang menggantikan; b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif kembali ditempat. Contoh: Plh. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi tanda tangan Nama Lengkap NIP: D. Kewenangan Penandatanganan 1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar BATAN yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada Kepala BATAN. 2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak

bersifat

kebijakan/keputusan/arahan

dapat

diserahkan/

- 127 dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya. 3. Penyerahan/pelimpahan

wewenang

dan

penandatanganan

korespondensi kepada pejabat/pimpinan dilaksanakan sebagai berikut: a) Sekretaris Utama dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan surat dinas tentang supervisi, arahan mengenai rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh organisasi lain di instansi masing-masing. b) Pimpinan organisasi lini pada setiap jajaran instansi pemerintah dapat

memperoleh

penyerahan/pelimpahan

wewenang

dan

penandatanganan surat dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing. Tabel kewenangan penandatanganan dapat dilihat pada contoh 21.

- 128 Contoh 21 TABEL KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEJABAT PENANDATANGAN

No.

Jenis Naskah Dinas

Ka. BATAN

1.

Peraturan

√

2.

Keputusan

√

3.

Pedoman

√

4.

Petunjuk Pelaksanaan

Sestama

Deputi

√

Ka. Unit Kerja

Kabag/ Kabid

Kasubag Kasubid

√

√

5.

Instruksi

√

6.

SOP

√

√

7.

Surat Edaran

√

√

√

√

√

√

Surat Dinas

√

√

√

√

10.

Memorandum

√

√

√

√

√

√

11.

Nota Dinas

√

√

√

√

√

√

12.

Surat Undangan

√

√

√

√

√

13.

Surat Perjanjian

√

√

√

√

14.

Surat Kuasa

√

√

√

√

15.

Berita Acara

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

8. 9.

16.

Surat Perintah/ Surat Tugas

Surat Keterangan

√

√ √

√

17.

Surat Pengantar

√

√

√

√

18.

Pengumuman

√

√

√

√

19.

Surat Pernyataan

√

√

√

√

√

√

20.

Laporan

√

√

√

√

√

√

21.

Telaahan Staf

√

√

√

√

√

√

- 129 BAB V LAMBANG NEGARA, LOGO, CAP DINAS, DAN KOP SURAT BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Lambang Negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. A. Lambang Negara Lambang Negara berwarna kuning emas digunakan untuk tata naskah dinas pejabat negara.

Lambang Negara digunakan dalam naskah dinas

seperti: Kerja Sama Antar-pemerintah (G to G), Kerja Sama Pemerintah dan pihak luar negeri, dan Kerja Sama Kota Kembar (Sister City) yang diletakkan simetris di sebelah atas naskah/surat dinas tersebut dan di atas map naskah. B. Logo Logo dibuat dalam beberapa macam warna sesuai penggunaannya: a. kombinasi warna biru, hijau, dan jingga; b. ungu; dan c. kuning emas. Penggunaan logo diatur sebagai berikut: a. Logo kombinasi warna biru, hijau, dan jingga digunakan untuk: 1. kop surat dinas dan amplop; 2. naskah peraturan dan keputusan; 3. naskah kerjasama, dokumen resmi BATAN; dan 4. sampul/halaman muka buku agenda, papan nama Unit Kerja kawasan nuklir dan kantor pusat, tanda pengenal, sertifikat, template, label, stop map,

kartu

nama, dan

kepentingan sosialisasi dan promosi. b. Logo berwarna ungu digunakan untuk cap dinas. c. Logo berwarna kuning emas digunakan untuk: 1. naskah kerjasama internasional; 2. lencana; 3. kartu undangan dinas; dan 4. sampul/halaman muka buku agenda.

produk untuk

- 130 Gambar : 1

BENTUK DAN WARNA LOGO BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL A.

LOGO KOMBINASI WARNA 1. DASAR PUTIH

2. DASAR BIRU

- 131 -

3. DASAR HIJAU

4. DASAR JINGGA

- 132 B.

LOGO UNGU

C.

LOGO EMAS

- 133 Keterangan Warna: BIRU C : 100 M : 95 Y :5 K :0

JINGGA C :0 M : 50 Y : 100 K :0

HIJAU C : 50 M: 0 Y : 100 K:0

EMAS C:5 M : 30 Y : 100 K : 20

R : 42 G : 56 B : 143

R : 243 G : 147 B : 29

R : 140 G : 198 B : 62

R : 197 G : 150 B : 22

#24388F

#F7931D

#8CC63E

#C59616

- 134 C. Cap Dinas 1. Bentuk a. Cap Dinas Jabatan menggunakan Lambang Negara digunakan oleh Kepala BATAN atau Pejabat Eselon I yang bertindak atas nama Kepala BATAN. b. Cap Dinas Institusi menggunakan Logo BATAN digunakan oleh Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, dan pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang. c. Cap Dinas Unit Organisasi menggunakan Logo BATAN disertai dengan nama masing-masing Unit Organisasi digunakan oleh Kepala Pusat, Inspektorat, Ketua STTN, dan pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang. 2. Warna dan Penggunaan Cap Dinas Badan Tenaga Nuklir Nasional berwarna ungu. a. Cap Dinas warna ungu digunakan untuk mengesahkan naskah dinas yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang. b. Nota Dinas, Memorandum dan surat menyurat ke luar negeri (termasuk surat perjanjian) tidak menggunakan Cap Dinas. 3. Pembubuhan Pencantuman Cap Dinas adalah sebagai berikut: a. Naskah/surat dinas di sebelah kiri dan menyentuh tanda tangan; b. Sampul/amplop di sebelah kiri di bawah nomor naskah/surat dinas; c. Naskah dinas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- 135 Gambar : 2

CAP DINAS JABATAN

Susunan Teks

Warna/Bentuk/Ukuran

Keterangan

a. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional b. Lambang Negara c. Republik Indonesia d. Bintang Segi Lima

- Cap Dinas Jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm,dan R3 = 13,5 mm. - Tebal garis lingkaran R1 = + 0,8 mm, R2 = R3 = + 0,2 mm - Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan huruf kapital; sedangkan di bagian bawah tercantum tulisan Republik Indonesia. Di antara kedua tulisan tersebut diberi tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran disesuaikan huruf. Pada lingkaran ketiga, terdapat lambang negara dengan ukuran 18 X 19 mm. - Warna ungu

Digunakan untuk: Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala BATAN dan Pejabat Eselon I yang bertindak atas nama Kepala BATAN.

- 136 Gambar : 2a CAP DINAS INSTITUSI

Susunan Teks

Warna/Bentuk/Ukuran

Keterangan

a. Badan Tenaga Nuklir Nasional b. Logo Badan Tenaga Nuklir Nasional c. Republik Indonesia d. Bintang Segi Lima

- Cap Dinas Institusi berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm,dan R3 = 13,5 mm. - Tebal garis lingkaran R1 = + 0,8 mm, R2 = R3 = + 0,2 mm - Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan huruf kapital; sedangkan di bagian bawah tercantum tulisan Republik Indonesia. Di antara kedua tulisan tersebut, diberi tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran disesuaikan dengan huruf. Pada lingkaran ketiga, terdapat logo dengan ukuran 24,5 X 24,5 mm. - Warna ungu

Digunakan untuk: Naskah Dinas yang ditandatangani Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro dan pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang

- 137 Gambar : 2b CAP DINAS ORGANISASI

Susunan Teks

Warna/Bentuk/Ukuran

Keterangan

a. Nama Satuan Kerja/ Unit Organisasi b. Logo Badan Tenaga Nuklir Nasional c. Badan Tenaga Nuklir Nasional d. Bintang Segi Lima

- Cap Dinas Unit Organisasi berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm,dan R3 = 13,5 mm. - Tebal garis lingkaran R1 = + 0,8 mm, R2 = R3 = + 0,2 mm - Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan Pusat/Unit Organisasi dengan huruf kapital; sedangkan di bagian bawah tercantum tulisan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Di antara kedua tulisan tersebut diberi tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran disesuaikan huruf. Pada lingkaran ketiga, terdapat terdapat logo dengan ukuran 24,5 X 24,5 mm. - Warna ungu

Digunakan untuk: Naskah Dinas yang ditandatangani Kepala Pusat, Inspektorat, Ketua STTN dan pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang

- 138 D. Kop Surat 1. Bentuk kop naskah/surat dinas: a. Logo BATAN, terletak di tepi atas kertas dan berada di sebelah kiri; b. Tulisan nama Instansi/Pusat/Unit Kerja dan alamat lengkap yang penempatannya terletak di sebelah kanan sejajar dengan Logo. Tulisan nama Instansi/Pusat/Unit Kerja dicetak menggunakan huruf kapital tipe Times New Roman tebal ukuran 16 dan alamat lengkap menggunakan huruf awal kapital berukuran 12, dengan warna hitam. 2. Logo selain logo BATAN dapat dicantumkan di sebelah kanan nama instansi/Unit Kerja; 3. Kop surat digunakan pada halaman pertama naskah/surat dinas dan sampul/amplop surat; 4. lembar kedua dan berikutnya untuk naskah dinas menggunakan kertas dengan logo BATAN dicetak simetris di bagian atas kertas. Contoh Kop Surat di Kantor Pusat BATAN:

Contoh Kop Surat di Unit Kerja:

- 139 BAB V PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, DAN RALAT NASKAH DINAS Perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dinas harus jelas dan dapat menunjukkan naskah dinas mana yang diubah,

dicabut,

dibatalkan, dan/atau diralat. A. Pengertian 1. Perubahan Perubahan berarti bagian tertentu dari naskah dinas tersebut diubah. Perubahan dinyatakan dengan lembar perubahan. 2. Pencabutan Pencabutan berarti bahwa naskah dinas tersebut tidak berlaku sejak pencabutan ditetapkan. Pencabutan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas baru. 3. Pembatalan Pembatalan berarti bahwa seluruh materi naskah dinas tidak berlaku mulai sejak naskah dinas tersebut ditetapkan. Pembatalan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas. 4. Ralat Ralat adalah perbaikan yang dilakukan karena terjadi salah pengetikan atau salah cetak sehingga tidak sesuai dengan naskah aslinya. B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat 1. Naskah Dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan naskah yang sama jenisnya, misalnya Peraturan Kepala BATAN harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan Peraturan Kepala BATAN. 2. Pejabat

yang

berhak

menentukan

perubahan,

pencabutan,

dan

pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

- 140 3. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas atau dapat oleh pejabat satu tingkat lebih rendah.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdDJAROT SULISTIO WISNUBROTO Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents