PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN, Menimbang
:
a. bahwa sebagai Pelaksanaan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa; b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PERMUSYAWARATAN DESA.
TENTANG
BADAN
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. Bupati adalah Bupati Seruyan; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2
g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; i. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka/tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; j. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat; k. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Seruyan; l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; m. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; n. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang diambilkan antara lain dari Kalangan Adat, Agama, Kekuatan Sosial Politik dan Golongan Profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
BAB II MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMILIHAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 2 Tujuan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk Memperkuat Pemerintahan Desa serta Mewakili Perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila.
Pasal 3 (1) Pembentukan BPD dan penentuan keanggotaan BPD dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh seluruh pemuka masyarakat yang ada di Desa yang bersangkutan.
3
(2) Rapat Pembentukan BPD sebagai dimaksud ayat (1) diatas dipimpin oleh salah seorang pemuka masyarakat yang dituakan. (3) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu)orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang sekretaris. (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. (5) Pimpinan BPD sebagai dimaksud ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
BAB III KEANGGOTAAN
Pasal 4 (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. (2) Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah Penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan : a. Jumlah Penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 5 orang anggota. b. Jumlah Penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 7 orang anggota. c. Jumlah Penduduk 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 9 orang anggota. d. Jumlah Penduduk lebih dari 3000 jiwa, 11 orang anggota.
Pasal 5 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. (2) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan. (3) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. (4) Apabila dalam pemilihan anggota BPD melalui musyawarah/mufakat tidak berhasil maka dapat diadakan voting. (5) Peserta musyawarah adalah kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya. (6) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah peserta musyawarah.
Pasal 6 Persyaratan untuk menjadi Anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, yang : a. Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa;
4
b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah; c. Berkelakuan baik, jujur, adil, mampu dan berwibawa; d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat; e. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggitingginya 50 (lima puluh) tahun; f. Sehat jasmani rohani, nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah; g. Penduduk desa setempat, terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus; h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat; i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; k. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua/Anggota Badan Permusyawaratan Desa; l. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat.
Pasal 7 (1) Anggota dan Pimpinan BPD disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota dan Pimpinan BPD. (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang mewakili. (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
Pasal 8 (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD. (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh
5
Kepala Desa atas Persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa. (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari Anggota BPD. (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal 9 (1) BPD berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa, yaitu sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa. (3) BPD mempunyai tugas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa dengan merumuskan dan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Pemerintah Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa. (4) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) BPD mempunyai fungsi : a. Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; b. Merumuskan dan Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa; c. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) serta Keputusan Kepala Desa; d. Menampung, memperjuangkan, menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Pejabat atau instansi yang berwenang.
BAB V HAK, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 10
BPD mempunyai hak : a. Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Desa; b. Menyatakan Pendapat.
Pasal 11 Anggota BPD Mempunyai Hak : a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
6
b. c. d. e.
Mengajukan Pertanyaan; Menyampaikan Usul dan Pendapat; Memilih dan Dipilih;dan Memperoleh Tunjangan.
Pasal 12
BPD Mempunyai Wewenang : (1) Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. (2) Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. (3) Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. (4) Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. (5) Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dan. (6) Menyusun Tata Tertib BPD.
Pasal 13 BPD Mempunyai Kewajiban : (1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Menaati Segala Peraturan Perundang-undangan. (2) Melaksanakan Kehidupan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (3) Mempertahankan dan Memelihara Hukum Nasional serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat. (5) Memproses Pemilihan Kepala Desa. (6) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. (7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; dan (8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
Pasal 14 (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi dan hasil kinerjanya kepada masyarakat. 7
(2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.
Pasal 15 Pimpinan dan Anggota BPD dilarang : (1) Merangkap Jabatan Kepala Desa dan jabatan Perangkat Desa; (2) Sebagai Pelaksana Proyek Desa. (3) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain. (4) Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. (5) Menyalahgunakan Wewenang; (6) Melanggar sumpah/janji jabatan.
BAB VI MEKANISME RAPAT Pasal 16 (1) Rapat BPD diadakan dalam rangka Penetapan Peraturan Desa, Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan lain-lain.. (2) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD dan dalam hal Ketua berhalangan rapat dipimpin oleh wakil ketua. (3) Dalam hal Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban, rapat dipimpin oleh Ketua BPD dibantu oleh Sekretaris BPD. (4) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan dietapkan berdasarkan suara terbanyak. (5) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3(dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir. (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD. Pasal 17 Rapat BPD diadakan menurut kebutuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
8
Pasal 18 (1) Sebelum rapat dimulai, setiap Anggota BPD wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan; (2) Rapat dimulai dan dibuka oleh Pimpinan Rapat jika daftar hadir telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota BPD; (3) Anggota yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat, harus seijin pimpinan rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat.
Pasal 19 (1) Rapat BPD sebagaimana dimaksud Pasal 19 dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka untuk umum. (2) Rapat terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu rapat yang boleh dihadiri semua Perangkat Desa, Ketua-ketua RT/RW, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Masyarakat Umum. (3) Masyarakat yang hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mentaati segala ketentuan tata tertib rapat.
Pasal 20 (1) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) belum tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama satu jam; (2) Jika waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir dan jumlah anggota yang hadir sebagai dimaksud pasal 18 ayat (2) belum juga tercapai, pimpinan rapat setelah memusyawarahkan dengan para anggota lainnya menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambatlambatnya 3 (tiga ) hari setelah rapat pertama.
Pasal 21 (1) Sesudah rapat dibuka, sekretaris BPD membacakan susunan acara rapat untuk diminta persetujuan dari anggota yang hadir; (2) Apabila susunan acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) telah disetujui oleh anggota yang hadir maka rapat dilanjutkan; (3) Susunan acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir.
Pasal 22 Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat berkewajiban untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.
9
Pasal 23 (1) Setiap anggota diberikan kesempatan yang sama berbicara setelah mendapat izin dari pimpinan rapat. (2) Pembicara tidak boleh diganggu selama yang bersangkutan masih berbicara dalam batas waktu yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari pokok masalah yang dibahas.
Pasal 24 (1) Pada pemulaan atau selama pembicaraan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, pimpinan rapat menentukan mengenai lamanya seseorang anggota berbicara. (2) Apabila pembicara telah melampaui waktu yang telah ditetapkan sebagaimana maksud ayat (1) pimpinan rapat harus dapat mengingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.
Pasal 25 (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menentukan jumlah pembicara dalam setiap tahap dan terlebih dahulu mencatat namanya; (2) Urutan pembicara ditentukan berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
Pasal 26 (1) Pembicaraan yang menyimpang dari pokok masalah yang dibahas tidak diperkenankan. (2) Apabila pembicaraan menyimpang dari pokok masalah yang dibahas, pimpinan rapat memperingatkan supaya pembicara kembali kepada pokok permasalahan.
Pasal 27 (1) Apabila pembicara dalam rapat mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak layak dan mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pimpinan rapat memperingatkan supaya pembicara tertib kembali; (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan rapat memberi kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan-perkataan yang menyebabkan yang bersangkutan diberi peringatan, dan jika yang bersangkutan mempergunakan kesempatan tersebut, maka perkataanperkataan tersebut tidak dimuat dalam Berita Acara Rapat, karena dianggap tidak pernah diucapkan.
10
Pasal 28 Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) Pimpinan Rapat menghentikan yang bersangkutan untuk tidak meneruskan pembicaraannya.
Pasal 29 (1) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 tidak dapat diatasi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam. (2) Dalam hal sebagaimana pada ayat (1) dapat diatasi rapat dibuka kembali dan pimpinan rapat melanjutkan rapat. Pasal 30 (1) Dalam hal Pimpinan Rapat berpendapat bahwa pembahasan masalah telah dianggap cukup, maka pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat. (2) Pokok-pokok kesimpulan rapat sebagai dimaksud ayat (1) atas dasar musyawarah/mufakat ditetapkan sebagai keputusan rapat. (3) Dalam hal rapat tidak tercapai musyawarah/mufakat maka diadakan pungutan suara terbanyak voting). (4) Setelah Keputusan Rapat dibacakan oleh Sekretaris BPD dan diterima secara musyawarah / mufakat, maka rapat BPD dianggap telah selesai untuk selanjutnya ditutup oleh Pimpinan Rapat. Pasal 31 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah selesai rapat, Sekretaris BPD menyusun Berita Acara yang memuat : a. Hari, Tanggal dan Tempat Rapat; b. Acara Rapat; c. Daftar Hadir Anggota; d. Pokok-pokok Masalah yang dibahas; e. Pokok-pokok Hasil Pembicaraan Para Anggota; f. Pokok-pokok Keputusan Rapat; (2) Berita acara rapat sebagaimana ayat (1) dijadikan dasar penetapan kebijaksanaan selanjutnya.
BAB VII PEMBERHENTIAN MASA KEANGGOTAAN, PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD Pasal 32
11
(1) Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya terhitung Tanggal Pengesahan Keanggotaan BPD. (2) Anggota dan Pimpinan BPD yang telah berakhir masa keanggotaannya, diadakan Pemilihan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 33 (1) Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena : a. Meninggal Dunia; b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri; c. Tidak lagi memenuhi syarat dan / atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 14; d. Berakhir Masa Keanggotaannya dan telah dipilih Anggota / Pimpinan BPD yang baru; e. Melanggar Sumpah dan Janji; f. Terdakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun. (2) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa. (3) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau permintaan sendiri diusulkan oleh BPD sebagaimana ketentuan pada ayat (2). Pasal 34 (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian. (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan. (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pasal 35 Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.
Pasal 36 (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD. (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
12
BAB VIII KEUANGAN BPD Pasal 37 (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa. (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.
Pasal 38 (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
BAB IX TINDAKAN PENYIDIKAN Pasal 39 (1) Tindakan penyidikan terhadap pimpinan dan Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati. (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan/atau Anggota BPD yang dituduh tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara. (3) Pemberhentian sementara diusulkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati. (4) Selama Ketua BPD dikenakan pemberhentian sementara, maka tugas selaku dijabat oleh Wakil Ketua BPD. (5) Hal-hal yang dikecualikan adalah: a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. (6)Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 tiga)hari.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40
13
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.
Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 26 Oktober 2006 BUPATI SERUYAN
TTD
DARWAN ALI Diundangkan di Kuala Pembuang Pada tanggal 30 Oktober 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TTD Drs. H.DJONI ARDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI E
14
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR
TAHUN 2006
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
I.
Penjelasan Umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan istilah BPD berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi mesyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu maka BPD kedudukannya adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Desa dan bersifat Independen, bebas dari Pengaruh Kepala Desa.
II.
Penjelasan Pasal demi Pasal Pasal 1 s/d 6 Cukup Jelas; Pasal 7 Ayat 1 Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota dan Pimpinan BPD tembusannya disampaikan kepada Camat. Ayat 2 s/d 3 Cukup jelas Pasal 8 s/d 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat 1 Penetapan tidak memerlukan Pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat - lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Ayat 2 Cukup jelas
Ayat 3 Pengusulan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati oleh BPD melalui Camat.
15
Ayat 4 s/d 6 Cukup jelas Pasal 13 Ayat 1 s/d 4 Cukup Jelas Ayat 5 Yang dimaksud dengan “Memproses Pemilihan Kepala Desa” adalah Membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih. Ayat 6 s/d 8 Cukup Jelas Pasal 14 s/d 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat 1 s/d 3 Cukup jelas Ayat 4 Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah Rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti Pemberhentian Kepala Desa dan Melakukan Pinjaman. Ayat 5 Cukup jelas Pasal 17 s/d 41 Cukup Jelas.
16
