PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan dalam pengaturan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); Memperhatikan
: Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 821/Kep.162-BKD/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pedoman Alih Status Pejabat Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. MEMUTUSKAN :
Menetapka n
:
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2.
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Pandeglang.
3.
Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pandeglang.
5.
Perpindahan adalah Mutasi Kepegawaian yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil.
6.
Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
7.
Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
8.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9.
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
BAB II PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 2 Perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke luar daerah Kabupaten Pandeglang harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun semenjak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); 2. Mendapat izin dari Pejabat yang berwenang; 3. Mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja; 4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Tingkat Sedang dan Berat atau dalam proses peradilan; 5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai rata-rata baik 2 (dua) tahun terakhir;
3
6. Mendapat lolos butuh dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang; 7. Mendapat rekomendasi penerimaan dari daerah yang dituju; 8. Tidak mengurangi formasi kebutuhan pegawai yang sifatnya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang; 9. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar.
Pasal 3 Ketentuan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 di kecualikan bagi :
1. Pegawai Negeri Sipil yang pindah karena mengikuti tugas suami di luar Pemerintah Kabupaten Pandeglang; 2. Pegawai Negeri Sipil yang menderita penyakit menahun yang perlu pengobatan secara intensip berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Pemerintah.
Pasal 4 Perpindahan Pegawai tidak berlaku bagi :
Negeri
Sipil
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
3
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat diangkat telah bersuami dan berdomisili di luar Pemerintah Kabupaten Pandeglang; 2. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 tidak berlaku bagi PNS yang bertempat tinggal / berdomisili yang masih dapat terjangkau dari Kabupaten Pandeglang.
Pasal 5 Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dari luar Daerah Kabupaten Pandeglang, harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Mendapat rekomendasi dan lolos butuh dari Pemerintah Daerah / Instansi Induk asal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 2. Adanya formasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang; 3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai rata-rata baik 2 (dua) tahun terakhir; 4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya; 5. Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat Sedang dan Berat atau dalam proses peradilan; 6. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar. Pasal 6 Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah atau sebaliknya harus memenuhi persyaratan yang meliputi : a.
Persetujuan dari Persetujuan;
pejabat
yang
berwenang
4
dalam
bentuk
Surat
Pernyataan
b. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau dalam proses peradilan; c.
Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
d. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar.
Pasal 7 Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memenuhi persyaratan / kriteria sebagai berikut : 1. Telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun pada SKPD yang bersangkutan; 2. Pegawai Negeri Sipil tersebut mempunyai keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan oleh SKPD tersebut; 3. SKPD yang bersangkutan benar-benar membutuhkan Pegawai Negeri Sipil tersebut; 4. Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena menderita sakit menahun berdasarkan pemeriksaan Dokter Pemerintah Daerah.
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di pada tanggal
Pandeglang
BUPATI PANDEGLANG,
ERWAN KURTUBI Diundangkan di pada tanggal
Pandeglang
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
DODO DJUANDA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 NOMOR
5
