BUPATI GUNUNGKIDUL PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2006 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa perlu didukung kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Desa perlu dukungan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD); c. bahwa agar dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat terarah dan terukur perlu disusun pedoman pelaksanaan; d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa;
Tahun 2001 tentang
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2006. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3.
Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4.
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan, desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD Kabupaten Gunungkidul.
6.
Dana Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa untuk membiayai kebutuhan Desa.
7.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
8.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
9.
Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa.
10.
Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
12.
Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah Desa dengan persetujuan BPD.
13.
Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan lain-lain pendapatan yang sah.
14.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana operasional dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan
diterjemahkan dalam angka rupiah, disatu pihak mengandung target perkiraan belanja dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
(2)
ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan : a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat; d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN Pasal 3
(1)
Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
(2)
Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
(3)
Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
(4)
ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. BAB IV PENENTUAN BESARNYA ADD Pasal 4
(1)
Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus : ADDx = ADDM Desa + ADDP Desa ADDP Desa = ADDPx – Nilai rata-rata pengurang Nilai rata-rata pengurang = ( ∑ ADDPx - ∑ ADDP) : n Desa ADDPx + BDx (ADD - ∑ ADDM) BDx = a1 KV1 + a2 KV2 + a3 KV3 + a4 KV4 V1,2,3,4 x KV1,2,3,4 x = ∑Vn Keterangan : ADDx ADDM ADDPx
: Alokasi Dana Desa untuk desa x : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
BDx ADD ∑ ADDM a1,a2,a3,a4 KV1 KV2 KV3 KV4 V1,2,3,4 x ∑Vn
: Nilai Bobot Desa untuk desa x : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota : Jumlaj seluruh Alokasi Dana Minimal : Angka Bobot masing-masing variable : Nilai Koefisien Variabel Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin) : Nilai Koefisien Variabel Penduduk (Jumlah Penduduk) : Nilai Koefisien Variabel Kondisi Geografis (Luas Wilayah) : Nilai Koefisien Variabel Keterjangkauan (Jumlah Padukuhan ) : Angka Jumlah Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Padukuhan Desa x : Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4, untuk seluruh Desa
(2)
Besarnya prosentase perbandingan ditetapkan 60 % untuk Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan 40 % untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
(3)
Besarnya ADD masing-masing Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah. BAB V INSTITUSI PENGELOLA ADD Pasal 5
(1)
Dalam pelaksanaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi yang mempunyai tugas dan kewajiban: a. merumuskan dan menyusun kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan ADD b. melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses kegiatan d. membantu pemecahan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ADD dan mengkoordinasikan penyelesaiannya dengan pengawas fungsional
(2) Pemerintah Kecamatan sebagai pendamping pelaksanaan ADD berkewajiban : a. menyebarluaskan informasi program ADD pada Desa b. memfasilitasi penyusunan APBDes dan Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan ADD dalam rangka pengendalian c. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan pelaksanaan ADD d. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ADD baik menyangkut teknis maupun administrasi e. melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD secara berkala/triwulan kepada Kepala Daerah Cq. Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Gunungkidul (3)
Pemerintah Desa sebagai pelaksana ADD mempunyai tugas dan kewajiban : a. melaksanakan sosialisasi program ADD kepada masyarakat b. merencanakan penggunaan ADD dengan melibatkan lembaga desa dan tokoh masyarakat. c. mengkoordinasikan pelaksanaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi d. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik dan berjenjang perkembangan secara fisik dan keuangan kepada Kepala Daerah melalui Camat. BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN ADD
Pasal 6 (1)
Pengelolaan keuangan ADD tidak terpisahkan dengan APBDes dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
(2)
Bendaharawan Desa wajib menyelenggarakan administrasi keuangan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. BAB VII MEKANISME PENYALURAN ADD Pasal 7
(1)
Pengajuan dana ADD dilakukan oleh Desa setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan.
(2)
Penyaluran dana ADD dilakukan oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gunungkidul melalui transfer Bank BPD Cabang Wonosari ke rekening Bendaharawan Desa.
(3)
Pencairan dana ADD dilakukan secara bertahap setiap triwulan sesuai plafon yang ditetapkan.
(4)
Prosentase pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 6 ) dengan ketentuan : a. Triwulan I sebesar 20 % b. Triwulan II sebesar 30 % c. Triwulan III sebesar 30 % d. Triwulan IV sebesar 20 %
(5)
Mekanisme Pencairan dana ADD sebagai berikut : a. Lurah Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) kepada Kepala Daerah Cq Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gunungkidul melalui Camat. b. Pengajuan SPP sebagimana dimaksud huruf a dilampiri : -
rencana penggunaan
-
Laporan pelaksanaan perkembangan penggunaan ADD
-
SPJ triwulan sebelumnya
c. Bendaharawan Desa berkewajiban membuka rekening pada Bank BPD Cabang Wonosari dan membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran ADD sesuai dengan rencana penggunaan belanja dalam APBDes. d. Bendaharawan Desa dalam pengeluaran dana ADD baik yang dialokasikan untuk kegiatan rutin maupun pembangunan harus mendapat persetujuan Lurah Desa dan dengan bukti pengeluaran yang sah. (6)
Penggunaan dana ADD yang diperuntukkan pemberdayaan lembaga-lembaga Desa seperti BPD, LPMD, PKK, RT/RW dan Karang Taruna masing-masing Lembaga dimaksud mengajukan permohonan kepada Lurah Desa dan dilampiri rincian penggunaan dan jadwal kegiatan yang diketahui oleh Ketua Lembaga yang bersangkutan.
(7)
Pengajuan dana ADD triwulan berikutnya dapat dilakukan setelah SPJ sebelumnya dilaporkan kepada Lurah Desa.
(8)
Ketua BPD, LPMD, PKK, RT/RW dan Karang Taruna berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara administrasi dan memberikan SPJ kepada Lurah Desa. BAB VIII PENGGUNAAN Pasal 8
(1)
Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
(2)
Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu lembaga kemasyarakatan di Desa.
(3)
Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh ADD harus sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja pada APBDes.
(4)
Guna ketertiban administrasi keuangan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD Bendaharawan Desa berkewajiban membukukan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(5)
ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan dan kegiatan pembangunan/pemberdayaan masyarakat dengan prosentase penggunaan berdasarkan plafon penerimaan ADD masingmasing Desa sebagai berikut : a. belanja rutin 40 %, dengan perincian pembagian : - Pemerintah Desa 12,5 % - BPD 5 % - LPMD 7,5 % - PKK 5 % - RT/RW 7,5 % - Karang Taruna 2,5 % b.belanja pembangunan 60 % - pembangunan fisik/infrastruktur desa 45 % - pembangunan non fisik/bantuan modal usaha ekonomi produktif
(6)
15 %
Penggunaan ADD tidak dibenarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pembangunan kantor Lurah Desa, Balai Desa dan Balai Padukuhan b. Kegiatan peringatan hari besar keagamaan, adat istiadat dan hari besar Nasional c. Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa. BAB IX PELAPORAN ADD Pasal 9
(1)
Pemerintah Desa berkewajiban membuat laporan pelaksanaan ADD secara periodik dan berjenjang.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar laporan dari Lembaga yang melaksanakan kegiatan.
(3)
Laporan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat yang mencakup : a. rencana penggunaan ADD yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang APB Desa b. laporan Perkembangan fisik dan keuangan per triwulan c. laporan permasalahan yang dihadapi dan solusi/upaya pemecahannya d. hasil akhir pelaksanaan ADD yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perhitungan APB Desa.
(4)
Kecamatan wajib melakukan koreksi secara fisik dan administrasi keuangan terhadap laporan dari Pemerintah Desa setiap tahapan pelaksanaan ADD yang selanjutnya memberikan rekomendasi dan melaporkan kepada Kepala Daerah.
BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1)
Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan ADD dilakukan pengendalian dan pengawasan.
(2)
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah Desa, Camat dan Kepala Daerah.
(3)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.
(4)
BPD melakukan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan ADD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa. BAB XI PENUTUP Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 6 Maret 2006 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 10 Maret 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd. BAMBANG HARIANTO BERITA DERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2006 NOMOR 02 SERI A.
