PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SAMARINDA

eJournal Administrasi Negara Volume 5 , (Nomor 2 ) 2017: 5987-6000 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2017

PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SAMARINDA Nor Hakim

1

ABSTRAK Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kota Samarinda dibawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si selaku pembimbing I dan Drs. M. Z. Arfin, M.Si selaku pembimbing II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu: Untuk Mengetahui Peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam Pelakasanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kota Samarinda, Hasil penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan 2 (Dua) indikator atau fokus yang ditentukan yaitu Peran Badan Kepegawaian Daerah dalam Pengangkatan tenaga honorer dan Pelamar umum menjadi CPNS, dan Peran dalam melaksanakan Perancanaan, Penerimaan, Pelaksanakan seleksi, dan Pengumuman hasil seleksi kebutuhan PNS Kota Samarinda Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling dan Insidental Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari Pengumpulan Data (Data Collection), Kondensasi Data (Data Condensation), Penyajian Data (Data Display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kota Samarinda. Dapat dilihat dari Mekanisme pengangkatan yaitu diadakannya formasi berapa jumlah yang dibutuhkan BKD Badan Kepegawaian Daerah untuk kebutuhan formasi dengan melengkapi tambahan syarat dimana tahun demi ke tahun adanyaperubahan yang diberikan oleh pihak pusat, Peran dalam melaksanakan perencanaan, penerimaan, pelaksanaan seleksi, dan pengumuman hasil seleksi kebutuhan CPNS. Faktor penghambat terhadap Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai 1

Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Email:

eJournal Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 2 , 2017: 5987 - 6000

Negeri Sipil Kota Samarinda. Antara lain Kebutuhan formasi, Gangguan koneksi jaringan, Minimnya ketersediaan peralatan Kata Kunci : Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Manusia selalu menjadi titik sentral dalam suatu kehidupan di dunia, karena manusia itu mempunyai ruang gerak dan lingkup yang sangat luas. Manusia diakui atau tidak sangatlah berperan dalam pelaksanaan sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun dalam instansi pemerintah. Dimana yang dimaksud dengan manusia dalam organisasi dan instansi adalah pegawai, Dalam hal ini yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai negeri sipil (PNS). Dalam pelaksanaan pemerintah, negara Indonesia menganut asas desentralisasi yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan sistem otonomi daerah. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah, pegawai negeri sipil di Indonesia terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah, dengan penjelasan sebagai berikut. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 811/3034/BKD I.1/2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok membantu Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian. Dalam pelaksanaan rekrutmen dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Namun sampai saat ini peran Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan rekrutmen PNS Kota Samarinda belum terlaksana sesuai dengan harapan para CPNS dan Undang-undang terkait. diantara permasalahan yang tampak selama observasi dan wawancara terhadap CPNS dan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda sebagai berikut: 1. Dari sisi penyelenggara, rekrutmen pegawai masih dilakukan dengan cara-cara yang tidak menjamin kesempatan dan terjaringnya calon-calon yang potensial. 2. Realitanya pada saat ini aparatur pemerintah pada umumnya bukan menjadi public service atau pelayan bagi masyarakat tetapi sebaliknya mereka lebih untuk dilayani oleh masyarakat. 3. Para aparatur pemerintah kurang memperhatikan kepentingan masyarakat.

5988

Peranan badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen (Nor Hakim)

4. Rekrutmen yang dilakukan oleh BKD tahun 2010 yang melahirkan banyak isu dari isu titipan, suap, orang dalam dan sampai praktik politik. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan tentang. Peranan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kota Samarinda. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai negeri sipil di Kota Samarinda ? 2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai negeri sipil Kota Samarinda ? Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran BKD dalam pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di kota samarinda. 2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Kota Samarinda. Manfaat Penelitian Adapun Segi Teoritis dan Segi Praktis dari penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Segi Teoritis : a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Negara secara khusus. b. Menambah wawasan serta pengetahuan dan kemampuan untuk membuat karya tulis ilmiah bagi penulis. 2. Segi Praktis : a. Sebagai bahan informasi, masukan dan evaluasi bagi pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda. b. Sebagai tambahan informasi bagi semua pihak baik pemerintah, kalangan akademik atau mahasiswa yang tertarik pada masalah yang diteliti. KERANGKA DASAR TEORI Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara

5989


maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia/bukan mesin/dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti Psikologi, Sosiologi, dll. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Menurut Edy Sutrisno (2012:9-11) mendefinisikan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, sebagai berikut 1. Perencanaan 6. Kompensasi 2. Pengorganisasian 7. Pengintegrasian 3. Pengarahan dan pengadaan 8. Pemeliharaan 4. Pengendalian 9. Kedisiplinan 5. Pengembangan 10. Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah Bahwa untuk kelancaran manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang merupakan perangkat pemerintah daerah. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah mengatur prinsip, kedudukan, tugas dan fungsi BKD agar berhasil guna dan berdaya guna dan dalam melaksanakan tugasnya. Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Rekrutmen Istilah peranan dalam bahasa inggris disebut the rol, berarti keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang diorganisir serta berlandaskan kemampuan dan kemauan yang memadai, turut serta dalam mewujudkan tujuan dengan rasa tanggung jawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki atau kesadaran dalam melaksanakan kegiatan. Organisasi Badan Kepegawaian Daearah Organisasi menurut Robbin (dalam Syamsir Torang 2016 :25) adalah suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama. Tugas Pokok BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 06 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda Pasal 3 menyebutkan bahwa : 1. Badan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat

5990


spesifik khususnya dibidang kepegawaian dalam pengelolaan pelaksanaan manajemen PNS. 2. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda yang karena kedudukannya sebagai Pejabat Pembina PNS di Daerah. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 06 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Pasal 4 tersebut diatas, Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah. 2. Penyiapan, perencanaan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah. 3. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. 5. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 6. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian. 7. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada BKN. 8. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan Badan. Rekrutmen Pegawai Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sdm oraganisasi atau perusahaan. Sumber-Sumber Rekrutmen Pegawai Setelah diketahui spesifikasi pekerjaan pegawai yang dibutuhkan, harus ditentukan sumber-sumber penarikan calon pegawai. Sumber penarikan pegawai biasanya dari sumber Internal dan Eksternal organisasi. Proses Rekrutmen Pegawai

5991


Adapun dalam proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut : 1. Penyusunan strategi untuk merekrut 2. Pencarian pelamar-pelamar kerja 3. Penyaringan atau penyisihan pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok 4. Pembuatan kumpulan pelamar Maksud Tujuan Rekrutmen Pegawai Secara umum Tujuan Rekrutmen ialah untuk memberikan sebuah ketetapan bagi pelamar atau calon pekerja yang secara potensial memiliki kualifikasi tertentu. Menurut Siagian dalam Rosidah (2009:169) diadakannya rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pegawai yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Pegawai Negeri Sipil Pengertian pegawai negeri yang termuat dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut; Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi Konsepsional Definisi konsepsional atau definisi konsep adalah merupakan pembatasaan pengertian tentang sesuatu konsep dengan menggunakan konnsep lain. Berkenaan dengan penelitian ini, penulis merumuskan definisi konsepsional yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang dilakukan, yaitu peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam pelakasanaan rekrutmen pegawai negeri sipil, ialah dalam pasal-pasal PP No. 11 Tahun 2002 dan PP No. 43 Tahun 2007. Peranan Badan Kepegawaian Daerah pada pelaksanaan rekrutmen CPNS di fokuskan pada peranan dalam pengangkatan tenaga honorer dan pelamar umum menjadi CPNS di tinjau dari tingkat kebutuhan Instansi dan peran dalam melaksanakan persyaratan atau mekanisme pengangkatan tenaga honorer dan pelamar umum menjadi PNS. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Menurut Sugiyono (2013:1) Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan

5992


dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Fokus Penelitian 1. Peranan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam rekrutmen CPNS : a. Peranan dalam pengangkatan tenaga honorer dan pelamar umum menjadi CPNS melalui persyaratan atau mekanisme pengangkatan tenaga honorer dan pelamar umum menjadi PNS; b. Peran dalam melaksanakan perencanaan, penerimaan, pelaksanaan, dan pengumuman seleksi kebutuhan PNS. 2. Faktor penghambat Peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kota Samarinda. Sumber Data Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Menurut Sugiyono (2013:62) sumber data terbagi menjadi dua yaitu: 1. Data Primer : a. Key Informan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah. b. Informan adalah Kasubid Pengadaan Pegawai, Kabid Pengembangan, Kasubid Peningkatan Kualitas Pegawai, Kepala Sub Bagian Umum, dan Staf atau Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda. 2. Data Sekunder : a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan. Teknik Pengumpulan Data Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 1. Studi Kepustakaan (Library Research) 2. Penelitian Lapangan (Field Work Research) a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi Teknik Analisis Data Aktivitas dalam analisis data yaitu Menurut Miles,Huberman dan Saldana (2014:33)sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data (Data Collection) 2. Kondensasi Data (Data Condensation) 3. Penyajian Data (Data Display) 4. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)

5993


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda pada tahun 2014 per Desember dari jumlah Pegawai Negeri Sipil total yang ada sebanyak 9.852 pegawai. Untuk dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Struktur Organisasi Sekretariat, Dinas, Badan, dan Kantor yang harus diisi oleh orang-orang (Pegawai) yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing organisasi yang ada di pemerintah Kota Samarinda. Dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari berbagai organisasi adalah pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Samarinda. Sejarah Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Dasar pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. Hasil Penelitian Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam Pelakasanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kota Samarinda. Hasil penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan fokus yang ditentukan atau 2 (Dua) indikator yaitu Peranan dalam Pengangkatan tenaga honorer dan Pelamar umum menjadi CPNS melalui persyaratan atau mekanisme pengangkatan tenaga honorer dan pelamar umum menjadi PNS, dan Peran dalam melaksanakan Perancanaan, Penerimaan, Pelaksanakan seleksi, dan Pengumuman hasil seleksi kebutuhan CPNS. Peranan Dalam Pengangkatan Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Menjadi CPNS Melalui Persyaratan atau Mekanisme Pengangkatan Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Menjadi PNS Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dan terkait Peraturan Pemerintah diatas bahwa mekanisme pengangakatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau istilah sekarang disebut dengan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dimana dalam penyusunan terlebih dahulu diadakannya formasi berapa jumlah yang dibutuhkan untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) dan walikota selaku pejabat Pembina Kepegawaian mengintruksikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melaksanakan proses seleksi. Ada bagian unit/badan yang terlibat dalam pengadaan seperti bagian organisasi yang ada di Pemerintah Kota Samarinda, melaksanakan analisa jabatan dan analisa beban kerja sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan Pemerintah pusat.

5994


Peran Dalam Melaksanakan Perancanaan, Penerimaan, Pelaksanaan Seleksi, dan Pengumuman Hasil Seleksi Kebutuhan CPNS Perencanaan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dan terkait dengan teori diatas bahwa peranan Badan Kepegawaian Daerah terkait perencanaan ialah kebutuhan formasi dibentuk oleh BKD Kota Samarinda, BKN dan Menpan dengan sistem perencanaan kebutuhan pegawai yang telah disetujui oleh Gubernur atau walikota/bupati dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Penerimaan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dan terkait dengan teori diatas bahwa peranan Badan Kepegawaian Daerah terkait penerimaan ialah penerimaan CPNS dilingkungan pemerintah kota samarinda, yaitu berdasarkan surat keputusan dari pemerintah pusat bahwa akan diadakan penerimaan CPNS untuk kebutuhan formasi pihak BKD akan menyelenggarakan bagi masyarakat untuk calon pegawai dan akan diumumkan melalui media masa, media elektronik maupun Wibesite BKD dalam pengumuman penerimaan CPNS. Pelaksanaan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dan terkait dengan teori diatas bahwa peranan Badan Kepegawaian Daerah terkait pelaksanaan ialah pelaksanaan seleksi CPNS akan dilaksanakan apabila ada keputusan dari Pemerintah Pusat serta dalam pelaksanaan Pihak BKD menggunakan sistem Computer assisted test (CAT) untuk tes seleksi CPNS dimana tes tersebut langsung dikerjakan dikomputer dan hasil jawaban yang telah mengikuti tes seleksi akan diumumkan pada hari tes dilaksanakan pihak BKD harus lebih objektif dalam penilaian tes tersebut agar tidak ada kecurangan pada tahap seleksi. Pengumuman Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dan terkait dengan teori diatas bahwa peranan Badan Kepegawaian Daerah terkait pelaksanaan ialah pengumuman seleksi CPNS dari pihak BKD mengumumkan hasil tes seleksi sesuai dengan waktu yang ditentukan selama kurang lebih 14 hari kerja oleh pihak penyelenggara seleksi tes CPNS untuk kebutuhan formasi calon pegawai dan setelah adanya perubahan dari tahap untuk penerimaan seleksi CPNS pihak BKD menggunakan sistem Computer assisted test (CAT) dalam tahap tes ini para calon pegawai langsung dihadapkan dengan komputer mengisi soal-soal tes yang hasilnya akan keluar pada hari tes seleksi dilaksanakan dan diumumkan

5995


dimedia-media masa, media elektronik, Wibesite BKD maupun papan pengumuman dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan Kemigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu 1) Kebutuhan Formasi Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kota Samarinda bahwasannya dalam penentuan formasi BKD mengacu pada persetujuan pemerintah pusat, ada beberapa kebutuhan formasi CPNS yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang tidak dapat diganggu gugat oleh BKD, namum dari BKD masih membutuhkan formasi lain disamping apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. sehingga pihak BKD menginginkan adanya penambahan formasi dari pemerintah pusat sesuai dengan formasi yang telah diajukan oleh BKD. 2) Gangguan Koneksi Jaringan Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kota Samarinda. Kinerja Badan Kepegawaian Kota Samarinda terhambat karena adanya ganguan koneksi jaringan yang menyebabkan beberapa prosedur rekrutmen yang terhambat seperti penginputan data CPNS dan pengajuan formasi oleh BKD ke pemerintah pusat. hal ini juga membuat pengumpulan data pribadi CPNS yang dilakukan oleh BKD ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menjadi lambat. 3) Minimnya Ketersedian Peralatan Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kota Samarinda. minimnya ketersedian peralatan dalam proses rekrutmen membuatan prosedur rekrutmen menjadi tidak efektif dan efisien seperti kurangnya komputer menyebabkan lambatnya penginputan data CPNS sehingga membutuhankan waktu yang panjang untuk menginput data CPNS dan tidak adanya gedung tetap untuk melaksanakan proses tes tertulis CPNS sehingga terlebih dahulu BKD harus mencari dan menyewa gedung, dalam proses pencarian gedung pun terkadang membutuhkan waktu lama. PENUTUP Kesimpulan 1. Peranan Dalam Pengangkatan Tenaga Honorer Dan Pelamar Umum Menjadi CPNS Melalui Persyaratan Atau Mekanisme Pengangkatan Tenaga Honorer Dan Pelamar Umum Menjadi PNS.

5996


Dapat dilihat dari mekanisme pengangkatan yaitu diadakannya formasi CPNS berapa jumlah yang dibutuhkan BKD untuk kebutuhan formasi, dan diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN), kemudian dengan adanya persyaratan para calon pegawai dapat melengkapi tambahan syarat dimana tahun demi ke tahun dengan adanya perubahan yang diberikan oleh pihak pusat yang dulunya ipk 2,75 akan dinaikan menjadi 3.00 dan syarat ketentuan bagi CPNS harus adanya lulusan sarjana minimal S1, untuk menjadi PNS dan akan disesuaikan dengan fungsi maupun bidangnya. Dapat dilihat bahwa tenaga honorer tidak selalu mengikuti tenaga pelamar umum dari sepanjang tenaga honorer berusia di bawah umur 35 tahun dan kebutuhan formasi ada maka jalur honor dapat mengikuti tes dengan jalur umum sepanjang jalur honorer belum diadakan, pihak BKD hanya menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan formasi CPNS. 2. Peran Dalam Melaksanakan Perencanaan, Penerimaan, Pelaksanaan Seleksi, Dan Pengumuman Hasil Seleksi Kebutuhan CPNS a. Dari segi perencanaan sudah di lakukan penataan analisa sesuai dengan formasi yang dibentuk oleh BKD Kota Samarinda, BKN dan Menpan dengan sistem perencanaan kebutuhan pegawai yang telah disetujui oleh Gubernur atau walikota/bupati dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. b. Dalam proses penerimaan ada beberapa bidang yang berperan penting yaitu bidang pendaftaran, pengembangan, perencanaan dan penempatan dimana semua bidang harus berkoordinasi dengan baik agar dalam proses penerimaan CPNS ini dapat berjalan efektif dan efisien. c. Mengenai Pelaksanaan seleksi CPNS, BKD Kota Samarinda melaksanakan beberapa tahapan dengan menggunakan tes lisan, tes tertulis dan untuk sekarang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer assisted test (CAT) untuk tes seleksi CPNS dimana hasil tes tersebut akan langsung diketahui pada saat selesai tes. d. Tahap pengumuman seleksi CPNS dari pihak BKD mengumumkan hasil tes seleksi sesuai dengan waktu yang ditentukan selama kurang lebih 14 hari kerja, pada saat ini pihak BKD menggunakan sistem Computer assisted test (CAT) dalam tahap tes ini para calon pegawai langsung dihadapkan dengan komputer mengisi soal-soal tes yang hasilnya akan keluar pada hari tes seleksi dilaksanakan dan diumumkan dimedia-media masa, media elektronik, Wibesite BKD maupun papan pengumuman dilingkungan Pemerintah kota samarinda.

5997


Adapun faktor penghambat dalam peranan badan kepegawaian daerah dalam pelaksanaan Rekrutmen pegawai negeri sipil kota samarinda, antara lain: 1. Kurangnya kebutuhan formasi CPNS yang diminta. 2. Adanya gangguan jaringan yang terjadi membuat lambat dalam mendata penyaringan/seleksi pegawai, dan adanya segi anggaran ekonomi yang lagi lesu. 3. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses rekrutmen membuat prosedur rekrutmen menjadi tidak efektif dan efisien. Saran Selanjutnya berdasarkan data-data yang telah disajikan dari hasil kesimpulan yang ada, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1. Hendaknya dalam mekanisme kebutuhan formasi lebih banyak ditambah dan terencana untuk meningkatkan kualitas pengadaan calon pegawai agar masyarakat lebih mengetahui mekanisme apa saja yang akan dipakai dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil. 2. Badan Kepegawaian Kota Samarinda sebaiknya dapat memperkuat ataupun menambah jaringan internet yang memiliki keunggulan dibandingkan sistem jaringan yang sebelumnya sehingga tidak terjadi lagi gangguan koneksi dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS. 3. Seharusnya BKD Kota Samarinda menyediakan/menambahkan lagi computer dan gedung serba guna untuk tes tertulis agar tidak menghambat dalam proses pelaksanaan CPNS sehingga bisa berjalan dengan efektif dan efisien. DAFTAR PUSTAKA Buku : Abdulsyani. 2007. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta : PT.Bumi Aksara. Bangun, Wilson. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga. Dessler, Garry. 2008. Human Resource Management Edisi sebelas. New Jersey : Pearson Education, Inc. Hariandja, T.E Marihot. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT.Bumi Aksara. ________. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh. Jakarta : PT.Bumi Aksara. Hasibuan, S.P Malayu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT.Bumi Aksara. ________. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

5998


________. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT.Bumi Aksara. Husaini, Usman dan Purnomo. 2008. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta. PT Bumi Aksara. Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Bandung: Refika Aditama. Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis-Third Edition. London: Sage Publication Ltd. Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: ANDI. Rosidah, Ambar Teguh Sulistiyani. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sastrohadiwiryo, B. Siswanto. 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sedarmayanti. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju. Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN. Sitorus M. 2006. Sosiologi 2. Jakarta: Glora Akarsa. Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara Sutrisno, Edy. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kecana Prenada Media Group. Pasolong, Harbani. 2007. Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Rivai, Veitzhal. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Siagian, Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. 2013.Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. . 2014. Metode Penelitian Kombinasi (Mixes Methods). Bandung: Alfabeta Suwatno. 2011. Manajemen SDM dalam organisasi publik dan bisnis. Bandung: Alfabeta. Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manjemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Pt. Rafika Aditama.

5999


Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Adminisrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: Pt. Bumi Aksara. Thoha, Miftah. 2008. Manajemen Kepagawaian Sipil Di Indonesia. Jakarta: Kencana. Dokumen-dokumen : Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Proses Penyelenggaraan Rekrutmen CPNS. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Internet: http://sitipurwati.ilearning.me/bab-ii//2-6-konsep-dasar-penerimaan-pegawai/. diakses pada hari senin, tanggal 6 maret 2016) http://ekahardhi.blogspot.co.id/2010/12/pelaksanaan.html?m=1(diakses pada hari senin, tanggal 6 maret 2016)

6000

PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SAMARINDA

Recommend Documents