PERAN DPD DAN GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945
NuruddinHady Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Malang
Regional Representatives Council(DPD) is astate agency subject to the provisions ofArticle22 and Article 22DC 1945 Amendment. This institute is a substitute of regional representatives and group representatives as we have ever known before. Various parties think that DPD authority by are still the weak and as if only as a subordinate staff of experts with the }Iouse. This lead to the idea necessity of returning to the 1945 Constitution amendments, particularly with respect to the authority to strengthen the authority of the Council. DFD has a huge role to accommodate the aspirations of the region associated with the implementation of regional autonomy, both in terms of financial management sourced from the General Allocation Fund, as weil as the poteirtial of natural resources in the region, spatial, poverty, natural disasters, health, environmentand others. While the Council has not and is not even sensitive to the issues that come into direct contact with development interests and welfare of local communities. The idea of the Fifth Amendment must be seriously the need considered and studied, since amendments to the constitutionis a necessity. The idea for further amendments to the 1945 Constitution should be appreciated by first preparing a clear grand design ofthe material constitutionneeds tn be amended. Therefore, the amendmentis not just a patch work. And the most urgent one is that pecple candirectly take benefit from the amendment.
of
of
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan lembaga negara baru berdasarkan amandemen ketigaUndang-UndangDasar 1945,tepatnya diaturdalam ketentuanPasal22 C danpasal22 D UUD 1945. Lembaga ini merupakan pengganti utusan-utusan daerah dan utusan golongan-golongan seperti yang pernah kita kenal sebelumnya. Namun, kewenanganyang dimiliki oleh DPD tersebut terasa oleh sebagai pihak masih cukup lemah, sehingga memunculkanbanyak kritikan bahwa DPD tidak lebih dari staf ahli yang sub ordinat terhadap DPR, sehingga memunculkan gagasan perlunya amandemen kembali terhadap UUD 1945, khususnya terkait dengan kewenangan untuk memperkuat kewenangan DPD. Tetapi berdasarkan realitas empirik, sebetulnya banyak persoalan yang muncul dalam penyelenggaman Otonomi Daerah yang seharusnya menjadi fokus perhatian dari DPD menjadi terabaikan, baik dari sisi pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), maupun potensi-potensi sumber daya alam yang ada di daerah. Belum lagi persoalan kesejahteraan masyarakat di daerah yang akhir-akhir ini cukup memprihatinkan, dengan adanya kasus gizi buruk, kelaparan, dan terjadinya banjiryang terjadi di beberapa daerah akibat buruknya pengelolaan lingkungan dan penataan Tata ruang wilayah, belum mendapatkan perhatian dan menjadi isu-isu yang sangat serius dari DPD untuk ditarik pada ditingkat nasional, sehingga kita menganggap DPD belum dan bahkan tidak sensitif terbadap isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kepentingan penrbangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Untuk itu, gagasan amandemen kelima harus dipikirkan dan dikaji secara serius, karena perubahan konstitusi merupakan suatu keniscayaan dan gagasan perlunya amandemen lanjutan terhadap UUD 1945 patut diapresiasi dengan terlebih dahulu rnenyiaplan grand desrgn yangjelas atas materi konstitusi yangperlu diamandemen, sehingga amandemen tidak hanya sekedar tambal sulam, dan yang paling urgen lagi adalah rakyat dapat secara langsung menerima manfat dari amandemen tersebut.
Kata Kunci: DPD, Gagasan A,rnandentenKelima. UL-lD 1945
Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh l\{PR sebanyak empat kali berturut-turut, sejak Sidang
Umum MPR pada tahun 1999 hingga tahun 2002,
berimplikasi pada pembahan a1
_lt
sistem
32
lurnnl Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th.
ketatanegaraan indonesia yang mengalami perkembangan signifikan. Mengingat perubahan yang dilakukan meliputi hampir keseluruhan materi
muatan UUD 1945, kecuali Pembukaan dan Prinsip-prinsip bernegara tertentu yang disepakati untuk tidak diubah. Meskipun hasil perubahan tersebut telah m engubah secara mendasar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan berarti gagasan perlunya untuk melanjutkan proses amandemen UUD 1945 tidak ada. Karena tidak
bisa dipungkiri bahwa UUD 1945 hasil ini telah membawa kemajuan dalam kehidupan amandernen yang sudah ada sekarang ketatanegaraan
di indonesia,
bahkan mungkin
amandemen sekarang ini terlalu radikal dan terlalu cepat untuk diterapkan terutama berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Namun demikian, hal itu sudah menjadi
kesepakatan politik yang dilakukan oleh MPR,
25, Nomor
l, Pebruari
2012
sebelumnya, dimana keduanya merupakan unsur
keanggotaan MPR. Sedangkan DPD, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor: 77 tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyebutkan, bahwa DPD merupakan lembaga Perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), berdasarkan ketentuan Pasal22 C ayat (1) UUD 1 94 5, maka terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, hal ini berbeda dengan utusan daerah dan utusan golongan yang pada saat itu pengisian keanggotaannya melalui pengangkatan. Keanggotaan DPD dari setiap provinsi jurnlahnya sama untuk masing-masing provinsi
yaitu 4 (empat) orang atau kursi tidak mempertimbangkan luas daerah dan pendudukny4
artinya penentuan jumlah anggota DPD
meskipun seiring dengan berjalannya waktu masih
ditentukan berdasarkan administratif kewilayahan.
mengalami kekurangan-kekurangan.
Hal ini berbeda dengan penentuan alokasi kursi untuk DPR RI dari masing-masing Daerah Pemilihan yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduknya. Di Amerika Serikat, keberadaan DPD ini mirip dengan Senator yang merupakan wakil-wakil dari negara bagian, dan jumlah senator samayaitu 2 oranguntuk masingmasing negara bagian. Kemudian, jumlah seluruh anggota DPD tersebut tidak lebih dari sepertiga dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila dilihat dari kewenangan yang dimiliki
Daiam kaitannya dengan hal ini, Moh. Mahfud MD, mengemukakan bahwa isi konstitusi
itu merupakan pilihan politik, maka
upaya
mengubah konstitusi tidak harus selalu diarlikan bahrvayang sudah ada itu salah ataujelek, karena yang pokok dari upaya pe.rubahan konstitusi itu adalah membuat kesepakatan politik (re sultante) baru karena ada perkcmbangan, ada pemikiran banr yang relevan, dan ada hal-hal penting yang terlewatkan, atau karena ditemukan masalah (kekurangan) pada konstitusi yang sudah ada atau sedangberlaku. (MahfudMD;2008, l7). Oleh karena itu, perubahan konstitusi merupakan suatu keniscayaan dan gagasan perlunya amandemen lanjutan terhadap truD 1945 patut diapresiasi dengan terlebih dahulu menyiapkan grand design
yang jelas atas materi konstitusi yang perlu diamandemen, sehingga amandemen tidak hanya sekedar tambal sulam.
POSISI DAN PERAN
DEIVAN (DPD) DAI-AM PBRWAKILAN DAERAH
KOI\STITUSI
Dewan Perwal
oleh DPD dan dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR, maka kewenangan DPD tersebut sangat kecil dan lemah. Secara teoritis,
konstruksi parlemen dua kamar (bicanrcral) memang bervariasi, dari yang kuat (strong bicam-
eralism) seperti di Amerika Serikat hingga yang lunak atau lpmah (soft. bicameralism) seperti di Austria. Oleh karena itu, lemahnya kewenangan yang dimiliki oleh DPD tersebut memunculkan banyak kritikan bahwa DPD tidak lebih dari staf ahli yang sub ordinat terhadap DPR, sehingga memunculkan gagasan perlunya amandemen kembali terhadap UUD 1945, khususnya terkait
dengan kewenangan untuk memperkuat kervenangan DPD. (Jim ly Asshiddiqie ; 2007,
77
).
Terkait dengan hal ini, saya sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie (2007 ,77), dimanaseharusnya DPD tidak perlu rnempersoalkan dulu kewenangan atau kekuasaannya yang dianggap sangat terbatas itu,
UUD Hady, Peran DPD dan Gagasan Amandemen Kelima
1945 33
keberadaan DPD menjadi tidak ada artinya bagi
daerah hanya menjadi simbol dan formalitas kelembagaan atas nama daerah, tanpa diimbangi dengan daerah.
visi, dan komitmen untuk membangun
SISTEM
PEMILIIIAN
DEWAN
PERWAKILAN DAERAII (DPD) Berbeda dengan sistem Pemilihan umum untuk anggotaDewan Perwakilan Rakyat (DPR)'
maka sistem pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilaksanakan dengan menggunakan s istem distrik berwakil banyak. Untuk menjelasankan apayang dimaksud dengan s is tent distrik b erw akil banyak ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 84 ayat(2) or: 12 tahun 2003 tentang DPD' DPRD Provinsi dan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan Kota' yang menjelaspembangunan dan kese.lahteraan masyarakat daerah.
p
b
k
noAalzatqtr pa*::tr,
iakandalamsurat berada di dalam nomoq foto' dan
kotak segi nama calon' Apabila hasil pencoblosan yang
berada diluar kotak segi empat yang telah disediakan dalam surat suara, maka suaranya dinyatakan tidak sah' Selain itu pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan I ataucatatan lain pada
surat suara, karena surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lainnya, maka dinyatakan tidak sah.
Dalam konteks ini, sebetulnya sistim pemilihan anggota DPD yang menggunakan
perlu mendapatkan perhatian yang sangat serrus sistem distrik ini juga belum tentu dapat menj amin dari DpD, dimana infrastruktur, sarana pendidikan, kita mendapatkan calon-calon anggota DPD yang berkualitas sesuai harapan dan keinginan dari
dipraktekkan di era orde baru, dimana mereka betul-betul tokoh yang cukup dikenal dan dekat dengan masyarakat di daerah, cuman bedanya di era sebelumnya mereka diangkat, sedangkan DPD yang sekarang dipilih secara langsung oleh rakyat
34
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Th.2s,Nomor
di daerah. Nah, kedepan bagaimana kombinasi ketokohan anggota DPD, memiliki rekam jejak yangjelas, dan visi yangjelas untuk membangun daerahnya ini disatukan dengan model pemilihan secara langsung dengan sistem distrik ini dalam Pemilu 2014, sehinggadiharapkan mampu betul-
betul mendapatkan anggota DPD yang berkualitas, dan saya kira ini tidak perlu mengamandemen UUD 1945, tetapi cukup merubah UU pemilihan umum saja.
DAERAH PEMILIHAN & PENENTUAN CALON TERPILIH DPD Pada Pemilihan Umum tahun 2004, berdasarkan dalam ketentuan Pasal
5l
Undang-
undang No. I 2 tahun 2003, tentang Pemilu anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) adalah Provinsi, dan jumlah anggota DPD untuk setiap Provinsi ditetapkan 4 (empat) orang. Begitu juga dengan pelaksanaan Pernilu tahun 2009, berdasarkan ketentuan Pasal3l Undang-undangNo. l0 tahun 2008, tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka daerah Pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) adalah Provinsi, dan Pasal 31 Undang-undang No. l0 tahun 2008, menentukan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan daerah untuk setiap Provinsi ditetapkan 4 (empat) orang. Dalam hal penentuan atau penetapan calon terpilih untuk aggota DPD, menginat sistem pem ilihannya dengan menggunakan sistem distrik berwakil banyak, maka Pasal 109 Undang-undang No. 12 tahun 2008, menentukan; Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon
yang memperoleh suara terbanyak pertanra, kedua, ketiga, dan keempat di Provinsi yang bersangkutan. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama,
l, Pebruari
2012
bersangkutan. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat j umlah suara yang sama, maka calon yang memperoleh dukungan pemilih
yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih. KPU rnenetapkan calon pengganti antar waktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di Provinsi yang bersangkutan.
KEWENAI\GAII DEWAN PERWAKILAN DAERAH(DPD).
Adapun kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini adalah sebagai berikut; (i). Mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam, dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta ikut membahas RUU tersebut, (iy'. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-UndangAPBN dan Rancangan UndangUndang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
(iii). Dryat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai otonomi daerah, Undang-undang pembentukan, dan agama,
pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam,
dan sumberdaya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pend idikan dan agama, serta menyampaikan has i I pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan untuk ditindaklanjuti, (iv). Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam
pemilihan anggota BPK, (v). Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK. Untuk menunjang pelaksanaan tugas, maka Dewan Perwakilan Daerah dilengkapi dengan alat kelengkapan DPD, yaitu; (i). Pimpinan, (ii). Panitia
maka calon yang memperoleh dukungan pemilih
Ad Hoc, (iii). Badan Kehormatan, dan (iv).
yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih. Hal ini juga sama daam pelaksanaan Pemilu tahun 2009, berdasarkan ketentuan dalam pasal215 Undang-undang No.
Panitia-Panitia lain yang d iperlukan.
10
Kewenangan-kewenangan tersebut diatas sebetulnya cukup strategis bagi DPD, terutama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai otonomi daerah, Undang-undang pembentukan, pemekaran, dan
yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di Provinsi yang
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam, dan sumberdaya ekonomi lainnya. Tetapi DPD tidak
tahun 2008, yangmenentukan; Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon
Hady, Peran DPD dan GagasanAmandemen Kelima
jelas arah kerja yang sudah dilakukan, perhatian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi daerah mulai dari pemekaran daerah, terkait dengan Otonomi khusus di beberapa daerah,
evaluasi pilkada yang sering terjadi konflik dibeberapa daerah, dan kasus-kasus gizi buruk, kelaparan, serta kasus-kasus yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat di daerah masih
terabaikan.
dewasa untuk membukadiri dan siap mengusung
calon yang bukan berasal dari kadernya sendiri, asalkan memiliki kemampuan untuk mengelola negara secara profesional dan komitmen terhadap persoalan rakyat, bukan calon yang merninjam istilah Cak Nur (almarhum) banyak memlliki' gizi',
tetapi tidak meliki visi untuk mensejahterakan rakyat.
Untuk memperkuat sistem presidensial yang
GAGASAN AMANDEMEN KELIMA
USULAN DEWAN
UUD 1945 35
PERWAKILAN
DAERAH (DPD) Dalam kaitan dengan hal ini, setidaknya Deu'an Perwakilan Daerah (DPD) yang telah menggulirkan gagasan perlunya melanjutkan proses arnandemen UUD 1945 dengan menyiapkan naskah akadernik usulan amandemen
komprehensif. Menurut A. Mukthie Fadjar (2011,1), paling tidak ada l0 pokok usulan dari DPD, yaitu; (i). Memperkuat sistem presidensial,
(ii). Memperkuat lembaga perwakilan, (iii). Memperkuat otonomi daerah, (iv). Calon presiden perseorangan, (v). Pemilahan pemilu nasional dan
pemilu lokal, (vi). Forum previlegiatum, (vii). Optimalisasi pera4 Mahkamah Konstitusi, (viii).penambahan pasal HakAsasi Manusi4 (ix). Penambahan bab Komisi Negara, dan (x). Penajaman bab tentang pendidikan fan perekonomian. Dalam usulan amandemen versi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini, beberapa substansi penting yang diusulkan untuk dirubah, diantaranya adalah;
Peftama, di bidang eksekutif, pemilihan presiden secara langsung sebaiknya membuka peluang adanya calon independen, hal ini untuk merubah dominasi partai politik yang saat ini memonopoli pencalonan presiden. Sedangkan untuk menguatkan sistem presidensial yang efektif perlu desain konstitusi yang merangsang hadirnya sistem kepartaian sederhana. Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan usulan calon presiden yang dapat diikuti oleh calon independen, karena hal tersebut akan menafikan keberadaan partai politik sebagai simbol perpolitikan modern. Selain itu, sangat sulit dibayangkan apabila presiden terpilih tidak didukung oleh kekuatan partai politik di parlemen, maka akan terjadi instabilitas politik karena kebijakannya tidak didukung oleh kekuatan di parlemen. Tetapi yang perlu didorong adalah bagaimana partai politik kita mampu secara
efektif maka penulis sependapat perlunya desain konstitusi yang merangsang hadirnya sistem kepartaian sederhana, karena dalam realitas empirik pemilu multi partai pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan pemilu 2009,yang sudah kita terapkan telah terjadi ketidakstabilan pemerintahan, meskipun masih dalam batas-batas
yang wajar. Hal ini bukan saja karena presiden yang terpilih hanya mendapatkan dukungan minoritas di parlemen, tetapi karena koalisi paryol pengusung seringkali dibangun berdasarkan kepentingan pragmatis jangka pendek, yaitu untuk memperolehjabatan di pemerintahan, menteri, dll. Koalisi tidak dibangun berdasarkan visi bersama untuk mensejahterakan rakyat.
Namun demikian, bukan berarti kita membatasi hadirnya partai politik baru, kita tetap membuka peluang mun;ulnya partai-partai politik baru, akan tetapi secara alamiah biar rakyat yang akan menyeleksi partai -partai politik tersebut melalui Pemilu. Cara yang paling efektif untuk
melakukan seleksi alam atas eksistensi partai politik salah satunya adalah dengan cara menerapkan aturan Electoral Threshold maupun Parliamentary Threshold. Olek karena itu, era multi partai yang kita terapkan sekarang ini secara perlahan-lahan akan terseleksi secara alamiah, partai-partai politik apa saja yang akan tetap menjadi kontestan Pemilu, yaitu tentunya Parpol yang tetap dipilih oleh rakyat dan memperoleh suara yang signifikan, sehingga lolos dari aturan Electoral Threshold maupun Parliamentary Threshold. MenurutArend Lijphart ( 199 5),sebagaimana dikutip kembali oleh Arobowo (2003, 33) Electoral Threshold adalah the minirnunx support that a party needs to obtain in order to be represented, yaitu jumlah minimum dukungan yang harus diperoleh oleh seseorang atau sebuah parlai untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Dalam praktek, ketentuan Electoral Threshold ini dapat kitaj ump
ai pada pelaksanaan
berdasarkan UU
pemilu 2 004,
No. l2 tahun 2003 tentans
36
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, Nomor l, Pebruari 2012
Pemilihan Umum, akan tetapi ketentuan ini bukan mengatur tentangjumlah minimum dukungan bagi
(duapersen)jumlah kursi DPRpada Pemilu 2004 berdasarkan UU No. 12 tahun 2003, menjadi
partai untuk memperoleh kursi di lembaga
sekurang-kur angny a 3o/o (ti ga p er s er atas) jumlah
perwakilan, tetapi ketentuan ini berkaitan dengan keikutsertaan kembali partai politik peserta pemilu 1 999 untuk mengikuti pemilu berikutnya yaitu
kursi DPR pada pemilu 2009 berdasarkan UU No. l0 tahun 2008. Harapannya kedepan,
pemilu2004.
-
Sedangkan pada pelaksanaan Pemilu 2009,
penerapan Electoral Threshold sebagaimana yang dikemukakan oleh Arend Lijphart (1995) ini dapat kita temui dalam ketentuan Pasal202 UU No. 10 tahun 2008, tentang Pemilihan umum, yaitu jumlah minimum dukungan yang harus diperoleh oleh sebuah partai untuk memperoleh kursi di DPR. Pasal 202 (l) UU No. 10 tahun 2008, menyebutkan; Partai politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang- kurangnya 2,5Yo (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Ketentuan inilah yang kita kenal juga dengan istilah Parliamentary Thresh-
old. Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal'202 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan
kursi DPR di masing-masing daerah pcmilihan.
Namun demikian, ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Selain itu, UU No. l0 tahun 2008, juga mengatur keikutsertaan kembali partai politik peserta pemilu 2004 untuk mengikuti pemilu 2009.
Dalam ketentuan Pasal 315 UU No. l0 tahun 2008, menyebutkan; Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya
3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4Yo (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ll2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4o/o (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 112 (s e t en gah) jum lah kab upaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun2004. Jadi dalam penerapan Electoral Threshold bagi partai politik untuk dapat ikut kembali sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu b erikutnya, terj ad i pen in gkatan dari minimal 2Yo
penerapan Electoral Threshold maupun Parliamentary Thresholdbagi partai politik dari pemilu ke pemilu terus tingkatkan untuk menuju proses
penyederhanaan Parpol. Apalagi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: l6lPWV /2007,yang diajukan oleh 13 (tiga belas) partai politik terkait dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 tahun 2003, tentang Pemilu yang berkaitan dengan penerapan Electoral Threshold maupun Parliamentary Thresh-
old, menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, dalam bidang legislatif, kewenangan DPD sebaiknya dikuatkan agar fungsinya sebagai penyeimbang DPR dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, mengingat posisi MFR yang ditegaskan sebagaijoint session, forum gabungan saat DPR dan DPD melakukan sidang bersama. Pemilihan anggotaDPD yang secara langsung melalui sistem perwakilan provinsi harus disinkronkan dengan kewenangannya yang lebih kuat.
Ketiga,
di l.idang yudikatif,
Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan Mahkamah Konstitusi sebaiknya diberikan kewenangan untuk
menguji semua peraturan perundang-undangan, dan perlu ditambah untuk memeriksa permohonan c ons t i tut i onal c ompl ainf, Sedangkan Mahkamah
Agung sebagai Court of justice yang diberikan kewenangan forum prev il e gi atum untuk m emutus kasus kejahatan pada tingkat pertama dan terakhir bagi pejabat negara. Keempat terkait dengan reformasi hubungan
pusat dan daerah harus diagendakan dalam perubahan konstitusi. Desain konstitusi harus menemukan formula yang tepat untuk terus
mendorong desenttalisasi
yang
tidak
menumbuhkan potensi disintegrasi, oleh karena itu
konstitusi juga mesti mempunyai norma yang berpihak kepada keberagaman dan kekhususan daerah, ataupun masyarakat adat setempat. Dalam kaitan dengan gagasan amandemen yang berkaitan dengan Reformasi hubungan pusat dan daerah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan
Daerah
ini, belum begitu nampak seperti apa
desain Otonomi Daerah yang diharapkan, karena masih bersifat teoritis dan belum mencerminkan realitas empirik.
Hady, Peran DPD dan Gagasan Amandemen Kelima UUD
1945 37
Persoalan otonomi daerah yang kita hadapi,
Kesatuan Republik Indonesia. Hal itulah
menurut penulis begitu kompleks, bukan hanya sekedar perubahan paradigma dari sentralisasi
sebenarnya yang menjadi substansi dari otonomi daerah yang hendak diterapkan sesuai yang
kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. Karena ketika kewenangan yang begitu besar sudah diberikan kepada daerah, tetapi dampaknya bagi masyarakat luas belum dirasakan, terutama
diamanatkan oleh IIUD 1945. Selain beberapa poin penting diatas, dalam
harapan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Terdapat gejalayang sulit dibantah bahwa otonomi daerah lebih dimaknai sebagai semata-mata kekuasaan
usulan amandemen versi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), juga menyinggung tentang; (i). wilayah negara, (il). posisi Hak Asasi Manusia dalam konstitusi, kebebasan pers, hak perempuan,
dan hak pekerja,
(iii). Masalah perekonomian
pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa diikuti dengan visi pemerintahan yang menyejahterakan seluruh raky at. Otonorni daerah telah didis torsi menj adi otonomi pemerintahan daerah somata, karena partisipasi rakyat masih
nasional dan kesejahteraan sosial, (iv). pertahanan dan keamanan negara yang didalamnya mengafur tentang susunan dan kedudukan TNI dan POLRI, (v).Tentang Keuangan negara, dan (vi). Tentang Kekuasaan Pemerintahan negara. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
belum dapat mengakses titik-titik strategis
juga mengusulkan perlunya restrukturisasi
pengambilan keputusan di daerah. Pasca reformasi
terhadap keberadaan komisi-komisi negara di dalam konstitusi dan perlu ditegaskan bahwa komisi negara yang sebaiknya dipertahankan hanyalah komisi-komisi yang mempertegas dan memperkokoh bangunan negara hukum, yaitu komisi yang mendorong dan menjaga: (1 ). Sistem
disadari atau tidak telah terjadi paradoks demokasi. Terdapat pemahaman demokrasi yang lebih bersifat prosedural semata dan
menghilangkan makna demokrasi yang lebih substantif. Padahal dalam konteks pembangunan
demokrasi, segenap aktor demokrasi mesti memiliki persepsi dan pemahaman yang sama, bahwa locus demokrasi bukan lagi hanya di gedung dewan perwakilan rakyat (DPRD), namun
juga terdapat di basis massa rakyat. Selain itu, hubungan pusat dan daerah harus
peradilan yang independen dan berintegritas, bersih dari praktik mafia peradilan; (2). Perlindungan hak asasi manusia; (3). Kebebasan pers; (4). Pemilihan
umum yang jujur da,r adil; (5). Terciptanya pemerintahan yang baik. Maka komisi negara yang perlu diatur di dalam konstitusi berdasarkan
diarahkan bagaimana pemerintah pusat harus
usulan dari Dewan Perwakilan Daerah adalah:
mampu melakukan fungsi pengawasan dan kendali atas j alannya pemerintahan daerah yangsekiranya
Komisi Yudisial, (2). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (3). Konrisi Nasional HAM, (4).
dapat membahayakan keutuhan NKRI, dan keberadaan DPD seharusnya juga dapat melakukan fungsi pengawasan ini. Hal ini dapat
Komisi Pers Indonesia, dan (5). Komisi Pemilihan Umum (KPU). Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa UUD 1945 hasil mandemen masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan mendasar seiring dengan berjalannya waktu, dan menjadi suatu keharusan kelemahan-kelemahan tersebut perlu untuk disempurnakan. Beberapa persoalan mendasar yang perlu cermati dan perlu mendapat kajian bersama, yaitu;
dilihat dengan adanya pulau-pulau yang disewakan bahkan ada yang dijual belikan kepada investor
asing dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), selain itu wilyah perbatasan yang tidak terurus, pencaplokan batas
wilayah oleh Negara tetangga juga menjadi persoalan serius yang luput dari pengamatan kita dan belum ada langkah kongkrit dari pemerintah pusat untuk mencegah terjadinya penyerobotan
(
1
).
pemerataan, keadilan, keistimer,vaan dan
Pertama, keberadaan lembaga negara yang seharusnya tidak perlu, hal ini berujung pada terjadinya'benturan kewenangan antar lembaga negara. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, sebenarnya merupakan perkembangan yang sangat maju. Akan tetapi dengan adanyaKomisi Yudisial (KY) yang tidak jelas desain dan posisinya dalam konstitusi sebagai
kekhususan suatu daerah dalam sistem Nesara
organ pembantu dalarn pelaksana kekuasaan
tersebut. Mengingat Otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwuj udnya kesej ahteraan masyarakat mel alui peningkatan pelayanan, pemberdayaaan dan peran
serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
38
Jumal Penditlikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, Nomor I, Pebruari 2012
kehakiman yang berujung pada munculnya konflik
arfiara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) menunjukkan betapa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belum memiliki . grand desain yang jelas bagaimana posisi, dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Pasal 24 B ayat (l) UUD 1945, menyebutkan; Kom isi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim. Berdasarkan ketentuan diatas, maka Komisi Yudisial setidaknya memiliki 2 (dua) kewenangan utama, yaitu; (y'. mengusulkan pengangkatanhakim agung dan, (ii). mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran maftabat, serta prilaku hakim. Dalam kaitannya dengan mengusulkan pengangkatan hakim agung, sebenarnya hal ini tidak perlu membentuk lembaga negara yang khusus untuk itu, tetapi seharusnya cukup dibentuk
tim seleksi yang bersifat Ad hoc (sementara),komisiatau tim seleksi ini bisa sebuah komisi atau
dibentuk oleh Presiden, karena sifatnya semetttara, sehingga tidak mengakibatkan pemborosan dengan membentuk lembaga negara baru. Apalagi usulan
tersebut untuk diajukan kepada DPR agar mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
terhadap para hakim, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim, maka seharusnya konstitusi harus secara tegas mengatur para hakim pada tingkat mana yang menjadi obyek pengawasan Kl dan menurut penulis obyek pengawasan
Komisi Yudisial, lebih difokuskan pada pengawasan hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dan tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi. Hal ini, dikarenakan banyak para hakim di semua tingkatan yang putusannya menimbulkan kontroversi dan
belum menjamin rasa keadilan di masyarakat. Adapun argumentasi, kenapa Komisi Yudisial hanya benvenang mengawasi hakim di lingkungan MahkamahAgung dan peradilan dibawahnya dan tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi ?. Menurut Harjono, karena hal ini senafas dengan
kewenangan utamanya untuk mengusulkkan pengangkatan hakim agung, Selain itu, hal ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa pengisian jabatan hakim agung ditempuh lewat mekanisme yang berbeda. Pengi sian j abatan hakim agung telah diatur dalam pasal24 Aayat (3), yang melibatkan Komisi Yudisial. Sementara itu, pengisian j abatan hakim konstitusi diatur dalam pasal24C ayat(3),
yang masing-masing diajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan oleh Presiden (Harjono; 2008, 122 -124). Persoalan lain yang menyangkut mekanisme pengawasan yan g d ilakukan Komisi Yudi sial, yang
Sehingga keberadaan sebuah lembaga negara
sejatinya untuk menjaga dan menegakkan
yang hanya difungsikan untuk menyeleksi jabatan
publik tertentu seharusnya tidak perlu karena
kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim, seharusnya model pengawasannya tidak
menjadi pemborosan anggaran dan kurang efektif.
seperti model lembaga swadayamasyarakat yang
Menurut Harjono, sebenarnya pada saat UUD 1945 berlangsung, sempat terpikir bahwa lembaga yang sekarang bernama proses perubahan
Komisi Yudisial agar bersifatAd Hoc semata. Hal ini karena ia berangkat dari konteks bahwa
', dan begitu mudah menyatakan bahwa seorang hakim telah kesannya kerap 'negatif
melakukan penyimpangan tanpa ada kepastian secara hukum. Selain itu, mekanisme pengawasan
kewenangan lain sebagaimanayang diatur dalam Pasal24 B ayat (l) WD 1945. (HarJono; 2008, I22) Dalam konteks ini, nampak jelas proses amandemen masih terkesan tambal sulam, sering kali dibentuk lembaga negara baru terlebih dahulu, baru kemudian dicarikan kewenangannya.
yang dilakukan Komisi Yudisial masih terlalu konvensional, karena seharusnya Komisi Yudisial juga melakukan pengawasan terhadap adartya Contempt of Cours yangmungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan tetap perlu dilakukan terutama dapat dilihat dari putusan-putusan hakim yang sumir dan penuh kontroversi, termasuk putusan hakim yang banyak membebaskan para koruptor 'kelas kakap '. Setiap prilaku m.enyimpan gyangdilakukan para hakim harus di
Kedua, dalam hal pelaksanaan fungsi
proses, namun pada akhirnya upaya menegakkan
kebutuhan akan komisi ini adalah dalam rangka menyeleksi calon hakim agung semata. Namun,
ternyata pemikiran berkembang yang pada akhirnya komisi ini ternyata diberikan tambahan
pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial
kehormatan hakim, jangan sampai justru
Hady, Peran DPD dan Gagasan Amandemen Kelima UUD
1945 39
'menjelek-jelekkan' yang berujung pada di mata masyarakat,
945, maka t erdapat 2 (dua) lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian
mita bagi
terhadap peraturan perundang-undangan di indonesia" yaittt; (I ). Mahkamah Agung (MA), dan (2). Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 24 A ayat (l) UUD 7945,
menurunnya citra hakim
karena sejatinya Komisi Yudisial menjadi
Mahkamah Agung dan masyarakat agar menjaga seorang hakim tetap berjalan padajalan yang lurus dan berkomitmen pada keadilan serta kebenaran yang setiap putusannya didasarkan pada kejemihan hati nurani.
Sebagai sebuah gagasan, bisa saja kewenangan Komisi Yudisial apabila masih dipertahankan keberadaannya, perlu diperluas lagi kewenangannya untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap semua aparat penegak hukum, mulai dari Polisi, Jaks4 dan hakim. Selain
itu, Komisi Yudisial juga dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengkajian terhadap persoalan hukum nasional. Sehingga, dengan memperluas kewenangan Komisi Yudisial
ini, maka diharapkan keberadaan Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan bahkan Komisi Hukum Nasional dan SATGAS mafia hukum tidak diperlukan lagi, karena peran-peran pengawasan itu diharapkan melekatdan menjadi kewenangan
komisiyudisial.
Kemudian, sebagai gagasan amandemen lanjutan dalam bidang kekuasaan kehakiman, maka hendaknya kewenangan Mahkamah Konstitusi diperluas lagi untuk melakukan z7i materiil terhadap semua peraturan perundangundangan, dan memeriksa permohonan Constitutional complaint. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mengemukakan perlunya menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu memenerima dan memeriksa permohonan Constitutioncl complaint, karena hampir setiap hari banyak surat yang masuk ke MK yang sebenarnya
berkaitan dengan Constitutional complaint ini. Salah satu Rekomendasi hasil Seminar dan refleksi akhir tahun 2009 yang dilakukan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Se-Jawa Timur, juga mengusulkan perlunya MK diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus Coir-
stitutional question tnaupun Constitutional complaint. Hal ini juga dapat dilihat dan dibandingkan dengan usulan amandmen lanjutan
versi DPD yang juga rnengusulkan tambahan kewenangan MK untuk memeriksa Constitutional complaint. Selama ini, kervenangan untuk melakukan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal24 Aayat (1) jo Pasal 24 C ayat (1) IIUD
1
menyebutkan;
"Mahksmah Agung berwenang ntengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang, ...". Menurut M.Laiza Marzuki, kita menganut si
stem penguj ian materil terbatas bagi Mahkamah
Agung, yakni terbatas pada pengujian materil (materieele toetsing) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Selain itu, MahkamahAgung hanya boleh menguji formal (formele toetsing) terhadap undangundang namun tidak boleh menguji substansi (materi) undang-undang. Mahkamah Agung tidak memiliki hak menguji materi (materieele t o et s in gsre c ht) terhadap und ang-undang. Namun demikian, lebih lanjut menurut M. Laiza Marzuki, pengujian materil terhadap peraturan perundangundangan di bawah undang-undang dipandang kurang efektifkarena kaidah hukum yang paling efektif mengikat rakyrt banyak adalah undangundang beserta kaidah-kaidah hukum di atas undang-undang.
Kemudian, Pasal24 C ayat
(l) truD
1945,
dikatakan; "
Mahkamah Konstitus
i
berw enang ntengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji und an g- un d an g t e r haclap Und ang- Undan g Dasari...". Berdasarkan dua ketentuan
di
atas, maka
secara prinsip sistem pengujian terhadap peraturan
perundang-undangan di indonesia dapat dibedakan
antara konsep pengujian perafuran perundangundangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang merupakan kewenangan MahkamahAgung dan konsep pengujian unda:rgundang terhadap Undang-Undang Dasar yang merupakan kewenangan Malrkamah Konstitusi. Dengan pembedaan ini, maka menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Agung merupakan pengawal undang-undang (the guardian of the law), sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal Undang-Undang Dasar. (the guardian of the Constitution).
40
Jurnal Pendidikan Pancusila dan Kewargattegaraan, Th. 25, Nomor l, Pebruari 2012
Dalam konteks ini, sebagai sebuah gagasan amandemen lanjutan, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat diperluas untuk melakukan pengujian terhadap semua peraturan perundang-undangan di indonesia" Hal ini untuk menghindari tumpang tindih putusan dan untuk mensingkronkan setiap putusan penguj ian terhadap
peraturan perundang-undangan, karena bisa jadi
undang-undangan yang dijadikan dasar untuk
menguji peraturan perundang-undangan dibawahnya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung justru melanggaran UUD 1945. Apabila kewenangan pengujian terhadap semua peraturan perundang-undangan di indonesia disatukan berada
di Mahkamah Konstitusi, maka diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat melakukan uj i materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang langsung kepada UUD 1945.
Adapun yang berkaitan dengan Constitutional complaint yaitu gugatan yang diajukan seorang warganegara atas pelanggaran negara dan/atau aparatus negara terhadap hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh konstitusi. Menurut Robert Alexy, sebagaimana dikutip kembali oleh Harjon o, C onstitutional c omplaint memiliki 'fungsi ganda'. Pertama, bagi warga negara, ia menjadi semacam obat penawar ekstraordiner, yang memberi warganegara hak untuk mempertahankan hak konstitusionalnya. Kedua, bagi Mahkamah konstitusi atau yang
dipersoalkan adalah pihak yang menafsirkan undang-undang tersebut yang menyebabkan pemohon dirugikan. Jika demikian halnya, maka dia bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian, jika dikabulkan, Mahkamah Konstitusi bisa menyatakan bahwa kasus untuk orang itu, putusan Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan hak-hak konstitusionalnya. Hal ini berlaku secara individual, tanpa perlu mengubah undang-undang. Di sejurnlah negara seperti Jerman dan Korea Selatan, penanganan Constitutional complaint semacam itu telah menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. (Harjono, 2008, i 80-l 81). Selain itu, jika terdapat tindakan, perbuatan atau aturan yang dikeluarkan olehpublik authority y angmelanggar hak-hak dasar warga negara, baik yang bersifat substantifatau proseduril yang dilindungi oleh konstitusi, maka perbuatan atau
tindakan dimaksud dapat dibawakan ke depan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus apakah benar melanggar konstitusi. Keputusan atau perbuatan public authority tersebut meliputi
putusan pejabat pemerintah, putusan hakim, putusan pejabat tata usaha negara dan peraturan
ketika seseorang menggunakan upaya di peradilan biasa hingga pada putusan terakhir di Mahkamah
perundang-undangan yang dibuat legislatif. Kewenangan untrrli memeriksa dan memutus Constitutional complainl semacam ini, belum merupakan wenangan MKzu (Maruar, 2008,32). Selanjutnya, kelemahan berikutnya adalah kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan representasi dari daerah, tetapi sayangnya tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam menyuarakan kepentingankepentingan daerah. Dalam hal proses legislasi misalnya, seharusnya peran DPD tidak hanya
Agung, namun dia masih merasakan bahwa putusan tersebut belum adil, maka dia
RUU yang berkaitan dengan Otonomi Derah,
dimungkinkan mengajukan gugatan ke Mahkamah
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
menjalankan kompetensinya, ia berfungsi sebagai upaya penegakan hukum konstitusi yang obyeklif,
memberikan interpretasi, dan mengawal perkembangannya. Dalam ilustrasi sederhana,
i.
sebatas dapat mengajukan dan ikut membahas atas
Konstitusi akan melihat apakah yang diputuskan olel.r Mahkamah Agung tersebut merugikan hak-hak konstitusionalnya. Jika Mahkamah Konstitusi
pemekaran serta penggabungan daerah,
menyatakan bahwa putusan tersebut merugikan,
tetapi seharusnya sebuah RUU tersebut juga harus mensyaratkan perlunya mendapatkan persetujuan bersama antara DPR, DPD, dan
Kon stitus
Selanj utnya, Mahkamah
maka yang diberlakukan hanya sebatas yang berlaku pada individu yang bersangkutan, tidak seluruh undang-undang (Harjono; 2008, 180). Dalam kasus lain, ketika seseorang
dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang. Si pemohon tidak menyoal undang-undang yang menjadi dasar putusan Mahkamah agung tersebut, yang
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, akan
Presiden. Sehingga dengan hanya memposisikan DPD seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 D UUD 1 9 4 5, aday ang menganggap eksisteni
Dewan Perwakilan Daerah menjadi mubazir karena kebeladaannya tidak diimbangi dengan kewenangan yang cukup kuat dan terlihat belum
Hady, Peran DPD dan Gagasan Amandemen Kelima UUD l
ada design yang jelas sistetn bikameral seperti apayang hendak diterapkan, apakah strong bicameralism ata:u soft bicameralisn. Menurut M. Laiza Marzuki, mencermati kewenangan yang dimiliki DPD, maka sistem parlemen bicameral yang diadopsi masih terbatas pada sistem bicameral lunak,lazim disebut soft bicameral, karena DPD belum diberi peran selaku madewetgeving,
wilayah. Begitu juga dengan kasus-kasus pemekaran daerah dan kondisi daerah-daerah di perbatasan dengan negara lain yang belum mendapatkan perhatian dan menjadi isu-isu yang sangat serius dari DPD untuk ditarik pada ditingkat nasional. Sehingga kita masih menganggap DpD belum dan bahkan tidak sensitifterhadap isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
disamping DPR (M. LaizaMarzuki; 2008, 7 8). Namun demikian, bisajadi anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena bisajadi peran dan fungsi DPD tidak di design seperti Senator di Amerika Serikat yang menganut s/ro ng bicameralism, tetapi sengaj a di design seperti sekarang ini sebagai kelanjutan dari Utusan Daerah seperti dimasa lalu yang bahkan keberadaannya hampir
tidak berfungsi dan memiliki arti apa-apa bagi daerah. Apabila realitasnya memang demikian, maka pengaturan dalam ketentuan pasal22 D UUD 1945 sudah cukup maju, tergantung bagaimana fungsi yang sudah ada sekarang ini lebih dioptimalkan lagi. Mengingal selama ini DpD belum optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai Otonomi
Daerah, pembentukan, pemekaran
dan
penggabungan daerah, serta hubungan pusat dan
daerah. Apabila DPD sudah optimal dalam melakukan fungsi penga\ ,asan atas jalannya Otonomi Daerah, maka keberadaan Dewan Pertimbangan Otononi Daerah sebaeai amanah dari UU No. 32 tahun 2004, bisalaja tidak diperlukan lagi keberad aanny a.
SIMPULAN Gagasan dari berbagai pihat terkait dengan
perlunya perubahan (amandemen) lanjutan memang patut dan perlu kita apresiasi, tetapi tentu sajaperlu mendapatkan scbuah kajian lebih lanjut
dengan mempertimbangkan banyak aspek, sehingga kita tidak terkesan terlalu emosional. Sementara itu, DPD diharapkan terlebih dahulu mengoptimalkan kewenangan yang sudah ada, lebih responsif dan fokus terhadap persoalanpersoalan yang munclll dalam penyelenggaraan
Otonomi Daerah, terutama persoalan yang nrenyangkut akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang akhirakhir ini cukup memprihatinkan, dengan adanya kasus gizi buruk, kelaparan, dan terjadinyabanjir yang terjadi di beberapa daerah akibat buruknya pengelolaan lingkungan dan penataan Tata ruang
g45 4l
daerah. Hal itulah barangkali persoalan-persoalan
yang mendesak untuk segera ditangani secara serius oleh DPD, dibandingkan dengan gagasan amandemen kelima UUD 1945 yang mereka usulkan.
Namun demikian, apabila proses amandemen
lanjutan tetap dipaksakan denga dalih untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan yang lebih baik, maka kita berharap agar konteks historis dapat dilestarikan sehingga masih tetap dapat terus
dipelajari oleh generasi mendatang, maka setiap Pasal baru hasil amandemen harus selalu disertai dengan Pasal aslinya. Selain itu, kesepakatan mendasaryangtelah dilakukan oleh MpR ketika melakukan perubahan pertama hingga keempat, juga harus tetap dipertahankan, yaitu; (l). Tidak mengubah bagian Pembukaan IIUD 1945; (2).
Tetap mempertahaukan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3). perubahan dilakukan dengan cara 'adendum'; (4). Mempertegas densial; (5/. penj elasan IIUD 1945 ditiadakan, hal-hal nonnative dalam bagian penj elasan diangkat ke dalam pasal-pasal. Kesepakatan mendasar diatas tetap perlu menjadi landasan dan sekaligus menjadi koridor bagi MpR s
istem Pemerintahan Pre
si
dalam mengamandemen UUD 1945, supaya ad i' ke b ab I as an' dan tidak menghilangkan nilai-nilai filosofi dasar dari IIID 1945 seperti yang sudah termaktub dalam basian Pembukaan Undang-Undang Dasar GfUD) 1 ;45. Pada akhirnya, gagasan amandemen kelima harus dipikirkan dan dikaji ulang secara serius, karena perubahan konstitusi merupakan suatu keniscayaan dan gagasan perlunya arnandemen lanjutan terhadap UUD 1945 patut cliapresiasi dengan terlebih dahulu menyiapkan gz and design yang jelas atas materi konstitusi yang perlu diamandemen, sehingga amandemen tidak hanya sekedartambal sulam, dan yang paling urgen lagi adalah rakyat dapat secara langsung menerima amandemen tidak menj
manfat dari amandemen tersebu! karena tidak bisa
dipungkiri bahwa UUD 1945 hasil amandemen yang sudah ada sekarang ini telah membawa
42
Jarnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Th.25,Nomor
kemajuan dalam kehidupan ketatanegaraan di indonesia, bahkan mungkin amandemen sekarzlng ini terlalu radikal danterlalu cepat untuk diterapkan terutama berkaitan dengan pemilihan presiden dan
wakil presiden secara langsung.
Tetapi
l, Pebruari
2012
belum merasakan secara langsung urgensi dan manfaat secara langsung dari amandemen tersebut, yaitu menjadi konstitusi yang hidup dan mampu menjamin kemakmuran dan kesejahteraan
bagi rakyat.
masyarakat, terutama masyarakat kecil yang
DAFTAR RUJUKAN Aribowo, dkk, Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia, Penerbit PuSDeHAM dan Partnership For Governance Reform In Indonesia, Surabaya, 2003. Fadjar, A. Mukthie, Beberapa catatqn atas usul Perubahan Kelima UUD 1945, Belajar dari pengalaman Perubahan WD 1945 Tahrm I 999-2002, Makalah tanpa tanggal.
H.A.S. Natabaya, A[enqta Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Sekretaris Jenderal dan
Maruar Siahaan, Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup, Sekretaris Jenderal MKR[, Jakarta, 2008.
M. Laiza Marzuki, Dari Timur ke Barat Memandu Hukum, Sekretaris Jenderal MKzu, Jakarta,2008. Judicial Review di Mahkamah Ag,tng, Artikel online, Dirjen Perundang-undangan Depkumham, tanpa tanggal. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undangNo. l0 tahun 2008, tentang Partai Politik
Kepaniteraan MK, Jakart& 2008, hlm, 189193. Harjono, Konstilusi sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Hukurn Dr. Harjono, Sekretaris Jenderal MKRI, Jakarta.
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagaimana yang sudah dirubah dengan Undang-Undang No.
Jimly Asshiddiqie, Ilukum Acara Pengujian Und an g-ttn d an g, Penerbit S ekretaris Jenderal MKRI, J akarta, 2005 .
Risalah Rapat PAH III BP MPR tahun 1999. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: l6IPUUv12007.
Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, The Biographi Institute, Jakarta,2007. Mahfud MD, Menilai Kembali dan menjajaki
Naskah Akademik usulan Amandemen
kemungkinsn Amandemen lanjutan UUD 1945, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 5 Nomor 1, Juni 2008, hlm 17.
32 tahun 2008, tentang Pemerintahan
Komprehensif UUD 1945, DPD RI, Jakarta Februari 2011.
I Sosialisasi Putusan MPR RI, Dalam Panduan
Sambutan Pimpinan Sub Tim Kerja
Permasyarakatan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Sekjen MPR RI, Jakarta, 2006.
