PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang
diharapkan
dapat
menggambarkan
tingkat
pencapaian
kinerja
pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja
pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah,
dan
(4)
terkait
dengan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
pembangunan daerah.
Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 menuju JAMBI EMAS Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 9.1. Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi
Indikator Kinerja Daerah
No 2 1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan dan pemerataan 1 Ekonomi 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat daerah. Kepegawaian dan persandian 1.1 1.2 1.3
Pertumbuhan PDRB Laju Inflasi PDRB Perkapita
2 Kesejahteraan Sosial 2.1 Pendidikan
Satuan
3
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun ke 0 4
2.49
Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap tahun
2011 5
2012 6
2013 7
2014 8
2015 9
10
7.80 17.71
6.35 20.31
8.30 23.90
6.12 28.30
5.53 33.66
5.53 33.66
2.1.1
Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun)
tahun
7.68
8.15
8.24
8.38
8.45
8,50
2.1.2 2.2 2.2.1
Angka Melek Huruf Kesehatan Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
%
96.06
97,80
98,40
98,90
99,00
99,00
Persen
90
92,50
80.4
70.8
60.8
57
2.2.2
Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita
Persen
38.5
12.8
12.1
11.4
10.9
10,50
6
5.8
5.7
5.6
5,50
Orang
2.3.5
Jumlah Akseptor Kependudukan Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk Rasio penduduk ber-akte kelahiran
2.3.6
Rasio pasangan berakte nikah
2.3.7 2.3.8 2.3.9
Rasio keluarga ber-KK Tingkat penduduk miskin Laju pertumbuhan penduduk
2.2.3
2.2.4 2.3 2.3.4
2.3.10 Jumlah KAT yang diberi bantuan
Persen
< 15 31,222
%
85
90
95
100
100
%
85
90
95
100
100
% % %
75 8,25 2,22
80 7,50 2,07
85 7,00 1,89
100 6,50 1,72
100 5,00 1,60
96
150
210
270
300
%
Orang
8.77 1.58
8,50
2.3.11 Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti asuhan
Orang
25
25
25
30
30
2.3.12 Jumlah anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina
Orang
60
75
100
100
100
2.3.13 Jumlah lansia yang dilayani
orang
70
70
100
100
100
2.3.14 Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan social 2.3.15 Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi
orang
800
10
12
14
10
KK
1.5
2
2.5
3
3.5
2.3.16 Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dilatih keterampilan berusaha
Orang
40
40
40
40
40
Anak unit
11
11
11
11
11
8,935
Orang
2,632
2.3.17 Meningkatnya jumlah sarana peribadatan 2.3.18 Meningkatnya pondok pesantren 2.3.19 Jumlah jama’ah Haji UMP Angka kesempatan kerja Angka pengangguran 3
Seni Budaya dan Olahraga
orang orang
1,272,520 1.320.956 1.337.089 1.361.289 1.387.102 1.417.754 61,222 65.846 70.471 72.453 67.828 61.222
Jumlah karang taruna yang diberdayakan
kab/kota
11
11
11
11
11 66
Prestasi pada even nasional (PON) Jumlah olahraga prestasi Jumlah bibit prestasi usia dini dan remaja
peringkat Cabor Orang
Aspek Pelayanan Umum Pelayanan Dasar 1 1.1 Pendidikan 1.1.1 Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Rasio Guru tehadap murid Meningkatnya APM PAUD Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI
% % %
14.73 58.43 99.5
64.8 99.8
66.3 99.9
68 99.95
69.8 100
71.3 100
1.1.5
Meningkatnya APK SMP/ SMPLB/MTs
%
98
99.8
101.2
102.6
103.3
104.2
1.1.6
Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA
%
72.98
76.4
78.8
81
83.2
85.6
1.1.7 1.1.8
Kesehatan Rasio Posyandu per satuan balita
1.1.9
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
1.1.10 Kunjungan rawat jalan 1.1.10 Rawat inap 1.1.11 Jumlah penderita kelainan jiwa keluar sehat
orang
698
Desa
123 (60.89%)
107 (52,97%)
80 (39,6%)
53 (26,23)
26 (12,87%)
0
Kwtl/ha Kwtl/ha
41.4 12.62 849 3,457 828 2,196
43,58 13,50 876 3,511 894 2,196
44,85 13,85 904 3,565 966 2,196
46,59 14,05 933 3,621 1,044 2,196
48,23 14,35 962 3,677 1,128 2,196
50,30 14,45 993 3,734 1,219 2,196
ekor
51,502
51.774
52.613
53.472
54.349
55.226
ekor
32,728
44. 251
61.537
88
127.601
167.601
%
82.7
87,9
89,7
91,4
93,2
95,0
1.1.12 Kunjungan rawat jalan 2 2.1
Pelayanan Penunjang Pertanian
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9
JUmlah Desa Rawan Pangan Produktifitas padi Produktifitas kedele Produktifitas karet Produktifitas kelapa sawit Produktifitas kopi Produktifitas cassiavera Produktifitas Daging Produksi perikanan tangkap
2.1.10 Produksi perikanan budidaya 2.1.11 Pola Pangan Harapan 2.1.12 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
2.1.13 Kerusakan kawasan hutan
Aspek Daya Saing Daerah 1 Kemampuan Ekonomi Daerah 1.1
Pertumbuhan ekonomi
1.2
Laju inflasi PDRB atas harga berlaku
1.3 1.3.1
Nilai Pendapatan Daerah Pendapatan daerah PAD Dana perimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah
6.37
6,5 – 6,9
6,9 – 7,3
7,3 – 7,7
7,7 – 8,1
8,1 – 8,5
6,5 – 7,5
5,5 – 6,5
5,5-,6,5
5,5 – 6,5
4,5 – 5,5
1.359
1.455
1.557
1.726
1.847
10,0 – 10,3 11,4-11,6 26.51 77.29 3.771 90 4.9
1.4
APBN Pihak ke tiga/CSR/CDF Persentase Ekspor
%
8,6 – 8,9
9,00-9,3
9,4 – 9,7
1.5
Persentase Impor
%
10,4-10,8
10,6-11,0
11,0-11,2
9,7 – 10,0 11,2-11,4
1.6 1.7 1.8 1.9 1.1
Jumlah unit usaha Jumlah tenaga kerja Nilai Produksi industri Jumlah Sentra industri kecil Tenaga Kerja Sentra industri kecil
23.575 70.725 3.045 73 4.135
24,28 72,49 3,212 77 4,34
25 73.275 3.389 80 4.47
26.25 75.045 3.575 85 4.69
unit Orang Rp M Unit Orang
16,979 47,823 186 70 4,015
1.11 1.12 1.13 2
Jumlah Koperasi RAT Nilai tukar petani Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
2.1
Unit unit %
3,155 951 94.82
3.26 873
%
31.63
25
%
%
3,43
3.609 963
3.995 1.011
4.204 1.115
15
15
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
20
20
10
10
917
Jalan Provinsi dalam kondisi baik mencapai 75 persen di tahun 2015 2.2 Meningkatnya pangsa pengguna transportasi umum di perkotaan
moda
2.3 Meningkatnya kua-litas dan kuantitas sarana dan prasarana trans-portasi sungai dan laut 2.4
% Meningkatnya ke-terpaduan dengan tata ruang
tran-sportasi
2.5
%
Meningkatnya ka-pasitas dan daya dukung pelabuhan udara di Provinsi Jambi antara lain Pelabuhan Udara Sultan Taha, Jambi, pelabuhan udara di Muara Bungo dan Sungai Penuh
2.6
%
20
20
20
20
20
Terbangunnya sistem jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil, dan pedalaman, yang dapat men-jangkau seluruh lapisan masyarakat 2.7
%
55
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
unit
9
1
2
3
3
2
unit
5,649
300
300
300
300
300
100
100
100
100
100
Rasio elektrifikasi meningkat dari 55% menjadi 82% di tahun 2015 (target nasional 80% pada tahun 2014) 2.8
2.9
Jumlah PLTMH meningkat menjadi 23 unit pada tahun 2015 (Jumlah PMTH 9 unit pada tahun 2009) Jumlah PLTS Tahun 2015 sebanyak 7.084 unit
2.1
% Persentase jumlah prasarana sumber daya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi
2.11
% Tingkat pemanfaatan ketersediaan air baku
2.12
% Persentase tingkat kinerja pelayanan air minum masyarakat
2.13
%
2,9
2,4
1,0
0,9
0,7
%
16,3-16,4
16,4-16,5
16,5-16,6
16,6-16,7
16,8-16,9
72.4
72.8
73.2
73.4
Persentase tersedianya perumahan sehat bagi masyarakat 2.14 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 2.15
2.16 2.17
Jumlah orang/barang yang angkutan umum Ketaatan terhadap RTRW Luas Wilayah produktif
terangkut
3 3.1
Iklim Berinvestasi Persentase investasi
3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3
Pelayanan satu pintu Perda Pelayanan Umum SDM IPM Angka harapan hidup Rasio pemenuhan pegawai yang berkualifikasi struktural
4.4
Persentase pegawai yang mengikuti Diklat
Unit
Tahun %
%
72.45 68.95
4.5
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
%
4.6
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
%
BAB 9
Hal _ 13
