PERANAN, FUNGSI DAN KEBIJAKAN BAN BAN-PT PT DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Sosialisasi 2013: Peningkatan Kinerja Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dalam Mewujudkan Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing
BADAN AKREDITASI NASIONAL – PERGURUAN TINGGI BAN-PT 1
VISI DAN MISI VISI S Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menjadi lembaga akreditasi yang bermartabat, kredibel, dan akuntabel serta menjadi rujukan nasional dan internasional dalam mendukung terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter. berkarakter MISI 1. Mengembangkan sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi. 2. Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia secara handal. 3. Melaksanakan penjaminan mutu lembaga akreditasi mandiri. 2
TUGAS BANBAN-PT (Permendikbud No. No 59/2012 pasal 12 ayat 1, 1 ketentuan yang sama dengan Permendiknas No. 28/2005)
1. Merumuskan kebijakan operasional. 2 Melakukan 2. M l k k sosialisasi i li i kebijakan. 3 Melaksanakan akreditasi 3. perguruan tinggi.
3
FUNGSI BAN-PT (Permendikbud No No. 59/2012 pasal 12 ayat 2 2, ketentuan yang sama dengan Permendiknas No. 28/2005) 1. 2 2. 3. 4. 5 5. 6. 7. 8.
Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi; Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri; Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi; Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi; Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi; Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional; Melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri; Melaksanakan ketatausahaan BAN-PT. 4
PERIODE DAN STATUS AKREDITASI (Permendikbud No. 59/2012 pasal 8 ayat 1, 2, 3, dan 4, ketentuan yang sama dengan Permendiknas No No. 28/2005 dan Permendiknas No. 6/2010)
1) 2)
3)
4)
Pasal 8 Pelaksanaan akreditasi pada program dan satuan pendidikan dilaksanakan setiap p 5 ((lima)) tahun sekali. Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila program dan satuan pendidikan yyang p g bersangkutan g mengajukan g j p permohonan untuk akreditasi ulang. Program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN S/M, BAN BAN-PT, PT, dan BAN-PNF BAN PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir . Program dan satuan pendidikan yang diusulkan untuk diakreditasi kembali dan belum dilakukan akreditasi oleh BAN-S/M BAN S/M, BAN BAN-PT PT, dan BAN-PNF tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF sesuai kewenangannya. 5
STATUS AKREDITASI ( (Permendikbud No. 59/2012 pasal p 14,, sama dengan ketentuan pada Permendiknas No. 28/2005) P Pasal l 14 BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dapat mencabut status akreditasi program atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila: a. program p g atau satuan p pendidikan yyang g bersangkutan g terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi; b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program atau satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, akreditasi tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi; atau c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program atau satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya . 6
KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI ( (Permendikbud No. 59/2012 pasal p 16, perubahan ketentuan pada Permendiknas No. 28/2005)
P Pasal l 16
(1) Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. ((2)) Penetapan p kriteria dan p perangkat g akreditasi sebagaimana g dimaksud p pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait
7
TUGAS BAN-PT (Undang-undang No. 12/2012) Pasal 33 ayat 3 Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Pasal 53 Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem p penjaminan j mutu internal yyang g dikembangkan g oleh Perguruan g Tinggi; gg ; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Pasal 55 ayat 3 Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. Pasal 55 ayat 4 Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pasal 55 ayat 5 Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. P Pasal l 55 ayatt 6 Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Tinggi 8
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI UU NO NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 7 Pasal 95 Sebelum terbentuknya y lembaga g akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
9
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI OLEH BAN-PT BAN PT
APS
⇓ AIPT
⇓ APPP
{ Akreditasi Ak dit i Program P St di (APS): Studi (APS) zSejak 1996: Program Studi Sarjana zSejak 1999: Program Studi Magister zSejak 2001: • Program Studi Diploma • Program Studi Doktor zSejak 2006: Program Studi Sarjana Universitas Terbuka { Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT): z Sejak 2007 { Akreditasi Program Pendidikan Profesi (APPP): z Sejak 2008 10
STANDAR AKREDITASI
Tolok ukur yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu serta t kelayakan k l k program studi. t di
11
STA ANDAR NAS SIONA AL PENDIDIIKAN
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 2
2005
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: a standar isi; a. b. Standar proses; c. Standar kompetensi kelulusan; d St d. Standar d pendidik didik d dan ttenaga kkependidikan; didik e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengelolaan; g. Standar pembiayaan; dan h. Standar penilaian pendidikan. Untuk p penjaminan j dan p pengendalian g mutu p pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, t terarah, h d dan b berkelanjutan k l j t sesuaii d dengan ttuntutan t t perubahan b h kehidupan lokal, nasional, dan global.
12
STANDAR AKREDITASI BAN-PT (2009) ( )
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN B. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU C MAHASISWA DAN LULUSAN C. D. SUMBERDAYA MANUSIA E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 13
MATRIKS STANDAR Standar Nasional Pendidikan
Standar Akreditasi BAN-PT
1. STANDAR ISI
A VISI, A. VISI MISI MISI, SASARAN DAN TUJUAN TUJUAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN
2. STANDAR PROSES 3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 4 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA 4. KEPENDIDIKAN 5 STANDAR SARANA DAN 5. PRASARANA 6 STANDAR PENGELOLAAN 6. 7. STANDAR PEMBIAYAAN 8. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU C. MAHASISWA DAN LULUSAN D. SUMBERDAYA MANUSIA E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM INFORMASI G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA 14
STAN NDAR PEND DIDIKA AN TIN NGGI
UU No. 12/2012 Pendidikan Tinggi Pasal 54
2012
(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh a. Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap b. Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. ((2)) Standar Nasional Pendidikan Tinggi gg sebagaimana g dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
15
INSTRUMEN AKREDITASI
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Naskah Akademik Standar dan Prosedur Akreditasi Borang Program Studi Borang Institusi Pengelola Program Studi Panduan Pengisian Borang Pedoman Penilaian Borang Matriks Penilaian Borang Pedoman Asesmen Lapangan Pedoman Evaluasi Diri
16
PROSEDUR AKREDITASI PENGIRIMAN EVALUASI DIRI DAN BORANG SERTA LAMPIRAN KEPADA BAN-PT (Prodi/PT)
ASESMEN KECUKUPAN (Asesor BAN-PT) PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL ASESMEN KECUKUPAN (Pleno BAN-PT) BAN PT) ASESMEN LAPANGAN (Asesor BAN-PT)
1900 ++ asesor 15 anggota 3 staf ahli SURVEILEN S ASESMEN LAPANGAN (Anggota dan Asesor BAN-PT)
BANDING DAN KELUHAN PRODI/PT/MASYARAKAT
VALIDASI S (Anggota BAN-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI (Pleno BAN-PT) PENGUMUNAN HASIL AKREDITASI (Ka/Sek BAN-PT)
17
PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI
Skor Setiap Jenjang Program Studi Peringkat Di l Diploma
S j Sarjana
M i t Magister
D kt Doktor
A
361 - 400
361 - 400
361- 400
361- 400
B
301 - 360
301 - 360
301- 360
301- 360
C
200 - 300
200 - 300
200- 300
200- 300
Tidak Tid k Terakreditasi
< 200
< 200
< 200
< 200
18
STATISTIK 2007-2013 (sementara) PROGRAM
BERKAS
DIPLOMA
Pengajuan & Sisa Tahun Sebelumnya
432
786
1,112
247
247
1,296
1,415
Diproses
294
444
959
834
559
500
500
Diproses Tahun Selanjutnya
138
303
366
694
491
796
915
Pengajuan & Sisa Tahun Sebelumnya
1,696
2,090
2,823
2,451
1,776
3,517
4,341
Diproses
1,103
1,304
1,711
2,004
1,529
1,400
2,417
Diproses Tahun Selanjutnya
593
786
1,112
447
247
2,117
1,924
g j & Sisa Tahun Sebelumnya y Pengajuan
192
245
441
329
302
730
908
Diproses
128
182
207
290
225
300
283
64
63
234
39
77
430
625
2 320 2,320
2 779 2,779
4 223 4,223
3 614 3,614
2 637 2,637
5,543
6,664
1,525
1,789
2,284
2,988
2,245
795
990
1,939
626
392
55
31
-
-
16
55
31
-
-
16
24*)
-
-
39*)
24*)
-
-
39*)
SARJANA
PASCA-SARJANA
Diproses Tahun Selanjutnya TOTAL
Pengajuan & Sisa Tahun Sebelumnya Diproses Diproses Tahun Selanjutnya
Institusi
Diterima Diproses
Profesi
Diterima Diproses
*)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
**)
2,200
3,200
1,193 32
3,464 42
30
30
2008 = 24 Profesi Akuntan; 2011 = 26 Program Pendidikan Guru, 13 Program Studi Profesi Apoteker
**)
Ditambah APBN‐P = 2150 PS sehingga total yang diproses menjadi pada tahun 2012 adalah 4350 PS
19
TANTANGAN (1) PEND DIDIKAN N TINGG GI DI INDONES SIA ((DALAM M ANGK KA)
Lebih dari 3,600 PT Lebih dari19,000 program studi Penanggungjawab: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama g Kementerian Pertahanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian K i Kesehatan K h Kementerian Perhubungan dsb
20
TANTANGAN (2)
Peraturan perundangan: PARADIG GMA BA ARU AK KREDITA ASI DI IN NDONES SIA
{ UU No 12/2012 – Pendidikan Tinggi Î Akreditasi institusi oleh BAN-PT dan program oleh LAM ((akan didirikan). ) { Perpres No 8/2012 – Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Î Capaian pembelajaran: pendidikan, pengalaman kerja/pengembangan karir, sertifikasi profesi, pembelajaran mandiri (ÎRPL). { Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Î Dalam proses penyelesaian.
21
EDARAN DIRJEN DIKTI No. 160/E/AK/2013 tgl 1 Maret 2013
22
SE Ketua BAN-PT 5447/BAN-PT/AK/2013 - 1
23
SE Ketua BAN-PT 5447/BAN-PT/AK/2013 - 2
24
SELESAI
T i Terima kasih k ih atas t perhatian h ti yang diberikan dib ik
25
