PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN TEH TAHUN 2013

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012

KATA PENGANTAR Dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas teh berkelanjutan melalui intensifikasi tanaman teh rakyat pada wilayah sentra produksi teh. Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2013 dialokasikan dana untuk Intensifikasi Teh Rakyat melalui kegiatan pengembangan di daerah sentra teh. Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2013 secara garis besar memuat acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran bagi para pelaksana di pusat, provinsi dan utamanya kabupaten sebagai penerima manfaat kegiatan. Berdasarkan Pedoman Teknis ini diharapkan para pelaksana dapat merencanakan kegiatan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Terima kasih. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 19560728 198603 1 001

Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2013

i

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

i ii iii

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan

1 1 2 2

II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis

4 4 6

III.

PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis

9 9 10 12 12

IV.

PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

14

V.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

16

VI.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

20

VII.

PEMBIAYAAN

21

VIII. PENUTUP LAMPIRAN Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2013

22

ii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi, Jenis dan Volume Bantuan Intensifikasi Teh Rakyat

Halaman 24

Lampiran 2. Rencana Kerja Dana Tugas Pembantuan

25

Lampiran 3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

26

Lampiran 4. Laporan Realisasi Kinerja Dana Tugas Pembantuan

27


iii

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Luas areal dan produksi tanaman teh di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung menurun dan untuk tahun 2011 seluas 123.351 ha dengan total produksi 140.944 ton. Dari total areal tersebut, diusahakan dalam bentuk Perkebunan Rakyat (PR) seluas 56.529 ha, Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 39.048 ha dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 27.774 ha. Tingkat produktivitas teh di Indonesia saat ini sebesar 1.395 kg per hektar per tahun. Secara umum, rendahnya tingkat produktivitas dan produksi teh Indonesia disebabkan karena sebagian areal tanaman teh merupakan Perkebunan Rakyat (PR) dan sebagian besar areal kebun teh di Indonesia merupakan tanaman teh tua, benih belum semua menggunakan klon/varietas unggul, serta populasinya masih dibawah standar (± 9.000 pohon/ha). Kondisi tersebut dan ditambah dengan perkembangan harga pucuk teh yang pada akhir-akhir ini cukup rendah menyebabkan penghasilan yang diperoleh petani juga rendah, sehingga para petani umumnya tidak memiliki modal yang cukup untuk memelihara kebunnya secara baik sesuai dengan


1

pedoman teknis/anjuran. Untuk mendukung Intensifikasi Teh Rakyat, peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain memfasilitasi pengadaan sebagian benih unggul dan pupuk organik, menyediakan Pedoman Teknis Budidaya dan melakukan pengawalan serta pembinaan, sebagai upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman teh maka pada tahun 2013 melalui anggaran APBN Tugas Pembantuan (TP) telah ditampung kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat di 3 provinsi pada 7 kabupaten seluas 575 ha. B. Sasaran Nasional Secara nasional sasaran kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat pada tahun 2013 adalah seluas 575 Ha. C. Tujuan 1. Meningkatkan keragaan pertanaman dan pengutuhan kawasan teh. 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas teh melalui penerapan teknologi budidaya anjuran. 3. Meningkatkan pendapatan petani teh yang sekaligus mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan khususnya di daerah sentra produksi teh.


2

4. Mempercepat perekonomian wilayah.

dan


peningkatan pembangunan

3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Kegiatan

Pelaksanaan

1. Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan intensifikasi teh rakyat ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a. Merupakan daerah sentra produksi teh atau secara teknis dan agroklimat layak untuk pengembangan budidaya teh, serta pendapatan masyarakat setempat relatif rendah. b. Berada dalam satu kesatuan ekonomi, wilayah atau hamparan, status lahan sebagai hak milik, tersedianya dukungan infrastruktur dan terdapat kelembagaan petani aktif. c. Terdapat tanaman teh yang tua/rusak. 2. Petani Sasaran Petani sasaran sebagai penerima bantuan adalah anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. Untuk kegiatan yang dananya ditampung pada DIPA Provinsi, maka Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2013

4

penetapan kelompok sasaran dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. Kriteria umum calon kelompok sasaran adalah : a. Kelompok tani yang sudah ada/telah eksis dan aktif, bukan bentukan baru, berpengalaman, dapat dipercaya, jumlah anggota kurang lebih 25 orang. b. Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat bantuan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari kegiatan lain pada saat yang bersamaan. c. Anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi anjuran. 3. Standar Teknis Intensifikasi teh rakyat adalah upaya pengembangan tanaman teh dengan cara pengutuhan areal di sekitar kawasan tanaman teh yang sudah ada dengan memenuhi standar teknis dan menggunakan klon-klon unggul. Persyaratan teknis pelaksanaan kegiatan Intensifikasi adalah :


5

a) Tingkat kerusakan lahan berat; b) Jumlah tegakan / populasi < 70 % dari jumlah standar; c) Produktivitas rendah dibawah standar tetapi masih memungkinkan untuk ditingkatkan; d) Kondisi perakaran dan batang pokok masih kokoh; e) Kesuburan tanah rendah dan sedang, naungan yang ada <70 % dari jumlah tegakan standar. B.

Spesifikasi Teknis Benih teh yang digunakan adalah benih dalam polybag dengan kriteria sebagai berikut : 1. Menggunakan varietas unggul yang telah dilepas melalui Keputusan Menteri Pertanian, yaitu : a. Varietas GMB 1, sesuai Kepmentan No: 260/Kpts/Kb.230/4/1988; b. Varietas GMB 2, sesuai Kepmentan No: 267/Kpts/Kb.230/4/1988; c. Varietas GMB 3, sesuai Kepmentan No: 266/Kpts/Kb.230/4/1988; d. Varietas GMB 4, sesuai Kepmentan No: 265/Kpts/Kb.230/4/1988;


6

e. Varietas GMB 5, sesuai Kepmentan No: 264/Kpts/Kb.230/4/1988; f. Varietas GMB 6, sesuai Kepmentan No: 684/KptsIX/98; g. Varietas GMB 7, sesuai Kepmentan No: 684.a/KptsIX/1998; h. Varietas GMB 8, sesuai Kepmentan No: 684.b/KptsIX/1998; i. Varietas GMB 9, sesuai Kepmentan No: 684.c/KptsIX/1998; j. Varietas GMB 10, sesuai Kepmentan No: 684.d/KptsIX/1998; k. Varietas GMB 11, sesuai Kepmentan No: 684.d/KptsIX/1998; Varietas unggul lokal yang sesuai dengan wilayah dan sudah direkomendasi oleh Lembaga/Instansi terkait seperti Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung dan Dinas yang membidangi Perkebunan. 2. Spesifikasi teknis benih teh siap tanam adalah : a. Ukuran polybag : panjang 25 cm, lebar 12 cm dan tebal 0,08 mm


7

b. Umur benih : 8 bulan c. Tinggi benih : 25 cm d. Jumlah daun : 5-6 helai e. Warna daun : hijau f. Keragaan : Sistem perakaran cukup baik, terdapat akar tunggang semua dan tidak ada pembengkakan kalus. g. Telah teradaptasi terhadap sinar matahari langsung. 3. Dilakukan pengujian sertifikasi benih (pengujian mutu benih) oleh Institusi yang berwenang (BBP2MB, IP2MB atau UPTD Perbenihan).


8

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat melalui anggaran APBN Tugas Pembantuan (TP) adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi pada 7 (tujuh) Kabupaten. 2. Pengawalan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, yang masing-masing dibiayai oleh sebagian APBN, APBD I dan APBD II, sedangkan pengawalan oleh Pusat pendanaannya dibiayai oleh APBN. 3. Pelaporan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten ke Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi, selanjutnya dari Provinsi dilaporkan ke tingkat Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan).


9

B. Pelaksana Kegiatan 1. Kegiatan Pusat a. Menyusun Pedoman Teknis; b. Melakukan sosialisasi ke Provinsi dan Kabupaten dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat; c. Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat; d. Melakukan monitoring dan evaluasi; e. Menyusun laporan akhir kegiatan. 2. Kegiatan Provinsi a. Menetapkan Tim Pembina dan Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak); b. Melakukan sosialisasi ke Kabupaten dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat; c. Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); d. Memonitor proses penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); e. Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat;


10

f. Melakukan monitoring dan evaluasi; g. Menyusun laporan perkembangan kegiatan setiap bulan. 3. Kegiatan Kabupaten a. Menetapkan SATKER, Pejabat KPA, P2K, Bendahara, Tim Teknis, dll., terkait dengan kegiatan Tugas Pembantuan oleh Bupati Kabupaten; b. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis); c. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan petani calon penerima bantuan dalam rangka menyamakan persepsi Kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat; d. Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); e. Melakukan penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); f. Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat; g. Melakukan monitoring dan evaluasi; h. Menyusun laporan pelaksanaan untuk disampaikan ke Dinas Perkebunan Provinsi dan Pusat.


11

C. Lokasi, Jenis dan Volume 1. Lokasi kegiatan intensifikasi teh rakyat TA. 2013 seluas 575 ha (Lampiran 1) tersebar di 3 (tiga) provinsi) dan 7 (tujuh) kabupaten terdiri dari :  Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Cianjur seluas 100 ha, Kabupaten Tasikmalaya seluas 100 ha, dan Kabupaten Garut seluas 100 ha.  Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Batang seluas 100 ha, Kabupaten Banjarnegara seluas 50 ha, dan Kabupaten Pekalongan seluas 50 ha.  Provinsi D.I. Yogyakarta: Kabupaten Kulon Progo seluas 75 ha. 2. Jenis dan volume bantuan langsung yang diberikan kepada petani dilakukan secara kontraktual oleh pihak ketiga. Untuk kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat tahun anggaran 2013 jenis dan volume bantuan yang diberikan adalah benih teh siap salur dalam polybag sejumlah 1.000 batang per ha dan pupuk organik 300 kg per hektar.


12

C. Simpul Kritis Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Tanaman Teh, diprediksi adanya simpul-simpul kritis sebagai berikut: 1. Sosialisasi kepada petani/kelompok tani pada umumnya kurang intensif dan kurang detil sehingga petani/kelompok tani kurang memahami kewajiban dan hak sebagai penerima bantuan. 2. Identifikasi CP/CL seringkali tidak tepat sasaran. 3. Proses pelelangan/pengadaan bantuan yang dilakukan secara LPSE berpotensi terjadinya keterlambatan akibat sanggah/kegagalan lelang.


13

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN A. Proses Pengadaan Bantuan 1. Kegiatan Pengadaan Barang secara Kontraktual oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Sesuai :  Perpres No. 54 tahun 2010 perubahan Perpres No. 70 tahun 2012  Buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013. B. Proses Penyaluran Bantuan 1. Barang yang telah dilakukan uji mutu dan pemeriksaan/penerimaan barang, selanjutnya disalurkan kepada kelompok tani/petani sesuai SK Bupati/Kepala Dinas Yang membidangi Perkebunan tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) sebagai penerima bantuan. 2. Jenis dan jumlah barang/bahan yang diterima kelompok tani harus sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.


14

3. Seluruh bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran harus dibuktikan dengan berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. 4. Pemanfaatan/aplikasi bantuan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah di tetapkan.


15

V.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD. Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean goverment), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsipprinsip: 1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; 4. Memenuhi asas akuntabilitas. B. Pengendalian Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui


16

jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). Ada tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu : 1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/ Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota.


17

2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. 3. Tahap pengadaan barang secara kontraktual oleh pihak ketiga. 4. Tahap penyaluran bantuan kepada kelompok tani/petani. 5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan bantuan yang dilakukan oleh kelompok tani. Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap kegiatan dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/ Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait. C. Pengawalan Pengawalan kegiatan perlu dilakukan untuk menjamin bantuan diterima oleh petani/kelompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga pemanfaatan bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraannya.


18

Pengawalan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dibiayai masing-masing oleh APBD serta oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibiayai oleh APBN. D. Pendampingan Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usaha kelompok/ gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.


19

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan memperhatikan SK Menteri Pertanian RI tentang SIMONEV. Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan ke Pusat, mencakup : 1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja. 2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. 3. Format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi serta Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. 4. Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan. 5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat per triwulan (Lampiran 2-4).


20

VII. PEMBIAYAAN Pembiayaan kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat TA. 2013 bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA TA. 2013 dana Tugas Pembantuan (TP). Untuk kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan melalui sebagian dana APBN, APBD I dan APBD II, sedangkan kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2013.


21

VIII. PENUTUP Penyusunan Pedoman Teknis Intensifikasi Teh Rakyat TA. 2013 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat. Pedoman Teknis ini akan ditindak lanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat TA. 2013 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jakarta, Desember 2012


22

LAMPIRAN


23

Lampiran 1 Lokasi dan Volume Bantuan Intensifikasi Teh Rakyat Tahun Anggaran 2013 NO.

PROPINSI/KABUPATEN

LUAS (HA)

1

JAWA BARAT 1. Tasikmalaya 2. Garut 2. Cianjur

300 100 100 100

2

JAWA TENGAH 4 Batang 5 Pekalongan 6 Banjarnegara

200 100 50 50

3

D.I. Yogyakarta 7 Kulonprogo

75 75

TOTAL


575

24

Lampiran 2 Form – 01 Ditjen Perkebunan RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DITJEN PERKEBUNAN TA. .... KABUPATEN ............................. DATA UMUM : Nomor Satker

:

Satker

:

Nama KPA

:

Bendaharawan

:

Alamat Kantor

:

Telp. Kantor

:

Fax Kantor

:

Nama / No. HP Contact Person

:

DATA RENCANA KINERJA No.

KEGIATAN

INPUT

OUTPUT

OUTCOME

BENEFIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


25

Lampiran 3

Form – 02 Ditjen Perkebunan LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2013 DI KABUPATEN .............. NAMA SATKER LAPORAN BULAN

: ................ : ................ PAGU DIPA

KODE

Fisik

Anggaran

Satuan

(Ribu Rp.)

REALISASI S/D BULAN INI Keuangan

Fisik

KEGIATAN (Ribu Rp.)

%


Satuan

%

Kendala Utama (Masalah)

Solusi

26

Lampiran 4 Form – 03 Ditjen Perkebunan LAPORAN REALISASI KINERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DITJEN PERKEBUNAN TA. 2013 KABUPATEN ............................. TRIWULAN : No.

KEGIATAN

INPUT

OUTPUT

OUTCOME

BENEFIT

1. 2. 3. 4. 5. 6. Catatan: Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan April, Juli, dan Oktober serta pada akhir Desember 2013. Laporan melalui faxcimile nomor (021) – 7815681, ditujukan kepada Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan.


27

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

Recommend Documents