PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KAKAO TAHUN 2014

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2013

KATA PENGANTAR Dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas kakao berkelanjutan melalui peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kakao pada wilayah sentra produksi kakao. Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2014 dialokasikan dana untuk peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao melalui kegiatan pengembangan di daerah sentra kakao. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Tahun 2014 secara garis besar memuat acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran bagi para pelaksana di pusat, provinsi dan utamanya kabupaten sebagai penerima manfaat kegiatan. Berdasarkan Pedoman Teknis ini diharapkan para pelaksana dapat merencanakan kegiatan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Terima kasih.

Pedoman Teknis Pengembangan Kakao 2014

i

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

i ii iv

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan

1 1 2 2

II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis

3 3 4

III.

PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis

7 7 12 13 14

IV.

PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN A. Pengadaan Benih Kakao SE B. Pelaksanaan sambung samping C. Pupuk D. Peralatan E. Fungisida

16


16 16 16 17 17

ii

V.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan

18

B. Pengendalian

18

C. Pengawalan

20

D. Pendampingan

21

VI.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

22

VII.

PEMBIAYAAN

23

VIII. PENUTUP LAMPIRAN


18

24 25

iii

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1.

Lokasi Pengembangan Kakao Tugas Perbantuan Tahun 2014

26

Lampiran 2.

Standar Mutu Benih Kakao Somatic Embryogenesis (SE) Siap Tanam

30


iv

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada tahun 2008 diidentifikasi bahwa sekitar 235.000 ha kebun kakao di sentra produksi kakao, kondisi tanamannya sudah kurang produktif dan terserang hama dan penyakit dengan intensitas serangan sedang sehingga perlu dilakukan rehabilitasi kebun. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan pengembangan kakao melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao seluas 461.533 ha yang terdiri dari peremajaan seluas 82.520 ha, rehabilitasi 220.023 ha dan intensifikasi seluas 158.990 ha. Pada tahun 2014 pengembangan kakao tetap dilanjutkan namun tidak melalui kegiatan Gernas Kakao namun dilaksanakan dengan Tugas Pembantuan. Adapun kegiatan utamanya berupa peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman. Dalam rangka melaksanakan kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman tersebut perlu ditetapkan Pedoman Teknis sebagai acuan teknis bagi Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang selanjutnya dipedomani oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan Pedoman Teknis Pengembangan Kakao 2014

1

dalam menyusun Petunjuk Teknis (Juknis). Bila kegiatan dialokasikan di Provinsi, maka Juklak dan Juknis disusun oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. B. Sasaran Nasional Terlaksananya peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kebun kakao yang tanamannya kurang produktif dan terserang OPT (hama, penyakit dan gulma) seluas 33.850 ha ha yang terdiri dari peremajaan 8.750 ha, rehabilitasi 4.400 dan intensifikasi 20.700 ha yang tersebar di 11 provinsi yang tersebar di 45 kabupaten. C. Tujuan Memperbaiki kondisi tanaman kakao pada kebun-kebun yang kurang produktif dan terserang hama dan penyakit dengan intensitas serangan sedang hingga berat, melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi .


2

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Daerah sasaran kegiatan Tugas Perbantuan Kakao tahun 2014 adalah daerah sentra produksi kakao di 11 propinsi 45 kabupaten. 2. Petani/kelompok tani sasaran adalah petani/pekebun di daerah sasaran seperti pada butir [1], petani/kelompok tani yang sudah terbentuk dan telah diseleksi. Selanjutnya Calon Petani (CP) yang telah diseleksi ditetapkan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten setempat. Sedangkan untuk satker yang berada diprovinsi penetapan Calaon Petani ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. 3. Calon Lahan (CL) adalah lahan milik petani seperti pada butir [2], yang tidak dalam sengketa dan secara teknis memenuhi persyaratan agroklimat; 4. Standar Teknis : Peremajaan Kebun dapat dilakukan pada kebun-kebun kakao yang tidak produktif di sentra pengembangan kakao. Pedoman Teknis Pengembangan Kakao 2014

3

Rehabilitasi Kebun dapat dilakukan pada kebun-kebun kakao yang masih produktif namun memiliki produksi rendah di sentra pengembangan kakao. Intensifikasi Kebun dapat dilakukan pada kebun-kebun kakao eks lokasi peremajaan dan rehabilitasi Gernas kakao yang masih eksis (existing area) dan diupayakan berada dalam satu kawasan di sentra pengembangan kakao. B. Spesifikasi Teknis 1. Benih Peremajaan - Benih yang digunakan pada kegiatan peremajaan adalah benih kakao asal teknologi perbanyakan Somatic Embrygenesis menggunakan klon anjuran (Sulawesi 1, Sulawesi 2, ICCRI 03, ICCRI 04 dan Scavina 6). - Bersertifikat dan berlabel. - Siap tanam dan memenuhi kriteria standar mutu benih kakao Somatic Embryogenesis (SE) siap tanam sebagaimana tersaji pada Lampiran. - Benih kakao SE dalam bentuk plantlet pasca aklimatisasi yang dikirim melebihi umur normal (lebih dari 2 bulan), maka dalam rangka pemulihan, Pedoman Teknis Pengembangan Kakao 2014

4

penyegaran dan adaptasi benih SE dalam bentuk plantlet aklimatisasi tersebut diperlukan minimal selama satu bulan pembesaran.

kakao pasca waktu untuk

2. Entres untuk sambung samping - Bahan tanam yang digunakan pada kegiatan Rehabilitasi kakao tahun 2014 adalah entres yang berasal dari kebun entres yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan provinsi. - Entres harus diambil dari cabang plagiotrop dengan kriteria tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda (semi hardwood). - Stek entres yang akan digunakan untuk sambung samping harus berasal dari cabang plagiotrop. - Stek entres yang digunakan untuk sambung samping minimal terdiri dari 2 mata. - Entres kakao yang diedarkan harus sudah disertifikasi oleh UPTD/IP2MB/BBP2TP.


5

- Entres pada kegiatan Rehabilitasi Kakao menggunakan klon Sulawesi 1 dan Sulawesi 2. Apabila entres tidak tersedia di provinsi/kabupaten yang bersangkutan dapat dipenuhi dari provinsi/kabupaten terdekat dengan menggunakan klon yang sama. 3. Pupuk yang digunakan adalah NPK yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian. 4. Fungisida yang digunakan adalah fungisida yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian. 5. Feromon untuk pengendalian hama PBK yang digunakan adalah yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian. 6. Gunting pangkas yang digunakan memangkas batang atau cabang pohon kakao.


6

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan Intensifikasi kakao adalah sebagai berikut : 1. Persiapan a. Sosialisasi Dinas provinsi bersama-sama dengan dinas kabupaten yang membidangi perkebunan melakukan sosialisasi kepada kelompok tani/petani, petugas lapang mengenai kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao 2014. b. Penyusunan Petunjuk dan Petunjuk Teknis

Pelaksanaan

Berdasarkan Pedoman Teknis yang disusun oleh Pusat, maka dinas yang membidangi perkebunan provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao tahun 2014. Dan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao tahun 2014. Pedoman Teknis Pengembangan Kakao 2014

7

c. Pembentukan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten Dalam melaksanakan kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao tahun 2014, Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi membentuk Tim Pembina dan Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten membentuk Tim Teknis 2. Penetapan Petani Peserta Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan melakukan inventarisasi Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL). Seleksi calon petani peserta dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :  Petani  Pemilik kebun  Berdomisili di wilayah peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao tahun 2014 yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).  Bersedia melaksanakan kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao tahun 2014 serta mengikuti ketentuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (membuat pernyataan tertulis). Pedoman Teknis Pengembangan Kakao 2014

8

 Tergabung dalam kelompok tani teh yang telah ada (bukan bentukan baru) dan merupakan kelompok sasaran.  Jumlah anggota kelompok sasaran lebih kurang sebanyak 25 orang.  Kebun  Luas pemilikan lahan maksimal 1 (satu) hektar.

kebun

 Memenuhi persyaratan kebun untuk peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao tahun 2014. 2. Pengadaan Bahan Pengadaan bahan untuk peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di provinsi atau kabupaten, yang mengacu kepada PERPRES No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. a) Benih - Pengadaan benih kakao dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. - Benih kakao yang diadakan adalah benih yang diperbanyak secara Somatic Embryogenesis (SE) siap Pedoman Teknis Pengembangan Kakao 2014

9

tanam.Sesuai dengan teknis pada bab II.

spesifikasi

b) Pengadaan pelaksanaan sambung samping. - Pengadaan kegiatan sambung samping dilaksanakan oleh ULP kabupaten dengan spesifikasi teknis seperti pada bab II. c) Pupuk Pengadaan pupuk rehabilitasi dan 2014 dilaksanakan yang membidangi POK Tahun 2014.

untuk peremajaan, intensifikasi kakao oleh Dinas Provinsi Perkebunan sesuai

d) Feromon Pengadaan feromon dilaksanakan oleh Dinas provinsi yang membidangi Perkebunan sesuai POK 2014. e) Fungsida Pengadaan fungisida untuk kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan sesuai POK 2014.


10

3 Penanggung Jawab Kegiatan kabupaten non mandiri.

pada

Pada kabupaten non mandiri, ditunjuk dua orang staf dinas yang membidangi perkebunan sebagai penanggung jawab kegiatan. Tugas penanggung jawab kegiatan adalah menkoordinasikan kegiatan baik teknis maupun organisasi dan mengawal kelancaran pelaksanaan kegiatan. 4. Pengawalan Pengawalan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi, Kabupaten masingmasing dibiayai oleh sebagian APBN, APBD I dan APBD II. sedangkan pengawalan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pendanaannya dibiayai oleh APBN. 5. Pelaporan Pelaporan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten ke Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi, selanjutnya dari Provinsi dilaporkan ke tingkat Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan).


11

B. Pelaksana Kegiatan 1. Direktorat Jenderal Perkebunan a) Menyusun Pedoman Teknis ; b) Melakukan sosialisasi ke Provinsi dan Kabupaten dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan kakao 2014. c) Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan pengembangan kakao 2014; d) Melakukan monitoring dan evaluasi; e) Menyusun laporan akhir kegiatan. 2. Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi a) Menetapkan Tim Pembina dan Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak); b) Melakukan sosialisasi bersama-sama Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten kepada petani/kelompok tani dan petugas lapang tentang kegiatan pengembangan kakao 2014 c) Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); d) Memonitor proses penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); e) Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan pengembangan kakao 2014; f) Melakukan monitoring dan evaluasi; Pedoman Teknis Pengembangan Kakao 2014

12

g) Menyusun laporan kegiatan setiap bulan. 3. Dinas yang Kabupaten

perkembangan

Membidangi

Perkebunan

a) Menetapkan Tim Teknis dan menyusun Petunjuk Teknis (Juknis); b) Melakukan sosialisasi bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi kepada petani/kelompok tani dan petugas lapang mengenai Kegiatan pengembangan kakao 2014 ; c) Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); d) Melakukan penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); e) Melakukan konsultasi bimbingan, pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kegiatan pengembangan kakao; f) Melakukan monitoring dan evaluasi; g) Menyusun laporan pelaksanaan untuk disampaikan ke Dinas Perkebunan Provinsi dan Pusat. C. Lokasi, Jenis dan Volume 1. Lokasi kegiatan peremajaan seluas 8.750 ha tersebar di 7 provinsi 23 kabupaten; rehabilitasi seluas 4. 400 di 4 provinsi 13 Pedoman Teknis Pengembangan Kakao 2014

13

kabupaten dan intensifikasi seluas 20.700 ha di 7 provinsi 32 kabupaten. Rincian lokasi dan luas masing-masing provinsi dan kabupaten pada lampiran. 2. Jenis dan Volume Jenis dan volume bantuan yang diberikan kepada petani perhektar sebagai berikut : Untuk kegiatan intensifikasi kakao tahun anggaran 2014 jenis dan volume bantuan yang diberikan adalah pupuk NPK 10 kg, feromon 1 paket. Untuk kegiatan rehabilitasi kakao tahun anggaran 2014 jenis dan volume bantuan yang diberikan adalah entres 2000 batang, pupuk NPK 90 kg Untuk kegiatan peremajaan kakao tahun anggaran 2014 jenis dan volume bantuan yang diberikan adalah benih kakao SE siap tanam 1000 batang, pupuk NPK 50 kg, fungisida 0,2 ltr. D. Simpul Kritis Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan kakao, diprediksi adanya simpul-simpul kritis sebagai berikut: 1. Sosialisasi kepada petani/kelompok tani pada umumnya kurang intensif dan kurang detil sehingga petani/kelompok Pedoman Teknis Pengembangan Kakao 2014

14

tani kurang memahami kewajiban dan hak sebagai penerima bantuan. 2. Identifikasi CP/CL seringkali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai persyaratan. 3. Penyediaan planlet kakao. Penyediaan planlet kakao harus tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga bibit siap tanam dapat disalurkan kepada petani sebelum batas akhir kegiatan tahun anggaran 2014 (Desember 2014) 4. Pengadaan benih dan sarana produksi harus tepat waktu, jika tidak kegiatan akan terlambat dan melampaui batas akhir tahun anggaran 2014 atau tidak terlaksana.


15

IV.

PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pengadaan bahan dan jasa kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) setempat dan menjadi prioritas, serta mengacu kepada PERPRES No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya. A. Pengadaan Benih kakao SE Siap Salur - Pelelangan kegiatan pengadaan benih kakao SE siap salur dilaksanakan oleh ULP atau Panitia Pengadaan di Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi. - Spesifikasi teknis benih kakao SE yang diadakan sesuai dengan bab II. B. Pelaksanaan sambung samping - Pelelangan kegiatan sambung samping dilaksanakan oleh ULP atau Panitia Pengadaan di Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten. - Spesifikasi teknis entres yang diadakan sesuai dengan bab II. C. Pupuk Pengadaan pupuk untuk peremajaan, rehabilitasi dan intensifiaksi dilaksanakan oleh ULP atau panitia pengadaan di dinas provinsi yang membidangi perkebunan sesuai POK 2014.


16

D. Peralatan Pengadaan kotak fermentasi dan terpal khusus di provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan oleh ULP atau panitia pengadaan di dinas provinsi yang membidangi perkebunan. E. Fungisida dan feromon - Pengadaan fungisida dan feromon untuk kegiatan pengembangan kakao dilaksanakan oleh ULP Provinsi atau panitia pengadaan di dinas provinsi yang membidangi perkebunan sesuai POK Tahun 2014.


17

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN. A. Pembinaan Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD. Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean goverment), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip: 1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; 4. Memenuhi asas akuntabilitas. B. Pengendalian Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Pedoman Teknis Pengembangan Kakao 2014

18

Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). Ada tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu : 1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/ Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota. 2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. 3. Tahap pengadaan bahan dan peralatan oleh ULP atau Panitia Pengadaan. Pedoman Teknis Pengembangan Kakao 2014

19

4. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan bahan dan perlatan. Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap kegiatan dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/ Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait. C. Pengawalan Pengawalan kegiatan perlu dilakukan untuk menjamin bantuan diterima oleh petani/kelompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga pemanfaatan bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pengawalan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dibiayai masing-masing oleh sebagian dana APBN dan APBD serta oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibiayai oleh APBN.


20

D. Pendampingan Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usaha kelompok/ gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.


21

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan memperhatikan SK Menteri Pertanian RI tentang SIMONEV. Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan ke Pusat, mencakup : 1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja. 2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. 3. Format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi serta Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. 4. Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan. 5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat per triwulan.


22

VII.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan pengembangan kakao TA. 2014 bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA TA. 2014 dana Tugas Pembantuan (TP). Untuk kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan melalui sebagian dana APBN, APBD I dan APBD II, sedangkan kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2014.


23

VIII. PENUTUP Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan kakao TA. 2014 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan peremajaan, rehabilitasi intensifikasi kakao. Pedoman Teknis ini akan ditindak lanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao TA. 2014 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jakarta, Desember 2013


24

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Pengembangan Tanaman Kakao Tugas Perbantuan Tahun 2014 Provinsi/ Kabupaten

Intensifikasi (Ha)

Rehabilitasi (Ha)

Peremajaan (Ha)

I

Sulsel 1. Bone 2. Bulukumba 3. Sinjai 4. Luwu Utara 5. Soppeng

950 400 300 250 -

800 200 200 200 200

0 -

II

Sulteng 6. Donggala 7. Parigi Moutong 8. Toli-Toli 9. Toja Una-Una 10. Kota Palu 11 Buol 12. Poso 13. Morowali 14. Sigi

6.750 500

1.400 -

4.600 300

300 750 1.250 200 1.050 1.000 1.250 450

600 200 600

750 1.100 1.350 200 900

2.000

1.500

2.100

500 900 250

400 300 -

250 -

No

III

Sultra 15. Konawe Selatan 16. Kolaka Utara 17. Bombana

26

No

IV

Provinsi/ Kabupaten 18. Konawe 19. Muna 20. Kolaka 21. Kolaka Timur 22. Konawe Utara

Intensifikasi (Ha) 100 250 -

Rehabilitasi Peremajaan (Ha) (Ha) 300 300 100 400

-

700

600

-

-

250

Sulbar 23. Polewali Mandar 24. Mamuju 25. Majene 26. Mamasa 27. Mamuju Utara

7.600

700

0

2.500 2.500 750 750

350 350 -

-

1.100

-

-

V

Bali 28. Tabanan 29. Jembrana 30. Gianyar

1.400 700 500 200

0 -

500 250 250

VI

Jatim 31. Blitar 32. Malang

1.000 750 250

0 -

0 -

VII

NTT 33. Ende 34. Sikka

1.000 250 250

0 -

0 -

27

No

Provinsi/ Kabupaten 35. Flores Timur 36. Sumba Barat Daya

Intensifikasi (Ha) 250

Rehabilitasi Peremajaan (Ha) (Ha) -

250

-

-

VIII Aceh 37. Aceh Timur 38. Pidie

0 -

0 -

500 300 200

IX

DI Yogyakarta 39. Gunung Kidul 40. Kulonprogo

0

0

200

-

-

100 100

NTB 41. Lombok Utara 42. Lombok Timur

0

0

400

-

-

250

-

-

150

Sumbar 43. Padang Pariaman 44. Tanah Datar 45. Pasaman Barat

0

0

450

-

-

200 125

-

-

125

20.700

4.400

8.750

X

XI

Jumlah

28

Lampiran 2. Standar Mutu Benih Kakao Somatic Embryogenesis (SE) Siap Tanam No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kriteria

Tolak Ukur

Asal usul bahan Planlet kakao yang tanam diproduksi dengan teknik Somatic Embryogensis (SE) Materi Klon Sulawesi 1, Sulawesi 2, genetik/genotip ICCRI 03, ICCRI 04, Scavina 6 Kemurnian 100 % Umur benih Minimum 2 bulan (sejak penanaman di pembesaran) Tinggi benih Minimum 20 cm Jumlah daun Minimum 8 lembar Warna daun Hijau segar Batang Tidak ada kotiledon maupun bekas duduk kotiledon pada batang Kesehatan Bebas hama/penyakit Ukuran polybag 12 x 20 cm (pada posisi datar) dengan ketebalan 0,05 Sertifikasi Bersertifikat dan berlabel dari Lembaga Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

29

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

Recommend Documents