PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PEDOMAN TEKNIS KOORDINASI KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR TAHUN 2014

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2013

KATA PENGANTAR Dalam pelaksanaan pembangunan tanaman rempah dan penyegar selama ini masih banyak tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah belum terpadunya koordinasi para stake holder dan belum termanfaatkannya potensi sumberdaya yang ada.Agar kegiatan pembangunan tanaman rempah dan penyegar dimaksud dapat dilakukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan baik lokal, regional maupun global maka perlu dilakukan identifikasipengembangan kawasan, fasilitasi dalam upaya proses sertifikasiindikasi geografis, serta upaya pendayagunaan dan optimalisasi sumberdaya. Berdasarkan kegiatan tersebut dapat diketahui potensi wilayah dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah tersebut, secara sistematik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pembangunan dan pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun. Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka pada tahun anggaran 2014 dialokasikan kegiatan “Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar”. Untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu disusun Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar2014, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu : 1) Identifikasi Pengembangan Kawasan, 2) Pendayagunaan Sumberdaya, 3) Indikasi Geografis (IG), 4) Model Pengembangan Kawasan Kakao, sebagai acuan pelaksana kegiatan dimaksud sesuai dengan kebutuhan pada wilayah masing-masing. i

Selanjutnya agar pedoman teknis ini dapat ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan di tingkat Provinsi dan petunjuk teknis di tingkat Kabupaten.

ii


PEDOMAN TEKNIS IDENTIFIKASI/PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR TAHUN 2014


DAFTAR ISI

I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran C. Tujuan II PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis III PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis IV PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN VII PEMBIAYAAN VIII PENUTUP LAMPIRAN

.................. .................. .................. .................. ..................

1 1 4 4 6

..................

6

.................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................

6 7 7 8 11 11 12

..................

13

..................

14

.................. ..................

15 16

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lokasi Kegiatan Identifikasi Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar pada Tahun 2014 2. Outline Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar 3. Outline Laporan Kegiatan Identifikasi/Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perencanaan pembangunan perkebunan ke depan harus dilandasi optimasi sumber daya yang dicirikan dengan keterpaduan kegiatan, lokasi, pembiayaan maupun fokus komoditas. Namun disadari hingga saat ini belum tersedia rujukan operasional yang bersifat komprehensif bagi daerah dalam menyusun rancang bangun pewilayahan dan pengembangan kawasan produksi komoditas strategis dan komoditas unggulan nasional. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian masih bersifat umum bagi semua komoditas pertanian, dan dimaksudkan sebagai dasar dalam penetapan rekomendasi kawasan pertanian pada RTRW daerah. Pendekatan pengembangan kawasan dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditas unggulan. Sentra perkebunan diartikan sebagai bagian dari kawasan yang memiliki ciri tertentu di mana di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk perkebunan unggulan. Adapun kawasan perkebunan adalah gabungan dari sentra-sentra perkebunan yang terkait secara fungsional baik Pedoman Teknis Identifikasi/Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar

1

dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2010 telah dirumuskan Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010-2014 termasuk Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Program dimaksud mencakup 9 (sembilan) kegiatan pembangunan perkebunan, salah satu diantaranya adalah peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar. Komoditas tanaman rempah dan penyegar lebih dari 90% merupakan usaha perkebunan rakyat dengan kepemilikan lahan yang relatif sempit. Pengembangan komoditas tanaman rempah dan penyegar diprioritaskan pada komoditaskomoditas utama dan potensial seperti: kakao, Pedoman Teknis Identifikasi/Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar

2

kopi, teh, lada, cengkeh, pala, gambir, kina, dan pinang. Dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar pada usaha perkebunan rakyat, sering menghadapi permasalahan terutama pada aspek-aspek sumberdaya seperti: sumberdaya alam, sumberdaya modal, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi, dan sumberdaya sosial ekonomi. Permasalahan tersebut di atas pada setiap daerah sangat beragam sehingga untuk penanganannya memerlukan informasi yang lebih jelas dan rinci serta pendekatan yang berbeda. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan tanaman rempah dan penyegar tersebut, sampai saat ini telah dilaksanakan fasilitasi baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah namun hasilnya belum optimal karena masih bersifat parsial dan belum berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, maka kebijakan pengembangan tanaman rempah dan penyegar kedepan diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya dengan menggunakan pendekatan kawasan dan dilaksanakan di sentra-sentra produksi secara partisipatif, siatimatik, terintegrasi dan berkelanjutan. Pedoman Teknis Identifikasi/Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar

3

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan data dan informasi yang merupakan potret profil kawasan saat ini serta potensi dan peluang kemudian disusun rencana pengembangan kawasan tersebut. B. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah : -

Tersusunnya profil pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar, di 8 (delapan) Provinsi dan 11 (sebelas) Kabupaten.

-

Tersusunnya rencana kawasan pengembangan kawasanan tanaman rampah dan penyegar dan 8 (delapan) provinsi dan 11 (sebelas) kabupaten.

C. Tujuan Tujuan kegiatan ini adalah: 1. Melaksanakan pengumpulan data mengenai kondisi dan potensi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar; 2. Mengolah dan menganalisis data untuk menyusun database pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar; 3. Menyusun profil/potret kondisi kawasan tanaman rempah dan penyegar saat ini dan menginput profil kawasan berbasis web; Pedoman Teknis Identifikasi/Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar

4

4. Menyusun rencana pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar; 5. Menyusun laporan kegiatan Identifikasi/ Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar.

Pedoman Teknis Identifikasi/Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar

5

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekaan Pelaksanaan Kegiatan - Kegiatan identifikasi/pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas; - Dalam penyusunan data dan informasi pengembangan kawasan memasukan semua aspek baik utama maupun pendukung dengan secara terintegrasi; - Kegiatan difokuskan kepada komoditi utama dan potensial rempah penyegar; - Lokasi kegiatan didaerah sentra produksi dan pengembangan potensial; - Hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data disajikan dalam bentuk profil pengembangan kawasan. B. Spesifikasi Teknis Kegiatan identifikasi/pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar merupakan rangkaian kegiatan persiapan, pembentukan tim, koordinasi dan pengumpulan data, penyusunan draft dan pembahasan final profil kawasan, penyusunan laporan kegiatan identifikasi/ pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar. Oleh karenanya spesifikasi teknis mengacu kepada standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Pedoman Teknis Identifikasi/Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar

6

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Kegiatan identifikasi/pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar dilaksanakan di 8 (delapan) Provinsi dan 11 (sebelas) Kabupaten. - Wilayah Provinsi/Kabupaten merupakan daerah sentra produksi tanaman rempah dan penyegar yaitu di Provinsi Lampung, Kab. Lampung Timur (lada), Kab. Lampung Barat (kopi); Provinsi Jawa Barat, Kab. Sukabumi (teh); Provinsi Bali, Kabupaten Bangli (kopi); Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Enrekang (kopi); Provinsi Sulawesi Utara kab. Sitaro (pala); Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamuju dan Polman (kakao); Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Lombok Timur dan Kab. Lombok Utara (kopi); Provinsi Maluku Utara Kab. Hamahera Barat (cengkeh); - Aspek-aspek sumberdaya yang diperlukan dalam pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar, yang meliputi : sumberdaya alam (SDA), sumberdaya modal (SDMd), sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya teknologi (SDT), dan sumberdaya ekonomi (SDE), sumberdaya pemerintah (SDP).


7

B. Pelaksana Kegiatan Pelaksana kegiatan identifikasi / pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar adalah: 1. Tingkat Pusat: Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tugas-tugas sebagai berikut : - Penyiapan Pedoman Teknis Identifikasi Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar; - Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan identifikasi/ pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar; - Koordinasi pelaksanaan identifikasi/pengembangan tanaman rempah dan penyegar;

kegiatan kawasan

- Rekapitulasi profil pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar; - Penyusunan laporan identifikasi/pengembangan tanaman rempah dan penyegar.

kegiatan kawasan

2. Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas yang menangani bidang Perkebunan dengan tugastugas sebagai berikut :


8

- Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan Identifikasi/Pengembangan Kawasan Sumberdaya Tanaman Rempah dan Penyegar; - Pembentukan tim Identifikasi/ Pengembangan Kawasan Sumberdaya Tanaman Rempah dan Penyegar; - Sosialisasi, Pembinaan, Pengawalan, Pengumpulan data, Monitoring dan evaluasi kegiatan identifikasi/ pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar; - Koordinasi pelaksanaan identifikasi/pengembangan tanaman rempah dan penyegar;

kegiatan kawasan

- Rekapitulasi profil pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar tingkat provinsi; - Monitoring penyusunan profil dan posting database kawasan; - Penyusunan laporan kegiatan identifikasi/pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar tingkat provinsi. 3. Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang menangani bidang Perkebunan bekerjasama dengan tugas-tugas sebagai berikut : Pedoman Teknis Identifikasi/Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar

9

- Penyiapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Identifikasi Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar; - Pembentukan tim Identifikasi/ Pengembangan Kawasan Sumberdaya Tanaman Rempah dan Penyegar; - Pengumpulan data, pengawalan, analisis, pembahasan draft dan pembahasan final profil identifikasi/pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar saat ini; - Koordinasi pelaksanaan identifikasi/pengembangan tanaman rempah dan penyegar;

kegiatan kawasan

- Penyusunan profil kawasan tanaman rempah dan penyegar di kabupaten/kota; - Posting database berbasis web kawasan tanaman rempah dan penyegar di kabupaten/kota; - Penyusunan laporan kegiatan identifikasi/pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar di kabupaten/kota;


10

C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis dan volume kegiatan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar seperti pada lampran 1. D. Simpul Kritis Dalam rangka pelaksanaan kegiatan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar, diprediksi adanya simpul-simpul kritis sebagai berikut: 1. Terbatasnya jumlah petugas yang menangani kegiatan pengumpulan data, analisis sampai dengan rekomendasi kebutuhan untuk pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar; 2. Kapasitas Petugas dalam pemahaman sumberdaya, pengumpulan data, analisis sampai dengan rekomendasi kebutuhan untuk pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar; 3. Ketersediaan data sumberdaya secara lengkap baik data sekunder maupun primer; 4. Tidak tersedianya koneksi internet yang baik pada beberapa daerah. Pedoman Teknis Identifikasi/Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar

11

IV. PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA Proses pengajuan dan penyaluran dana mengikuti pedoman/petunjuk pelaksanaan pengelolaan anggaran Tahun 2014 dan kegiatan APBN.


12

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN 1. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan dilakukan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten dilakukan secara berkelanjutan; 2. Koordinasi tindaklanjut baik pemerintah pusat maupun daerah untuk penyusunan program dan kegiatan pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar secara terpadu dan berkelanjutan yang terkait dengan identifikasi kebutuhan sumberdaya alam (SDA), sumberdaya modal (SDMd), sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya teknologi (SDT), dan sumberdaya ekonomi (SDE), sumberdaya pemerintah (SDP). Program dan kegiatan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar. 3. Agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan dalam berbagai tahapan proses kegiatan identifikasi/pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar.


13

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kegiatan monitoring bertujuan mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala dan berkelanjutan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan suatu alat untuk mengetahui perkembangan/ progress pelaksanaan kegiatan pada wilayah tertentu dan pada kurun waktu yang telah ditetapkan, ini digunakan pula untuk memantau kendala yang dihadapi baik oleh pelaksana administrasi, keuangan maupun teknis pada suatu titik kegiatan sebagai dasar untuk menindaklanjutinya. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan pada kurun waktu yang telah ditetapkan disetiap tingkatan pelaksana kegiatan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten). Monitoring, evaluasi dan pelaporan menggunakan format baku yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan serta institusi lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.


14

VII. PEMBIAYAAN Biaya kegiatan identifikasi/pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar dibebankan pada Satker Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten Tahun Anggaran 2014.


15

VIII. PENUTUP Pedoman Identifikasi/Pengembangan Tanaman Rempah Dan Penyegar disusun untuk dapat dipedomani oleh para petugas identifikasi sumber daya baik di Pusat maupun Daerah. Pedoman teknis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Dinas Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan aspirasi dan kondisi maupun kebutuhan di masing-masing wilayah. Jakarta, Desember 2013


16


17

Lampiran1. Lokasi Kegiatan Identifikasi Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar pada Tahun 2014 No. 1.

Provinsi LAMPUNG

Kabupaten

Volume

1. Lampung Timur

1 Kegiatan

2. Lampung Barat

1 Kegiatan

2.

JABAR

3. Sukabumi

1 Kegiatan

3.

BALI

4. Bangli

1 Kegiatan

4.

SULSEL

5.

1 Kegiatan

5.

SULUT

6. Sitaro

1 Kegiatan

6.

SULBAR

7. Mamuju

1 Kegiatan

8. Polman

1 Kegiatan

9. Lombok Timur

1 Kegiatan

10. Lombok Utara

1 Kegiatan

11. Halmahera Barat

1 Kegiatan

7.

8.

NTB

MALUT

Enrekang


18

Outline PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

Lampiran 2

Kata Pengantar I. PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5.

Latar Belakang Tujuan Hasil yang diharapkan Sasaran Ruang Lingkup

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN III. GAMBARAN UMUM KAWASAN 1. Penetapan Kawasan 2. Profil Kawasan (alam, modal, manusia, teknologi ekonomi dan pemerintah) 3. Analisa tahapan proses (inisiasi, penumbuhan, pengembangan, pemantapan) IV. PERMASALAHAN, PENGEMBANGAN

POTENSI

DAN

PELUANG

V. MASTER PLAN DAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN. VI. KESIMPULAN DAN SARAN LAMPIRAN Peta Kawasan Lainnya Sesuai Kebutuhan Pedoman Teknis Identifikasi/Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar

19

Lampiran 3

Outline LAPORAN KEGIATAN IDENTIFIKASI/PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR Kata Pengantar I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup D. Indikator Kinerja II. PELAKSANA KEGIATAN A. Waktu dan Lokasi B. Alat dan Bahan C. Metode Pelaksanaan D. Tahapan Pelaksanaan E. Simpul Kritis F. Penerima Manfaat G. Hasil Yang Diharapkan H. Pembiayaan III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT V. KESIMPULAN LAMPIRAN


20


PEDOMAN TEKNIS PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR TAHUN 2014


DAFTAR ISI

I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran C. Tujuan II PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis III PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Urutan Kegiatan C. Pelaksana Kegiatan D. Lokasi, Jenis dan Volume E. Simpul Kritis IV PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN DANA V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN VII PEMBIAYAAN VIII PENUTUP LAMPIRAN

.................. .................. .................. .................. ..................

1 1 3 3 4

..................

4

.................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................

4 6 6 6 6 9 10 12

..................

13

..................

14

.................. ..................

15 16

DAFTAR LAMPIRAN

1.

Outline Laporan

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengembangan tanaman rempah dan penyegar mempunyai peranan stategis dalam pembangunan pertanian, umumnya dan secara spesifik dalam pembangunan perkebunan. Peran strategis tersebut terkait langsung dengan peningkatan devisa negara, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan pekebun, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta pengembangan wilayah. Tanaman rempah dan penyegar mempunyai prospek dan potensi besar untuk dikembangkan secara ekonomis, terintegrasi dan berkelanjutan. Sebagian besar komoditi utama tanaman rempah dan penyegar telah mempunyai pangsa pasar di tingkat dunia karena cita rasa dan aroma yang khas dan tidak tergantikan oleh produk negara lain. Hal tersebut karena adanya dukungan keunggulan spesifik geografis, sumber daya genetika berbasis kearifan lokal dan iklim yang mendukung dalam pengembangan komoditi tersebut. Namun demikian, dalam operasional pengembangan komoditi tersebut dihadapkan pada berbagai tuntunan kebutuhan yang selalu berkembang dari Pedoman Teknis Pendayagunaan Sumberdaya Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2014

1

waktu ke waktu dan perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Disamping itu masih dijumpai berbagai permasalahan seperti rendahnya produktivitas sebagai akibat belum diterapkannya standar baku teknis GAP (Good Agricultural Practices), rendahnya mutu produk akibat belum diterapkannya standar mutu baku GMP (Good Manufacturing Practices) dan GHP (Good Handling Practices) lemahnya kelembagaan pekebun dan kerjasama kemitraan usaha serta terbatasnya akses terhadap permodalan. Mengacu kepada kondisi tersebut, kebijakan pembangunan tanaman rempah dan penyegar yang ditempuh adalah mensinergikan seluruh potensi sumberdaya tanaman rempah dalam rangka peningkatan daya saing usaha, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk, melalui partisipasi aktif para pemangku kepentingan dan penerapan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintah yang baik. Melalui anggaran pemerintah telah dilakukan berbagai pembangunan melalui berbagai kegiatan perluasan, peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi dan diversifikasi. Pedoman Teknis Pendayagunaan Sumberdaya Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2014

2

Hasil–hasil pembangunan tersebut merupakan suatu aset yang harus dioptimalkan dan didayagunakan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembangunan dan pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun. B. Sasaran Tersedianya data hasil inventarisasi asset Sumberdaya fisik di lingkungan tanaman rempah dan penyegar serta melakukan optimalisasi sumberdaya tersebut di 4 (empat) Provinsi yaitu : Lampung, Banten, Bali, dan Jawa Barat. C. Tujuan 1. Melakukan inventarisasi asset sumberdaya yang dialokasikan dari berbagai sumber khususnya APBN selama 5 (lima) tahunterakhir; 2. Melakukan analisis dan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka optimalisasi sumberdaya di lingkungan tanaman rempah dan penyegar

Pedoman Teknis Pendayagunaan Sumberdaya Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2014

3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan 1. Lokasi kegiatan pendayagunaan sumberdaya merupakan daerah sentra produksi atau secara teknis layak untuk pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar. 2. Kegiatan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah dan penyegar dilaksanakan di provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat dan Bali. 3. Diprioritaskan pada daerah sentra produksi perkebunan rakyat yang mendapatkan fasilitas pemerintah, utamanya sumberdaya fisik tanaman dalam 5 (lima) tahun terakhir; B. Spesifikasi Teknis Kegiatan Pendayagunaan Sumberdaya Tanaman Rempah dan Penyegar merupakan rangkaian kegiatan pertemuan, pengumpulan data, pengolahan, pembahasan dan perumusan hasil, serta penyusunan model pendayagunaan sumberdaya. Penyusunan model mengacu pada Pedoman Pendayagunaan Sumberdaya.


4

Spesifikasi teknis kegiatan mengacu kepada standar biaya yang ditetapkan pemerintah.


5

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Wilayah Provinsi/Kabupaten sentra produksi tanaman rempah dan penyegar yaitu Lampung, Banten, Bali, Jawa Barat. B. Urutan Kegiatan - Pembentukan panitia; - Rapat persiapan dan penyusunanJuklak /Juknis; - Pengawalan/sosialisasi/inventarisasi; - Penyusunan model sumberdaya;

pendayagunaan

- Workshop manajemen pendayagunaan sumberdaya; - Penyusunan dan pembahasan laporan. C. Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan sumberdaya penyegar:

kegiatan tanaman

pendayagunaan rempah dan

1. Tingkat Pusat Direktorat Tanaman rempah dan penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan bekerjasama dengan unit terkait dengan tugas sebagai berikut: Pedoman Teknis Pendayagunaan Sumberdaya Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2014

6

- Menyiapkan pedoman teknis; - Melakukan sosialisasi ke Provinsi dan Kabupaten; - Melakukan bimbingan pengawalan kegiatan;

dan

- Pembahasan usulan model pendayagunaan sumberdaya; - Menyusun laporan kegiatan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah dan penyegar. 2. Tingkat Provinsi Dilaksanakan oleh Dinas yang menangani Perkebunan bekerjasama dengan unit terkait dengan tugas sebagai berikut: -

Menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah dan penyegar;

-

Melakukan sosialisasi kegiatan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah dan penyegar di Kabupaten/Kota;


7

-

Melakukan inventarisasi kegiatan dan asset sumberdaya tanaman rempah dan penyegar di Kabupaten/Kota;

-

Pengolahan dan analisa data hasil inventaris;

-

Penyusunan model pendayagunaan sumberdaya;

-

Penyusunan laporan kegiatan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah dan penyegar.

3. Tingkat Kabupaten/Kota Dilaksanakan oleh Dinas yang menangani Perkebunan bekerjasama dengan unit terkait dengan tugas sebagai berikut: - Penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah dan penyegar; - Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pendayagunaan


8

sumberdaya tanaman rempah dan penyegar; - Melakukan inventarisasi aset sumberdaya tanaman rempah dan penyegar; - Melakukan pengolahan dan analisa data hasil inventarisasi aset sumberdaya tanaman rempah dan penyegar; - Penyusunan model pendayagunaan sumberdaya; - Penyusunan laporan kegiatan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah dan penyegar. D. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis dan volume kegiatan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah dan penyegar seperti pada tabel berikut:


9

Tabel Lokasi Kegiatan No.

Provinsi

Kabupaten

1.

Lampung

*)

2.

Banten

*)

3.

Jawa Barat

4.

Bali

Cianjur *)

Catatan :*) ditetapkan oleh Provinsi E. Simpul Kritis Agar pendayagunaan asset sumberdaya tanaman rempah dan penyegar dapat berkelanjutan perlu diperhatikan faktor kritis sebagai berikut : 1. Ketersediaan kualitas/kuantitas Sumberdaya Manusia (SDM), baik petugas maupun petani. 2. Dukungan Pemda dalam kegiatan Pendayagunaan Sumberdaya. 3. Ketersediaan data dan informasi,


10

4. Dukungan infrastruktur sarana dan prasarana pelatihan. 5. Faktor teknis, antara lain ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan setempat dan factor lainnya sosial, ekonomi dan kelembagaan 6. Faktor ekonomi, antara lain biaya operasional Asset lebih mahal dibandingkan dengan biaya operasional dari teknologi yang biasa dilakukan (terlalu mahal). 7. negatif terhadap lingkungan (erosi dan limbah)


11

IV. PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA Proses pengajuan dan penyaluran dana mengikuti pedoman/petunjuk pelaksanaan pengelolaan anggaran dan kegiatan APBN.


12

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN Pembinaan dan Pengendalian dilakukan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari dana APBD; Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan maka perlu dilakukan pengawalan melalui jalur struktural oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembinaan Provinsi dan Pusat. Sedangkan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran;


13

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kegiatan monitoring bertujuan mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala dan berkelanjutan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan suatu alat untuk mengetahui perkembangan/ progress pelaksanaan kegiatan pada wilayah tertentu dan pada kurun waktu yang telah ditetapkan, ini digunakan pula untuk memantau kendala yang dihadapi baik oleh pelaksana administrasi, keuangan maupun teknis pada suatu titik kegiatan sebagai dasar untuk menindaklanjutinya. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan pada kurun waktu yang telah ditetapkan disetiap tingkatan pelaksana kegiatan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten). Sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan menggunakan format baku yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan serta institusi lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.


14

VII. PEMBIAYAAN Biaya kegiatan pendayagunaan sumberdaya tanaman rempah dan penyegar dibebankan pada Satker Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten Tahun Anggaran 2014.


15

VIII. PENUTUP Pedoman Teknis Pemberdayaan Sumberdaya Tanaman Rempah Dan Penyegar disusun untuk dapat dipedomani oleh para petugas pendayagunaan sumberdaya baik di Pusat maupun Daerah. Pedoman teknis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Dinas Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan aspirasi dan kondisi maupun kebutuhan di masing-masing wilayah. Jakarta, Desember 2013


16

LAMPIRAN


17

Lampiran 1 OUTLINE LAPORAN

KATA PENGANTAR I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Sasaran 4. Ruang Lingkup II.

PELAKSANAAN KEGIATAN

III.

PROFIL PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA 1. Hasil Inventarisasi Aset Sumberdaya 2. Hasil Evaluasi Keberhasilan dan Keberlanjutan 3. Rekomendasi

IV. OPTIMASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA 1. Langkah Tindak Lanjut 2. Faktor Kritis 3. Pengorganisasian 4. Pembiayaan V.

KESIMPULAN LAMPIRAN


18


PEDOMAN TEKNIS INDIKASI GEOGRAFIS (IG) TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR TAHUN 2014


DAFTAR ISI

I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran C. Tujuan II PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis III PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis IV PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN DANA V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN VII PEMBIAYAAN VIII PENUTUP

.................. .................. .................. .................. ..................

1 1 2 2 3

..................

3

.................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................

4 5 5 6 7 8 9

..................

10

..................

15

.................. ..................

16 17

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alam tropis Indonesia memiliki anugerah sumber daya alam yang beraneka ragam sehingga menghasilkan produk perkebunan dengan ciri khas atau karakteristik tertentu yang menjadi keunggulan produk di masing-masing daerah, baik dari sisi aroma, cita rasa, warna, ukuran maupun tekstur yang khas. Dilingkungan tanaman rempah dan penyegar, beberapa komoditi unggulan seperti kopi, teh, lada dan pala yang memiliki keunggulan tertentu, telah diminati konsumen tertentu dan brand di pasar dunia seperti gayo, kintamani, toraja-kalosi, baliem, flores-bajawa (kopi), lampung black pepper (lada) dan munthok white pepper, serta banda dan siau nutmeg (pala). Sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap keaslian dan kekhasan produk yang dihasilkan oleh suatu daerah, serta dalam rangka meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun

Pedoman Teknis Indikasi Geografis (IG) Tanaman Rempah dan Penyegar

1

global, maka perlu kegiatan Indikasi Geografis dilingkup tanaman rempah dan penyegar. Kegiatan ini merupakan pengutuhan bagi kegiatan yang sebelumnya telah difasilitasi pihak lain dan kegiatan awal bagi komoditi yang merupakan rintisan baru. B. Sasaran Nasional Sasaran kegiatan ini adalah terfasilitasinya proses pengembangan sertifikasi indikasi geografis komoditas tanaman rempah dan penyegar khususnya komoditi kopi, lada, teh dan pala di 5 Provinsi (3 Kab.). C. Tujuan Tujuan kegiatan ini adalah: 1) Melakukan sosialisasi, penyamaan persepsi, serta pemahaman mengenai pengembangan indikasi geografis terhadap kondisi rempah dan penyegar. 2) Memfasilitasi proses pembuatan sertifikasi Indikasi Geografis (IG) komoditas rempah dan penyegar.


2

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Kegiatan

Pendekatan

Kegiatan Indikasi Tanaman Rempah ditetapkan dengan berikut :

Pelaksanaan

Geografis (IG) dan Penyegar kriteria sebagai

1) Kegiatan Indikasi Geografis (IG) ini difokuskan pada komoditi tanaman rempah dan penyegar yang memiliki potensi indikasi geografis. 2) Merupakan daerah sentra produksi tanaman rempah dan penyegar atau secara teknis dan agroklimat layak untuk pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar. 3) Menghasilkan produk yang mempunyai karakteristik, citarasa dan aroma yang spesifik diminati oleh konsumen dalam maupun luar negeri. 4) Relatif berada dalam satu kesatuan ekonomi, wilayah/hamparan, status lahan sebagai hak milik, dukungan infrastruktur dan terdapat kelembagaan petani aktif. Pedoman Teknis Indikasi Geografis (IG) Tanaman Rempah dan Penyegar

3

5) Lokasi kegiatan Indikasi Geografis (IG) Tanaman Rempah dan Penyegar adalah 1). Provinsi Riau, Kab. Meranti, 2). Provinsi Sumatera Selatan, 3). Provinsi Lampung, 4). Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung dan, 5). Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Sitaro. B. Spesikasi Teknis Kegiatan Indikasi Geografis (IG) Tanaman Rempah dan Penyegar merupakan rangkaian kegiatan awal maupun pengutuhan dengan kegiatan meliputi : persiapan, pembentukan tim, pertemuan dengan stakeholder (sosialisasi), pembentukan kelembagaan MPIG, Analisis Tanah, Analisis Produk, Penyusunan Buku Persyaratan IG dan Peta Wilayah IG, Pembahasan buku Persyaratan, Pendaftaran ke ditjen HaKI, Kementerian Hukum dan HAM, dan fasilitasi Pemeriksaan substantive serta penyusunan laporan kegiatan spesifikasi teknis mengacu kepada standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah.


4

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1) Kegiatan fasilitasi pengembangan indikasi geografis ini difokuskan pada komoditi rempah dan penyegar yang memiliki potensi indikasi geografis, yaitu Kopi, Lada, Pala dan Teh. 2) Wilayah Provinsi/Kabupaten yang memiliki potensi indikasi geografis komoditi rempah dan penyegar. 3) Cakupan kegiatan fasilitasi IG ini merupakan kegiatan baru/pengutuhan meliputi 1). pertemuan dengan stakeholder (sosialisasi), 2). pembentukan kelembagaan MPIG, 3). Analisis Tanah, 4). Analisis Produk, 5). Penyusunan Buku Persyaratan IG dan Peta Wilayah IG, 6). Pembahasan buku Persyaratan, Pendaftaran ke ditjen HaKI, Kementerian Hukum dan HAM, 7). dan fasilitasi Pemeriksaan substantive.


5

B. Pelaksana Kegiatan Secara umum organisasi pelaksanaan kegiatan dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut : 1. Pusat Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar bekerjasama dengan instansi terkait dengan tugas : a. Menyusun Pedoman Teknis b. Melakukan konsultasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait; c. Melakukan sosialisasi kegiatan; d. Melakukan pembinaan, pengawalan Monev, konsultasi dan koordinasi, indikasi geografis (IG) tanaman rempah dan penyegar ke Provinsi/Kab./Kota. 2. Provinsi/Kabupaten/Kota a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak/Juknis).


6

b. Melakukan sosialisasi/pembentukan kelembagaan indikasi geografis c. Melakukan koordinasi penyusunan buku persyaratan dan peta, pengumpulan data ke kabupaten/kota. d. Fasilitasi analisis tanah dan kualitas produk. e. Melakukan pembahasan persyaratan IG.

buku

f. Melakukan Pendaftaran IG ke Ditjen HaKI Kementerian Hukum dan Ham. g. Melakukan penyusunan laporan. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis dan volume kegiatan indikasi geografis (IG) tanaman rempah dan penyegar TA. 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : No 1. 2. 3. 4. 5.

Provinsi Riau Sumsel Lampung Jawa Barat Sulut

Kabupaten Kep. Meranti Bandung Sitaro


Volume 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 7

D. Simpul Kritis Dalam rangka pelaksanaan kegiatan indikasi geografis tanaman rempah dan penyegar,

diprediksi

adanya

simpul-

simpul kritis sebagai berikut : 1. Kapasitas

Petugas

terhadap

pemahaman IG dan proses sertifikasi IG. 2. Dukungan petani / kelompok tani / kelembagaan / pemerintah daerah dalam

pengembangan

indikasi

geografis.


8

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN DANA Proses pengajuan dan penyaluran dana mengikuti pedoman/petunjuk pelaksanaan pengelolaan anggaran Tahun 2014 dan kegiatan APBN.


9

V.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD. Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean goverment), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsipprinsip: 1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; 4. Memenuhi asas akuntabilitas.


10

B. Pengendalian Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui bantuan perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim indikasi geografis Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tim Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masingmasing instansi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga.instansi pangawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, Pedoman Teknis Indikasi Geografis (IG) Tanaman Rempah dan Penyegar

11

perangkat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/ Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait. C. Pengawalan Pengawalan kegiatan perlu dilakukan sebagai suatu verifikasi usulan untuk melakukan kegiatan dimaksud, dimana kelompok/ gabungan kelompok eksis disuatu tempat tertentu siap untuk melakukan kegiatan yang diadakan, sehingga pemanfaatan bantuan benarbenar dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraanya.


12

Pengawalan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten/kota dan Propinsi yang dibiayai masing-masing oleh APBD serta oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibiayai oleh APBN. D. Pendampingan Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usaha kelompok/ gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. 1. Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari dana APBD.


13

2. Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan maka perlu dilakukan pengawalan melalui jalur struktural oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Sedangkan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.


14

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kegiatan monitoring bertujuan mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala dan berkelanjutan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan suatu alat untuk mengetahui perkembangan/ progress pelaksanaan kegiatan pada wilayah tertentu dan pada kurun waktu yang telah ditetapkan, ini digunakan pula untuk memantau kendala yang dihadapi baik oleh pelaksana administrasi, keuangan maupun teknis pada suatu titik kegiatan sebagai dasar untuk menindaklanjutinya. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan pada kurun waktu yang telah ditetapkan disetiap tingkatan pelaksana kegiatan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten). Monitoring, evaluasi dan pelaporan menggunakan format baku yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan serta institusi lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pedoman Teknis Indikasi Geografis (IG) Tanaman Rempah dan Penyegar

15

VII. PEMBIAYAAN Pembiayaan kegiatan di tiap kabupaten/ kota dianggarkan melalui dana APBN pada Dana Tugas Pembantuan (TP), sedangkan kegiatan di provinsi dianggarkan melalui APBN pada dana Dekonsentrasi dan TP Provinsi. Kegiatan pengawalan monitoring dan evaluasi oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2014.


16

VIII. PENUTUP Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan indikasi geografis tanaman rempah dan penyegar bagi pengelola kegiatan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan. Pedoman Teknis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh dinas provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh dinas kabupaten/kota dengan menyesuaikan aspirasi dan kondisi maupun kebutuhan di masing-masing wilayah. Berdasarkan Pedum, Juklak, Juknis maka Tim Pembina provinsi dan Tim Teknis kabupaten/kota menyusun desain teknis operasional dan rencana pembinaannya sehingga mampu mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi masyarakat setempat dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Capaian keberhasilan yang dimaksud akan dapat terwujud melalui integrasi


17

perencanaan, kesamaan tekad kerjasama semua pihak terkait.


dan

18


PEDOMAN TEKNIS MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN KAKAO TAHUN 2014


DAFTAR ISI

I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran C. Tujuan II PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis III PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis IV PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN DANA V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN VII PEMBIAYAAN VIII PENUTUP LAMPIRAN

.................. .................. .................. .................. ..................

1 1 2 3 4

..................

4

.................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................

5 7 7 7 9 10 11

..................

12

..................

16

.................. ..................

18 19

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Pekerjaan Pengadaan Barang 2. Berita Acara Serah Terima Barang 3. Rencana Kerja Dana Tugas Pembantuan Ditjen Perkebunan TA ... di Kabupaten 4. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2014 di Kabupaten 5. Laporan Realisasi Kinerja Dana Tugas Pembantuan Ditjen Perkebunan TA 2014 di Kabupaten

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengembangan tanaman rempah dan penyegar merupakan andalan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, penyediaan bahan baku industry, pembangunan wilayah dan konservasi lahan. Selama ini berbagai upaya telah dilaksanakan melalui kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan perluasan. Namun demikian pendekatan yang dilaksanakan selama ini dirasakan masih belum sepenuhnya terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karenanya pendekatan pengembangan kedepan difokuskan kedalam pengembangan kawasan yang dalam hal ini berbasis tanaman rempah dan penyegar dengan komoditas utama kakao menggunakan pendekatan yang lebih utuh, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam penerapan model kawasan juga mengakomodir tuntutan pengembangan masa depan seperti efisiensi pemanfaatan SDA, keadilan social dan proses produksi tanpa menyisakan limbah. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan selain menciptakan perkebunan yang ramah lingkungan juga dapat Pedoman Teknis Model Pengembangan Kawasan Kakao

2014

1

melipatgandakan pendapatan, kesempatan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Rangkaian kegiatan dalam model pengembangan kawasan merupakan bagian yang saling mengutuhkan dengan kegiatan pengembangan komoditi kakao dan pemberdayaan petani/pengembangan kelembagaan. B. Sasaran Nasional Sasaran kegiatan ini adalah : 1. Tersusunnya model pengembangan kawasan agribisnis berbasis kakao. 2. Terealisasinya tahapan model pengembangan kawasan kakao di Aceh (provinsi, kab. Aceh Timur) dan Sulawesi Tengah (Provinsi, Kota Palu). 3. Terealisasinya bantuan ternak kambing sebanyak 663 ekor; 4. Terealisasinya bantuan Alat Pengolah Limbah Kakao 14 set. 5. Terealisasinya bantuan kandang sebanyak 112 unit. 6. Terealisasinya bantuan benih tanaman Hijau Ternak sebanyak 112 paket.

Pedoman Teknis Model Pengembangan Kawasan Kakao

2014

2

C. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas kakao; 2. Menerapkan pendekatan pengembangan kawasan berbasis perkebunan kakao; 3. Melaksanakan pengembangan kakao secara terpadu melalui integrasi tanaman dengan ternak secara berkelanjutan. 4. Pemanfaatan limbah kakao untuk pakan ternak dan penyediaan pupuk untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. 5. Menyusun model pengembangan kawasan kakao.


2014

3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan model pengembangan kawasan kakao secara garis besar adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan pengembangan dilaksanakan pada wilayah sentra pertanaman kakao; 2. Kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, petani dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada; 3. Kelompok tani merupakan petani kakao yang telah ada dengan anggota 20-25 orang. 4. Penyusunan Model Pengembangan Kawasan Kakao dilaksanakan di Provinsi sedangkan penyediaan alat pengolah limbah kakao, kandang dan benih tanaman hijau ternak dilaksanakan di Kabupaten; 5. Kegiatan yang dilaksanakan saling mengutuhkan dengan fasilitasi kegiatan pengembangan kakao dan pemberdayaan petani/kelembagaan. 6. Paket bantuan yang diterima kelompok tani harus dikelola dikembangkan dengan baik; Pedoman Teknis Model Pengembangan Kawasan Kakao

2014

oleh dan

4

7. Seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan dengan bimbingan dan pendampingan oleh Tim Provinsi dan Kabupaten; 8. Tim Provinsi dan Kabupaten bertanggung jawab mengawasi kelancaran dan keberhasilan kegiatan Model Pengembangan Kawasan Kakao. 9. Dalam penyusunan model pengembangan kawasan dan aplikasi model dapat bekerjasama dengan institute/universitas terkait. B. Spesifikasi Teknis 1. Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan - Kelompok yang bersangkutan adalah kelompok tani eksis, bukan bentukan baru serta mampu mengelola dan mengembangkan usaha/kegiatan melalui kerjasama kelompok. - Kelompok tani calon penerima bantuan berperan aktif untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan model pengembangan kawasan kakao. - Petani sasaran sebagai penerima bantuan adalah anggota kelompok tani sasaran yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati / Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten yang menangani perkebunan. Pedoman Teknis Model Pengembangan Kawasan Kakao

2014

5

2. Spesifikasi Teknis Ternak dan Kandang Spesifikasi teknis baik ternak maupun kandang ditentukan bersama dengan Dinas Peternakan / Instansi berwenang di Daerah. 3. Spesifikasi Teknis Alat Pengolah Limbah Kakao Spesifikasi teknis alat pengolah limbah kakao sesuai kebutuhan dan ditetapkan bersama dengan instansi yang berwenang di daerah. 4. Spesifikasi Teknis untuk Benih Tanaman Hijauan Ternak Spesifikasi teknis untuk benih tanaman hijauan ternak sesuai kebutuhan dan ditetapkan bersama instansi berwenang di daerah.


2014

6

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1. Kegiatan model pengembangan kawasan kakao tahun 2014 dilaksanakan di 2 provinsi dan 2 kabupaten/kota. (provinsi Aceh, Kab. Aceh Timur, provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu). 2. Kegiatan model pengembangan kawasan kakao meliputi persiapan, koordinasi, penyusunan model pengembangan kawasan kakao, pengadaan ternak kambing, pengadaan alat pengolah limbah kakao, pengadaan kandang dan pengadaan tanaman hijauan ternak serta pelaporan. 3. Kelompok sasaran adalah petani/kelompok tani yang berada di lokasi sentra produksi kakao yang dijadikan lokasi model pengembangan kawasan kakao. B. Pelaksana Kegiatan Pelaksana kegiatan Model Pengembangan Kawasan Kakao adalah : 1. Tingkat Pusat : Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Ditjen Perkebunan dengan tugas-tugas sebagai berikut :


2014

7

• Penyiapan Pedoman Teknis Model Pengembangan Kawasan kakao. • Sosialisasi Pedoman ke Daerah. • Pembinaan, koordinasi dan pengawalan kegiatan, • Monitoring dan evaluasi, • Penyusunan laporan. 2. Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi bidang perkebunan dengan tugas-tugas sebagai berikut : • Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan model pengembangan kawasan kakao. • Sosialisasi petunjuk pelaksanaan, • Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawalan kegiatan, • Penyusunan model pengembangan kawasan kakao, • Monitoring dan evaluasi, • Penyusunan laporan. 3. Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang menangani bidang Perkebunan dengan tugas-tugas sebagai berikut : • Penyiapan petunjuk teknis, • Sosialisasi kepada petani calon penerima bantuan dalam rangka penyamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan,


2014

8

• Melakukan inventarisasi, identifikasi dan seleksi calon lahan dan calon petani. • Menetapkan calon petani dan calon lokasi kegiatan, • Pengadaan ternak kambing, pengadaan alat pengolah limbah kakao, pengadaan kandang dan pengadaan tanaman hijauan ternak. • Bimbingan, pengawalan, monitoring dan Evaluasi kegiatan; • Penyusunan laporan kegiatan. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis dan volume kegiatan model pengembangan kawasan kakao sebagai berikut: No. 1

2

Lokasi Aceh Provinsi Kab. Aceh Timur

Jenis Kegiatan Penyusunan model • Bantuan Ternak Kambing. • Bantuan Alat Pengolah Limbah Kakao Bantuan Kandang • Bantuan Benih Tanaman Hijau Ternak.

Sulawesi Tengah Provinsi • Penyusunan Model Kota Palu • Bantuan Ternak Kambing • Bantuan Alat Pengolah Limbah Kakao Bantuan Kandang • Benih Tanaman Hijauan Ternak


2014

Volume 576 ekor 12 Set 96 unit 96 paket

96 ekor 2 set 16 kandang 16 paket 9

D. Simpul Kritis Dalam rangka pelaksanaan kegiatan model pengembangan kawasan kakao, diprediksi adanya simpul-simpul kritis sebagai berikut: 1. Kurangnya kapasitas Petugas dalam pemahaman sumberdaya, pengumpulan data, analisis sampai dengan rekomendasi kebutuhannya untuk Model pengembangan kawasan kakao; 2. Ketersediaan data sumberdaya secara lengkap baik data sekunder maupun primer; 3. Persaingan penggunaan lahan untuk Model pengembangan kawasan ekonomi biru tanaman rempah dan penyegar dengan penggunaan untuk kepentingan lain sesuai kebijakan Pemda Provinsi/Kabupaten.


2014

10

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN DANA Proses pengadaan dan Penyaluran dana dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pelaksanaan kontraktual;

kegiatan

dilakukan

melalui

b. Prosedur pengadaan dan penyaluran mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 berikut perubahannya serta Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Lingkup Satker Ditjen Perkebunan Tahun 2014. c. Penyaluran dana tersebut kepada petani dengan dibuat berita acara serah terima barang sesuai aturan yang berlaku.


2014

11

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD. Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government), maka pelaksanaan kegiatan harus memenuhi prinsip : - Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan, - Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), - Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi, - Memenuhi asas akuntabilitas. B. Pengendalian Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan model pengembangan kawasan kakao melalui Bantuan secara kontaktual perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Pedoman Teknis Model Pengembangan Kawasan Kakao

2014

12

Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga.instansi pangawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). Ada tiga tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu : 1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota; 2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota; 3. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok.


2014

13

Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait. C.

Pengawalan

Pengawalan kegiatan perlu dilakukan sebagai suatu verifikasi usulan untuk melakukan kegiatan dimaksud, dimana kelompok/ gabungan kelompok eksis disuatu tempat tertentu siap untuk melakukan kegiatan yang diadakan secara kontraktual, sehingga pemanfaatan bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraanya. Pengawalan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten/kota dan Propinsi yang dibiayai masing-masing oleh APBN dan APBD serta oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibiayai oleh APBN.


2014

14

D. Pendampingan Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usaha kelompok/gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.


2014

15

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Agar pemanfaatan bantuan kepada kelompok tani penerima bantuan berjalan secara efektif, dan tepat, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan, yaitu pada saat sebelum dimulai kegiatan, saat dilakukan kegiatan dan setelah dilakukan kegiatan. Kelompok membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada dinas terkait lainnya secara berjenjang. Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi wajib melakukan, monitoring, evaluasi serta membuat laporan pengendalian secara berjenjang dilaporkan


2014

16

ke Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat) mencakup : 1. Kemajuan pelaksanaan indikator kinerja.

kegiatan

sesuai

2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. 3. Format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi serta Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. 4. Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan. 5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat per triwulan (seperti pada lampiran).


2014

17

VII. PEMBIAYAAN Pembiayaan kegiatan model pengembangan kawasan green ekonomi tanaman rempah dan penyegar tahun 2014 dianggarkan dengan dana APBN Ditjen Perkebunan melalui DIPA Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota. Kegiatan pengawalan monitoring dan evaluasi oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan. Tatacara pengelolaan anggaran kegiatan masing-masing tingkatan unit dan biaya kegiatan lapangan, tertib administrasi, tertib pelaksanaan berpedoman dan tunduk pada ketentuan yang berlaku.


2014

18

VIII. PENUTUP Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan model pengembangan kawasan kakao bagi pengelola kegiatan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan. Pedoman Teknis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh dinas provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh dinas kabupaten/kota dengan menyesuaikan aspirasi dan kondisi maupun kebutuhan di masing-masing wilayah. Berdasarkan Pedoman Teknis, Juklak, Juknis maka Tim Pembina provinsi dan Tim Teknis kabupaten/kota menyusun desain teknis operasional dan rencana pembinaannya sehingga mampu mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi masyarakat setempat dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Capaian keberhasilan yang dimaksud akan dapat terwujud melalui integrasi perencanaan, kesamaan tekad dan kerjasama semua pihak terkait.


2014

19

LAMPIRAN


2014

20

Lampiran 1 BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG PEKERJAAN PENGADAAN BARANG KEGIATAN ...................... TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor

: .........

Pada hari ini …….tanggal ………bulan………tahun........, bertempat di ............. kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran .......Nomor : ...... tanggal .... Januari ......, yang terdiri dari : Anggota : ....................... ...................... Secara bersama - sama telah memeriksa dan menerima barang yang diserahkan oleh : Nama Perusahaan Alamat Jenis Pekerjaan

: : :

................................ ................................ ................................

Dengan rincian sebagai berikut : Wilayah ............. (Kab. ........................) No.

Jenis Barang

Volume

Keterangan

1

..............

................

...............

2

..............

...............

...............

JUMLAH


2014

21

Untuk Barang-barang tersebut dapat diterima dengan volume, hasil cek fisik dan spesifikasi teknis barang. Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Menyerahkan : PT. ....................

.............................. Direktur

Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa

1.

................

2.

................

dst . ................

Mengetahui ; Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten yang membidangi perkebunan Perjabat yang ditunjuk kepala dinas Provinsi/Kabupaten

...................................... NIP................................


2014

22

Lampiran 2 BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : ................... Pada hari ini...................tanggal ..................bulan...................... tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.

Nama Jabatan

: ........................ : ........................

Alamat

: ........................

Selanjutnya dalam berita acara serah terima ini disebut PIHAK PERTAMA 2.

Nama Jabatan

:.......................... : Ketua Kelompok ...........

Alamat

: .........................

tani

Selanjutnya dalam berita acara serah terima ini disebut PIHAK KEDUA Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA berupa paket bantuan untuk Kegiatan ....... T.A 2014, dengan rincian Sebagai Berikut : No 1 2 3 4

Nama Barang*)

Merk


Volume

2014

Ket*)

23

Barang sejumlah tersebut diatas telah diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dalam Keadaan Jumlah Cukup dan Kondisi Baik, Sesuai dengan Surat Perjanian/Kontrak Nomor : ............ tanggal ........bulan......... tahun.......Dan Surat Lulus Uji Mutu Nomor :....tanggal.....bulan....tahun..... Demikian Berita Acara Serah Terima ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Yang menerima,

PIHAK PERTAMA Yang menyerahkan,

................. Ketua Kelompok

.................... Direktur

Mengetahui Kepala Dinas/ Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten*)

........................... NIP........................ *) Coret yang tidak perlu


2014

24

Lampiran 3 Form – 01 Ditjen Perkebunan RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DITJEN PERKEBUNAN TA. .... KABUPATEN ............................. DATA UMUM : Nomor Satker

:

Satker

:

Nama KPA

:

Bendaharawan

:

Alamat Kantor

:

Telp. Kantor

:

Fax Kantor

:

Nama / No. HP Contact Person

:

DATA RENCANA KINERJA No.

KEGIATAN

INPUT

OUTPUT

OUTCOME

BENEFIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9


2014

25

Lampiran 4 Form – 02 Ditjen Perkebunan LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2014 DI KABUPATEN .............. NAMA SATKER : ................ LAPORAN BULAN : ................ KODE

KEGIATAN

PAGU DIPA Fisik Anggaran (Ribu Satuan Rp.)

REALISASI S/D BULAN INI Keuangan Fisik (Ribu % Satuan % Rp.)


2014

Kendala Utama (Masalah)

26

Solusi

Lampiran 5 Form – 03 Ditjen Perkebunan LAPORAN REALISASI KINERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DITJEN PERKEBUNAN TA. 2014 KABUPATEN ............................. TRIWULAN : No.

KEGIATAN

INPUT

OUTPUT

OUTCOME

BENEFIT

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Catatan: Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan April, Juli, dan Oktober serta pada akhir Desember 2013. Laporan melalui faxcimile nomor (021) – 7815681, ditujukan kepada Direktorat tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan.


2014

27


2014

28


2014

29

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

Recommend Documents